Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Dedi Mulyadi dan Tomy Winata Adu Cepat Naik Tangga di Cianjur

    Dedi Mulyadi dan Tomy Winata Adu Cepat Naik Tangga di Cianjur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) dan pengusaha Tomy Winata adu cepat naik tangga di Cianjur Selatan Jawa Barat. Adu cepat naik tangga ini terungkap ketika KDM ke Cianjur Selatan untuk meresmikan Masjid Baitul Hikmah, Senin (16/6/2025).

    Dalam peresmian tersebut, pendiri Artha Graha Peduli (AGP) Tomy Winata hadir bersama tokoh Jawa Barat, sekaligus Anggota DPR RI, Mulyadi. Peresmian ini diikuti oleh ribuan warga Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

    Lebih lanjut, KDM, Tomy Winata, Mulyadi juga ke Pabrik Teh Takokak Win’s Tea milik PT Harmoni Nirwana Lestari yang dekat dengan tempat peresmian masjid. Perkebunan Takokak dimulai tahun 1906 yang secara turun-temurun menghasilkan produk teh terbaik di Indonesia.

    Momen keakraban KDM dan Tomy Winata terekam dalam video. KDM bersama Tomy adu cepat naik anak tangga ke lokasi. Mulyadi politikus Gerindra memuji kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha. Tujuannya untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat.

    “Memberikan fasilitas sarana ibadah sekaligus lapangan pekerjaan, ini menjadi bukti bagi kita untuk terus mengisisi kemerdekaan dengan membangun jiwanya dan juga badannya,” ungkap Mulyadi dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (17/6/2025).

    Di samping itu, Gubernur Jawa Barat menuturkan, pentingnya kolaborasi bersama semua pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah. Baik eksekutif maupun legislatif. Termasuk antara pengusaha, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama membangun negeri.

    Mulyadi menjelaskan yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur untuk seluruh rakyatnya.

    “Seperti amanah para pendiri bangsa kita, untuk menjadikan masyarakat yang adil dan makmur,” tandas dia.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Fraksi Gerindra Usul Anak Muda Jakarta Dibina di Barak Militer Seperti KDM

    Fraksi Gerindra Usul Anak Muda Jakarta Dibina di Barak Militer Seperti KDM

    Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi Gerindra DPRD Jakarta mempertimbangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bekerja sama dengan barak militer untuk pembinaan anak muda. Konsep tersebut sebelumnya dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM. 

    Anggota Komisi B DPRD Jakarta Fraksi Gerindra Ryan Kurnia Ar Rahman menyampaikan bahwa usulan tersebut muncul karena anggaran pembinaan kepemudaan, karang taruna, terlalu berdampak kecil kepada pemuda Jakarta. 

    Hal tersebut disampaikan dalam dalam Rapat Paripurna Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (16/6/2025). 

    “Anggaran pembinaan kepemudaan, karang taruna, menurut Fraksi Partai Gerindra terlalu kecil berdampak kepada pemuda DKI Jakarta lebih memilih sibuk tawuran hingga memakan korban jiwa dari pada berkegiatan positif karena kurangnya dukungan anggaran,” jelasnya.  

    Sebab demikian, partainya menyarankan ide tersebut. Dikatakan bahwa pasca pelatihan juga perlu didukung anggaran agar mereka dapat melakukan kegiatan positif. 

    “Mohon Tanggapan,” jelasnya. 

    Sebagai informasi, program serupa ini telah diimplementasikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa dengan KDM. 

    KDM menegaskan bahwa program barak militer untuk remaja bermasalah ini bertujuan membentuk karakter disiplin, mandiri, serta mengembalikan jati diri remaja sebagai generasi penerus bangsa. 

    Menurutnya, maraknya perilaku brutal hingga tindak kriminal di kalangan remaja menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara.  

    “Kita tidak boleh kehilangan satu generasi yang seharusnya memiliki sifat luhur sebagai manusia Indonesia,” ujar KDM, Selasa (29/4/2025). 

    Program barak militer ini mengedepankan pendekatan pendidikan berbasis kedisiplinan, bukan militerisasi perang. 

