Tag: Dedi Mulyadi

  • Bank BJB Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jabar Lewat Rebana CEO Club 2025

    Bank BJB Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jabar Lewat Rebana CEO Club 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – bank bjb kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui kolaborasi dengan Badan Pengelola Kawasan Rebana (BP Rebana), bank bjb menyelenggarakan Rebana CEO Club  yang digelar pada Senin, 27 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mempercepat transformasi ekonomi Jawa Barat. Turut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala Badan Pengelola (BP) Kawasan Rebana Helmy Yahya, Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin, Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Nunung Suhartini, Direktur Korporasi & UMKM bank bjb Mulyana beserta tamu undangan lainnya.

    Forum Rebana CEO Club mengusung tema “Rebana as Indonesia’s New Growth Corridor: Opportunities, Challenges, and Collective Action”, yang mencerminkan semangat kolaboratif dalam membangun kawasan industri Rebana sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Acara ini dihadiri para pemimpin industri, pengembang kawasan, perusahaan infrastruktur, penyedia tenaga kerja, hingga perwakilan perguruan tinggi dari tujuh kabupaten/kota di wilayah Rebana Metropolitan.

    Kehadiran bank bjb dalam forum ini bukan sekadar bentuk dukungan simbolik, melainkan wujud nyata kontribusi korporasi terhadap penguatan struktur ekonomi daerah. Sebagai bank pembangunan daerah terbesar di Jawa Barat, bank bjb memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan, mendukung investasi, serta memperluas layanan perbankan bagi pelaku usaha di kawasan industri.

    Kawasan Rebana yang mencakup tujuh wilayah meliputi Subang, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Sumedang, dan Kota Cirebon tengah disiapkan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Infrastruktur transportasi yang terintegrasi dengan pelabuhan, bandara, serta jalur tol trans-Jawa menjadikan wilayah ini sangat potensial bagi investasi skala nasional dan global.

    bank bjb melihat potensi besar kawasan Rebana dalam membuka peluang kerja baru, meningkatkan daya saing industri lokal, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif. Melalui dukungan terhadap BP Rebana, bank bjb memperkuat posisinya sebagai mitra keuangan utama dalam pembangunan kawasan strategis ini.

    Kolaborasi antara bank bjb dan BP Rebana menjadi bukti nyata pentingnya kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Sinergi ini tidak hanya memperkuat daya saing industri, tetapi juga mendukung agenda pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di Jawa Barat bagian utara.

    Forum Rebana CEO Club menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan para pengambil keputusan lintas sektor. Melalui forum ini, bank bjb secara konsisten terus menjadi jembatan kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah, dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berorientasi jangka panjang.

    Dalam forum tersebut, bank bjb menegaskan peran aktifnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku industri di kawasan Rebana. Dukungan ini diimplementasikan melalui berbagai produk perbankan, kemudahan layanan digital, hingga fasilitasi pembiayaan proyek-proyek strategis yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah.

    bank bjb juga mendorong penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan dan penyedia tenaga kerja, untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia di kawasan industri. Dengan demikian, transformasi ekonomi tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusia yang berdaya saing.

    Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan potensi industri terbesar di Indonesia. bank bjb terus mendukung kesinambungan tren ini melalui pembiayaan produktif dan berkelanjutan.

    Melalui dukungan terhadap program BP Rebana, bank bjb turut memperkuat peran daerah dalam mempercepat hilirisasi industri manufaktur. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Jawa Barat sebagai pusat pertumbuhan industri dan teknologi baru di Indonesia.

    Selain aspek ekonomi, bank bjb juga menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam setiap langkah kolaborasi. Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi bagian dari upaya bank bjb dalam memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.

