Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • 10 Dedi Mulyadi Audit Total Dana Hibah 4 Tahun Lalu, Termasuk Rp 45 M ke Yayasan Eks Wagub Jabar Bandung

    10 Dedi Mulyadi Audit Total Dana Hibah 4 Tahun Lalu, Termasuk Rp 45 M ke Yayasan Eks Wagub Jabar Bandung

    Dedi Mulyadi Audit Total Dana Hibah 4 Tahun Lalu, Termasuk Rp 45 M ke Yayasan Eks Wagub Jabar
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , menegaskan akan melakukan audit menyeluruh
    dana hibah
    yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam empat tahun terakhir.
    Langkah ini mencakup dana hibah sebesar Rp 45 miliar yang diterima oleh yayasan milik keluarga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat,
    UU Ruzhanul Ulum
    .
    Dalam keterangannya kepada
    Kompas.com
    , Dedi menyatakan bahwa semua dana hibah 4 tahun ke belakang akan diaudit.
    ”
    Dana hibah
    4 tahun ke belakang akan diaudit total atau menyeluruh,” kata Dedi kepada via telepon, Jumat (2/5/2025).
    Saat ditanya apakah termasuk hibah Rp 45 miliar ke yayasan keluarga mantan Wagub
    Uu Ruzhanul Ulum
    , Dedi menyatakan semua penerima hibah akan diaudit.
    “Kita tidak berbicara orang, lembaga, atau golongan. Semua penerima hibah harus diaudit,” tandas Dedi.
    Dedi menambahkan bahwa meskipun sebelumnya audit telah dilakukan, biasanya hanya berdasarkan sampel. Namun, kali ini audit akan dilakukan secara menyeluruh tanpa pengecualian.
    “Meski sudah diaudit, tapi biasanya itu berupa sampel. Tapi sekarang ini akan diaudit total,” tegas Dedi.
    Yayasan Al-Ruzhan yang berafiliasi dengan keluarga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, tercatat menerima dana hibah senilai lebih dari Rp 45 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama 2020–2024.
    Dana tersebut dialirkan ke berbagai lembaga pendidikan di bawah yayasan, seperti SMK dan STAI Al-Ruzhan di Manonjaya, Tasikmalaya.
    Berikut rincian penerimaan hibah:
    2020: SMKS Al-Ruzhan dan SMK Al-Ruz’han menerima total Rp 659,4 juta dari Dinas Pendidikan Jabar.
    2021: STAI Al-Ruzhan memperoleh hampir Rp 10 miliar untuk proyek infrastruktur dari Dinas Perumahan dan Pemukiman.
    2022–2023: STAI Al-Ruzhan mendapat Rp 30 miliar dari Biro Kesra untuk pembangunan gedung kampus; Pondok Pesantren Al-Ruzhan menerima Rp 2,5 miliar.
    2024: SMK Al-Ruzhan menerima tambahan Rp 2 miliar.
    Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran hibah karena dikhawatirkan ada kecenderungan bantuan diberikan kepada lembaga yang memiliki kedekatan politik. Ia menekankan pentingnya distribusi yang adil dan tepat sasaran.
    Sementara itu, Wakil Ketua I STAI Al-Ruzhan, Willy Nugraha, menolak berkomentar dan mengarahkan pertanyaan ke bagian Public Relations (PR). Ia memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal meski isu hibah menjadi sorotan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Jadi Syarat Bansos, MUI: Haram! – Halaman all

    Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Jadi Syarat Bansos, MUI: Haram! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadikan vasektomi sebagai syarat penerimaan bantuan sosial (bansos) di Jawa Barat menuai polemik.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, ikut menyoroti polemik itu.

    Menurut KH Asrorun Niam, vasektomi haram jika dilakukan untuk tujuan pemandulan permanen.

    Hal itu sesuai dengan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang berlangsung di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012.

    “Kondisi saat ini, vasektomi haram kecuali ada alasan syar’i seperti sakit dan sejenisnya,” ungkap Guru Besar UIN Jakarta itu seperti dilansir di situs resmi MUI, Jumat (2/5/2025).

