Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Ibu-Anak Merasa Miskin Tapi Mau Perpisahan Sekolah Rp1,2Juta, Dedi Mulyadi: Jangan Sok Kaya!

    Ibu-Anak Merasa Miskin Tapi Mau Perpisahan Sekolah Rp1,2Juta, Dedi Mulyadi: Jangan Sok Kaya!

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik orangtua dan putrinya yang ngotot adanya perpisahan sekolah.

    Pasalnya, ibu dan putrinya itu merasa sebagai orang miskin.

    Namun, keduanya tetap menginginkan adanya acara perpisahan sekolah yang berbiaya Rp 1,2 juta.

    Hal itu terungkap saat Dedi Mulyadi menemui warga Cikarang, Kabupaten Bekasi yang digusur lantaran rumahnya berada di tanah negara Bantaran Kali Bekasi.

    Awalnya, Dedi Mulyadi bertanya kepada remaja putri yang menginginkan acara perpisahan sekolah itu.

    Remaja putri itu mengaku bersekolah di SMA 1 Cikarang Utara. Ia mengatakan tidak ada biaya SPP sekolah.

    “Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa?” tanya Dedi Mulyadi dikutip TribunJakarta.com dari Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, Minggu (27/4/2025).

    “Waktu itu sih sekitar Rp 1,2 juta doang pak,” kata remaja putri itu.

    Dedi lalu bertanya kepada ibu remaja putri tersebut terkait pekerjaan sehari-hari.

    “Ibu rumah tangga,” kata ibu tersebut.

    Sedangkan, ayah remaja putri itu berjualan botol bensin.

    Ibu mengaku setuju adanya perpisahan sekolah meskipun harus membayar jutaan rupiah.

    “Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Soalnya kan emang enggak setiap ini apalagi SMA ya. Jadi ke depannya ya kalau enggak ada, kenangan kan ini,” katanya.

    KLIK SELENGKAPNYA: Dedi Mulyadi Terima Keluhan Rencana SMK di Bekasi Gelar Ttudy Tour ke Bali. Jawaban Gubernur Jabar Buat Emak-emak Sedikit Lega.

    Ia mengatakan uang perpisahan sekolah itu dibayarkan secara dicicil.

    “Kalau bisa ada perpisahan tapi jangan terlalu membebani,” kata ibu itu.

    “Rumah saja enggak punya,” kata Dedi Mulyadi.

    “Iya tapi kalau saya demi anak enggak apa-apa loh,” kata ibu itu.

    “Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai,” jawab Dedi.

    Ibu tersebut mengaku rumah yang ditinggalinya didapat dari mertua.

    Dedi kembali menyidir sikap yang ditunjukkan ibu tersebut.

    “Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai kenapa gaya hidup begininya> Sekarang teriak minta penggantian. Saya ngapain ngeluarin uang Rp10 juta buat ibu, sdah kasihin orang miskin aja yang lain,” kata Politikus Gerindra itu.

    “Saya juga miskin,” kata ibu itu.

    “Ya miskin kan. Kenapa miskin gayanya orang kaya kan ini harus dibenerin cara berpikir begini,” ujar Dedi.

    Ibu itu lalu bercerita dirinya bersama keluarga akhirnya mengontrak setelah rumahnya digusur. Ia juga mengaku membayar kontrakan secara mencicil.

    “Kalau gitu saya enggak usah bantu Ibu deh. Kenapa? karena ibu mapan orang sekolah aja igin ada wisuda berarti kan punya kemampuan. Saya enggak usah bantu ya?” kata Dedi.

    Pertanyaan Dedi Mulyadi itu lalu dibalas sang anak. Ia mengatakan bahwa video yang berisi protes ke Dedi Mulyadi bukan untuk meminta uang kerohiman tetapi keadilan.

    Dimana, saat penggusuran tidak ada musyawarah tetapi hanya ada petugas Satpol PP.

    “Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya tinggal di tanah orang lain harus bayar enggak sama yang punya tanah bayar,” kata Dedi.

    “Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak,” kata remaja putri itu.

    “Oke kamu miskin enggak,” tanya Dedi.

    “Iya,” jawab remaja putri.

    “Kenapa miskin ingin hidup bergaya sekolah harus ada perpisahan. Anda miskin tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan seluruh pengeluaran ditekan digunakan untuk yang positif,” kata Dedi.

