Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Dedi Mulyadi Larang Wisuda Siswa di Jawa Barat, Begini Respons Mendikdasmen Abdul Mu’ti – Halaman all

    Dedi Mulyadi Larang Wisuda Siswa di Jawa Barat, Begini Respons Mendikdasmen Abdul Mu’ti – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melarang pelaksanaan wisuda untuk siswa sekolah karena dianggap tidak sesuai dan berlebihan. 

    Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menilai wisuda tetap diperbolehkan selama tidak memberatkan orang tua dan tidak dilakukan secara berlebihan.

    Kebijakan Larangan Wisuda Menuai Pro Kontra

    Larangan wisuda yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi memicu beragam reaksi dari masyarakat. 

    Sebagian mendukung langkah tersebut karena dinilai dapat mengurangi beban biaya orang tua, namun ada pula yang merasa wisuda merupakan momen penting bagi siswa dan keluarga.

    Sikap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa keputusan soal wisuda sebaiknya diserahkan kepada kebijakan masing-masing daerah. 

    Ia menegaskan, selama kegiatan wisuda tidak memberatkan biaya bagi orang tua dan dilaksanakan atas persetujuan bersama, maka tidak ada alasan untuk melarangnya.

    “Mungkin tanya Jawa Barat lah, tapi kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan itu juga atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh,” ujar Abdul Mu’ti usai menghadiri Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 di PPSDM Kemendikdasmen, Sawangan, Depok, Selasa (29/4/2025).

    DEDI MULYADI – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan wisuda hanya pantas dilakukan di jenjang perguruan tinggi.  (Tangkapan Layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

    Wisuda Sebagai Bentuk Syukur Orang Tua

    Abdul Mu’ti menilai wisuda bisa menjadi momentum sukacita dan rasa syukur orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. 

    Selain itu, ia menyebutkan, acara tersebut juga menjadi kesempatan bagi orang tua untuk berinteraksi langsung dengan sekolah.

    “Karena bisa jadi orang tua itu tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali. Mereka hanya datang saat acara wisuda. Karena itu, menurut saya, kembalikan saja ke masing-masing sekolah,” tambahnya.

    Imbauan Agar Wisuda Tidak Berlebihan

    Meskipun mengizinkan, Abdul Mu’ti mengingatkan agar wisuda tidak dilakukan secara berlebihan. 

    Ia mengimbau agar acara tersebut dilaksanakan secara sederhana tanpa adanya paksaan kepada orang tua untuk mengeluarkan biaya besar.

    “Yang penting jangan memberatkan, jangan dipaksakan, dan jangan berlebih-lebihan,” tegasnya.

    Abdul Mu’ti juga menyarankan agar dalam acara wisuda, tidak perlu diadakan penghargaan wisudawan terbaik, khususnya untuk tingkat pendidikan anak usia dini. 

    Menurutnya, semua anak di jenjang seperti TK pada dasarnya adalah anak-anak hebat yang tidak perlu dibandingkan.

    “Termasuk kadang-kadang di TK ada wisuda terbaik. Padahal semua anak TK itu baik dan hebat,” ucapnya.

    Dedi Mulyadi Tegaskan Wisuda Hanya di Perguruan Tinggi

    Sementara itu, Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, mengungkapkan alasan di balik pelarangan wisuda untuk siswa sekolah.

    Ia menilai, tradisi wisuda di tingkat TK, SMP, dan SMA tidak lazim di negara lain.

    “Di negara mana yang TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Hanya di Indonesia,” ujar Dedi.

    Dedi berpendapat bahwa wisuda seharusnya hanya digelar di jenjang perguruan tinggi sebagai tanda kelulusan akademik formal yang signifikan.

    Dengan perbedaan pandangan ini, publik kini menantikan bagaimana implementasi kebijakan ini di lapangan, terutama di tengah harapan agar kegiatan pendidikan tetap berfokus pada esensi belajar tanpa beban biaya yang berlebihan bagi keluarga.

  • 3 Warga Jabar Mendekam di Penjara, Bikin Konten Video Palsu Empat Gubernur

    3 Warga Jabar Mendekam di Penjara, Bikin Konten Video Palsu Empat Gubernur

    Liputan6.com, Jakarta – Tiga warga Jawa Barat (Jabar) inisial HMP (34), UP (24) dan AH (34) mendekam di rumah tahanan Mapolda Jatim. Mereka terlibat dalam pembuatan konten video palsu dengan Artificial intelligence (AI) yang mencatut empat gubernur sekaligus.

