Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Jatim Sering Dibandingkan dengan Jabar, Ini Kata Plt Gubernur

    Jatim Sering Dibandingkan dengan Jabar, Ini Kata Plt Gubernur

    Blitar (beritajatim.com) – Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sering kali dibanding-bandingkan dengan Gubernur Jawa Barat oleh para netizen. Tidak sedikit netizen yang membandingkan kinerja Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dengan Dedi Mulyadi.

    Terkait hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak pun angkat bicara. Menurut Emil, perbandingan ini merupakan hal yang baik dan justru menjadi satu iklim untuk saling memacu kinerja.

    “Berlomba-lomba dalam suatu kebaikan adalah sesuatu yang bagus, banyak hal yang bisa dipetik, banyak kekhasan Jawa Timur yang saya rasa ini menjadi satu iklim yang memacu kita bersama,” ucap Emil usai memimpin upacara hari lahir Pancasila di Kota Blitar, Senin (2/5/2025).

    Emil nampaknya tidak mau ambil pusing soal perbandingan kinerja pemerintahannya dengan daerah lain. Wakil dari Khofifah itu saat ini ingin fokus meningkatkan kinerja dan terus menciptakan terobosan program untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

    “Beasiswa yang 70 ribu tadi, Ibu Gubernur sudah menunjukkan bahwa kita memberikan 70 ribu beasiswa baik di negeri maupun swasta, jadi yang tidak keterima di negeri pun ke kopen gitu,” jelasnya.

    Bagi Emil perbandingan yang diungkapkan netizen ini, akan jadi pemicu untuk terus meningkatkan kinerjanya. Dirinya dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pun berkomitmen untuk terus bekerja maksimal agar masyarakat Jawa Timur bisa sejahtera. [owi/beq]

  • Hoaks! Dedi Mulyadi resmikan perusahaan pinjaman online

    Hoaks! Dedi Mulyadi resmikan perusahaan pinjaman online

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di Facebook menampilkan video Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sedang berbicara di sebuah forum.

    Dalam unggahan tersebut, menarasikan gubernur yang disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) meresmikan perusahaan pinjaman online (pinjol).

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “KDM MERESMIKAN PINJAMAN ONLINE

    Pinjaman online Tanpa bunga 0% ajukan sekarang 5juta500juta”

    Namun, benarkah Dedi Mulyadi resmikan perusahaan pinjaman online itu?

    Unggahan yang menarasikan Dedi Mulyadi resmikan perusahaan Pinjol. Faktanya, video asli tidak sesuai dengan narasi unggahan. (Facebook)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, unggahan tersebut merupakan potongan video dari YouTube LEMBUR PAKUAN CHANNEL yang berjudul “HANYA 20 MENIT KDM PIMPIN RAPAT – TUNTASKAN PROBLEM INVESTASI BYD | REKRUT 18 RIBU KARYAWAN”.

    Dalam video tersebut, Dedi Mulyadi menyoroti isu investasi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa pembangunan pabrik mobil listrik asal Tiongkok, BYD, di Subang bukan terganggu oleh premanisme, melainkan oleh praktik percaloan tanah.

    Menurutnya, perkembangan proyek pabrik BYD berjalan lancar, termasuk izin akses jalan tol yang telah diterbitkan oleh pihak kementerian. Ke depannya, Dedi berkomitmen untuk memfasilitasi pertemuan antar pihak terkait guna menjamin kepastian investasi tersebut.

    Klaim: Dedi Mulyadi resmikan perusahaan pinjaman online

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

  • 5 Tingkat Kepuasan Publik Terendah di Jawa, Gubernur Banten: Tak Elok Antar Kepala Daerah Dibanding-bandingkan Regional

    5 Tingkat Kepuasan Publik Terendah di Jawa, Gubernur Banten: Tak Elok Antar Kepala Daerah Dibanding-bandingkan Regional

    Tingkat Kepuasan Publik Terendah di Jawa, Gubernur Banten: Tak Elok Antar Kepala Daerah Dibanding-bandingkan
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    –
    Gubernur Banten

