Tag: Dedi Mulyadi

  • Tengok Siswa di Barak Militer, KDM: Kalau Ini Berhasil, Saya Siapkan Konsep untuk Orang Dewasa – Halaman all

    Tengok Siswa di Barak Militer, KDM: Kalau Ini Berhasil, Saya Siapkan Konsep untuk Orang Dewasa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buka suara perihal kebijakannya mengirim siswa nakal ke barak militer.

    Menurutnya, lewat program pendidikan karakter yang melibatkan TNI itu, generasi muda yang dahulu sulit diatur itu kini menjadi pribadi disiplin dan penuh semangat.

    Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat meninjau kegiatan di Resimen Armed 1 Sthira Yudha, Kabupaten Purwakarta, Sabtu (3/5/2025).

    “Dulu mereka sulit tidur, sekarang jam 8 malam sudah terlelap. Dulu susah bangun, sekarang jam 4 pagi sudah bangkit,” ucap pria yang akrab disapa KDM itu dengan antusias, dilansir Tribun Jabar.

    KDM mengatakan, program tersebut bukan sekadar pendidikan keras, melainkan terapi kejut.

    Ia menyebut, anak-anak yang terbiasa bolos, tawuran, dan nongkrong sembarangan kini mulai berubah. 

    “Coba lihat tempat nongkrong sekarang, bersih. Anak-anak yang biasanya bolos, enggak kelihatan,” ungkap Dedi Mulyadi.

    Eks Bupati Purwakarta itu menegaskan bahwa efek siswa ditempatkan di barak militer ternyata tak main-main.

    “Kalau disuruh guru, mereka diledek. Tapi begitu ketemu jajaran TNI, langsung nurut. Ada efek kejut di sana,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Dedi berujar bahwa program ini akan dilaksanakan di Bandung, Bekasi, Sumedang dan merambah ke seluruh kabupaten/kota di Jabar. 

    Ia berujar, Subang menjalin kerja sama dengan Lanud Kalijati dan pelatihan ini tak berhenti untuk siswa SMP dan SMA.

    “Sebulan ke depan, kalau ini berhasil, saya akan siapkan konsep untuk orang dewasa, yang suka nongkrong, mabuk, tawuran. Saya akan tangani juga,” ujarnya.

    Bukan hanya menyasar kenakalan, ia menyatakan program ini juga mempersiapkan generasi siap kerja.

    “Saya ingin anak-anak yang baik ini bisa terhubung dengan industri. Kita siapkan pelatihan berpola militer sebelum masuk ke dunia kerja seperti BYD atau industri lainnya,” terangnya.

    Dedi Mulyadi pun menaruh harapan besar dengan program pendidikan karakter ini.

    “Mudah-mudahan anak-anak kita jadi disiplin, terarah, dan punya visi. Ini bukan soal keras, ini soal masa depan,” ucapnya.

    Didukung Anggota DPRD Cirebon

    Di sisi lain, gagasan KDM mengirim siswa nakal ke barak militer juga memperoleh dukungan dari sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD Kota Cirebon, Subagja.

    Ia bahkan mengusulkan agar program tersebut ditambah dengan pembinaan melalui olahraga keras seperti tinju.

    “Ya, saya sebagai anggota DPRD Kota Cirebon sangat setuju sekali, karena setiap ada pelaku perang-perang konten yang dilakukan oleh pelajar, tidak ada tindakan tegas dari aparat hukum. Maka saran Kang Dedi itu memang bagus,” ujar Subagja, Sabtu.

    Subagja menilai, selain disiplin ala militer, olahraga keras seperti gulat, boxing, karate dan muay thai juga penting dalam membentuk karakter dan menyalurkan energi anak-anak ke arah positif.

    “Karena olahraga dengan unsur body contact dapat membentuk karakter dan menyalurkan energi anak-anak ke hal positif.”

