Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • 1 Disebut Dungu hingga Mulyono II, Dedi Mulyadi: Dia Sayang Sama Saya Bandung

    1 Disebut Dungu hingga Mulyono II, Dedi Mulyadi: Dia Sayang Sama Saya Bandung

    Disebut Dungu hingga Mulyono II, Dedi Mulyadi: Dia Sayang Sama Saya
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , menyikapi berbagai kritik dan cercaan yang ditujukan kepadanya, termasuk julukan “gubernur konten” hingga ”
    Mulyono
    jilid II”.
    Menurut Dedi, kritik tersebut menunjukkan adanya perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap kepemimpinannya.
    Dedi mengaku tidak merasa terganggu dengan cibiran, terutama terkait aktivitasnya yang sering diunggah di media sosial.
    Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah bekerja demi
    Jawa Barat
    yang lebih baik.
    “Santai saja, jangan bikin ribut kalau ada yang mengkritik. Tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya,” ucapnya dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Selasa (24/6/2025).
    Lebih lanjut, Dedi menyatakan, tidak keberatan jika dianggap “tolol”, asalkan kebijakan yang diambilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat.
    Salah satu langkah yang diambilnya adalah komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan.
    Sejak dilantik, ia mendorong keterbukaan data keuangan daerah, yang dapat diakses publik. Termasuk rincian dana hibah, bantuan sosial, hingga proyek infrastruktur yang menggunakan APBD.
    “Publik bisa melihat dana hibah yang biasanya bancakan itu saya buktikan ke bancakannya dengan SPJ-SPJ yang diragukan itu jadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak,” katanya.
    Dedi menjelaskan, dana hibah tersebut digunakan untuk membangun sekolah, memperbaiki ruang kelas yang rusak, serta memberikan bantuan beasiswa bagi siswa dari keluarga pra-sejahtera.
    “Saat ini anak-anak yang dianggap miskin jumlahnya 12.600 anak. Saya pengennya jadi 20.000 anak karena belum tentu orang yang tidak terdata itu tidak miskin,” tuturnya.
    Setiap siswa dari keluarga kurang mampu akan menerima bantuan sebesar Rp3,6 juta untuk membeli sepatu, baju seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya.
    “Bantuan beasiswa itu juga akan diberikan kepada santri dari keluarga kurang mampu yang ada di Jawa Barat,” ujarnya.
    Selain untuk beasiswa, Dedi menilai dana hibah Pemprov Jabar juga dapat dialokasikan untuk perbaikan jalan provinsi dan akses kesehatan bagi warga kurang mampu.
    Ia berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran di APBD 2025 perubahan guna melunasi utang Pemprov kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp334 miliar, sehingga warga kurang mampu dapat tercover oleh layanan BPJS.
    “Dalam perubahan anggaran akan saya masukkan. Jembatan-jembatan gantung sudah mulai dibangun, kemudian juga warga mengeluh dulu kena longsor rumahnya belum diganti. Sekarang perlahan mulai diganti rumahnya walaupun tidak begitu besar,” katanya.
    Dedi menjelaskan, meski kebijakan penggusuran bangunan di bantaran sungai dan tempat lainnya banyak ditentang, pihaknya tetap memberikan solusi kepada warga terdampak.
    “Warga di pinggir jalan melanggar hukum menggunakan tanah negara, di bantaran sungai melanggar hukum membangun rumah. Tapi ketika mereka digusur, saya berikan uang untuk mereka kontrak rumah atau modal usaha di tempat lain. Seluruh rangkaian itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat,” tutur dia.
    Bagi mantan Bupati Purwakarta ini, menjadi pemimpin yang baik adalah yang mengutamakan kepentingan banyak orang ketimbang kelompok tertentu.
    “Walaupun mementingkan kepentingan banyak orang mengecewakan sedikit orang, bagi saya menjadi pemimpin yang beragama adalah yang mampu mengelola keuangan negara dengan baik dan digunakan untuk kemakmuran rakyatnya,” pungkas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Jalan Subang-Pamanukan Rusak Parah, Warga: Gimana Pak Gubernur Jabar, Mau Dibiarkan Regional

