Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Siswa SMP di Purwakarta Mulai Jalani Pendidikan Militer, 14 Hari Hidup di Barak Tentara – Halaman all

    Siswa SMP di Purwakarta Mulai Jalani Pendidikan Militer, 14 Hari Hidup di Barak Tentara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Program gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi soal adanya pendidikan militer sudah mulai berjalan.

    Sebanyak 39 dari 40 siswa sekolah menengan pertama (SMP) bakal menjalani pendidikan ala militer di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, yang terletak di Jalan Raya Sadang-Subang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Kamis (1/5/2025). 

    Selama 14 hari, mereka akan jalani pembinaan intensif dalam lingkungan militer dengan tujuan membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan akhlak mulia.

    Mengutip TribunJabar.id, para siswa tersebut merupakan peserta program pendidikan karakter khusus yang digagas pemerintah daerah bagi pelajar yang dinilai sulit diatur oleh sekolah dan keluarga.

    Salah satu orang tua siswa, Elly menuturkan bahwa ia berharap anaknya bisa berubah menjadi lebih baik setelah mengikuti program pendidikan militer ini.

    Ia menyebut, anaknya suka bolos sekolah dan susah dinasehati.

    “Anak saya sering bolos dan susah dinasehatin. Saya titipkan ke program ini agar bisa berubah jadi lebih baik,”

    “Terima kasih Pak Bupati dan Gubernur, semoga anak saya bisa jadi rajin dan nurut,” kata Elly.

    Ia menuturkan bahwa telah menyiapkan segala perlengkapan jauh-jauh hari.

    “Memang sudah didaftarkan oleh sekolah, terus saya sebagai orang setuju dan dukung, semoga anak ini bisa berubah lah menjadi lebih baik,” katanya.

    Sementara itu, Danmen Armed 1 Kostrad, Kolonel Arm Roni Junaidi menjelaskan bahwa tujuan utama program ini adalah membentuk lingkungan positif yang membangun mental.

    “Tujuan utama program ini adalah membentuk lingkungan positif yang membangun mental dan spiritual anak-anak,” ujarnya.

    Ia menuturkan, materi pelatihan ini disusun oleh banyak pihak, seperti TNI, Polri, Pemda, Dinas Sosial, hingga Psikolog Anak.

    “Tentu ini kolaborasi yang baik, semua terlibat untuk memberikan hal yang positif kepada anak,” ucapnya.

    Sebelumnya diwartakan, pada Kamis (1/5/2025) puluhan pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Purwakarta dikirim ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, yang terletak di Jalan Raya Sadang-Subang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta.

    Mereka akan mulai menjalani pendidikan berkarakter, program yang digagas Dedi Mulyadi untuk membina siswa yang dianggap ‘sulit diatur’ oleh lingkungan dan sekolah.

    Mengutip TribunJabar.id, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein mengatakan, Aula the Gunner akan jadi pusat aktivitas para pelajar.

    “Ini untuk anak-anak nakal yang orang tuanya sudah tak sanggup lagi ngurus. Tinggal lapor saja, biar kami yang urus, kami yang latih,” ujar Om Zein.

    Ia mengatakan, pelatihan ini bukan hanya soal kedisiplinan, namun juga penguatan fisik dan mental.

    Para siswa harus jalani tes kesehatan, termasuk ujian lari.

    “Kalau dia terlatih, dia akan berupaya keras mencapai target,”

    “Kalau dia malas, ya akan jalan kaki. Dari situ kami tahu mana anak yang punya semangat dan mana yang butuh dorongan lebih,” kata Om Zein.

    Saepul Bahri menuturkan, saat ini persiapan sudah selesai dan pihaknya telah siap mendidik para pelajar tersebut.

    “Persiapannya sudah selesai. Kami siap mendidik mereka menjadi pribadi yang lebih baik,” tutup Om Zein.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Tangisan & Harapan 39 Siswa di Purwakarta yang Dilepas Orang Tua ke Pendidikan Karakter Ala Militer

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJabar.id, Daenza Falevi)

  • 2 Dianggap Tiru Gaya Dedi Mulyadi, Gubernur Bengkulu: Hal Baik Kenapa Tak Kita Duplikasi Regional

    2 Dianggap Tiru Gaya Dedi Mulyadi, Gubernur Bengkulu: Hal Baik Kenapa Tak Kita Duplikasi Regional

    Dianggap Tiru Gaya Dedi Mulyadi, Gubernur Bengkulu: Hal Baik Kenapa Tak Kita Duplikasi
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com – 
    Gubernur Bengkulu

    Helmi Hasan
    , dianggap kerap meniru sejumlah gaya dan kebijakan Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    .
    Mulai dari gaya berkomunikasi lewat media sosial, hingga kebijakan pendidikan.
    Beberapa langkah yang disebut mirip antara lain: larangan perpisahan dan wisuda sekolah, penggemblengan militer bagi siswa “nakal”, larangan membawa kendaraan pribadi ke sekolah, serta respons cepat terhadap keluhan warga melalui media sosial.
    Tak sedikit warga yang menyampaikan kritik langsung melalui akun TikTok resmi milik Helmi Hasan.
    Bahkan, sebagian menjulukinya sebagai “Gubernur TikTok”.
    Menanggapi tudingan tersebut, Helmi tidak membantah.
     