    Empat gubernur yang dicatut ialah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Para pelaku mengedit empat video yang seolah keempat kepala daerah itu menawarkan sepeda motor murah.

    “Ketiga pelaku kami tangkap setelah kami mendapat laporan adanya penipuan yang menggunakan video Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggunakan teknologi Artificial Intelligence, menjual motor murah,” ujar Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto, Senin (28/4/2025).

    Nanang menjelaskan selama menjalankan aksinya, para pelaku membagi peran yang berbeda. Pelaku HMP bertugas membuat video menggunakan terknologi AI. Selain itu, ia juga bertugas membuat rekening.

    “Selain itu, UP yang mengupload di Medsos serta pelaku AH bertugas menjadi admin Whatsapp (WA),” ungkap Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 itu.

    Ketiga pelaku, lanjut Nanang, memperoleh keuntungan hasil menipu menggunakan video hoaks Gubernur Jatim sebesar Rp 87 juta. “Keuntungan tersebut diperoleh para pelaku selama tiga bulan melancarkan aksi penipuan ini,” jelas eks Kapolda Kaltim itu.

    Dalam waktu tiga bulan sekitar 100 korban yang sudah menyetorkan uang ke pelaku. “Para korban tersebar diberbagai tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Maluku Utara,” beber Perwira tinggi (Pati) kelahiran Malang, Jawa Timur itu.

    Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat 1 dan Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

    “Ancaman hukuman yang dijatuhkan mencapai 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 12 miliar,” jelas Nanang.

    Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin mengapresiasi langkah cepat Polda Jatim mengungkap kasus ini.

    Pihaknya sendiri sudah memasifkan informasi di media sosial bahwa video yang beredar dengan mengatasnamakan Gubernur Khofifah tersebut ialah hoaks.

    “Terima kasih Pak Kapolda Jatim atas pengungkapan kasus ini. Kami terus bersinergi dengan kepolisian untuk menangkal maupun melawan hoaks di Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya.

     

    Rieke Diah Pitaloka Komisi VI DPR RI, Rempang Sudah Bukan PSN

  • Mendes Yandri Dorong Desa di Jabar Segera Bentuk Koperasi Desa Merah Putih – Halaman all

    Mendes Yandri Dorong Desa di Jabar Segera Bentuk Koperasi Desa Merah Putih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meluncurkan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Jawa Barat di Bale Asri Pusdai, Bandung, Jawa Barat pada Senin (28/4/2025).

    Mendes Yandri mengharapkan desa-desa di Jawa Barat segera menuntaskan pelaksanaan Musdesus ini untuk segera membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen percepatan pembangunan desa.

    Kementerian Desa PDT mendapat tugas dari Inpres Nomor 9 tahun 2025 untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh desa dan membantu pengadaan lahan untuk Kopdes Merah Putih minimal 20×20 meter persegi.

    “Lahan itu untuk unit usaha pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik Desa, apotek Desa, cold storage, pergudangan/lumbung pangan dan logistik desa,” kata Mendes Yandri.

    Pemerintah Desa Bersama BPD melaksanakan Musdesus untuk membahas, kelembagaan, modal, keanggotan, struktur organisasi dan kegiatan utama Kopdes Merah Putih.

    Peserta Musdesus yaitu Kades dan Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat dengan didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional, Pendamping Keluarga Harapan, Penyuluh Pertanian, OPD teknis dan pendamping lainnya.

    Sekali lagi, Mendes Yandri menegaskan jika keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak akan menggantikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebaliknya, koperasi tersebut akan memperkuat peran BUMDes dalam mendorong kemandirian dan pemerataan ekonomi desa.

    Mendes Yandri menjelaskan bahwa ke depan, hubungan antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes akan diatur secara kelembagaan. Koperasi bisa menjadi bagian dari unit usaha BUMDes, atau sebaliknya.

    Pemerintah saat ini tengah menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai dasar pengaturan hubungan antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih.

    Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sendiri merupakan kebijakan strategis nasional yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat terbentuknya 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia.

    Acara ini diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang juga dihadiri Menteri Saifullah Yusuf, Menter Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional Wihaji.

