Tag: Dedi Mulyadi

Mirip Perusahaan Terbuka, Dedi Mulyadi Umumkan Posisi Kas Daerah Pemprov Jabar Setiap Hari

Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mendorong keterbukaan informasi dan transparansi terkait posisi rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mulai Senin (27/10/2025) ini akan mengumumkan rekening kas umum daerah [RKUD] untuk diketahui oleh publik secara rutin lewat akun sosial media . “Betul [akan diposting setiap hari],” katanya.

Menurutnya, langkah ini sudah diawali pihaknya saat polemik tudingan mengendapkan kas daerah dalam bentuk deposito ramai di media. Demi keterbukaan, Dedi pekan lalu telah membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun.

“Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” katanya.

Dedi Mulyadi mengatakan keterbukaan anggaran sudah ia lakukan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode. Budaya terbuka ini dipastikan kembali dijalankan saat ia memimpin Jawa Barat. “Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu,” katanya.

Dedi petang ini mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar. Dilaporkan detil sampai rupiah terkecil, dari sisi penerimaan tercatat setoran pajak rokok triwulan III sebesar Rp935,8 miliar lebih.

Lalu sumber penerimaan didominasi oleh sektor PAD yang bersumber dari pajak maupun retribusi lainnya mencapai Rp22,8 miliar lebih. Kemudian dari sisi realisasi pengeluaran atau belanja tercatat sebesar Rp49,6 miliar lebih.

Laporan tersebut juga merinci belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp 10,2 miliar, belanja hibah Rp4,080 miliar. Sementara belanja modal mencapai Rp20,3 miliar, belanja bantuan keuangan desa Rp11,050 miliar.

Menurutnya hingga Desember 2025, kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan di daerahnya mencapai Rp7,5 triliun. Rencananya sisa dana lainnya akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan sumber lainnya. “

Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Dedi menyebut belanja publik di era pemerintahannya mengalami peningkatan signifikan, bahkan nilainya hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

28/10/2025 05:59
Dedi Mulyadi Ungkap Isi Rekening Pemprov Jabar Terbaru, Segini Angkanya

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan mengumumkan rekening kas umum daerah (RKUD) kepada publik melalui media sosial, Senin (27/10/2025). Hal itu dilakukan untuk mendorong keterbukaan infomasi dan transparansi terkait posisi RKUD Provinsi Jawa Barat.

Dedi mengatakan, langkah tersebut mulai dilakukan berawal saat polemik adanya tudingan mengendapkan kas daerah dalam bentuk deposito ramai di media. Demi keterbukaan, Dedi pekan lalu membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp 2,4 triliun.

“Betul Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” ucap Dedi, Senin (27/10/2025).

Menurut Dedi, pihaknya mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat hari ini. Pelaporan akan dilakukan secara detail hingga dari sisi penerimaan tercatat setoran pajak rokok triwulan III sebesar Rp 935,8 miliar lebih.

Lalu sumber penerimaan didominasi oleh sektor PAD yang bersumber dari pajak maupun retribusi lainnya mencapai Rp 22,8 miliar lebih. Kemudian dari sisi realisasi pengeluaran atau belanja tercatat sebesar Rp 49,6 miliar lebih.

Laporan tersebut juga merinci belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp 10,2 miliar, serta belanja hibah Rp 4,080 miliar. Sementara belanja modal mencapai Rp 20,3 miliar dan belanja bantuan keuangan desa Rp 11,050 miliar.

Menurut Dedi, hingga Desember 2025, kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan di daerahnya mencapai Rp 7,5 triliun. Rencananya sisa dana lainnya akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan sumber lainnya.

“Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat,” kata dia.

Dedi mengklaim belanja publik di era pemerintahannya saat ini telah mengalami peningkatan signifikan. Bahkan nilainya hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dedi mengatakan, keterbukaan anggaran sudah dilakukannya saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode. Menurutnya, budaya terbuka ini dipastikan kembali dijalankan saat memimpin Jawa Barat.

“Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu,” kata Dedi.

27/10/2025 21:16
Cianjur Pastikan Anggaran Tersalur Optimal Saat Banyak Dana Mengendap

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur memastikan telah menjalankan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mempercepat realisasi belanja daerah menjelang akhir tahun anggaran.