    “Logikanya harus dipakai, hidup tuh jangan sombong gitu loh ibu ngontrak aja enggak punya tapi Ibu merasa bahwa wisuda lebih penting,” jawab Dedi.

    Diketahui, sejak resmi menjabat sebagai Gubernur Jabar setelah dilantik pada Kamis (20/2/2025), Dedi gencar menyuarakan larangan perpisahan maupun study tour bagi SMA/SMK di Jawa Barat.

    Ia menilai kegiatan tersebut membebani keuangan orang tua siswa.

    Bahkan, di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jabar, Dedi mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang ngotot melaksanakan study tour ke luar provinsi.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Rumahnya di Tepi Kali Bekasi Digusur, Siswi Ngotot Perpisahan Sekolah, Jawaban Dedi Mulyadi Menohok

    Rumahnya di Tepi Kali Bekasi Digusur, Siswi Ngotot Perpisahan Sekolah, Jawaban Dedi Mulyadi Menohok

    TRIBUNJAKARTA.COM – Jawaban Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menohok saat berdebat dengan siswi SMA Cikarang Utara 1 yang ngotot menginginkan perpisahan sekolah.

    Padahal, rumah siswi SMA itu digusur lantaran berada di tanah negara di bantaran Kali Bekasi.

    Perdebatan itu terjadi saat Gubernur Dedi Mulyadi bertemu dengan warga Bantaran Kali Bekasi yang rumahnya digusur. 

    Rencananya, Dedi Mulyadi memberikan uang kerohiman kepada warga Cikarang tersebut.

    Namun, Dedi mengajak bicara siswi SMA yang sempat mengkritiknya di media sosial.

    Remaja putri tersebut mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi yang melarang acara wisuda perpisahan sekolah. 

    Ternyata, rumah remaja putri itu juga digusur lantaran berada di bantaran Kali Bekasi.

    “Ada yang menarik bukan urusan yang digusurnya, yang menarik adalah ini, sekolah enggak boleh ada perpisahan, enggak boleh ada study tour,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari akun Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, Minggu (27/4/2025).

    Remaja putri itu lalu menjelaskan mengenai alasannya meminta tetap diadakan perpisahan sekolah.

    “Gini pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan enggak mampu ya pak, banyak rakyat miskin,” katanya.

    “Enggak punya rumah lagi, terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi tapi sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda?” tanya Dedi.

    Dedi lalu menjelaskan hanya ada di Indonesia, acara wisuda mulai dari TK, SMP hingga SMA. Padahal, wisuda hanya digelar untuk orang yang lulus kuliah.

    Bahkan, Dedi Mulyadi mengaku baru saja mendapatkan curhatan dari seorang ibu yang menangis karena harus membayar Rp 5,4 juta untuk biaya study tour anaknya ke Bali.

    KLIK SELENGKAPNYA: Dedi Mulyadi Terima Keluhan Rencana SMK di Bekasi Gelar Ttudy Tour ke Bali. Jawaban Gubernur Jabar Buat Emak-emak Sedikit Lega.

    Politikus Gerindra itu akhirnya menghubungi kepala dinas pendidikan agar sekolah tersebut membatalkan kegiatan tersebut.

    “Saya nanya gubernur melakukan itu buat siapa ya?” tanya Dedi.

    “Untuk rakyat semua pak,” kata remaja putri itu.

    “Lah iya untuk orang tua kan lebih tepatnya?” kata Dedi.

    Tetapi, remaja putri itu tetap ngotot bahwa perpisahan sekolah tetap diadakan dengan alasan keadilan.

    “Bukan gitu sih pak. Saya kan biar adil nih ya pak, semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan,” kata remaja tersebut.

    Dedi lalu bertanya sumber uang perpisahan itu. Remaja putri itu mengatakan uang itu berasal dari orang tua.

    “Membebani enggak?” kata Dedi.

    Remaja putri itu mengatakan bisa membebani. Lalu Dedi bertanya apakah sekolah akan bubar bila tidak menggelar perpisahan.

    “Enggak pak, kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA,” kata remaja putri.

    “Kalau tanpa perpisahan memangnya kehilangan kenangan?” tanya Dedi.

    Dedi mengatakan kenangan indah itu terjadi saat proses belajar selama tiga tahun.