    “Termasuk saya sendiri sebagai Ketua Pertina (Persatuan Tinju Amatir Indonesia) Kota Cirebon. Kami gratiskan untuk siapa pun yang ingin belajar tinju, asal syaratnya satu yakni salat,” ucapnya.

    Ia juga menyinggung penyebab kenakalan remaja saat ini yang dipicu oleh penyalahgunaan obat-obatan serta kurangnya penegakan hukum terhadap narkoba.

    Oleh sebab itu, menurutnya Pertina Kota Cirebon secara rutin menggelar pertandingan setiap dua bulan demi menarik minat pelajar pada olahraga.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Tengok Siswa di Barak Militer Purwakarta, Sebut Jadi Efek Kejut Siswa Lain.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJabar.id/Deanza Falevi)

  • Potret 2 Siswa SMP di Purwakarta saat Jalani Ujian Akhir Sekolah di Barak Militer – Halaman all

    Potret 2 Siswa SMP di Purwakarta saat Jalani Ujian Akhir Sekolah di Barak Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Puluhan siswa SMP di Purwakarta menjalani pendidikan militer di Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

    Mereka menjalani program gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi soal pendidikan militer untuk mengatasi siswa nakal.

    Saat menjalani program ini, ada dua siswa SMP yang duduk menyendiri sambil ditemukan dua prajurit TNI.

    Ternyata, dua siswa SMP tersebut tengah mengikuti Ujian Akhir Sekolah (UAS).

    Dua prajurit TNI juga terlihat ikut mengawasi keduanya saat mengerjakan tes.

    Tak hanya itu, keduanya juga diawasi guru masing-masing.

    Mengutip TribunJabar.id, guru-guru lainnya juga hadir, tapi untuk memberikan semangat terhadap pelajar lain yang menjalani program pendisiplinan ini.

    Sementara itu, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri bin Zein menuturkan, program ini dirancang sebagai bentuk pendidikan karakter.

    Para pelajar akan digembleng dengan 60 persen materi pendidikan kedisiplinan.

    Sementaranya sisanya, soal wawasan kebangsaan, cinta tanah air, nilai-nilai kepahlawanan, kerohanian, materi pelajaran, hingga bimbingan konseling dan psikologis.

    “Ini bukan hukuman, tapi pembentukan karakter.”

    “Kami ingin mereka pulang sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih disiplin, dan mencintai bangsa,” ucap pria yang akrab dipanggil Om Zein itu.

    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 39 dari 40 siswa sekolah menengan pertama (SMP) bakal menjalani pendidikan ala militer di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, yang terletak di Jalan Raya Sadang-Subang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Kamis (1/5/2025). 

    Selama 14 hari, mereka akan jalani pembinaan intensif dalam lingkungan militer dengan tujuan membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan akhlak mulia.

    Mengutip TribunJabar.id, para siswa tersebut merupakan peserta program pendidikan karakter khusus yang digagas pemerintah daerah bagi pelajar yang dinilai sulit diatur oleh sekolah dan keluarga.

    Salah satu orang tua siswa, Elly berharap anaknya bisa berubah menjadi lebih baik setelah mengikuti program pendidikan militer ini.

    Ia menyebut, anaknya suka bolos sekolah dan susah dinasehati.

    “Anak saya sering bolos dan susah dinasehatin. Saya titipkan ke program ini agar bisa berubah jadi lebih baik,”

    “Terima kasih Pak Bupati dan Gubernur, semoga anak saya bisa jadi rajin dan nurut,” kata Elly.

    Ia menuturkan bahwa telah menyiapkan segala perlengkapan jauh-jauh hari.

    “Memang sudah didaftarkan oleh sekolah, terus saya sebagai orang setuju dan dukung, semoga anak ini bisa berubah lah menjadi lebih baik,” katanya.

    Sementara itu, Danmen Armed 1 Kostrad, Kolonel Arm Roni Junaidi menjelaskan bahwa tujuan utama program ini adalah membentuk lingkungan positif yang membangun mental.

