Tag: Dedi Mulyadi

Dipanggil Dedi Mulyadi, Guru SMP Subang Akui Tampar Siswa Panjat Pagar: Dia Juga Merokok Bandung 5 November 2025

Dipanggil Dedi Mulyadi, Guru SMP Subang Akui Tampar Siswa Panjat Pagar: Dia Juga Merokok
Editor
KOMPAS.com –
Guru SMPN 2 JalanCagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rana Saputra, di depan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku telah menampar seorang siswanya berinisial ZR (16) setelah upacara pada Senin (3/11/2025).
Sebelumnya, video yang memperlihatkan orangtua ZR naik pitam dan memarahi Rana di sekolah karena mengetahui anaknya ditampar setelah memanjat pagar untuk bolos, viral di media sosial.
Kepada Dedi Mulyadi, Rana mengaku menampar ZR karena siswa tersebut membuat masalah.
“Anaknya merokok, berkelahi, mengganggu kelas yang lain, loncat,” ujar Rana kepada Dedi, dikutip dari video yang diunggah di akun Instagram Dedi, Rabu (5/11/2025).
Dedi mengatakan, dirinya telah mendengar penjelasan dari Rana dan akan menemui orangtua ZR untuk meminta penjelasan.
Dedi mengingatkan kepada orangtua agar mempercayakan anak mereka pada pihak sekolah.
Namun, Dedi juga meminta agar para guru tidak menyelesaikan semua hal dengan cara kekerasan.
“Kalau guru agak keras sedikit, orangtuanya harus bisa menyadari kenapa kekerasan itu terjadi. Tapi guru juga harus menyadari tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kekerasan karena kita ini kadang harus lembut kadang harus keras,” ujar Dedi.
Wakasek Sarana dan Prasarana SMPN 2 Jalancagak, Yaumi Basuki, menjelaskan, Rana awalnya berupaya mendisiplinkan ZR dan tujuh siswa lain yang kedapatan meloncat pagar sekolah untuk bolos.
“Kejadian kemarin itu sebenarnya bentuk kesalahpahaman antara orangtua siswa dan pihak sekolah. Kami ingin menegakkan kedisiplinan, tetapi kami juga tidak membenarkan adanya kekerasan fisik,” ujar Yaumi di SMPN 2 Jalancagak, Rabu.
Setelah kejadian, pihak sekolah melakukan mediasi dengan guru, orangtua ZR, dan pihak sekolah pada Selasa (4/11/2025).
“Kemarin sudah ada pertemuan, sudah saling memaafkan. Guru yang bersangkutan dan orangtua sudah saling menerima,” ujar Yaumi.
Akan tetapi, usai mediasi dan dianggap selesai, pihak orangtua tetap memutuskan untuk menyebarkan kejadian tersebut di media sosial.
“Kami tidak bisa melarang, itu hak beliau. Tapi, pada hari Selasa, masalah sebenarnya sudah selesai dan sudah ada kata maaf,” kata Yaumi.
Yaumi menyebut peristiwa pendisiplinan itu dilakukan terkait larangan meloncat pagar sekolah yang baru saja selesai dibangun.
“Pagar ini baru selesai dua minggu. Kami sudah wanti-wanti supaya dijaga. Tapi, beberapa siswa masih loncat pagar, termasuk ZR dan teman-temannya,” ucapnya.
Pihak sekolah, kata Yaumi, khawatir pagar yang baru dibangun rusak kembali. Sebab, sebelumnya bagian pagar sempat roboh karena ulah siswa dan cuaca.
Yaumi mengungkapkan, ada delapan siswa yang saat itu mendapat tindakan disiplin berupa tamparan ringan.
“Iya, delapan orang. Guru hanya menampar pelan. Itu dilakukan setelah upacara dan anak-anak belum bubar,” kata Yaumi.
Akan tetapi, meskipun menyebut tindakan itu sebagai bentuk penegakan disiplin, pihak sekolah mengakui cara tersebut keliru.
“Kami akan mengevaluasi cara pembinaan. Ke depan kami akan mencari solusi bagaimana mendisiplinkan tanpa kekerasan fisik,” ujar Yaumi.
Sebelumnya, kata Yaumi, ZR sudah beberapa kali melakukan pelanggaran sejak kelas VII. Orangtuanya pun pernah dipanggil.
Video cekcok antara Rana dan orangtua ZR viral di sejumlah media sosial, termasuk Instagram.
Dari video yang diunggah akun Instagram @medankinian, tampak orangtua ZR memarahi Rana.
Dia mempertanyakan alasan ZR menampar anaknya. Ayah ZR juga mengancam akan melaporkan Rana ke Dedi Mulyadi.
“Seorang guru di Subang, SMP 2. Pak Dedi tolong,” ujar ayah ZR.
“Laporkan ke Pak Dedi, saya tunggu,” ujar Rana.
Orangtua ZR mengatakan bahwa menampar anaknya bukan solusi dalam mendidik. Dia menyebut kekerasan terhadap siswa melanggar undang-undang.
“Cari solusi bukan sperti itu, Pak. Saya gak pernah gampar-gampar anak,” ujar ayah ZR.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2025 16:40
Popularitas Melejit, Purbaya Diperhitungkan Masuk Bursa 2029