    “Enggak juga sih pak. Saya ngerasa kan sudah lulus ya kalau misalnya enggak ada perpisahan kita tuh enggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana-gimana kumpulnya, interaktif sama teman-teman gitu pak,” kata remaja putri itu.

    Dedi kembali menegaskan uang perpisahan yang harus dibayarkan oleh orangtua.

    “Rumah aja enggak punya, bayar perpisahan gimana?” kata Dedi.

    Dedi menuturkan penjelasan remaja putri itu akhirnya mendapatkan bully dari netizen. Pasalnya, logika yang digunakan remaja putri itu tidak tepat.

    “jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis, kalau sekolah sudah dibikin gratis maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran,” ujarnya.

    “Bukan mengkritik Pak lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya enggak adil pak,” katanya.

    Dedi lalu meminta remaja putri itu untuk membuat perpisahan sendiri tanpa melibatkan sekolah bila tetap ngotot. 

    Pasalnya, kepala sekolah dan guru akan kena bully bila tetap memungut uang perpisahan sekolah karena dianggap mencari keuntungan.

    “Kamu saja bikin, saya menjadi ketua panitia, bikin acara perpisahan enggak akan ngelibatin sekolah saya bikin acara sendiri,” kata Dedi.

    “Bagi saya di Jawa Barat biaya pendidikan harus murah tidak boleh ada beban bagi orang tua jangan sampai BOS-nya dibayarin pemerintah tapi siswanya hura-hura. Enggak ada orang sukses waktu SMP-SMA-nya hura-hura,” tegasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Atasi Siswa Bermasalah, Dedi Mulyadi: Dibina di Barak Militer, TNI Jemput Bandung 27 April 2025

    Atasi Siswa Bermasalah, Dedi Mulyadi: Dibina di Barak Militer, TNI Jemput Bandung 27 April 2025

    Atasi Siswa Bermasalah, Dedi Mulyadi: Dibina di Barak Militer, TNI Jemput
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , meluncurkan rencana untuk mendidik siswa bermasalah melalui program pendidikan karakter di
    barak militer
    .
    Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada 2 Mei 2025 di beberapa wilayah rawan di Jawa Barat, bekerja sama dengan
    TNI
    dan Polri.
    “Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kami mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” ujar Dedi dalam keterangan pers di Bandung, seperti dikutip dari Antara, Minggu (27/4/2025).
    Dalam program ini, siswa terpilih akan menjalani pembinaan selama enam bulan di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.
    Peserta ditentukan berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orangtua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.
    “Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” kata Dedi.
    Pembiayaan program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota yang berpartisipasi.
    Selain menyoroti pembinaan karakter siswa, Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru di Jawa Barat.
    Ia menegaskan bahwa proses rekrutmen guru ke depan harus dilakukan secara transparan dan profesional.
    “Ke depan, guru di Jabar harus memiliki karakteristik yang terstandar serta mengikuti pelatihan karakter,” tutur Dedi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Remaja Ngotot Minta Perpisahan, Dedi Mulyadi Sindir Langsung Ibunya: Tinggal Aja Masih di Bantaran – Halaman all

    Remaja Ngotot Minta Perpisahan, Dedi Mulyadi Sindir Langsung Ibunya: Tinggal Aja Masih di Bantaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyentil seorang gadis remaja dan ibunya yang bersikeras ingin diadakan perpisahan untuk sekolah-sekolah di Jawa Barat.

    Keinginan itu disampaikan remaja tersebut saat hadir bersama sang ibu dan warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang rumahnya dibongkar.

    Diketahui, beberapa waktu lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggusur ratusan rumah yang dibangun di bantaran Kali Cikarang Bekasi Laut.

    Gadis remaja dan sang ibu termasuk salah satu warga yang rumahnya digusur karena dibangun di bantaran sungai.

    “Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan,” kata si gadis remaja yang baru lulus SMA, dalam video di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel yang tayang pada Sabtu (26/4/2025).

    Dedi lantas mengingatkan, selama ini sekolah selalu memungut biaya perpisahan kepada orang tua murid.

    Hal itu dinilai Dedi memberatkan sebab tak sedikit orang tua yang berutang untuk membayar kegiatan perpisahan atau study tour sekolah.

    Gadis remaja itu juga mengakui, pembayaran biaya perpisahan cukup membebani orang tuanya.

    Tetapi, ia bersikeras berpendapat perpisahan penting digelar sebab tak semua anak bisa merasakannya.

