Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Pemutihan Pajak Kendaraan Diburu Warga, Petugas Samsat sampai Harus Nginap

    Pemutihan Pajak Kendaraan Diburu Warga, Petugas Samsat sampai Harus Nginap

    Jakarta –

    Warga Jawa Barat sangat antusias dengan program pemutihan pajak kendaraan. Antrean pun membludak hingga membuat petugas Samsat harus menginap.

    Program pemutihan pajak kendaraan yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat disambut antusias warganya. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, sejak program berjalan pada 20 Maret hingga 27 April, sudah ada 1.701.288 kendaraan terdaftar membayar pajak.

    Rinciannya, kendaraan roda dua mencapai 1.405.807 unit, sementara kendaraan roda empat sebanyak 295.481 unit. Plt Kepala Bapenda Jabar, Deni Zakaria, mengungkapkan bahwa sejak program ini diumumkan oleh Penjabat Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, antusiasme masyarakat untuk mengurus pajak kendaraannya meningkat tajam.

    “Sejak hari pertama diumumkan, kantor-kantor Samsat dipadati warga. Kami terus mengevaluasi setiap hari untuk memastikan pelayanan berjalan lancar dan nyaman,” ujar Deni dikutip laman Bapenda Jabar.

    Deni mengungkap lonjakan antrean bahkan terjadi sejak subuh. Sebagai respons, sejumlah kantor Samsat mempercepat waktu layanan sebelum jam operasional resmi dimulai.

    Tak hanya itu, sebagian pegawai di kantor P3DW (Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah) bahkan tetap siaga hingga malam untuk menyelesaikan evaluasi dan peningkatan layanan. Di beberapa daerah dengan tingkat kunjungan tinggi, petugas Samsat menjalankan piket khusus, bahkan ada yang menginap di kantor.

    Agar pelayanan lebih optimal, mobil Samsat keliling juga lebih diaktifkan. Nah buat kamu yang belum mengikuti program pemutihan ini, ada baiknya untuk segera membayar pajak kendaraan kamu. Sebab, program pemutihan berakhir pada 30 Juni 2025. Selama program pemutihan berlangsung, pemilik kendaraan dibebaskan dari denda dan tunggakan. Sementara yang harus dibayarkan hanya pajak tahun berjalan.

    “Kami berharap program ini bisa menjadi momentum meningkatkan kesadaran warga dalam membayar pajak tepat waktu,” tutur Deni.

    (dry/din)

  • Natalius Pigai Usul Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi Dijalankan Secara Masif

    Natalius Pigai Usul Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi Dijalankan Secara Masif

    Natalius Pigai Usul Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi Dijalankan Secara Masif
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
    Natalius Pigai
    akan mengusulkan
    pendidikan militer
    yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
    Menurutnya, pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dapat diterapkan secara masif di banyak tempat.
    “Ya, kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus,” ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
    Ia pun mendukung pendidikan militer untuk siswa bermasalah. Sebab kebijakan tersebut dinilainya dapat mendidik mental dan karakter siswa.
    “Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab,” ujar Pigai.
    Di samping itu, ia melihat bahwa pendidikan militer yang dicetuskan Dedi Mulyadi tidaklah melanggar HAM. Dalihnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendidik anak-anak bermasalah.
    “Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM,” ujar Pigai.
    Diketahui, program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi telah dimulai di dua daerah, yakni Purwakarta dan Bandung, pada Jumat (2/5/2025).
    Sebanyak 39 pelajar SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.
    Sementara itu, sebanyak 30 pelajar yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat, mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung.
    Dedi Mulyadi mengatakan, program pendidikan militer yang melibatkan TNI dan Polri ini dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Dedi Mulyadi: Bisa Disiasati

    MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Dedi Mulyadi: Bisa Disiasati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa sterilisasi pada pria atau vasektomi tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam.

    Haram vasektomi karena dianggap sebagai tindakan pemandulan yang permanen.

    “Vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012,” ujar Ketua MUI Jawa Barat KH Rahmat Syafei pada Kamis (1/5/2025) lalu.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat terkait haramnya penggunaan vasektomi.

    Dia mengatakan, jika vasektomi diharamkan maka bisa disiasati dengan penggunaan alat kontrasepsi sehingga tidak mengubah aturan syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).

    Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi usai meluncurkan program bebenah kampong bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Bandung, pada Jumat (3/5/2025).