    Kegiatan dalam program ini meliputi olahraga, kesenian, pengembangan minat dan bakat, serta pembiasaan pola hidup sehat, mulai dari keteraturan makan, minum, hingga menjauhkan peserta dari rokok dan obat-obatan terlarang.

  • Tawuran Pelajar di Sumedang, Dedi Mulyadi Kirim Pelaku ke Barak Militer

    Tawuran Pelajar di Sumedang, Dedi Mulyadi Kirim Pelaku ke Barak Militer

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyayangkan masih adanya aksi tawuran di kalangan pelajar. Aksi tawuran antarpelajar itu diketahui terjadi di Jalan Atas Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Kamis malam, 12 Juni 2025.

    Akibat tawuran tersebut, dua pelajar mengalami luka serius karena sabetan senjata tajam. “Masih juga ada anak-anak SMK di Sumedang yang masih tawuran,” ucap Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Minggu, 16 Juni 2025.

    Dedi mengeklaim, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah melakukan tiga langkah untuk menindaklanjuti para pelajar yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut. 

    Dari 29 pelajar yang diamankan, delapan ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 170 KUHP serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata.

    “Yang pertama, yang terlibat kriminal dan melukai orang itu berproses secara hukum,” ucap Dedi.

    Adapun 11 pelajar diserahkan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) DPPKBP3A Kabupaten Sumedang untuk pembinaan psikososial dan konseling.

    “Yang kedua, ada yang dirawat atau dibina di dinas sosial,” pungkas mantan Bupati Purwakarta ini. 

    Sementara 10 pelajar lainnya, kata Dedi, diserahkan ke Barak Militer Dodiklat TNI AD untuk menjalani pembinaan karakter.

    “Yang ketiga, ada yang dimasukin di Dodik Bela Negara untuk melakukan pendidikan bersama yang lainnya untuk menjadi anak-anak hebat,” tuturnya.

    Dedi lantas mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, baik yang pro maupun kontra terhadap kebijakannya.

    “Itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov Jabar, dan saya ucapkan terima kasih bagi semuanya, baik yang menyukai maupun yang tidak menyukai, kedua-duanya adalah saudara saya,” tutupnya.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Dedi Mulyadi Temukan Lahan Perairan di Tambun Dijual ke Warga Rp35 Juta Megapolitan 16 Juni 2025

    Dedi Mulyadi Temukan Lahan Perairan di Tambun Dijual ke Warga Rp35 Juta Megapolitan 16 Juni 2025

    Dedi Mulyadi Temukan Lahan Perairan di Tambun Dijual ke Warga Rp35 Juta
    Penulis
     
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menemukan praktik jual-beli ilegal lahan perairan saat mengunjungi
    Kali Gabus
    di Desa Srimukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
    Salah satu temuan mengejutkan adalah bangunan usaha pakan unggas yang berdiri di atas saluran air dan disebut telah dibeli oleh pemiliknya seharga Rp35 juta.
    “Kok tanah perairan bisa dijual-belikan sih? Ini sebentar lagi ditertibkan loh, Pak. Kami kembalikan menjadi sungai lagi supaya enggak banjir,” kata Dedi kepada pemilik bangunan, seperti dalam tayangan kanal YouTube-nya.
    Warga tersebut mengaku membeli lahan tersebut dari seseorang bernama Fadil.
    “Tadinya beli Rp35 juta,” ujar pria asal Wonogiri itu.
    Ia mengaku telah tinggal di wilayah tersebut sejak 1988, dan baru dua tahun terakhir membuka usaha.
    Dedi pun langsung mengingatkan bahwa bangunan yang berdiri di atas saluran air akan dibongkar dalam waktu dekat.
    “Bapak harus siap. Bapak salah. Kalau membeli tanah kan harus tahu dulu ini tanah siapa? Hak milik atau bukan?” tegasnya.
    Ia menjelaskan, penertiban ini adalah bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembalikan fungsi sungai dan sawah seperti semula.
    Selain untuk mencegah banjir, langkah ini juga penting demi menjaga kelestarian lingkungan dan area pertanian.
    “Kami akan kembalikan ini jadi sungai. Minggu ini pengerjaan dimulai,” tandas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Sidak ke Tambun: Siap Bongkar Bangunan Liar, Kembalikan Fungsi Sungai Megapolitan 16 Juni 2025