    Dia menyampaikan, Komisi Fatwa MUI menyatakan hukum vasektomi adalah haram, kecuali dalam kondisi tertentu yang memenuhi lima syarat ketat, sesuai hasil Ijtima Ulama tersebut.

    Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, menambahkan bahwa di dalam forum tersebut para fakih Islam mengambil keputusan berdasarkan pada pertimbangan syariat Islam, perkembangan medis, serta kaidah-kaidah ushul fiqih terkait metode kontrasepsi yang dikenal sebagai medis operasi pria (MOP).

    “Vasektomi secara prinsip adalah tindakan yang mengarah pada pemandulan, dan dalam pandangan syariat, hal itu dilarang. Namun, dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan rekanalisasi (penyambungan kembali saluran sperma) maka hukum bisa menjadi berbeda dengan syarat-syarat tertentu,” kata ulama yang akrab disapa Kiai AMA tersebut.

    Kelima syarat itu yang pertama adalah vasektomi dilakukan untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat Islam. Kedua, vasektomi tidak menyebabkan kemandulan permanen.

    “Ketiga, ada jaminan medis bahwa rekanalisasi bisa dilakukan dan fungsi reproduksi pulih seperti semula. Keempat, tidak menimbulkan mudharat bagi pelakunya. Kelima, vasektomi tidak dimasukkan ke dalam program kontrasepsi mantap,” ujar dia.

    Kiai AMA menegaskan hukum keharaman vasektomi tetap berlaku hingga kini.

    Sebab, rekanalisasi tidak 100 persen menjamin kembali normalnya saluran sperma.

    “Karena hingga hari ini rekanalisasi masih susah dan tidak menjamin pengembalian fungsi seperti semula,” tegasnya.

    Meski begitu, Kiai AMA mengakui perkembangan teknologi medis yang memungkinkan terjadinya rekanalisasi.

    Akan tetapi, tingkat keberhasilan operasi tersebut tetap bergantung pada banyak faktor, sehingga tidak menjamin kesuburan kembali seperti semula.

    Apalagi, Kiai AMA menerangkan rekanalisasi membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal daripada vasektomi. 

    Oleh karena itu, MUI meminta kepada pemerintah agar tidak mengkampanyekan vasektomi secara terbuka dan massal.

    “Pemerintah harus transparan dan objektif dalam sosialisasikan vasektomi, termasuk menjelaskan biaya rekanalisasi yang mahal dan potensi kegagalannya,” tegasnya.

    MUI juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk membangun keluarga yang bertanggung jawab, sehat, dan unggul, serta tidak melupakan tugas menyiapkan generasi penerus bangsa.

    Kiai AMA menegaskan penggunaan alat kontrasepsi harus bertujuan untuk mengatur keturunan (tanzhim al-nasl), bukan untuk membatasi secara permanen (al-nasl), apalagi sebagai dalih gaya hidup bebas yang menyimpang dari ajaran agama. 
     

  • Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mengizinkan pelaksanaan wisuda sekolah di wilayahnya, meskipun pemerintah pusat memperbolehkannya.

    Ia menyatakan keputusan itu diambil demi kesejahteraan warganya, terutama kalangan orang tua yang kerap terbebani biaya tambahan dari kegiatan seremonial tersebut.

    “Saya tidak akan mendengar siapa pun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar,” kata Dedi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (2/5/2025).

    Menurut Dedi, dirinya lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Barat karena kerap turun langsung ke lapangan. Ia menilai tradisi wisuda sekolah, meski bersifat simbolik, justru menimbulkan tekanan finansial bagi banyak keluarga.

    “Anaknya nangis. Anaknya ngambek. Anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan. Sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani pinjam Bank Emok. Pinjam bank keliling. Pinjam pinjol. Angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat,” paparnya.