    “Tujuan utama program ini adalah membentuk lingkungan positif yang membangun mental dan spiritual anak-anak,” ujarnya.

    Ia menuturkan, materi pelatihan ini disusun oleh banyak pihak, seperti TNI, Polri, Pemda, Dinas Sosial, hingga Psikolog Anak.

    “Tentu ini kolaborasi yang baik, semua terlibat untuk memberikan hal yang positif kepada anak,” ucapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dua Pelajar SMP Ini Harus Jalani Ujian Akhir Sekolah di Barak Militer, Diawasi Langsung oleh Tentara

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJabar.id, Daenza Falevi)

  • 6
                    
                        Tengok Siswa Nakal ke Barak Militer, Dedi Mulyadi: Dulu Mereka Sulit Tidur, Sekarang…
                        Regional

    6 Tengok Siswa Nakal ke Barak Militer, Dedi Mulyadi: Dulu Mereka Sulit Tidur, Sekarang… Regional

    Tengok Siswa Nakal ke Barak Militer, Dedi Mulyadi: Dulu Mereka Sulit Tidur, Sekarang…
    Tim Redaksi
    KARAWANG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , mengungkapkan bahwa hampir semua kabupaten dan kota di Jawa Barat telah siap untuk mengirim siswa nakal ke barak militer.
    Hal ini disampaikan Dedi dalam kunjungannya ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Purwakarta, pada Sabtu (3/5/2025).
    Dedi menjelaskan bahwa program ini tidak hanya berlaku untuk tingkat SMP, tetapi juga untuk tingkat SMA.
    “Untuk tingkat SMP di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, dan untuk tingkat SMA sudah berjalan di Bandung, di Rindam,” ujarnya.
    Ia menambahkan, program ini akan dimulai di kota Bekasi pada Senin (5/5/2025), sedangkan di Sumedang dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis (8/5/2025).
    Kabupaten Bandung Barat, Cianjur, dan Subang juga telah menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi, dengan kegiatan di Kabupaten Subang akan berlangsung di Lanud Suryadharma.
    “Hampir semua kabupaten dan kota sudah siap,” kata Dedi Mulyadi.
    Dedi juga menekankan pentingnya kerjasama dengan Lanud Kalijati dalam pelaksanaan program ini.
    Dia menilai bahwa kondisi di barak TNI, khususnya Angkatan Udara, sangat mendukung. “Ini sudah berlangsung di berbagai tempat,” tambahnya.
    Selama kunjungannya, Dedi Mulyadi meninjau langsung kegiatan pendidikan penguatan karakter yang diikuti oleh 39 siswa SMP.
    Ia menyaksikan para siswa yang mengikuti pelatihan baris berbaris serta pemenuhan gizi mereka.
    Dedi mencatat bahwa para siswa tampak bersemangat dalam mengikuti kegiatan tersebut, yang menurutnya mungkin tidak akan terjadi jika mereka diajarkan di sekolah.
    “Dulu mereka sulit tidur, sekarang mereka sudah bisa tidur jam 8. Dulu mereka sulit bangun, sekarang sudah bisa bangun jam 5, jam 4. Dulu mereka sulit untuk fokus. Nanti saya cek,” ungkap Dedi Mulyadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos: Tidak Boleh Memaksa

    Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos: Tidak Boleh Memaksa

    Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos: Tidak Boleh Memaksa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan, vasektomi semestinya tidak dipaksakan untuk menjadi syarat menerima bantuan sosial sebagaimana usul Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
     