     

  • Reformasi Dana Hibah Pesantren, Dedi Mulyadi Diminta Terapkan Sistem Terbuka Berbasis Digital – Halaman all

    Reformasi Dana Hibah Pesantren, Dedi Mulyadi Diminta Terapkan Sistem Terbuka Berbasis Digital – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto, mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengevaluasi dan membenahi penyaluran dana hibah pesantren di APBD 2025. 

    Dia menilai gebrakan ini sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola bantuan publik agar lebih adil dan transparan.

    “Kami mengapresiasi gebrakan Gubernur Dedi Mulyadi dalam membenahi manajemen dana hibah pesantren. Ini langkah penting untuk memastikan bantuan publik tidak lagi jatuh pada lembaga-lembaga yang itu-itu saja maupun yang memiliki akses politik tertentu,” ujar Rasminto dalam keterangan tertulis, Senin (28/4/2025).

    Ia menilai kebijakan Gubernur Dedi soal adanya yayasan yang menerima hingga puluhan miliar rupiah, bahkan ada yang statusnya bodong sebagai bentuk evaluasi perbaikan yang wajar dalam tata kelola anggaran pemerintah. 

    “Apa yang diungkapkan Pak Gubernur soal penerima hibah mencapai puluhan miliar rupiah, serta temuan yayasan bodong, merupakan hal wajar dan merupakan realita pahit yang harus dibenahi. Koreksi terhadap ini sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tegasnya.

    Rasminto juga mendukung fokus Pemprov Jabar yang akan mengarahkan dana hibah ke madrasah-madrasah kecil yang selama ini kurang mendapat perhatian.

    “Memberikan prioritas kepada madrasah kecil dan lembaga pendidikan berbasis komunitas akan memperluas jangkauan kebermanfaatan hibah, serta memperkecil ketimpangan sosial yang selama ini terjadi,” ucapnya. 

    Ia menilai perlu ada verifikasi dan akreditasi ulang terhadap seluruh lembaga penerima hibah.

    Proses ini, kata dia, idealnya melibatkan Kementerian Agama, akademisi, serta lembaga independen untuk menjamin kredibilitas penerima.

    “Pemprov Jabar perlu membangun sistem digital yang terbuka. Selain itu, penyaluran hibah juga harus berbasis kebutuhan nyata dan kinerja pendidikan, bukan kedekatan politik,” kata Rasminto.

    Ia menekankan pentingnya kebijakan afirmatif untuk madrasah kecil, seperti melalui program pendampingan dan bantuan sarana prasarana, agar lembaga pendidikan kecil bisa berkembang setara dan mendukung akses pendidikan. 

    “Prinsipnya, dana hibah ini harus kembali kepada ruhnya, yakni mendukung pendidikan keagamaan yang bermutu, merata, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi politik atau ekonomi,” jelasnya.

    Akadmeisi Unisma ini menambahkan bahwa reformasi tata kelola hibah ini bukan hanya soal administrasi, melainkan bagian dari membangun keadilan sosial di bidang pendidikan.

    “Kita harus memastikan dana publik benar-benar menjadi instrumen pemerataan dan kemajuan bangsa. Kebijakan Gubernur Dedi bentuk momentum penting yang harus kita jaga dan kawal bersama,” tutup Rasminto.

  • Remaja debat dengan Dedi Mulyadi ternyata bintang iklan pinjol

    Remaja debat dengan Dedi Mulyadi ternyata bintang iklan pinjol

    GELORA.CO –  Fenomena dunia maya kembali dihebohkan dengan kemunculan seorang remaja bernama Aura Cinta.

    Namanya viral usai berani berdebat secara langsung dengan Gubernur Dedi Mulyadi, terutama terkait isu penggusuran rumah di bantaran kali serta pelarangan wisuda di sekolah-sekolah Jawa Barat.

    Dalam pertemuan yang sempat terekam dan tersebar luas, Aura menyampaikan protesnya terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil.

    “Tak semua anak berkesempatan untuk kuliah,” kata Aura saat menentang larangan wisuda, menegaskan pentingnya momen kelulusan bagi siswa dari kalangan sederhana.

    Namun, di balik keberaniannya, netizen pun mulai menguliti jejak digital Aura. Fakta-fakta menarik tentang sosok ini pun bermunculan, memunculkan kontroversi baru di tengah sorotan publik.