    Dedi Mulyadi Sidak ke Tambun: Siap Bongkar Bangunan Liar, Kembalikan Fungsi Sungai Megapolitan 16 Juni 2025

    Dedi Mulyadi Sidak ke Tambun: Siap Bongkar Bangunan Liar, Kembalikan Fungsi Sungai
    Penulis
     
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , menegaskan komitmennya untuk mengembalikan
    fungsi sungai
    dan sawah yang telah disalahgunakan menjadi area permukiman dan usaha ilegal.
    Hal itu disampaikan saat inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan perairan
    Kali Gabus
    , Desa Srimukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, baru-baru ini.
    Kunjungan Dedi yang terekam dalam kanal YouTube resminya menunjukkan dirinya meninjau sejumlah bangunan semi permanen yang berdiri di tepi saluran air.
    Dedi tampak mengenakan kaus dan topi putih, disambut hangat oleh warga yang ramai meminta foto bersama.
    Namun, di sela keramahtamahan itu, Dedi menyuarakan keprihatinannya atas banyaknya bangunan liar yang mengambil badan sungai.
    “Ini punya siapa lagi ini? Ini kan mengambil badan sungai lagi. Bikin bangunan sendiri. Ini baru atau sudah lama?” tanya Dedi sambil menunjuk beton yang berdiri di atas kali.
    Salah satu warga menjawab bahwa bangunan tersebut baru saja didirikan.
    Dedi pun terus menyusuri lokasi dan mendapati sebuah usaha pakan unggas yang berdiri di atas tanah perairan.
    Warga pemilik usaha mengaku membeli lahan tersebut seharga Rp 35 juta dari seseorang bernama Fadil.
    Dedi pun menanggapi dengan tegas.
    “Kok tanah perairan bisa dijualbelikan sih? Ini sebentar lagi ditertibkan loh Pak. Kami akan kembalikan menjadi sungai lagi biar enggak banjir,” ujar Dedi kepada warga.
    Menurutnya, praktik jual beli tanah milik negara di atas saluran air adalah pelanggaran serius yang berkontribusi terhadap banjir dan kerusakan lingkungan.
    Dedi menyebutkan bahwa proses pembongkaran bangunan akan segera dimulai dalam waktu dekat, termasuk usaha yang berdiri di atas saluran irigasi tersebut.
    “Bapak harus persiapan. Bapak salah. Kalau membeli tanah kan itu harus tahu, ini tanah siapa? Hak milik atau apa?” katanya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Utang BPJS Pemprov Jabar Bisa Naik ke Rp 360 M, Ini Rencana Bayarnya Bandung 16 Juni 2025

    Utang BPJS Pemprov Jabar Bisa Naik ke Rp 360 M, Ini Rencana Bayarnya Bandung 16 Juni 2025

    Utang BPJS Pemprov Jabar Bisa Naik ke Rp 360 M, Ini Rencana Bayarnya
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memanfaatkan perubahan APBD 2025 untuk membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai Rp 311 miliar.
    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , mengatakan saat ini pihaknya masih menghitung alokasi anggaran yang akan digunakan untuk melunasi kewajiban tersebut.
    “Yang pasti APBD murni sudah lewat. Nah kemungkinan nanti perubahan APBD 2025. Mungkin di situ beliau (gubernur) akan memprioritaskan untuk pembayaran utang, konsekuensinya yang bukan belanja prioritas akan disesuaikan,” kata Dedi saat dihubungi, Senin (16/5/2025).
    Dedi menjelaskan, tunggakan utang tersebut berasal dari iuran BPJS Kesehatan untuk kabupaten dan kota yang belum dibayarkan selama periode 2023/2024.
    “Yang Rp 311 miliar itu tagihan ke kabupaten/kota. Jumlahnya dinamis karena sebelum bayar kami konsolidasi dulu dengan BPJS sama kabupaten/kota itu di angka Rp 311 miliar, sempat bisa jadi nambah ke Rp 360 miliar. Tapi nggak akan turun dari angka tersebut,” ujarnya.
    Setiap tahun, menurut Dedi,
    Pemprov Jabar
    mengalokasikan sekitar Rp 900 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
    Dari total tersebut, Rp 460 miliar disetor ke pusat untuk warga dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan sisanya digunakan untuk warga non-DTKS yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten dan kota.
    “Kalau DTKS kita setor ke pusat ke Kementerian Keuangan nanti ke BPJS pusat. Kalau yang Rp 400 miliar lainnya setor ke kabupaten/kota, porsinya Pemprov 40 persen, 60 persen usulan daerah,” jelas Dedi.
    Tunggakan itu pertama kali diungkap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Rabu (11/6/2025).
    Dalam kesempatan itu, Dedi menyinggung besarnya dana hibah di masa pemerintahan sebelumnya yang dianggap mengabaikan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
    “Dalam hal ini, pemerintah punya kewajiban atas akses kesehatan warganya ketimbang belanja hibah,” pungkasnya.
    Penulis: Kontributor Bandung, Faqih Rohman Syafei
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ancaman Serius Dedi Mulyadi Buntut Kades Casmari Saweran di Diskotek Bandung 16 Juni 2025

