Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • 4 Dedi Mulyadi Usul Nama Bandung Barat Diubah, Ini Alasannya Regional

    4 Dedi Mulyadi Usul Nama Bandung Barat Diubah, Ini Alasannya Regional

    Dedi Mulyadi Usul Nama Bandung Barat Diubah, Ini Alasannya
    Tim Redaksi
    BANDUNG BARAT, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mengusulkan agar nama Kabupaten
    Bandung Barat
    (KBB) diubah, tanpa embel-embel kata “Bandung”. Menurutnya, nama tersebut membuat wilayah ini sulit membangun identitas mandiri.
    “Ini memang kalimat ‘Bandung Barat’ jika dilihat dari kacamata branding, agak susah membrandingnya. Disebut Bandung Barat yang terbayang selalu Bandung,” ujar Dedi saat berpidato pada Rapat Paripurna Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat ke-18 di hadapan 50 anggota DPRD, Kamis (19/6/2025).
    Dedi menilai, nama Bandung Barat hanya menggambarkan arah mata angin dan terlalu bergantung pada asosiasi dengan Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung. Padahal, wilayah ini memiliki kekayaan budaya dan sejarah tersendiri.
    “Nama Bandung Barat sendiri memiliki dua kata yang menggabungkan nama tempat dan arah mata angin yang mana jika digabungkan hanya menunjukkan suatu wilayah Bandung yang berada di sebelah barat,” katanya.
    Menurut Dedi, arah mata angin bersifat relatif dan bisa berbeda tergantung dari mana seseorang melihat.
    “Kata siapa Bandung Barat? Kata orang Bukanagara, Subang. Tapi bagi orang Cianjur bisa jadi Bandung Timur. Bagi orang Purwakarta, Bandung Selatan. Jadi sulit untuk mengidentifikasi wilayah,” sebutnya.
    Dedi mengakui, penamaan awal Kabupaten Bandung Barat tidak mudah karena mempertimbangkan berbagai kepentingan wilayah.
    “Hanya jika memakai nama Mandalawangi, orang Padalarang gak terima, kalau pakai nama Padalarang, orang Lembang gak terima. Akhirnya pakai nama Bandung Barat,” ucapnya.
    Meski demikian, Dedi menyatakan siap membantu apabila ada keinginan untuk mengganti nama daerah tersebut agar memiliki wibawa dan daya tarik branding yang lebih kuat.
    “Biarlah kalau sudah begini namanya. Tapi kalau ada niat untuk membranding, merubah namanya, saya siap membantu agar ada wibawa atau kharismanya,” kata Dedi.
    Sebelum mengganti nama, Dedi mengingatkan pentingnya memahami karakteristik tiap wilayah di KBB. Ia menilai sebagian wilayah di KBB memiliki kultur yang mirip dengan Kota Bandung, sementara sebagian lainnya cenderung dekat dengan Cianjur dan Purwakarta.
    “Sebagian wilayah memiliki kecenderungan kultur yang sama dengan sebagian Cianjur dan Purwakarta. Mereka suka dengan kultur (budaya Sunda) leluhur,” tutur Dedi.
    Menurutnya, pendekatan ekologi dan budaya leluhur penting diterapkan dalam penataan wilayah agar kembali ke fungsi dan bentuk alaminya.
    “Gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawahan. (Gunung harus tumbuh pohon, cekungan harus berkolam, lembah harus jadi ladang sawah). Maksudnya, jika ingin membereskan wilayah Bandung Barat harus dikembalikan ke asalnya,” ujarnya.
    Pemahaman terhadap karakteristik inilah, lanjut Dedi, yang dapat menjadi kekuatan identitas untuk membangun citra wilayah baru yang mandiri dan khas.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi: Tambang Hanya Melahirkan Kemiskinan, Ini Deretan Negara Kena “Kutukan” Usai Menukar Kekayaan Alam

    Dedi Mulyadi: Tambang Hanya Melahirkan Kemiskinan, Ini Deretan Negara Kena “Kutukan” Usai Menukar Kekayaan Alam

    Ditambah tindakan korupsi yang merajalela, krisis ekonomi, politik inflasi tinggi, dan kelangkaan bahan pokok.

    Di tengah krisis, pemerintah malah memerintahkan eksploitasi wilayah sengketa Essequibo demi pemasukan baru, langkah ini menimbulkan ketegangan politik hingga memperkuat rezim otoriter.