    “Kemiskinan itu satu ya rumah, dua jaminan kesehatan, tiga jaminan pendidikan dan keempat jangan terlalu banyak anak. KBnya harus berhasil, kemudian alternatifnya banyak, apabila yang satu tidak diperbolehkan, laki-laki ber-KB banyak alternatifnya,” ujar Dedi Mulyadi.

    Sebagai tambahan informasi, Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan Bansos, dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin, 28 April 2025 lalu.

    Acara tersebut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup.

  • Dedi Mulyadi Gelar Lomba Video Perpisahan Sekolah, Total Hadiah Rp 165 Juta Megapolitan 6 Mei 2025

    Dedi Mulyadi Gelar Lomba Video Perpisahan Sekolah, Total Hadiah Rp 165 Juta Megapolitan 6 Mei 2025

    Dedi Mulyadi Gelar Lomba Video Perpisahan Sekolah, Total Hadiah Rp 165 Juta
    Penulis
    KOMPAS.com – 
    Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    menggelar lomba video
    perpisahan sekolah
    kreatif bagi siswa-siswi di Jawa Barat, dengan total hadiah mencapai Rp 165 juta.
    Lomba ini diumumkan langsung oleh Dedi melalui akun Instagram pribadinya, @
    dedimulyadi71
    .
    Lomba tersebut merupakan bentuk apresiasinya terhadap kreativitas para siswa yang tetap bisa menyelenggarakan momen perpisahan sekolah secara sederhana namun meriah, usai terdapat larangan kegiatan wisuda atau perpisahan di lingkungan pendidikan Jawa Barat.
    “Perpisahan yang murah, meriah, tapi megah, itulah kebanggaan saya saat ini. Saya sangat menikmati tayangan-tayangan videonya, menggugah, membuat air mata saya jatuh,” ujar Dedi dalam unggahan videonya.
    Dedi menyebut, bahwa larangan perayaan wisuda justru memicu kreativitas siswa dalam mengekspresikan momen perpisahan mereka.
    Dirinya pun merasa bangga atas inisiatif yang muncul secara kreatif dari para siswa Jawa Barat.
    “Ternyata anak-anak Jawa Barat kreatif dan memiliki prospek masa depan yang hebat. Untuk itu, teruslah berkiprah, teruslah berkarya,” kata Dedi.
    Lomba video perpisahan ini terbuka untuk siswa di seluruh Jawa Barat. Dedi menjelaskan, video dengan kriteria paling heboh, paling megah, dan paling murah akan berpeluang menjadi pemenang.
    Pemenang akan dipilih dari unggahan video mereka di media sosial, yang secara langsung akan dipantau oleh Dedi Mulyadi.
    Adapun rincian hadiah lomba tersebut, yakni juara 1 Rp 50 juta, juara 2 Rp 40 juta, juara 3 Rp 30 juta, juara 4 Rp 20 juta, juara 5 Rp 15 juta, dan juara 6 Rp 10 juta.
    Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat secara resmi melarang penyelenggaraan wisuda di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga pendidikan menengah.
    Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 43/PK.03.04/KESRA yang diterbitkan pada 2 Mei 2025.
    SE tersebut bertujuan membentuk karakter peserta didik dan menghindari beban finansial tambahan bagi orangtua.
    Selain wisuda, kegiatan study tour juga dilarang karena dinilai tidak memiliki nilai akademik dan berpotensi membebani ekonomi keluarga siswa.
    Dengan lomba ini, Gubernur Dedi berharap semangat siswa untuk merayakan kelulusan tidak pudar, melainkan tetap kreatif dan bermakna, tanpa harus mengeluarkan biaya besar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Abaikan Larangan Dedi Mulyadi, Pelajar di Kota Depok Nekat Berangkat ke Sekolah Pakai Sepeda Motor – Halaman all

    Abaikan Larangan Dedi Mulyadi, Pelajar di Kota Depok Nekat Berangkat ke Sekolah Pakai Sepeda Motor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Masih banyak pelajar di Kota Depok, Jawa Barat, yang berangkat sekolah mengendarai sepeda motor.

    Padahal, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah melarang pelajar mengendarai sepeda motor dan membawa handphone ke sekolah per 2 Mei 2025.