    9 Jalan Subang-Pamanukan Rusak Parah, Warga: Gimana Pak Gubernur Jabar, Mau Dibiarkan Regional

    Jalan Subang-Pamanukan Rusak Parah, Warga: Gimana Pak Gubernur Jabar, Mau Dibiarkan
    Editor
    SUBANG, KOMPAS.com
    – Kondisi jalan provinsi yang menghubungkan
    Subang
    dan Pamanukan,
    Jawa Barat
    , dikeluhkan pengguna jalan karena tak kunjung diperbaiki.
    Kerusakan parah yang terjadi sejak berbulan-bulan lalu ini tak hanya menghambat arus lalu lintas, tetapi juga menyebabkan kecelakaan berulang kali.
    Rahman, salah seorang warga yang setiap hari melintasi jalur tersebut, menyebut bahwa
    jalan rusak
    ini sudah sangat membahayakan.
    “Parah banget nih jalan provinsi, gimana nih Pak
    Gubernur Jabar
    (
    Dedi Mulyadi
    ), mau terus dibiarkan? Sudah berbulan-bulan rusak,” ujar Rahman dikutip dari Tribun Jabar, Selasa (24/6/2025) siang.
    Menurutnya, kerusakan diperparah oleh aktivitas kendaraan proyek yang lalu-lalang membawa material berat menuju kawasan Pelabuhan Patimban.
    “Jalan ini sudah rusak namun terus dilintasi oleh kendaraan besar setiap hari tak mengenal waktu,” tambahnya.
    Tak hanya membuat perjalanan tersendat, lubang jalan yang cukup dalam juga menjadi penyebab utama kecelakaan.
    “Tadi pagi dan kemarin juga ramai viral di medsos, banyak yang jatuh hingga harus dilarikan ke rumah sakit,” ujarnya.
    Hal serupa diungkapkan Noviyanti, karyawan pabrik di Cibogo, yang setiap hari harus bolak-balik melewati jalur tersebut. Ia mengaku waktu tempuh perjalanannya semakin tak menentu.
    “Saya tiap hari pulang pergi Tambakdahan-Subang, selalu terjebak macet hingga menyebabkan saya terlambat kerja maupun pulang kerja karena panjangnya antrean kendaraan saat melintasi titik-titik jalan yang rusak ini,” ungkap Novi.
    Beberapa titik yang disebut paling parah berada di sekitar Alun-alun Pagaden, depan SPBU Wates Binong, dan kawasan Gambarsari. Lubang di jalan tersebut bahkan dikatakan berdiameter lebar dan dalam.
    “Kalau hujan, lubangnya tertutup air dan makin susah dilihat. Mobil bisa nyangkut atau pecah as roda. Kami jadi ekstra hati-hati,” katanya.
    Warga berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Bina Marga, segera melakukan perbaikan sebelum ada korban jiwa.
    “Jalan ini mobilitas kendaraannya sangat padat, sehingga kerusakan jalan ini sangat menghambat arus lalu lintas, dan sering menimbulkan antrean hingga kemacetan bahkan
    sering terjadi kecelakaan lalu lintas,” ujar Rahman.
    Noviyanti pun mengamini dan menyampaikan permohonan kepada pemerintah.
    “Kami warga masyarakat pengguna jalan provinsi penghubung Subang-Pamanukan memohon ke Pak Gubernur untuk segera turun tangan memperbaiki jalan tersebut,” ujarnya.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Terus Dibiarkan, Kerusakan Jalan Provinsi Penghubung Subang -Pamanukan Makin Mengkhawatirkan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Bawa Ibu yang Dianiaya Anak Kandung di Bekasi ke RS untuk CT Scan Megapolitan 23 Juni 2025

    Dedi Mulyadi Bawa Ibu yang Dianiaya Anak Kandung di Bekasi ke RS untuk CT Scan Megapolitan 23 Juni 2025