    Republik Demokratik Kongo (DRC)

    Sumber kekayaan yang dimiliki oleh Republik Demokratik Kongo di antaranya adalah kobalt, tembaga, berlian, emas, dan lainnya.

    Dampaknya, meskipun kaya sumber daya alam, DRC tetap jadi salah satu negara termiskin di dunia. Hal ini dipicu dari penambangan kontroli militan bukannya memberikan kesejahteraan yang menjanjikan,

    Melainkan memicu adanya kerja paksa, buruh anak, pelanggaran HAM, hingga infrastruktur lemah dan terjadinya deforestasi besar-besaran.

    Angola

    Sekitar 1,3 juta penambang liar terlibat dalam penambangan ilegal yang merusak lingkungan, menggerogoti pendapatan negara, dan memicu kekerasan.

    Kejadian tersebut berawal dari kekayaaan negara Angola yakni berlian dan minyak, tapi kekayaan itu justru memicu konflik daripada kesejahteraan.

    Adapun sumber kekayaan, Minyak dan gas (±75 % pendapatan negara). Namun dampaknya, ekonomi sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak.

    Korupsi dan pilihan investasi yang terpusat pada sektor minyak, bukan pada pembangunan berkelanjutan.

    Guyana

    Salah satu, sumber kekayaan yang dimiliki Guyana yakni minyak. Namun kekayaan ini memberikan dampak potensial.

    Sebagaimana menjadi suatu kekhawatiran akan “petrostat” baru, seperti korupsi, ketidakadilan distribusi pendapatan, dan harga hidup melambung

  • Utang Pemprov Jabar Rp 311 Miliar ke BPJS Dilunasi dari APBD Perubahan Bandung 19 Juni 2025

    Utang Pemprov Jabar Rp 311 Miliar ke BPJS Dilunasi dari APBD Perubahan Bandung 19 Juni 2025

    Utang Pemprov Jabar Rp 311 Miliar ke BPJS Dilunasi dari APBD Perubahan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki
    tunggakan utang
    sebesar Rp311 miliar kepada
    BPJS Kesehatan
    .
    Rencana pelunasan utang tersebut akan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2025.
    “Rencana akan kita melunasi tunggakan tersebut dalam perubahan APBD 2025,” ujarnya setelah Rapat Paripurna DPRD Jabar mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pelaksanaan APBD 2024 di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Kamis (19/6/2025).
    Iswara menegaskan bahwa ruang fiskal
    Pemprov Jabar
    dalam perubahan APBD 2025 tidak terlalu longgar.
    Hal ini disebabkan adanya belanja wajib atau fixed cost program yang tidak terakomodasi dalam anggaran murni.
    Meski demikian, ia menambahkan bahwa kewajiban iuran BPJS Kesehatan untuk tahun 2024-2025 sudah dibayarkan melalui APBD 2025 murni, sehingga hanya tersisa beberapa pos alokasi program wajib lainnya yang perlu dipenuhi.
    “Untuk tahun ini, 2024, kewajiban BPJS sudah dibayarkan melalui APBD murni,” kata Iswara.
    Politisi Golkar ini mengaku terkejut setelah mengetahui adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan pada periode 2023.
    Ia menilai, seharusnya hal tersebut tidak terjadi jika alokasi anggaran dibayarkan sesuai peruntukannya.
    “Perlu dicatat, Pak Gubernur Dedi Mulyadi sudah menyampaikan bahwa tunggakan tersebut adalah warisan dari masa lalu. Bahkan beliau sendiri terkejut ketika mengetahui hal itu,” tambahnya.
    Iswara juga menekankan bahwa kasus tunggakan utang ini menjadi perhatian seluruh fraksi di DPRD Jabar.
    Untuk memastikan tidak menghambat pelayanan akses kesehatan kepada masyarakat, utang tersebut perlu segera dilunasi.
    “Tadi juga disinggung (rapat paripurna) oleh fraksi-fraksi mengenai tunggakan pembayaran BPJS. Tunggakan yang dimaksud ternyata berasal dari tahun-tahun sebelumnya dan jumlahnya cukup signifikan, yakni sekitar Rp311 miliar,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Gubernur Jabar Sindir Sekda yang Jarang Ngantor: “Ka Mana Wae Sekda?” Bandung 19 Juni 2025