Langkah tersebut dilakukan agar tidak ada dana pemerintah daerah yang mengendap atau tersimpan tanpa manfaat di kas daerah, sebagaimana tengah menjadi sorotan pemerintah pusat.

Wakil Bupati Cianjur Ramzi mengatakan, pemerintah daerah sebisa mungkin mengoptimalkan belanja sesuai dengan arahan dari Mendagri dan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa dana publik harus dimanfaatkan secara optimal agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Bagi kami ini sudah menjadi hal yang rutin di akhir tahun. Alokasi dana yang sudah diberikan harus digunakan secara optimal,” ujar Ramzi saat ditemui seusai menghadiri acara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta, Senin (28/10/2025).

Ia menambahkan, Pemkab Cianjur memastikan seluruh penggunaan dana daerah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Setiap rupiah yang digunakan untuk menjalankan program daerah juga sudah sesuai dengan yang dicanangkan.

Ramzi menyebutkan bahwa penggunaan anggaran daerah Cianjur tahun ini telah difokuskan pada berbagai program. Mulai dari sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

“Instruksi dari mendagri maupun pemerintah pusat sudah kami jalankan, terutama dalam mempercepat program pembangunan daerah,” pungkas pria yang lama dikenal sebagai artis tersebut.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian memerintahkan seluruh kepala daerah mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk mendorong perputaran ekonomi lokal. Instruksi tersebut disampaikan setelah banyak daerah dinilai belum maksimal dalam merealisasikan anggarannya.

Tito memaparkan, hingga 30 September 2025, pendapatan APBD nasional telah mencapai 70,27% atau Rp 949,97 triliun, meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar 67,82% atau Rp 918,98 triliun.

Namun, realisasi belanja daerah justru menurun menjadi 56,07% atau Rp 770,13 triliun, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2024 sebesar 57,20% atau Rp 817,79 triliun.

“Kita harus kerja keras mendorong belanja. Kita harapkan realisasinya bisa mencapai minimal 91%,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang meminta kepala daerah segera menyalurkan dana APBD agar perekonomian daerah tetap bergerak.

Berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, tercatat masih ada simpanan pemerintah daerah di bank sebesar Rp 234 triliun sepanjang Januari-September 2025. Angka tersebut terdiri atas simpanan pemerintah kabupaten sebesar Rp 134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp 60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp 39,5 triliun.

Beberapa daerah dengan simpanan terbesar antara lain DKI Jakarta Rp 14,68 triliun, Jawa Timur Rp 6,84 triliun, Kota Banjarbaru Rp 5,16 triliun, Kalimantan Utara Rp 4,70 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,17 triliun.

Kritik dari Purbaya tersebut sempat mendapat beragam tanggapan dari sejumlah kepala daerah, seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Namun, Purbaya menegaskan data tersebut valid dan bisa dikonfirmasi langsung ke Bank Indonesia.

27/10/2025 20:42
Air Pegunungan Tak Harus Diambil di Gunung, Ini Penjelasan Pakar Geologi

Jakarta –

Polemik iklan Aqua yang menyebut airnya berasal langsung dari gunung belakangan menuai sorotan publik. Isu ini bermula saat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengunjungi salah satu lokasi perusahaan tersebut dan menanyakan sumber air yang digunakan.

Dalam kunjungan itu, seorang staf perusahaan menjelaskan bahwa air diambil dari bawah tanah melalui proses pengeboran. Penjelasan tersebut kemudian memicu perdebatan terkait asal-usul sebenarnya dari air pegunungan.

“Pemahaman publik, termasuk saya, air Aqua itu jatuh dari gunung, crut, kayak air terjun. Kan gambarnya ilustrasinya begitu.” ucap salah satu netizen.

Guru Besar Teknologi Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Ir Heru Hendrayana mengatakan air pegunungan tentunya air yang berasal dari pegunungan.

Meskipun demikian, ia menegaskan air pegunungan tak selalu harus diambil langsung di gunung, bisa di lereng, dataran, puncak, hingga di tubuh gunung. Adapun hal tersebut bisa dibuktikan melalui penelitian dan riset yang mendalam.