    Jejak Karier Aura di Dunia Hiburan

    Berdasarkan penelusuran warganet, Aura ternyata bukan sosok baru di dunia hiburan.

    Ia sering wara-wiri di televisi sebagai figuran dalam sinetron hingga bintang iklan. Dalam akun Instagram pribadinya, Aura membagikan berbagai cuplikan dirinya saat tampil di layar kaca.

    Bahkan, yang mengejutkan, Aura pernah muncul di acara pencarian jodoh di televisi.

    Yang menjadi perhatian, dalam program tersebut ia memperkenalkan diri sebagai Lady, seorang wanita dewasa berusia 22 tahun.

    Ini tentu menimbulkan tanda tanya, sebab saat debat dengan Kang Dedi, Aura mengaku baru saja lulus SMA, yang memperkirakan usianya 18 atau 19 tahun.

    “Aura membagikan beberapa cuplikan saat ia muncul di sinetron sebagai figuran,” ucap narator yang menguatkan temuan ini.

    Terlibat Iklan Pinjaman Online (Pinjol)

    Tak berhenti di situ, jejak digital Aura juga menunjukkan bahwa ia pernah membintangi iklan pinjaman online (pinjol).

    Fakta ini diungkap melalui tangkapan layar yang beredar luas di media sosial.

    “Aura ternyata juga pernah membintangi iklan pinjol,” ungkap narator dalam video yang kini ramai dibahas publik.

    Dalam konteks ini, banyak pihak yang mengkritik keterlibatan remaja di iklan pinjol, mengingat iklan semacam itu kerap dikaitkan dengan promosi gaya hidup konsumtif dan masalah finansial.

    Punya iPhone?

    Satu lagi hal yang tak luput dari sorotan adalah kepemilikan ponsel pintar mewah oleh Aura.

    Dalam dokumentasi acara debat, terlihat Aura membawa ponsel yang diduga iPhone saat hendak mengambil foto bersama Kang Dedi.

    “Dirinya terlihat membawa ponsel itu saat hendak mengambil foto Kang Dedy setelah acara debat selesai,” ucap narator video tersebut.

    Hal ini menjadi bahan kritik keras di tengah pernyataan Aura yang menggambarkan dirinya sebagai korban kebijakan penggusuran.

    Respon Kang Dedi: Kritik atas Gaya Hidup

    Dalam debatnya, Kang Dedi sendiri sempat menyinggung soal konsistensi antara kondisi ekonomi dan gaya hidup.

    Pernyataan ini sontak memicu perdebatan panas, baik di dunia maya maupun di ruang-ruang diskusi publik.***

  • KDM Kirim Siswa Nakal ke Barak TNI, Joko Anwar Ajak Nonton Pengepungan di Bukit Duri

    KDM Kirim Siswa Nakal ke Barak TNI, Joko Anwar Ajak Nonton Pengepungan di Bukit Duri

    PIKIRAN RAKYAT – KDM alias Dedi Mulyadi merencanakan mengirim siswa nakal untuk dididik oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia). Hal itu disampaikannya pada Jumat, 25 April 2025 untuk menyikapi banyak murid yang bermasalah.

    Diketahui lembaga militer adalah yang mengajarkan untuk patuh kepada pimpinan sebagaimana salah satu Sapta Marga. Dilansir dari laman Kodiklat (Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan) TNI AD, itu merupakan doktrin yang diajarkan kepada prajurit.

    “Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit,” katanya.

    Dedi Mulyadi akan kirim siswa nakal ke barak TNI

    Dedi Mulyadi atau KDM menyatakan alasan siap mengirimkan siswa bermasalah ke barak TNI adalah untuk membina siswa terindikasi nakal agar tidak berperilaku negatif. Ia mengaku akan memulai terlebih dahulu dari daerah yang siap dan dianggap rawan, bukan seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

    “TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” katanya.

    Program Dedi dijadwalkan digelar mulai 2 Mei 2025, sedangkan pihak tentara akan menyiapkan sekira 30 sampai 40 barak untuk lokasinya. Program itu diklaim dilakukan atas persetujuan antara sekolah dan orang tua siswa. Selain program ini, ada pula kurikulum wajib militer di tingkat SMA/SMK mulai ajaran baru mendatang.

    “Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah,” ucapnya.

    “Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi,” katanya melanjutkan.