    Ia mengaku meniru kebijakan Dedi Mulyadi karena menilai banyak di antaranya yang inovatif dan layak diterapkan.
    “Satu hal yang baik, kenapa tidak kita duplikasi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, itu gubernur inovatif, banyak gagasan-gagasannya yang positif,” ujar Helmi kepada wartawan, Kamis (1/5/2025).
    Salah satu kebijakan yang sedang dikaji untuk diterapkan di Bengkulu adalah larangan siswa membawa motor ke sekolah.
    Menurut Helmi, ide itu tak hanya bernilai edukatif tetapi juga menyangkut keselamatan.
    “Di Bengkulu, kebijakan itu sedang dikaji untuk diterapkan,” ungkap dia.
    Helmi menuturkan, gagasan itu muncul setelah kejadian tragis yang menimpa dua siswi.
    “Ada dua siswi ke sekolah mengendarai motor tersenggol truk angkutan batubara; keduanya meninggal dunia,” ujarnya khawatir.
    Menurutnya, banyak siswa di Bengkulu yang berkendara tanpa SIM dan tidak mengenakan helm. Hal itu tentu membahayakan.
    Lebih jauh, ia menjelaskan manfaat dari berjalan kaki ke sekolah.
    “Banyak sekali manfaatnya ketika anak sekolah jalan kaki; maka ia akan bangun lebih pagi, jauh lebih sehat, dan ada kebersamaan. Tidak ada jarak antara si miskin dan si kaya. Kita akan terapkan di Bengkulu,” demikian Helmi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tangis Orangtua Iringi 39 Siswa Pendidikan Militer Dedi Mulyadi Saat Masuk Markas TNI Bandung 2 Mei 2025

    Tangis Orangtua Iringi 39 Siswa Pendidikan Militer Dedi Mulyadi Saat Masuk Markas TNI Bandung 2 Mei 2025

    Tangis Orangtua Iringi 39 Siswa Pendidikan Militer Dedi Mulyadi Saat Masuk Markas TNI
    Editor
    KOMPAS.com –
    Suasana haru menyelimuti halaman Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, di Jalan Raya Sadang-Subang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (1/5/2025).
    Sebanyak 39 siswa sekolah menengah pertama (SMP) yang dianggap “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarganya dilepas oleh orangtua mereka untuk mengikuti program pendidikan karakter ala militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
    Mereka tiba sekitar pukul 12.00 WIB menggunakan bus dan truk milik Pemkab Purwakarta.
    Begitu turun, siswa disambut komando. Mereka diarahkan oleh anggota TNI dengan gaya khas militer: tegas, cepat, dan penuh kedisiplinan.
    Mereka digiring ke barisan pembukaan untuk memulai pelatihan karakter selama 14 hari ke depan.
    Tangis pecah saat para siswa diberi waktu singkat berpamitan. Banyak orangtua menangis, menyematkan harapan besar agar anak mereka berubah menjadi lebih baik.
    Salah satunya adalah Elly, wali murid yang tak kuasa menahan air mata.
    “Anak saya sering bolos dan susah dinasehatin. Saya titipkan ke program ini agar bisa berubah jadi lebih baik. Terima kasih Pak Bupati dan Gubernur, semoga anak saya bisa jadi rajin dan nurut,” ujarnya.
    Elly juga menuturkan telah menyiapkan perlengkapan anaknya sejak jauh hari, termasuk seragam, alat tulis, pakaian olahraga, perlengkapan mandi, hingga ember.
    “Memang sudah didaftarkan oleh sekolah, terus saya sebagai orangtua setuju dan dukung, semoga anak ini bisa berubah lah menjadi lebih baik,” ucapnya.
    Program pendidikan militer ini menuai sorotan publik dan kritik dari sejumlah kalangan.
    Namun, Dedi Mulyadi menyebutnya sebagai bentuk pembinaan karakter untuk membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan akhlak mulia.
    Program pendidikan militer yang dicanangkan Dedi dimulai hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Jumat (2/5/2025).
    Meski program ini menimbulkan pro kontra di masyarakat, Dedi tetap menggelarnya dengan bantuan dari TNI dan pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat.
    Program ini terlebih dahulu akan dimulai di dua daerah, yaitu Purwakarta dan Kota Bandung.
    Dedi dalam sejumlah kesempatan menjelaskan bahwa program pendidikan militer ini melibatkan TNI dan Polri guna memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.
    “Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” ujar Dedi.
    Menurut dia, selama ini sudah banyak orangtua yang bersedih karena anaknya terlibat dalam pergaulan negatif, semisal masuk geng motor, tawuran, bahkan sampai mengonsumsi obat terlarang.
     