“Nah caranya gimana? Nah ini melalui penelitian, riset yang cukup panjang. Nah jadi melalui kimia, melalui isotop, melalui kajian bawah permukaan dan sebagainya,” ucapnya saat dihubungi detikcom, Jumat (23/10/2025).

Ia mengibaratkan, air tanah memiliki karakteristik layaknya DNA pada manusia. Setiap sumber air dapat diteliti dari mana asalnya, sehingga bisa diketahui apakah air yang muncul di suatu lokasi benar-benar berasal dari sistem pegunungan tertentu atau tidak.

“Air tanah itu bisa dideteksi asal usulnya dari mana itu biasanya dengan isotop. Nah jadi misalnya dia di lereng gunung A bisa gak dibuktikan dia dari gunung A, bisa, tapi dengan cara metode tadi, ya,” ucapnya lagi.

“Jadi air pegunungan itu harus melalui sebuah penelitian. ya, sekarang intinya itu tadi, air pegunungan tidak harus di gunung, gitu ya,” lanjutnya.

Prof Heru juga menegaskan, perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) berskala besar yang mencantumkan label air pegunungan pada produknya umumnya telah melalui proses penelitian dan uji ilmiah terlebih dahulu. Hal ini menjadi syarat mutlak agar klaim tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Semua AMDK yang besar-besar ya, yang besar-besar itu berani mencantumkan air pegunungan, itu pasti sudah melakukan uji tadi,” imbuhnya lagi.

“Perusahaan-perusahaan besar yang mencantumkan dari pegunungan itu, pasti sudah mempunyai itu,” ucap Prof Heru.

Senada, Rachmat Fajar Lubis dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan sumber air Aqua dan sebagian besar AMDK lain memang berasal dari kawasan pegunungan, tapi bukan langsung dari mata air terbuka di permukaan.

“Perlu dicatat, dulu, perusahaan-perusahaan AMDK seperti Aqua memang mengambil air dari wilayah pegunungan, tapi bukan semuanya dari mata air. Setahu saya, sekarang hanya dua lokasi yang masih memakai mata air langsung, Aqua, di Bali dan di Solok,” jelas Fajar.

Ia menambahkan, penggunaan istilah ‘air pegunungan’ dalam iklan modern sebenarnya sudah tepat, karena air tanah dari kawasan gunung api memiliki kualitas mineral yang baik dan melimpah.

“Mereka menargetkan air dari daerah gunung api karena kandungan mineralnya bagus. Jadi istilah ‘air pegunungan’ itu lebih sesuai secara ilmiah,” katanya.

Halaman 2 dari 2

(suc/kna)

27/10/2025 14:02
Kang Dedi Mulyadi Sidak Pabrik Aqua, Warga Ngaku Tak Pernah Nikmati Air dari Perusahaan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat , Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik setelah videonya saat melakukan sidak ke pabrik air minum kemasan Aqua viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Perwakilan perusahaan yang mendampingi menjelaskan bahwa sumber air berasal dari beberapa titik sumur di sekitar area pabrik.

“Airnya dari bawah tanah, bukan air permukaan,” kata perwakilan Aqua.

Mendengar hal itu, Dedi memastikan kembali. “Oh, jadi di bor?” tanyanya, yang dijawab oleh pihak perusahaan, “Iya, di bor, Pak.”

Mantan Bupati Purwakarta itu kemudian menyinggung risiko lingkungan dari aktivitas pemboran air tanah dalam.

“Ngefek enggak sih buat lingkungan? Atau nunggu longsor?” ucapnya menyorot praktik tersebut.

Usai berkeliling, Dedi juga menyempatkan diri berbincang dengan warga sekitar yang sudah berkumpul.

Dari sinilah muncul percakapan yang kemudian ramai diperbincangkan publik karena menggambarkan kondisi antara melimpahnya air di pabrik dengan kondisi warga sekitar.

Dalam video tersebut, Dedi mempertanyakan soal distribusi air dari pabrik ke masyarakat sekitar yang justru tidak merasakan manfaat dari sumber air di wilayahnya sendiri.