    Menurut
    Gus Ipul
    , sapaan akrabnya, kebijakan sosial seperti bansos tidak dapat disertai dengan syarat-syarat yang memaksa karena menyentuh ranah hak asasi dan sensitivitas budaya serta agama.
    “Kalau maksa, ya enggak boleh. Itu hanya imbauan sifatnya. Saya lihatnya baru sebatas gagasan saja,” ujar Gus Ipul kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (3/5/2025).
    “Harus dihitung panjang dampaknya dari berbagai sudut pandang,” lanjut dia.
    Gus Ipul menambahkan bahwa program bantuan sosial selama ini diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan daya hidup kelompok rentan.
    Setiap bantuan juga sudah memiliki kriteria dan penggunaannya ditentukan, seperti untuk ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
    “Program keluarga berencana (KB) itu sendiri kan sudah lama berjalan, dan itu pun hanya berupa imbauan. Tidak ada unsur paksaan,” kata Gus Ipul mencontohkan.
    Gus Ipul juga mengingatkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram terhadap pemaksaan vasektomi sebagai syarat tertentu, yang menjadikannya semakin kompleks jika diterapkan dalam kebijakan publik seperti bansos.
    Ia menyatakan masih perlu waktu untuk mencerna dan mengkaji lebih lanjut usulan Kang Dedi Mulyadi dari berbagai sisi—baik dari perspektif agama, HAM, maupun efektivitas sosial.
    “Saya lihat idenya juga hanya pernyataan gitu aja. Mestinya harus dilandasi dengan dasar-dasar, sudut pandangnya,” kata Gus Ipul.
    “Dari sudut pandang agama, sudut pandang HAM, dan dari sudut pandang manfaatnya. Sudut-sudut pandangnya kan banyak dan harus dipertimbangkan ya,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi, sebagai syarat utama.
    Ia menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.
    Dedi menilai, kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.
    “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata Dedi dikutip dari Kompas.com, Selasa (29/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Mau Jadikan Vasektomi Syarat Terima Bansos, Komnas HAM: Langgar Hak Privasi

    Dedi Mulyadi Mau Jadikan Vasektomi Syarat Terima Bansos, Komnas HAM: Langgar Hak Privasi

    GELORA.CO – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan menjadikan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial (bansos) bisa melanggar hak privasi.

    Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigito mengatakan, vasektomi adalah bentuk pelanggaran hak privasi jika dilakukan secara paksa, terlebih oleh otoritas pemerintahan.

    “Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain gitu,” ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

    Atnike menjelaskan, jangankan untuk syarat penerima bantuan sosial.

    Penghukuman pelanggar pidana pun tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman yang bersifat melanggar hak privasi.

    “Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu tuh sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi,” ucapnya.

    “Apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial atau itu otoritas tubuh ya. Pemaksaan KB aja itu kan pelanggaran HAM,” ujarnya lagi.

    Diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan bansos dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).

    Acara itu dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial.

    Hal itu mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

    “Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak,” ucap Dedi.

    “Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun,” lanjutnya.

    “Akhirnya, saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata, sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Dedi.

  • Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos: Tidak Boleh Memaksa

    Turunkan Anggaran Iklan Jabar, Dedi Mulyadi: Hari Ini Banyak Dibaca Orang Bandung 3 Mei 2025

    Turunkan Anggaran Iklan Jabar, Dedi Mulyadi: Hari Ini Banyak Dibaca Orang
    Editor
    KOMPAS.com