    Diharapkan, adanya pembinaan yang melibatkan unsur TNI dan Polri di dalamnya bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut.
    “Anak-anak yang orangtuanya sudah tidak sanggup lagi mendidik, akan kami wajib militerkan,” kata Dedi.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Tangisan & Harapan 39 Siswa di Purwakarta yang Dilepas Orang Tua ke Pendidikan Karakter Ala Militer
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat… Bandung 2 Mei 2025

    Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat… Bandung 2 Mei 2025

    Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat…
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Majelis Ulama Indonesia
    (MUI) Provinsi
    Jawa Barat
    menanggapi soal sterilisasi terhadap pria atau
    vasektomi
    tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam karena dianggap sebagai tindakan pemandulan permanen.
    “Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012,” kata Ketua MUI Jawa Barat, KH Rahmat Syafei, seperti dikutip dari
    Antara
    , Jumat (2/5/2025).
    Rahmat mengatakan, vasektomi dimungkinkan apabila ada kondisi-kondisi tertentu, seperti untuk menghindari risiko kesehatan yang serius dan tidak menyebabkan kemandulan permanen.
    “Boleh dilakukan kalau tujuannya tidak menyalahi syariat seperti kesehatan, tidak menyebabkan kemandulan permanen, ada jaminan fungsi reproduksi seperti semula apabila diinginkan, tidak menimbulkan bahaya atau mudharat pada yang bersangkutan,” ucapnya.
    Diketahui,
    KB
    vasektomi ini menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    melontarkan rencana untuk menjadikan KB pada pria sebagai syarat satu keluarga untuk menerima bermacam bantuan, mulai dari beasiswa hingga bantuan sosial lainnya.
    Menurut Rahmat, persyaratan KB untuk penerimaan bansos atau berbagai insentif boleh-boleh saja untuk dilakukan, tetapi dia mengingatkan ada persyaratan yang harus dilalui, khususnya untuk vasektomi.
    “Kalau untuk insentif tidak apa-apa, tetapi yang penting tadi vasektominya (ada) kedudukan persyaratan untuk dibolehkan, itu yang harus disesuaikan,” tuturnya.
    Diketahui,
    Gubernur Jabar
    Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan bansos, dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).
    Acara itu dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
    Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial.
    Hal itu mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.
    “Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak,” ucap Dedi.
    “Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun,” lanjutnya.
    “Akhirnya, saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata, sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Dedi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin ‘Heboh’: Diancam Hercules hingga Dinilai Berpotensi Langgar HAM – Halaman all

    3 Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin ‘Heboh’: Diancam Hercules hingga Dinilai Berpotensi Langgar HAM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Tiga kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai pro-kontra hingga ramai dibicarakan.

    Tiga kebijakan itu adalah pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme, berencana menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos), dan pendidikan militer untuk anak-anak bermasalah.

    Sejumlah pihak pun menyoroti kebijakan-kebijakan Dedi tersebut.

    Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini tiga kebijakan Dedi yang membuat heboh hingga menjadi sorotan:

    1. Pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme

    Kebijakan Dedi Mulyadi membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme di Jabar, berbuntut ancaman dari Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal.

    Hercules menilai kebijakan tersebut menunjukkan Dedi seolah lupa jasa ormas yang mendukungnya maju sebagai Gubernur Jabar.

    Karena hal itu, Hercules mengancam akan menggeruduk Gedung Sate bersama puluhan ribu anggota ormas.

    “KDM berlebihan (membentuk Satgas). Jadi Gubernur didukung oleh kami (ormas)” kata Hercules dalam tayangan YouTube Unlocked, Rabu (30/4/2025).

    “Jika mencari masalah, kami akan datang. Pulouhan ribu personel (ormas) siap ke Gedung Sate,” tegasnya.

    Hercules menilai, alih-alih membentuk Satgas, Dedi seharusnya mengajak ormas di Jabar untuk mendukung programnya.

    “Seharusnya bilang, mari mendukung program-program saya (sebagai) Gubernur, dukung saya,” pungkas Hercules.

    Menanggapi ancaman Hercules, Dedi memilih untuk tidak berkomentar.

    “Saya tidak akan mendengarkan,” ucap Dedi.

    Diketahui, ancaman itu datang setelah Dedi mengatakan Satgas Pemberantasan Premanisme akan berfokus terhadap premanisme jalanan, pasar, dan industri.

    Tujuan dibentuknya Satgas adalah untuk melindungi masyarakat dari aksi premanisme yang mengintimidasi dan merugikan ekonomi.

    “Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi pada akhir Maret 2025.

    Dedi menjelaskan, sektor industri menjadi salah satu yang paling terdampak aksi premanisme, seperti pungli, baik kepada pengusaha maupun pekerja, serta gangguan operasional dan distribusi barang.

    “Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” jelas Dedi.

    Dedi Mulyadi meminta Satgas bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tidak tebang pilih, namun tetap humanis.

    “Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” pesannya.

    2. Kebijakan Vasektomi Dianggap Tak Beretika

    Baru-baru ini, Dedi Mulyadi melontarkan wacana kontrasepsi atau KB vasektomi sebagai syarat penerima bansos pemerintah.

    Ia menjelaskan, apabila diterapkan, vasektomi diharapkan bisa menurunkan angka kelahiran dan kemiskinan di Jabar.

    Sebab, kata dia, selama ini keluarga tak mampu cenderung memiliki banyak anak.

    Dedi juga menjanjikan insentif sebesar Rp500 ribu bagi peserta vasektomi nanti.

    “Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” kata Dedi, Selasa (29/4/2025), dilansir TribunJabar.id.

    Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi, menilai wacana tersebut tak beretika.

    Sebab, kata dia, wacana kebijakan vasektomi berisiko melanggar hak asasi manusia (HAM).

    Ia juga beranggapan wacana tersebut terkesan memaksa dengan adanya “iming-iming” insentif sebesar Rp500 ribu.

    “Tidak ada etika kebijakan, tapi boleh saja itu rasional, namun tidak ada etiknya, apalagi dengan kultur kita di Indonesia.”

    “Terus yang siap dikasih uang Rp 500 ribu, saya pikir (seolah-olah) ada pemaksaan, itu melanggar hak asasi manusia ya,” urai Yogi kepada TribunJabar.id, Rabu.