GELORA.CO -Sepak terjang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus mencuri perhatian publik. Dalam dua bulan terakhir menjabat, kinerjanya yang dinilai solid membuat namanya masuk dalam radar politik nasional dan bahkan mulai diperhitungkan sebagai calon potensial di Pilpres 2029.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai, fenomena ini bukan sekadar isapan jempol. Berdasarkan sejumlah survei terbaru, popularitas dan elektabilitas Purbaya menunjukkan kenaikan signifikan.

“Melampaui nama-nama beken lain yang selama ini hilir mudik sebagai tokoh nasional yang memenuhi unsur yang dinilai cocok sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, dikutip Minggu, 2 November 2025.

Menurut Adi, dalam survei yang menanyakan top of mind calon presiden dan wakil presiden—dengan pertanyaan spontan kepada responden siapa yang layak dijagokan jika pemilu digelar hari ini, nama Purbaya muncul cukup dominan.

“Yang paling tinggi memang masih nama Prabowo Subianto, tentu ini tidak terlepas karena Prabowo adalah Presiden RI saat ini. Tapi di bawah nama Prabowo ada nama yang disebut yaitu Purbaya. Menggeser nama-nama seperti Anies Baswedan, Gibran Rakabuming Raka, Dedi Mulyadi, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo,” jelas Adi.

Adi menambahkan, hasil itu menunjukkan bahwa Purbaya kini menjadi salah satu figur baru yang patut diperhitungkan di bursa calon pemimpin masa depan.

“Artinya, bicara tentang calon presiden 2029, salah satu bonus yang dimiliki oleh Purbaya berkat popularitasnya adalah masuk sebagai runner up,” sambungnya.

Menariknya, lanjut Adi, ketika survei bergeser pada pertanyaan tentang calon wakil presiden, nama Purbaya justru menempati posisi teratas.

“Kalau ditanya top of mind siapa yang paling layak menjadi calon wakil presiden, yang paling tinggi adalah Pak Purbaya, lalu Dedi Mulyadi, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Gibran Rakabuming,” paparnya.

Dari temuan survei-survei tersebut, Adi menyimpulkan bahwa lonjakan elektabilitas Purbaya tidak lepas dari sorotan publik atas kiprahnya sebagai Menteri Keuangan.

“Efek pembicaraan dan popularitas Purbaya dalam dua bulan terakhir cukup luar biasa. Wajar kalau kemudian publik spontan menyebut namanya ketika ditanya siapa yang layak maju di Pilpres 2029,” pungkas Adi.