“Ini kan air melimpah nih dari sini, ke setiap warga ada aliran air nggak ke tiap rumah?” tanya Dedi Mulyadi kepada warga sekitar, dikutip YouTube KDM, Sabtu (25/10/2025).

“Nggak ada,” jawab warga sekitar.

Warga lain yang mengaku sebagai ketua RW juga mengatakan hal serupa.

“Saya sebagai RW-nya, saya juga nggak pernah minum dari Aqua,” ujarnya.

27/10/2025 12:11
Saat SDN 3 Surade Sukabumi Disulap Jadi Lembur Pakuan Rumah Dedi Mulyadi

Liputan6.com, Sukabumi – SDN 3 Surade di Kabupaten Sukabumi kini mengubah wajah bangunan sekolah, yang tak hanya edukatif tapi juga asri dengan berbagai tanaman hias, bonsai, dan ornamen taman yang sejuk dipandang.

Inisiatif penataan ini dilakukan secara swadaya, dipelopori langsung oleh Kepala Sekolah, Tuti Lisnawati.

Daya tarik utamanya adalah deretan bambu berwarna coklat yang menciptakan nuansa alami, bahkan disebut menyerupai ‘Lembur Pakuan’, kediaman Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Subang.

Tuti Lisnawati menjelaskan bahwa penataan lingkungan ini adalah bagian krusial dari proses pendidikan.

“Suasana yang tertata dan bersih tidak hanya menumbuhkan semangat belajar, tapi juga menanamkan kepedulian lingkungan pada siswa,” ujarnya (21/10/2025).

Lebih menariknya lagi, Tuti menggunakan dana pribadinya untuk mewujudkan visi sekolah asri ini. “Alhamdulillah, sebagian besar biaya, termasuk bambu di dinding taman, berasal dari kebun pribadi saya,” tambahnya.

Kini, SDN 3 Surade tidak hanya indah. Di salah satu sudutnya, terpampang tulisan sejarah singkat berdirinya Surade beserta silsilah tokoh pendiri.

Hal ini menciptakan perpaduan harmonis antara edukasi lingkungan dan pelestarian nilai kearifan lokal. Sekolah ini pun menjadi contoh nyata sekolah yang peduli terhadap lingkungan dan sejarah setempat.

27/10/2025 11:05
Ilmuwan BRIN: Hampir Semua AMDK di Indonesia Ngebor Air Tanah

Jakarta –

Sumber air untuk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) mendadak jadi sorotan usai video sidak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di salah satu fasilitas produksi Aqua. Dalam video tersebut, seorang staf menyebut air yang didapat diperoleh melalui pengeboran.

Faktanya, hampir seluruh perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia mengambil air dengan metode pengeboran air tanah, bukan langsung mengambil dari mata air permukaan seperti yang kerap melekat di persepsi banyak publik.

Awalnya, perusahaan AMDK memang memanfaatkan air dari mata air alami di permukaan. Namun, seiring berkembangnya pemahaman ilmiah, cara itu mulai dievaluasi karena risiko kontaminasi bakteri cukup tinggi.

Peneliti hidrologi dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Rachmat Fajar Lubis menjelaskan meskipun air berasal mata air alami, kualitasnya tetap bisa terpengaruh dari kondisi lingkungan sekitar.

Tanah mengandung banyak mikroorganisme, dan di area mata air kerap ditemukan aktivitas manusia maupun hewan yang dapat membawa bakteri.

“Jadi meskipun airnya tampak jernih dan keluar langsung dari bawah tanah, tetap ada potensi tercemar bakteri dari sekitar sumbernya,” ujar Fajar saat dihubungi detikcom, Minggu (26/10/2025)..

Karena itu, kini mayoritas perusahaan AMDK memilih menggunakan air hasil pengeboran di sekitar sumber mata air. Metode ini memungkinkan perusahaan mengambil air dari lapisan tanah dalam tanpa kontak langsung dengan permukaan tanah, sehingga risiko kontaminasi biologis dapat ditekan seminimal mungkin.

Langkah tersebut juga sejalan dengan rekomendasi pemerintah, yang mendorong industri AMDK menjaga perlindungan kualitas air.

“Prinsipnya untuk perlindungan kualitas air, khususnya dari bakteri,” tambahnya.