    Lebih lanjut, Yogi menyebut prosedur vasektomi tak bisa sembarangan diterapkan.

    Ia berpendapat harus dibuat kontrak lebih dulu untuk menjamin kesehatan dan keselamatan peserta vasektomi.

    Karena itu, Yogi pun meminta Dedi untuk mengkaji lebih dulu wacana vasektomi sebelum menerapkannya.

    “Prosedur ini kan gak bisa seenaknya saja, karena kalau nanti terjadi kesalahan hanya dapat uang Rp 500 ribu dan gak ada asuransinya.”

    “Harus ada prosedur kontrak dulu, jadi kebijakannya buat saya tidak beretika, kalau tepat ya tepat saja untuk mengendalikan penduduk,” jelasnya.

    “Nah jadi saya pikir Kang Dedi harus meninjau ulang lah kebijakan ini, karena dalam kebijakan itu ada etika ya, dan etika itu harus dijaga dan diperhatikan jangan sampai ada masalah,” imbuh Yogi.

    3. Pendidikan Militer Berpotensi Melanggar HAM

    Amnesty International Indonesia menyoroti soal HAM terkait kebijakan pendidikan militer bagi anak-anak bermasalah yang sudah mulai diujicobakan Kamis (1/5/2025) di Purwakarta..

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kebijakan Dedi itu berpotensi melanggar HAM.

    Ia juga menilai penanganan anak-anak bermasalah menggunakan cara militer, adalah tidak tepat.

    Sebab, kata Usman, militer sering melibatkan disiplin keras dan hukuman fisik yang tak sesuai untuk anak-anak.

    Menurutnya, anak-anak justru membutuhkan pendekatan yang mendukung perkembangan emosi, sosial, dan kognitif mereka.

    “Pendekatan itu membawa potensi terjadinya pelanggaran hak-hak asasi anak.”

    “Pembinaan dengan cara militer dapat berpotensi melanggar hak-hak anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis, serta hak untuk berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung,” urai Usman saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu.

    “Pengalaman kekerasan atau disiplin keras dapat menyebabkan trauma dan memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosi anak.”

    “Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak,” lanjutnya.

    Usman pun meminta Dedi sebagai Gubernur Jabar, agar berpikir lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah.

    Ia berpendapat masih banyak alternatif yang lebih mendukung untuk menangani anak-anak bermasalah.

    Misalnya, melibatkan kerja sama dengan tenaga profesional, seperti psikolog dan guru, yang berbasis HAM.

    “Ada banyak tokoh pemuda di Indonesia termasuk di Jawa Barat yang memiliki kreatifitas tinggi untuk membantu anak-anak,” pungkas dia.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Pengamat Unpad Kritisi Dedi Mulyadi Soal Wacana Vasektomi, Kebijakannya Dinilai Tak Beretika

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Endra Kurniawan/Gita Irawan, TribunJabar.id/Seli Andina/Hilman Kamaludin)

  • 5 Rencana Pengolahan Sampah di Pasar Caringin Ditolak, Warga: Bukannya Menolak Usulan Dedi Mulyadi, tapi… Bandung

    5 Rencana Pengolahan Sampah di Pasar Caringin Ditolak, Warga: Bukannya Menolak Usulan Dedi Mulyadi, tapi… Bandung

    Rencana Pengolahan Sampah di Pasar Caringin Ditolak, Warga: Bukannya Menolak Usulan Dedi Mulyadi, tapi…
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Ratusan Warga Gang Lumbung, Babakan Ciparay, Kota Bandung, mendatangi calon lokasi kawasan pengelolaan sampah mandiri di
    Pasar Induk Caringin
    , Kota Bandung, Kamis (1/5/2025) siang.
    Warga melakukan aksi demonstrasi kepada Badan Pengelola Pusat Perdagangan Caringin (BP3C).
    Dalam tuntutannya, warga menolak jika infrastruktur pengolahan sampah mandiri Pasar Induk Caringin dibangun di atas lahan seluas 3.000 meter persegi milik pemerintah provinsi Jawa Barat.
    Alasannya, lokasi tersebut berdampingan langsung dengan permukiman.
    Sehingga dikhawatirkan proses pengolahan sampah akan menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat Gang Lumbung.
    “Mau pengolahan sampahnya dimanapun enggak jadi masalah, asal tidak berdampingan dengan warga karena pasti banyak dampak ke warga, sedangkan di belakang padat penduduk,” kata salah satu perwakilan warga, Yusman Kurniawan.
    Warga lainnya, Wandi Sofyan mengatakan, sebelum kedatangan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    ke Pasar Induk Caringin, Rabu (30/4/2025) lalu, pihak BP3C juga telah melakukan perencanaan pengadaan infrastruktur pengolahan sampah mandiri.
    Namun pada saat itu belum maksimal karena butuh izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    Setelah kunjungan Dedi Mulyadi, warga pun bereaksi lantaran Pemerintah Provinsi menyetujui lahannya dipergunakan oleh BP3C untuk membangun instalasi pengolahan sampah mandiri.
    “Kami sangat support dengan program pak Dedi, dan Pak Dedi juga memberikan solusi untuk pengadaan mesin pengolah sampah. Dari kami bukan menolak, tapi lebih ke pemilihan tempatnya, tolong jangan berdekatan dengan warga,” ujar dia.
    Sementara itu, Kepala BP3C, Asep Syarief Hidayat mengatakan, pihaknya akan kembali bertemu dengan masyarakat sekitar
    Pasar Caringin
    yang berpotensi terdampak rencana pengadaan teknologi pengolahan sampah mandiri.
    Asep mengatakan, pihaknya akan kembali menyosialisasikan rencana tersebut kepada warga sekitar.
    Karena sudah tidak ada pilihan lain untuk menanggulangi permasalahan sampah kronis di dalam kawasan Pasar Induk Caringin selain menggunakan teknologi pengolahan.
    “Karena persyaratan pemerintah provinsi kemarin harus dikelola secara mandiri, harus di dalam kawasan. Kita mau buang (sampah) ke mana lagi, di dalam saja sudah (penolakan) seperti itu, apalagi di luar,” kata Asep.
    Asep pun mengatakan pihaknya akan tetap menghadirkan teknologi pengolahan sampah mandiri dengan beberapa metode seperti pencacahan, fermentasi, fermifikasi hingga insinerator.
    Sebab, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah berkomitmen untuk meminjamkan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di dalam kawasan Pasar Induk Caringin.
    “Komitmennya sudah ditandatangani dan disepakati. Luasnya 3.000 meter persegi, polanya sewa. Intinya Pasar Induk Caringin akan melaksanakan apa yang menjadi saran dan imbauan Kang Dedi Mulyadi,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dokter Urologi Jelaskan Manfaat dan Keamanan Vasektomi sebagai Kontrasepsi Pria – Halaman all