02/11/2025 09:52
Cara Dedi Mulyadi Didik Pelajar di Jabar: Dari Barak Militer, Jam Malam, Sampai Jalan Kaki ke Sekolah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menerbitkan surat edaran jam malam bagi pelajar. Mereka tak boleh keluar rumah di atas pukul 21.00 WIB. Meski, kebijakan juga mengatur sejumlah pengecualian.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi turut memperlihatkan surat edaran bernomor: 51/PA.03/Disdik itu secara terbuka di media sosialnya.

Surat edaran ditulis pada 23 Mei 2025 ditujukan kepada seluruh wali kota dan bupati, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Dinas Pendidikan di Provinsi Jabar.

Kebijakan jam malam diharapkan bisa mewujudkan generasi Panca Waluya Jawa Barat. Surat edaran diklaim disusun atas dasar memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentan perlindungan anak untuk membentuk generasi berkarakter panca waluya yang cageur, pinter, bageur, tur singer.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jam malam diaku dalam rangka membentuk generasi berkarakter Panca Waluya di Jawa Barat yaitu generasi yang Cageur, Bageur, Bener, Pinter tur Singer.

“Penerapan pembatasan kegiatan peserta didik di luar rumah pada malam hari yaitu mulai pukul 21.00 WIB s.d. 04.00 WIB,” katanya.

Sementara terdapat sejumlah poin pengecualian atas jam malam tersebut yakni sebagai berikut:

a. peserta didik mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan resmi;

b. peserta didik mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan tempat tinggal atas sepengetahuan orang tua/wali;

c. peserta didik sedang berada di luar rumah bersama orang tua/wali;

d. kondisi keadaan darurat atau bencana; dan

e. kondisi lainnya sepengetahuan orang tua/wali.

“Peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah seseorang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan khusus,” dikutip dari surat edaran.

01/11/2025 06:00
6 Dedi Mulyadi: Uji KIR Tak Lagi oleh Dishub, tetapi Bengkel Resmi Produsen Kendaraan Bandung

Dedi Mulyadi: Uji KIR Tak Lagi oleh Dishub, tetapi Bengkel Resmi Produsen Kendaraan
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan perubahan aturan uji kendaraan bermotor atau KIR.
Mulai Januari 2026, uji KIR tidak lagi dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub), tetapi oleh bengkel resmi produsen kendaraan.
“Saya akan membuat peraturan untuk mengarahkan KIR itu enggak usah di (uji) KIR di Dishub, KIR-nya adalah di bengkel resmi,” kata Dedi seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (31/10/2025).
Dedi menilai selama ini uji KIR terlalu administratif.
Selain itu, penghapusan biaya KIR diharapkan menghilangkan peluang oknum petugas untuk menarik keuntungan dari praktik tersebut.
“Di KIR kemudian dan acc, apalagi sekarang loh dengan tidak boleh ada biaya di KIR, itu makin malas orang KIR. Penyelenggara pemerintahnya juga malas bikin KIR karena enggak ada lebihnya,” katanya.
Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan, bengkel resmi kendaraan nantinya akan mengeluarkan surat keterangan.
KIR baru bisa dilakukan setelah surat tersebut diterbitkan.
“Di bengkel resmi (bengkel dari produk mobil itu) nanti yang mengeluarkan surat keterangan. Setelah itu, baru di KIR-nya keluar,” katanya.
Ia menambahkan, jika kendaraan tersebut mengalami kecelakaan, maka yang wajib bertanggung jawab adalah bengkel resmi kendaraan tersebut.
“Sehingga nanti jika mobilnya mengalami kecelakaan, maka yang bertanggung jawab adalah bengkel resmi dari perusahaan mobil tersebut,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/11/2025 05:30
Elektabilitas Purbaya Melejit Tempel Prabowo Menuju 2029

GELORA.CO – Popularitas dan elektabilitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Purbaya Effect) makin melejit dalam menuju Pilpres 2029.

Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan IndexPolitica dalam mengukur dan memotret persepsi masyarakat terkait isu politik, sosial dan ekonomi saat ini.