    Dedi Mulyadi Bawa Ibu yang Dianiaya Anak Kandung di Bekasi ke RS untuk CT Scan
    Penulis
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    membawa Melani, ibu yang menjadi korban penganiayaan oleh anak kandungnya di
    Bekasi
    , ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan CT scan.
    Hal itu disampaikan Dedi melalui akun Instagram resminya
    @dedimulyadi71
    , dikutip pada Senin (23/6/2025).
    “Minta doanya agar ibunya sehat, karena mengalami pemukulan di kepala. Dan hari ini akan dibawa ke rumah sakit untuk di CT Scan,” kata Dedi.
    Melani mengalami kekerasan fisik dari putranya, MIEC (23), di rumah mereka yang berlokasi di Jalan Irigasi Tertia, Bekasi Timur, Kamis (19/6/2025).
    Penganiayaan bermula saat MIEC meminta meminjam sepeda motor, namun ditolak oleh sang ibu.
    Pelaku kemudian melempar kursi, memukul kepala ibunya lebih dari lima kali menggunakan sandal, menarik kerudung, hingga mengancam dengan pisau.
    Polisi telah menangkap pelaku dan menahannya di Mapolres Metro Bekasi Kota. MIEC dijerat Pasal 44 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.
    Dalam pertemuan dengan korban dan adik kandungnya, Joko Untung, Dedi juga mengungkap persoalan lain yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.
    Permasalahan lainnya yakni rumah Melani yang terancam dilelang oleh bank karena pernah dijaminkan untuk modal usaha anaknya.
    “Insya Allah rumah itu akan saya beli lewat BMI Kota Jakarta Utara, dan akan ditinggali oleh bapak dan ibu sampai kapan pun,” ujar Dedi.
    Setelah mendampingi korban ke rumah sakit, Dedi melanjutkan kunjungan dengan menemui Wali Kota Bekasi untuk membahas penanganan kasus serupa dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Viral Video Wali Kota Bekasi Panggil Dedi Mulyadi dengan Sebutan "Raja" Megapolitan

    5 Viral Video Wali Kota Bekasi Panggil Dedi Mulyadi dengan Sebutan "Raja" Megapolitan

    Viral Video Wali Kota Bekasi Panggil Dedi Mulyadi dengan Sebutan “Raja”
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Sebuah video yang memperlihatkan Wali Kota
    Bekasi

    Tri Adhianto
    menyebut Gubernur
    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    sebagai “raja” viral di media sosial.
    Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @yudztrdn dan menampilkan Tri secara terbuka menyebut Dedi sebagai raja saat memimpin rapat bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
    Dalam video itu, Tri awalnya menyoroti agenda rapat yang digelar bawahannya terkait program
    corporate social responsibility
    (CSR).
    “Semua rapat, SKPD, setuju untuk tidak setuju. Padahal orang ngasih CSR. Peninggian jembatan kan, yaudah kita lihat dulu hasilnya,” ujar Tri, dikutip dari TikTok @yuudztrn, Senin (23/6/2025).
    Tri kemudian mengungkapkan bahwa dirinya rutin melaporkan perkembangan pemerintahan kepada Gubernur Dedi Mulyadi, termasuk ketika menjalankan sejumlah program.
    Pada momen itu, Tri menyebut Dedi sebagai raja di hadapan anak buahnya.
    “Pagi tadi saya lapor ke ‘Raja’. Saya juga lapor ke Pak Wakil (Abdul Harris Bobihoe) ya. Apa pun yang saya lakukan
    insya Allah
    juga akan saya laporkan ke Pak Wakil. Pak Wakil juga akan memberikan
    take and give
    ke saya, supaya kita sama-sama berjuang.”
    Tri juga menyebut Dedi responsif dalam merespons laporan yang ia kirimkan melalui pesan singkat.
    “Raja jam berapa itu, saya laporan jam 05.15 WIB, dia sudah jawab saja,” kata Tri.
    Ia menambahkan, bukan hanya laporan program yang dikirimkan, tetapi juga perkembangan kinerja para lurah di Kota Bekasi.
    “Saya laporan kinerja teman-teman lurah, jadi jangan khawatir teman-teman lurah yang itu, sudah saya laporkan ke ‘Raja’ juga, Pak KDM,” imbuhnya.
    Terpisah, Tri membenarkan dirinya menyebut Dedi sebagai raja. Menurut Tri, panggilan itu adalah bentuk penghormatan kepada sosok Gubernur Jawa Barat tersebut.
    “Ini bentuk penghormatan ke beliau, juga dalam rangka mendekatkan diri. Itu sama dengan saya kepada warga menganggap bro, itu bagian penghormatan kepada beliau,” ujar Tri di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (23/6/2025).
    Ia mengatakan, penyebutan serupa juga digunakan oleh wakilnya, Abdul Harris Bobihoe. Menurut Tri, para kepala daerah lain di Jawa Barat pun memanggil Dedi dengan sebutan serupa.
    “Pak Wakil juga sama, di tingkat provinsi juga sama kami seperti ini. Saya yakin tidak ada masalah,” jelas dia.
    Tri membantah penyebutan “Raja” menunjukkan adanya relasi hierarkis. Ia menegaskan, justru hal ini mencerminkan hubungan yang lebih cair antara pimpinan dan kepala daerah.
    “Enggak, justru ini terjadi ada hubungan interaksi antara pemimpin dan juga kami yang ada di level bawah. Hubungannya sudah kayak pertemanan, persahabatan, dan jadi tidak ada sekat di antara kami,” imbuh Tri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Dedi Mulyadi Jemput Ibu yang Dianiaya Anaknya di Bekasi Megapolitan