    Andra Soni
    menanggapi hasil
    survei kinerja
    100 hari gubernur se-Jawa yang dirilis
    Indikator Politik
    Indonesia pada Rabu (28/5/2025).
    Hasil survei tersebut, Andra Soni menempati posisi paling buncit kepala daerah yang mendapat apresiasi publik.
    “Bagi saya hasilnya itu perlu kita jadikan sebagai bahan pertimbangan, dan rasanya juga tidak elok juga antar kepala daerah dibanding-bandingkan,” kata Andra Soni kepada wartawan di Kota Serang, Minggu (1/6/2025).
    Menurut Andra, permasalahan yang ada disetiap daerah di Pulau Jawa tentu berbeda beda.
    Sehingga, penanganannya pun membutuhkan formulasi yang juga berbeda.
    “Namun terkait dengan hasil pembangunan terlalu cepat kalau kita nilai dalam 100 hari. Tapi bahwa kita mengukur optimisme masyarakat, insyaallah itu sudah benar,” ujar dia.
    Andra menyebutkan, Pemprov Banten telah menjalankan instruksi presiden Nomor 1 terkait efisiensi, telah mempercepat pengoperasian 2 rumah sakit di Banten Selatan.
    Kemudian, akan memulai program-program yang dijanjikan pada saat kampanye seperti sekolah gratis di tahun ajaran 2025/2026.
    Andra menyebut program Bang Andra atau bangun jalan desa sejahtera juga baru akan dilaksanakan.
    “Pembangunan jalan desa belum bisa kita laksanakan dalam 100 hari, karena kan harus menempuh berapa tahapan-tahapan. Salah satunya penganggaran dan sebagainya. Tapi dalam suatu kebijakan sudah kita buat,” kata Andra.
    Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia telah melakukan survei pada 12-19 Mei 2025 dengan melibatkan responden di enam provinsi di Jawa.
    Pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling, dengan margin of error antara 4,1 hingga 5 persen.
    Adapun survei dilakukan kepada 3.100 responden dilibatkan dengan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka.
    “Provinsi Banten mencatat tingkat kepuasan terendah. Sementara itu, di Jawa Tengah dan Banten, banyak warga tidak mengetahui program-program unggulan gubernurnya meskipun dinilai baik oleh yang mengetahuinya,” kata Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei di Indikator, Jakarta Pusat pada Rabu (28/5/2025).
    Berikut perincian hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 hari kinerja gubernur dan wakil gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa:
    1. Jawa Barat
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi: 94,7 persen
    Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan: 61,3 persen
    2. DIY
    Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X: 83,8 persen
    Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X: 76,0 persen
    3. Jawa Timur
    Gubernur Khofifah Indar Parawansa: 75,3 persen
    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak: 71,7 persen
    4. Jawa Tengah
    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi: 62,5 persen
    Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen: 61,4 persen
    5. Jakarta
    Gubernur Jakarta Pramono Anung: 60,0 persen
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno: 60,5 persen
    6. Banten
    Gubernur Banten Andra Soni: 50,8 persen
    Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah: 42,3 persen
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Program "Jabar Caang", 3.400 Rumah di 55 Desa Ditargetkan Terelektrifikasi pada 2025 Bandung 1 Juni 2025

    Program "Jabar Caang", 3.400 Rumah di 55 Desa Ditargetkan Terelektrifikasi pada 2025 Bandung 1 Juni 2025

    Program “Jabar Caang”, 3.400 Rumah di 55 Desa Ditargetkan Terelektrifikasi pada 2025
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat menargetkan sebanyak 3.403 rumah di 55 desa dan kelurahan yang tersebar di 18 kabupaten dan kota akan teraliri listrik dalam waktu dekat.
    Kepala
    Dinas ESDM Jabar
    ,
    Bambang Tirtoyuliono
    , menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk merealisasikan program Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, dalam memperluas
    akses listrik
    bagi masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal.
    Untuk mencapai target tersebut, Dinas ESDM menggandeng PT PLN Persero Unit Induk Distribusi (UID) Jabar dalam program
    Jabar Caang
    2025.
    Pendanaan untuk program ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
    “Pada tahun ini, kami juga akan melaksanakan Program Jabar Caang melalui skema APBD,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/6/2025).
    Total target rumah yang akan teraliri listrik atau terelektrifikasi pada tahun ini mencapai 121.871 unit yang tersebar di 1.425 desa.
    Bambang menjelaskan bahwa pada triwulan III 2024, rasio elektrifikasi di Jawa Barat telah mencapai 99,99 persen.