    “Ngerasain perpisahan, duit dari siapa?” tanya Dedi.

    “Orang tua,” jawab gadis remaja.

    “Membebani nggak?” tanya Dedi lagi.

    “Iya membebani, Pak. (Tapi) kan ada juga yang cuma lulusan SD, SMP, atau SMA,” sahut si gadis.

    Saat kembali ditanya berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar perpisahan ketika SMP, si gadis menyebut nominal Rp1 juta.

    Padahal, sang ibu yang duduk di sampingnya, mengaku hanya sebagai ibu rumah tangga.

    Sementara, sang ayah hanya bekerja menjual botol-botol kaca yang biasa digunakan untuk bensin eceran.

    “Waktu (SMP) itu (bayar sekitar Rp1 juta doang, Rp1,2 juta,” ungkap si gadis.

    “Ibuknya kerja apa? Ayahnya kerja apa?” tanya Dedi.

    “(Saya) ibu rumah tangga. (Ayahnya) wiraswasta, dagang. Dagang botol-botol (untuk) bensin (eceran)” jelas ibu si gadis.

    Meski penghasilannya tak berlebih, si ibu mengaku rela membayar untuk perpisahan agar sang anak memiliki  kenangan bersama teman-teman.

    Ia juga mengaku tak masalah keluar banyak uang untuk kegiatan perpisahan sekolah anak, alih-alih ditabung supaya bisa membeli rumah.

    “Ibu lebih setuju mana? Perpisahan tapi bayar, atau perpisahan dilarang, nggak ngeluarin duit?” tanya Dedi.

    “Kalau buat mental anak, setuju yang bayar. Kalau nggak ada kenangan, kan ini,” jawab si ibu.

    “Ibu rumah aja ga punya?” sindir Dedi.

    “Iya, tapi kalau demi anak saya sih nggak apa-apa, Pak,” kata si ibu.

    Mendengar jawaban itu, Dedi lantas menyindir keluarga si ibu yang masih tinggal di bantaran sungai hingga rumahnya berakhir digusur.

    Ia pun mempertanyakan mengapa si ibu yang masih tinggal di bantaran sungai, tak paham prioritas kehidupan.

    “Demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai, kenapa gaya hidup begini (selangit)?” sentil Dedi sembari membuat gestur tangan ke atas.

    “Ini kan harus diubah,” tegasnya.

    Diketahui, sejak resmi menjabat sebagai Gubernur Jabar setelah dilantik pada Kamis (20/2/2025), Dedi gencar menyuarakan larangan perpisahan maupun study tour bagi SMA/SMK di Jawa Barat.

    Ia menilai kegiatan tersebut membebani keuangan orang tua siswa.

    Bahkan, di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jabar, Dedi mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang ngotot melaksanakan study tour ke luar provinsi.

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W)

  • “Kenapa Miskin Bergaya?”, Dedi Mulyadi Balas Aura Cinta Remaja Viral yang Kritik Pemerintah

    “Kenapa Miskin Bergaya?”, Dedi Mulyadi Balas Aura Cinta Remaja Viral yang Kritik Pemerintah

    “Kenapa Miskin Bergaya?”, Dedi Mulyadi Balas Aura Cinta Remaja Viral yang Kritik Pemerintah

    TRIBUNJATENG.COM – Beberapa waktu lalu viral seorang remaja yang mengunggah video mengritik pemerintah pasca rumahnya digusur.

    Remaja tersebut bernama Aura Cinta yang yang dibongkar akibat kebijakan normalisasi sungai yang dijalankan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Dalam unggahan videonya Aura Cinta menyuarakan keluhan dan kekecewaannya.

    Ia menyebut pembongkaran terjadi tanpa komunikasi atau pemberitahuan yang layak.

    Aura Cinta juga menyoroti proyek-proyek besar pemerintah yang menurutnya justru menyulitkan rakyat kecil.

    Selain protes penggusuran rumahnya, di depan Dedi Mulyadi Aura Cinta juga mempertanyakan kebijakan larangan study tour dan perpisahan sekolah.

    Aura Cinta yang merupakan calon mahasiswi Universitas Indonesia itu meminta Dedi Mulyadi mengkaji kembali larangan tersebut.

    Pasalnya perpisahan merupakan kenangan terakhir dirinya dan teman-temannya di masa SMA.