    Forum ini juga menjadi ajang bagi bank bjb untuk memperkenalkan inisiatif-inisiatif keuangan hijau yang mendukung pembangunan industri berkelanjutan di kawasan Rebana. Dengan dukungan digitalisasi layanan, bank bjb terus memperluas jangkauan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil hingga menengah yang beroperasi di sekitar kawasan industri.

    bank bjb percaya bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi daerah bergantung pada kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, melalui forum Rebana CEO Club, bank bjb berupaya mendorong terciptanya ruang komunikasi yang terbuka antara dunia usaha, akademisi, dan pemerintah.

    Dalam jangka panjang, sinergi antara bank bjb dan BP Rebana diharapkan mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian Jawa Barat. Pertumbuhan sektor industri akan memicu peningkatan aktivitas ekonomi di sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan transportasi.

    Sebagai bank kebanggaan masyarakat Jawa Barat, bank bjb terus bertransformasi menjadi institusi keuangan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan industri. Dukungan terhadap program strategis seperti Rebana menjadi bentuk nyata peran bank bjb dalam mengakselerasi ekonomi Jawa Barat.

    Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, bank bjb akan terus berperan aktif dalam memperkuat daya saing industri, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, dan memperluas inklusi keuangan di Jawa Barat. Forum Rebana CEO Club menjadi simbol sinergi yang berkelanjutan menuju masa depan ekonomi Jawa Barat yang tangguh dan berdaya saing global.

  • YLKI Buka-bukaan soal Sanksi Polemik Sumber Mata Air Aqua

    YLKI Buka-bukaan soal Sanksi Polemik Sumber Mata Air Aqua

    Bisnis.com, JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan bagi para pelaku usaha untuk mengimplementasikan klaim-klaim yang diiklankan kepada masyarakat. Dalam polemik Aqua dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, YLKI menjelaskan peluang sanksi hukuman yang dapat disangkakan kepada produsen.

    Menurut Ketua YLKI Niti Emiliana, polemik yang terjadi belakangan ini disebabkan pelaku usaha yang tidak transparan dalam memberikan informasi dan klaim iklan yang tidak sesuai. Jika dugaan masalah sumber mata air Aqua terbukti bersalah, maka melanggar UU Perlindungan Konsumen.

    “Jika terbukti bersalah, maka bisa dikenakan Pasal 8f UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar,” kata Niti kepada Bisnis dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

    Dia menyampaikan dalam UU perlindungan konsumen, pelaku usaha dilarang menjual produk yang tidak sesuai dengan kondisi pada label dan iklan. Dengan demikian, dia menilai iklan yang disampaikan PT Tirta Investama itu diduga melanggar hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur.

    Bukan itu saja, dia mengimbau kepada pelaku usaha lainnya untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik dan menyertakan klaim yang sesuai. 

    Pasalnya, pelaku usaha diwajibkan bertanggung jawab terhadap informasi klaim yang dijanjikan. Dia menjelaskan hal ini termasuk dalam itikad baik dalam berbisnis. Niti juga berharap agar pemerintah melakukan audit untuk meninjau ulang dari aspek klaim yang dijanjikan.

    “YLKI mendorong adanya audit dan pemerintah untuk peninjauan ulang terkait perizinan usaha dan perolehan air tersebut dari sisi klaim dan dampak lingkungan,” jelasnya.

    Polemik Aqua vs Dedi Mulyadi 

    Sebelumnya, polemik ini bermula ketika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyinggung soal sumber air produk air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua.

    Dalam sebuah video yang beredar di media sosial menampilkan Dedi sedang berkunjung ke pabrik Aqua di Subang, Jawa Barat. Dia mempertanyakan sumber air Aqua yang ternyata berasal dari sumur dengan kedalaman lebih dari 100 meter.

    “Dalam pemikiran saya bahwa ini airnya adalah air mata air, kemudian dimanfaatkan, kan namanya air pegunungan,” ujarnya. 

    Manajemen Aqua menjelaskan bahwa air Aqua berasal dari 19 sumber air pegunungan yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap sumber air dipilih melalui proses seleksi ketat yang melibatkan 9 kriteria ilmiah, 5 tahapan evaluasi, minimal 1 tahun penelitian.