    Hingga triwulan II 2025, ribuan warga prasejahtera sudah menikmati akses listrik berkat pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Selain itu, Pemprov Jabar juga sedang menyiapkan program Corporate Social Responsibility (CSR) Jabar Caang dengan target tambahan 1.500 sambungan, yang akan dimulai pada Triwulan II 2025.
    “Dan sesuai komitmen Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, 100 persen warga Jawa Barat akan teraliri listrik pada 2026,” ujar Bambang.
    Sejak program Jabar Caang diluncurkan pada 2018, PLN UID Jabar telah mendistribusikan program Listrik Desa, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk masyarakat kurang mampu, program CSR PLN Peduli, serta gerakan employee volunteer Light Up The Dream.
    General Manager PLN UID Jabar, Tonny Bellamy, menegaskan bahwa PLN berkomitmen penuh untuk mendukung realisasi program Jabar Caang.
    “Pada 2024, kami telah menyalurkan 2.098 sambungan melalui program Light Up The Dream yang berasal dari donasi sukarela pegawai dan mitra PLN. Hingga triwulan I 2025, sudah lebih dari 800 sambungan baru direalisasikan, dan kami akan terus menggalang dukungan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Tegaskan Jam Malam Siswa Jabar Berlaku Mulai Juni Ini Bandung 1 Juni 2025

    Dedi Mulyadi Tegaskan Jam Malam Siswa Jabar Berlaku Mulai Juni Ini Bandung 1 Juni 2025

    Dedi Mulyadi Tegaskan Jam Malam Siswa Jabar Berlaku Mulai Juni Ini
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    (Jabar)
    Dedi Mulyadi
    mengeluarkan surat edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh kabupaten dan kota di Jabar untuk menerapkan sejumlah peraturan bagi siswa sekolah tingkat dasar hingga menengah.
    Aturan tersebut mencakup penetapan
    jam malam
    ,
    hari belajar
    dari Senin hingga Jumat, dan waktu masuk sekolah pada pukul 06.00 WIB.
    “Untuk jam malam, aturan tersebut mulai diberlakukan bulan Juni 2025, dengan pembatasan aktivitas para siswa atau pelajar di luar rumah mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB,” ujar Dedi dalam keterangan pers di Bandung, Minggu (1/6/2025), yang dikutip dari
    Antara
    .
    Melalui Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 51/PA.03/Disdik, Dedi mendorong bupati dan wali kota untuk mengoordinasikan penerapan jam malam ini hingga tingkat kecamatan dan desa.
    Ia menekankan pentingnya penerapan aturan ini agar diperhatikan dengan serius dan tidak dianggap sepele.
    Dedi menegaskan bahwa setelah aturan jam malam ditetapkan, Pemerintah Provinsi Jabar tidak akan menanggung atau memberikan bantuan kepada pelajar yang terlibat dalam tindakan kenakalan, termasuk kekerasan, yang terjadi selama jam malam.
    “Setelah gubernur memberlakukan jam malam, kalau ada anak Jawa Barat yang berkelahi, tawuran, kemudian ia harus masuk rumah sakit, Provinsi Jabar tidak akan membantu pembiayaan,” tegas Dedi.

    Selain itu, Dedi juga mengusulkan agar kegiatan belajar mengajar di sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, dilakukan dari hari Senin hingga Jumat.
    Ia mengajak bupati dan wali kota untuk menyamakan hari belajar pelajar di seluruh Jabar, di mana pelajar di tingkat SMA belajar hingga hari Jumat, sedangkan SMP hingga hari Sabtu.
    “Saya mengajak kepada bupati dan wali kota agar para pelajar hari belajarnya sampai hari Jumat, Sabtu-Minggu libur. Sekarang SMA sampai hari Jumat, SMP sampai hari Sabtu, harusnya di Jawa Barat diseragamkan, semua proses belajar mengajar sampai hari Jumat,” ucapnya.
    Dedi juga menyatakan bahwa jam pelajaran bagi para pelajar sebaiknya dimulai dari pukul 06.00 WIB.
    “Dulu waktu jadi Bupati Purwakarta, saya bupati pertama yang membuat hari belajar sampai hari Jumat, dan jam pelajarannya mulai pukul 06.00 pagi. Tidak apa-apa mulai pukul 06.00, tapi belajarnya kan sampai Jumat,” katanya.
    Langkah ini diambil, menurut Dedi, untuk menciptakan suasana kondusif bagi tumbuh kembang generasi muda dan mendorong terwujudnya generasi Jawa Barat Gapura Panca Waluya, yang berkarakter cageur (sehat), bageur (berbudi pekerti), bener (berintegritas), pinter (berpengetahuan), dan singer (cekatan).
    “Mudah-mudahan para bupati/wali kota sama dengan Gubernur Jawa Barat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Klarifikasi Dirinya Pernah Disebut Raja, Gus Umar: Nah Loh Kan

    Dedi Mulyadi Klarifikasi Dirinya Pernah Disebut Raja, Gus Umar: Nah Loh Kan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh NU yang juga Kader PKB, Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar, memberikan sindiran ke Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Hal ini berkaitan dengan kabar atau rumor yang muncul terkait Dedi Mulyadi yang disebut-sebut sempat dipanggil Raja.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan memberi sindiran terkait kabar yang beredar ini.