    Saat menyuarakan pendapatnya, Dedi Mulyadi menyinggung kondisi ekonomi keluarga Aura Cinta.

    “Tinggal aja di bantaran sungai, tapi gaya hidup begini (tinggi) ini kan harus diubah rakyatnya.

    Sekarang teriak-teriak minta penggantian, saya kalau tega-tegaan saya layak ganti gak?

    Tanah tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyek kabupaten (Bekasi), terus kemudian saya ngapain ngeluarin uang Rp 10 juta buat ibu,

    udah kasihin orang miskin aja yang lain,” kata Dedi Mulyadi.

    “Saya juga miskin,” timpal ibu Aura yang merupakan asli Solo, Jawa Tengah.

    “Kenapa miskin gayanya kayak orang kaya,” kata Dedi Mulyadi.

    Dedi mengatakan dengan gaya Aura yang sinis mengkritik kebijakan larangan perpisahan sekolah, seharunya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi.

    “Anak ibu kalau modelnya begini gak bisa. Kan harus dibenerin, rumah gak punya, sekarang ngontrak udah punya?”

    “Udah nyicil berapa bulan,” katanya.

    Dedi Mulyadi menganggap keluarga Aura masuk dalam kategori mampu.

    “Udah saya gak usah bantu ibu deh. Karena ibu mapan, orang sekolah aja pengen ada wisuda, berarti kan punya kemampuan. Saya gak usah bantu yah,” kata Dedi Mulyadi.

    Mendengar tak akan dapat uang kerohiman dari Dedi Mulyadi, Aura Cinta langsung bersuara.

    “Gak gitu pak, waktu bikin video TikTok bukan untuk minta kerohiman. Saya cuma minta keadilan aja.

    Waktu digusur itu gak ada musyawarah cuma ada stapol pp datang,” kata Aura.

    Dedi Mulyadi pun mengatakan bagaimana jika kondisinya diballik.

    “Saya balik pertanyaannya, tinggal di tanah orang harus bayar gak?

    Kalau saya balik nuntut pemdanya suruh minta tagihan dihitung berapa tahun ke belakang bayar tipa tahun,” tambah Dedi Mulyadi.

    Aura justru memintta Dedi melihat latar belakang ekonomi keluarganya.

    “Ya bapak kan bisa lihat latar belakang saya miskin atau gak terus mampu bayar apa gak,” kata Aura.

    “Kamu miskin gak ?” tanya Dedi Mulyadi.

    “Iya, saya mengakui,” kata Aura.

    “Kenapa miskin hidup bergaya? Sekolah harus perpisahan. Kamu kan miskin kenapa orang miskin gak prihatin?” tanya Dedi.

    Aura menjelaskan ia hanya meminta kebijakan agar perpisahan sekolah tetap diizinkan karena tidak semua setuju.

    “Gini pak mohon maaf ya pak saya bukan menolak kebijakan bapak apapun itu saya mendukung cuma jangan dihapus pak.

    Gak semua orang bisa menerima terus kalau misal wisuda dihapus terus bapaknya juga minta pajak ke saya padahal saya miskin,” kata Aura.

    Mendengar itu, Dedi Mulyadi pun memberi jawaban pedas.

    “Bukan minta pajak. Saya balik, anda miskin tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan seluruh pengeluaran ditekan.

    Digunakan untuk yang positif, bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah gak punya, tinggal di bantaran sungai.

    Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus, keluarga ini menolak wisuda dihapus, ya kalau gitu saya gak usah kasih kerohiman,” jelas Dedi Mulyadi.

    Ibu Aura Cinta juga mengaku membutuhkan uang kerohiman itu untuk membayar kontrakan.

    “Perlu uang gak? Kalau ibu buat ngontrak aja gak punya, ngapain protes wisuda harus ada.

    Kan logika harus ada, hidup tuh jangan sombong. Ibu buat ngontrak aja gak punya, tapi ibu merasa wisuda lebih penting.

    Lebih penting mana kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda?

    Anda teriak-teriak gak punya untuk ngontrak tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda, saya kan pusing dengerinnya,” kata Dedi Mulyadi. (*)

  • Salah Satu Pekerjaan Wapres Itu Bicara

    Salah Satu Pekerjaan Wapres Itu Bicara

    Jakarta –

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk kerja dibandingkan membuat video. Juri menyebut tak ada yang salah dari langkah Wapres untuk menyampaikan informasi.