    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , menegaskan komitmen terhadap kebebasan pers tetap kuat, meskipun anggaran belanja iklan media massa dalam
    APBD
    2025 mengalami penurunan.
    Menurut Dedi Mulyadi, keberpihakan terhadap media tidak harus diukur dari besar kecilnya alokasi dana untuk kerja sama iklan, tetapi juga dari sikap transparan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
    “Apakah berpihak kepada pers itu harus kontrak kerja sama media atau dilihat dari besarnya biaya kontrak dengan media? Kan tidak,” kata Dedi di Rindam III Siliwangi, Jalan Menado, Kota
    Bandung
    , Jumat (2/5/2025).
    Ia menjelaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap media tecermin dari keterbukaan informasi yang disampaikan secara rutin kepada wartawan.
    “Keberpihakan kepada pers adalah ketika gubernurnya memberikan pernyataan-pernyataan yang terbuka kepada media, menjadi konsumsi media, mencerdaskan rakyat,” ucapnya.
    Dedi menegaskan, meski anggaran belanja iklan dipangkas signifikan, hal itu tidak berdampak pada eksistensi berita tentang Jawa Barat.
    Ia bahkan menilai bahwa pemberitaan mengenai
    Jabar
    tetap menonjol secara nasional.
    “Dari Rp 50 miliar menjadi Rp 3 miliar, ini apakah media di Jabar kehilangan sumber berita dan apakah beritanya tidak dibaca orang? Menurut saya, hari ini malah banyak yang dibaca orang,” tutur Dedi.
    Menanggapi sindiran dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang menyebutnya sebagai “Gubernur Konten”, Dedi meresponsnya.
    Ia menyebut bahwa konten yang ia produksi justru membantu menekan belanja iklan pemerintah secara signifikan.
    “Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur Konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan,” ujarnya.
    (Penulis Kontributor Bandung Kompas.com: Faqih Rohman Syafei)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Dijuluki ‘Gubernur Konten’, Pendapatan YouTube Tembus Miliaran

    Dedi Mulyadi Dijuluki ‘Gubernur Konten’, Pendapatan YouTube Tembus Miliaran

    FAJAR.CO.ID, JAWA BARAT– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi belakangan ini selalu menjadi sorotan publik, dengan deretan kebijakannya.

    Sikap Dedi Mulyadi juga disorot ketika beradu argument dengan seorang remaja bernama Aura Cinta yang menuntut kebijakan penggusuran rumah dan wisuda SMA.

    Baru-baru ini yang menyangkut syarat menerima bantuan sosial, yakni mewajibkan vasektomi kepada laki-laki.

    Menyandang jabatan sebagai nomor satu Jawa Barat, tentu kebijakannya menuai pro dan kontra.

    Di lain sisi, yang baru-baru ini disoroti hingga beberapa warganet menyebutnya sebagai Gubernur Konten, karena kerap kali membagikan aktivitasnya di laman YouTube.

    Aktivitas sebagai YouTuber telah ditekuni bahkan sebelum terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat, dan telah memiliki 6,4 juta pengikut.

    Menurut laman Social Blade, sejak tahun 2017, Dedi Mulyadi berhasil meraup tontonan lebih dari 1,9 miliar.

    Jumlah orang yang menonton ini dihasilkan dari unggahan dengan jumlah lebih dari 4.000 video.

    Banyak yang kemudian penasaran dengan total pendapatan yang diperoleh Dedi Mulyadi dari kanal YouTube miliknya.

    Menurut laporan Social Blade, kanal YouTube Dedi Mulyadi ditaksir mendapatkan penghasilan sekitar USD38.000 hingga USD604.000, yang setara dengan Rp644 juta hingga Rp10,23 miliar setiap bulannya.

    Pendapatan ini diduga bisa melampaui gaji Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, yakni Rp3 juta per bulan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000.

    Ada pula biaya tunjangan operasional kepala daerah yang disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 3 miliar per bulan., di mana merujuk pada PAD Jawa Barat tahun 2023

  • Siswa yang Dikirim ke Barak Militer Sudah Izin Orang Tua, Dedi Mulyadi: Orang Tua Tak Mampu Mendidik – Halaman all

    Siswa yang Dikirim ke Barak Militer Sudah Izin Orang Tua, Dedi Mulyadi: Orang Tua Tak Mampu Mendidik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan siswa-siswa nakal yang dikirim ke barak militer sudah mendapatkan izin dari orang tua.

    Pasalnya mereka yang didaftarkan program pembinaan di barak militer adalah siswa yang kenakalannya sudah mengarah pada tindakan kriminal.

    Selain itu mayoritas orang tua para siswa nakal ini sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik.