    Dedi juga menyoroti bagaimana pengeluaran rumah tangga di Jawa Barat banyak dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan yang tidak esensial, seperti study tour atau outing class, di samping cicilan kendaraan.
    “Orang Jawa Barat itu per RT sudah ada kumpulan 10 orang. Itu pengeluaran rentenir. Dan rata-rata dipakai biaya sekolah, study tour, outing kelas, kredit motor,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan pandangan yang berbeda. Ia menilai wisuda sekolah tetap boleh dilakukan selama tidak memberatkan orang tua dan mendapat persetujuan bersama.

  • Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    Sebut Banyak Anak Cenderung Miskin, Dedi Mulyadi Usulkan Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bansos

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melemparkan wacana kontroversial terkait program kesejahteraan masyarakat. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Balai Kota Depok pada Selasa, (29/4/2025) lalu, Dedi mengusulkan agar kontrasepsi permanen untuk pria, yakni vasektomi, dijadikan sebagai salah satu syarat bagi masyarakat prasejahtera untuk menerima bantuan sosial.

    Menurut Dedi, langkah ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan yang selama ini kerap berkaitan dengan tingginya jumlah anak dalam keluarga.

    “Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Dedi juga menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan insentif sebesar Rp 500 ribu kepada pria yang bersedia menjalani vasektomi.

    “Kemarin di Bandung sudah, nanti tiap Rabu ada kegiatan vasektomi dan yang divasektomi dikasih insentif Rp 500 ribu oleh gubernur,” ucapnya.

    Ia menuturkan, selama ini dirinya sering dimintai bantuan untuk membiayai proses persalinan yang tidak sedikit.

    “Lahiran itu enggak tanggung-tanggung loh, 25 juta, 15 juta karena rata-rata caesar, dan itu rata-rata anak keempat, anak kelima,” ungkapnya.

    Bagi Dedi, menjadi orang tua tidak hanya soal menikah dan punya anak, tetapi juga menyangkut kesiapan finansial dan tanggung jawab dalam membesarkan anak.

    “Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong,” tegasnya.

    Karena itu, ia mendorong agar para penerima berbagai bentuk bantuan sosial mulai dari biaya kelahiran, rumah sakit, bantuan pangan non-tunai, subsidi listrik, hingga beasiswa anak ikut serta dalam program keluarga berencana (KB), khususnya vasektomi bagi pria.

  • TNI AD sebut kerja sama dengan Jabar adalah program bela negara khusus

    TNI AD sebut kerja sama dengan Jabar adalah program bela negara khusus

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyebutkan bahwa kerja sama antara TNI AD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait pembinaan anak-anak adalah program bernama Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

    Dia menjelaskan bahwa kekhususan diperuntukkan bagi anak-anak yang mempunyai kriteria khusus seperti yang sudah dijelaskan oleh Gubernur Jawa Barat. Program itu dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi di Bandung, dan di Markas Resimen Artileri Medan (Menarmed) 1 Kostrad di Purwakarta.

    “Keduanya di-launching bersamaan pada hari ini, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025,” kata Wahyu di Jakarta, Jumat.

    Adapun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa anak-anak yang akan mengikuti program itu adalah anak-anak yang kerap ikut tawuran, mengonsumsi minuman beralkohol, hingga anak-anak yang kecanduan gim daring.

    Wahyu mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan karakter ini adalah untuk membina generasi bangsa yang terdiri dari siswa-siswi tingkat SMP dan SMA atau sederajat yang memiliki permasalahan kepribadian maupun perilaku menyimpang, yang berurusan dengan suatu tindak pidana.

    Dia mengatakan program itu ditargetkan untuk mengembalikan dan membentuk kembali karakter para siswa agar berada pada koridor yang benar. Waktu pelaksanaan program tersebut akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan target yang ingin dicapai sesuai klasifikasinya.

    Menurut dia, pendidikan pembentukan karakter dan kedisiplinan ini bukan merupakan bentuk pendidikan militer atau pendidikan ala militer. Walaupun dilaksanakan di lingkungan asrama militer, pendidikan itu lebih mengedepankan pendekatan secara personal maupun kelompok melalui bimbingan dan pengasuhan.