    Film Pengepungan di Bukit Duri, direkomendasikan Joko Anwar untuk ditonton Dedi Mulyadi usai KDM akan mengirim siswa nakal ke barak TNI, ini penjelasannya. Instagram @jokoanwar

    Joko Anwar tanggapi Dedi Mulyadi dengan ajak nonton film barunya

    Sineas Joko Anwar justru tidak setuju dengan ide Dedi Mulyadi yang akan mengirimkan siswa bermasalah ke barak TNI. Ia menyebut hal itu tidak akan menyelesaikan masalah karena tidak akan membuat kita mengerti akar masalahnya.

    “Barak militer tidak dikondisikan untuk memberikan kebutuhan ini. Kalau sempat, nonton Pengepungan di Bukit Duri ya, Kang. Nuhun,” ucap pria 49 tahun ini.

    “Mengirim anak-anak yang ‘bermasalah’ ke barak militer atau institusi yang mengajarkan kedisiplinan dengan kepatuhan bukan solusi yang tepat. Karena ini tidak membuat kita lebih memahami akar masalah perilaku anak,” ujarnya.

    Kang @DediMulyadi71, mengirim anak-anak yang ‘bermasalah’ ke barak militer atau institusi yang mengajarkan kedisiplinan dengan kepatuhan bukan solusi yang tepat. Karena ini tidak membuat kita lebih memahami akar masalah perilaku anak. Mereka butuh pemahaman emosi, penyembuhan… pic.twitter.com/9fRK3DXx4r— Joko Anwar (@jokoanwar) April 28, 2025

    Menurut sutradara kondang ini, para siswa lebih membutuhkan pemahaman emosi dan penyembuhan trauma. Mereka lebih butuh bimbingan personal, bukan diharuskan untuk patuh sebagaimana pendidikan militer.

    Demikian tanggapan Joko Anwar yang tidak setuju ide Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke barak TNI. Alasannya adalah murid bermasalah lebih butuh penyembuhan trauma daripada diharuskan patuh ala militer.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 2 Bongkar-bongkaran Dana Hibah, Yayasan Eks Wagub Jabar Dapat Rp 45 M Bandung

    2 Bongkar-bongkaran Dana Hibah, Yayasan Eks Wagub Jabar Dapat Rp 45 M Bandung

    Bongkar-bongkaran Dana Hibah, Yayasan Eks Wagub Jabar Dapat Rp 45 M
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Kebijakan Pemerintah Provinsi
    Jawa Barat
    yang melakukan penilaian ulang terhadap penyaluran dana bantuan hibah ke pesantren menjadi sorotan masyarakat.
    Keputusan ini diambil oleh Gubernur Jabar,
    Dedi Mulyadi
    dengan pertimbangan agar distribusi bantuan tersebut dapat lebih merata dan tepat sasaran.
    Ia menilai, terjadi penyimpanan penyaluran dana bantuan tersebut, dan cenderung diberikan kepada yayasan yang memiliki akses ke partai politik maupun tokoh politik.
    Sedangkan yayasan pesantren yang relatif kecil tidak tersentuh bantuan tersebut.
    Dari data yang diperoleh dari Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar, dugaan tersebut memang terhubung dengan yayasan yang memiliki akses politik.
    Salah satunya ke yayasan mantan
    Wakil Gubernur Jabar
    ,
    Uu Ruzhanul Ulum
    yang menerima sekitar Rp 45 miliar bantuan dari
    dana hibah
    tersebut.
    Yayasan tersebut yakni Perguruan Al-Ruzhan milik Uu yang berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya.
    Kepala Biro Kesra Setda Jabar Andrie Kustria Wardana mengatakan, lembaga pendidikan tersebut telah menerima bantuan hibah dari tahun 2020-2024.
    “Terafiliasi, saudara-saudaranya (Uu Ruzhanul),” katanya saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Senin (28/4/2025).
    Di tahun 2020, SMKS Al-Ruzhan Tasikmalaya mendapat bantuan hibah dari Dinas Pendidikan Jabar sebesar Rp59.400.000 dan SMK Al-Ruz’han Manonjaya sebesar Rp600 juta
    Kemudian, pada tahun 2021 nilainya meningkat tajam menjadi Rp10 miliar dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Jabar yang diperuntukkan untuk Pembangunan Gedung STAI AlRuzhan sebesar Rp 9.999.980.104,30.
    Dana tersebut terbagi atas biaya kontruksi fisik Rp 9.325.280.104,30; biaya perencanaan Rp 178.700.000, biaya pengawasan Rp. 300.000.000, dan Biaya umum Rp 196.000.000.
    Lalu pada Tahun 2022 dan 2023 dana hibah dari Biro. kesra Setda Jabar mengalir ke STAI Al-Ruzhan sebesar Rp30 milyar dan Pondok Pesantren Al-Ruzhan sebesar Rp2,5 milyar.
    Andrie menyebutkan, dana Rp 30 miliar itu digunakan untuk Persiapan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat Gedung Perkuliahan sebesar Rp 5.439.999.000.
    Lalu Pekerjaan Struktur pembangunan Gedung Rektorat & Gedung Perkuliahan sebesar Rp 12.702.054.000, Pekerjaan Arsitektur pembangunan gedung rektorat & gedung perkuliahan Rp 8.978.546.000 dan Pekerjaan MEP (melanical elekteical plumbing sebesar Rp 2.879.401.000.
    Dia menambahkan, tahun 2024 SMK Al-Ruzhan mendapatkan dana hibah sebesar Rp2 milyar dari Dinas Pendidikan Jabar.
    “Tahun Anggaran 2024 dianggarkan di Dinas pendiidkan sebesar Rp 2 miliar,” pungkasnya.
    Sementara itu,
    Kompas.com
    mencoba mengkonfirmasi perihal bantuan tersebut ke Uu Ruzhanul Ulum melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp namun belum mendapatkan jawaban.
    Tak hanya itu, wartawan pun mencoba menelepon langsung via aplikasi tersebut namun tetap belum mendapatkan respons.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beda dengan Jabar dan Banten, Pemprov Jakarta Pilih Tidak Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan – Page 3