    “Loh salah satu pekerjaan pejabat itu ya bicara. Salah satu pekerjaan Pak Presiden, Pak Wapres, para Menteri ya bicara,” kata Juri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (27/4/2025).

    Juri menyebut hal itu semestinya tak dipermasalahkan. Ia mengatakan apa yang disampaikan Wapres baik untuk suatu kebijakan.

    “Menyampaikan hal yang menjadi kebijakan. Masa orang bicara dilarang,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyoroti Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka yang membuat video YouTube tentang bonus demografi Indonesia. Deddy menyarankan agar Gibran tak banyak membuat video.

    “Ya kalau menurut saya sih jangan terlalu banyak bikin video lah ya. Kerja aja gitu loh,” ujar Deddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/4).

    “Video terus, nggak habis-habis. Nanti sama kayak Pak Dedi Mulyadi lagi,” tambahnya.

    (dwr/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Monolog Gibran Dikritik, Wamensesneg: Pejabat Memang Harus Bicara Nasional 27 April 2025

    Monolog Gibran Dikritik, Wamensesneg: Pejabat Memang Harus Bicara Nasional 27 April 2025

    Monolog Gibran Dikritik, Wamensesneg: Pejabat Memang Harus Bicara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) RI
    Juri Ardiantoro
    membela Wakil Presiden (Wapres)
    Gibran Rakabuming Raka
    yang dikritik Ketua DPP PDI-P
    Deddy Yevri Sitorus
    terkait tayangan video monolognya.
    Deddy menyarankan agar Gibran jangan hanya sibuk menggarap video, tetapi harus menunjukkan kerja nyata.
    “Salah satu pekerjaan pejabat itu ya bicara. Salah satu pekerjaan Pak Presiden, Pak Wapres, para Menteri ya bicara,” kata Juri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (27/4/2025).
    Juri menambahkan, pejabat juga perlu menyampaikan hal yang menjadi kebijakannya.
    “Menyampaikan hal yang menjadi kebijakan. Masa orang bicara dilarang,” katanya lagi.
    Diberitakan sebelumnya, Wapres Gibran tiba-tiba berbicara mengenai berbagai isu kekinian seperti bonus demografi hingga hilirisasi lewat
    video monolog
    yang diunggah di akun YouTube miliknya, @GibranTV, dalam beberapa waktu ini.
    Hal ini mendapat kritik dari Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus yang menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, tetapi harus menunjukkan kerja nyata.
    “Ya menurut saya sih jangan terlalu banyak bikin video lah ya. Kerja saja gitu lho,” kata Deddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).
    Deddy khawatir Gibran malah melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video.
    Deddy juga menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri melalui video. “Bikin video terus, enggak habis-habis. Nanti sama kaya Pak Dedi Mulyadi lagi,” ungkap anggota DPR RI ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Miris, Anak di Bawah Umur Jadi Otak Pencurian Kabel Tembaga di Bone Bolango

    Miris, Anak di Bawah Umur Jadi Otak Pencurian Kabel Tembaga di Bone Bolango

    Liputan6.com, Gorontalo – Kepolisian Resor (Polres) Bone Bolango, Gorontalo, meringkus tiga pelaku pencurian kabel tembaga milik sebuah perusahaan yang berlokasi di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila.

    Salah satu pelaku yang diamankan diketahui masih di bawah umur dan diduga menjadi otak aksi pencurian tersebut.

    Kapolres Bone Bolango, AKBP Supriantoro, dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (24/4/2025), mengungkapkan bahwa ketiga pelaku yang berhasil diamankan masing-masing berinisial MFD (21), AP (19), dan MGL yang masih tergolong anak di bawah umur.

    “Setelah menerima laporan dari pemilik perusahaan, tim langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, ketiga tersangka berhasil diamankan di lokasi berbeda,” ujar AKBP Supriantoro.

    Ia menjelaskan, perusahaan yang menjadi sasaran pencurian sudah tidak beroperasi cukup lama. Para pelaku masuk dengan cara merusak fasilitas dinamo dan mengambil kabel tembaga di dalamnya.

    Kabel-kabel tersebut kemudian dipotong menjadi dua bagian menggunakan gunting, dengan total berat mencapai 28 kilogram.