    8 Dedi Mulyadi Jemput Ibu yang Dianiaya Anaknya di Bekasi Megapolitan

    Dedi Mulyadi Jemput Ibu yang Dianiaya Anaknya di Bekasi
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menjemput Meilani (46), ibu korban penganiayaan oleh anak kandungnya yang berinisial MI (23), pada Senin (23/6/2025).
    “Tadi pagi sudah dijemput. Saya kira itu adalah bentuk perhatian ya bahwa memang kepala daerah harus begitu,” ujar Wali Kota
    Bekasi
    Tri Adhianto, saat ditemui di Plaza Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Senin.
    Tri mengaku tidak mengetahui secara pasti tujuan penjemputan tersebut. Namun, ia menduga langkah itu dilakukan untuk mendalami penganiayaan sekaligus memberikan pendampingan psikologis kepada korban.
    “Mungkin lebih bagaimana Pak Gubernur ingin mendalami lebih dalam lagi secara psikologis dan tentu sama dengan seperti saya tentu akan memberikan motivasi semangat kepada seorang ibu yang terluka hatinya,” jelas Tri.
    Tri juga menyampaikan rasa sedih dan marah atas tindakan kekerasan yang dilakukan MI terhadap ibunya.
    “Saya sangat sedih dan marah sebetulnya dengan kondisi yang terjadi,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, seorang pemuda berinisial MI (23) tega menganiaya ibunya sendiri di rumah mereka di Perumahan Irigasi, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
    Aksi penganiayaan tersebut terekam kamera CCTV dan videonya viral di berbagai media sosial.
    Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Komisaris Binsar Hatorangan Sianturi, menjelaskan bahwa insiden itu terjadi di teras rumah korban pada Kamis (19/6/2025) sekitar pukul 12.15 WIB.
    “Saat itu korban (ibu kandung) dan tersangka (anak kandung) sedang berada di teras rumah dengan posisi korban sedang berdiri di belakang pagar rumah, sedangkan tersangka sedang duduk di sebuah bangku depan pintu rumah,” kata Binsar, dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (22/6/2025).
    MI saat itu meminta ibunya untuk meminjam sepeda motor milik tetangga agar bisa digunakan untuk keluar rumah. Namun, permintaan itu ditolak oleh sang ibu karena merasa tidak enak jika terus-menerus meminjam kendaraan milik orang lain.
    Ia menyarankan agar anaknya menggunakan sepeda milik keluarga yang tersedia di rumah. Penolakan tersebut memicu kemarahan pelaku. Tersangka langsung melemparkan bangku yang sedang tersangka duduki ke arah korban.
    “Setelah itu tersangka mengambil sebuah sandal dan digenggam oleh tersangka menggunakan tangan kanan, kemudian tersangka mendekati korban dan memukul kepala korban,” ucap dia.
    Aksi kekerasan tidak berhenti sampai di situ. Pelaku kemudian menarik kerudung ibunya. Korban yang kesakitan mencoba bangkit dan menjauh ke area samping rumah. Namun, pelaku justru masuk ke dapur dan mengambil sebilah pisau.
    “Tersangka menunjukkan pisau tersebut ke arah korban yang sedang berada di area samping rumah, kemudian tersangka mengatakan kepada korban, ‘liat ni gua bawa apaan! Gua bakal bunuh adek lu di depan mata lu’,” ungkap Binsar.
    Beruntung, aksi tersebut tidak berlanjut lebih jauh. Beberapa menit kemudian, seorang warga datang bersama dua petugas keamanan kompleks dan langsung mengamankan pelaku.
    “Dari hasil pemeriksaan, terdapat memar di bagian kepala korban dan di bagian pinggang korban. Pelaku sudah kami tangkap dan kami lakukan penahanan,” tegas Binsar.
    Saat ini, pelaku telah ditahan dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Metro Bekasi Kota.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabupaten Bandung Juara Umum MTQH ke-39 Tingkat Provinsi Jawa Barat 