    Beda dengan Jabar dan Banten, Pemprov Jakarta Pilih Tidak Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan – Page 3

    Berbeda dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten justru memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Di Jawa Barat, program ini berlangsung mulai 20 Maret hingga 6 Juni 2025, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menghapus seluruh tunggakan denda dan pokok pajak kendaraan. Kepala P3D Wilayah Kabupaten Karawang Bapenda Provinsi Jabar, Hendrian Oetama, menjelaskan bahwa masyarakat cukup membayar pajak tahun berjalan. Program ini diumumkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui media sosial.

    Di Banten, program pemutihan pajak berlaku mulai 10 April hingga 30 Juni 2025. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi warga Banten yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk melunasi kewajiban mereka tanpa beban denda yang membengkak. Pemutihan pajak ini juga merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan kemudahan layanan publik.

    Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, program pemutihan pajak kendaraan bermotor diberikan sebagai hadiah Lebaran. Kepala Kantor P3DW Samsat Kabupaten Bekasi, Mochamad Fajar Ginanjar, menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Jawa Barat. “Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini adalah hadiah Lebaran untuk warga Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bekasi,” ujar Fajar.

    Tujuan utama program pemutihan pajak di Jawa Barat dan Banten adalah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan meringankan beban masyarakat. Dengan menghapus denda keterlambatan, diharapkan masyarakat lebih terdorong untuk taat pajak dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

  • Mensos Gus Ipul Tegaskan Kemiskinan Bukan Soal Angka tapi Tantangan Peradaban – Page 3

    Mensos Gus Ipul Tegaskan Kemiskinan Bukan Soal Angka tapi Tantangan Peradaban – Page 3

    DTSEN merupakan sistem pendataan sosial ekonomi pertama yang terintegrasi dan aktual dalam sejarah Indonesia, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dengan DTSEN, kita dapat melihat siapa yang betul-betul miskin, di mana mereka berada, apa kebutuhannya, dan bagaimana perubahan kesejahteraannya dari waktu ke waktu,” kata dia.

    Dalam kesempatan ini, Gus Ipul mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, kepala desa, kepala kelurahan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersinergi memperkuat pendidikan keluarga miskin melalui Sekolah Rakyat, mengoptimalkan penggunaan DTSEN, serta memastikan setiap rupiah anggaran sosial membawa perubahan nyata.

    “Percepatan pengentasan kemiskinan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dimulai dari desa, dari kampung, dari Sekolah Rakyat, dan dari data yang akurat,” kata dia.

