Tag: Dedi Mulyadi

  • Jauh dari Target, Bonus ASN untuk Persib Rp 356 Juta Diserahkan Sekda
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        3 Juni 2025

    Jauh dari Target, Bonus ASN untuk Persib Rp 356 Juta Diserahkan Sekda Bandung 3 Juni 2025

    Jauh dari Target, Bonus ASN untuk Persib Rp 356 Juta Diserahkan Sekda
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com

    Sekretaris Daerah
    (Sekda) Jawa Barat,
    Herman Suryatman
    , menyerahkan uang bonus hasil patungan dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar kepada perwakilan manajemen
    Persib
    Bandung, Selasa (3/6/2025).
    Adapun jumlah uang bonus hasil patungan tersebut senilai Rp 356.525.000 yang dikumpulkan selama beberapa hari.
    “Sudah (diserahkan),” ujar Herman saat dihubungi.
    Herman menegaskan uang tersebut bukan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi sumbangan sukarela dari kocek pribadi ASN yang mencintai
    Persib Bandung
    .
    Meskipun jauh dari target, yakni Rp1 miliar, dia mengatakan sebelum diserahkan, pihaknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur Jabar
    Dedi Mulyadi
    .
    “Tadinya mau menunggu, tetapi terlalu lama kurang bagus. Sudah konsultasi dengan Pak Gubernur yang terkumpul hasil patungan, kontribusi teman-teman pribadi tidak ada keterkaitan dengan kedinasan,” kata Herman.
    Herman mengamanatkan uang bonus tersebut kepada manajemen Persib Bandung untuk kemudian diberikan kepada penggawa Maung Bandung.
    “Kami serahkan ke manajemen Persib untuk disampaikan ke pemain Persib,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, total bonus yang dijanjikan kepada Persib Bandung sebagai hadiah atas juara Liga 1 oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mencapai Rp 2 miliar.
    Gubernur Dedi Mulyadi telah menyerahkan senilai Rp 1 miliar dari hasil tabungan dan jual sapinya sebanyak empat ekor.
    Uang tersebut diberikan kepada Gelandang Persib Bandung, Adam Alis, di Gedung DPRD Jabar pada 26 Mei 2025.
    Adapun sisanya, Dedi menginstruksikan
    Sekda Jabar
    untuk mengumpulkan dari pejabat di lingkungan Pemprov Jabar.
    Ditegaskan bahwa uang tersebut jangan memakai APBD dan anggaran kedinasan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Patroli Perdana Jam Malam Pelajar, Satpol PP Depok Temui Remaja Kumpul di DOS
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        3 Juni 2025

    Patroli Perdana Jam Malam Pelajar, Satpol PP Depok Temui Remaja Kumpul di DOS Megapolitan 3 Juni 2025

    Patroli Perdana Jam Malam Pelajar, Satpol PP Depok Temui Remaja Kumpul di DOS
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok menggelar patroli perdana terkait pemberlakuan jam malam untuk pelajar mulai hari ini, Selasa (3/6/2025).
    Kasatpol PP Depok Dede Hidayat mengatakan, anggota Satpol PP akan turun serentak malam ini di 11 kecamatan wilayah Kota Depok.
    “Satpol PP bekerja sama dengan camat di masing-masing kecamatan di Depok. Kami lakukan malam ini serentak, bareng-bareng kami lakukan dari pukul 21.00-04.00 WIB nanti,” ucap Dede kepada wartawan, Selasa malam.
    Patroli yang dilakukan bersifat imbauan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait isi surat edaran (SE)
    Wali Kota Depok
    yang terbit pada 2 Juni 2025.
    Satpol PP akan bergiliran berpatroli sambil terus berkoordinasi untuk menentukan mekanisme pengamanan yang paling tepat dalam mengawasi aturan ini.
    Dede menambahkan, Pemkot Depok tidak akan memberikan sanksi kepada pelajar yang tertangkap masih berada di luar rumah melewati batas jam malam.
    “Sampai saat ini belum ada arahan untuk pemberian sanksi. Untuk awalan ini, kita diarahkan untuk himbauan dulu,” ujarnya.
    Dalam pantauan
    Kompas.com,
    personel Satpol PP sempat mendatangi kelompok remaja yang berkumpul di area Depok Open Space (DOS).
    Mereka yang mengenalkan diri sebagai komunitas foto diberikan imbauan dan arahan terkait kebijakan jam malam yang berlaku untuk pelajar. Namun, komunitas itu tak dibubarkan karena mereka merupakan mahasiswa. 
    Mereka merupakan kelompok pelajar yang dikecualikan dari aturan dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 51/PA.03/DISDIK yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 23 Mei 2025.
    Aturan terbaru ini mewajibkan pelajar dari tingkat dasar hingga menengah dan atas untuk tidak berada di luar rumah antara pukul 21.00 hingga 04.00 WIB, kecuali untuk kepentingan penting atau darurat, seperti kegiatan sekolah atau keagamaan.
    Petugas juga menyosialisasikan kebijakan ini kepada sejumlah orang tua yang tengah bermain dengan anaknya di area yang sama. Setelah melakukan sosialisasi, para petugas melanjutkan patroli dengan menaiki mobil.
    Surat Edaran Wali Kota Depok dengan Nomor 421/329/Disdik/2025 tentang Penerapan Jam Malam Bagi Peserta Didik diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2025.
    “Peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah seseorang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan khusus,” kutip isi SE tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono tak mempersoalkan kinerja 100 hari dianggap kurang memuaskan

