Tag: Dedi Mulyadi

6 Dedi Mulyadi Buka Baju Saat Rayakan Persib Juara Liga 1, Warganet: Gubernur Aing Dedi Mercury Bandung

Dedi Mulyadi Buka Baju Saat Rayakan Persib Juara Liga 1, Warganet: Gubernur Aing Dedi Mercury
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
, ikut memeriahkan perayaan
Persib Bandung
yang keluar sebagai juara
Liga 1
2024/2025 pada Senin (5/5/2025) malam.
Dalam video yang diterima Kompas.com, mantan Bupati Purwakarta itu meluapkan kebahagiaannya dengan naik ke atas mobil Lexus berwarna putih miliknya sambil mengibaskan bendera bertuliskan Persib.
Tak sampai di situ saja, aksi nyentrik yang dilakukan oleh ayahanda Ni Hyang itu.
Dedi bahkan membuka baju dan hanya mengenakan atasan kaus singlet, celana panjang, dan ikat kepala khas Sunda berwarna putih.
Video yang diunggah di akun Instagram resmi Dedi Mulyadi @dedimulyadi71 itu sontak dibanjiri oleh komentar para warganet dan
Bobotoh
alias suporter Persib Bandung.
Warganet menyukai aksi nyentrik Dedi Mulyadi, bahkan aksinya itu seolah mirip dengan vokalis band legendaris asal Inggris, Queen, Freddie Mercury, yang ikonik dengan kaus singlet putih.
“Keren gubernur aing kang Dedi Mercury,” tulis akun @ken_to.
“Dedi mercury,” tulis akun @firda*niah.
Tak hanya warganet, salah satu penggawa Persib Bandung, yakni Marc Klok, turut berkomentar dan bangga dengan aksi dari Dedi Mulyadi.
“Luar Biasa!” tulis @marcklok.
Dalam perayaan kemenangan Persib Bandung, Dedi mengimbau Bobotoh untuk tidak merayakan kemenangan ini secara berlebihan.
“Euforianya jangan berlebihan, jaga keamanan, jaga ketertiban, jangan sampai ada kecelakaan. Persib juara, Bobotohnya juga harus selamat,” katanya seusai menghadiri kegiatan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/5/2025) malam.
Dia pun sangat gembira atas keberhasilan tim sepak bola kebanggaan masyarakat Jabar tersebut atas gelar back to back juara Liga 1.
“Persib juara, Jawa Barat Istimewa,” katanya.
Diketahui, Persib Bandung memastikan gelar juara Liga 1 berturut-turut setelah pertandingan Persebaya Surabaya vs Persik Kediri di Stadion Brawijaya Kediri berakhir dengan hasil imbang 3-3.
Hasil tersebut meneguhkan posisi Persib Bandung berada di puncak papan klasemen Liga 1 2024/2025 dengan 64 poin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/05/2025 10:45
Natalius Pigai Sebut Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Pelajar ke Barak Militer Tak Melanggar HAM – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim sejumlah pelajar bermasalah ke barak militer. Menanggapi hal itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai kebijakan tersebut bukanlah hukuman, melainkan bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab. Jika demikian, kebijakan tersebut tidak menyalahi standard Hak Asasi Manusia.

“Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan Corporal Punishment (hukuman) tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standard Hak Asasi Manusia,” kata Pigai seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

Hukuman, kata Pigai, merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak. Bentuknya bisa beragam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak.

“Ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak,” wanti Pigai.

Namun Pigai percaya, tindakan dilakukan Gubernur Jawa Barat bukanlah demikian.

“Sepanjang pendidikan menyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai-nilai kedisiplinan. Maka hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM,” dia menandasi.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap rencana siswa dibina di barak militer bertujuan agar memperoleh pendidikan karakter yang akan bekerja sama dengan TNI dan Polri.

Adapun menurut Dedi, rencana ini tak akan dijalankan secara serentak, namun bertahap ke daerah yang dianggap rawan.

“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” kata Dedi.

Nantinya, menurut Politikus Gerindra itu, para siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI. Para siswa, kata Dedi Mulyadi, bakal menjalani pendidikan selama 6 bulan di barak militer. Dedi membeberkan kriteria siswa yang bermasalah dan perlu dibina di barak militer.

“Tukang tawuran, tukang mabok, tukang main mobile legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore. Ke orang tua melawan. Melakukan pengancaman. Di sekolah bikin ribut. Bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah, ke sekolah enggak sampai. Kan kita semua dulu pernah gitu ya,” beber Dedi.