    “Kriteria itu adalah anak-anak yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik,” kata Dedi dilansir tayangan Indonesia Update Kompas TV, Jumat (2/5/2025).

    Dedi menekankan, jika orang tua siswa tidak mengizinkan, maka pihaknya tak akan menerima siswa tersebut ikut program pembinaan ini.

    “Artinya bahwa yang diserahkan adalah siswa yang oleh orang tuanya tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik.”

    “Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima,” tegas Dedi.

    Lebih lanjut Dedi buka suara terkait biaya operasional pembinaan siswa di barak militer ini.

    Sebagai Gubernur Jabar, Dedi mengaku ia ikut mendukung biaya operasional program ini.

    Selain itu, ada juga Bupati Purwakarta yang ikut mendukung biaya operasionalnya.

    “Ya sementara ini saya support dari bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support.”

    “Tetapi mungkin dalam perubahan anggaran nanti dimasukkan dalam sistem. Kan yang penting jalan dulu,” imbuh Dedi.

    Janji Disdik Jabar

    Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar), Deden Saepul Hidayat, memastikan program pembinaan di barak militer siap dilaksanakan mulai hari ini, Jumat (2/5/2025).

    Nantinya program pendidikan pembinaan di barak militer ini akan diikuti oleh siswa SMA, SMK, dan sederajat yang dianggap bermasalah atau nakal.

    Terkait program sekolah formal siswa, Deden memastikan nantinya tetap ada pendampingan dari sekolah masing-masing dan Disdik Jabar.

    “Ini untuk memastikan bahwa para siswa tidak tertinggal dalam hal materi pelajaran di sekolahnya,” kata Deden Saepul Hidayat saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (1/5/2025).

    Tak hanya itu, Deden juga menegaskan, selama mengikuti pembinaan di barak militer, siswa tetap belajar materi pelajaran sekolah.

    Disdik Jabar juga akan memastikan kurikulum sekolah serta kurikulum pendidikan militer bisa berjalan secara kolaboratif.

    Akan ada juga indikator yang ditetapkan untuk menilai apakah siswa bermasalah ini sudah benar-benar berubah perilakunya atau belum.

    Jika sudah bisa berubah perilakunya, maka siswa bisa dinyatakan siap dikembalikan ke orang tua.

    “Kurikulum pendidikan militer yang disiapkan oleh TNI akan membantu memperkuat karakter dan jiwa bela negara para siswa yang mengikuti program tersebut.”

    “Kurikulumnya kolaborasi antara kurikulum sekolah dan kurikulum bela negara yang disiapkan TNI, bahkan ada indikator yang ditetapkan ketika siswa ini dinyatakan sudah berubah, sehingga siap dikembalikan ke orang tua,” jelas Deden.

    Deden juga menjelaskan, kurikulum yang disiapkan TNI dalam program itu bertujuan untuk memperkuat karakter dan jiwa bela negara para siswa, sehingga berubah menjadi lebih baik.

    Ia pun berharap program pendidikan militer bagi siswa bermasalah itu menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kenakalan remaja di Jabar, sehingga meminta dukungan dari seluruh elemen.

    “Dukungan dari semua elemen ini sangat dibutuhkan untuk mengontrol anak-anak yang telah mengikuti program tersebut, sehingga tidak kembali bermasalah,” tutur Deden.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Nina Yuniar)

  • Atasi Kemiskinan Bukan dengan Memandulkan, tapi Ciptakan Lapangan Kerja

    Atasi Kemiskinan Bukan dengan Memandulkan, tapi Ciptakan Lapangan Kerja

    GELORA.CO – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menyatakan bahwa metode vasektomi pada pria dan tubektomi pada perempuan hukumnya haram.

    “MUI sudah mengeluarkan fatwa, bahwa pemandulan permanen, vasektomi bagi laki-laki, tubektomi bagi perempuan yang tak mungkin disambung kembali untuk bisa pembuahan, itu hukumnya haram,” ucap KH Cholil kepada VIVA, Jumat 2 Mei 2025.