    Wakil Gubernur Jabar Sindir Sekda yang Jarang Ngantor: “Ka Mana Wae Sekda?” Bandung 19 Juni 2025

    Wakil Gubernur Jabar Sindir Sekda yang Jarang Ngantor: “Ka Mana Wae Sekda?”
    Editor
    KOMPAS.com
    —
    Wakil Gubernur Jawa Barat

    Erwan Setiawan
    menyindir Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, yang dinilai jarang hadir dalam rapat paripurna maupun terlihat di kantor, Gedung Sate,
    Bandung
    .
    Sindiran tersebut disampaikan Erwan saat menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (19/6/2025), yang membahas pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
    Awalnya, anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar, Pipik Taufik Ismail, mempertanyakan utang Provinsi Jawa Barat kepada BPJS yang mencapai Rp300 miliar. Pipik meminta agar Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan penjelasan atas permasalahan tersebut.
    “Ini kasusnya di 2024, maka kami fraksi PDIP ingin meminta ketua TAPD untuk memberi penjelasan terkait utang BPJS Rp300 miliar. Ini mengganggu keuangan BPJS di beberapa daerah di Jabar,” kata Pipik.
    Pertanyaan tersebut ditanggapi Wakil Ketua DPRD Jabar sekaligus pimpinan sidang, MQ Iswara, yang menyebut utang itu akan direalisasikan pada perubahan anggaran tahun ini. Ia juga mempersilakan Wakil Gubernur memberikan tanggapan.
    Erwan pun menjawab bahwa dirinya maupun Gubernur Jabar saat ini belum menjabat pada tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, menurutnya, penjelasan ideal seharusnya disampaikan oleh Sekda selaku Ketua TAPD.
    “Karena saya dan Gubernur pada tahun 2024 belum menjabat, supaya lebih real (nyata), tadi seperti disampaikan anggota Fraksi PDIP,” ujar Erwan.
    Namun di luar substansi jawaban, Erwan kemudian menyinggung ketidakhadiran Sekda di forum resmi legislatif.
    “Sekalian tanyakeun, ‘Ka mana wae Sekda?’ Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor gak pernah ada. Coba tanyakan, yang terhormat anggota DPRD,” ucap Erwan disambut riuh hadirin.
    Menanggapi pernyataan tersebut, pimpinan sidang MQ Iswara menyatakan bahwa persoalan ketidakhadiran Sekda adalah bagian dari urusan internal eksekutif.
    “Masalah yang disampaikan Wakil Gubernur tadi biarlah menjadi masalah internal eksekutif. Kita jaga rumah kita masing-masing,” kata Iswara.
    Ia menegaskan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda adalah satu kesatuan dalam pemerintahan daerah.
    Dihubungi secara terpisah, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman menanggapi pernyataan Wagub dengan menyebut bahwa Gubernur Dedi Mulyadi telah menginstruksikan seluruh birokrasi untuk bekerja total dan lebih sering turun ke lapangan.
    “Gubernur meminta seluruh birokrasi bekerja ekstra. Semua hari kerja, semua jam kerja. Karena itu sekarang kita punya tagline kerja ‘sabubukna’, dalam tanda kutip,” ujar Herman, Kamis malam.
    Menurut Herman, “sabubukna” berarti bekerja totalitas dan tidak asal-asalan. Ia menyebut bahwa upaya turun ke lapangan adalah bagian dari strategi reformasi birokrasi.
    “Kita tetap melakukan mitigasi dan antisipasi. Jangan sampai kerja kelihatan lari ke sana ke mari tapi tanpa perhitungan, itu konyol. Spiritnya sedang kita pacu,” ujarnya.
    Herman juga menyatakan bahwa dirinya tetap aktif menjalankan tugas. Berdasarkan pantauan media, Herman kerap terlihat di Gedung Sate dalam sejumlah rapat penting. Terbaru, ia memimpin rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang rapat Ciremai, Gedung Sate.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Rapat Paripurna di DPRD, Wagub Erwan Singgung Sekda Jabar Tak Pernah Ngantor: Kamana Wae Sekda?
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Zona 5 Segera Beroperasi, Pemprov Jabar Klaim Bakal Perpanjang Usia TPA Sarimukti Bandung

    Zona 5 Segera Beroperasi, Pemprov Jabar Klaim Bakal Perpanjang Usia TPA Sarimukti Bandung

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tugas kepada mantan Bupati Banyumas, Achmad Husein, turut mengurus masalah sampah di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Saat masih menjabat, Husein dinilai sukses mengelola sampah di kabupatennya. 