    Berdasarkan pantauan TribunnewsDepok.com pada Selasa (6/5/2025), di Jalan Raya Bogor-Jakarta, seorang pelajar perempuan terlihat mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm.

    Seorang pelajar pengguna sepeda motor, AH (15), mengaku menggunakan sepeda motor ke sekolah untuk mempercepat waktu.

    Meski belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), ia tetap nekat mengendarai sepeda motor ke sekolah.

    Kemudian, terkait larangan Dedi Mulyadi, ia menilai hanya diperuntukkan bagi siswa yang rumahnya dekat.

    “Alasan pakai motor karena membantu kita lebih cepat ke sekolah,” ungkap AH, Selasa.

    Bus Sekolah untuk Pelajar di Depok

    Dedi Mulyadi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 43/PK.03.04/KESRA yang secara khusus ditujukan ke seluruh satuan pendidikan dan siswa-siswi di wilayah Jawa Barat.

    “Peserta didik yang belum cukup umur dilarang menggunakan kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan penggunaan angkutan umum, atau berjalan kaki dengan jangkauan sesuai dengan kemampuan fisik peserta didik,” bunyi surat tersebut.

    Wali Kota Depok, Supian Suri, meminta agar para siswa yang sekolahnya terjangkau angkutan umum agar memanfaatkannya.

    “Yang belum, nanti seiring waktu kita akan coba fasilitasi angkut ke sekolah-sekolah yang hari ini belum terfasilitasi dengan angkutan umum,” katanya, Selasa, dilansir TribunnewsDepok.com.

    Supian Suri lantas mengakui, peraturan larangan pelajar mengendarai sepeda motor masih terkendala ketersediaan angkutan umum yang menjangkau sekolah-sekolah yang ada di Kota Depok.

    “Kita juga tahu bahwa enggak semua sekolah-sekolah kita itu terfasilitasi dengan kendaraan umum. Itu yang menjadi masalah kalau kita wajibkan seluruhnya enggak boleh naik motor,” jelasnya.

    Saat ini, Pemkot Depok hanya memiliki dua unit bus sekolah.

    Jumlah tersebut masih sangat terbatas untuk melayani semua pelajar.

    Sehingga, Pemkot Depok ingin memfasilitasi ketersediaan angkutan umum ke sekolah, sebelum peraturan tersebut benar-benar ditegakkan.

    “Sehingga tadi upaya kita mengajak anak-anak kita tidak menggunakan motor, ini benar-benar bisa kita fasilitasi dulu angkutannya,” imbuh Supian Suri.

    Kata Orang Tua Murid

    Seorang wali murid, Selassie, mengaku setuju dengan larangan pelajar mengendarai sepeda motor ke sekolah.

    Selassie mengatakan, larangan tersebut dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas bagi pelajar.

    Ia pun meminta agar Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan program larangan pelajar mengendarai sepeda motor demi keselamatan.

    “Bagus, biar meminimalisir kecelakaan,” ujarnya di Kota Depok, Selasa, dikutip dari TribunnewsDepok.com.

    GUBERNUR JABAR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). (Tribunnews.com/ Rizki Sandi Saputra)

    Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang pelajar mengendarai sepeda motor ke sekolah, sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    “Per hari ini anak SD dan SMP tidak boleh bawa sepeda motor dan HP,” ujarnya setelah memimpin upacara Hardiknas di Lapangan Rindam III Siliwangi, Jumat (2/5/2025).

    “Untuk anak SMA itu yang belum cukup umur tidak boleh bawa kendaraan bermotor.”

    “Kan itu Undang-undang lalu lintas, selama ini penegakannya tidak bisa berjalan karena ada keraguan tindakan di lapangan,” jelasnya.

    Dedi Mulyadi menilai, anak-anak yang belum cukup umur tidak diberikan kebebasan mengendarai kendaraan bermotor karena berbahaya dan melanggar aturan.

    Sedangkan, larangan membawa handphone tersebut agar para pelajar fokus saat mengikuti kegiatan belajar mengajar.