    Dia menyampaikan bahwa materi pendidikan yang diberikan adalah materi yang umum diberikan seperti belajar di kelas secara normal, mulai dari bimbingan dan penyuluhan atau bimbingan konseling, latihan baris berbaris, kedisiplinan, motivasi, penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, penyuluhan bahaya narkoba, bahkan materi permainan kelompok, hingga outbond.

    “Para siswa peserta pendidikan karakter ini juga adalah para siswa yang didaftarkan sendiri oleh para orang tuanya dan menandatangani perjanjian secara tertulis bahwa anak-anaknya bersedia menjalani pendidikan pembentukan karakter tersebut secara sukarela,” kata dia.

    Dia menyampaikan bahwa jumlah peserta yang menjalani pendidikan di Rindam III/Siliwangi ada sekitar 80 orang siswa. Sedangkan yang menjalani pendidikan di Resimen Armed 1 Purwakarta terdaftar sejumlah 40 orang siswa.

    “Tenaga pendidik berasal dari unsur TNI AD, Polri, dinas pendidikan, dinas kesehatan, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) serta tenaga pendidik sesuai bidang masing-masing,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Depok Pelajari Mekanisme Pendidikan Militer untuk Anak Nakal – Page 3

    Pemkot Depok Pelajari Mekanisme Pendidikan Militer untuk Anak Nakal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kota Depok sedang mempelajari arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pembinaan terhadap anak-anak nakal di markas militer.

    Diketahui, Purwakarta telah menjalani arahan tersebut dan mendidik pelajar atau anak-anak nakal yang kerap tawuran dibina di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

    Wali Kota Depok, Supian Suri, mengatakan Pemerintah Kota Depok sedang menjajaki dari sisi penganggaran terhadap anak-anak nakal yang akan dibina di kesatuan TNI.

    Setelah melakukan penjajakan, Pemerintah Kota Depok akan melaksanakan arahan Gubernur Dedi Mulyadi.

    “Dari sisi penganggaran kita coba pelajari yang digulirkan oleh Purwakarta, nanti seperti apa, mudah-mudahan juga bisa kita implementasikan di Kota Depok,” ujar Supian, Jumat (2/5/2025).

    Supian menjelaskan, pembinaan terhadap anak nakal yang kerap tawuran atau kenakalan remaja lainnya sedang dipelajari. Terdapat dua mekanisme yang akan dilakukan Pemkot Depok terhadap penanganan anak nakal sesuai arahan Gubernur Jawa Barat.

    “Ada dua kemungkinan. Pertama, kita buat lagi seperti yang dilakukan di sana atau kita bergabung saja,” kata Supian.

    Supian berharap di Kota Depok tidak telalu banyak sisa atau anak-anak nakal yang akan menjalani pendidikan militer di kesatuan TNI. Hal itu membuat Pemerintah Kota Depok tidak perlu membangun tempat atau pembinaan terhadap siswa nakal.

    “Mudah-mudahan kan gak terlalu banyak jumlah yang masuk kategori itu, sehingga kita cukup mengirimkan, kita ikut pembiayaan biar enggak terlalu harus buat punya sekolah masing-masing,” ujar Supian.

    Supian akan mempelajari kembali terkait pengiriman anak nakal Kota Depok ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta. Apabila Kota Depok bergabung dengan kesatuan tersebut, akan dikaji kembali terkait dukungan yang diperlukan.

    “Jadi kita lihat, kalau memang bisa digabung di sana kita ikut berkontribusi seperti apa. Sampai saat ini belum ada (anak nakal),” kata Supian.

    Baca juga Dedi Mulyadi Beberkan Kriteria Siswa Nakal yang Bakal Dimasukkan ke Barak Militer

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak yang bermasalah. Kebijakan ini diharapkan jadi solusi tuntas untuk menangani kenakalan remaja.