    Pramono tak mempersoalkan kinerja 100 hari dianggap kurang memuaskan

    Kalau memang tidak make sense (masuk akal), kebijakan itu jangan dipaksakan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tak mempersoalkan adanya anggapan yang menilai kinerja 100 harinya bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno kurang memuaskan dibandingkan kepala daerah lain.

    “Tanggapannya enggak puas banget juga enggak apa-apa. Jadi, saya dan Bang Doel (Wagub Rano) tidak terganggu sama sekali dengan urusan-urusan yang seperti itu,” ujar Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Pramono mengatakan alih-alih memikirkan pendapat kurang puas pada kinerjanya, dia memilih berkonsentrasi mewujudkan janji-janji bersama Rano semasa kampanye.

    “Kami konsentrasi kerja untuk bisa mewujudkan apa yang saya janjikan di dalam sosialisasi yang ini. Bahkan hampir semuanya sudah terpenuhi,” kata dia.

    Dia mengatakan bukan sosok anti-kritik dan justru menganggap kritik sebagai pil sehat. Ini juga berlaku pada pihak yang mengkritik wacana pulau khusus untuk kucing di Kepulauan Seribu.

    “Kalau memang tidak make sense (masuk akal), kebijakan itu jangan dipaksakan. Kami sekarang mengkaji itu, belum diputuskan,” ujar Pramono.

    Sebelumnya, Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan hasil tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepala daerah mereka dalam periode 100 hari kepemimpinan.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM menjadi pemimpin dengan tingkat kepuasan paling tinggi di antara gubernur lainnya di Pulau Jawa. Sebanyak 94,7 persen responden puas terhadap Dedi Mulyadi.

    Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Dedi disusul oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana X yang memperoleh 83,8 persen dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebanyak 75,3 persen.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berada di posisi keempat dengan tingkat kepuasan 62,5 persen, disusul Gubernur Jakarta Pramono Anung (60 persen), dan Gubernur Banten Andra Soni (50,8 persen) pada urutan kelima dan keenam.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dedi Mulyadi Atur Perubahan Jadwal Masuk Sekolah, Ini Respons Tegas Mendikdasmen!

    Dedi Mulyadi Atur Perubahan Jadwal Masuk Sekolah, Ini Respons Tegas Mendikdasmen!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa seluruh pihak harus menaati aturan yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar.

    Pernyataan itu disampaikan Mu’ti menanggapi instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mewacanakan perubahan jadwal masuk sekolah serta pemberlakuan jam malam bagi pelajar.

    “Jadi begini ya, ini kan ada ketentuan kementerian tentang berapa lama belajar di sekolah, kemudian juga hari-hari sekolah itu ada ketentuannya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” kata Mu’ti usai menghadiri acara Penganugerahan Penghargaan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa sore.

    Mu’ti menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya dalam hal penyusunan kebijakan pendidikan. Ia berharap setiap kebijakan baru tetap mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh kementerian.

    “Jadi sebaiknya semua pihak ya memahami apapun kebijakannya, kami harapkan senantiasa mengacu kepada apa yang sudah menjadi kebijakan di kementerian,” ujarnya.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan kontroversial yang mengatur aktivitas pelajar, mulai dari jam malam, perubahan hari belajar menjadi Senin sampai Jumat, hingga jam masuk sekolah yang dimajukan menjadi pukul 06.00 WIB.

    “Untuk jam malam, aturan tersebut mulai diberlakukan pada bulan Juni 2025 dengan pembatasan aktivitas siswa atau pelajar di luar rumah mulai pukul 21.00—04.00 WIB,” kata Dedi pada Minggu (1/6).