06/05/2025 08:21
Ogah Ikuti Dedi Mulyadi, Pramono Disebut Belum Punya Kebijakan Baru untuk Siswa Nakal Jakarta

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta buka suara soal kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memasukan anak nakal ke barak militer.

Plt Kepala Disdik DKI Jakarta, Sarjoko, bilang, sampai saat ini belum ada rencana pihaknya menerapkan kebijakan serupa.

“Sementara ini belum ada (rencana masukan anak nakal ke barak),” ucapnya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (6/5/2025).

Sarjoko bilang, Disdik DKI Jakarta dalam setiap pengambilan keputusan selalu berkomunikasi dengan Gubernur Pramono Anung.

Sampai saat ini pun belum ada arahan dari Pramono terkait kebijakan untuk mengatasi kenakalan remaja ini.

“Itu menjadi bagian dari evaluasi kita bagaimana nanti kita menentukan arah kebijakan lebih lanjut. Tentu kami juga setiap kebijakan apapun nanti kami laporkan kepada pemimpin dulu,” ujarnya.

Kebijakan Dedi Mulyadi Enggak Laku Buat Pramono

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan banyak berkomentar soal gebrakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait barak militer untuk pelajar bermasalah.

Pramono pun menegaskan tak akan meniru cara Dedi Mulyadi dalam mengatasi masalah kenakalan remaja di ibu kota.

“Jakarta punya kebijakan tersendiri, terima kasih,” ucapnya singkat saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Meski demikian, Pramono tak menjelaskan lebih lanjut terkait program atau kebijakannya untuk mengantisipasi kenakalan remaja di Jakarta.

Sebagai informasi tambahan, Gubernur Jawa Barat akan memulai uji coba pendidikan untuk pelajar SMA, SMK, MA ini pada awal Mei 2025 ini.

Ada tiga kategori kenakalan remaja yang akan diprioritaskan mengikuti program ini, yaitu pelajar yang sulit dibina, pelajar yang terindikasi terlibat pergaulan bebas, serta pelajar yang terlibat tindakan kriminal.

Bahkan, pelajar yang kecanduan game mobile legend juga bisa dimasukan dalam barak militer ala Dedi Mulyadi ini.

“Tukang main mobile legend, yang kalau malam kemudian bangunnya sore,” ucapnya di Gedung DPR RI, Selasa (29/4/2025) kemarin.

Menurut rencana, Dedi Mulyadi bakal menggandeng pihak TNI-Polri untuk menjalankan program pendidikan karakter bagi pelajar bermasalah ini.

Peserta pendidikan militer ini nantinya akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara orangtua dengan pihak sekolah.

“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal,” kata eks Bupati Purwakarta ini.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

06/05/2025 06:43
Tanggapan Menteri HAM Soal Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak TNI

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak militer tidak menyalahi standar HAM.

Menurut Pigai, langkah Dedi untuk mengirimkan anak-anak sekolah itu untuk dididik ke barak militer bukan merupakan corporal punishment, atau kekerasan fisik. Pigai menyebut langkah Dedi itu adalah bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab.

“Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan Corporal Punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standar Hak Asasi Manusia,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Senin (5/5/2025).

Adapun Pigai menjelaskan bahwa corporal punishment merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau disiplin.

Bentuknya, lanjut Pigai, bisa meliputi tindakan memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak.

“Dan ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Terkait hal ini pun masih dalam perdebatan, tapi yang dilakukan oleh Pemda Jabar tentu bukan ini,” jelas Pigai.

Menurut Pigai, pendidikan yang diterapkan selama menyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai maka bakal sesuai dengan prinsip dan standar HAM.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membeberkan alasan mengapa dirinya mengirim siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025. Mulanya, dia menyoroti soal kenakalan akut yang dilakukan siswa.

Mulai dari waktu malamnya digunakan bermain game mobile legend, berkumpul alias nongkrong dengan grup motornya sampai malam, hingga ada kasus siswa SMP melakukan pembunuhan berencana ke kakeknya.

Di sisi lain, dia juga menyebut orang tua siswa yang menjadi korban pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol), korban bank emok (rentenir), hingga bank keliling.

Maka demikian, dia khawatir dalam jangka panjang anak-anak di Jawa Barat akan lemah dan tidak kompetitif, sehingga dia berencana mendidik siswa bermasalah di barak militer.