    Ancaman Serius Dedi Mulyadi Buntut Kades Casmari Saweran di Diskotek Bandung 16 Juni 2025

    Ancaman Serius Dedi Mulyadi Buntut Kades Casmari Saweran di Diskotek
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menyatakan akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa-desa di Kabupaten Cirebon jika tidak ada tindak lanjut atas aksi sawer Kepala Desa Karangsari, Casmari, di sebuah kelab malam.
    “Kalau Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak melakukan itu (pemeriksaan), maka kami akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa di Cirebon,” kata Dedi dalam video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Minggu (15/6/2025).
    Sebelumnya, Casmari menjadi sorotan publik usai videonya viral saat menyawer uang pecahan Rp 50.000 di atas panggung diskotek. Dalam video yang tersebar, Casmari terlihat mengenakan kaus oranye di tengah keramaian dengan sorotan lampu dan musik keras.
    Dedi menyesalkan tindakan tersebut dan menilai perilaku Casmari tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik. Ia meminta agar Kepala Inspektorat dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.
    “Ada kuwu (kepala desa) di Cirebon
    nyawernya
    diskotek. Katanya kalau diskotek di sisi kota saetik mungkin ya menimbulkan kehebohan, dan menurut saya sih memang sebaiknya tidak dilakukan,” ujar Dedi.
    Ia juga menyinggung potensi penyalahgunaan anggaran desa untuk aktivitas tak patut tersebut. “Yang pertama, dari sisi etik dan yang kedua dari sisi penggunaan uangnya. Uang yang dipakai nyawernya uang apa coba,” tegasnya.
    Meski Casmari telah mengklarifikasi bahwa uang sawer berasal dari dana pribadi, Pemerintah Kabupaten Cirebon tetap memberikan surat teguran keras. Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Cirebon pada Kamis (13/6/2025).
    “Dia sudah hadir, sudah memberikan keterangan, bahwa uang yang digunakan adalah uang pribadi, bukan uang dana desa,” ujar Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Cirebon, Dani Irawadi.
    Dani menegaskan bahwa tidak ditemukan pelanggaran aturan, namun tindakan tersebut dianggap mencoreng moral pejabat. “Secara aturan tidak ada yang dilanggar, (aksi sawer) Casmari murni soal moral dan etika sebagai pejabat publik. Kami sudah beri teguran keras dan yang bersangkutan juga sudah meminta maaf,” katanya.
    Casmari sempat meminta maaf saat dimintai konfirmasi oleh wartawan usai pemeriksaan. “Iya saya salah, saya meminta maaf, iya (tidak mengulangi),” ucapnya singkat sebelum meninggalkan kantor DPMD melalui pintu belakang.
    Penulis: Kontributor Bandung, Faqih Rohman Syafei
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Utang BPJS Pemprov Jabar Bisa Naik ke Rp 360 M, Ini Rencana Bayarnya Bandung 16 Juni 2025

    Tunggakan BPJS Kesehatan Jabar Capai Rp 311 Miliar Sejak 2023, Pemprov Janji Bayar Bandung 16 Juni 2025

    Tunggakan BPJS Kesehatan Jabar Capai Rp 311 Miliar Sejak 2023, Pemprov Janji Bayar
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat memastikan jumlah tunggakan utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kepada BPJS Kesehatan mencapai Rp 311 miliar.
    Kepala Bappeda Jabar
    Dedi Mulyadi
    mengatakan, utang tersebut berasal dari kewajiban pembayaran
    iuran BPJS Kesehatan
    untuk kabupaten dan kota yang belum dibayarkan pada periode 2023/2024.
    “Yang Rp 311 miliar itu tagihan ke kabupaten/kota. Jumlahnya dinamis karena sebelum bayar kami konsolidasi dulu dengan BPJS sama kabupaten/kota itu di angka Rp 311 miliar, sempat bisa jadi nambah ke Rp 360 miliar. Tapi nggak akan turun dari angka tersebut,” ujar Dedi saat dihubungi, Senin (16/5/2025).
    Menurut Dedi, setiap tahun
    Pemprov Jabar
    harus membayar iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp 900 miliar. Dari jumlah itu, Rp 460 miliar dialokasikan untuk masyarakat dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan sisanya untuk masyarakat non-DTKS yang diusulkan oleh kabupaten dan kota.
    “Kalau DTKS kita setor ke pusat ke Kementerian Keuangan nanti ke BPJS pusat. Kalau yang Rp 400 miliar lainnya setor ke kabupaten/kota, porsinya Pemprov 40 persen, 60 persen usulan daerah,” jelasnya.
    Ia menyebutkan, saat ini Pemprov Jabar sedang menghitung alokasi anggaran untuk melunasi tunggakan tersebut.
    “Yang pasti APBD murni sudah lewat. Nah kemungkinan nanti perubahan APBD 2025. Mungkin di situ beliau (gubernur) akan memprioritaskan untuk pembayaran utang, konsekuensinya yang bukan belanja prioritas akan disesuaikan,” kata Dedi.
    Diketahui, tunggakan utang Pemprov Jabar kepada BPJS Kesehatan pertama kali diungkap oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Rabu (11/6/2025).
    Dalam kesempatan itu, Dedi menyoroti besarnya dana hibah di masa kepemimpinan gubernur sebelumnya, yang dinilainya telah mengabaikan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
    Ia menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap akses layanan kesehatan masyarakat yang tidak bisa diabaikan.
    “Dalam hal ini, pemerintah punya kewajiban atas akses kesehatan warganya ketimbang belanja hibah,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Jakarta Beri Subsidi Transjabodetabek

    Isu Politik-Hukum Terkini: Jakarta Beri Subsidi Transjabodetabek

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum pada Minggu (15/6/2025) menjadi perbincangan hangat pembaca. Berita terkait subsidi Transjabodetabek menarik perhatian pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik dan hukum lainnya, yakni polemik kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumut, Presiden Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Singapura, upaya kriminalisasi terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tudingan ijazah palsu, hingga status kewarganegaraan dalang bom Bali Hambali.

    Isu Politik-Hukum Terkini Beritasatu.com

    1. Jakarta Beri Subsidi Transjabodetabek, Netizen Sindir Dedi Mulyadi

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung kembali menarik perhatian publik dengan kebijakan subsidi transportasi. Subsidi sebesar Rp 11.500 per penumpang diberikan untuk layanan Transjabodetabek demi menekan tarif dari semestinya Rp 15.000 menjadi lebih terjangkau.

    Dengan adanya subsidi dari Jakarta, maka setiap penumpang Transjabodetabek hanya membayar Rp 3.500, sisanya ditanggung oleh APBD Jakarta. Kebijakan ini pun menuai banyak pujian dari warga Jakarta.

    Namun, tak sedikit pula warganet yang mempertanyakan beban anggaran yang harus ditanggung Jakarta, terutama ketika layanan tersebut menjangkau wilayah luar, seperti Bogor. Komentar pun bermunculan di media sosial, yang membandingkan kinerja Pramono dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    2. Polemik 4 Pulau Aceh Memanas, PDIP dan Demokrat Saling Serang

    Polemik pemindahan kewilayahan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) memicu tensi politik antara tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat. Kritik tajam dilontarkan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang dinilai mengambil keputusan sepihak dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999.