  • DPR Sentil Dedi Mulyadi Soal Aturan Sekolah Masuk Jam 6 Pagi

    DPR Sentil Dedi Mulyadi Soal Aturan Sekolah Masuk Jam 6 Pagi

    Bisnis.com, Jakarta — DPR akhirnya angkat bicara ihwal kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin anak sekolah masuk lebih pagi yaitu pukul 06.00 WIB.

    Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mengemukakan bahwa Dedi Mulyadi harus melihat banyak aspek jika ingin para siswa dan siswi masuk sekolah lebih pagi.

    Salah satu aspek yang harus diperhatikan itu, kata Hetifah adalah kesiapan peserta didik, kemudian kesiapan orang tua, tenaga pengajar, transportasi dan infrastruktur juga harus diperhatikan oleh Dedi Mulyadi.

    “Ini semua aspek yang harus diperhatikan karena ini kan pastinya melibatkan banyak pihak ya,” tuturnya di sela-sela acara Grand Launching Lembaga Great Institute di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Menurut Hetifah, Dedi Mulyadi harus lebih banyak belajar dari sejumlah sekolah yang masuk jam 05.00 pagi di Kupang NTT. Dia mengatakan bahwa hal tersebut akhirnya menuai kontroversi dan sejumlah protes dari berbagai pihak hingga akhirnya kebijakan masuk sekolah jam 05.00 pagi dicabut.

    “Jadi Pak Dedi Mulyadi ini harus belajar dari pengalaman ya,” katanya.

    Hetifah meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengevaluasi kebijakan tersebut dan tidak langsung menerapkan di seluruh sekolah di wilayah Jawa Barat.

    “Jadi coba tolong dikaji ulang kebijakan ini dan dilihat lebih banyak manfaatnya apa mudharatnya,” ujarnya.

  • Komisi X minta Dedi Mulyadi kaji ulang kebijakan sekolah pukul 06.00

    Komisi X minta Dedi Mulyadi kaji ulang kebijakan sekolah pukul 06.00

    Kepada Pak Gubernur Jawa Barat, tolong ini dikaji lebih mendalam, tolong ini dianalisis lebih mendalam.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta agar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkaji ulang kebijakannya yang membuat para pelajar harus masuk sekolah dan mulai mengikuti pembelajaran pukul 06.00.

    Lalu Hadrian mengatakan bahwa kebijakan tentu untuk pendisiplinan siswa, tetapi dalam proses belajar mengajar butuh kenyamanan dan efektivitas sehingga tujuan dari pendidikan itu bisa tercapai.

    “Kepada Pak Gubernur Jawa Barat, tolong ini dikaji lebih mendalam, tolong ini dianalisis lebih mendalam,” kata Lalu di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, kebijakan itu perlu menempuh analisis dari sisi akademik karena anak-anak yang harus mulai belajar sejak 6.00 pagi perlu penyesuaian.

    Di sisi lain, dia mengemukakan bahwa kebijakan serupa pernah dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, hasilnya pembelajaran menjadi tidak efektif dan anak-anak mengalami dampak psikologis karena mereka mengantuk.

    “Yang ketiga kenyamanan dalam belajar juga tidak terpikirkan,” kata wakil rakyat yang berada di komisi yang salah satunya membidangi bidang pendidikan ini.

    Untuk itu, dia mendorong Gubernur Jawa Barat untuk mengomunikasikan kebijakan itu dengan seluruh pemangku kebijakan bidang pendidikan, baik di tingkat Provinsi Jawa Barat hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan semua kabupaten dan kota di provinsi itu memberlakukan berbagai aturan bagi siswa sekolah tingkat dasar sampai menengah, mulai jam malam, hari belajar Senin sampai dengan Jumat, hingga jam masuk sekolah pukul 06.00.

    “Untuk jam malam, aturan tersebut mulai diberlakukan pada bulan Juni 2025 dengan pembatasan aktivitas siswa atau pelajar di luar rumah mulai pukul 21.00—04.00 WIB,” kata Dedi, Minggu (1/6).

    Lewat Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 51/PA.03/Disdik, Dedi Mulyadi mendorong bupati dan wali kota mengoordinasikan pemberlakuan jam malam ini sampai tingkat kecamatan hingga desa.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Umar Hasibuan Sentil Dedi Mulyadi yang Disebut Raja: Nggak Capek Milih Pemimpin Modelan Begini?

    Umar Hasibuan Sentil Dedi Mulyadi yang Disebut Raja: Nggak Capek Milih Pemimpin Modelan Begini?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader PKB, Umar Hasibuan ikut menyoroti Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi soal anggapan bahwa dirinya kerap dipanggil “raja” dan menyebut bawahannya dengan istilah “patih” atau “mahapatih”.

    Klarifikasi ini disampaikan Dedi melalui akun TikTok miliknya yang tayang pada Jumat (23/5/2025).

    Dalam klarifikasinya itu, ia menbantah kabar yang beredar ini. Ia menyebut tidak pernah ada budaya penyebutan seperti itu baik saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta maupun kini sebagai Gubernur Jawa Barat.

    “Sumber tidak pas. Misalnya saya dulu menjadi Bupati Purwakarta, itu menyebut Sekda dengan panggilan patih dan mahapatih,” kata Dedi

    “Ini gak pas, gak tepat. Panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat,” tegasnya.

    Umar Hasibuan kemudian lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya memberi respons.

    Ia menyebut setelah Jokowi Widodo yang dicap sebagai raja, kini muncul sosok baru yaitu Dedi Mulyadi.

    Umar kemudian memberi sindiran dengan menyebut rakyat yang tidak capek memiliki pemimpin yang seperti ini.

    “Setelah jokowi mucullqh dedy mulyadi. Gak capek apa milih penguasa semodel dgn Jokowi ges?,” tulisnya dikutip Senin (2/6/2025).

    Usai memberi responsnya, Umar Hasibuan mengaku mendapatkan bully dari para fans Gubernur Jabar itu.

    “Gini doank twitter saya nanti akun IG dan tiktok saya dibully sama fans deddy mulyadi. 😁🙏,” tuturnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Dedi Mulyadi Bongkar Buruknya Perlindungan Pekerja Tambang di Gunung Kuda

    Dedi Mulyadi Bongkar Buruknya Perlindungan Pekerja Tambang di Gunung Kuda

    Bisnis.com, CIREBON – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kondisi memprihatinkan para pekerja tambang di kawasan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. 

    Dalam kunjungannya ke lokasi beberapa waktu lalu, Dedi menemukan fakta  mayoritas pekerja tambang di Gunung Kuda tidak memiliki perlindungan dasar seperti jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, hingga jaminan hari tua.

    Menurut Dedi, para pekerja yang terdiri dari pemecah batu, sopir, hingga kenek, bekerja tanpa jaminan sosial yang seharusnya menjadi hak dasar setiap tenaga kerja. 

    “Tidak ada satu pun dari mereka yang terdaftar sebagai peserta BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Dedi saat ditemui di Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Senin (2/6/2025).

    Ia menambahkan lemahnya pengawasan dan keberanian dari pihak penambang menjadi salah satu akar masalah. “Spektrum pengawasan tambang di lapangan sangat lemah, dan banyak penambang tidak berani bertindak karena takut. Ini saya alami langsung,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Dedi juga menyesalkan tidak adanya santunan atau bantuan dari pihak penyelenggara tambang kepada para pekerja, bahkan pascakejadian-kejadian yang mengancam keselamatan. 

    Dedi menekankan,kejadian ini harus menjadi pembelajaran penting, tidak hanya bagi pengelola tambang, tetapi juga bagi pemerintah daerah dan pusat dalam memperbaiki sistem perlindungan tenaga kerja informal di sektor-sektor berisiko tinggi.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Dedi, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik penambangan di kawasan tersebut, termasuk legalitas izin, standar keselamatan kerja, dan sistem jaminan sosial para pekerja.

    “Negara harus hadir melindungi warga yang bekerja di sektor-sektor berisiko. Tidak bisa dibiarkan mereka bekerja tanpa jaminan dan tanpa perlindungan,” pungkasnya.

    Operasi pencarian korban longsor di kawasan tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, masih terus berlangsung hingga hari keempat. 

    Enam penambang belum ditemukan sejak insiden memilukan yang terjadi pada Jumat siang (30/5/2025) atau beberapa hari setelah hujan deras terus mengguyur wilayah tersebut dan menyebabkan tebing batu runtuh.

    Senin (2/6/2025) pagi, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, relawan, dan para pekerja tambang kembali berjibaku dengan medan berat. 

    Sebanyak 19 korban yang telah ditemukan dipastikan meninggal dunia. Tim medis dan forensik telah mengidentifikasi mereka, dan sebagian besar jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

    Di antara korban yang berhasil dievakuasi terdapat nama-nama seperti Sukandra bin Hadi, Andri bin Surasa, Sukadi bin Sana, Sanuri bin Basar, serta Dendi Irawan. Selain itu, korban lainnya adalah Sarwa bin Sukira, Rusjaya bin Rusdi, Suparta bin Supa, Rio Ahmadi bin Wahyudin, dan Ikad Budiargo bin Arsia. 