“Untuk top of mind calon presiden 2029, Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan 40,12 persen, di peringkat kedua adalah Purbaya Yudhi Sadewa dengan 22,50 persen, di peringkat ketiga adalah Anies Baswedan dengan 13,40 persen, peringkat keempat adalah Ganjar Pranowo dengan 7,12 persen, kemudian kelima adalah Agus Harimurti Yudhoyono dengan 5,12 persen, peringkat keenam adalah Gibran Rakabuming Raka 4,80 persen, posisi ketujuh adalah Dedi Mulyadi dengan 2,5 persen, ke delapan adalah Erick Thohir dengan 1,12 persen,” tulis keterangan dalam rilis IndexPolitica yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.

Lanjut keterangan tersebut, untuk elektabilitas wakil presiden posisi tertinggi adalah Purbaya Yudhi Sadewa dengan 28,65 persen, kedua adalah Dedi Mulyadi dengan 20,15 persen posisi ketiga adalah Agus Harimurti Yudhoyono dengan 15,75 persen, peringkat keempat adalah Gibran Rakabuming Raka dengan 12,35 persen, posisi kelima adalah Erick Thohir dengan 5,14 persen, keenam adalah Pramono Anung dengan 3,30 persen, posisi ketujuh ada Mahfud MD dengan 3,25 persen dan posisi kedelapan adalah Sandiaga Uno dengan 2,60 persen.

Menurut Direktur IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, dalam waktu singkat Purbaya berhasil mendapatkan popularitas yang tinggi dengan kebijakan dan Tindakannya saat mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan RI.

“Reshuffle terakhir yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terselamatkan citranya dari sosok Purbaya. Purbaya bisa diartikan mewakili protest vote yakni mereka yang sudah bertahun-tahun ‘lelah’ dengan style Menteri Keuangan sebelumnya yakni Sri Mulyani. Bukan berarti Sri Mulyani tidak bagus dalam menjalan tugas tetapi lebih kepada keinginan Masyarakat mendapatkan sosok yang antitesis dari Sri Mulyani,” ujar Denny.

Sambungnya, hal itu menyebabkan popularitas dan elektabilitas Purbaya melompat jauh sebagaimana analogi dari Chaos Theory dalam ilmu matematika.

Penelitian dilakukan dari tanggal 1-10 Oktober 2025. Survei dilakukan dengan questioner yang terdiri dari kurang lebih 72 pertanyaan dengan jumlah sampel 1610 responden menggunakan metode multistage random sampling, margin of error 1,6 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

31/10/2025 20:52
5 Imbas Setoran Aqua ke PDAM Subang Rp 600 Juta, Dedi Mulyadi: Saya Identifikasi Sumber Air Bandung

Imbas Setoran Aqua ke PDAM Subang Rp 600 Juta, Dedi Mulyadi: Saya Identifikasi Sumber Air
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan rencananya untuk menata ulang seluruh sumber air di wilayahnya.
Langkah ini diambil demi memastikan warga mendapatkan pasokan air bersih yang memadai.
“Saya ingin identifikasi sumber air, baik yang digunakan oleh swasta maupun pemerintah. Karena orientasinya, negara wajib menyediakan air bersih bagi warga,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (31/10/2025).
Dedi menyoroti masalah yang dihadapi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Subang dan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Aqua. Di daerah tersebut, hak warga sekitar untuk mendapatkan air bersih tidak terpenuhi.
Ia mengaku menerima laporan dari warga sekitar pabrik Aqua yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bahkan warga tersebut terpaksa menggunakan air sawah yang kotor.
“Nanti Pemerintahan Provinsi Jawa Barat berorientasi untuk membangun air bersih di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat dan infrastrukturnya nanti akan jadi penyertaan modal ke PDAM kabupaten kota,” tambahnya.
Di sisi lain, Dedi mengungkapkan, PDAM Subang menerima pembayaran sebesar Rp 600 juta setiap bulan dari Aqua sebagai kompensasi atas penggunaan aset air milik perusahaan daerah.
Namun, mantan Bupati Purwakarta ini menilai, pembayaran tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Saat ini, Aqua telah memiliki sumber air sendiri dan tidak lagi memanfaatkan aset PDAM Subang.
“Kenapa? Karena tidak ada dasar hukum. Dasar hukumnya perjanjian. Di dasar hukum perjanjian itu penggunaan aset air. Aset dan airnya tidak digunakan, ini yang jadi orientasi kita,” tegas Dedi.
Ia juga menegaskan bahwa pada Senin pekan depan, ia akan mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meminta audit terhadap PDAM Subang terkait setoran uang tersebut.
“Di audit, saya nanti hari Senin saya nemuin BPK dan serahkan surat permohonan audit,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2025 17:41
Kades Rengasjajar Bogor Jelaskan Uang Gepokan di Video Viral Istrinya: Hasil Usaha Material Bandung 31 Oktober 2025