    Kabupaten Bandung Juara Umum MTQH ke-39 Tingkat Provinsi Jawa Barat 

    Gubenur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan, agar seni tradisi Sunda yakni mamaos menjadi cabang yang diperlombakan pada Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) di Jawa Barat. 

    Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi dalam pembukaan MTQH XXXIX Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu, 15 Juni 2025.

    “Mohon Pak Kemenag, Pak Kanwil, itu ketika saya wakil bupati dulu, ada dosen Universitas Pansundan, bernama Hidayat Suryalaga, dia menulis terjemahan Al-Qur’an dalam rumpaka Sunda, yang sudah disusun dalam bentuk mamaos,” kata Dedi Mulyadi.

    “Saya minta di tahun depan, itu (mamaos) masuk menjadi salah satu cabang yang diperlombakkan, yaitu mamaos dalam bahasa Sunda, tapi isi mamaosnya adalah terjemahan Al-Qur’an,” imbuhnya.

    Dedi mengatakan, MTQH bukanlah ajang perlombaan semata, tetapi pada dasarnya merupakan forum spiritual. Dedi menitip pesan, esensi MTQH dapat dihayati oleh para peserta, penyelenggara, maupun para pejabat di pemerintahan.

    “Ini bukan forum balapan formula-e, ini bukan forum liga, ini adalah forum spiritualitas. tidak peting menjadi juara umum, tidak penting. tidak penting menjadi juara pertam, kedua, ketiga. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah Al-Quran masuk dalam cahaya ketua penyelenggara, sehingga ketua penyelenggaranya menjadi adil dalam tindakannya. Al-Quran masuk dalam cahayanya Gubernur Jawa Barat, sehingga Gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakan-kebijakannya. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya bupati maka tindakannya menjadi adil,” kata dia.

    Harapannya, ajang MTQH menjadi pengingat batin, sehingga para pemimpin bisa berlaku sesuai kebaikan seperti yang diajarkan dalam Al-Qur’an.

    “Dari gerakan membaca Al-Qur’an ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang selih asaa, selih asih, selih asuh, maka disitulah Al-Qur’an menjadi cahaya,” katanya.

     

  • 40 Hektar Tanah Warga Adat Cireundeu Terancam, Dedi Mulyadi Usulkan Jadi Cagar Budaya Bandung 23 Juni 2025

    40 Hektar Tanah Warga Adat Cireundeu Terancam, Dedi Mulyadi Usulkan Jadi Cagar Budaya Bandung 23 Juni 2025

    40 Hektar Tanah Warga Adat Cireundeu Terancam, Dedi Mulyadi Usulkan Jadi Cagar Budaya
    Editor
     
    CIMAHI, KOMPAS.com
    – Warga
    Kampung Adat Cireundeu
    di Kota
    Cimahi
    ,
    Jawa Barat
    , mengeluhkan kondisi 40 hektare tanahnya yang terancam perubahan lingkungan ke Gubernur Jabar
    Dedi Mulyadi
    .
    Keluhan itu disampaikan warga saat kunjungan Dedi ke Kampung Adat
    Cireundeu
    .