    “Kami sedang mengkaji aturan dan akan segera menerapkan larangan membawa handphone ke ruang kelas, khususnya di tingkat SD dan SMP,” imbuhnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribundepok.com dengan judul Tak Pakai Helm, Ngerinya Pelajar Depok Kendari Motor ke Sekolah Meski sudah Dilarang Dedi Mulyadi

    (Tribunnews.com/Nuryanti) (TribunnewsDepok.com/M. Rifqi Ibnumasy)

    Berita lain terkait Dedi Mulyadi

  • Kebutuhan Capai 2.500 Ton per Hari, Jakarta Gandeng Jatim dan Jateng untuk Penuhi Kebutuhan Beras

    Kebutuhan Capai 2.500 Ton per Hari, Jakarta Gandeng Jatim dan Jateng untuk Penuhi Kebutuhan Beras

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, KARAWANG – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bakal menggandeng daerah-daerah produsen beras, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan warga ibu kota yang mencapai 2.500 ton per hari.

    Pasalnya, Jakarta tak bisa memenuhi kebutuhan itu lantaran lahan pertanian yang ada saat ini kurang lebih hanya seluas 400 hektare.

    Hal ini disampaikan Pramono usai panen beras di Kutawargi, Karawang, Jawa Barat.

    “Jadi Jakarta tentunya akan mengambil dari seluruh Indonesia, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya,” ucapnya di lokasi, Selasa (6/5/2025).

    Salah satu daerah yang disasar ialah Kediri, Jawa Timur. 

    Kediri dipilih bukan karena kedekatan personel, namun daerah tersebut memang dikenal sebagai salah satu daerah lumbung padi di Jawa Timur.

    “Bukan karena apa-apa, sebenarnya Kediri itu termasuk penghasil padi yang paling utama di Jawa Timur,” ujarnya.

    lihat foto
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi santai menanggapi polemik siswa nakal yang dikirim ke barak militer. Dalam Instagram pribadinya, ia sampai menyinggung soal kepemimpinannya kala menjadi Bupati Purwakarta. Tudingan hingga kebencian, baginya adalah hal yang biasa dan sudah menjadi santapan hariannya sebagai seorang pemimpin.

    Orang nomor satu di Jakarta bilang, prinsip kerja sama dilakukan secara merata dan terbuka untuk semua daerah.

    Nantinya, kerja sama dalam bentuk program Contract Farming ini akan dilakukan setiap tahunnya.

    “Kalau memang kontraknya per setiap tahun dan bagus, maka tadi sampaikan untuk ditingkatkan di tahun berikutnya,” tuturnya.

    Sebagai informasi tambahan, Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2025 ini menargetkan kerja sama Contract Farming di lahan seluas 8.000 hektare yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    Kerja sama ini diperlukan lantaran kebutuhan beras tidak seimbang dengan luas lahan sawah yang ada di Jakarta.

    Adapun kebutuhan beras Jakarta mencapai 2.500 ton per hari atau secata tahunan mencapai 941.792 ton.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Ustaz Hilmi Firdausi: Vasektomi Haram tapi Wajib Demi Bantuan Uang dan Beras

    Ustaz Hilmi Firdausi: Vasektomi Haram tapi Wajib Demi Bantuan Uang dan Beras

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ustaz Hilmi Firdausi, Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Qur’an Assa’adah sekaligus pendiri Sekolah Islam Terpadu Daarul Fikri, menyoroti kebijakan vasektomi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    “Di negeri yang katanya negara besar ini,
    Ada wacana syarat bansos yang bikin pusing di sebuah propinsi” kata Hilmi Firdausi dilansir X @Hilmi28 Selasa, (6/5/2025).

    Ia juga mengutip kalimat yang serupa yang sedang menjadi pembahasan di berbagai lapisan masyarakat.

    “Bapak mau bantuan Silakan ke klinik, Tapi maaf ya, alat vital harus dibuat sedikit (unik),” tulisnya.

    Lebih lanjut, ustaz Hilmi menjelaskan dari sudut pandang berdasarkan respons yang diterima masyarakat.

    “Vasektomi dibilang haram di mimbar,
    Tapi katanya akan jadi syarat resmi menerima bansos di Jabar. Ustadz pun bingung, jamaah terpingkal, ‘Katanya dosa, tapi kok malah jadi modal?’,” ungkapnya.

    “Lalu muncullah ceramah bikin heboh,
    Dari ustadz ‘sensasional’ dengan gaya penuh show, kampanye itu lebih ngeri dari khamr, apalagi kalau kajian kudu bayar masuknya, itu lebih bahaya,” lanjutnya.

    Ustaz Hilmi juga memberikan ilustrasi berdasarkan pernyataan-pernyataan jamaah yang tiba-tiba saja muncul.