“Sekarang disurvei saja, hampir semua perusahaan AMDK ngebor kok, meski lokasinya dekat mata air.”

Halaman 2 dari 2

(naf/up)

27/10/2025 10:00
4 Dedi Mulyadi Larang Aspal Jalan Malam Hari: Kualitas Buruk, Potensi Pengurangan Volume Bandung

Dedi Mulyadi Larang Aspal Jalan Malam Hari: Kualitas Buruk, Potensi Pengurangan Volume
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang pengerjaan jalan beraspal atau
hotmix
dilakukan pada malam hari.
Larangan ini disampaikan Dedi Mulyadi melalui pernyataan video yang diterima Kompas.com pada Senin (27/10/2025).
Dedi menegaskan, pengerjaan malam hari berisiko menurunkan kualitas jalan karena kondisi cuaca saat ini kerap hujan dan berkabut, terutama di wilayah pegunungan Jawa Barat.
“Saya sampaikan kepada seluruh warga Jabar agar ikut mengawasi bahkan menghentikan apabila ada kegiatan hotmix malam hari. Karena sekarang itu hujan, malam hari kadang berkabut, kalau di daerah-daerah pegunungan nanti kualitas hotmix-nya buruk,” ujar Dedi.
Menurutnya, pelaksanaan proyek jalan di malam hari juga rawan terhadap kesalahan teknis akibat suhu udara dan kelembapan yang tidak ideal untuk proses pengaspalan.
“Potensi pengurangan volume dan buruknya udara karena tidak cocok dengan hotmix jalan itu akan terjadi,” tambahnya.
Untuk memastikan aturan ini berjalan, Dedi mengaku telah meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jawa Barat berkoordinasi dengan jajaran satuan lalu lintas di seluruh kabupaten/kota.
“Saya sudah meminta Kepala PU agar berkoordinasi dengan jajaran satuan lalu lintas di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat untuk sama-sama melakukan pengaturan pembangunan peningkatan jalan,” katanya.
Ia mengarahkan agar seluruh pekerjaan jalan dilakukan pada siang hari, mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB, demi menjaga kualitas jalan sekaligus kenyamanan masyarakat.
“Dilakukan siang hari, waktunya antara jam 9 sampai jam 3 sore. Nanti pas jam pulang orang kerja kan bisa istirahat dulu. Tidak boleh ada pengerjaan saat malam hari,” tegasnya.
Dedi juga mengimbau masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi kegiatan pembangunan jalan di lingkungannya agar hasil pekerjaan sesuai standar dan tidak merugikan warga.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/10/2025 09:31
Geger WNA Israel Punya KTP di Cianjur, Dedi Mulyadi: Kami Cek dari Mana Asalnya Bandung 27 Oktober 2025

Geger WNA Israel Punya KTP di Cianjur, Dedi Mulyadi: Kami Cek dari Mana Asalnya
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Seorang warga negara asing (WNA) asal Israel bernama Aron Geller disebut memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dengan alamat di Kampung Pasirhayam, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Kabar mengenai kepemilikan e-KTP oleh WNA Israel tersebut beredar luas di media sosial setelah foto identitas atas nama Aron Geller tersebar.
Dalam data yang beredar, Geller tercatat lahir di Tel Aviv, Israel, dan berstatus sebagai warga negara Israel.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan meminta dinas setempat untuk mengecek kebenaran temuan tersebut.
“Nanti kami cek data ya, dari mana asalnya, kan saya tidak boleh dulu menyimpulkan sebelum saya mengetahui fakta-fakta yang asal-muasalnya,” ujarnya saat ditemui usai peresmian Kantor DPD Partai Demokrat di Jalan Pacuan Kuda, Kota Bandung, Minggu (26/10/2025).
Ia mengakui, hingga saat ini belum mengetahui secara perinci temuan tersebut.
Namun, mantan Bupati Purwakarta itu akan memastikan fakta di lapangan.
“Saya kan baru dapat informasinya sekarang,” tuturnya.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Cianjur, Asep Kusmana Wijaya, mengemukakan bahwa KTP atas nama AG tidak pernah diterbitkan atau dicetak.
Asep menyampaikan hal tersebut berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan KTP elektronik melalui sistem administrasi kependudukan terpusat atau SIAK.
“Setelah kami cek, dapat kami klarifikasi bahwa Disdukcapil Cianjur tidak pernah menerbitkan atau mencetak KTP atas nama yang bersangkutan,” ujar Asep dikonfirmasi Kompas.com melalui telepon, Senin.
Menurutnya, KTP tersebut diduga palsu, terlebih belum melihat fisik dari kartu identitas kependudukan tersebut.
“Kalau ada fisiknya kan bisa dicek
chip
-nya. Jadi, diduga itu KTP palsu karena tidak ada datanya pada sistem,” ucapnya.
“Kemarin juga sama Pak Bupati langsung dicek di sistem, dan tidak ada KTP atas nama AG tersebut,” ujar Asep.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/10/2025 08:44
Sumber Aqua dari Air Akuifer Dalam, Pakar Geologi Jelaskan Kualitasnya