    “Sore ini saya sudah bertemu dengan sahabat lama, mantan Bupati Banyumas. Saya harus berguru ke dia dalam pengelolaan sampah,” katanya lewat unggahan media sosial, Selasa, 13 Mei 2025.

    Dalam keterangannya itu, secara normatif, Dedi Mulyadi belum menjelaskan status Achmad Husein dalam penanganan sampah tersebut. Gubernur Jabar itu hanya menyebutnya sebagai relawan. 

    “Jadi saya mohon maaf Pak, saya berikan tugas kepada Bapak, karena Bapak sekarang ini jadi relawan saya, ngurusin sampah di Jawa Barat,” imbuhnya. 

    Penanganan sampah di TPA Sarimukti, kata Dedi, akan menggunakan insinerator, meniru cara Husein di Banyumas. 

    “Di Banyumas beliau berhasil melakukan pengelolaan sampah dengan pola insinerator, bisa jadi listrik, bisa jadi minyak, bisa jadi karbon,” kata Dedi Mulyadi.

    “Mulai besok Bapak bisa mengerjakan sampah Sarimukti dengan insinerator dan seluruh kelengkapan yang Bapak mlliki. Kemudian di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi sebagai hulu dari sampahnya juga mulai dipasang insinerator. Segera dikerjakan, tidak pakai lama,” imbuh dia.

    Sebagai lulusan ITB, sambung Dedi, Husein harus kembali dan mengabdi untuk Bandung, menjadi mitra dalam pengelolaan sampah di Jawa Barat. Jika proyek di TPA Sarimukti berhasil, pola serupa akan diterapkan di seluruh Jawa Barat.

    “Pokoknya Bapak harus berjuang demi rakyat Jawa Barat. Ini lulusan ITB sekarang mengabdi lagi ke Bandung. Bapak harus jadi mitra saya untuk menyelesaikan problem sampah di Jabar. Jika berhasil di Sarimukti, kita terapkan di seluruh Provinsi Jawa Barat,” kata Dedi.

    Sementara, Achmad Husein sempat menanggapi Dedi Mulyadi secara singkat. Ia dan tim diaku akan melakukan survei terlebih dahulu.

    “TPA Sarimukti itu bisa sampahnya habis walaupun memakan waktu cukup lama tetapi harus sudah mulai supaya nanti sampah yang baru itu bisa datang dan yang lama itu semakin lama semakin habis sehingga mungkin jadi bersih. Besok kami mulai survei ke lapangan,” katanya, kala itu.

    Penulis: Arby Salim

  • 3 Kala Dedi Mulyadi Buat Kecewa Warga Gabus Usai Kunjungan Diganti Pembongkaran… Megapolitan