  • 10 Dedi Mulyadi Audit Total Dana Hibah 4 Tahun Lalu, Termasuk Rp 45 M ke Yayasan Eks Wagub Jabar Bandung

    6 Yayasan Eks Wagub Jabar Terima Hibah Rp 45 M, Dedi Mulyadi: Semua Penerima Wajib Bertanggung Jawab Bandung

    Yayasan Eks Wagub Jabar Terima Hibah Rp 45 M, Dedi Mulyadi: Semua Penerima Wajib Bertanggung Jawab
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Yayasan Perguruan Al-Ruzhan milik mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, diketahui pernah menerima
    dana hibah
    sekitar Rp 45 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepanjang periode 2020 hingga 2024.
    Dana hibah
    tersebut disalurkan ke sejumlah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan yayasan, termasuk SMK dan STAI Al-Ruzhan yang berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya.
    Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , menanggapi hal ini dengan menekankan pentingnya akuntabilitas dari setiap penerima dana hibah, tanpa menyasar pihak tertentu.
    “Saya tidak bicara pada perorangan ya, saya tidak bicara pada orang. Saya bicaranya adalah seluruh penerima dana hibah provinsi siapapun dia, dari manapun dia harus mempertanggungjawabkan,” ujar Dedi usai kegiatan Hari Pendidikan Nasional di Rindam III Siliwangi, Jalan Menado, Kota Bandung, Jumat (2/5/2025).
    Dedi menjelaskan, pertanggungjawaban tersebut mencakup dua hal utama, yakni secara fisik dan administratif. Ia menyebut aspek fisik harus sesuai kualitas dan kuantitas bangunan atau proyek, sementara administratif harus tercatat dengan baik.
    “Satu pertanggungjawaban fisik, kedua pertanggungjawaban administratif,” katanya.
    “Pertanggungjawaban fisik kalau itu dalam bentuk bangunannya harus berkualitas sesuai dengan uang yang diberikan. Administratif, artinya administratifnya harus baik,” tambah Dedi.
    Menurutnya, jika pertanggungjawaban administratif tidak bisa dipenuhi, maka patut dicurigai bahwa fisik pekerjaan pun bisa bersifat fiktif.
    “Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan fisik, berarti administrasinya fiktif,” pungkas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Didukung Ortu Siswa, Harap Anak Nakalnya Jadi Baik lewat Gemblengan Pendidikan Militer – Halaman all

    Dedi Mulyadi Didukung Ortu Siswa, Harap Anak Nakalnya Jadi Baik lewat Gemblengan Pendidikan Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mulai melaksanakan gebrakan barunya memasukkan anak-anak nakal ke barak TNI untuk digembleng lewat pendidikan militer.

    Pada tahap pertama pendidikan militer ala Dedi Mulyadi, ada 39 anak jadi pesertanya.

    Mereka mengikuti pendidikan militer di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, sejak Kamis (1/5/2025). 

    Meski menimbulkan kontroversi, gebrakan baru Dedi Mulyadi ini mendapatkan dukungan dari orang tua siswa.

    Sambutan baik itu datang salah satunya dari ibu bernama Elly.

    Ia mengakui anaknya memiliki kepribadian yang nakal.

    “Anak saya sering bolos dan susah dinasehati, katanya, dikutip dari TribunJabar.id, Jumat (2/5/2025).

    Elly mengaku sengaja mendaftarkan anaknya ikut program pendidikan militer lewat sekolah.

    Diri juga memastikan, sebagai orang tua mendukung gebrakan Dedi Mulyadi tersebut.

    “Memang sudah didaftarkan oleh sekolah, terus saya sebagai orang setuju dan dukung,” tambahnya.

    Ia berharap anaknya yang nakal dapat berubah menjadi lebih baik setelah mengikuti pendidikan militer.

    “Terima kasih Pak Bupati dan Gubernur, semoga anak saya bisa jadi rajin dan nurut.”

    “Semoga anak ini bisa berubah lah menjadi lebih baik,” tandasnya.

    Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein dalam kesempatannya mengajak para orang tua siswa menyerahkan anaknya untuk didik.

    Terutama bagi mereka yang sudah angkat tangan karena tak tahan lagi dengan kelakuan putranya.