    Sementara itu acara ini turut dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia Kepala BKKBN Wihaji; Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi serta ratusan kepala desa dan lurah se-Jawa Barat.

     

    (*)

  • Dedi Mulyadi Siapkan Pendidikan Militer bagi Siswa Bermasalah di Jabar, Apa Perlu? – Halaman all

    Dedi Mulyadi Siapkan Pendidikan Militer bagi Siswa Bermasalah di Jabar, Apa Perlu? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tengah menyiapkan program pendidikan militer bagi siswa-siswi SMA sederajat yang bermasalah atau terlibat geng motor. 

    Terutama, bagi siswa-siswi yang kenakalannya tidak terkendali.

    Mereka, kata Dedi Mulyadi, akan ditempa oleh TNI selama beberapa waktu.

    Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati/wali kota untuk merealisasikan program ini.

    Teknisnya, siswa-siswi yang terlibat tawuran atau kenakalan lainnya akan dipanggil orang tuanya dan diminta agar dimasukkan ke dalam program pendidikan militer.

    “Nanti ada anak yang tawuran di jalan kita akan bawa, nanti saya panggil orang tuanya mau gimana, masih sanggup mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer,” jelas Dedi Mulyadi, Senin (28/4/2025) melansir Tribun Jabar.

    Jika orang tuanya sudah tidak sanggup memberikan arahan, maka program pendidikan militer bisa dimanfaatkan.

    Untuk mendukung terselenggaranya program ini, Dedi Mulyadi menjelaskan sudah ada beberapa kabupaten kota yang menyiapkan program pendidikan militer. 

    “Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan, di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah menyiapkan barak-barak, sudah disiapkan.”

    “Nanti sekolah formalnya tetap, mereka berafiliasi pada SMA mana, tapi kelasnya khusus.”

    “Ada beberapa kabupaten yang sudah siap, nanti kita beritahu kabupaten mana siap,” ujar Dedi Mulyadi.

    Saat disinggung kabupaten kota mana saja yang sudah siap, Dedi Mulyadi tidak menjelaskan secara rinci. 

    Lantas, apakah pendidikan militer bagi siswa-siswi SMA dan SMK perlu dilakukan?

    Alasan Ada Pendidikan Militer

    Dedi Mulyadi menjelaskan alasan dirinya menyiapkan program pendidikan militer bagi siswa bermasalah ini.

    Hal ini dilakukan demi menjawab tantangan sekolah dalam menghadapi kenakalan-kenakalan remaja yang sulit diatasi.

    Nantinya anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik akan diminta ikut wajib militer.

    Melalui pendidikan militer ini, Dedi Mulyadi berharap siswa-siswi yang bermasalah dapat terselesaikan.

    “Jadi begini, kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor gak selesai-selesai, anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah, tidak selesai,” ujar Dedi Mulyadi.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi pernah menjelaskan tentang rencana memasukan program ini ke kurikulum di awal tahun ajaran baru.

    Setiap sekolah akan dilengkapi dengan pembina yang berasal dari anggota TNI dan Polri.

    “Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah,” ujar Dedi Mulyadi, Rabu (5/3/2025). 

    Kehadiran anggota TNI dan Polri di sekolah bertujuan membentuk karakter bela negara di kalangan siswa. 

    Siswa diharapkan tidak akan terlibat lagi dalam aktivitas tawuran, perkelahian antar pelajar, atau kenakalan remaja lainnya.

    Selain itu, kurikulum wajib militer ini bertujuan menggali potensi siswa di berbagai bidang, seperti di antaranya dalam bidang pertanian, peternakan dan lain sebagainya.

    Ia menambahkan bahwa wajib militer identik dengan kedisiplinan, sehingga siswa dapat lebih fokus belajar dan menghindari kegiatan yang menimbulkan kerugian.

    “Program ini dirancang untuk membentuk karakter siswa sekaligus menggali potensi mereka dalam berbagai bidang.”

    “Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi,” jelas Dedi Mulyadi.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Sebut Pendidikan Militer Khusus untuk Siswa Bermasalah atau Terlibat Geng Motor dan Jadwal Pendidikan Militer Siswa SMA Sederajat di Jabar, Dedi Mulyadi: TNI Jemput Langsung ke Rumah

    (Tribunnews.com/Galuh widya Wardani)(TribunJabar.id/Salma Dinda Regina/Nazmi Abduraman)