    Pernyataan Rapidin Simbolon itu mendapat respons keras dari Anggota DPR Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan. Ia menyebut, tudingan tersebut tidak berdasar dan logikanya salah. Hinca menjelaskan keputusan terkait pulau ini telah bergulir sejak lama, jauh sebelum Bobby Nasution menjabat Gubernur Sumatera Utara.

    3. Presiden Prabowo Bertolak ke Singapura untuk Kunjungan Kenegaraan

    Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Singapura pada Minggu (15/6/2025) sore dalam rangka kunjungan kenegaraan bersama rombongan terbatas. Presiden Prabowo dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 18.20 WIB.

    Kunjungan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat kemitraan Indonesia–Singapura di berbagai sektor. Keberangkatan Presiden dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain Wapres, turut hadir dalam pelepasan tersebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    4. Polemik Ijazah, Kuasa Hukum Tuding Upaya Kriminalisasi terhadap Jokowi

    Polemik mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus diungkit meski pihak kepolisian telah menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Polisi sebelumnya sudah memutuskan kasus tersebut sudah selesai dan tidak mengandung unsur tindak pidana.

    Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan menilai ada upaya kriminalisasi terhadap Jokowi di balik desakan sejumlah pihak yang ingin membuka kembali polemik tersebut. Menurutnya, proses hukum telah dilakukan secara menyeluruh dan hasilnya menyatakan ijazah Jokowi terbukti asli.

    5. Status Kewarganegaraan Hambali Dalang Bom Bali Belum Dapat Dipastikan

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan status kewarganegaraan Hambali hingga kini belum dapat dipastikan secara hukum. Sejak 2003, Hambali ditahan oleh otoritas Amerika Serikat di fasilitas Guantanamo Bay, Kuba.

    Hambali dituduh oleh militer Amerika Serikat terlibat dalam serangkaian tindakan terorisme internasional di berbagai negara. Dia juga dituding menjadi aktor intelektual kasus bom Bali 2002. Hambali dikabarkan kini sedang diadili oleh pengadilan militer Amerika Serikat setelah lebih dari 20 tahun ditahan di Guantanamo.

  • Masih Syuting meski Jadi Kepala Daerah, Ramzi: Saya Sesuai Aturan

    Masih Syuting meski Jadi Kepala Daerah, Ramzi: Saya Sesuai Aturan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Bupati Cianjur Ramzi Geys Thebe atau Ramzi mengaku masih aktifn di dunia selebritas. Hal itu tidak membuat dirinya gentar menghadapi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Ramzi menyebut, semua kegiatannya di dunia selebritas sudah mendapatkan izin dari Dedi Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat.

    “Tentu sudah dong (izin), semuanya sudah saya tanyakan juga dan tidak yang melanggar aturan,” tegas Ramzi dikutip dari channel YouTube, Minggu (15/6/2025).

    Ramzi juga santai menanggapi tidak takut ditegur Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait aktifitasnya masih terlibat di dunia selebritas.

    “Ini kan yang saya kerjakan (di dunia selebritas) sifatnya live, jadi buat apaan takut,” jelasnya.

    “Kok takut ketahuan, ini kan sifatnya bukan ngumpet-ngumpet,” ujarnya.

    Meski masih disibukkan di dunia selebritas, Ramzi menegaskan, prioritas utamanya adalah bekerja untuk rakyat.

    “Saya tidak pernah meninggalkan tugas saya di sana (Cianjur), kecuali saya syuting pagi atau siang itu baru saya salah,” tuturnya.

    “Selama syuting-nya malam, kemudian semua tugas di Cianjur sudah selesai maka insyaallah tidak apa-apa,” lanjutnya.

    Ramzi pun membongkar pembagian kegiatannya antara Cianjur dengan Jakarta agar kedua aktifitasnya bisa berimbang.

    “Saya kan live pada pukul 19.00 WIB, waktu seperti ini sudah saya rasakan saat sahur. Pukul 02.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB dini hari saya live, setelah itu kembali ke Cianjur. Pukul 08.00 WIB atau pukul 09.00 WIB saya sudah bekerja,” ungkapnya.