    3 Kala Dedi Mulyadi Buat Kecewa Warga Gabus Usai Kunjungan Diganti Pembongkaran… Megapolitan

    Kala Dedi Mulyadi Buat Kecewa Warga Gabus Usai Kunjungan Diganti Pembongkaran…
    Editor
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Kunjungan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    ke
    Kampung Gabus
    , Desa Srimukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, menyisakan kekecewaan untuk warga.
    Alih-alih membawa harapan, lawatan tersebut justru menjadi awal dari penggusuran 50 bangunan liar yang dihuni dan dimanfaatkan warga untuk tempat tinggal maupun usaha kecil.
    Rabu (18/6/2025), Satpol PP Kabupaten Bekasi membongkar bangunan-bangunan yang berdiri di sepanjang Jalan Kong Isah.
    Pembongkaran dilakukan karena bangunan tersebut menempati tanah milik Perum Jasa Tirta, BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air.
    Pemerintah daerah menyebut kawasan itu akan dinormalisasi dan dibangun fasilitas oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat.
    “Setelah penertiban akan melaksanakan normalisasi dari Perum Jasa Tirta, dari SDA Jawa Barat juga sama akan dilakukan pembangunan, kita juga dari pemerintah daerah juga sama,” kata Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ganda Sasmita, di lokasi.
    Pembongkaran ini merupakan perintah langsung Dedi Mulyadi, yang disampaikan melalui Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang usai kunjungannya ke lokasi.
    “Ini didasari dari kunjungan Pak Gubernur, kemudian meminta kepada Pak Bupati untuk menertibkan bangunan yang ada di Srimukti,” ujar Ganda.
    Namun di balik alasan penataan ruang dan pengelolaan irigasi, suara warga justru mengandung kekecewaan mendalam.
    Salah satunya datang dari Irwansyah (51), pemilik warung kopi yang turut dibongkar. Ia merasa dikhianati oleh sosok pemimpin yang dulu ia pilih.
    “Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi) saya, sudah kecewa. Saya rakyat kecil, jual kopi Rp1.000–Rp2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya, kalau begini kan saya mau makan dari mana, kerjaan susah,” kata Irwansyah dengan nada getir.
    Irwansyah mengaku terkejut pembongkaran dilakukan hanya beberapa hari setelah Dedi Mulyadi datang berkunjung.
    Ia menyayangkan tidak adanya pemberitahuan langsung saat gubernur hadir di tengah warga.
    “Enggak dikasih tahu (saat Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus), cuma ngonten doang,” sindir Irwansyah.
    Ia juga mengklaim mayoritas warga yang bangunannya digusur adalah pendukung Dedi Mulyadi saat pemilihan lalu.
    Rasa kecewa itu pun membekas dalam harapan agar sang gubernur tidak melanjutkan masa jabatan lebih dari satu periode.
    “Ya terserah pemerintah mau diganti ya syukur, kalau enggak ya sudah, saya ihklasin, paling Dedi Mulyadi satu periode,” imbuhnya.
    Sementara itu, Camat Tambun Utara, Najmuddin, memberikan sedikit ruang harapan kepada warga.
    Menurutnya, warga tetap bisa berdagang di lokasi yang sebelumnya digunakan, asalkan tidak mendirikan bangunan permanen.
    “Kalau untuk berdagang selagi itu bermanfaat silakan saja, enggak dilarang. Yang enggak boleh itu dibangun bangunan permanen,” kata Najmuddin.
    (Reporter: Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Relokasi dan Bangunkan Rumah Baru untuk Warga Korban Pergeseran Tanah di Purwakarta Bandung 18 Juni 2025

    Dedi Mulyadi Relokasi dan Bangunkan Rumah Baru untuk Warga Korban Pergeseran Tanah di Purwakarta Bandung 18 Juni 2025

    Dedi Mulyadi Relokasi dan Bangunkan Rumah Baru untuk Warga Korban Pergeseran Tanah di Purwakarta
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    memastikan relokasi bagi ratusan warga korban
    pergeseran tanah
    di Desa Pasirmuncul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta.
    Seluruh warga yang kehilangan tempat tinggal akan dibangunkan rumah baru di lahan seluas 1,5 hektare milik Perhutani.
    Hal itu disampaikan Dedi saat menengok korban pergeseran tanah di GOR kawasan Desa Pasirmuncul.
    “Ini saya sudah dengan Bapak Kades Pasirmuncul dan seluruh warga Pasirmuncul yang ada di GOR pengungsian. Kemudian, kita hari ini mengambil keputusan. Keputusannya adalah mereka direlokasi. Kampungnya sudah disiapkan 1,5 hektare. Mereka dibangunkan rumahnya,” ujar Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di media sosial, Rabu (18/6/2025), dan dikonfirmasi ulang oleh
    Kompas.com
    melalui sambungan telepon.
    Tanah di kampung tersebut mengalami pergeseran, sehingga satu kampung terdampak dan kehilangan tempat tinggal. Lokasi kampung berada di samping Tol Cipularang Km 92.
    Sebagai solusi sementara, Dedi tidak mengarahkan warga untuk tinggal di penampungan umum karena dikhawatirkan menimbulkan masalah sosial dan kesehatan.
    “Karena tinggal di penampungan itu menimbulkan problem, jadi mereka oleh saya tak usah di penampungan,” kata Dedi.
    Untuk sementara, setiap kepala keluarga akan menerima bantuan dana sebesar Rp 10 juta.
    Dana ini diberikan untuk biaya mengontrak rumah dan kebutuhan makan sehari-hari selama masa pembangunan permukiman baru.
    “Per kepala keluarga disiapkan Rp 10 juta, untuk biaya kontrak, biaya makan selama pembangunan rumah baru,” ujarnya.
    Rencana Dedi tersebut disambut gembira warga korban pergeseran tanah. Mereka serempk mengucapkan syukur. “Alhamdulillah,” ucap mereka.
    Dedi mengatakan, rumah-rumah baru yang akan dibangun di kawasan relokasi akan menggunakan desain arsitektur rumah panggung, menyesuaikan kondisi geografis dan keamanan dari bencana serupa.
    Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mengawal proses relokasi dan pembangunan permukiman agar warga terdampak bisa segera kembali menjalani kehidupan dengan layak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekilas Mengenal Mamaos Sunda yang Diusulkan Dedi Mulyadi jadi Cabang MTQH