    Proses ini dilakukan oleh tim ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti geologi, hidrogeologi, geofisika, dan mikrobiologi. Aqua hanya menggunakan air dari akuifer dalam (kedalaman 60–140 meter), bukan dari air permukaan atau air tanah dangkal.

    Terkait sumber air dari aktivitas pengeboran, perusahaan menegaskan bahwa air yang digunakan berasal dari akuifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan. 

    “Air ini terlindungi secara alami dan telah melalui proses seleksi serta kajian ilmiah oleh para ahli dari UGM dan Unpad. Sebagian titik sumber juga bersifat self-flowing [mengalir alami],” ungkap manajemen Aqua dalam pernyataan tertulisnya.

  • Masih Bahas Anggaran di Medsosnya, Dedi Mulyadi Tuai Sorotan, Disebut Makin Ngaco

    Masih Bahas Anggaran di Medsosnya, Dedi Mulyadi Tuai Sorotan, Disebut Makin Ngaco

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Belum usai juga perdebatan antara Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

    Upaya Dedi yang tampaknya ingin terus mengupdate persoalan anggaran pada konten media sosialnya justru mendapatkan sorotan tajam dari netizen.

    Sorotan itu salah satunya datang dari netizen dengan akun @Dayak2018, yang menyemprot Dedi Mulyadi.

    Netizen ini menyinggung soal tragedi acara hajatan anak Dedi Mulyadi yang menelan korban.

    Setelah insiden ini, netizen tersebut menyebut Gubernur Jabar itu semakin ngaco.

    “Semenjak dia hajatan ada korban meninggal, KDM makin ngaco dan ngawur,” tulisnya dikutip Selasa (28/10/2025).

    “Apa dia sudah korslet ya,” tuturnya.

    Sebelumnya komentar ini muncul karena konten Dedi Mulyadi soal saldo kas daerah.

    Ia menyebut akan mengumumkan rekening kas umum daerah (RKUD) untuk diketahui oleh publik secara rutin lewat akun sosial media, yang disebutnya untuk mendorong keterbukaan informasi dan transparansi.

    “Betul (akan di-posting setiap hari),” kata Dedi.

    Langkah ini telah diawali pihaknya saat isu pengendapan kas daerah dalam bentuk deposito ramai di media. Dan pekan lalu, Dedi membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun.

    “Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” katanya. (Erfyansyah/fajar)

  • Depok Tambah CCTV di Lokasi Pembuangan Sampah Liar Usai Gubernur Jabar Tetapkan Siaga Darurat Bencana

    Depok Tambah CCTV di Lokasi Pembuangan Sampah Liar Usai Gubernur Jabar Tetapkan Siaga Darurat Bencana

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat atau Gubernur Jabar Dedi Mulyadi telah menetapkan status siaga darurat bencana untuk 27 kabupaten dan kota, salah satunya Kota Depok.

    Ada pun Keputusan Gubernur Jawa Barat tertuang pada surat Nomor 360/Kep.626-BPBD/2025 dan berlaku hingga 30 April 2026.

    Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Depok Supian Suri meminta dinas terkait untuk mengantisipasi potensi terjadinya bencana.

    Ada pun, kata dia, untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), untuk mengantisipasi luapan saluran air akibat penyumbatan sampah.

    “Saya meminta PUPR untuk buat jaring-jaring sehingga tidak ada sampah yang sulit dijangkau,” ujar Supian, Selasa (28/10/2025).

    Dia menjelaskan, Pemerintah Kota atau Pemkot Depok akan tetap menerapkan sanksi kepada pembuang sampah liar yang tertangkap.

    Tidak hanya itu, Supian telah meminta Wakil Wali Kota Depok untuk memasang CCTV di lokasi terjadinya pembuangan sampah liar maupun saluran air dan sungai.

    “Makanya Insya Allah, Pak Wakil tolong perbanyak CCTV di titik yang kita bisa monitor, siapa sih yang buang sampah liar,” terang Supian.