Apalagi, kata dia, saat ini banyak orang tua dan guru yang tak sanggup lagi menghadapi anak-anak yang jika dibiarkan bisa berujung kriminalisasi.

“Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka, salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI/Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

05/05/2025 21:12
Banyak Kritik, Kanwil Kemenham Dukung Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi

JABAREKSPRES.COM, BANDUNG – Kebijakan pendidikan militer ala Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menuai beragam kritik. Tapi di sisi lain juga ada pihak yang mendukung.

Salah satunya dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah. Ia menilai program tersebut masih belum ada indikasi pelanggaran HAM.

Hasbullah menjelaskan, kebijakan yang sudah berjalan itu memang masih banyak perdebatan. Karena memang belum ada kajian mendalam.

Potensi pelanggaran itu tergantung dari mana melihat. Misalnya masyarakat khawatir saat pendidikan berjalan lalu jika ada siswa yang berbuat salah maka pelajar akan mendapat pukulan. “Tapi apa yang dipublikasi oleh beliau (Dedi Mulyadi.red) saya lihat di Youtube-nya, itu tidak terjadi,” jelasnya.

Apalagi, lanjut Hasbullah, peserta yang menjalani pendidikan militer itu juga atas persetujuan orang tua. Artinya ada kesanggupan dan keihlasan dari orang tua sebagai wali dari anak tersebut. “Orang tuanya kan ikhlas juga,” tuturnya.

Hasbullah berpendapat, masalah kenakalan remaja itu memang sudah cukup akut. Peristiwa kekerasan, tawuran hingga aksi kriminal yang dilakukan anak – anak atau remaja adalah fenomena yang memprihatinkan. Namun di sisi lain, belum banyak solusi atau kebijakan jitu.

“Beliau (Dedi Mulyadi.red) karakternya lebih ke orang yang pragmatis ya. Jadi mungkin sudah jenuh dengan penyelesaian diskusi atau seminar. Jadi ambil kebijakan,” jelasnya.

Hasbullah malah berharap pihaknya bisa dilibatkan dalam berbagai program Pemprov. Karena tentu banyak juga program yang bersentuhan dengan HAM.

Sebelumnya, kritik terkait program itu juga mengalir dari berbagai pihak. Misalnya, Guru Besar UPI, Prof. Cecep Darmawan, menyarankan agar kebijakan ini dikaji lebih matang, karena TNI bukan solusi tunggal untuk semua persoalan.

Lalu Ketua Fraksi PPP Jabar, Zaini Shofari, juga menyarankan optimalisasi peran Guru BK serta opsi pendidikan berbasis pesantren. Termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), turut memberikan kritikan terhadap kebijakan orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang.(son)

05/05/2025 21:11
Curhatan Siswi Pecandu Miras ke Dedi Mulyadi di Barak Militer, Kerap Dimarahi Ibu Tapi Tak Mempan

TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menemui langsung pelajar yang mengikuti pendidikan militer di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Senin (5/5/2025).

Dedi Mulyadi lalu berbincang dengan salah satu pelajar berjenis kelamin perempuan.

Kepada Dedi Mulyadi, siswi berkerudung hitam itu mengaku mengikuti pendidikan militer karena kecanduan minuman keras (miras).

“Ini kenapa neng masalahnya?” ucap Dedi Mulyadi sambil menghampiri siswi yang sedang duduk berbaris di lapangan.

“Saya kena minum minuman keras,” jawab siswi tersebut.

Siswi itu lalu bercerita awal mulanya kecanduan minuman keras karena diajak oleh teman-temannya.

“Diajak sama siapa?” tanya Dedi Mulyadi.

“Sama teman-teman, minumya di luaran, minumnya Asoka,” jawab siswi tersebut.

Siswi SMA itu mengaku sudah tak terhitung berapa kali dirinya minum miras.

Dengan mengikuti pendidikan militer ala Dedi Mulyadi, bocah tersebut berharap bisa lepas dari kecanduan miras.

“Sudah berapa kali minum?” tanya Dedi Mulyadi.

“Sering, sekarang pengen lepas dari minuman keras,” kata siswi itu.

Siswi SMA tersebut kemudian bercerita mempunyai group WhastApp dengan jumlah 9 orang. Bersama mereka siswi itu kerap minum miras dan nongkrong hingga dini hari.

“Punya grup di WhatsApp, namanaya Warsat (warung sesat), isinya ada 9 orang, isinya beda-beda (bukan satu sekolah),” kata siswi tersebut.

“Pulang ke rumah jam 1 malam, bangun jam 10, jarang sekolah,” imbuhnya.