    Sekilas Mengenal Mamaos Sunda yang Diusulkan Dedi Mulyadi jadi Cabang MTQH

    Sebelumnya diberitakan, usul Dedi Mulyadi disampaikannya pada pembukaan MTQH XXXIX Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu, 15 Juni 2025. 

    “Mohon Pak Kemenag, Pak Kanwil, itu ketika saya wakil bupati dulu, ada dosen Universitas Pansundan, bernama Hidayat Suryalaga, dia menulis terjemahan Al-Quran dalam rumpaka Sunda, yang sudah disusun dalam bentuk mamaos,” kata Dedi Mulyadi.

    “Saya minta di tahun depan, itu (mamaos) masuk menjadi salah satu cabang yang diperlombakkan, yaitu mamaos dalam bahasa Sunda, tapi isi mamaosnya adalah terjemahan Al-Quran,” imbuhnya.

    Dedi mengatakan, MTQH bukanlah ajang perlombaan semata, tetapi pada dasarnya merupakan forum spiritual. Dedi menitip pesan, esensi MTQH dapat dihayati oleh para peserta, penyelenggara, maupun para pejabat di pemerintahan.

    “Ini bukan forum balapan formula-e, ini bukan forum liga, ini adalah forum spiritualitas. tidak peting menjadi juara umum, tidak penting. tidak penting menjadi juara pertam, kedua, ketiga. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah Al-Quran masuk dalam cahaya ketua penyelenggara, sehingga ketua penyelenggaranya menjadi adil dalam tindakannya. Al-Quran masuk dalam cahayanya Gubernur Jawa Barat, sehingga Gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakan-kebijakannya. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya bupati maka tindakannya menjadi adil,” kata dia.

    Haparannya, ajang MTQH menjadi pengingat batin, sehingga para pemimpin bisa berlaku sesuai kebaikan seperti yang diajarkan dalam Al-Qur’an.

    “Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang selih asaa, selih asih, selih asuh, maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya,” katanya.

    Diikuti 1.136 peserta

    Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadits (MTQH) XXXIX Tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung dari tanggal 16 Juni hingga 21 Juni 2025 di Soreang, Kabupaten Bandung.  

    Sekretaris Panitia, H. Jajang Apipudin, menjelaskan MTQH tahun ini mengusung tema “Cahaya Al-Qur’an, Spirit Lebih Bedas Menuju Jawa Barat Istimewa”. Jajang juga menyampaikan acara akan berlangsung di 13 lokasi majelis dan 19 arena lomba.

    Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 1.136 peserta dari 27 kabupaten dan kota se-Jabar. Setiap harinya musabaqah dimulai pukul 07:00 hingga pukul 17:00.

    “Khusus untuk musabaqah Cabang Tilawah Dewasa dan Qiraat Mujawwad akan dimulai pada pukul 07:00 sampai dengan pukul 12:00. Dilanjutkan pukul 19:30 hingga selesai,” katanya dalam siaran pers.

    Menurut Kepala Bidang Penais Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Jabar ini, pada MTQH tersebut selain ada 8 cabang musabaqah yang sesuai dengan SK Gubernur, ada satu tambahan cabang musabaqah yaitu Musabaqah Qasidah yang akan dilaksanakan pada pukul 13:00 sampai dengan 17:00 setiap harinya, yang berlokasi di venue utama Dome Bale Rame.

    Pada acara pembukaan, dibacakan ayat suci Al-Qur’an dilantunkan Salman Amrillah, yang merupakan qori kebanggan Kabupaten Bandung sekaligus juga juara MTQ Internasional tahun 2019 di Iran. Sedangkan pembacaan do’a akan dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Jabar  K.H. Rahmat Syafe’i.

     

  • Dedi Mulyadi Sebut Kerusakan Parung Panjang Akibat Proyek Jakarta dan Tangerang

    Dedi Mulyadi Sebut Kerusakan Parung Panjang Akibat Proyek Jakarta dan Tangerang

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti rusaknya infrastruktur di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang menurutnya merupakan dampak langsung dari pembangunan masif di Jakarta dan Tangerang.