    Supian mengakui, sampah liar maupun sampah yang hanyut terbawa aliran air saluran, cukup berat untuk dilakukan pembersihan. Untuk itu, kata dia, diperlukan CCTV untuk memonitor sampah pada aliran sungai dan saluran, maupun pembuangan sampah liar.

    “Titik-titik Margonda kita akan siapkan (CCTV), (bangunan di atas kali) ini yang harus kita bongkar,” papar Supian.

    Menurut dia, Pemkot Depok akan bersikap persuasif kepada pemilik bangunan liar melakukan pembongkaran sendiri. Namun, kata Supian, apabila bangunan liar tidak dilakukan pembongkaran secara mandiri, Pemerintah Kota Depok akan mengambil sikap tegas.

    “Tapi kalau memang tetap nggak mau bongkar, ya kita langsung bongkar,” terang dia.

     

    Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek menyebabkan tumpukan sampah menggunung di Pintu Air Manggarai. Sampah berasal dari aliran Ciliwung di Boogor, Depok, dan sekitarnya.

  • KDM Setop Operasi 26 Tambang di Parung Panjang-Rumpin, Bahlil: Saya Belum Tahu

    KDM Setop Operasi 26 Tambang di Parung Panjang-Rumpin, Bahlil: Saya Belum Tahu

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belum mengetahui penghentian sementara 26 aktivitas tambang di Parung Panjang dan Rumpin oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) beberapa waktu lalu.

    “Saya belum tahu, belum baca (berita itu),” kata Bahlil usai menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Dikutip dari CNN Indonesia, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara aktivitas pertambangan di wilayah Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Dalam surat bernomor 7920/ES.09/PEREK yang ditandatangani Dedi, tertulis perintah untuk penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sejak tanggal 26 September 2025 hingga waktu yang tidak ditentukan. Surat itu dibenarkan Kepala Dinas Kominfo Jawa Barat, Adi Komar.

    Permintaan penghentian aktivitas pertambangan dilakukan lantaran masih terdapat permasalahan terkait aspek lingkungan dan keselamatan sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum, kemacetan, polusi, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan serta berpotensi terjadinya kecelakaan.

    Kemudian pelaksanaan tata kelola kegiatan tambang termasuk rantai pasok masih belum sesuai sebagaimana yang diamanatkan pada surat edaran sebelumnya dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

    “Diminta kepada saudara menghentikan sementara kegiatan usaha pertambangan sejak tanggal 26 September 2025 sampai dengan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas dan setelah menyampaikan laporan secara tertulis disertai bukti dukung kepada Gubernur Jawa Barat c.q Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat,” tulis surat yang dikeluarkan pada Kamis (25/9).

    26 Pemilik Izin Usaha Pertambangan:

    A. Kecamatan Rumpin

    1. PT. KARYA CITRA QUARINDO

    2. PT. MUSIKA PURBANTARA UTAMA

    3. PT. LOLA LAUTTIMUR

    4. PT. SOLUSI BANGUN BETON

    5. CV ANEKA SRI

    6. PT. LOTUS SG LESTARI

    B. Kecamatan Cigudeg

    1. PT WINDOE ANDESIT UTAMA

    2. PT GUNUNG MAS JAYA INDAH

    3. PT BATUJAYA MAKMUR

    4. PT MEGANTA BATU SAMPURNA

    5. KUD SERBA GUNA

    6. PT ALOMA WANGI

    7. PT BATUTAMA MANIKAM NUSA

    8. PT DIAN PURNAWIRASWASTA

    9. PT SINAR MANDIRI MITRASEJATI

    10. PT TARUNA TANGGUH MANDIRI

    11. PT ANDESIT PRATAMA

    12. PT BATU MULTINDO PERKASA

    13. PT SUDAMANIK

    14. PT GUNUNG PRIMA BOGOR

    15. PT WIJAYA KARYA BETON

    16. PT BATU SARANA PERSADA

    17. PT CENTRAL PASIFIC DEVELEOPMENT

    18. PT ANDESIT PRATAMA JAYA

    19. PT MEGA MAS CORPORINDO

    C. Kecamatan Parung Panjang:

    1. PT SOFA NUGRAHA.

    (ara/ara)