    “Ini untuk anak-anak nakal yang orang tuanya sudah tak sanggup lagi ngurus. Tinggal lapor saja, biar kami yang urus, kami yang latih,” ujar Om Zein, sapaan akrabnya.

    Selama di barak lanjutnya, 39 anak akan diajari baris-berbaris.

    Mereka juga diajak mengenal arti kedisiplinan, tanggung jawab, dan tekad dalam menghadapi tantangan hidup.

    Om Zein memastikan fasilitas di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, sudah memadai.

    Sudah disiapkan meja makan berjajar rapi, velbed tersusun rapi sebagai tempat tidur, dan seragam militer telah disiapkan untuk dikenakan oleh para peserta.

    “Persiapannya sudah selesai. Kami siap mendidik mereka menjadi pribadi yang lebih baik,” tutup Om Zein, dikutip dari TribunJabar.com.

    PENDIDIKAN MILITER SISWA – Para pelajar saat mengikuti pendidikan militer di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (1/5/2025). (TribunJabar.id/Deanza Falevi)

    Dedi Mulyadi melaporkan para peserta pendidikan milier merasa senang mengikuti program tersebut.

    Semua tidak lepas dari fasilitas yang memadai dari segi makanan hingga program latihan.

    “Mereka sangat happy saya lihat hari ini. Gimana enggak happy, gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolah, cuma gurunya aja ngajarnya di sana,” ujarnya, dikutip dari TribunJabar.com.

    Dedi Mulyadi dalam kesempatannya juga menanggapi perihal payung hukum pendidikan militer gebrakannya.

    Ia mengatakan, program ini berlandaskan ketersediaan orang tua peserta yang tertuang dalam surat pernyataan.

    “Kemudian kalau bicara payung hukum, kan yang menyerahkan orang tuanya. Dalam bentuk surat keterangan bermaterai,” tandasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Bocorkan Sumber Anggaran Untuk Pendidikan Militer Bagi Siswa Bermasalah

    (Tribunnews.com/Endra)(TribunJabar.idTribunJabar.id/Hilman Kamaludin)

  • Program Pendidikan Militer ala Dedi Mulyadi Dimulai Hari Ini, Remaja Bermasalah Dikirim ke Markas TNI – Page 3

    Program Pendidikan Militer ala Dedi Mulyadi Dimulai Hari Ini, Remaja Bermasalah Dikirim ke Markas TNI – Page 3

    Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti soal rencana pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang menjadi program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menilai, perlu pertimbangan mendalam sebab menurutnya mengatasi problem anak bermasalah tidak serta merta bisa diselesaikan melalui jalur pendidikan militer.

    “Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah,” ujar Bonnie dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025). 

    Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana untuk ‘menyekolahkan’ siswa bermasalah agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025. Pria yang disapa Demul ini menyebut rencana itu merupakan bagian dari pendidikan karakter siswa yang akan berlangsung selama enam bulan. Khususnya bagi anak-anak yang kerap terlibat kenakalan remaja seperti tawuran atau geng motor.

    Disebutkan Dedi Mulyadi, tiap siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI. Program ini akan dijalankan dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal. 

    Bonnie menilai, penguatan karakter siswa khususnya siswa bermasalah bukan dengan cara dididik secara militer.

    “Penguatan karakter bukan selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militeristik. Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan dan aktivitas di sekolah,” jelasnya.

    Meskipun Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan bahwa siswa atau anak bermasalah dikirim ke barak militer tetap melalui persetujuan orang tua, namun ia menilai rencana ini dinilai kurang tepat sebab dalam menangani anak bermasalah diperlukan pendekatan psikologis.

    “Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer,” sebut Bonnie. 

  • Beda Pendapat Gubernur Kaltim dan Gubernur Bengkulu soal Dedi Mulyadi ‘Gubernur Konten’ – Halaman all

    Beda Pendapat Gubernur Kaltim dan Gubernur Bengkulu soal Dedi Mulyadi ‘Gubernur Konten’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyindir Dedi Mulyadi sebagai “Gubernur Konten” dalam rapat resmi, sementara Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, memuji gagasan-gagasan positif Dedi yang dianggap inspiratif. 