Kades Rengasjajar Bogor Jelaskan Uang Gepokan di Video Viral Istrinya: Hasil Usaha Material
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Kepala Desa Rengasjajar, Rusli, mengaku bahwa uang gepokan dalam video viral istrinya dengan sopir truk merupakan hasil usaha jual beli material tambang dan lainnya.
Uang hasil usaha bersama sang istri itu terkadang didapat secara tunai atau melalui transfer.
“Saya juga
suplier
sama istri, kalau ada yang minta material dikirim dengan mobil atau belanja sendiri. Kadang sopir bawa uang
cash
ke kita,
ngurus
mobil armada dari luar, kadang transfer,” kata Rusli kepada Kompas.com, Jumat (31/10/2025).
Dia mengatakan, usaha jual beli material itu memang sudah digelutinya sejak semasa sekolah.
“Kami juga memang dari SMA, jual beli material batu, split,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait dengan video viral yang beredar, tidak ada unsur kesengajaan atau niat buruk dari sang istri terkait kondisi masyarakatnya yang terdampak penutupan tambang sejak beberapa waktu lalu oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Pemerintah Desa Rengasjajar, termasuk pribadinya, sebagai seorang
suplier
material, ikut terdampak.
“Keadaan saat ini kami sangat paham, jangankan masyarakat, Pemdes juga terpengaruh dengan tidak adanya tambang, termasuk saya pribadi seorang
suplier
. Pelanggan yang biasa
mesen
dalam satu bulan biasanya ada saja,” tuturnya.
Terlebih lagi, video itu disebutnya sudah lama, sejak Juli 2025, dan diunggah tanpa sepengetahuan sang istri oleh sopir truk yang sedang mengantarkan uang.
“Yang jelas itu bukan video yang disengaja. Itu dibuat oleh sopir truk dan diunggah di status WA-nya tanpa sepengetahuan Bu Lurah. Enggak ada unsur kesengajaan, enggak ada,” pungkasnya.
Sebelumnya, beredar video viral melalui media sosial seorang wanita yang merupakan istri dari Kepala Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, diduga pamer uang atau
flexing
.
Dalam video yang beredar dan dilihat Kompas.com, tampak wanita tersebut sedang berada di dalam mobil bersama seorang pria.
Terlihat istri Kades itu mengeluarkan segepok uang dari dalam plastik berwarna putih sembari tertawa.
Lalu, pria yang duduk di sampingnya juga ikut menunjukkan uang tersebut sambil merekam.
”
Ulah pusing-pusing bu lah, diborong material kabeh yeuh
,” ucap pria dalam video, dikutip Kompas.com, Jumat (31/10/2025).
Pada video lainnya, suara wanita yang diduga istri Kades sedang berada di rumah makan.
Wanita itu merekam pria dengan uang gepokan di meja.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2025 13:19
Popularitasnya Tinggi dan Diajak Masuk Partai, Purbaya: Saya Nggak Tertarik

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudha Sadewa akhir-akhir ini jadi trending topik. Baik di media massa mau pun di media sosial.