Orangtua siswi tersebut bukannya diam saja melihat kelakuan melenceng sang anak, mereka selalu berusaha menasihati dan memarahinya.

Akan tetapi siswi itu mengaku tak pernah mendengarkan ucapan orangtuanya.

“Ibu marah, tapi enggak didengerin, karena kecanduan,” kata siswi SMA tersebut.

Kepada Dedi Mulyadi, ia lalu mengaku awalnya mencoba miras karena merasa kesal dan lelah dengan sikap orangtuanya yang sering kali bertengkar.

“Apa yang dicari dengan minum itu?” tanya Dedi Mulyadi.

“Ketenangan,” jawab siswi SMA tersebut singkat.

“Ibu ada, bapak ada, tapi kadang orangtua suka berantem,” imbuhnya.

Siswi tersebut kemudian mengaku merasa betah dan nyaman mengikuti pendidikan militer.

Dedi Mulyadi lantas berpesan agar siswi SMA itu lebih berhati-hati dalam bergaul.

Ia berharap setelah selesai menjalani pendidikan militer, siswi tersebut mau mengikuti pelatihan keterampilan yang akan diadakan Pemprov Jawa Barat.

“Kamu cantik enggak boleh sembarangan,” ucap Dedi Mulyadi.

Ratusan Pelajar Tiba

Dedi Mulyadi mengirim ratusan pelajar tingkat SMA dan SMK ke barak militer di Dodik Bela Negara, Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Senin (5/5/2025).

Dedi mengatakan bahwa, pelajar yang dikirim ke barak militer tersebut memiliki sejumlah latar belakang masalah.

Mulai dari kecanduan minuman keras, rokok, game online hingga terlibat dalam geng motor.

“Secara umun ada yang kecanduan minuman, game online, paling banyak kecanduan game online ML (Mobile Legends), kecanduan merokok, ada yang terlibat geng motor,” kata Dedi di lokasi.

Dedi mengungkapkan, pengiriman pelajar nakal akan terus dilakukan secara berkala.

Apalagi, permintaan dari orang tua agar anak-anaknya dikirim ke barat militer terus meningkat.

“Nanti kita bikin gelombang, gelombang pertama misalnya 500, kedua 500, dan terus berkesinambungan dalam setahun tak berhenti.”

“Banyak sekarang yang berbondong-bondong nitip anaknya,” ungkapnya.

Dedi menegaskan bahwa, pelajar yang dikirim ke barak tidak akan ditempa dengan standar pendidikan militer.

Pelajar yang dititipkan di barak militer hanya ditempa soal kedisiplinan hingga pengelolaan mental dan karakter dalam menolak hal-hal negatif.

“Pertama kedisiplinan, membangun disiplin. Makan, mandi, solat tepat waktu. Itu dulu dikembalikan karena mereka rata-rata tidur jam 4 (dini hari) saya tadi tanya orang tua.”

“Kita kembalikan jam 8 atau 9, paling malam 10 (malam), sehingga siklus itu kembali.Secara umum mereka itu punya kesadaran bahwa ingin berubah, dan di rumah mereka tidak bisa lagi berubah,” pungkasnya.

Di lokasi yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, pihaknya menyiapkan kuota untuk 350 pelajar yang akan dikirim ke barak militer.

“Yang sudah itu ada 201 siswa dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, kami siapkan untuk gelombang pertama 350. Mereka sudah mendapatkan izin dari orang tua secara lisan dan tertulis,” kata Maman.(TribunJakarta.com/TribunJabar)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

05/05/2025 19:53
Pelajar di Jabar Dilarang Naik Motor ke Sekolah, Ini Alasannya

Jakarta –

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengumumkan kebijakan baru saat memperingati Hari Pendidikan Nasional di Lapangan Rindam III Siliwangi, Jumat (2/5). Dia mengharamkan pelajar setempat pergi ke sekolah naik sepeda motor.

Selain tak boleh naik sepeda motor, pelajar juga diharamkan membawa ponsel ke sekolah. Sebab, penggunaan perangkat tersebut kerap menimbulkan distraksi dalam kegiatan belajar.

Sementara untuk larangan membawa motor, kata Dedi, berkaitan erat dengan keselamatan dan kepatuhan terhadap hukum. Dia menegaskan, aturan terkait berlaku untuk semua jenjang sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Dia menganggap, mereka belum cukup umur untuk membawa kendaraan pribadi.