    Polisi turut menyita barang bukti berupa satu buah senter dan sepasang gunting yang digunakan dalam aksi tersebut.

    Mirisnya, dari hasil pemeriksaan, pelaku utama yang mengatur jalannya pencurian justru adalah MGL, anak di bawah umur.

    Saat ini, penanganan terhadap MGL telah diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) untuk proses hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

    Ketiga pelaku dijerat dengan Pasal 363 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama tujuh tahun.

    “Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen Polres Bone Bolango dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberantas aksi kriminalitas,” tegas Kapolres.

    Kasus ini menyita perhatian publik, terutama karena melibatkan anak di bawah umur.

    Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar terus meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dapat ancaman pembunuhan saat melakukan live di akun YouTubenya. Polda Jawa Barat pun langsung menyatakan siap menyelidiki dugaan ancaman itu.

  • Lexus Dedi Mulyadi Ganti Pelat Nomor, Pajaknya Jadi Lebih Murah

    Lexus Dedi Mulyadi Ganti Pelat Nomor, Pajaknya Jadi Lebih Murah

    Jakarta –

    Pajak mobil Lexus Dedi Mulyadi yang sempat menunggak kini sudah dibereskan. Mobil Lexus LX600 yang sebelumnya terdaftar di Provinsi DKI Jakarta telah dimutasi ke Jawa Barat. Pajaknya jadi lebih murah.

    Lexus LX600 Dedi Mulyadi itu semula menggunakan pelat nomor B 2600 SME. Sebelumnya, masa pajak mobil dengan pelat nomor B 2600 SME itu telah habis. Mobil tersebut sampai kena denda pajak kendaraan bermotor (PKB) akibat keterlambatan pembayaran.

    Total pajak beserta denda yang perlu dibayarkan sebesar Rp 42.233.200, rinciannya sebagai berikut:

    PKB Pokok: Rp 40.404.000PKB Denda: Rp 1.616.200SWDKLLJ: Rp 143.000SWDKLLJ Denda: Rp 70.000

    Itu data pajak Lexus LX600 Dedi Mulyadi di Jakarta sebelum dimutasi ke Jawa Barat. Saat itu, pajak kendarannya mencapai Rp 40 jutaan.

    Namun kini, mobil tersebut sudah dimutasi ke Jawa Barat. Nominal pajaknya pun lebih murah ketimbang saat terdaftar di Jakarta. Di Jawa Barat, pajaknya kini Rp 35 jutaan. Berikut rincian pajaknya:

    PKB Pokok: Rp 21.298.100SWDKLLJ: Rp 143.000Opsen PKB Pokok: Rp 14.056.000Total: Rp 35.497.900

    Jakarta dan Jawa Barat memang menerapkan tarif pajak yang berbeda. Berdasarkan peraturannya, tarif pajak di Jakarta lebih tinggi ketimbang di Jawa Barat.

    Untuk diketahui, Lexus LX600 tersebut terdata sebagai kendaraan kepemilikan pertama. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak kendaraan kepemilikan pertama di Jakarta adalah sebesar 2 persen.

    Sementara itu, tarif pajak kendaraan di Jawa Barat lebih rendah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif PKB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama di Jawa Barat ditetapkan sebesar 1,12 persen, ditambah opsen 66 persen dari PKB pokok. Jadi, total PKB pokok dan opsen PKB pokok di Jawa Barat totalnya sekitar 1,85 persen.

    Namun, Provinsi Jawa Barat punya kebijakan dengan memberikan angka koefisien diskon sehingga tarif pajak kendaraan ditambah opsen masih tetap sama seperti tarif pajak sebelum adanya opsen, yaitu sebesar 1,75% untuk kendaraan kepemilikan pertama.

    Kata Dedi Mulyadi soal Pajak Lexus

    Dedi rupanya punya alasan tersendiri kenapa pajak SUV mewah tersebut sempat tertunggak. Menurutnya, kala itu mobil masih berstatus kredit. Tak cuma itu, dia juga hendak melakukan mutasi ke Jawa Barat berkaitan dengan jabatannya menjadi Gubernur Jabar.

    “Kemarin sempat ramai nanyain pajak kendaraan yang saya miliki, hari ini tuh nomornya sudah Bandung dan tidak ada problem lagi dengan pajak,” kata Dedi dalam sebuah unggahan video.