Jakarta –

Sumber air Aqua belakangan ramai disorot publik setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengunjungi salah satu lokasi pengolahan air milik perusahaan tersebut. Kunjungan tersebut terungkap melalui YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel (KDM).

Seorang staf perusahaan kemudian menjelaskan air diambil dari bawah tanah melalui proses pengeboran. Terkait hal tersebut Danone menegaskan sumber air yang digunakan bukan berasal dari sumur bor biasa, melainkan dari akuifer dalam lapisan air tanah alami yang terbentuk di sistem hidrogeologi pegunungan.

“Air ini terlindungi secara alami dan telah melalui proses seleksi serta kajian ilmiah oleh para ahli dari UGM dan Unpad. Sebagian titik sumber bahkan bersifat self-flowing atau mengalir secara alami,” jelas Aqua dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (23/10/2025).

Guru Besar Teknologi Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Ir Heru Hendrayana menjelaskan air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan bumi dan tak bisa dilihat langsung lantaran tersimpan di dalam batuan. Batuan tersebut disebut akuifer.

Adapun air tanah dalam atau akuifer ini berbeda dengan air tanah dangkal yang biasa digunakan oleh sumur penduduk. Kedalaman air tanah dalam ini bisa mencapai hingga 200 meter dan seterusnya.

“Ini air tanah ini terlindungi, tidak banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia sehingga dia kualitasnya jauh lebih baik, gitu ya,” ucapnya saat dihubungi detikcom, Jumat (24/10/2025).

Air tanah dalam umumnya memiliki kualitas yang sangat baik dan relatif aman untuk dikonsumsi. Hal ini karena pada kedalaman tersebut, lanjut Prof Heru, air sudah terlindungi dari kontaminasi seperti bakteri dan virus.

“Bakteri, virus itu tidak bisa hidup di air tanah dalam, karena virus dan bakteri itu mempunyai masa hidup di dalam batuan itu hanya 60 hari, 70 hari, 100 hari, hanya itu. Jadi kalau di dalam sana, itu pasti tidak ada bakteri, itu ya,” tutur Prof Heru.

Namun yang menjadi perhatian utama adalah kandungan kimia berbahaya. Lantaran hal tersebut, penting untuk melalui proses penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut. Ia juga menjelaskan produsen AMDK yang beredar di pasaran wajib melalui proses penyaringan dan sterilisasi, termasuk dengan teknologi ultraviolet.

Senada, Rachmat Fajar Lubis dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga mengatakan air tanah dari sumur dalam (air tanah tertekan) berada jauh di bawah permukaan, sehingga tak bersinggungan langsung dengan aktivitas manusia dan hewan.

“Di bawah permukaan tanah yang cukup dalam, tidak ada kehidupan mikroorganisme. Jadi airnya lebih murni, hanya mengandung mineral alami dari batuan yang dilaluinya,” ungkapnya.

Inilah alasan mengapa perusahaan air minum memilih menyedot air dari lapisan tanah dalam, bukan dari sumber mata air terbuka.

“Dengan cara itu, kualitas air bisa dijaga, bebas kontaminasi, dan tetap memenuhi standar kesehatan,” katanya.

Halaman 2 dari 2

(suc/up)

27/10/2025 08:03