    Perbedaan pandangan antara kedua gubernur ini memicu perhatian publik tentang peran media sosial dalam kepemimpinan daerah.

    Sindiran Rudy Mas’ud terhadap Dedi Mulyadi

    Pada Selasa (29/4/2025), Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menarik perhatian publik setelah menyebut Dedi Mulyadi sebagai “Gubernur Konten” dalam sambutannya di rapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

    Dalam sambutannya, Rudy mengatakan, “Yang saya hormati Bu Wamendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, Gubernur Konten.

    Mantap nih Kang Dedi.” Ucapan ini langsung menjadi bahan perbincangan publik, menyasar Dedi Mulyadi yang dikenal aktif membuat konten sosial di media sosial.

    Helmi Hasan Puji Dedi Mulyadi Sebagai Gubernur Inovatif

    Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, justru memuji Dedi Mulyadi sebagai seorang gubernur yang inovatif. 

    Dalam pandangannya, Dedi merupakan sosok yang banyak memberi gagasan positif untuk masyarakat. 

    Bahkan, Helmi Hasan mengaku terinspirasi untuk meniru beberapa kebijakan yang diterapkan Dedi, seperti cara berkomunikasi di media sosial dan kebijakan menindak siswa nakal. 

    “Hal baik, kenapa tidak duplikasi?” ujar Helmi Hasan pada Kamis (1/5/2025).

    Ia menegaskan bahwa meniru kebijakan yang baik dan sesuai dengan kondisi daerah tidak masalah, selama memberikan dampak positif bagi masyarakat.

    Dedi Mulyadi Tanggapi Sindiran Rudy Mas’ud

    Tidak tinggal diam, Dedi Mulyadi memberikan balasan yang cukup menohok terhadap sindiran Rudy Mas’ud. 

    Saat rapat, Dedi mengungkapkan bahwa konten-kontennya yang viral justru memberikan dampak positif bagi anggaran belanja iklan Pemprov Jawa Barat. 

    “Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan,” kata Dedi. 

    Dedi menjelaskan bahwa sebelumnya Pemprov Jawa Barat mengeluarkan dana Rp 50 miliar untuk belanja iklan, namun setelah konten-kontennya viral, pengeluaran tersebut turun drastis menjadi hanya Rp 3 miliar.

    Kontroversi dalam Dunia Kepemimpinan Sosial Media

    Perbedaan pandangan ini mencerminkan perdebatan mengenai peran media sosial dalam pemerintahan. 

    Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan sebutan “Gubernur Konten,” telah menggunakan media sosial untuk lebih dekat dengan rakyat dan menyampaikan kebijakan-kebijakan daerah. 

    Di sisi lain, sindiran dari Rudy Mas’ud menyoroti dampak dari ketergantungan terhadap media sosial dalam kepemimpinan. 

    Apa pun pandangan yang diambil, satu hal yang jelas: media sosial kini menjadi alat yang tidak bisa diabaikan dalam dunia politik modern.

    Rekam Jejak Dedi Mulyadi dan Pengaruh Media Sosial

    Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan kemampuannya dalam memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat, terus mendapat perhatian publik. 

    Kendati mendapat kritik dan sindiran, ia tetap yakin bahwa konten-konten yang dibuatnya memberikan dampak positif dalam hal komunikasi pemerintahan dan pengelolaan anggaran. 

    “Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar. Sekarang cukup Rp 3 miliar tapi viral terus,” tegas Dedi.

    Kisah ini menunjukkan bagaimana peran media sosial dalam pemerintahan semakin tidak terelakkan, dengan setiap gubernur memiliki pendekatannya masing-masing.

    Perdebatan antara Gubernur Kaltim dan Gubernur Bengkulu hanya memperjelas bagaimana media sosial dan konten menjadi bagian tak terpisahkan dari politik dan komunikasi modern.

    Apa pendapat Anda? Berikan komentar Anda di bawah dan bagikan artikel ini jika Anda menginginkan orang lain untuk membacanya.

    Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya