Tag: Dedi Mulyadi

Cerita Dedi Mulyadi Pernah Tolak Elpiji 3 Kg Masuk Desa karena Ini Bandung 11 Juni 2025

Cerita Dedi Mulyadi Pernah Tolak Elpiji 3 Kg Masuk Desa karena Ini
Tim Redaksi
KARAWANG, KOMPAS.com
– Di hadapan para kepala daerah di Jawa Barat, Gubernur Jabar
Dedi Mulyadi
mengaku pernah menolak elpiji 3 kilogram masuk desa.
Hal itu dilakukannya saat ia masih menjabat Bupati Purwakarta. Ia melihat, akan ada banyak kebiasaan baik yang hilang saat
elpiji masuk desa
.
“Saya menolak LPG 3 kg masuk desa. Kenapa? Karena anak-anak desa akan kehilangan aktivitas yang biasa mereka lakukan,” ujar Dedi dalam Pasamoan Agung yang digelar Bank Indonesia Jabar, Rabu (11/6/2025).
Aktivitas yang akan hilang di antaranya adalah kebiasaan anak-anak mengambil kayu bakar. Saat mereka mengambil kayu bakar, mereka bisa memetik buah dari pohon-pohon yang mereka temui di hutan atau kebun.
Saat pulang sekolah, anak-anak ini juga bisa mengambil belut. Namun, dengan hilangnya kebiasaan mengambil kayu bakar, ada ekosistem lain yang turut menghilang.
Ia mencontohkan kondisi di sektor pertanian. Saat ini, produksi padi sangat tinggi. Mulai dari sewa traktor yang mahal hingga biaya kuli nyangkul dan ngarambet (mengambil padi).
“Kuli nyangkul itu Rp 100.000–120.000 sehari. Ngarambet Rp 50.000–70.000 sabedug. Pupuk sendiri mudah didapat, tapi dosisnya semakin tinggi karena unsur haranya semakin menurun,” ucap Dedi.
Dulu, keong dianggap berkah. Kini, yang muncul adalah keong pembawa musibah. Belum lagi, belut juga hampir hilang karena dibunuh oleh pestisida.
Berbeda dengan zaman dulu, saat orang memelihara kambing, domba, atau kerbau. Kotorannya dijadikan pupuk, sehingga tanah semakin subur.
Belut biasa diambil anak-anak maupun orang tua sebagai sumber protein makanan. Anak-anak yang dulu berjalan kaki pun kini sudah jarang.
“Sekarang, sawah ini andalannya hanya jual gabah. Kalau gabah dijual dengan Rp 7.000 saja, masih berat buat petani yang tidak mengurus sendiri,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/06/2025 19:27
Berharap Pemutihan Pajak Kendaraan di Banten Berlanjut, Warga: Contohlah Pak KDM Megapolitan 11 Juni 2025

Berharap Pemutihan Pajak Kendaraan di Banten Berlanjut, Warga: Contohlah Pak KDM
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Program
pemutihan pajak
kendaraan bermotor yang sedang berlangsung di Provinsi Banten mendapat tanggapan beragam dari warga
Tangerang Selatan
(Tangsel).
Program ini dinilai dapat meringankan beban masyarakat, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan finansial.
Akbar (41), seorang warga Pamulang Timur, mengatakan program ini sangat membantu.
“Program ini sangat membantu. Harapannya mudah-mudahan programnya ke depannya lebih baik lagi,” ujar Akbar saat ditemui
Kompas.com
di Samsat Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (11/6/2025).
Ia juga berharap kepada pemerintah daerah, termasuk
Gubernur Banten
Andra Soni agar program-program seperti pemutihan pajak dapat terus dilanjutkan untuk memperhatikan kondisi masyarakat.
“Contohlah pemimpin seperti Pak KDM (Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi). Saya berharap Pak Andra Soni juga bisa lebih peduli terhadap rakyat kecil lewat program seperti ini,” tambahnya.
Di sisi lain, Arif Hidayat (37), warga Perumahan Maharta, Pondok Kacang, juga memberikan pendapat positif mengenai pemutihan pajak.
Ia menilai program ini sangat membantu warga yang mengalami keterbatasan finansial, terutama dalam membayar tunggakan pajak yang sudah bertahun-tahun.
“Dulu mikir dua kali buat bayar pajak karena dendanya lumayan. Sekarang tinggal bayar setahun saja, itu pun nominalnya masih terjangkau,” kata Arif.
Arif mengaku sudah tiga tahun tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
Arif juga menyampaikan kritik terkait pelayanan di Samsat Ciputat. Menurut dia, masih ada beberapa kekurangan dalam pengaturan antrean dan jumlah petugas.
“Mungkin bisa ditambah (petugasnya) agar lebih cepat karena tempatnya agak sempit dan petugasnya juga mungkin kewalahan,” ucapnya.
Program pemutihan pajak di Provinsi Banten telah dimulai sejak 10 April dan akan berakhir pada 30 Juni 2025.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 170/2025 tentang Pembebasan Pokok dan atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor.
Program ini mencakup penghapusan denda pajak kendaraan bermotor serta bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tahun 2024 ke bawah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/06/2025 17:58
1 Canda Prabowo: Harusnya Saya Sebut Kapolri Dulu, Baru Panglima TNI Nasional

Canda Prabowo: Harusnya Saya Sebut Kapolri Dulu, Baru Panglima TNI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
menyapa
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
dan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo secara berurutan.
“Panglima TNI yang saya hormati Jenderal TNI Agus Subiyanto. Kapolri, Kepala Kepolisian Republik INdonesia, yang saya hormati Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo,” kata Prabowo dari mimbar pidato peresmian Kampus Bhineka Tunggal Ika Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/6/2025).
Selanjutnya, dia merasa urutan sapaan tersebut terbalik. Seharusnya dia menyapa Kapolri dulu pada urutan pertama, barulah kemudian menyapa Panglima TNI di urutan kedua.
“Harusnya Kapolri dulu, baru Panglima TNI-nya yang saya sebut,” kata Prabowo.
Terlihat, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memperhatikan dengan saksama.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang semula membolak-balik buku di tangannya tiba-tiba mendongakkan arah pandangnya ke Prabowo.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri HAM Natalius Pigai juga memperhatikan. Hanya Menko Hukum-HAM-Imigrasi-Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menatap ke arah yang berbeda.
Terlihat, Kapolri Jenderal Sigit yang duduk di belakang AHY langsung tersenyum, seolah dia langsung paham bahwa Prabowo sedang bercanda.
“Sesuai urutan nama,” lanjut Prabowo sambil tersenyum, menjelaskan sebab kenapa dia menilai Kapolri harus disapa lebih dulu ketimbang Panglima TNI.
Sebagaimana diketahui, nama Kapolri mengandung kata “Prabowo” dan nama Panglima TNI mengandung kata “Subiyanto”. Jika digabung, jadinya adalah “Prabowo Subiyanto”, mirip nama Prabowo Subianto sendiri.
Para menteri tersenyum mendengar candaan Prabowo.
Dalam acara peresmian kampus ini, hadir pula perwakilan negara-negara sahabat, para rektor perguruan tinggi, pimpinan lembaga pendidikan tinggi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan para mahasiswa-mahasiswi kadet Unhan.
Candaan soal gabungan nama Kapolri dan Panglima TNI yang sama dengan nama dirinya juga pernah dilontarkan Prabowo di panggung perayaan Hari Buruh atau May Day di Monas, 1 Mei 2025 lalu.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/06/2025 16:26
Cerita Bobby Diminta Netizen Masukan Remaja Nakal di Sumut ke Barak Militer

Jakarta –

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution bercerita mendapat pesan di media sosial untuk meniru Jawa Barat mengirimkan remaja nakal ke barak militer. Bobby mengaku hal itu pernah dia lakukan saat menjabat sebagai Wali Kota Medan.

“Di sosial media sering dikirimin pesan agar remaja-remaja kita yang di Sumatera Utara bisa dimasukkan ke kamp TNI juga seperti yang dilakukan oleh KDM (Kang Dedi Mulyadi) Pak Gubernur Jawa Barat, hal itu tentu positif. Tapi satu hal sisi yang lain, tapi ini bukan sok-sok-an tapi memang hal ini sudah pernah kami lakukan,” kata Bobby Nasution saat sambutan di pelantikan pengurus KONI Sumut dilansir detikSumut, Rabu (11/6/2025).

Bobby mengatakan saat itu remaja nakal di Medan dikirim ke kamp TNI selama setahun. Program bernama Pemuda Bela Negara kala itu diresmikan langsung oleh Prabowo Subianto saat menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) pada Januari 2023.

“Waktu saya di Medan kita masukkan mereka ke kamp TNI bukan seminggu dua minggu, tapi kita latih kita setahun, kegiatan kami waktu itu yang meresmiin Pak Prabowo semasa beliau masih menjadi Menhan di Medan bagian Utara,” ucapnya.

Kegiatan itu difokuskan untuk remaja di Medan bagian Utara yang menjadi wilayah tawuran. Bobby mengaku mendapat informasi jika narkoba masuk di saat tawuran besar di wilayah itu.

“Medan bagian Utara itu sangat banyak tawuran dan terindikasi, saya waktu itu diinformasi-in, terindikasi tawuran yang di sana itu bisa terjadi biasanya kalau ada tawuran besar seperti yang kemarin agak heboh ya, salah satu caranya katanya untuk masuk narkoba ke daerah sana, agar aparat semua heboh ngurusin tawuran besar, nah narkoba itu masuk pada saat itu,” ujarnya.

(dek/dek)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

11/06/2025 04:28
1 Bocah Putus Sekolah Asal Brebes Nekat ke Jabar Temui Dedi Mulyadi, Ini Solusi Bupati Paramitha Regional

Bocah Putus Sekolah Asal Brebes Nekat ke Jabar Temui Dedi Mulyadi, Ini Solusi Bupati Paramitha
Tim Redaksi
BREBES, KOMPAS.com
–
Bupati Brebes
, Jawa Tengah, Paramitha Widya Kusuma, menjemput Adnan (15), bocah
putus sekolah
yang mengayuh sepeda ratusan kilometer menuju Kabupaten Subang untuk menemui Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
.
Paramitha menjemput Adnan di Subang, Jawa Barat, untuk pulang ke Brebes pada Selasa (10/6/2025) dini hari.
“Adnan sudah saya jemput. Sekolah dan kehidupan sehari-hari semuanya saya yang nanggung,” kata Paramitha kepada
Kompas.com,
Selasa.
Paramitha mengaku prihatin dan segera mengambil langkah cepat untuk membantu Adnan yang putus sekolah dan yatim piatu.
Saat menjemput Adnan, Paramitha didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Brebes.
Sebelumnya, diberitakan viral di media sosial bocah laki-laki berusia 15 tahun mengayuh sepeda ratusan kilometer dari Brebes, Jawa Tengah, ke Jawa Barat demi bertemu Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM (Kang Dedi Mulyadi).
Diketahui, anak putus sekolah bernama Adnan merupakan anak yatim piatu asal Desa Kalierang,
Kecamatan Bumiayu
, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
“Mau ketemu siapa?” tanya perekam video. “Mau ketemu Pak Mulyadi,” jawab Adnan menjawab pertanyaan warganet yang merekam dialog dalam video yang diunggah akun Tiktok Aburidwan08.
“Dedi Mulyadi, Gubernur?” tanya perekam video yang kemudian dijawab dengan anggukan kepala Adnan.
Dalam obrolan itu, Adnan kemudian menunjukkan secarik kertas bertuliskan alamat Gubernur Dedi Mulyadi, tujuan ia mengayuh sepeda ke Jawa Barat.
Masih dalam video berdurasi 03.20, terlihat Adnan menggunakan kaus berwarna hijau tosca, celana pendek biru, dan menggendong tas ransel warna hitam.
Adnan juga menunjukkan secarik kertas bertuliskan identitas diri.
Kepada perekam video, Adnan mengaku telah putus sekolah. “Sudah keluar kelas 2 SMP. Harusnya sekarang kelas 1 SMA,” kata Adnan.
Adnan juga mengaku tidak memiliki orangtua.
Ia menyampaikan keinginannya bertemu Dedi Mulyadi dengan harapan bisa dibantu. “Assalamualaikum Pak Dedi, nama saya Adnan. Saya dari Kabupaten Brebes, Kecamatan Bumiayu, Desa Kalierang. Saya ke sini naik sepeda ingin ketemu Pak Dedi. Saya dari Brebes. Bila berkenan, saya ingin bertemu,” kata Adnan.
Usai menyampaikan itu, Adnan kembali mengayuh sepeda dan tampak keluar dari area perkantoran.
Belum diketahui kapan persisnya dan di mana lokasi Adnan saat sedang direkam video oleh netizen.
Sementara itu, Kepala Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Brebes, Irma Hamdani, membenarkan jika Adnan adalah warganya. “Iya benar,” kata Irma saat dikonfirmasi
Kompas.com,
Senin (9/6/2025) malam.
Irma mengungkapkan bahwa kehidupan Adnan memang tidak mudah, apalagi tidak memiliki orangtua.
Sejak kecil, Adnan diasuh oleh paman dan bibinya di Dukuh Kampung Baru, Desa Kalierang.
Adnan sempat mengenyam pendidikan di SD Kalierang 01 dan SMP Negeri 2 Bumiayu.
Namun, harus terhenti di kelas 2 SMP karena beberapa persoalan.
Diungkapkan Irma, warga sebenarnya tidak tinggal diam.
Pernah mencoba menyekolahkan Adnan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) secara gratis, namun Adnan menolak.
Atas inisiatif warga dan demi masa depannya, Adnan kemudian ditempatkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bumiayu.
Harapannya, Adnan bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik.
Namun, Adnan tak bertahan lama di sana.
Ia pergi tanpa pamit.
Hingga kemudian, Adnan muncul di media sosial, terekam mengayuh sepeda seorang diri. “Kami warga sudah berupaya semaksimal mungkin membantu. Tapi memang tidak mudah,” kata Irma.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/06/2025 08:54
Ada Pemutihan Pajak Kendaraan tapi Nggak Ikutan? Jangan Kaget, Ini yang Bakal Dialami

Jakarta –

Warga yang nunggak pajak kendaraan sebaiknya mengikuti pemutihan. Jangan kaget kalau nunggak pajak tapi mengabaikan pemutihan, ini yang bakal kamu alami.

Pemutihan pajak kendaraan tengah digelar di sejumlah provinsi. Jawa Barat termasuk salah satunya. Buat kamu pemilik kendaraan yang nunggak pajak bertahun-tahun, ini merupakan kesempatan emas karena hanya perlu membayar pajak tahun berjalan. Denda dan tunggakan yang menumpuk bertahun-tahun diampuni dan dihapuskan.

Pemutihan Pajak Kendaraan Jangan Disia-siakan

Untuk itu, program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat ini jangan disia-siakan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pernah menyebut, pemutihan pajak kendaraan ini hanya dilakukan satu kali. Bagi yang menyia-nyiakan jangan kaget tak lagi bisa lewat jalan di provinsi hingga kabupaten.

“Setelah itu masih nunggak juga, ingat loh motor Anda nggak akan bisa lewat jalan kabupaten, nggak akan bisa lewat jalan provinsi, ayo mau lewat jalan yang mana? Mau lewat jalan langit karena belum disertifikatkan? Nggak akan bisa. Bayar pajaknya, kami sudah memaafkan, mengampuni,” kata Dedi saat perdana mengumumkan pemutihan pajak kendaraan Maret 2025.

Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat sudah berlangsung sejak 20 Maret 2025. Sebelumnya program ini dicanangkan hanya berlaku sampai 6 Juni, namun diperpanjang hingga 30 Juni 2025. Sebagai informasi, untuk pajak kendaraan bisa dibayarkan minimal 6 bulan sebelum jatuh tempo.

Jadi, bagi masyarakat yang jatuh tempo kendaraannya di bulan Desember 2024, bisa dibayarkan di bulan Juni 2025 agar bisa memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi daerah serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Buat kamu yang mau program pemutihan pajak, bisa dilakukan melalui empat kanal resmi Bapenda Jabar yaitu:

Samsat Induk dan KelilingSamsat Drive ThruSamsat Outlet di Pusat PerbelanjaanAplikasi Sambara dan e-Samsat JabarSyarat Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat

Meski tak ada syarat khusus, tetap ada ketentuan yang harus dipenuhi sebagai berikut

Kendaraan harus terdaftar di wilayah Jawa BaratKendaraan tidak dalam status blokir permanen pada sistem administrasi pajak kendaraanPemilik kendaraan harus membawa dokumen seperti STNK, BPKB, dan KTP yang masih berlakuUntuk pemilik kendaraan yang ingin melakukan balik nama, harus melampirkan bukti jual beli kendaraanProgram ini hanya berlaku untuk pajak tahunan, bukan pajak lima tahunan atau pengesahan STNK

(dry/din)

10/06/2025 08:35
8 Siswa Nekat Minum Pembersih Lantai, Dedi Mulyadi Tebus Ijazah, Daftarkan ke SMAN 1 Cirebon Bandung

Siswa Nekat Minum Pembersih Lantai, Dedi Mulyadi Tebus Ijazah, Daftarkan ke SMAN 1 Cirebon
Tim Redaksi
KOMPAS.com
–

Gubernur Jawa Barat

Dedi Mulyadi
memastikan bahwa siswa di
Cirebon
yang sempat viral karena nekat menenggak cairan
pembersih lantai
kini telah didaftarkan ke SMA Negeri 1 Cirebon.
Tak hanya itu, ijazah madrasah tsanawiyah (MTs) milik siswa tersebut yang sempat tertahan karena tunggakan biaya juga telah ditebus.
Hal ini disampaikan Dedi Mulyadi dalam sebuah video yang diunggah di media sosial dan telah dikonfirmasi ulang oleh Kompas.com.
“Anak yang menenggak pembersih lantai karena ingin diteruskan sekolah dan orangtuanya tidak mampu, dia hari ini sudah terdaftar di SMA Negeri 1 Cirebon,” kata Dedi Mulyadi dalam video tersebut, Selasa (10/6/2025).
Menurut Dedi, siswa tersebut didaftarkan melalui jalur mutasi karena sebelumnya sempat menempuh pendidikan di SMA wilayah Tengah Tani, Cirebon.
Namun, proses administrasinya terhambat karena ijazah MTs yang belum bisa diambil akibat tunggakan sebesar Rp 2 juta.
“Ternyata anak ini ijazah tsanawiyah-nya belum ditebus. Dua juta rupiah masih menunggak. Sekarang sudah diserahkan. Malam Jumat ajudan saya menemui pihak tsanawiyahnya, pihak pesantrennya, dan sudah membereskan,” ujar Dedi.
Tak hanya menyelesaikan masalah ijazah, Dedi juga menyampaikan bahwa biaya rumah sakit pasca-kejadian, kebutuhan seragam sekolah, hingga biaya pendidikan ke depan telah ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Ke depannya sudahlah, saya tanggung pendidikannya sampai selesai,” ujarnya.
Langkah ini menurut Dedi merupakan bentuk komitmennya dalam memastikan seluruh anak di Jawa Barat bisa bersekolah hingga jenjang SMA.
Ia pun menyoroti kembali kebijakan pelarangan kegiatan studi tur, perpisahan, dan
outing class
di sekolah-sekolah yang menurutnya hanya akan menambah beban bagi siswa yang kurang mampu.
”
Bayangin
, jangankan untuk studi tur, wisudaan, perpisahan,
outing
kelas, bayar baju seragam saja enggak bisa. Akhirnya seperti ini,” ujarnya.
Dedi juga mengingatkan orangtua dan anak-anak untuk lebih bijak dalam mengelola keinginan konsumtif yang tidak relevan dengan pendidikan.
Saat ini, menurut Dedi, proses penerimaan murid baru (SPMB) di Jawa Barat sedang berlangsung. Ia berharap seluruh anak-anak di Jawa Barat bisa melanjutkan pendidikan tanpa kendala berarti.
“Semoga anak-anak kita semuanya bisa sekolah. Tetap semangat dan sekolah,” pungkasnya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/06/2025 07:32
DPR Dukung Dedi Mulyadi soal Larangan Pemberian PR Siswa di Jabar

GELORA.CO -Ketua Komisi X DPR RI, Hefitah Sjaifudian mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang melarang pemberian pekerjaan rumah (PR) bagi siswa-siswi sekolah.

Hefitah menilai, kebijakan tersebut positif selama tetap diiringi dengan peran aktif orang tua dalam proses pendidikan di rumah.

“Saya juga setuju jika jam belajar tidak terlalu panjang, karena anak-anak juga butuh waktu untuk melakukan aktivitas lain di luar sekolah,” ujar Hetifah kepada wartawan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Senin 9 Juni 2025.

Namun demikian, ia mengingatkan, hilangnya PR bukan berarti proses edukasi berhenti setelah jam sekolah selesai. Menurutnya, tantangan selanjutnya adalah bagaimana orang tua mampu memanfaatkan waktu anak di rumah untuk kegiatan yang tetap mendidik dan bermanfaat.

“Bukan berarti tidak ada proses edukasi di rumah. Tantangannya adalah bagaimana orang tua bisa mengisi waktu anak-anak dengan kegiatan yang mendidik. Artinya, tugasnya bukan hanya pada anak, tapi juga pada orang tua,” kata politikus Golkar ini.

Ia berharap, kebijakan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat peran keluarga dalam membentuk karakter dan kebiasaan belajar anak secara holistik di luar lingkungan sekolah formal.

“Jadi ini akan menjadi momentum untuk memperkuat peran keluarga dalam membentuk karakter dan kebiasaan belajar,” pungkas Hetifah dikutip dari RMOLJabar.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi mengeluarkan surat edaran yang melarang para guru di wilayahnya memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa.

“Mulai hari ini, kami menerbitkan surat edaran yang berisi larangan bagi guru untuk memberi PR kepada murid,” ujar Dedi saat memberikan keterangan di Gedung Pakuan, Bandung

10/06/2025 07:04
Dedi Mulyadi Ingin Hapus PR Sekolah di Jabar, Begini Respons Wamendikdasmen – Page 3

“Kemudian berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena itu juga diamanatkan oleh peraturan, harus berkoordinasi,” ujar Atip menambahkan.

Atip mengakui bahwa keberadaan PR bukanlah hal yang bisa diputuskan secara seragam dari atas atau dari pemerintah pusat. Hal ini mengingat tiap daerah, tiap sekolah, serta tiap pelajaran memiliki karakter yang berbeda dan harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa itu sendiri.

Karena itu, menurut dia, yang lebih paham adalah guru yang mengajar siswa. “Soal perlu atau tidaknya PR, itu sebenarnya sangat tergantung pada kondisi masing-masing satuan pendidikan. Karena proses belajar di tiap sekolah bisa berbeda, maka guru sebagai pendidik yang paling memahami kebutuhan siswanya,” ucap Atip memungkasi.

10/06/2025 05:15
Jam Malam Resmi Berlaku, Wali Kota Klaim Pelajar di Cimahi Taat Aturan

Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi akan melaksanakan patroli penerapan jam malam bagi pelajar, sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Sebagaimana diketahui, Dedi Mulyadi memberlakukan jam malam bagi pelajar. Aturan itu tertuang dalam surat edaran nomor 51/ PA.03/ Disdik tentang Penerapan Jam Malam Bagi Peserta Didik Untuk Mewujudkan Generasi Panca Waluya Jabar Istimewa yang dikeluarkan pada 23 Mei 2025.

Penerapan pembatasan kegiatan peserta didik di luar rumah pada malam hari dimulai pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB. Meski demikian, terdapat pengecualian bagi pelajar yang berada di luar rumah dengan sejumlah persyaratan dan dalam pengawasan orang tua.

Tim gabungan Pemkot Cimahi bersama TNI-Polri-Kejaksaan pun melakukan pengawasan ke lapangan. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana mengeklaim para pelajar di Kota Cimahi, sejauh pengamatannya, terbilang taat aturan.

“Anak-anak sekarang kelihatannya pukul 20.00 WIB sudah ada di rumah,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat, 6 Juni 2025.

Ngatiyana menjelaskan, penindakan bagi pelajar yang melanggar aturan jam malam akan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.

“Sejauh mana menindak tergantung pelanggaran. Kalau pelanggaran biasa, dilaporkan dan dinasehati saja,” tutur dia.

Sementara apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk kenakalan yang melanggar hukum, Ngatiyana memastikan penindakannya pun akan berbeda.

“Tapi kalau sudah kenakalan, berbeda lagi, apalagi melanggar hukum. Karena itu, program ini mendorong anak-anak lebih disiplin, taat aturan, serta mencegah terpapar pengaruh negatif,” imbuhnya.

Pemkot Cimahi, kata Ngatiyana, juga telah menjalin kerja sama dengan 2 pusdik untuk menampung pelajar bermasalah dengan pembinaan di barak militer.

“Fasilitas yang disiapkan untuk pembinaan siswa di barak militer sudah ada dua tempat. Mudah-mudahan pelajar Kota Cimahi taat aturan semua,” tandasnya.

Ngatiyana pun mengimbau para pelajar agar menaati aturan jam malam. “Yang kita tekankan, kalau tidak ada hal penting dan mendesak ya tidak perlu keluar rumah di malam hari sesuai edaran Pak Gubernur,” ucapnya.

Penulis: Arby Salim

Tim Gabungan Pemalang Cek Barang Kedaluwarsa Jelang Lebaran Idul Fitri 2024

10/06/2025 05:00