Tag: Dedi Mulyadi

  • Jangan Merasa Anda Paling Bersih!

    Jangan Merasa Anda Paling Bersih!

    GELORA.CO –  Kabid Komunikasi Publik DPP GRIB Jaya, Razman Arif Nasution melontarkan pernyataan keras kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Medan pada Selasa, 22 April 2025, Razman menyampaikan pesan tegas dari Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules untuk Dedi Mulyadi.

    “Kang Dedi, pesan Ketua Umum kami (Hercules), kami tidak pernah ganggu Anda. Ormas kami juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami,” ujar Razman, seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Jumat, 25 April 2025.

    Razman mengatakan pernyataan ini disampaikan untuk merespons pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC GRIB Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif yang dinilai sangat menyudutkan Grib Jaya itu disebut berawal dari pernyataan Dedi Mulyadi.

    Lebih lanjut, Razman juga mengkritik gaya komunikasi Dedi Mulyadi yang dinilainya kurang profesional. Ia menyinggung kebiasaan Dedi yang kerap mengunggah kegiatan sosial melalui kanal YouTube pribadinya, alih-alih menyampaikan pesan melalui saluran resmi pemerintahan.

    “Yang disebut pemimpin baik, dia memberi win-win solution, bukan membantu orang, kasih orang Rp500 ribu, terus dilihatkan ke media,” sindir Razman tajam.

    Menurutnya, pemimpin seharusnya memberi ruang bagi institusi resmi seperti Biro Humas Pemprov Jabar untuk menyampaikan informasi terkait pemerintahan, bukan melalui YouTue pribadi.

    Razman pun tidak segan menyoroti kinerja Dedi Mulyadi selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta hingga kini menjadi Gubernur Jawa Barat.

    “Jabar juga gak paten-paten amat hari ini. Purwakarta ketika Anda memimpin juga tidak paten-paten amat, biasa-biasa aja. Jangan seolah-olah Anda orang paling bersih,” ucapnya ketus.

    Hingga artikel ini dirilis, belum ada tanggapan langsung dari pihak Dedi Mulyadi mengenai pernyataan pihak GRIB Jaya tersebut.

  • Dedi Mulyadi Akan Didik Anak Nakal di Depok Gunakan Pola Pendekatan Militer – Page 3

    Dedi Mulyadi Akan Didik Anak Nakal di Depok Gunakan Pola Pendekatan Militer – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan mendidik anak atau pelajar nakal dengan pola militer. Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi usai mengikuti rangkaian hari jadi ke-26 Kota Depok, di lapangan DOS Balai Kota Depok.

    Dedi Mulyadi mengatakan, masih ditemukan problem anak nakal yang tidak dapat ditangani orang tuanya. Bahkan, banyak orang tua yang mengaku tidak sanggup menangani kenakalan anak sehingga menjadi perhatian Dedi.

    “Misalnya gini, anak udah rajin minum eximer, itu kan susah. Sudah rajin minum ciu, susah, sudah pakai narkoba, susah. Itu orang tuanya bisa habis duitnya,” ujar Dedi, Jumat (25/4/2025) malam.

    Beberapa kali Dedi turut menangani anak yang kecanduan obat hingga depresi, bakar rumah, dan pengancaman terhadap orang tuanya. Akibat tindakan anak tersebut, orang tua tidak sanggup menangani tindakan anak tersebut.

    “Nah itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer,” jelas Dedi.

    Dedi mencontohkan, Tiongkok telah menerapkan metode pola pendekatan militer terhadap kenakalan anak. Usai mendapatkan metode militer, anak tersebut memiliki harapan, energik untuk kehidupan masa depan.

    “Kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua itu tepuk tangannya kenceng banget, artinya memang sudah menjadi keresahan ya,” terang Dedi.

    Dedi menekankan, metode pola pendekatan militer tidak serta merta anak diwajibkan militer. Orang tua yang tidak sanggup mendidik anak, akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nantinya akan dilakukan metode tersebut.

    “Jadi tidak ada unsur pemaksaan, kalau orang tuanya nggak boleh kita nggak akan (lakukan),” ucap Dedi.

     

  • Gubernur Dedi Mulyadi Diultimatum Pimpinan GRIB Jaya, Tommy Shelby: Ini Politik atau Film Action?