“Untuk anak SMA itu yang belum cukup umur tidak boleh bawa kendaraan bermotor,” ungkapnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berbincang dengan sejumlah siswa saat meninjau program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). Ratusan siswa SMA/SMK dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat yang memiliki perilaku khusus seperti terlibat tawuran, terafiliasi geng motor, kecanduan permainan daring (game online), mabuk dan perilaku tidak terpuji lainnya menjalani program pendidikan karakter dan kedisiplinan selama 14 hari. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/bar Foto: ANTARA FOTO/ABDAN SYAKURA

Dedi menjelaskan, larangan siswa membawa sepeda motor ke sekolah harus diberlakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Dalam aturan itu, dia mengungkap, setiap pengemudi diwajibkan memiliki dokumen seperti SIM dan STNK untuk berkendara di jalan raya. Itulah mengapa, Dedi ingin agar aturan tersebut ditegakkan khususnya untuk kalangan siswa sekolah.

“Kan itu undang-undang lalu lintas. Selama ini penegakannya tidak bisa berjalan karena ada keraguan tindakan di lapangan,” kata dia.

Sebelumnya, Senior Instructor Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI) Sony Susmana pernah menjelaskan, usia minimal untuk membawa motor pribadi adalah 17 tahun lebih. Sementara di bawah itu, pengendara harus berada di bawah pantauan orang tua.

“Kewaspadaan dalam mengemudikan motor pada kondisi lalu lintas yang mobile belum ada di pikiran anak-anak, sehingga risiko bahaya terabaikan oleh lebih tingginya faktor ego dan emosi,” ujar Sony kepada detikOto, belum lama ini.

Itulah mengapa, untuk membuat SIM, seseorang harus berusia 17 tahun. Bukan tanpa alasan, dalam lembar putusan MK soal masa berlaku SIM seumur hidup, usia minimal 17 tahun sebagai syarat pembuatan SIM sudah mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya psikologi.

Sementara itu, pelajar sekolah di Indonesia rata-rata baru berusia 17 tahun di kelas 3 SMA. Maka, apa yang disampaikan Dedi terdengar masuk akal.

(sfn/rgr)

05/05/2025 17:10
Respons Usul Dedi Mulyadi, Cak Imin: Vasektomi Tak Boleh Dipaksakan

Respons Usul Dedi Mulyadi, Cak Imin: Vasektomi Tak Boleh Dipaksakan
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan, keputusan seseorang melakukan
vasektomi
seharusnya dilandaskan kerelaan, bukan paksaan demi mendapatkan bantuan sosial (bansos).
Hal ini disampaikan
Cak Imin
, sapaan akrabnya, merespons usul Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
agar vasektomi dijadikan salah satu syarat untuk mendapatkan bansos.
“Ya, tidak ada satu pun yang boleh memaksakan vasektomi.
Vasektomi
bagian dari hak asasi manusia. Vasektomi itu kerelaan,” kata Cak Imin di Bogor, Senin (5/5/2025).
Cak Imin menegaskan, tidak ada aturan yang mengatur vasektomi sebagai syarat mendapatkan bansos.
Ia memastikan, program
bansos
harus menjangkau semua warga tak mampu tanpa syarat tambahan yang melanggar hak asasi.
“Karena itu tidak ada aturan satu pun yang mensyaratkan bansos itu tertentu sebagai vasektomi,” ujar ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Cak Imin pun menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto agar tidak boleh ada warga yang tertinggal untuk mendapatkan bansos.
“Presiden sudah memerintahkan, tidak boleh ada yang berhak menerima tidak mendapatkan bantuan,” ujar dia.
Kendati demikian, Cak Imin mengakui bahwa perlu ada kesadaran di tengah publik untuk merencanakan jumlah anak.
“Karena itu, mari kita lakukan penyadaran pentingnya keluarga berencana,” kata dia.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi, sebagai syarat utama.
Ia menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.
Dedi bilang, kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.
“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata Dedi, Selasa (29/4/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/05/2025 16:05
Sosok dr Mohammad Wahyu Ferdian, Bupati Cianjur Ingin Kirim Siswa Terindikasi LGBT ke Barak Militer – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Simak profil atau sosok dr. Mohammad Wahyu Ferdian, Bupati Cianjur yang punya gagasan untuk mengirim pelajar yang terindikasi LGBT hingga kecanduan game online ke barak militer.

Hal ini sesuai dengan program pembinaan siswa bermasalah di barak militer yang dicetuskan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Menurut Wahyu, siswa terindikasi LGBT hingga kecanduan game online akan diberi pendidikan bela negara.