    Dokter Urologi Jelaskan Manfaat dan Keamanan Vasektomi sebagai Kontrasepsi Pria – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dokter Spesialis Urologi, Andika Afriansyah, menjelaskan bahwa vasektomi tidak akan memengaruhi fungsi hormon atau seksual pria. 

    Sebagai prosedur kontrasepsi permanen, vasektomi melibatkan pemutusan atau penutupan saluran sperma, yang akan mencegah sperma masuk ke air mani. 

    Meskipun tindakan ini bersifat permanen, Andika menegaskan bahwa pria yang menjalani vasektomi tidak akan mengalami gangguan seksual atau menjadi impotens.

    “Vasektomi tidak mengganggu hormon, tidak membuat impotensi, dan fungsi seksual tetap normal. Dokter akan memberikan penjelasan terkait prosedur, manfaat, serta efek samping yang mungkin terjadi,” ungkapnya saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (30/4/2025).

    Vasektomi sebagai Syarat Penerima Bansos di Jawa Barat

    Pernyataan ini hadir di tengah rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ingin menjadikan kepesertaan dalam program Keluarga Berencana (KB), termasuk vasektomi, sebagai syarat bagi masyarakat yang ingin menerima bantuan sosial (bansos) dan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan lebih merata dan tidak hanya terkonsentrasi pada keluarga atau individu tertentu.

    Dedi Mulyadi menjelaskan, “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu saja,” ujar Dedi di Bandung, Senin (28/04/2025).

    Kebijakan ini juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam perencanaan keluarga.

    Dedi mencontohkan biaya persalinan yang tinggi, yang dapat mencapai Rp 25 juta untuk operasi sesar, yang menurutnya bisa lebih bermanfaat jika digunakan untuk keperluan lain, seperti pembangunan rumah.

    DEDI MULYADI – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial, dengan tujuan mengurangi ketimpangan distribusi bantuan dan mengendalikan angka kelahiran. (Tangkapan Layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

    Persiapan Sebelum Melakukan Vasektomi

    Andika Afriansyah menekankan pentingnya edukasi yang jelas terkait vasektomi sebelum pria memutuskan untuk menjalani prosedur ini.

    “Banyak ketakutan dan stigma keliru tentang vasektomi, seperti takut tidak jantan atau tidak bisa beraktivitas seksual normal. Semua itu mitos,” tegasnya.

    Langkah pertama adalah edukasi yang diberikan kepada pria yang ingin menjalani prosedur ini.

    Kemudian, konsultasi dengan dokter urologi dan persetujuan bersama antara suami dan istri sangat penting, mengingat vasektomi adalah keputusan jangka panjang.

    Syarat dan Prosedur Vasektomi

    Pria yang ingin menjalani vasektomi harus dalam keadaan sehat dan tidak mengalami infeksi di area reproduksi.

    Selain itu, pasangan suami istri juga harus sudah sepakat untuk tidak ingin menambah anak lagi. Persetujuan dari istri yang berusia lebih dari 25 tahun juga menjadi salah satu syarat.

    Masyarakat yang mengikuti program KB, khususnya melalui metode vasektomi, akan memenuhi syarat untuk menerima berbagai bentuk bantuan seperti beasiswa, bantuan rumah tidak layak huni, sambungan listrik baru, dan bantuan sosial lainnya.

    Kontroversi dan Kritik Kebijakan Dedi Mulyadi

    Wacana ini mendapat kritik dari pengamat kebijakan publik Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi, yang menilai kebijakan ini tidak beretika dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

    Yogi mengungkapkan, “Prosedur ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada kontrak yang jelas dan prosedur yang aman,” ujarnya.

    Kaji Ulang Usulan Kebijakan

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga menyatakan pihaknya sedang mempelajari lebih lanjut usulan Gubernur Dedi Mulyadi.