    “Nah loh kan,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi soal anggapan bahwa dirinya kerap dipanggil “raja” dan menyebut bawahannya dengan istilah “patih” atau “mahapatih”.

    Klarifikasi ini disampaikan Dedi melalui akun TikTok miliknya yang tayang pada Jumat (23/5/2025).

    Dalam klarifikasinya itu, ia menbantah kabar yang beredar ini.

    Ia menyebut tidak pernah ada budaya penyebutan seperti itu baik saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta maupun kini sebagai Gubernur Jawa Barat.

    “Sumber tidak pas. Misalnya saya dulu menjadi Bupati Purwakarta, itu menyebut Sekda dengan panggilan patih dan mahapatih,” kata Dedi

    “Ini gak pas, gak tepat,” tambahnya.

    “Panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat,” tegasnya.

    (Erfyansyah/Fajar)

  • Dukung Penutupan Permanen Tambang Batu Alam Cirebon, Ono Surono Dorong Evaluasi Tambang Galian C di Jawa Barat

    Dukung Penutupan Permanen Tambang Batu Alam Cirebon, Ono Surono Dorong Evaluasi Tambang Galian C di Jawa Barat

    Liputan6.com, Cirebon Insiden longsor gunung kuda Cirebon menjadi sorotan DPRD Provinsi Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono sempat hadir memantau proses pencarian dan evakuasi korban longsor Gunung Kuda Cirebon.

    Saat meninjau ke lokasi, Ono Surono mengaku sudah mengikuti perkembangan dan dinamika yang terjadi pada kawasan tambang batu alam Cirebon ini. Ia mengaku sudah mendengar langsung peringatan yang berulang kali disampaikan Pemprov Jawa Barat terkait metode pertambangan hingga perizinan.

    “Saya sudah mendengar langsung bahwa Pemprov Jabar sudah beberapa kali memperingati untuk mengubah metode penambangan. Ini menjadi catatan juga untuk memang tidak hanya sekedar memberikan izin saja tapi metode harus benar-benar dibuat dengan prinsip lingkungan dan keselamatan kerja,” kata Ono Surono, Sabtu (31/5/2025).

    Ia mengapresiasi keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menutup permanen kegiatan tambang batu alam di Gunung Kuda hingga mengeluarkan edaran terkait moratorium izin tambang. Dari peristiwa tersebut, DPRD Jawa Barat menginginkan adanya evaluasi total seluruh tambang galian C yang ada di Jawa Barat.

    Dalam evaluasi tersebut, katanya, harus ada kajian lingkungan hingga kajian keselamatan. Ia mendorong agar Pemprov Jabar tidak ragu menutup aktivitas tambang lain apabila tidak menjalankan rekomendasi sesuai dengan izin.

    “Jangan ragu untuk menutup tambang-tambang apabila tidak menjalankan rekomendasi sesuai dengan izin,” ujarnya.

    Namun demikian, Ono mengingatkan Pemprov Jabar maupun Pemkab Cirebon agar memikirkan dampak dari penutupan permanen tambang batu alam di Gunung Kuda Cirebon ini. Menurutnya, salah satu dampak penutupan tambang batu alam adalah meningkatnya jumlah pengangguran di Jawa Barat.

    Ia merekomendasikan Gubernur Jawa Barat, Bupati Cirebon untuk membuat treatmen kepada pekerja tambang usai penutupan permanen. Ono mengaku optimis masih ada peluang usaha lain yang bisa dimanfaatkan masyarakat eks pekerja tambang.

  • Longsor Gunung Kuda Cirebon, Dedi Mulyadi Cabut Izin 3 Perusahaan Ini – Page 3

    Longsor Gunung Kuda Cirebon, Dedi Mulyadi Cabut Izin 3 Perusahaan Ini – Page 3

    Kepala DPMPTSP Jawa Barat, Dedi Taufik, menegaskan pencabutan izin ini sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.

    Ia mengatakan, tindakan tegas ini merupakan komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga keselamatan warga serta kelestarian lingkungan di wilayah rawan bencana.

    “Kami akan terus bersinergi dengan semua instansi terkait untuk pengawasan dan penegakan hukum,” tegasnya.

    Jika Anda butuh versi singkat untuk media sosial atau kutipan infografis dari berita ini, saya bisa bantu menyusunnya juga.

  • Polisi Selidiki Longsor Gunung Kuda Cirebon, Adakah Unsur Kelalaian?

    Polisi Selidiki Longsor Gunung Kuda Cirebon, Adakah Unsur Kelalaian?