Bahkan popularitas menteri yang dikenal blak-blakan dan terbilang humoris ini lebih tinggi dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Penilaian itu salah satunya disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno. Dia menyampaikan peluang partainya merekrut Purbaya untuk menjadi kadernya.

Pasalnya, dari sejumlah survei, elektabilitas Purbaya mendadak naik pesat dibandingkan pejabat lain di tanah air.

“Belum tentu Pak Purbaya juga mau gitu kan, beliau kan adalah profesional di bidang keuangan. Sekarang masuk ke birokrasi untuk mengurusi masalah perbendaharaan negara,” urai Eddy.

“Saya belum melihat dan saya juga tidak melihat bahwa beliau ada maksud dan tujuan untuk lari ke politik. Saya kira beliau tetap akan berada di jalur keuangan yang mana merupakan konsentrasi beliau,” tambah Eddy.

Dia berharap, Purbaya bisa mendongkrak perekonomian dengan modal dukungan yang besar dari masyarakat.

“Saya melihat ya popularitasnya tinggi, tetapi tentukan masyarakat juga menunggu kinerja. Jadi oleh karena itu, kita berharap Pak Purbaya bisa menunjukkan popularitasnya,” tutur Eddy.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki minat terjun ke dunia politik.

Purbaya menuturkan, fokus utamanya saat ini adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan dengan sebaik-baiknya. Ia menegaskan tidak ingin teralihkan oleh urusan politik praktis.

31/10/2025 12:09
Kebijakan Baru Dedi Mulyadi untuk Pelajar di Jabar: Wajib Jalan Kaki, Sekolah Bebas Motor

Belakangan ini Gubernur Jawa Barat atau Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terus menjadi sorotan. Hal itu lantaran sang Gubernur Jabar kerap mengeluarkan kebijakan kontroversial.

Berikut sederet kebijakan kontroversial Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dihimpun Tim News Liputan6.com:

– Siswa Bermasalah di Jabar Dibina di Barak Militer

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatasi masalah siswa bermasalah di wilayahnya agar dibina di barak militer, yang dimulai pada 2 Mei 2025. Dia mengungkapkan, rencana siswa dibina di barak militer agar memperoleh pendidikan karakter yang bekerja sama dengan TNI dan Polri.

– Larangan Wisuda, Perpisahan Sekolah, dan Study Tour

Pemprov Jawa Barat mengeluarkan larangan pelaksanaan acara wisuda dan perpisahan yang melibatkan pungutan biaya dari siswa. Larangan ini tertuang dalam SE Disdik Jabar Nomor 6685/PW.01/SEKRE. Dedi menegaskan, kegiatan semacam itu kerap membebani orang tua dan tak sejalan dengan prinsip pendidikan terjangkau.

– Terbitkan Surat Edaran Jam Malam untuk Pelajar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menerbitkan surat edaran jam malam bagi pelajar. Mereka tak boleh keluar rumah di atas pukul 21.00 WIB. Meski, kebijakan juga mengatur sejumlah pengecualian. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi turut memperlihatkan surat edaran bernomor: 51/PA.03/Disdik itu secara terbuka di media sosialnya.

– Hapus PR Sekolah bagi Pelajar di Jawa Barat

Dedi Mulyadi, menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jabar berencana menghapus PR sekolah yang biasa diberikan guru kepada siswa. Dedi mengatakan, semua proses pembelajaran sekolah harus dikerjakan di sekolah, tidak menjadi beban saat anak berada di rumah.

– Siswa di Jabar Masuk Sekolah Jam 6 Pagi dari Senin Sampai Jumat

Gubernur Jawa Barat atau Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berencana menggulirkan kebijakan baru bagi seluruh siswa di wilayahnya agar masuk sekolah pada pukul 06.00 WIB. Hal itu seiring keinginannya agar jadwal masuk sekolah di provinsi tersebut hanya sampai Jumat.