    Pernyataan tersebut disampaikan Dedi dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6/2025), di hadapan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni.

    “Tumbuh lah hotel-hotel, area perumahan mewah yang itu memberikan multiplier efek ekonomi bagi lingkungan, meningkatnya pendapatan pajak daerah. Tetapi Parung Panjang-nya mengalami problem,” jelas Dedi. 

    Dia menjelaskan bahwa Parung Panjang menjadi sumber utama material bahan bangunan untuk proyek-proyek besar di Jakarta dan Tangerang. 

    Namun, aktivitas distribusi tersebut menyebabkan seperti kerusakan jalan parah dan lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).  “Infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ISPA,” tuturnya. 

    Menurut Dedi, diperlukan dana sekitar Rp1,2 triliun untuk membangun ulang infrastruktur di wilayah itu secara layak. Dia mengakui anggaran sebesar itu sulit ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Namun, tidak mungkin Jawa Barat 1,2 triliun untuk recovery satu kecamatan, karena kita sangat luas kecamatannya lebih dari 600 kecamatan,” lanjutnya.

    Karena itu, Dedi menilai perlu adanya solusi bersama antarwilayah, khususnya dengan Pemerintah Jakarta dan Banten. 

    “Harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang dengan DKI, pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Jakarta yang melahirkan multiplier effect dan lahirnya orang-orang kaya baru di bidang properti, itu melahirkan kemiskinan dan residu pembangunan penderitaan bagi rakyat Jabar,” pungkas Dedi.

  • Masih Ada Waktu, Jangan sampai Kelewat Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan

    Masih Ada Waktu, Jangan sampai Kelewat Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan

    Jakarta –

    Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat berakhir 30 Juni 2025. Buat kamu yang belum ikutan, kesempatan masih ada, jangan sampai terlewat!

    Warga Jawa Barat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor masih punya waktu untuk memanfaatkan program pemutihan pajak yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program ini resmi diperpanjang dan akan berlaku hingga 30 Juni 2025.

    Pemutihan Pajak Kendaraan Cuma Bayar Pajak Tahun Berjalan

    Mengutip laman resmi Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini adalah kebijakan yang memberikan keringanan bagi wajib pajak yang menunggak, khususnya dalam bentuk penghapusan pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan untuk tahun 2024 ke bawah. Dengan kata lain, masyarakat yang memiliki kendaraan dan belum membayar pajaknya selama beberapa tahun kini cukup membayar pajak kendaraan satu tahun ke depan saja.

    Ada dua manfaat utama yang bakal diperoleh warga dalam mengikuti program pemutihan pajak kendaraan. Terlebih bagi mereka yang kemarin sempat menunggak pajak. Pertama, memberikan peluang bagi pemilik kendaraan untuk kembali taat pajak tanpa dibebani denda tunggakan yang besar. Kedua, wajib pajak hanya perlu membayar pajak untuk 1 tahun ke depan, setelah mengikuti program ini. Jadi, prosesnya lebih ringan dan tidak menyulitkan secara finansial.

    Soal SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), denda tahun sebelumnya dihapuskan. Kendati demikian, tunggakan pokok SWDKLLJ dan denda tahun berjalan tetap harus dibayarkan.

    Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar Cuma Berlangsung Satu Kali

    Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat ini berakhir pada 30 Juni 2025. Buat kamu yang nunggak dan belum ikutan, masih ada kesempatan. Segera bayar pajak kendaraan kamu karena program ini hanya berlangsung satu kali sebagaimana pernah diungkap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Setelah itu masih nunggak juga, ingat loh motor Anda nggak akan bisa lewat jalan kabupaten, nggak akan bisa lewat jalan provinsi, ayo mau lewat jalan yang mana? Mau lewat jalan langit karena belum disertifikatkan? Nggak akan bisa. Bayar pajaknya, kami sudah memaafkan, mengampuni,” kata Dedi pada Maret 2025.

    Buat kamu yang mau program pemutihan pajak, bisa dilakukan melalui empat kanal resmi Bapenda Jabar yaitu:

    Samsat Induk dan KelilingSamsat Drive ThruSamsat Outlet di Pusat PerbelanjaanAplikasi Sambara dan e-Samsat Jabar

    (dry/rgr)