    Dalam video yang diposting Dedi Mulyadi di akun Instagram @dedimulyadi71, mantan Bupati Purwakarta ini mengobrol tentang singkong di Cireundeu.
    Sebab warga di sana mempertahankan nilai budaya, salah satunya dengan mengonsumsi
    beras singkong
    (
    rasi
    ).
    “
    Jadi tuangnya sampeu, teu nuang sangu? Aya sabaraha KK
    ? Jadi warga sini makannya singkong, ga makan beras? Ada berapa KK?” tanya Dedi kepada salah satu warga.
    “Ada 60 KK, sekitar 1.000 orang,” jawab salah satu warga, Abah Asep.
    Asep lalu bercerita sudah sejak lama warga di Kampung Cireundeu mengonsumsi singkong. Untuk menutupi kebutuhan pokok tersebut mereka memanfaatkan lahan seluas 40 hektare untuk ditanami singkong.
    Dalam setahun, singkong tersebut hanya berbuah sekali. Untuk itu, tidak ada panen raya di kampung adat tersebut.
    “Jadi setiap hari ada yang nanam, nyangkul, dan memanen. Warga bisa saja mengambil singkong dari tanah tetangganya. Jadinya, saling mengisi,” tutur Abah Asep.
    Selain itu, tidak ada bahasa, warga satu membeli beras singkong ke tetangganya. Semua tanaman sampeu yang ada di kebun warga dikelola dengan bersama-sama untuk semua warga.
    Namun kini lingkungan sudah berubah. Untuk mempertahankannya membutuhkan perjuangan keras.
    “
    Rariweuh
    , Pak. Lumayan untuk mempertahankannya,” tutur Abah Asep.
    Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi berjanji akan berbicara ke
    wali kota Cimahi
    .
    “Kita tetapkan saja sebagai
    cagar budaya
    , agar tidak terinvensi oleh yang lain,” tutur dia.
    Berita sebelumnya, warga Cireundeu sudah cukup lama berjuang mempertahankan tanahnya dari tekanan pembangunan sekitar dan ancaman alih fungsi lahan. Seperti massifnya pembangunan perumahan di lereng-lereng bukit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Soal Erwan Setiawan Sentil Sekda Jabar: Itu Bercanda, Mungkin Wagub Kangen

    Dedi Mulyadi Soal Erwan Setiawan Sentil Sekda Jabar: Itu Bercanda, Mungkin Wagub Kangen

    Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan melontarkan sindiran kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman. Menurutnya, Herman jarang masuk kantor dan menghadiri rapat paripurna. 

    Sindiran itu disampaikan Erwan saat menghadiri rapat paripurna DPRD Jawa Barat dengan agenda Pandangan Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 pada Kamis, 19 Juni 2025. 

    “Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 yang akan menyampaikan saudara Sekda Jawa Barat karena saya dengan pak gubernur pada tahun 2024 belum menjabat, supaya lebih real,” ucap Erwan. 

    Dalam kesempatan itu, Erwan lantas mempertanyakan di mana Herman selaku sekda. “Dan juga sakalian tanyakeun, kamana wae sekda (sekalian tanyakan, ke mana saja sekda) gitu,” kata dia.

    Menurut Erwan, dirinya jarang melihat Herman hadir dalam rapat paripurna. Tak hanya itu, dia menyebut Herman juga jarang berada di kantor.

    “Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara sekda hadir, dan sekarang pun di kantor enggak pernah ada, coba tanyakan sama yang terhormat anggota DPRD ya, terima kasih,” katanya.

  • Tunggakan BPJS Capai Rp334 Miliar, Dedi Mulyadi: Tahun Ini Kita Bayar

    Tunggakan BPJS Capai Rp334 Miliar, Dedi Mulyadi: Tahun Ini Kita Bayar

    Liputan6.com, Bandung – Gubenur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan, total tunggakan iuran BPJS Provinsi Jawa Barat mencapai lebih dari Rp 334 miliar. Ia mengklaim akan mulai membayar kewajiban itu tahun ini. 

    “Pada tahun ini kita bisa membayarnya,” katanya lewat media sosial, Jumat, 20 Juni 2025.

    Pemerintah Provinsi, katanya, sudah mengalokasikannya lewat anggaran pada ABDD perubahan.