    Sementara, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar menyerahkan sepenuhnya aspek pidana kejadian di Gunung Kuda kepada Polda Jabar. 

    “Biarkan Polda yang mendalami pidananya, selain dilanggarnya standarisasi K3, juga misalnya aspek pencemaran, kemudian kan ini yayasan kopontren, benarkah yayasan kopontren ini bener-bener digunakan untuk kepentingan pondok pesantren atau tidak, atau hanya menggunakan baju kopontren saja? Biarkan itu penyidik yang melakukan pendalaman atas itu,” katanya.

    Saat ini, katanya, pihaknya akan fokus membantu tim Basarnas melakukan pencarian korban tertimbun. Di samping itu, upaya lain yang diaku akan dilakukan yakni menanggung bantuan sosial terhadap keluarga korban, mendorong penertiban izin pertambangan hingga pemulihan kawasan galian.

    “Pertama, tugas saya hari ini adalah bersama-sama tim Basarnas untuk melakukan pencarian korban sehingga bisa ditemukan lagi. Kedua, memberikan tanggungan terhadap keluarga yang ditinggalkan dari sisi aspek sosialnya. Ketiga, mendorong agar perizinannya tidak dibuka lagi, dan itu sudah dilakukan. Keempat, melakukan recovery lingkungan termasuk mencari pidana lingkungannya apabila terlanggar,” katanya.

  • Minta Gunung Kuda Cirebon jadi Kawasan Hijau Bukan Pertambangan, Dedi Mulyadi: Dosa Ini!

    Minta Gunung Kuda Cirebon jadi Kawasan Hijau Bukan Pertambangan, Dedi Mulyadi: Dosa Ini!

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mengaku, bakal segera memanggil Perhutani guna membicarakan Gunung Kuda Cirebon. Ia mendesak konservasi galian-C itu menjadi kawasan hijau. 

    Hal tersebut disampaikannya usai melihat lokasi longsor yang terjadi di Gunung Kuda Cirebon. Sejumlah pekerja meninggal tertimbun longsoran di tambang batu alam, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang itu pada Jumat (30/5/2025).

    Dedi mengatakan, lahan galian itu total mencapai 30 hektare milik Perhutani yang digarap Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al Azhariyah.  

    “Ini (milik) Perhutani,” kata Dedi Mulyadi, Sabtu, 31 Mei 2025. “Kita akan panggil Perhutani, banyak sekali areal-areal hutan yang berubah menjadi areal tambang, padahal kan Perhutani ini perusahaan pengelola hutan, bukan pengelola pengusaha tambang. Dulu perkebunan jadi PT sewa tanah, sekarang perhutani jadi PT sewa lahan untuk pertambangan. Ini perusahaan yang aneh-aneh ini harus segera memperbaiki diri. Ini dosa ini,” imbuhnya.

    Selain itu, Dedi Mulyadi juga akan menggelar pembicaraan dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon, mendesak agar melakukan perubahan tata ruang. Gunung Kuda, katanya, harus dikembalikan menjadi kawasan hijau.

    “Saya minta Pemda Kabupaten Cirebon untuk segera melakukan perubahan kembali tata ruang, dikembalikan kembali kawasan ini menjadi kawasan hijau bukan kawasan pertambangan,” tegasnya.

    Menyusul insiden yang terjadi, Dedi Mulyadi memastikan telah mencabut izin galian-C di Gunung Kuda Cirebon. “Tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administrasi dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin tambang ini,” katanya.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat diaku tengah mengevaluasi dan melakukan moratorium atas semua izin pertambangan. Semua kegiatan penambangan yang merusak lingkungan dan membahayakan pekerja bakal ditinjau ulang hingga ditutup. 

    “Moratorium dilakukan ketika melihat perizinan. Jadi, izin yang habis tidak kita perpanjang,” imbuhnya. 

    Dedi mengatakan, terdapat sejumlah lokasi pertambangan yang sudah ditutup seperti di daerah Karawang, Subang, atau Tasikmalaya. Pemprov Jabar diklaim akan selektif dalam memberikan atau memperpanjang izin pertambangan. Dedi bahkan mengklaim tak pernah memberi izin baru dalam 100 hari kerjanya.

    “Saya akan konsisten pada sikap itu (penertiban izin tambang), termasuk kebijakan saya misalnya kebijakan pembangunan berbasis bambu. Sebetulnya itu saya sedang mengamankan Jabar dari eksploitasi sumber daya alam,” katanya.

     

    Detik-Detik Kepanikan Warga Saat Gempa Bantul M6,4