    “Jamaah geleng-geleng, nyengir penuh tanya, jadi mending mabuk, dari pada ngaji harus bayar,” ujarnya.

    Sebagai penjelasan, ustadz Hilmi menyebut bahwa semuanya telah jelas dan terkadang ada kebijakan membingungkan, namun melewati sesuatu yang telah jelas landasan fatwa dan dalilnya.

    “Padahal Allah jelas haramkan khamr, kalau haram kampanye & kajian berbayar itu fatwa dia sendiri, entah apa dalilnya,” jelasnya.

  • Kebutuhan Capai 2.500 Ton per Hari, Jakarta Gandeng Jatim dan Jateng untuk Penuhi Kebutuhan Beras

    Gandeng Karawang, Pemprov DKI Siap Gelontorkan Rp10 Miliar untuk Amankan Stok Beras

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, KARAWANG – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung panen padi di daerah Kutawargi, Karawang, Jawa Barat.

    Ia jauh-jauh datang ke Karawang dalam rangka memperkuat pasokan beras melalui program Contract Farming 2025.

    Kerja sama ditandai dengan panen padi bersama Gubernur Pramono dan juga Bupati Karawang Aep Syaepuloh.

    Mengenakan caping dan sepatu boot, keduanya tampak memanen padi yang sudah menguning di sawah.

    Pramono bilang, kerja sama ini penting guna menjamin pasokan beras untuk warga Jakarta yang jumlahnya mencapai 2.500 ton per hari.

    Sedangkan Jakarta hanya memiliki luas lahan pertanian kurang lebih 400 hektare.

    “Untuk itu Pemprov Jakarta harus melakukan kerja sama yang produktif yang saling menguntungkan dengan pemerintah-pemerintah daerah penghasil padi, salah satunya adalah Karawang,” ucapnya, Selasa (6/5/2025).

    Adapun saat ini lahan pertanian di Karawang mencapai 87.000 hektare dan 600 hektare diantaranya telah dikerjasanakan dengan Pemprov DKI Jakarta melalui PT Food Station Tjipinang Jaya.

    lihat foto
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi santai menanggapi polemik siswa nakal yang dikirim ke barak militer. Dalam Instagram pribadinya, ia sampai menyinggung soal kepemimpinannya kala menjadi Bupati Purwakarta. Tudingan hingga kebencian, baginya adalah hal yang biasa dan sudah menjadi santapan hariannya sebagai seorang pemimpin.

    “Saya meminta kalau memang bisa ini ditingkatkan lagi. Karena Karawang dekat, biaya transportasi juga lebih murah,” ujarnya.

    Lewat kerja sama ini, Pemprov DKI Jakarta bakal membeli padi dari Karawang dengan harga Rp7.000 per kilogram.

    Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp6.500.

    Adapun Pemprov DKI Jakarta menargetkan Karawang bisa menghasilkan beras hingga 1.564 ton di tahun 2025 ini.

    Mengacu pada angka-angka tersebut maka Pemprov DKI Jakarta siap menggelontorkan dan hingga Rp10,822 miliar untuk membeli beras dari Karawang.

    Bupati Karawang Aep Syaepuloh pun menyambut baik kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.

    Ia pun menyatakan kesiapannya bila Pemprov DKI Jakarta ingin memperluas cakupan kerja sama di kemudian hari.

    “Kami punya target 1,4 juta ton gabah kering pada 2025. Kalau Gubernur DKI minta lebih kami siap,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Sebelum Diingatkan Sutiyoso Minta Maaf ke Gatot Nurmantyo, Hercules Sempat Melunak, Ajak Bermaafan

    Sebelum Diingatkan Sutiyoso Minta Maaf ke Gatot Nurmantyo, Hercules Sempat Melunak, Ajak Bermaafan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Letjen TNI Purn, Sutiyoso mengingatkan Hercules Rozario Marshal untuk meminta maaf kepada Panglima TNI, Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo.

    Hal ini diucapkan kepada Hercules, sebagai bentuk jawaban dari permohonan maaf Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya kepada Sutiyoso.

    Pasalnya, Hercules sempat menghina eks Gubernur DKI Jakarta itu ‘bau tanah’. Kemudian berujung permintaan maaf ke Sutiyoso dan keluarganya.