    Dedi mengatakan memang ada sedikit permasalahan dengan pajak di Jakarta saat proses mutasi. Sebab, mobil tersebut belum lunas dan masih berada di bawah naungan leasing.

    “Kemarin ada problem dengan pajak di Jakarta, hari ini sudah kita bereskan seluruhnya dan sekarang nomornya sudah Bandung, sudah Jawa Barat,” lanjut Dedi.

    (rgr/mhg)

  • 3 Dedi Mulyadi Berdebat dengan Remaja Soal Larangan Wisuda dan Penggusuran di Bantaran Megapolitan

    3 Dedi Mulyadi Berdebat dengan Remaja Soal Larangan Wisuda dan Penggusuran di Bantaran Megapolitan

    Dedi Mulyadi Berdebat dengan Remaja Soal Larangan Wisuda dan Penggusuran di Bantaran
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan seorang remaja perempuan dari Kabupaten Bekasi melayangkan kritikan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
    Kritikan tersebut berkaitan dengan penghapusan kegiatan wisuda dan penggusuran rumah di bantaran kali yang baru-baru ini digencarkan Dedi Mulyadi.
    Dedi Mulyadi merespons kritikan tersebut dengan mengundang remaja itu untuk berdiskusi mengenai kebijakannya.
    Remaja perempuan itu menjelaskan alasannya mengkritik kebijakan Gubernur terkait penghapusan wisuda di sekolah. Di sisi lain, remaja itu mengatakan perlu ada kegiatan perpisahan sebagai kenang-kenangan di masa sekolah.
    Dedi Mulyadi kemudian mempertanyakan keberadaan wisuda di jenjang pendidikan yang lebih rendah.
    “Di negara mana yang TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda di negara mana tuh? Hanya di Indonesia,” ucap Dedi Mulyadi, dikutip dari kanal Youtube-nya,
    Kang Dedi Mulyadi Channel
    , Minggu (27/4/2025).
    Ia menjelaskan, wisuda seharusnya hanya diperuntukkan bagi mereka yang menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Dedi juga menyoroti beban biaya yang ditanggung orang tua.
    “Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah, di kita anak TK wisuda biaya gak? (Ada) biaya. Punya rumah enggak yang ikut wisuda TK itu? Enggak. Pake bantaran sungai ya, kan?” ucap Dedi lagi.
    Dalam diskusi itu, Dedi menegaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan rakyat Jawa Barat, khususnya orang tua yang tengah mengupayakan pendidikan  untuk anak-anaknya.
    “Saya tanya, gubernur melakukan itu untuk siapa?” tanyanya kembali.
    “Rakyat semua,” jawab remaja tersebut.
    “Orangtua,” imbuh Dedi.
    Di sisi lain, Dedi berpendapat bahwa kenangan tidak hanya terbangun saat kegiatan perpisahan, melainkan selama proses belajar.
    “Kenangan indah itu saat proses belajar selama tiga tahun,” katanya.
    Namun, remaja tersebut tetap bersikeras bahwa perpisahan adalah momen penting lantaran mereka belum tentu saling berinteraksi setelah lulus.
    “Engga juga sih Pak. Saya merasa sudah lulus, kalau engga ada perpisahan, kita tuh engga bisa kumpul bareng atau ngerasain interaksi terakhir bersama teman-teman,” jelasnya.
    Dedi Mulyadi menanggapi dengan menyarankan agar remaja tersebut mengadakan perpisahan secara mandiri tanpa melibatkan sekolah.
    “Ya sudah, perpisahan sendiri saja. Enggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul bersama teman-teman, bikin perpisahan sendiri
    sok s
    aja, tapi jangan melibatkan sekolah,” tuturnya.
    Di sisi lain, Dedi juga menyanggah kritik remaja yang berkeberatan rumahnya digusur. Menurut Dedi, apa yang dilakukan warga di bantaran sungai itu sudah melanggar aturan.
    “Kenapa saya melakukan ini? Kalau saya tidak melakukan ini, banjir parah lagi. Gubernur yang disalahin. Sekarang kan sudah agak lumayan,” ucap Dedi.
    Dedi juga menekankan kesiapan dirinya untuk menerima kritik dan berdiskusi lebih lanjut mengenai kebijakan yang diambil. Ia juga menyalurkan bantuan kepada mereka yang rumahnya digusur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.