    Gubernur Dedi Mulyadi Diultimatum Pimpinan GRIB Jaya, Tommy Shelby: Ini Politik atau Film Action?

    “Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan Tupoksi selaku Pamong Praja,” lanjutnya.

    Terkait proses hukum yang melibatkan kader GRIB Jaya, Razman menyatakan bahwa organisasinya mendukung penegakan hukum dan tidak akan mengintervensi.

    “Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk GRIB, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pihak berwajib memprosesnya,” tegasnya lagi.

    Namun, sebagai bentuk pembelaan terhadap citra organisasinya, ia tetap memberikan peringatan kepada Dedi Mulyadi agar tidak mengganggu GRIB Jaya.

    “Jadi jangan ganggu ormas! dan jangan ganggu kami!” pungkas Razman.

    Sebelumnya, Pegiat media sosial Tommy Shelby merespons pernyataan bernada ultimatum dari pendiri ormas GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal, kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi.

    Dalam pernyataannya yang beredar, Hercules memperingatkan Deddy Mulyadi agar tidak mengusik organisasi yang dipimpinnya, GRIB Jaya.

    Reaksi ini sontak menuai perhatian publik, termasuk Tommy Shelby.

    Tommy menyampaikan sindiran tajam atas fenomena tersebut. Ia mempertanyakan arah demokrasi di Indonesia yang kini justru diwarnai nuansa intimidasi.

    “Gubernur Jabar dikasih ultimatum sama tokoh yang dijuluki preman tak bisa mati gara-gara nyenggol GRIB Jaya. Ini politik atau film action?” kata Tommy @TOM5helby (25/4/2025).

    Ia menegaskan bahwa demokrasi seharusnya menjadi ruang adu ide dan gagasan, bukan arena pamer kekuatan atau otot.

  • Bersiap, Ribuan Bangunan Liar di Atas DAS Kabupaten Bekasi Akan Dibongkar
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 April 2025

    Bersiap, Ribuan Bangunan Liar di Atas DAS Kabupaten Bekasi Akan Dibongkar Megapolitan 25 April 2025

    Bersiap, Ribuan Bangunan Liar di Atas DAS Kabupaten Bekasi Akan Dibongkar
    Penulis
    BEKASI, KOMPAS.com – 
    Pemerintah
    Kabupaten Bekasi
    akan menertibkan ribuan
    bangunan liar
    yang berdiri di atas
    daerah aliran sungai
    (
    DAS
    ) di wilayah Kabupaten Bekasi.
    Penertiban ini menjadi langkah serius Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dalam upaya mencegah banjir dan mempercantik kawasan bantaran sungai.
    Ade mengatakan, terdapat 120 titik wilayah
    pembongkaran
    yang ditargetkan dengan proyeksi total bangunan dapat mencapai ribuan bangunan liar.
    “Ada 120 titik. Kalau misalnya satu titik ada 100 bangunan liar, bisa ribuan lah,” ujar Ade, Kamis (24/4/2025).
    Penertiban bangunan liar tersebut sudah mulai dilakukan, salah satunya di wilayah Tambun.
    Namun, upaya pembongkaran ini akan terus berlanjut di berbagai titik lain yang telah dipetakan oleh pemerintah.
    Ade menegaskan, bahwa pembongkaran ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sungai sebagai jalur aliran air.
    Hal ini juga untuk mencegah risiko banjir yang selama ini kerap melanda wilayah Bekasi akibat menyempitnya DAS.
    “Setelah itu dibangun, kita tidak mau dibiarkan begitu saja. Saya juga sudah komunikasi dengan legislatif, nanti akan ada modifikasi untuk mempercantik bibir-bibir sungai,” kata Ade.
    Bupati Ade juga menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan memberikan kompensasi kepada pemilik bangunan liar, sekalipun mereka telah lama mendiami kawasan tersebut.
    “Yang melanggar kan pemilik bangle (bangunan liar), bukan kita pemerintah. Kalau kita mau perhitungan di situ sudah belasan bahkan puluhan tahun,” ujar Ade.
    Menurut Ade, selama ini pemerintah cenderung membiarkan bangunan liar tumbuh tanpa pengawasan.
    Namun, Ade menilai sudah saatnya ada langkah konkret dan terobosan nyata demi mengembalikan fungsi kawasan sungai sebagai jalur air dan ruang terbuka.
    “Kita sebagai pemerintah sebelumnya ya mengiyakan saja. Tapi sekarang harus ada perubahan. Serapan air sudah tidak ada, kita tidak bisa biarkan banjir terus terjadi,” ungkapnya.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat memimpin langsung pembongkaran bangunan liar yang berdiri di sepanjang
    daerah aliran Sungai
    Bekasi, tepatnya di Tambun Utara, Desa Srijaya, pada Jumat (14/3/2025).
    Aksi tersebut dilakukan Pemprov Jabar dalam rangka mengembalikan fungsi sungai dan mencegah banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SMK di Bekasi Bantah Biaya Perpisahan ke Bali Rp 6 Juta, tapi Rp 3,6 Juta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 April 2025

    SMK di Bekasi Bantah Biaya Perpisahan ke Bali Rp 6 Juta, tapi Rp 3,6 Juta Megapolitan 25 April 2025

    SMK di Bekasi Bantah Biaya Perpisahan ke Bali Rp 6 Juta, tapi Rp 3,6 Juta
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    SMK Karya Pembaharuan, Kabupaten Bekasi, membantah tuduhan terkait biaya perpisahan ke Bali yang mencapai Rp 6 juta, sebagaimana dilaporkan oleh seorang wali murid kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
    Kepala SMK Karya Pembaharuan Ahmad Tetuko Taqiyudin menjelaskan, biaya perpisahan untuk 179 pelajar angkatan 2022/2023 sebenarnya sebesar Rp 3,6 juta, bukan Rp 6 juta seperti yang disebutkan dalam aduan tersebut.
    “Biaya perpisahan yang disepakati sejak awal untuk angkatan tahun ini, dimulai dari kelas 10, adalah Rp 100.000 per bulan selama tiga tahun, yang totalnya mencapai Rp 3,6 juta,” kata Tetuko, usai dipanggil oleh Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Jawa Barat, Jumat (25/4/2025).
    Tetuko menambahkan bahwa biaya tersebut berasal dari iuran bulanan siswa sebesar Rp 150.000. Selain membayar uang perpisahan ke Bali, siswa juga membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar Rp 150.000, serta tabungan untuk ujian dan ijazah senilai Rp 50.000.
    Total iuran yang dibayar oleh setiap siswa adalah Rp 300.000 setiap bulan, yang telah disepakati oleh wali murid sejak awal pendaftaran melalui surat penerimaan siswa baru.
    “Selama tiga tahun ini, tidak ada satu pun wali murid yang mengeluhkan kegiatan perpisahan ini. Semua berjalan sesuai kesepakatan,” ungkap Tetuko.
    Ia juga menyampaikan, sebelumnya perpisahan sekolah diadakan di Bali dan Yogyakarta. Di sisi lain, kegiatan semacam itu sudah menjadi tradisi di sekolah tersebut.
    Namun, untuk tahun ini, kegiatan perpisahan ke Bali akhirnya dibatalkan setelah adanya aduan dari seorang wali murid.
    Setelah pembatalan tersebut, pihak sekolah memastikan bahwa uang iuran yang telah terkumpul, diperkirakan sekitar Rp 500 juta, akan dikembalikan.
    Sebagian uang tersebut sudah digunakan untuk membayar pesanan kamar, bus, seragam, dan konsumsi untuk acara di Bali.
    “Total dana yang sudah digunakan untuk pemesanan mencapai ratusan juta,” jelas Tetuko.
    Sebelumnya, seorang ibu di Kabupaten Bekasi mengadukan masalah ini kepada Gubernur Dedi Mulyadi saat kunjungannya di daerah tersebut pada Kamis (24/4/2025).
    Dalam aduan tersebut, ibu tersebut mengeluhkan biaya kegiatan
    study tour
    anaknya ke Bali yang diperkirakan mencapai Rp 5-6 juta.
    Dedi menerima aduan tersebut melalui rekaman video yang diunggah di akun Instagram-nya, @dedimulyadi71. Dalam percakapan tersebut, ibu tersebut menyebutkan bahwa biaya tersebut terdiri dari iuran per bulan selama tiga tahun dan pembayaran SPP.
    “Jadi, total pembayaran yang harus kami keluarkan setiap bulan adalah Rp 300.000, ditambah dengan pembayaran akhir tahun lainnya,” ujar ibu tersebut.
    Dedi mendengar keluhan ini dan meminta pihak sekolah untuk segera menghentikan rencana kegiatan
    study tour ke Bali
    . Ia menegaskan, jika rencana ini tetap dilanjutkan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap yayasan sekolah.
    “Untuk SMK Karya Pembaharuan Bekasi, saya minta segera hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan izin dari yayasan sekolah ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tegas Dedi.
    Dedi memastikan, bahwa dirinya akan meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menghubungi pihak sekolah agar menghentikan kegiatan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Susno Duadji Sebut Kasus Dugaan Penyiksaan OCI Bakal Beres Jika Dedi Mulyadi Turun Tangan

    Susno Duadji Sebut Kasus Dugaan Penyiksaan OCI Bakal Beres Jika Dedi Mulyadi Turun Tangan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Eks Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji ikut menanggapi terkait kasus dugaan penyiksaan terhadap para eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

    Susno berharap KDM, singkatan dari Kang Dedi Mulyadi, melihat podcastnya yang diunggahnya hari ini Jumat (25/4/2025). 

    Ia meminta agar KDM yang tangani langsung kasus yang diduga melibatkan pihak Taman Safari Indonesia. 

    “KDM saya imbau, kalau dengar podcast saya, ini terjadi di wilayah Pak KDM, Taman Safari itu di daerah Bogor, Puncak, Jawa Barat, jangan Pak KDM hanya melihat bangunan-bangunan yang melanggar saja, tapi ada satu hal yang menyayat hati, pelanggaran terhadap hak asasi manusia di wilayah bapak,” kata Dedi dikutip dari podcast Susno Duadji pada Jumat (25/4/2025). ‘

    Susno optimistis jika Gubernur Jawa Barat tersebut turun tangan, kasus tersebut dapat segera tuntas. 

    “Saya yakin, kalau KDM sudah turun tangan, ada penyelesaiannya,” pungkasnya. 

    Tanggapan Dedi soal kasus OCI

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan keprihatinan atas dugaan penganiayaan dan kekerasan Oriental Circus Indonesia (OCI) terhadap para pekerja sirkusnya.

    Pernyataan ini disampaikan melalui video yang diunggah Dedi Mulyadi di media sosial dan dikonfirmasi oleh Kompas.com pada Selasa (22/4/2025).

    “Kami juga menyampaikan keprihatinan dan rasa simpati yang tinggi terhadap korban dugaan penganiayaan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Oriental Circus Indonesia Taman Safari kepada para eks pekerja sirkus,” ujar Dedi Mulyadi.

    Gubernur Dedi menegaskan bahwa tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun di wilayah Jawa Barat.

    Menurutnya, setiap warga berhak atas hidup yang aman, nyaman, dan sejahtera.

    “Di Jawa Barat tidak boleh ada peristiwa yang memiliki nuansa kekerasan, menghilangkan hak-hak orang, rasa tenang dan rasa nyaman, dan sejahtera hidupnya,” tegasnya.

    Ia juga berharap agar kasus ini dapat dituntaskan secara menyeluruh, baik dari aspek hukum pidana maupun ketenagakerjaan.

    Gubernur Dedi Mulyadi memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian terhadap kasus ini. 

    “Saya ucapkan apresiasi tinggi terhadap jajaran pengacara dan para pihak, termasuk Komisi III DPR RI yang melakukan klarifikasi terhadap peristiwa tersebut, sehingga apabila ada dugaan pidananya, bisa berjalan dengan baik dan apabila ada dugaan pelanggaran UU ketenagakerjaan, semuanya bisa berjalan baik,” jelasnya.

    Sebagai bentuk kepedulian langsung, Gubernur Dedi menyatakan akan menemui para korban dan keluarga untuk mendengar langsung serta memberikan dukungan moral.

    Pihaknya juga berencana mendatangi manajemen terkait untuk meminta klarifikasi. 

    “Kami juga akan menemui keluarga dan korban dugaan kekerasan atas peristiwa itu, serta mendatangi manajemen untuk klarifikasi terkait kejadian tersebut,” ungkapnya.

    Di akhir pernyataannya, Gubernur Dedi berharap para korban dapat segera pulih secara psikologis dan mendapatkan kesempatan bekerja di lingkungan yang lebih manusiawi.

    “Semoga keluarga serta korban kekerasan bisa hidup tenang dan recovery psikologis, sehingga bisa bekerja di tempat lain yang manusiawi,” pungkas

    Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Dedi Mulyadi Prihatin atas Dugaan Kekerasan ke Eks Pekerja Sirkus Taman Safari” dan “Dedi Mulyadi Soroti Dugaan Penganiayaan Eks Pekerja Sirkus Taman Safari: Di Jawa Barat Tidak Boleh Ada Kekerasan”.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Sebelum Disentil Dedi Mulyadi, SMK di Bekasi Beberapa Kali Gelar Perpisahan di Luar Kota
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 April 2025

    Sebelum Disentil Dedi Mulyadi, SMK di Bekasi Beberapa Kali Gelar Perpisahan di Luar Kota Megapolitan 25 April 2025

    Sebelum Disentil Dedi Mulyadi, SMK di Bekasi Beberapa Kali Gelar Perpisahan di Luar Kota
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com

    SMK Karya Pembaharuan
    Kabupaten Bekasi ternyata sudah beberapa kali menggelar perpisahan siswa di luar kota jauh sebelum disentil Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
    Kepala SMK Karya Pembaharuan Ahmad Tetuko Taqiyudin mengungkapkan, sekolah yang ia pimpin pernah menggelar perpisahan di Bali dan Yogyakarta.
    “Untuk ke Bali baru sekali tahun kemarin, sebelumnya perpisahannya di Jogja,” kata Tetuko usai dipanggil Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Jawa Barat, Jumat (25/4/2025).
    Tetuko juga mengatakan, kegiatan perpisahan ke Bali telah disepakati wali murid sejak awal siswa menempuh pendidikan di SMK Karya Pembaharuan. Hal itu disepakati dengan dasar surat penerimaan siswa baru.
    Dalam kesepakatan itu, tidak ada satu pun wali murid yang keberatan dengan program perpisahan tersebut.
    “Karena ini konsensus yang sudah dari mereka kelas 10, saya pikir selama tiga tahun ini juga berjalan saja, enggak ada komplain. Kalau di akhir ada komplain ya mungkin hanya yang komplain saja,” jelasnya.
    Adapun rencana kegiatan perpisahan siswa  SMK Karya Pembaharuan ke Bali pada Juni 2025 mendatang dipastikan batal.
    Rencana itu dibatalkan setelah SMK tersebut disentil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai menerima aduan seorang wali murid yang keberatan atas iuran kegiatan ini.
    Selanjutnya, pihak sekolah akan mengembalikan uang iuran yang setiap bulan dibayarkan oleh 179 siswa kelas 12 angkatan 2022/2023 sebesar Rp 100.000. 
    Total nilai iuran yang dikumpulkan selama tiga tahun lebih kurang mencapai Rp 500 juta.
    Sebagian sudah dicairkan untuk memesan kamar, bus, seragam perpisahan, dan makanan selama kegiatan di Bali.
    “Total uang yang buat
    booking
    ratusan juta,” jelas Tetuko. 
    Pihak sekolah pun mempertimbangkan untuk menggelar perpisahan di lingkungan sekolah.
    “Ya kita selenggarakan nanti secara internal saja, barang kali di dalam lingkungan sekolah,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, seorang ibu di Kabupaten Bekasi mengadu ke Dedi Mulyadi terkait kegiatan
    study tour
    ke Bali yang diselenggarakan sekolah anaknya yang memakan biaya Rp 5-6 juta.
    Dedi menerima aduan tersebut ketika mengunjungi salah satu daerah di Kabupaten Bekasi, Kamis (24/4/2025).
    Aduan itu direkam melalui ponsel Dedi dan diunggah di akun Instagram-nya, @dedimulyadi71.
    “Ini saya lagi di Bekasi, ini salah satu warga yang mengadu, SMK mana?” kata Dedi membuka percakapannya dengan sang ibu, dikutip
    Kompas.com
    , Kamis.
    Emak-emak berbaju katun rayon itu lantas menyebutkan anaknya menempuh pendidikan di SMK Karya Pembaharuan.
    “Kami tetap melakukan perjalanan ke Bali, Pak. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang
    study tour
    ke luar kota Pak?” kata ibu tersebut.
    “Harus bayar berapa?” tanya Dedi.
    Ibu itu menjelaskan, sebelum
    study tour
    digelar, orangtua siswa harus membayar iuran selama tiga tahun dengan nilai Rp 150.000 per bulan.
    Padahal, orangtua siswa juga harus membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar Rp 150.000.
    Dengan begitu, ibu tersebut harus mengeluarkan Rp 300.000 setiap bulan ke sekolah. Ia pun mengaku keberatan dengan jumlah tersebut.
    “Jadi sama SPP-nya Rp 300.000. Terus kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya,” ucap ibu yang tak diketahui namanya itu.
    Secara keseluruhan, ibu tersebut menyampaikan bahwa biaya kegiatan
    study tour
    anaknya ke Bali berkisar Rp 5-6 juta.
    “Total semua biaya untuk ke Bali kalau enggak salah estimasi Rp 5 juta sampai Rp 6 juta, Pak,” ungkapnya.
    Mendengar keluhan ibu tersebut, Dedi meminta SMK Karya Pembaharuan segera menghentikan rencana kegiatan
    study tour.
    Jika tidak, Dedi menegaskan, ia akan mengambil tindakan tegas terhadap yayasan sekolah tersebut.
    “Oke, untuk SMK Karya Pembaharuan Bekasi tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan izin dari yayasan tersebut ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tegas Dedi.
    “Kami tidak segan-segan mengambil tindakan yang nyata bagi sekolah tersebut apabila terus memaksakan. Ini keluhan dari orangtuanya. Iya bu ya?” sambung eks Bupati Purwakarta itu.
    Setelah mendengar jawaban Dedi, ibu tersebut sedikit lega. Namun, ia tetap menyampaikan keberatan atas kegiatan
    study tour
    sekolah anaknya.
    Sementara, Dedi memastikan akan meminta anak buahnya menghubungi sekolah tersebut agar menghentikan rencana kegiatan
    study tour.
    “Oke nanti, hari ini juga, saya akan meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk telepon kepala sekolahnya untuk menghentikan kegiatan,” tambah Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ”Korban Songong & Sok Pinter” Pelaku Berani Habisi Rekan Kerja & Jasadnya Dibuang di Got Tangerang

    ”Korban Songong & Sok Pinter” Pelaku Berani Habisi Rekan Kerja & Jasadnya Dibuang di Got Tangerang

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Polisi membeberkan kronologi pembunuhan yang jasad korbannya dibuang dalam karung di Jalan Daan Mogot KM 21, Batuceper, Tangerang.

    Diketahui, pembunuhan dilakukan oleh N alias R (23) kepada Al-Bashar (32) pada Minggu (20/4/2025).

    Adapun korban dan pelaku sebenarnya baru kenal sehari sebelumnya lantaran korban merupakan karyawan baru di sebuah konveksi yang ada di kawasan Jakarta Selatan.

    “Pada hari Jumat tanggal 18 April 2025, korban datang dari Lampung menuju ke Hera Bodir dengan tujuan untuk bekerja ditempat tersebut,” ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra saat merilis kasus tersebut, Jumat (24/4/2025).

    “Pemilik dari Hera Bodir yang bernama E pernah bekerja bersama-sama dengan korban di konveksi yang berada di Cidodol Jakarta Selatan tahun 2011,” sambungnya.

    Wira menuturkan, tersangka mengaku sampai tega untuk menghilangkan nyawa korban karena dua alasan.

    Faktor pertama karena kesal dengan tingkah korban yang disebutnya tak sopan.

    KLIK SELENGKAPNYA: Dedi Mulyadi Terima Keluhan Rencana SMK di Bekasi Gelar Ttudy Tour ke Bali. Jawaban Gubernur Jabar Buat Emak-emak Sedikit Lega.

    “Dari hasil pemeriksaan sementara tersangka ini, si korban kalau berkata agak songong,” katanya.

    “Yang kedua, bahwa si korban ini merasa pintar. Jadi seolah-olah si tersangka ini harus diajari,” bebernya.

    Hal itu membuat tersangka yang juga tengah kesulitan masalah ekonomi menjadi emosi. 

    Selain itu, tersangka juga tergur untuk menguasai motor korban yang baru kembali merantau ke Jakarta.

    Motor itu jugalah yang digunakan oleh pelaku untuk membuang jasad korban di Jalan Daan Mogot KM 21.

    “Dari tempat kejadian. Sambil jalan, lurus saja ketemu tempat yang sepi langsung dibuang.

    Sedangkan untuk motornya masih disimpan oleh tersangka di suatu tempat dan belum sempat dijual,” ujar Wira.

    Sementara itu, saat ditanyakan oleh awak media saat hendak dibawa ke ruang tahanan, pelaku mengaku menyesali perbuatannya. Ia berdalih melakukan hal tersebut karena sebuah kekhilafan.

    MAYAT PRIA DALAM KARUNG – Kolase pelaku pembunuhan mayat dalam karung. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap pembunuh pria yang jasadnya terbungkus karung di dalam got di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang. Pelaku yang merupakan pria berinisial N alias R ditangkap di kawasan Panunggangan Utara, Pinang, Kota Tangerang, Rabu (23/4/2025). Aksi pelaku pembunuhan saat membawa jasad korbannya yang terbungkus karung terekam CCTV. Si pembunuh membuang korbannya di bilangan Batuceper, Kota Tangerang, Minggu (20/4/2025) (ISTIMEWA)

    “Saya menyesal, khilaf,” kata dia.

    Diketahui, penemuan mayat dalam karung di got pinggir Jalan Daan Mogot, KM 21, Batuceper, Kota Tangerang terjadi pada Selasa (22/4/2025) pagi sekira pukul 08.15.

    Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pengamat Baca Maksud Kritik PDIP Atas Konten Monolog Wapres Gibran: Apa yang Sudah Dilakukan?

    Pengamat Baca Maksud Kritik PDIP Atas Konten Monolog Wapres Gibran: Apa yang Sudah Dilakukan?

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti ramainya reaksi atas konten video monolog Wapres Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu terakhir.

    Salah satunya adalah kritik dari Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus.

    Deddy tegas meminta Gibran tak perlu membuat video dan menyarankannya untuk menunaikan pekerjaannya saja.

    Bagi Adi, isu pada monolog Gibran tentang bonus demografi penting dimunculkan ke permukaan.

    Gagasan soal momen emas perjalanan kemerdekaan Indonesia itu patut dikawal dengan pemikiran konstruktif.

    “Jadi kalau kita mau meletakkan perdebatan ataupun kritik Deddy Sitorus terkait dengan pernyataan Gibran adalah supaya anak-anak muda yang katanya nanti puncak bonusnya 2030 hingga 2045, apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh negara, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Wapres mempersiapkan anak-anak muda yang perhari ini.”

    “Itu memang exposur-nya adalah sebagai tameng dan garda terdepan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masa yang akan datang,” papar Adi di channel Youtubenya, Adi Prayitno Official, Jumat (25/4/2025).

    Di sisi lain, Adi membaca kritik Deddy Sitorus sebagai penagihan atas realisasi konkret dari sosok Gibran.

    Sebagai orang nomor dua di negeri ini, wacana harus berbarengan tindakan aktualisasinya.

    “Bagi saya di situ saya senang kalau ada wakil presiden, presiden dan pejabat publik itu sering bicara hal-hal yang besar tapi pada saat yang bersamaan tentu harus diikuti dengan pembuktian yang nyata dan itu terukur sebagai bentuk bagaimana bukan hanya ngomong yang penting tapi konkret merealisasikan,” jelasnya.

    Kritik Deddy Sitorus

    Diberitakan sebelumnya, Deddyt mengkritik Gibran karena membuat video dan diunggah ke Youtube.

    Anggota Komisi II DPR RI itu menilai Gibran tak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja.

    “Ya menurut saya sih jangan terlalu banyak bikin video lah ya. Kerja saja gitu lho,” kata Deddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Deddy khawatir Gibran malah melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video.

    Ia juga menyinggung sosok Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menurutnya terlalu sibuk membuat video.

    Dedi memang kerap merekam kegiatannya saat bertemu masyarakat. Videonya diunggah ke Youtube maupun media sosial seperti Instagram.

    “Bikin video terus, enggak habis-habis. Nanti sama kaya Pak Dedi Mulyadi lagi,” kata Deddy.

    Monolog Gibran

    Mengutip Tribunnews, Gibran mengunggah video ke akun Youtube (@GibranTV) pada Sabtu (19/4/2025).

    Pada video itu, Gibran monolog membicarakan tentang bonus demografi.

    Namun, ternyata video berdurasi 6 menit 19 detik itu tampaknya tidak memperoleh respons positif dari warganet.

    Pasalnya, jumlah dislike lebih banyak ketimbang like yang diperoleh pada video tersebut.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com pada Senin (21/4/2025) sekira pukul 12.10 WIB, total dislike mencapai 27 ribu.

    Sementara itu, total like atau jempol ke atas tak sampai separuhnya, yaitu hanya 2.400.

    Dalam video tersebut, Gibran membicarakan bonus demografi di Indonesia dalam rentang waktu 2030-2045.

    Banyaknya anak muda Indonesia tersebut membuat Gibran meminta agar momentum tersebut jangan dilewatkan.

    “Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa,” kata Gibran dalam video tersebut.

    Gibran menjelaskan bahwa penduduk usia produktif di suatu negara lebih besar, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah kemajuan.

    “Ini adalah kesempatan emas untuk mengelola bonus demografi, agar tidak menjadi sekadar bonus,” kata dia.

    Gibran berkata bonus demografi bisa menjadi jawaban untuk masa depan Indonesia.

    Ia lantas memberikan contoh beberapa anak muda Indonesia yang sudah mulai menjadi jawaban dari tantangan yang ada.

    Pertama, film animasi Indonesia yang berjudul Jumbo, karya rumah produksi Visinema Pictures ternyata sudah ditonton oleh empat juta penonton.

    Kedua, Timnas U-17 Indonesia akhirnya untuk pertama kalinya berhasil lolos kualifikasi Piala Dunia 2025.

    “Film Jumbo ini karya animator muda Indonesia yang saat ini sudah mencapai 4 juta penonton. Serta akan ditayangkan di 17 negara, yakni Asia dan Eropa. Ini menjadi era baru industri animasi Indonesia,” tuturnya.

    “Timnas U17 kita untuk pertama kalinya lolos via kualifikasi ke Piala Dunia dan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Ini adalah kekuatan kita sebagai generasi muda, kita harus selalu siap dan mempersiapkan diri,” tandasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pabrik BYD Diganggu Ormas, Dedi Mulyadi Ungkap Masalah Calo Tanah di Subang

    Pabrik BYD Diganggu Ormas, Dedi Mulyadi Ungkap Masalah Calo Tanah di Subang

    Jakarta

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan pabrik BYD tidak lagi diganggu aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas). Namun dia mengungkap adanya masalah lain terkait pembebasan lahan.

    “Nggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman,” kata Dedi dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (24/4/2025).

    “Dicek deh, nggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang, yang jualin Aqua aja udah hampir nggak ada sekarang. nggak ada. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan,” ungkapnya.

    Dedi mengungkapkan masalah yang timbul saat ini pembebasan tanah. Ada beberapa pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan dari investasi yang datang dari luar negeri.

    “Nah, tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala. Sebenarnya Problem di gini loh, problem di Subang itu bukan di premanisme, problem di Subang itu adalah di percaloan tanah,” kata Dedi.

    Dia menjelaskan terdapat pihak yang coba mencari untung dengan menjual harga tanahnya dipatok menjadi sangat tinggi.

    “Ada beberapa pihak yang menguasai tanah ya mungkin sudah di DP dulu sama pemiliknya, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya sih saya nggak tahu dengar langsung ya, ada yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta,” ujar Dedi.

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat diganggu organisasi masyarakat (ormas) dan aksi premanisme. Kabar ini didapatkan Eddy Soeparno saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun instagramnya dikutip Minggu (20/4/2025).

    “Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” tambah dia.

    Luther T Panjaitan, Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia mengatakan pembangunan pabrik berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan tanpa kendala.

    “Hingga saat ini, seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik,” kata Luther kepada detikOto, Selasa (22/4/2025).

    “Dan kami sedang fokus untuk menyelesaikan proses pembangunan sesuai dengan komitmen dengan pemerintah,” tambah dia.

    (riar/rgr)