    Kendati begitu, sikap Hercules justru berbeda ketika membicarakan Gatot Nurmantyo yang ikut cawe-cawe dalam persoalan ini.

    Gatot Nurmantyo yang kadung geram sempat mengkritik ucapan Hercules usai menghina Sutiyoso. Gatot menyebut Hercules kurang ajar dan tidak tahu diri.

    Hercules pun balik menantang Gtot Nurmantyo dengan mengatakan tidak takut.

    Oleh sebab itu, dalam jawabannya untuk Hercules, Sutiyoso meminta eks preman Tanah Abang itu untuk meminta maaf juga kepada Gatot Nurmantyo.

    “Saya menghormati lah ya, kesadaran dia untuk minta maaf. Saya ini orang tua, saya mengabdi negara lama. Lama di pemerintahan sipil, di pemerintahan TNI dan kalau minta maaf sama saya, saya terima,” kata Sutiyoso seperti dikutip dari YouTube Seleb Oncam yang tayang pada Senin (5/5/2025). 

    “Tapi juga selayaknya dia minta maaf kepada Jenderal Purnawirawan Gatot,” lanjutnya.

    lihat foto
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi santai menanggapi polemik siswa nakal yang dikirim ke barak militer. Dalam Instagram pribadinya, ia sampai menyinggung soal kepemimpinannya kala menjadi Bupati Purwakarta. Tudingan hingga kebencian, baginya adalah hal yang biasa dan sudah menjadi santapan hariannya sebagai seorang pemimpin.

    Ajakan Damai Hercules

    Jika merunut kembali ke ucapan Hercules saat berada di kediamannya, Jakarta Barat, Kamis (1/5/2025) lalu, ada ajakan damai yang terselip.

    Hercules sempat melunak dan mengajak Gatot Nurmantyo untuk bermaafan. Sekalipun di awal pembicaraannya soal Gatot Nurmantyo cukup keras.

    “Tapi Gatot, saudara Gatot Nurmantyo, saya tidak takut sama Anda, saya tidak menghargai Anda.”

    “Kenapa Anda (menilai) saya kok bengis banget gitu lho, bengis banget gitu lho, aku salah apa?”

    “Aku gak punya salah dengan pak Gatot lho. Pak Gatot sampai bicara premanisme, kurang ajar, aku salah apa Pak Gatot yang aku hormati, yang aku muliakan, mantan Panglima TNI,” kata Hercules.

    Bahkan Hercules berani menyebut Gatot Nurmantyo kebanyakan ‘action’ karena dinilai tidak laku.

    “Saya bilang kamu yang preman karena kamu itu kamu bikin action sana action sini karena enggak laku. Kenapa kamu bilang saya preman, kalau preman ada ada jalurnya untuk mengatasi adalah bapak-bapak kepolisian,” bebernya.

    Setelah itu, Hercules mengakhiri kalimatnya dengan mengajak Gatot Nurmantyo untuk instropeksi.

    “Kita tidak usah membawa itu, minimal, teman-teman, negara ini negara hukum. Pak Gatot memperbaiki koreksi statement-statement itu dan saya juga menahan diri memperbaiki koreksi apa statement-statement saya yang salah,” jelasnya.

    “Kalau bisa memang kita saling memaafkan mari kita saling memaafkan. Negara ini negara hukum,” pungkasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 2 Gubernur Sebut Dedi Mulyadi Kepala Daerah Teladan: Ikuti Program hingga Langsung Kerja Sama

    2 Gubernur Sebut Dedi Mulyadi Kepala Daerah Teladan: Ikuti Program hingga Langsung Kerja Sama

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sosok Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak hanya mencuri perhatian warganya, tapi juga kepala daerah lain.

    Gebrakannya yang prorakyat dan dinilai solutif menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengambil kebijakan.

    Bahkan, ada dua kepala daerah yang terang-terangan menyebut Dedi Mulyadi sebagai teladan.

    Mereka adalah Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan dan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

    Gubernur Bengkulu

    Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, terang-terangan menyatakan kagum dengan Dedi Mulyadi.

    Helmi yang kerap dijuluki ‘Gubernur TikTok’ mirip seperti Dedi Mulyadi yang kini mendapat sebutan ‘Gubernur Konten’.

    Politikus PAN itu memang kerap membagikan aktivitas dan programnya sebagai orang nomor satu di Bengkulu di TikTok (@helmi_hasan).