    Gus Ipul mengapresiasi ide terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan, namun masih memerlukan kajian lebih mendalam mengenai penerapan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial dan beasiswa.

  • Menelisik Akar Masalah ‘Hubungan Panas’ Dedi Mulyadi dan GRIB Jaya, Hercules Sampai Dibuat Geram – Halaman all

    Menelisik Akar Masalah ‘Hubungan Panas’ Dedi Mulyadi dan GRIB Jaya, Hercules Sampai Dibuat Geram – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hubungan antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, sedang memanas.

    Semua bermula saat Dedi Mulyadi membuat gebrakan baru dengan membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme.

    Langkah tersebut mendapatkan kritikan pedas dari Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander.

    Terbaru, Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules, ikut merasa geram dengan sikap Dedi Muladi.

    Ia mengancam akan menggeruduk Gedung Sate dengan mengerahkan 50.000 anggotanya.

    Berikut selengkapnya akar masalah hubungan panas antara Dedi Mulyadi dengan GRIB Jaya, dirangkum Tribunnews.com, Kamis (1/5/2025):

    Berawal dari Satgas Pemberantasan Premanisme

    Semua bermula saat Dedi Mulyadi menginstruksikan pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme di 27 daerah di Jawa Barat pada Kamis (27/3/2025) lalu.

    Satgas dibentuk untuk melindungi masyarakat dari berbagai aksi premanisme yang mengintimidasi dan merugikan ekonomi. Beberapa area yang jadi fokus satgas adalah premanisme jalanan, pasar, dan industri.

    “Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari jabarprov.go.id.

    Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, sektor industri menjadi salah satu yang paling terdampak aksi premanisme, seperti pungli, baik kepada pengusaha maupun pekerja, serta gangguan operasional dan distribusi barang.

    “Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar dia.

    Dedi Mulyadi meminta Satgas bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tidak tebang pilih, namun tetap humanis.

    “Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” pesannya.

    Berbuntut tantangan

    Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander, menanggapi pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme.

    Gabryel pada dasarnya mendukung langkah untuk memberantas aksi premanisme.

    Meskipun demikian, baginya paling penting dari tugas Dedi Mulyadi adalah memberantas preman di dalam birokrasi terlebih dahulu.

    “Birokrat ini enggak semuanya benar. Bupati, gubernur enggak semuanya benar. Jadi jangan seakan-akan hari ini oknum preman itu adanya cuma di ormas.”

    “Kalau hari ini saya bicara di kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat memang enggak ada premannya?”

    “Ya ada cuma mereka lebih elit premannya berdasi, tapi lebih sadis iya ya kan yang mereka makan itu uang rakyat,” tegas Gabryel, dikutip dari kanal YouTube Titik Temu.

    Gabryel juga menyoroti langkah pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme adalah latah.

    Ia menilai pernyataan-pernyataan Dedi Mulyadi yang menyudutkan ormas.

    “Jujur saya mendukung program, tapi jangan tendensius. Jangan kalau sudah bicara premanisme bicara kejahatan kenapa sih matanya harus tertuju pada ormas?”

    “Kami ormas ini warga negara punya hak ya kan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan masa depan dan kesejahteraan.”

    “Kami sama kami masyarakat Indonesia punya hak yang sama jadi tolonglah Gubernur Jawa Barat jangan tendensius,” tutur Gabryel

    Dalam pertanyaan, Gabryel secara terang-terangan menantang Dedi Mulyadi berdebat terkait ormas dan premanisme.

    Ia berharap masyarakat dapat tercerahkan dan tidak mengecap semua anggota ormas adalah preman.

    “Saya sampaikan di sini saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Ayo kita ngobrol, jangan supaya jangan masyarakat itu menstigma (negatif) ormas,” tandasnya.

    Dedi Mulyadi sudah minta maaf

    DEDI MULYADI MURKA – Foto tangkapan laya Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Kamis, (17/4/2025). (Tangkapan Layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

    Dedi Mulyadi pada pertengahan April 2025 lalu, sudah secara terbuka mengakui pernyataannya terkait ormas dan premanisme adalah salah.

    Ia mengaku telah membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat.

    “Untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf, apabila setiap hari saya membuat kegaduhan dengan berbagai langkah dan kebijakan yang tentunya banyak yang tidak menyukainya,” kata dia, dikutip dari TribunJabar.id.

    Dedi Mulyadi dalam kesempatannya juga menegaskan dirinya bukanlah orang anti kritik.

    Ia menerima masukan dari berbagai kalangan. Baginya, kritik adalah hal yang baik.

    “Banyak yang mereka secara terbuka melakukan otokritik.”

    “Dan saya menerima autokritik itu dengan baik, karena sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan,” ujarnya.

    Hercules ikut dibuat geram

    Meskipun sudah meminta maaf, ormas GRIB masih dibuat geram dengan sikap Dedi Mulyadi.

    Terbaru, Ketua Umum GRIB, Hercules, memberikan ancaman kepada orang nomor satu di Jabar itu.

    Hercules mengatakan, seharusnya Dedi Mulyadi menghargai jasa ormas tersebut, bukan malah menciptakan konflik baru.

    Hercules pun menyarankan agar Dedi merangkul ormas untuk membangun sinergi positif demi kepentingan masyarakat Jawa Barat.