    “Mungkin ini dulu lupa untuk dianggarkan sehingga belanjanya lebih mementingkan belanja-belanja yang lain,” katanya.

    “Tetapi karena ini menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada tahun ini di perubahan anggaran saya sudah meminta kepada Saudara Sekretaris Daerah, Selaku Ketua TAPD, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan untuk memasukkan di APBD perubahan,” imbuh Dedi.

    Memasukkan anggaran sebesar itu di APBD perubahan, kata Dedi, memiliki konsekuensi. Maka, belanja-belanja yang dianggap tidak penting, yang sifatnya pemborosan, harus dihapuskan.

    “Kita fokus pada apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan irigasi, serta listrik, air bersih, kemudian juga terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan masyarakat,” tegasnya.

    Dedi Mulyadi juga menyerukan agar para kepala daerah baik bupati walikota dan jajaran ASN untuk meninggalkan belanja yang tidak penting pada anggaran masing-masing.

    “Kita utamakan layanan kita pada masyarakat. Apa artinya kita makan di hotel, rapat di hotel, tidur di hotel, kalau rakyat di rumah sakit, menangis, dan tidak bisa dilayani oleh rumah sakit karena BPJS-nya belum dibayar. Apalagi kalau sampai meninggal karena tidak adanya pelayanan. Kita berdosa terhadap itu semua,” katanya.

     

    Detik-Detik Evakuasi Penumpang saat Kapal Tenggelam

  • 1 Disebut Dungu hingga Mulyono II, Dedi Mulyadi: Dia Sayang Sama Saya Bandung

    DPRD Bandung Barat Anggarkan Tablet Rp 1 Miliar, Dedi Mulyadi: Kami Cek Urgen atau Tidak Bandung 22 Juni 2025

    DPRD Bandung Barat Anggarkan Tablet Rp 1 Miliar, Dedi Mulyadi: Kami Cek Urgen atau Tidak
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    menanggapi kritikan publik atas rencana pengadaan tablet senilai hampir Rp 1 miliar untuk anggota DPRD
    Kabupaten Bandung Barat
    (
    KBB
    ).
    Menurut dia, setiap belanja daerah, termasuk perangkat elektronik bagi wakil rakyat, harus dilandasi urgensi yang jelas bagi kepentingan masyarakat.
    “Yang untuk anggota dewan KBB itu ya? Ya nanti akan kami lihat dulu apakah itu menjadi sesuatu yang sangat urgen atau tidak, nanti akan kami cek seperti apa,” ujar Dedi saat ditemui di Kantor DPRD Kota Cimahi, Sabtu (21/6/2025).
    Di tengah ketidakstabilan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, Dedi Mulyadi mengingatkan agar anggaran difokuskan pada program yang berdampak langsung kepada warga.
    Ia menegaskan, kepala daerah harus cermat menyusun prioritas belanja, jangan sampai kebutuhan birokrasi menenggelamkan kepentingan publik.
    “Sebaiknya, saya sarankan buat bupati wali kota untuk membuat anggaran yang efektif buat daerahnya, memberikan manfaat buat masyarakatnya,” tambah Dedi.
    Prinsip efisiensi sejatinya bukan sekadar memangkas pengeluaran, tetapi menghemat anggaran tanpa mengorbankan pelayanan dasar bagi masyarakat.
    Sebelumnya,
    DPRD KBB
    mengklaim pembelian tablet akan mengurangi biaya fotokopi dokumen fisik yang selama ini bisa mencapai Rp 50 juta per anggota dewan.
    “Ini kan tujuannya juga buat efisiensi juga, kami biasanya harus fotokopi sekian banyak berkas, ya mungkin bisa sampai Rp 50 juta buat setiap anggota dewan,” kata Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi.
    Mahdi menambahkan, spesifikasi tablet dipilih tinggi agar awet dan tercatat sebagai inventaris negara.
    “Kami minta speknya itu jangan rendah, misalnya hardisk 128 GB itu kecil, sama dengan tahun 2019. Minimal ya di 512 GB atau mungkin 1 terabyte, itu juga kan nantinya jadi inventaris,” tuturnya.
    (Penulis Kontributor Bandung Barat Kompas.com: Bagus Puji Panuntun)
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.