    Helmi memiliki 230 ribu pengikut di TIkTok.

    Ia mengaku akan mengikuti sejumlah kebijakan Dedi, terutama di bidang pendidikan dan keselamatan pelajar.

    “Insya Allah, satu hal yang baik. Kita tidak akan hanya menduplikasi, tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi daerah kita. Kita tahu bahwa Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi, adalah gubernur yang inovatif dengan banyak gagasan positif,” kata Helmi kepada wartawan, Kamis (1/5/2025), dikutip dari Kompas.com. 

    Salah satu kebijakan yang siap diadopsi Helmi adalah larangan siswa membawa sepeda motor ke sekolah.

    Ia menilai, langkah itu tidak hanya efektif mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, tapi juga membawa banyak dampak positif bagi perkembangan anak-anak.

    Pada unggahan TIkToknya tiga hari lalu, Helmi menjawab pernyataan yang menyebut dirinya disama-samakan dengan Dedi Mulyadi.

    Dengan rendah hati, Helmi menjawab dirinya masih jauh dari sosok Dedi Mulyadi, bak bumi dan langit.

    “Itu bagaikan bumi dan langit. Kang Dedi itu langitnya, Helmi Hasan itu di bawah bumi.”

    “Jauh, tidak sama, tidak seimbang. Kebaikan Kang Dedi, inovasi-inovasi Kang Dedi, kecerdasan Kang Dedi, jauh melampaui Helmi Hasan”

    “Helmi Hasan harus banyak belajar tentunya, dan kita tidak usah anti terhadap kebaikan orang. Kalau ada orang punya kebaikan banyak. Justru kebaikan itu harusnya menjadi amal kita juga.”

    Ketika ada kebaikan amalkan, ketika ada keburukan tinggalkan,” kata Helmi.

    Gubernur Kaltim

    Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, juga menyatakan kekagumannya dengan Dedi Mulyadi.

    Sebagai informasi, pada rapat di DPR Selasa (29/4/2025), Rudy memberi julukan Dedi Mulyadi sebagia ‘Gubernur Konten’.

    Terkini, Rudy menyambangi langsung Dedi Mulyadi di kediamannya, di Jawa Barat, Senin (5/5/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Rudy dan Dedi membahas potensi kerja sama di sektor pertanian.

    “Di Kaltim itu sawahnya luas, lautnya luas, kebunnya luas, tapi orang yang ngurusnya sedikit,” kata Dedi, dikutip dari Antara, Senin (5/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Ia menyoroti kurangnya sumber daya manusia yang mengelola sektor-sektor tersebut, yang disebabkan oleh mayoritas masyarakat Kaltim yang bekerja di sektor pertambangan.

    Untuk mengatasi masalah ini, Dedi menawarkan solusi berupa penempatan warga Jawa Barat di desa-desa yang tersedia di Kaltim.

    Ia menyatakan kesiapan untuk mengirimkan petani dan nelayan guna mengelola sumber daya alam Kaltim yang kaya.

    Rudy Mas’ud menyambut baik tawaran kerja sama tersebut, memberikan apresiasi kepada Dedi Mulyadi, dan menegaskan kesiapan Kaltim untuk berkolaborasi.

    “Kami tunggu semuanya, Kang,” ungkap Rudy. 

    Lebih lanjut, Rudy Mas’ud menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian.

    Ia menyebutkan adanya program kelas khusus bidang pertanian yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Padjadjaran (Unpad), yang diperuntukkan bagi mahasiswa Kaltim dan akan dibiayai oleh Pemprov Kaltim.

    Rudy juga menyebut dirinya banyak belajar dari Dedi Mulyadi.

    Pada program Retret Kepala Daerah beberapa waktu lalu, Rudy mengaku banyak mendapat ilmu soal efisiensi dari eks Bupati Purwakarta itu.

    Rudy juga mengatakan, konten Dedi Mulyadi menginspirasi para kepala daerah, khususnya soal cara meningkatkan pendapatan asli daerah.

    “Jadi konten-kontennya Kang KDM itu memberikan inspirasi buat kita semuanya khususnya kepala-kepala daerah se-Indonesia ini bagaimana bisa mengelola sumber-sumber daya alam ini menjadi pendapatan asli daerah,” kata Rudy.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya