Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • 1 Gubernur Jateng soal Dedi Mulyadi Bawa Siswa ke Barak Militer: Kenapa Harus Ngarang? Ada Aturan Hukum Nasional

    1 Gubernur Jateng soal Dedi Mulyadi Bawa Siswa ke Barak Militer: Kenapa Harus Ngarang? Ada Aturan Hukum Nasional

    Gubernur Jateng soal Dedi Mulyadi Bawa Siswa ke Barak Militer: Kenapa Harus Ngarang? Ada Aturan Hukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Gubernur Jawa Tengah
    (Jateng) Komjen (Purn)
    Ahmad Luthfi
    mengatakan, ada aturan hukum yang bisa ditempuh dalam menangani siswa sekolah yang nakal.
    Hal tersebut Luthfi sampaikan saat ditanya perihal Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan membawa siswa nakal ke
    barak militer
    .
    Mulanya, Luthfi mempersilakan saja Dedi Mulyadi yang memiliki wacana tersebut.
    Namun, dia enggan menerapkan hal serupa di Jateng.
    Sebab, anak-anak di bawah umur bisa ditindak dengan dikembalikan ke orangtuanya.
    Sedangkan yang sudah di atas umur, akan dipidana.
    “Kalau anak di bawah umur, kita kembalikan ke orangtuanya. Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya,” ujar Luthfi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
    Menurut Luthfi, aturan untuk menindak siswa nakal sudah jelas, sehingga dirinya tidak perlu ngarang-ngarang seperti Dedi Mulyadi.
    “Kan begitu. Ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang gitu. Enggak usah,” ucapnya.
    “Sesuai ketentuan saja. Kalau di bawah umur, masih ada kewenangan. Kalau di sekolah masih ada, namanya guru, kembalikan orang tuanya,” sambung Luthfi.
    Sebelumnya, Dedi Mulyadi resmi mengumumkan rencana menggandeng TNI dan Polri dalam program pendidikan berkarakter untuk siswa di beberapa wilayah Jawa Barat.
    Tujuannya jelas: membina siswa yang terindikasi nakal agar tidak terjerumus ke perilaku negatif.
    “Tak harus serentak di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dulu dari daerah yang siap dan dianggap rawan, lalu bertahap,” ujar Dedi.
    Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada 2 Mei 2025.
    Untuk mendukung pelaksanaannya, TNI akan menyiapkan sekitar 30 hingga 40 barak sebagai tempat pembinaan.
    Peserta program akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orangtua siswa.
    Fokus utamanya adalah siswa yang dinilai sulit dibina dan yang terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal.
    Mereka yang disebut akan masuk ke barak militer ialah tukang tawuran, pemabuk, dan tukang main Mobile Legends sampai larut malam.
    Dedi Mulyadi menjelaskan, selama enam bulan, para siswa akan tinggal di barak dan tidak mengikuti sekolah formal seperti biasa.
    “TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” jelas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendikdasmen Enggan Tanggapi Rencana Dedi Mulyadi Bina Siswa Nakal di Barak TNI

    Mendikdasmen Enggan Tanggapi Rencana Dedi Mulyadi Bina Siswa Nakal di Barak TNI

    JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti enggan memberikan komentar terkait rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan membina siswa bermasalah atau “nakal” melalui skema pendidikan karakter di barak TNI.

    “Saya no comment dulu ya. Teman-teman wartawan bisa cari pakar pendidikan lain yang lebih top dari saya,” ujar Abdul Mu’ti saat dimintai tanggapan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 30 April.

    Ia mengatakan informasi terkait kebijakan tersebut baru diketahuinya melalui pemberitaan media massa.

    “Kami juga baru tahu itu dari media, jadi belum bisa memberikan tanggapan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan kebijakan pembinaan bagi anak-anak yang berperilaku nakal dengan melibatkan institusi TNI dan Polri, yang akan dimulai pada Mei 2025.

    Program ini dilatarbelakangi keprihatinan terhadap menurunnya daya saing dan disiplin anak-anak, serta kondisi di mana orang tua dan guru dinilai semakin kesulitan menangani perilaku siswa, bahkan takut bersikap tegas karena khawatir dikriminalisasi.

    Melalui program ini, kata Dedi, orang tua akan diminta membuat surat pernyataan dan mengantar anaknya ke barak TNI untuk menjalani pembinaan karakter tanpa kehilangan status sebagai pelajar.

    Selanjutnya di barak, anak-anak tetap mengikuti kegiatan belajar seperti biasa, namun diwajibkan menjalani pola hidup disiplin, seperti tidur pukul 20.00 WIB, bangun pukul 04.00 WIB, sarapan, olahraga, serta kegiatan pembinaan rohani seperti puasa Senin-Kamis dan mengaji bagi siswa Muslim.

    Dedi menegaskan, program ini bukan pelatihan militer atau semi-militer, melainkan pembinaan karakter yang tidak mereka dapatkan di lingkungan rumah.

  • Mendikdasmen “No Comment” soal Dedi Mulyadi Mau Sekolahkan Siswa “Nakal” ke Barak Militer

    Mendikdasmen “No Comment” soal Dedi Mulyadi Mau Sekolahkan Siswa “Nakal” ke Barak Militer

    Mendikdasmen “No Comment” soal Dedi Mulyadi Mau Sekolahkan Siswa “Nakal” ke Barak Militer
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti enggan berkomentar soal usulan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    yang mau “menyekolahkan” siswa bermasalah di Jawa Barat (Jabar), agar dididik di
    barak militer
    mulai 2 Mei 2025.
    Menurut dia, Dedi belum berkomunikasi dengan pemerintah pusat sebelum melontarkan usulan itu.
    “Enggak, enggak (komunikasi ke pemerintah pusat), jadi saya hanya tahu itu dari teman-teman media, justru jadi kami no comment dulu soal itu,” ucap Mu’ti, di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
    Mu’ti meminta agar usulan itu lebih dahulu ditanyakan penjelasannya ke pakar atau ahli pendidikan.
    Dia juga enggan berasumsi soal kemungkinan mempertimbangkan usulan Dedi Mulyadi itu.
    “No comment dulu, teman-teman wartawan coba cari pakar pendidikan yang lebih top dari saya ya,” terang dia.
    Dedi Mulyadi sebelumnya mengatakan, rencana ini adalah
    pendidikan karakter
    yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan, bekerja sama dengan TNI dan Polri.
    Dalam pelaksanaannya, tiap siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.
    Peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orangtua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas ataupun tindakan kriminal, untuk diikutkan dalam program pembinaan yang akan berlangsung enam bulan per siswa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wacana Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Syarat Penerima Bansos Dinilai Tak Beretika – Halaman all

    Wacana Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Syarat Penerima Bansos Dinilai Tak Beretika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran (Unpad), Yogi Suprayogi mengkritisi wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait KB vasektomi jadi syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).

    Yogi menilai, kebijakan tersebut tidak beretika.

    Ia bahkan menyebut, kebijakan itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

    “Tidak ada etika kebijakan, tapi boleh saja itu rasional, namun tidak ada etikanya. Apalagi dengan kultur kita Indonesia,” katanya saat dihubungi TribunJabar.id, Rabu (30/4/2025).

    Dedi Mulyadi mewacanakan akan memberikan intensif Rp500 ribu bagi suami yang siap melakukan KB vasektomi.

    Menurut orang nomor satu di Jawa Barat itu, kebijakan ini sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengendalikan jumlah penduduk di Jawa Barat.

    Namun, menurut Yogi, dengan iming-iming insentif itu seolah ada pemaksaan untuk para suami melakukan KB vasektomi.

    “Terus yang siap dikasih uang Rp500 ribu, saya pikir (seolah-olah) ada pemaksaan, itu melanggar hak asasi manusia ya,” ungkapnya.

    Diketahui, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus saluran sperma dari buah zakar.

    Dengan demikian, air mani tak akan mengandung sperma, sehingga kehamilan dapat dicegah.

    Yogi mengatakan, prosedur melakukan vasektomi tidak bisa dilakukan sembarangan.

    Karena, lanjut dia, jika terjadi kesalahan prosedural, tidak ada jaminan bagi suami yang menjalani vasektomi.

    “Prosedur ini kan gak bisa seenaknya saja, karena kalau nanti terjadi kesalahan hanya dapat uang Rp500 ribu dan gak ada asuransinya.”

    “Harus ada prosedur kontrak dulu, jadi kebijakannya buat saya tidak beretika, kalau tepat ya tepat saja untuk mengendalikan penduduk,” terangnya.

    Yogi pun meminta agar Dedi Mulyadi mengkaji ulang untuk menerapkan kebijakan vasektomi tersebut.

    Ia juga menyarankan untuk dilakukan koordinasi dengan kedokteran, apakah memungkinkan atau tidak untuk menerapkan kebijakan ini.

    “Nah saya pikir Kang Dedi harus meninjau ulang lah kebijakan ini, karena dalam kebijakan itu ada etika ya.”

    “Dan etika itu harus dijaga dan diperhatikan jangan sampai ada masalah,” tandasnya.

    Yogi menambahkan, terkait kebijakan tersebut, jangan sampai terjadi kontra produktif terhadap pertumbuhan penduduk.

    Sebab, menurutnya, masih ada cara lain yang bisa digunakan untuk mengendalikan jumlah penduduk dan menekan angka kemiskinan di Jawa Barat.

    “Kalau kontrasepsi yang lain itu masih memungkinkan, tetapi vasektomi ini aneh, tidak jelas.”

    “Apalagi jumlah penduduk di Jabar belum menjadi ancaman, contohnya kalau gak salah di Depok sudah mulai berkurang,” terangnya.

    Mulanya, wacana ini disampaikan Dedi Mulyadi menyoroti banyaknya keluarga tak mampu yang memiliki banyak anak.

    Dedi Mulyadi tak ingin bantuan dari pemerintah hanya mengalir untuk keluarga yang sama dalam jangka waktu lama.

    “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan Keluarga Berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga.”

    “Yang dapat beasiswa keluarga dia, yang kelahirannya dijamin keluarga dia, yang dapat bantuan perumahan keluarga dia, yang dapat bantuan pangan non-tunai keluarga dia. Nanti uang numpuk di satu keluarga,” urai Dedi, dilansir YouTube KompasTV, Rabu (30/4/2025).

    Ia juga menyinggung bantuan biaya melahirkan bagi ibu dari keluarga tak mampu yang kini naik kelas dengan proses caesar, menelan biaya hingga Rp25 juta.

    Atas hal itu, Dedi mengimbau kepada keluarga tak mampu untuk berhenti memiliki anak jika tak bisa menafkahi.

    GUBERNUR JABAR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Ia mengatakan siswa sering tawuran hingga main game Mobile Legend bakal dibina TNI. Dedi Mulyadi mewacanakan KB vasektomi jadi syarat penerima bansos. (Tribunnews.com/ Rizki Sandi Saputra)

    “Makanya, berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi,” terangnya.

    Ia lantas mewacanakan vasektomi bagi penerima bansos.

    Dedi Mulyadi berharap, dengan kebijakan vasektomi, angka kelahiran dan kemiskinan di Jabar bisa turun.

    “Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun.”

    “Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” jelasnya.

    Wacana ini juga diiringi janji pemberian intensif terhadap suami yang bersedia melakukan vasektomi.

    Dedi Mulyadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal memberi Rp500 ribu bagi suami yang bersedia melakukan vasektomi.

    Sementara, bagi desa-desa yang berhasil melaksanakan program KB, juga akan mendapat penghargaan.

    Dedi Mulyadi menyebut, insentif itu berupa hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Pengamat Unpad Kritisi Dedi Mulyadi Soal Wacana Vasektomi, Kebijakannya Dinilai Tak Beretika

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Hilman Kamaludin)

  • Khofifah Digugat Warga Lamongan Buntut Tak Ada Pemutihan Tunggakan Pajak Kendaraan di Jatim – Halaman all

    Khofifah Digugat Warga Lamongan Buntut Tak Ada Pemutihan Tunggakan Pajak Kendaraan di Jatim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa digugat oleh seorang warga Kabupaten Lamongan bernama Alfiyah Nimah karena tidak adanya pemutihan tunggakan pajak kendaraan di Jawa Timur.

    Dikutip dari Tribun Jatim, Alfiyah ingin agar kebijakan tersebut diterapkan di Jatim.

    Adapun gugatan ini berawal dari adanya kebijakan pemutihan tunggakan pajak kendaraan yang diterapkan di daerah lain seperti Jawa Barat yang diinisiasi oleh Dedi Mulyadi selaku gubernur.

    Gugatan ini pun ternyata sudah sampai di tahap sidang perdana pada Rabu (30/4/2025) hari ini.

    Namun, sidang tersebut berujung ditunda lantaran Biro Hukum Provinsi Jatim yang datang mewakili Khofifah belum mengantongi surat kuasa.

    Kuasa hukum Alfiyah, Mochammad Sholeh, menuturkan gugatan tersebut lantaran kliennya menilai pemutihan tunggakan pajak motor adalah kebijakan yang pro terhadap rakyat.

    Alfiyah berharap agar kebijakan tersebut turut diterapkan di Jatim di tengah kondisi ekonomi saat ini yang menurutnya tidak baik-baik saja.

    “Karena faktanya sekarang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, masyarakat banyak yang tidak membayar pajak bukan karena tidak mau, tetapi memang lagi tidak punya uang,” ujar Sholeh.

    Di sisi lain, Sholeh turut menyoroti isu korupsi yang terjadi di Jawa Timur yang dianggap memicu persepsi negatif di masyarakat tentang pembayaran pajak.

    Namun, jika Khofifah menolak, Sholeh mengusulkan solusi alternatif yaitu penghapusan tunggakan pajak bagi kendaraan di bawah 2.000 cc.

    Dia mengatakan usulan itu bisa diterapkan lantaran mayoritas masyarakat menengah ke bawah dianggap tidak memiliki kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 2.000 cc.

    “Tentu tidak adil mobil Mercy dibeli dengan harga miliaran tapi bayar pajak tidak mau. Apalagi mobil mewah jenis Porsche, Ferrari kalau tidak diberi pengampunan masyarakat ke bawah ya gak bingung, wong selama ini hanya bisa lihat di TV. Harapannya Gubernur Khofifah bijak,” ucap Sholeh.

    Kata Pihak Khofifah

    Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Adi Sarono mengungkapkan hari itu datang ke sidang untuk mewakili Khofifah mengadvokasi kepentingan masyakarat Jawa Timur.

    Namun, ia mengaku untuk sementara belum bisa memberi komentar tentang substansi perkara karena belum menerima secara formal naskah gugatan. 

    “Saya belum layak menyampaikan isinya, kami akan mengikuti persidangan gugatan akan disampaikan pada sidang berikutnya. Dan saat itulah kami baru bisa mengetahui,” terang Adi.

    Daftar Provinsi yang Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan

    Berdasarkan catatan Tribunnews.com, ada 15 provinsi yang menerapkan pemutihan pajak kendaraan, yaitu sebagai berikut.

    1. Aceh (sampai 31 Desember 2025)
    2. Kepulauan Riau (Januari-Juni 2025)
    3. Bengkulu (7 Januari-7 Mei 2025)
    4. Lampung (mulai 1 Mei 2025)
    5. Banten (10 April-30 Juni 2025)
    6. Jawa Barat (20 Maret-30 Juni 2025)
    7. Jawa Tengah (8 April-30 Juni 2025)
    8. Bali (mulai 5 Januari 2025)
    9. Kalimantan Utara (sampai 31 Desember 2025)
    10. Kalimantan Timur (8 April-30 Juni 2025)
    11. Kalimantan Selatan (5 Januari-31 Desember 2025)
    12. Kalimantan Barat (hingga Juli 2025)
    13. Kalimantan Utara (hingga 31 Desember 2025)
    14. Sulawesi Tengah (hingga 14 Mei 2025)
    15. Sulawesi Tenggara (hingga 31 Mei 2025)

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jatim dengan judul “Alfiyah Warga Lamongan Gugat Gubernur Jatim Khofifah Soal Pajak Kendaraan, Ingin Tiru Jawa Barat”

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Hasanudin Aco)(Tribun Jatim/Tony Hermawan)

  • Alat Kelamin Pria yang Sudah Divasektomi Bisa Disambung Lagi Jika Ingin Punya Anak – Halaman all

    Alat Kelamin Pria yang Sudah Divasektomi Bisa Disambung Lagi Jika Ingin Punya Anak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,​ JAKARTA – Vasektomi dikenal di masyarakat sebagai KB permanen. Benarkah pria yang sudah melakukan prosedur vasektomi tidak bisa lagi memiliki anak?.

    Untuk diketahui, vasektomi merupakan kontrasepsi mantap atau tindakan steril bagi laki-laki.

    Terkait hal tersebut Dokter spesialis urologi Andika Afriansyah menjelaskan, saat seorang pria sudah divasektomi maka kemungkinan untuk subur dan memiliki anak tetap ada.

    “Vasektomi dianggap kontrasepsi permanen. Padahal bisa direversal atau disambung ulang jika pasien bersedia,”ujar dr. Andika saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (30/4/2025).

    Pria yang sudah divasektomi tapi ingin memiliki keturunan bisa menjalani prosedur vasovasostomy atau reserval vasektomi.

    Reserval vasektomi adalah pembedahan kecil untuk menyambungkan kembali vas deferens yang sebelumnya sudah dipotong. Sayangnya, prosedur tersebut memiliki tingkat kerumitan yang tinggi.

    Mengutip dari Yale medicine, tingkat keberhasilannya berkisar 80 – 90 persen. Dengan demikian, dr Andika mengingat, keputusan untuk menggunakan KB vasektomi harus benar-benar diyakini sebagai metode jangka panjang. Serta telah disepakati antara suami dan istri.

    “Walaupun vasektomi bisa direversal lewat prosedur vaso-vasostomi, tetap saja sebaiknya dianggap sebagai keputusan jangka panjang,” kata dia.

    Dr Andika mengatakan, ada syarat khusus yang harus dipenuhi pria sebelum menjalani tindakan vasektomi. Pertama, pria tersebut dalam keadaan sehat, tidak ada infeksi di area reproduksi.

    “Kedua, ini yang penting juga bahwa suami dan istri sudah yakin ingin menunda atau tidak menambah anak lagi dalam waktu lama,” jelasnya.

    Ia pun menyarankan, sebelum memutuskan melakukan vasektomi, suami dan istri harus melakukan konseling kepada dokter urologi agar benar-benar paham manfaat dan tujuan dilakukannya vasektomi.

    Mitos Vasektomi

    Mitos dan stigma seputar vasektomi sering berkembang di masyarakat seperti pria yang melakukan vasektomi tidak bisa ereksi atau bahkan tidak punya gairah seksual.

    Dr Andika menipis anggapan itu, vasektomi hanya memutus saluran sperma bukan mempengaruhi hormon atau fungsi seksual.

    Sehingga pria tetap bisa ereksi, tetap punya gairah, dan tetap bisa berhubungan seksual seperti biasa.

    “Yang berubah hanya spermanya tidak keluar ke air mani. Air mani tetap ada saat ejakulasi tetapi air mani nya tidak mengandung sel sperma yang bisa membuahi sel telur,” tegas dr Andika.

    Sementara itu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali jadi perbincangan, setelah dirinya mengeluarkan pernyataan terkait wacana vasektomi jadi syarat penerima bantuan sosial (bansos).

    Wacana itu merespons banyak keluarga tidak mampu atau kategori miskin memiliki anak yang dengan jumlah yang banyak.

    Ia tidak ingin, bantuan dari pemerintah atau pemda hanya diberikan kepada keluarga yang sama dan waktu yang lama.

    “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan Keluarga Berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa keluarga dia, yang kelahirannya dijamin keluarga dia, yang dapat bantuan perumahan keluarga dia, yang dapat bantuan pangan non-tunai keluarga dia. Nanti uang numpuk di satu keluarga,” urai Dedi, dilansir YouTube KompasTV, Rabu (30/4/2025).

    Ke depan, pemberian bantuan ini akan diintegrasikan ini Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemdukbangga/BKKBN).

  • Harta Kekayaan Rudi Mas’ud, Gubernur Kaltim Sebut Dedi Mulyadi Gubernur Konten

    Harta Kekayaan Rudi Mas’ud, Gubernur Kaltim Sebut Dedi Mulyadi Gubernur Konten

    PIKIRAN RAKYAT – Rudi Mas’ud, Gubernur Kaltim, menjuluki Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Konten, simak harta kekayaan pemimpin tertinggi Provinsi Kalimantan Timur tersebut. Hal itu disampaikan Rudi di Rapat Komisi II DPR pada Selasa, 29 April 2025.

    Diketahui Rudi baru menjabat gubernur sejak 20 Februari 2025. Sebelumnya, ia menjadi Anggota DPR periode 2019-2024 dapil Kalimantan Timur. Saat itu, ia menjadi anggota dewan Komisi VII bidang energi, riset, dan teknologi.

    Gubernur Kaltim sebut Dedi Mulyadi Gubernur Konten

    Gubernur Kaltim Rudi Masud menyampaikan julukannya untuk Gubernur Jabar saat dipersilakan bicara oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Rudi mengucapkan hal itu setelah mengucapkan salam kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, pejabat eselon I Kemendagri, dan kepala daerah lain.

    “Terima kasih banyak Bu Wamen dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, Gubernur Konten, mantap nih Kang Dedi. Dan seluruh pejabat eselon I Kemendagri yang hadir, bupati, wali kota via Zoom,” ujarnya sambil tersenyum.

    Julukan itu ditanggapi Dedi Mulyadi dengan menyebut belanja iklan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi menurun. Konten yang dibuatnya membuat pemprov hemat anggaran dari yang sebelumnya Rp50 miliar. Salah satu konten yang sedang disorot adalah dialog dengan remaja yang kecewa rumahnya dibongkar, remaja itu juga menuntut kegiatan perpisahan di sekolah tetap digelar meski dinilai memberatkan orang tua siswa.

    “Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar. Sekarang cukup Rp 3 miliar tetapi viral terus,” ujar pria yang akrab disapa KDM tersebut disambut tepuk tangan.

    Harta kekayaan Gubernur Kaltim

    Rudi Masud yang merupakan Gubernur Kaltim terakhir kali lapor harta kekayaan pada 29 Maret 2023. Berikut rinciannya menurut laman e-LHKPN KPK:

    Tanah dan bangunan di Kab/Kota Kota Samarinda seluas 170 m2/170 m2, hasil sendiri Rp3.000.000.000 Tanah dan bangunan di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan seluas 200 m2/50 m2, hasil sendiri Rp250.500.000 Tanah dan bangunan di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan seluas 685 m2/590 m2, hasil sendiri Rp6.200.000.000 Tanah dan bangunan di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan seluas 720 m2/590 m2, hasil sendiri Rp15.000.000.000
    Tanah di Kab/Kota Kota Penajam Paser Utara seluas 100000 m2, lainnya Rp2.050.000.000

    Total tanah dan bangunan: Rp26.500.500.000

    Daftar kendaraan milik Gubernur Kaltim Mobil Honda Freed keluaran tahun 2008, hasil sendiri Rp125 juta Mobil Honda CRV keluaran 2010, hasil sendiri Rp125 juta Mobil Suzuki X-Over keluaran 2007, hasil sendiri Rp75 juta

    Total kendaraan: Rp325.000.000

    Daftar harta lainnya milik Gubernur Kaltim Harta Bergerak Lainnya: Rp450.000.000 Kas dan Setara Kas: Rp28.723.263.772 Harta Lainnya: Rp265.000.000.000 Utang: Rp137.694.480.000

    Total harta kekayaan: Rp183.304.283.772

    Demikian harta kekayaan Gubernur Kaltim Rudi Masud. Pemimpin tertinggi Provinsi Kalimantan Timur ini menyebut Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Konten.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Alat Kelamin Pria yang Sudah Divasektomi Bisa Disambung Lagi Jika Ingin Punya Anak – Halaman all

    Mengenal Vasektomi, KB untuk Pria yang Jadi Wacana Dedi Mulyadi sebagai Syarat Penerima Bansos – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana memberlakukan kebijakan KB vasektomi sebagai salah satu syarat keluarga penerima bantuan sosial (bansos).

    Rencana Dedi ini sebab ia menyoroti sebagian besar keluarga tak mampu, justru memiliki banyak anak.

    Atas hal itu, Dedi berharap, apabila kebijakan vasektomi diberlakukan, maka bisa mengurangi angka kelahiran dan kemiskinan di Jabar.

    “Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” jelas Dedi, Selasa (29/4/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

    Apa Itu Vasektomi?

    Menurut laman resmi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), vasektomi yang juga dikenal dengan istilah sterilisasi, adalah proses operasi pemotongan vas deferens.

    Vas deferens adalah saluran berbentuk tabung kecil yang membawa sperma dari testikel menuju penis.

    Prosedur vasektomi dilakukan untuk mencegah pembuahan dan kehamilan dengan tingkat keberhasilannya mencapai 99 persen.

    Vasektomi sendiri merupakan metode kontrasepsi alias KB yang bersifat permanen.

    Meski melalui prosedur operasi, vasektomi tidak akan memengaruhi kemampuan laki-laki dalam ejakulasi dan orgasme.

    Ada dua jenis vasektomi, yaitu vasektomi konvensional dan vasektomi tanpa pisau bedah.

    Pada vasektomi konvensional, dokter akan membuat sayatan pada kedua sisi skrotum, yakni pada bagian atas dan bagian bawah.

    Setelahnya, vas deferens di dalamnya bakal dihilangkan atau dikaterisasi. Bekas luka nantinya akan dijahit.

    Sementara, untuk vasektomi tanpa pisau bedah, dokter akan menggunakan penjepit kecil untuk menahan saluran yang akan dipotong.

    Kemudian, dokter akan membuat lubang kecil pada kulit skrotum dan memotong bagian saluran sebelum mengikatnya.

    Untuk prosedur ini, tidak diperlukan jahitan dan merupakan prosedur paling populer sebab minim risiko dan komplikasi.

    Bagi pria yang ingin melakukan prosedur vasektomi, harus memenuhi beberapa syarat, dikutip dari jatengprov.go.id:

    Minimal berusia 35 tahun;
    Telah memiliki setidaknya dua anak, dengan anak bungsu berusia minimal lima tahun;
    Mendapat persetujuan istri.

    Gratis, Dapat Insentif

    Kontrasepsi alias KB vasektomi termasuk salah satu program pemerintah melalui BKKBN untuk mengontrol angka kelahiran.

    Dikutip dari Kontan.co.id, vasektomi termasuk program KB yang ditanggung BPJS Kesehatan.

    Dalam beberapa kasus, peserta vasektomi juga mendapat insentif dalam nominal yang beragam.

    Pada 2024, Kepala BKKBN saat itu, Hasto Wardoyo, mengatakan peserta vasektomi mendapat insentif sebesar Rp300 ribu. Insentif itu diberikan sebagai pengganti uang kerja.

    “Adapun nominal yang disediakan sebagai uang pengganti kerja saat vasektomi sebesar Rp300 ribu,” jelas Hasto, Minggu (5/5/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Sementara itu, BKKBN Provinsi Jateng baru-baru ini mengatakan, peserta vasektomi mendapat insentif Rp450 ribu.

    Hal serupa juga disampaikan Dedi Mulyadi. Dedi menyebut Pemprov Jabar nantinya akan memberi insentif sebesar Rp500 ribu bagi peserta vasektomi.

    Tak hanya untuk peserta vasektomi, desa-desa yang berhasil melaksanakan program KB juga akan mendapat penghargaan.

    Dedi menyebut insentif itu berupa hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar.

    “Desa Istimewa adalah desa yang berhasil dalam KB, pelayanan pendidikan rakyat, kesehatan warga, tidak ada angka kematian ibu, tidak ada kematian anak, tak ada stunting, pengelolaan sampah baik, dan beberapa indikator penilaian lain,” jelas Dedi, Selasa (29/4/2025).

    “Penilaian akan dimulai dari desa, dari kecamatan. Juara kecamatan akan mendapat hadiah Rp200 juta. Juara kabupaten/kota akan mendapat hadiah stimulus Rp1 miliar.”

    “Nanti akan diumumkan desa yang paling sukses dan desa yang paling gagal,” lanjut dia.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Bakal Wajibkan Penerima Bansos Vasektomi: Berhenti Bikin Anak kalau Tak Sanggup Nafkahi

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Seli Andina, Kontan.co.id/Bimo Kresnomurti, Kompas.com/Laksmi Pradipta)

  • Anak Bandel Dikirim ke Barak, Panglima Singgung Wajib Militer di Negara Maju Nasional 30 April 2025

    Anak Bandel Dikirim ke Barak, Panglima Singgung Wajib Militer di Negara Maju Nasional 30 April 2025

    Anak Bandel Dikirim ke Barak, Panglima Singgung Wajib Militer di Negara Maju
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Panglima TNI
    Jenderal Agus Subiyanto
    menilai, rencana Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mengirim anak bandel ke barak militer tidak perlu diributkan secara berlebihan.
    Ia mengingatkan, negara-negara maju juga menerapkan kebijakan serupa, bahkan warga negaranya diharusnya mengikuti
    wajib militer
    .
    “Jangan terlalu berlebihan, ya. Ini ingat, ya, di negara yang maju itu, semuanya warga negaranya itu wajib militer. Anda berpikirnya seperti itu saja. Singapura, Korea, semua,” kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
    Agus menuturkan, pendidikan disiplin di barak militer bukan hal yang baru.
    Ada banyak instansi maupun perusahaan yang sudah bekerja sama dengan TNI terkait hal ini.
    PT Bukit Asam misalnya, mengirim karyawan baru untuk dididik terlebih dahulu di Resimen Induk Komando Daerah Militer (Rindam).
    Kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara dua instansi.
    Adapun biayanya disesuaikan dengan anggaran (bujet) perusahaan maupun instansinya.
    “Jadi di Rindam itu sudah ada kurikulum. Misalnya 10 hari kurikulumnya seperti ini, materinya apa saja,” ucap Agus.
    Agus menyampaikan, materi yang dilatih pun dirapatkan terlebih dahulu.
    Kebanyakan instansi memilih pelatihan disiplin bangun pagi hingga memanfaatkan waktu secara efisien.
    “Kebanyakan disiplin bangun pagi. Bagaimana cara membersihkan tempat tidur. Sebelum itu biasanya ibadah bersama-sama, sesuai agamanya masing-masing. Jadi dia memanfaatkan waktu dengan efektif, efisien,” ucapnya.
    “Jam 7 mungkin sudah apel, dicek kerapihannya, sepatunya disemir tidak. Seperti itu, lah,” jelas Agus.
    Dengan begitu, karyawan baru diharapkan akan mampu bekerja efisien, sekaligus menanamkan loyalitas kepada perusahaan.
    “Apabila selesai dididik di kita, dia masuk ke perusahaan itu bisa lebih efektif efisien bekerjanya. Bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kemudian dia kita juga kita beri materi bela negaranya, loyalitas kepada pimpinan, kepada bawahan,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengusulkan agar siswa yang berulang kali melakukan pelanggaran berat dapat digembleng dalam lingkungan militer untuk menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab.
    Dedi menjelaskan, pelaksanaan program akan dimulai secara bertahap di daerah rawan sebelum diperluas ke seluruh kabupaten/kota.
    “Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” ujar Dedi, dilansir dari Antara, Senin.
    Dedi mengungkapkan, tiap siswa akan mengikuti program itu selama 6 bulan di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.
    Terkait kriterianya, siswa yang dikirim ke barak adalah tukang mabuk, tukang tawuran, dan tukang main Mobile Legends.
    “Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” kata Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Main Mobile Legends Bisa Masuk Barak? Ini Kata Gubernur Dedi Mulyadi

    Main Mobile Legends Bisa Masuk Barak? Ini Kata Gubernur Dedi Mulyadi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Rencana Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk memasuki siswa nakal ke Barak Militer masih menjadi perbincangan.

    Kali ini, Dedi Mulyadi membeberkan kriteria siswa yang akan mengikuti program pendidikan dan pembinaan di barak militer atau Polri.

    Beberapa diantaranya seperti, pelaku tawuran, peminum alkohol, hingga siswa yang kecanduan bermain gim daring seperti Mobile Legends.

    “Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legends. Yang kalau malam tidak tidur, pagi tidak bangun,” kata Dedi Mulyadi.

    “Orang tuanya dilawan, melakukan pengancaman, bikin ribut di sekolah, bolos terus, dan dari rumah ke sekolah tapi tidak pernah sampai ke sekolah,” ujarnya.

    Adapun rencananya, pembinaan ini akan diterapkan secara bertahap dan dimulai dari daerah rawan kenakalan remaja.

    Dan nantinya bakal diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

    Dengan tujuan untuk membentuk kedisiplinan dan rasa tanggung jawab melalui pola hidup militer.

    “Siswa yang mengalami kenakalan akut, bahkan mengarah ke tindakan kriminal, akan dibina,” sebutnya.

    “Orang tua menyerahkan anaknya melalui surat pernyataan, lalu mengantar ke barak TNI atau Polri,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)