Selain itu, para siswa yang masuk kategori tersebut juga akan didampingi psikolog dan petugas kesehatan.

“Kategorinya siswa yang memang bermasalah, apabila ada siswa terindikasi LGBT atau gemulai dan kecanduan game online pun akan dibina.” kata Wahyu kepada wartawan, Minggu (4/5/2025), dilansir TribunJabar.

“Nanti mereka akan mendapatkan pendidikan bela negara,” tambahnya.

Adapun teknis pembinaannya akan dikoordinasikan dengan dinas terkait.

“Mengenai teknisnya, nanti kita koordinasi dengan instansi atau dinas terkait,” lanjut Wahyu.

Gagasan memasukkan siswa terindikasi LGBT dan kecanduan game online pun membuat Wahyu jadi sorotan.

Lantas, siapa sosok dr. Mohammad Wahyu Ferdian?

Profil Mohammad Wahyu Ferdian

Nama: dr. Mohammad Wahyu Ferdian S.Ked, MM, SpOG, CH, CHt
Tempat, tanggal lahir: Subang, 27 November 1988
Nama istri: Najmah Nur Islami
Agama: Islam
Partai politik: Gerindra (2024-sekarang)

Mohammad Wahyu Ferdian akrab disapa dengan nama Wahyu, dan dikenal sebagai dokter spesialis kandungan, ahli hipnosis, sekaligus politikus Jawa Barat.

Ia resmi menjabat sebagai Bupati Cianjur periode 2025-2030, didampingi Wakil Bupati, Ramzi Geys Thebe, setelah dilantik pada 20 Februari 2025.

Wahyu sendiri merupakan menantu mantan Bupati Cianjur periode 2006-2016, Tjetjep Muchtar Soleh, sekaligus adik ipar mantan bupati Cianjur 2016-2021, Irvan Rivano Muchtar.

Dikutip dari TribunBengkulu.com, Wahyu merupakan lulusan dari SMA Negeri 1 Taragong Garut.

Lalu, ia menempuh studi S1 dan meraih gelar Sarjana Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani).

Kemudian, ia melanjutkan studi spesialis Obstetri dan Ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) pada 2014.

Selain itu, Wahyu juga meraih gelar S2 jurusan Manajemen Rumah Sakit

Wahyu memiliki gelar nonakademik CH dan CHT, yang menunjukkan keahliannya dalam hipnosi dan hipnoterapi.

Kariernya dimulai sebagai dokter umum di RSUD Sayang Cianjur pada 2012.

Selanjutnya, setelah pendidikan spesialisnya selesai, Wahyu bekerja sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi di RSUD Sayang dan RSUD Bhayangkara Cianjur.

Nama Wahyu lengkap dengan gelarnya adalah dr. Mohammad Wahyu Ferdian S.Ked, MM, SpOG, CH, CHt.

(Tribunnews.com/Rizki A.)

05/05/2025 14:49
Setoran Pajak Capai Rp 322 T di Akhir Maret, 14,7% dari Target APBN

Jakarta –

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak mencatat total penerimaan pajak pada Maret 2025 Rp 322,6 triliun. Angka setara dengan 14,7% dari target APBN Tahun 2025.

“Capaian ini merupakan hasil gotong royong #KawanPajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh #KawanPajak dalam mendukung pembangunan nasional melalui kepatuhan pajak,” tulis keterangan @ditjenpajakri, Senin (5/5/2025).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengungkapkan selama sebulan penuh pada Maret 2025 pendapatan negara berhasil dikumpulkan sebesar Rp 200 triliun. Hal itu membuat pendapatan negara di tiga bulan pertama 2025 mencapai Rp 516,1 triliun atau 17,2% dari target.

Pendapatan negara itu berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 322,6 triliun atau 14,7% dari target, dari kepabeanan dan cukai Rp 77,5 triliun atau 25,7% dari target, serta dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 115,9 triliun atau 22,6% dari target.

Dari sisi belanja, sampai 31 Maret 2025 mencapai Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Rinciannya belanja pemerintah pusat Rp 413,2 triliun dan transfer ke daerah Rp 207,1 triliun.

Dengan demikian posisi APBN sampai 31 Maret 2025 mengalami defisit Rp 104,2 triliun atau 0,43% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah.

Tonton juga “Kata Dedi Mulyadi soal Mobil Lexus Miliknya Nunggak Pajak” di sini:

(ada/rrd)

05/05/2025 13:26