  • Anggota Komisi XIII DPR RI dorong penguatan pengawasan industri AMDK

    Anggota Komisi XIII DPR RI dorong penguatan pengawasan industri AMDK

    “Ketika perusahaan mengiklankan produknya berasal dari mata air pegunungan alami, tetapi faktanya dari sumur bor, itu bentuk iklan menyesatkan. Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya mereka konsumsi,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendorong penguatan regulasi dan pengawasan terhadap industri air minum dalam kemasan (AMDK).

    Hal ini menyusul temuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal produk air minum kemasan Aqua yang diduga tidak bersumber dari mata air pegunungan alami sebagaimana yang diklaim pada kemasan.

    “Ketika perusahaan mengiklankan produknya berasal dari mata air pegunungan alami, tetapi faktanya dari sumur bor, itu bentuk iklan menyesatkan. Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya mereka konsumsi,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Legislator dari komisi DPR RI yang membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM) itu menilai, praktik seperti ini tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga melanggar HAM dan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

    “Setiap warga negara berhak memperoleh informasi yang benar dan lingkungan hidup yang baik serta sehat. Ketika informasi dikaburkan atau dimanipulasi, maka hak konstitusional itu turut dilanggar,” ujarnya.

    Mafirion juga menyebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 9 dan Pasal 10 telah secara tegas melarang pelaku usaha membuat pernyataan menyesatkan mengenai asal, jenis, mutu, atau komposisi suatu produk.

    Menurutnya, ketegasan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut, masih perlu diperkuat.

    “Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika ada perusahaan yang memasarkan produk dengan klaim tidak sesuai fakta, maka pemerintah wajib menindak tegas,” ucapnya.

    Komisi XIII DPR RI, kata dia, akan mendorong pemerintah bersama lembaga pengawas, seperti Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kementerian Perindustrian, untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak transparan.

    “Kita perlu memperbarui sistem pengawasan dan sertifikasi label produk agar tidak ada lagi perusahaan yang memanfaatkan celah hukum untuk menyesatkan publik,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Mafirion juga menyoroti aspek etika bisnis dan tanggung jawab sosial korporasi atau corporate social responsibility (CSR) yang semestinya dijunjung tinggi oleh pelaku usaha.

    “Konsumen membayar lebih karena percaya produk itu berasal dari sumber alami yang murni. Jika ternyata tidak, maka ini bentuk eksploitasi terhadap kepercayaan publik. Dunia usaha harus berbisnis dengan nilai, bukan manipulasi,” ujarnya.

    Dirinya pun mengingatkan bahwa praktik bisnis yang tidak jujur dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap industri lokal, dan dalam jangka panjang, merusak iklim usaha yang sehat di Indonesia.

    “Integritas informasi adalah kunci kepercayaan publik. Negara tidak boleh diam terhadap praktik bisnis yang menyesatkan,” ujarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istri Bupati Purwakarta Om Zein Meninggal Dunia
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        28 Oktober 2025

    Istri Bupati Purwakarta Om Zein Meninggal Dunia Bandung 28 Oktober 2025

    Istri Bupati Purwakarta Om Zein Meninggal Dunia
    Editor
    KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Diny Yuliani, istri dari Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein.
    Ucapan duka itu disampaikan Dedi melalui video di akun Instagram pribadinya, Selasa (28/10/2025).
     
    Dalam unggahannya, Dedi menyampaikan pesan doa dan empati untuk keluarga yang ditinggalkan.
    “Saya menyampaikan kabar duka. Telah meninggal dunia Ibu Dini, istrinya Om Zein, Bupati Purwakarta, pada hari ini pukul 03.10 WIB. Kita sampaikan doa semoga almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah SWT,” ujar Dedi.
    Dedi juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan menghadapi cobaan ini.
    “Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan ketawakalan. Mari kita bersama-sama menyampaikan surat Al-Fatihah,” imbuhnya.
    Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga maupun Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengenai penyebab wafatnya almarhumah Dini Yuliani.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mirip Perusahaan Terbuka, Dedi Mulyadi Umumkan Posisi Kas Daerah Pemprov Jabar Setiap Hari

    Mirip Perusahaan Terbuka, Dedi Mulyadi Umumkan Posisi Kas Daerah Pemprov Jabar Setiap Hari

    Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mendorong keterbukaan informasi dan transparansi terkait posisi rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mulai Senin (27/10/2025) ini  akan mengumumkan rekening kas umum daerah [RKUD] untuk diketahui oleh publik secara rutin lewat akun sosial media . “Betul [akan diposting setiap hari],” katanya.

    Menurutnya, langkah ini sudah diawali pihaknya saat polemik tudingan mengendapkan kas daerah dalam bentuk deposito ramai di media. Demi keterbukaan, Dedi pekan lalu telah membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun. 

    “Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” katanya.

    Dedi Mulyadi mengatakan keterbukaan anggaran sudah ia lakukan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode. Budaya terbuka ini dipastikan kembali dijalankan saat ia memimpin Jawa Barat. “Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu,” katanya.

    Dedi petang ini mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar. Dilaporkan detil sampai rupiah terkecil,  dari sisi penerimaan tercatat setoran pajak rokok triwulan III sebesar Rp935,8 miliar lebih.

    Lalu sumber penerimaan didominasi oleh sektor PAD yang bersumber dari pajak maupun retribusi lainnya mencapai Rp22,8 miliar lebih. Kemudian dari sisi realisasi pengeluaran atau belanja tercatat sebesar Rp49,6 miliar lebih.

    Laporan tersebut juga merinci belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar  Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp 10,2 miliar, belanja hibah Rp4,080 miliar. Sementara belanja modal mencapai Rp20,3 miliar, belanja bantuan keuangan desa Rp11,050 miliar.

    Menurutnya hingga Desember 2025, kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan di daerahnya mencapai Rp7,5 triliun. Rencananya sisa dana lainnya akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan sumber lainnya. “

    Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat,” katanya.

    Dedi menyebut belanja publik di era pemerintahannya mengalami peningkatan signifikan, bahkan nilainya hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

  • Dedi Mulyadi Ungkap Isi Rekening Pemprov Jabar Terbaru, Segini Angkanya

    Dedi Mulyadi Ungkap Isi Rekening Pemprov Jabar Terbaru, Segini Angkanya

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan mengumumkan rekening kas umum daerah (RKUD) kepada publik melalui media sosial, Senin (27/10/2025). Hal itu dilakukan untuk mendorong keterbukaan infomasi dan transparansi terkait posisi RKUD Provinsi Jawa Barat.

    Dedi mengatakan, langkah tersebut mulai dilakukan berawal saat polemik adanya tudingan mengendapkan kas daerah dalam bentuk deposito ramai di media. Demi keterbukaan, Dedi pekan lalu membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp 2,4 triliun.

    “Betul Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” ucap Dedi, Senin (27/10/2025).

    Menurut Dedi, pihaknya mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat hari ini. Pelaporan akan dilakukan secara detail hingga dari sisi penerimaan tercatat setoran pajak rokok triwulan III sebesar Rp 935,8 miliar lebih.

    Lalu sumber penerimaan didominasi oleh sektor PAD yang bersumber dari pajak maupun retribusi lainnya mencapai Rp 22,8 miliar lebih. Kemudian dari sisi realisasi pengeluaran atau belanja tercatat sebesar Rp 49,6 miliar lebih.

    Laporan tersebut juga merinci belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp 10,2 miliar, serta belanja hibah Rp 4,080 miliar. Sementara belanja modal mencapai Rp 20,3 miliar dan belanja bantuan keuangan desa Rp 11,050 miliar.

    Menurut Dedi, hingga Desember 2025, kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan di daerahnya mencapai Rp 7,5 triliun. Rencananya sisa dana lainnya akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan sumber lainnya.

    “Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat,” kata dia.

    Dedi mengklaim belanja publik di era pemerintahannya saat ini telah mengalami peningkatan signifikan. Bahkan nilainya hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Dedi mengatakan, keterbukaan anggaran sudah dilakukannya saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode. Menurutnya, budaya terbuka ini dipastikan kembali dijalankan saat memimpin Jawa Barat.

    “Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu,” kata Dedi.

  • Cianjur Pastikan Anggaran Tersalur Optimal Saat Banyak Dana Mengendap

    Cianjur Pastikan Anggaran Tersalur Optimal Saat Banyak Dana Mengendap

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur memastikan telah menjalankan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mempercepat realisasi belanja daerah menjelang akhir tahun anggaran.

    Langkah tersebut dilakukan agar tidak ada dana pemerintah daerah yang mengendap atau tersimpan tanpa manfaat di kas daerah, sebagaimana tengah menjadi sorotan pemerintah pusat.

    Wakil Bupati Cianjur Ramzi mengatakan, pemerintah daerah sebisa mungkin mengoptimalkan belanja sesuai dengan arahan dari Mendagri dan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa dana publik harus dimanfaatkan secara optimal agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Bagi kami ini sudah menjadi hal yang rutin di akhir tahun. Alokasi dana yang sudah diberikan harus digunakan secara optimal,” ujar Ramzi saat ditemui seusai menghadiri acara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta, Senin (28/10/2025).

    Ia menambahkan, Pemkab Cianjur memastikan seluruh penggunaan dana daerah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Setiap rupiah yang digunakan untuk menjalankan program daerah juga sudah sesuai dengan yang dicanangkan.

    Ramzi menyebutkan bahwa penggunaan anggaran daerah Cianjur tahun ini telah difokuskan pada berbagai program. Mulai dari sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

    “Instruksi dari mendagri maupun pemerintah pusat sudah kami jalankan, terutama dalam mempercepat program pembangunan daerah,” pungkas pria yang lama dikenal sebagai artis tersebut.

    Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian memerintahkan seluruh kepala daerah mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk mendorong perputaran ekonomi lokal. Instruksi tersebut disampaikan setelah banyak daerah dinilai belum maksimal dalam merealisasikan anggarannya.

    Tito memaparkan, hingga 30 September 2025, pendapatan APBD nasional telah mencapai 70,27% atau Rp 949,97 triliun, meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar 67,82% atau Rp 918,98 triliun.

    Namun, realisasi belanja daerah justru menurun menjadi 56,07% atau Rp 770,13 triliun, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2024 sebesar 57,20% atau Rp 817,79 triliun.

    “Kita harus kerja keras mendorong belanja. Kita harapkan realisasinya bisa mencapai minimal 91%,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang meminta kepala daerah segera menyalurkan dana APBD agar perekonomian daerah tetap bergerak.

    Berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, tercatat masih ada simpanan pemerintah daerah di bank sebesar Rp 234 triliun sepanjang Januari-September 2025. Angka tersebut terdiri atas simpanan pemerintah kabupaten sebesar Rp 134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp 60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp 39,5 triliun.

    Beberapa daerah dengan simpanan terbesar antara lain DKI Jakarta Rp 14,68 triliun, Jawa Timur Rp 6,84 triliun, Kota Banjarbaru Rp 5,16 triliun, Kalimantan Utara Rp 4,70 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,17 triliun.

    Kritik dari Purbaya tersebut sempat mendapat beragam tanggapan dari sejumlah kepala daerah, seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Namun, Purbaya menegaskan data tersebut valid dan bisa dikonfirmasi langsung ke Bank Indonesia.