31/10/2025 06:00
Warga Sekitar Pabrik Air Minum Asing di Subang Keluhkan Kesulitan Air Bersih

Subang: Sejumlah warga yang tinggal di sekitar pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) asing ternama di Kabupaten Subang mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat melakukan sidak ke lokasi pabrik beberapa waktu lalu.

Dedi mengatakan bahwa dirinya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait keterbatasan akses air bersih di sekitar area pabrik. “Jangan sampai kejadian begini. Air yang dari sini diangkut dan dijual dengan harga mahal, orang di sekitar gunung enggak mandi karena tidak punya air bersih,” tegas Dedi.

Dedi menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas industri dan pemenuhan kebutuhan air masyarakat sekitar. Ia meminta perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional tidak mengganggu ketersediaan air bagi warga.

Sementara itu, dalam dialog di lokasi, perwakilan warga menyampaikan bahwa belum ada program penyaluran air bersih yang secara langsung mereka rasakan. Hal ini berbeda dengan pernyataan pihak perusahaan yang sebelumnya mengklaim telah menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR) di bidang air bersih.

Di hadapan Gubernur, seorang ketua RW mengeluhkan kondisi kekeringan yang dialami sehari-hari dan tidak ada bantuan yang diberikan oleh Perusahaan. “Enggak ada, Pak. Saya sebagai RW-nya, saya juga belum pernah minum airnya, enggak ada,” katanya.

Fenomena kekeringan serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain yang menjadi lokasi pabrik tersebut. Penelitian yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada 2021 menunjukkan adanya penurunan debit air irigasi hingga 76% di Desa Kepanjen, Klaten, Jawa Tengah, setelah pabrik beroperasi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya produksi pertanian hingga 62%.

Laporan kesulitan air juga datang dari warga di Cigombong, Bogor, serta Pasuruan, Jawa Timur. Mereka menyebutkan bahwa sumur-sumur mengering saat musim kemarau, sehingga harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.

Sejumlah pengamat menilai, situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya air di sekitar kawasan industri, agar keberadaan perusahaan dapat berjalan seimbang dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Subang: Sejumlah warga yang tinggal di sekitar pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) asing ternama di Kabupaten Subang mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat melakukan sidak ke lokasi pabrik beberapa waktu lalu.

Dedi mengatakan bahwa dirinya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait keterbatasan akses air bersih di sekitar area pabrik. “Jangan sampai kejadian begini. Air yang dari sini diangkut dan dijual dengan harga mahal, orang di sekitar gunung enggak mandi karena tidak punya air bersih,” tegas Dedi.

Dedi menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas industri dan pemenuhan kebutuhan air masyarakat sekitar. Ia meminta perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional tidak mengganggu ketersediaan air bagi warga.

Sementara itu, dalam dialog di lokasi, perwakilan warga menyampaikan bahwa belum ada program penyaluran air bersih yang secara langsung mereka rasakan. Hal ini berbeda dengan pernyataan pihak perusahaan yang sebelumnya mengklaim telah menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR) di bidang air bersih.

Di hadapan Gubernur, seorang ketua RW mengeluhkan kondisi kekeringan yang dialami sehari-hari dan tidak ada bantuan yang diberikan oleh Perusahaan. “Enggak ada, Pak. Saya sebagai RW-nya, saya juga belum pernah minum airnya, enggak ada,” katanya.

Fenomena kekeringan serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain yang menjadi lokasi pabrik tersebut. Penelitian yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada 2021 menunjukkan adanya penurunan debit air irigasi hingga 76% di Desa Kepanjen, Klaten, Jawa Tengah, setelah pabrik beroperasi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya produksi pertanian hingga 62%.

Laporan kesulitan air juga datang dari warga di Cigombong, Bogor, serta Pasuruan, Jawa Timur. Mereka menyebutkan bahwa sumur-sumur mengering saat musim kemarau, sehingga harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.

Sejumlah pengamat menilai, situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya air di sekitar kawasan industri, agar keberadaan perusahaan dapat berjalan seimbang dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(RUL)

31/10/2025 03:40