    KH Cholil menyampaikan bahwa Islam tidak melarang pengaturan jarak kehamilan, selama bersifat sementara dan bertujuan kesehatan, seperti penggunaan pil KB atau Intrauterine device (IUD).

    “Yang boleh adalah mengatur jarak kehamilan, seperti menggunakan pil dalam waktu tertentu atau IUD yang memungkinkan suatu saat bisa dibuka lagi,” tambahnya.

    Lebih lanjut, KH Cholil menolak logika bahwa kemiskinan bisa diberantas dengan mengurangi jumlah anak lewat pemandulan. Menurutnya, solusi kemiskinan seharusnya ditempuh dengan cara pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, bukan dengan memutus kemampuan reproduksi warga.

    “Penyelesaian soal kemiskinan itu bukan dengan cara memandulkan. Kalau mengatur jarak kehamilan demi kesehatan, agar tidak stunting, saya setuju. Tapi untuk mengatasi kemiskinan, harusnya dengan membuka lapangan kerja, pelatihan yang cukup, itu solusinya,” tegasnya.

    Selain itu, beliau juga mendorong optimalisasi dana sosial dan program CSR dari perusahaan untuk membantu mengangkat taraf hidup masyarakat miskin, ketimbang membatasi hak biologis mereka.

    “Kalau orang miskin kemudian dimandulkan, bukan berarti tidak ada orang miskin. Kalau tidak diimbangi dengan terciptanya lapangan kerja, maka kemiskinan tetap ada,” tuturnya.

    Sebagai informasi, pernyataan KH Cholil ini muncul sebagai respons atas rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjadikan program Keluarga Berencana (KB), khususnya metode vasektomi, sebagai syarat penerimaan bantuan sosial (bansos).

    Rencana tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah” di Pusdai, Bandung, pada Senin 28 April 2025 lalu. 

    Menurut Dedi, banyak keluarga prasejahtera justru memiliki jumlah anak yang sangat banyak, yang pada akhirnya memperparah kondisi kemiskinan mereka. Ia mencontohkan beberapa keluarga yang ia temui langsung, memiliki 10 hingga 22 anak.

    “Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak. Saya bertemu orang tuanya yang lagi di kontrakan, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak, dan ibunya hamil lagi anak ke-11,” kata Dedi, dikutip dari Antara.

  • Hercules Peringatkan Gatot Nurmantyo Tak Cawe-cawe soal Sutiyoso: Jangan Ganggu, Saya Tak Takut Anda – Halaman all

    Hercules Peringatkan Gatot Nurmantyo Tak Cawe-cawe soal Sutiyoso: Jangan Ganggu, Saya Tak Takut Anda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Hercules Rozario Marshal, memberikan peringatan keras kepada mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

    Pasalnya, Gatot Nurmantyo cawe-cawe dalam permasalahan Hercules dengan Purnawirawan TNI, Sutiyoso.

    “Aku gak salah dengan Pak Gatot lo. Sampai bicara aku premanisme, (aku) kurang ajar, aku salah apa Pak Gatot?”

    “Tapi Gatot, Saudara Gatot Nurmantyo, saya tidak takut dengan Anda. Saya tidak menghargai Anda,” kata Hercules, dilansir YouTube GRIB TV pada Jumat (2/5/2025).

    Menurut Hercules, Gatot Nurmantyo berlebihan menggambarkan dirinya sebagai sosok preman bengis.

    Hercules merasa heran, sebab ia sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan Gatot Nurmantyo.

    Namun, sang mantan Panglima TNI itu begitu geram terhadap dirinya.

    “Jadi kenapa kok Anda bisa begitu terhadap saya? Bengis banget gitu lho, aku salah apa?”