    Sementara itu, sejumlah nama lain yang turut menjadi korban termasuk Jamaludin, Wastoni, Toni, Rion Firmansyah, Sanadi, Sunadi, Sakira, Nalo Sanjaya, dan Wahyu Galih.

    Pihak berwenang juga mengimbau masyarakat, terutama keluarga korban, untuk tidak mendekati area tambang karena situasi masih rawan longsor susulan. Petugas keamanan dikerahkan untuk menjaga perimeter lokasi agar tidak ada warga yang tanpa sengaja memasuki area berbahaya.

  • Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin Wisata Lembang Terpuruk

    Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin Wisata Lembang Terpuruk

    Bandung Barat, Beritasatu.com – Larangan study tour oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

    Sejak Januari 2025, pelaku usaha wisata di kawasan Lembang mulai merasakan penurunan kunjungan wisatawan dan tingkat okupansi hotel yang terjun bebas.

    “Di Lembang, pada kuartal ini okupansi hotel anjlok dari 80% menjadi hanya 30% pada April lalu,” ujar Koordinator Promosi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB Librantara saat ditemui di Lembang, Senin (2/6/2025).

    Tak hanya hotel, penurunan tajam juga terjadi pada tingkat kunjungan wisatawan. Menurut Librantara, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat serta larangan study tour dari Dedi Mu;yadi telah berimbas langsung pada penurunan wisata di Lembang.

    “Tingkat kunjungan menurun drastis karena ada pembatalan dari sekolah-sekolah, serta pengurangan aktivitas wisata dan rapat dinas,” jelasnya.

    Untuk mengatasi situasi ini, PHRI Bandung Barat bersama 28 perusahaan wisata telah sepakat melakukan promosi bersama dengan memberikan potongan harga bagi wisatawan yang datang. Kolaborasi ini bertujuan menarik kembali minat wisatawan untuk berkunjung ke Lembang.

    “Setiap pelanggan yang menginap di hotel di Bandung Barat bisa mendapatkan diskon 30% untuk tiket masuk tempat wisata. Begitu juga sebaliknya, pengunjung tempat wisata akan mendapat diskon menginap di hotel yang tergabung dalam kerja sama ini,” ungkap Librantara.

    Meski belum memiliki data statistik yang rinci, ia mengungkapkan bahwa dari laporan salah satu pelaku usaha, penurunan jumlah wisatawan bisa mencapai 50.000 orang dalam satu bulan akibat pembatalan kunjungan dari berbagai sekolah dan instansi.

    Kendati demikian, PHRI tak tinggal diam. Selain menggencarkan promosi, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi jangka panjang.

    “Pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bandung Barat, memang sedang dalam masa transisi kepemimpinan. Tapi kami tetap berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata agar sektor ini bisa kembali bergairah,” pungkasnya.

  • Buntut Longsor Maut di Cirebon, Dedi Mulyadi Bakal Tutup Permanen Tambang-Tambang Besar di Jabar

    Buntut Longsor Maut di Cirebon, Dedi Mulyadi Bakal Tutup Permanen Tambang-Tambang Besar di Jabar

    Sebelumnya, Dedi juga secara resmi sudah mencabut izin tambang galian C di kawasan Gunung Kuda Cirebon, Jabar, yang menyebabkan longsor mematikan pada Jumat (30/5/2025) lalu.

    Dedi menyebutkan, tambang yang dikelola Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah itu, sudah beberapa kali mendapat peringatan dari Pemprov Jabar terkait risiko keselamatan kerja.

    “Dinas ESDM Jabar sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini,” katanya kepada media.

    Ia menegaskan pencabutan izin dilakukan, sebagai sanksi administratif karena pengelola tambang dinilai tidak memiliki standar keamanan kerja yang memadai.

    Selain tambang Al-Azhariyah, kata dia, Pemprov Jabar juga menghentikan operasional dua tambang lain di sekitar lokasi yang dikelola yayasan.

    “Tiga-tiganya sudah kami tutup tadi malam’” ujar Dedi.

    Dedi mengatakan kalau izin tambang di kawasan Gunung Kuda, diterbitkan pada 2020 dan akan habis pada Oktober 2025.

    Namun, karena izin diterbitkan sebelum ia menjabat gubernur, maka pihaknya tidak bisa membatalkan izin secara langsung.