    “Semua (ormas,-red) dukung. KDM (Kang Dedi Mulyadi) berlebihan. Jadi gubernur didukung oleh kami,” ujar Hercules tegas, dikutip dari YouTube Unlocked yang tayang pada Rabu (30/4/2025).

    “Seharusnya bilang: Mari mendukung program-program saya gubernur, dukung saya,” kata Hercules, menyindir sikap Dedi.

    Hercules lantas mengingatkan agar Dedi Mulyadi tidak mencari masalah dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya berada di barisan pendukungnya.

    Jika Dedi Mulyadi masih tetap bersikap seolah tak membutuhkan ormas, Hercules pun mengancam akan mengerahkan puluhan ribu personel untuk mendatangi Gedung Sate, kantor pemerintahan Jawa Barat.

    “Jika mencari masalah, kami akan datang. Puluhan ribu personel (ormas,-red) siap ke Gedung Sate,” ucapnya.

    HERCULES TEMUI JOKOWI – Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosario de Marshal saat ditemui di kediaman Joko Widodo di Solo, Selasa (15/4/2025). Hercules meyakini ijazah Jokowi benar-benar asli. Sebab, selama menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI ijazah tidak pernah bermasalah. (Tribun Solo/Ahmad Syarifudin)

    Dedi Mulyadi tak gentar

    Dedi Mulyadi menanggapi santai terkait ancaman yang dilayangkan kepadanya.

    “Saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun. Kalau itu mengganggu kinerja saya,” tegasnya, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV.

    “Saya akan mendengarkan kritik siapapun kalau itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat,” lanjutnya.

    Dedi Mulyadi juga menegaskan, tugasnya adalah menjaga iklim investasi di wilayahnya.

    Ia ingin juga memastikan masyarakat Jabar bisa bekerja dengan baik tanpa mendapat gangguan dari ormas.

    “Tugas saya itu,” tegasnya.

    (Tribunnews.com/Endra/Rifqah)(TribunJabar.id/Hilda Rubiah)

  • Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat… Bandung 2 Mei 2025

    10 Seperti Ini Acara Perpisahan Sekolah yang Diizinkan dan Bahkan Dipuji Dedi Mulyadi Bandung

    Seperti Ini Acara Perpisahan Sekolah yang Diizinkan dan Bahkan Dipuji Dedi Mulyadi
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    menunjukkan kepada publik acara perpisahan sekolah seperti apa yang diizinkan olehnya.
    Bahkan, acara perpisahan sekolah tersebut malah mendapat pujian dari Dedi Mulyadi.
    Acara perpisahan sekolah itu diadakan oleh SMK Al Amin di Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
    Acara perpisahan pelajar ini tampak beda dari yang lain.
    Tak perlu biaya mahal apalagi acara megah, para pelajar tersebut merancang
    acara perpisahan sederhana
    tapi tetap meriah.
    Bahkan di acara perpisahan tersebut, bukan cuma para murid yang semringah, tapi juga guru-guru ikut berbahagia.
    Dalam video yang dibagikan Dedi Mulyadi di akun Instagram-nya, terlihat momen saat siswa siswi SMK Al Amin mengadakan acara meriah di sekolah.
    Tak membangun panggung atau tenda, pelajar Bogor itu justru memanggil petugas dan mobil Pemadam Kebakaran ke sekolah.
    Tujuannya adalah agar mereka bisa bermain air yang berasal dari mobil Damkar.
    Di video terlihat petugas Damkar datang disambut meriah para siswa.
    Setelah mobil Damkar terparkir di halaman, para siswa pun berkumpul di tengah lapangan.
    Lalu guru mereka bernama Gusman Ade yang memandu acara perpisahan unik tersebut dengan penuh semangat.
    Sambil memegani selang mobil Damkar, Gusman pun menyalakan air dan menyemprotkannya ke arah siswa.
    Sontak hal tersebut disambut meriah para siswa yang langsung menari di bawah guyuran air.
    Bukan cuma para siswa, guru-guru baik laki-laki maupun perempuan juga ikut berjoget bersama para murid.
    Terlihat siswa lainnya ikut memeriahkan acara penyiraman air itu dengan menyalakan flare berwarna-warni.
    Tampak keceriaan menghiasi wajah para murid dan juga guru.
    Terkait dengan alasan siswa SMK Al Amin Bogor mengadakan acara perpisahan unik dengan cara memanggil Damkar, sang guru, Gusman Ade menjelaskan alasannya.
    Diakui Gusman Ade, hal itu dilakukan para murid karena acara wisuda dan
    study tour
    sekolah telah dilarang.
    ”
    Study tour
    dilarang! Wisuda gak boleh! Damkar Solusinya,” kata guru SMK Al Amin, Gusman Ade.
    Aksi unik para pelajar di Bogor itu mengadakan acara perpisahan sontak disorot Dedi Mulyadi.
    Dalam akun media sosialnya, Dedi Mulyadi memuji dan memberikan apresiasi kepada para siswa SMK Al Amin Bogor atas acara perpisahan tersebut.
    “Acara perpisahan atau wisuda yang sederhana tapi BERKESAN !!!” tulis Dedi Mulyadi.
    “Kalian keren!!! 4 jempol,” sambungnya.
    Tak cuma dipuji Dedi Mulyadi, netizen juga ramai memberikan apresiasi.
    Dedi Mulyadi diketahui gencar menolak acara wisuda dan perpisahan di sekolah karena beberapa alasan.
    Dedi mempertanyakan negara mana di dunia yang pelajarnya sejak jenjang sekolah dasar diminta untuk mengadakan wisuda saat lulus.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Seperti Inilah Acara Perpisahan Sekolah yang Diizinkan Dedi Mulyadi dan Malah Dipuji: Kalian Keren
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dana Hibah Pesantren Diubek-ubek Kang Dedi, Yayasan Eks Wagub Uu Diduga Terima Rp45 Miliar

    Dana Hibah Pesantren Diubek-ubek Kang Dedi, Yayasan Eks Wagub Uu Diduga Terima Rp45 Miliar

    GELORA.CO – Distribusi dana hibah pesantren di Jawa Barat dipelototi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melakukan evaluasi ulang terhadap penyaluran dana hibah untuk pondok pesantren kembali menjadi perhatian publik.

    Langkah yang diambil Kang Dedi Mulyadi atau KDM itu disebut agar bantuan tersebut dapat disalurkan secara adil dan menyentuh seluruh lapisan pesantren, terutama yang selama ini belum tersentuh bantuan.

    Menurut KDM, penyaluran bantuan dana hibah selama ini lebih banyak mengalir ke yayasan atau pesantren yang memiliki keterkaitan dengan tokoh politik atau terafiliasi dengan partai tertentu.

    Sementara itu, banyak pesantren kecil atau yayasan mandiri yang justru tidak mendapat bantuan sama sekali.

    Indikasi Kuat Keterkaitan Politik

    Dari data yang dikumpulkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, ditemukan adanya pola distribusi bantuan yang memperkuat dugaan keterkaitan dengan akses politik.

    Salah satu penerima bantuan yang paling disorot adalah yayasan milik mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.

    Yayasan yang dimaksud adalah Perguruan Al-Ruzhan yang berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

    Menurut Kepala Biro Kesra Setda Jabar, Andrie Kustria Wardana, yayasan ini telah menerima dana hibah dari tahun 2020 hingga 2024.

    “Terafiliasi, saudara-saudaranya (Uu Ruzhanul),” katanya saat dikonfirmasi pada Senin (28/04/2025).

    Rincian Dana Hibah Tiap Tahun

    Pada tahun 2020, SMKS Al-Ruzhan menerima bantuan hibah sebesar Rp59.400.000 dari Dinas Pendidikan Jawa Barat.

    Sementara itu, SMK Al-Ruz’han Manonjaya memperoleh dana sebesar Rp600 juta di tahun yang sama.

    Tahun berikutnya, 2021, terjadi lonjakan signifikan dengan total hibah mencapai hampir Rp10 miliar.

    Dana tersebut berasal dari Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar dan digunakan untuk pembangunan gedung Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ruzhan.

    Rinciannya antara lain:

    Biaya konstruksi fisik: Rp9.325.280.104,30Biaya perencanaan: Rp178.700.000Biaya pengawasan: Rp300.000.000Biaya umum: Rp196.000.000Dana Mengalir Hingga Rp30 Miliar Lebih

    Pada tahun 2022 dan 2023, bantuan dana hibah dari Biro Kesra kembali mengalir ke STAI Al-Ruzhan sebesar total Rp30 miliar.

    Selain itu, Pondok Pesantren Al-Ruzhan juga mendapatkan alokasi sebesar Rp2,5 miliar.

    Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk:

    Persiapan pembangunan gedung rektorat dan ruang perkuliahan: Rp5.439.999.000Pekerjaan struktur bangunan: Rp12.702.054.000Pekerjaan arsitektur: Rp8.978.546.000Instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP): Rp2.879.401.000Tambahan Bantuan Tahun 2024

    Tidak berhenti di situ, Andrie juga menyebut bahwa di tahun anggaran 2024, SMK Al-Ruzhan kembali mendapat alokasi dana hibah dari Dinas Pendidikan sebesar Rp2 miliar.

    “Tahun Anggaran 2024 dianggarkan di Dinas Pendidikan sebesar Rp2 miliar,” ujar Andrie.

    Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Uu Ruzhanul Ulum belum memberikan tanggapan terkait informasi ini.

    DPRD Jabar Mendukung Perubahan

    Menanggapi kebijakan evaluasi yang dilakukan Gubernur, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, menyampaikan apresiasinya terhadap rencana memasukkan kembali bantuan hibah untuk pondok pesantren dan masjid dalam APBD Perubahan 2025.

    “Alhamdulillah, perjuangan saya dan teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat berhasil dengan mengembalikan hibah untuk pesantren dan masjid di APBD 2025 melalui perubahan,” ujar Ono kepada wartawan, Senin, 28 April 2025.

    Ono mengungkapkan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi dan Kepala Bappeda Jawa Barat telah menyampaikan bahwa akan ada alokasi dana hibah sebesar Rp135 miliar untuk yayasan pesantren dan Rp9 miliar untuk masjid.

    Namun, ia menekankan pentingnya mekanisme verifikasi dan validasi ulang terhadap 371 lembaga yang sudah tercatat sebagai penerima.

    “Saya berharap Gubernur membuat sistem, mekanisme untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap 371 lembaga dan yayasan yang sudah masuk nama-namanya. Yang tidak jelas atau bodong dicoret, yang terlalu besar misalnya mendapat Rp1 miliar atau Rp1,5 miliar harus dikurangi,” ucapnya. ***