    “Pak Gatot yang aku hormati dan aku muliakan, mantan Panglima TNI saya sedih lho, Anda bisa luar biasa geram kayak saya punya kesalahan. Aku juga manusia biasa, di sini memperbaiki diri menjadi baik,” tanya Hercules.

    Hercules pun ingin agar Gatot Nurmantyo tidak ikut campur dalam masalah yang sedang dihadapinya.

    “Pak Sutiyoso aja diam aja, Pak Gatot kayak kebakaran jenggot. Jadi saya sedih saja, Pak Gatot (memperlakukan saya seperti) saya punya dosa ke Pak Gatot.”

    “Saya tidak sebut nama Pak Gatot lho, tolong Pak Gatot jangan mengganggu saya,” ujar Hercules.

    Hercules berharap Gatot Nurmantyo bisa mengoreksi pernyataannya, begitu juga ia yang mengoreksi perkataannya kepada Sutiyoso.

    “Jika memaafkan kita saling memaafkan,” ucap Hercules.

    Sebelumnya, Gatot Nurmantyo marah besar dengan Hercules, karena telah menghina Sutiyoso.

    Ia pun meluapkan kemarahannya kepada Hercules karena ingin membela Sutiyoso.

    Gatot Nurmantyo mengatakan ucapan Hercules yang menyebut Sutiyoso bau tanah, sangatlah tidak sopan.

    Menurutnya, Hercules telah menghina Sutiyoso serta Kopassus, terlebih Sutiyoso sempat menjabat sebagai Wadanjen Kopassus pada 1992.

    “Satu, kau (Hercules) menghina pensiunan Kopassus. Hei, maka kau juga menghina Presiden saya. Jenderal Prabowo itu, Komandan Jenderal Kopassus, Pangkostrad, presiden saya, kau bilang bau tanah lagi?”

    “Yang sopan bicara. Para purnawirawan itu, tidak ada satupun kata akan menghianati negara. Justru mendukung,” kata Gatot Nurmantyo baru-baru ini yang kemudian beredar di media sosial, Rabu (30/4/2025).

    Amarah Gatot Nurmantyo makin memuncak terhadap Hercules.

    Gatot mengecam aksi Hercules bersama GRIB selama ini yang dianggap lebih sebagai kelompok preman dibanding ormas.

    Ia bahkan mempertanyakan di mana otak Hercules atas semua perkataannya dan aksinya bersama kelompok GRIB.

    “Ingat kau dulu DPO, kau bisa ke Jakarta pakai apa. Sudah purnawirawan juga yang bawa kau ke sini.”

    “Kok ngomong seenaknya kayak begitu. Tidak sopan. Sudah Jadi Raja Kau?” tegas Gatot Nurmantyo sambil menunjuk ke arah kamera.

    Mantan KSAD itu juga menyinggung Hercules adalah seorang preman yang mengenakan pakaian ormas.

    “Kamu itu adalah preman yang memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan bahwa kau itu preman,” ujar Gatot Nurmantyo.

    Gatot memberikan contoh, salah satunya soal dukungan GRIB kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Di Jawa Barat kau mengatakan kalau ingin didukung oleh GRIB, pertama mencintai dulu GRIB, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu!” kata Gatot Nurmantyo.

    Menurut Gatot Nurmantyo, gubernur, bupati, wali kota harus mencintai rakyat terlebih dahulu karena mereka mendapat mandat dari rakyat dan yang memilih adalah rakyat.

    Gatot Nurmantyo memohon maaf karena nada ucapannya yang keras tersebut.

    “Tapi dengan preman, saya harus bicara terbuka seperti ini, dengan menggunakan bahasa preman,” jelas Gatot Nurmantyo.

    Gatot Nurmantyo pun meminta Hercules tidak boleh mengatakan Sutiyoso bau tanah.

    “Nggak boleh seperti itu. Semua TNI juga akan menjadi purnawirawan. Bahkan doanya prajurit, panjang umur sampai pensiun, menyelesaikan tugas,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Rakli Almughni)