Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • 4 Tolak Usulan Dedi Mulyadi, Wabup Bandung Barat: Ayo Bicara Jika Cimahi Ingin Gabung KBB Bandung

    4 Tolak Usulan Dedi Mulyadi, Wabup Bandung Barat: Ayo Bicara Jika Cimahi Ingin Gabung KBB Bandung

    Tolak Usulan Dedi Mulyadi, Wabup Bandung Barat: Ayo Bicara Jika Cimahi Ingin Gabung KBB
    Tim Redaksi
    BANDUNG BARAT, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten
    Bandung Barat
    (
    KBB
    ) menolak wacana perluasan Kota
    Cimahi
    yang dinilai merugikan secara historis, administratif, dan politis.
    Pemkab Bandung Barat justru mengusulkan agar Cimahi bergabung ke wilayahnya, bukan sebaliknya.
    Wakil Bupati Bandung Barat,
    Asep Ismail
    mengungkapkan, penegasan tersebut sebagai tanggapan terhadap dukungan Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , terhadap rencana
    perluasan Kota Cimahi
    .
    Menurut Asep, batas wilayah KBB telah ditetapkan secara sah sejak daerah tersebut berdiri sebagai entitas otonom pada tahun 2007.
    “Tentu bagi kami, penentuan batas wilayah itu harus dibicarakan bersama. Kami bisa menerima hanya jika Cimahi ingin bergabung dengan
    Kabupaten Bandung Barat
    ,” kata Asep Ismail, Rabu (25/6/2025).
    Asep menekankan, rencana penambahan wilayah untuk Cimahi tidak dapat dilakukan sepihak, mengingat hal ini menyangkut berbagai aspek mendasar.
    Ia menambahkan, perubahan batas wilayah berkaitan dengan sejarah pendirian daerah, partisipasi masyarakat, dan pertimbangan legislatif daerah.
    “Kita ini ada pendiri, kemudian ada masyarakat, legislatif. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikaji secara saksama sebelum keputusan dibuat. Jadi saya dan Bupati tidak bisa menentukan sendiri,” jelasnya.
    Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa wilayah Bandung Barat merupakan hasil perjuangan politik dan sosial yang panjang, yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
    “Kami memahami pentingnya menghormati sejarah dan keputusan para pendiri Kabupaten Bandung Barat,” tambahnya.
    Pemkab Bandung Barat menyatakan terbuka untuk berdialog, namun dialog yang dimaksud adalah membahas opsi merger Cimahi ke Bandung Barat, bukan sebaliknya.
    “Persoalannya ada batas Bandung Barat yang ingin dimasukkan ke wilayah Cimahi. Sikap kami tetap, jika mau dibicarakan ayo duduk bersama, itupun kalau Cimahi ingin bergabung dengan Kabupaten Bandung Barat,” tegas Asep.
    Ia menekankan bahwa sikap Bandung Barat adalah menjaga keutuhan wilayah, bukan menghalangi pembangunan daerah tetangga.
    “Intinya, kami ingin semuanya berjalan transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tandasnya.
    Wacana perluasan Kota Cimahi kembali mencuat setelah Gubernur Dedi Mulyadi menyuarakan dukungan untuk memperluas wilayah tersebut ke sebagian kawasan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat.
    Secara administratif, Kota Cimahi hanya memiliki luas sekitar 4.248 hektar atau 40,20 kilometer persegi, yang terbagi dalam tiga kecamatan dan 15 kelurahan.
    Terbatasnya ruang inilah yang mendorong Cimahi mencari tambahan wilayah, namun langkah tersebut kini menghadapi penolakan dari pemerintah dan masyarakat Bandung Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Buka Suara soal Aksi Premanisme Proyek di Jabar

    Dedi Mulyadi Buka Suara soal Aksi Premanisme Proyek di Jabar

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi bicara terkait aksi premanisme di Jabar. Menurut Dedi, premanisme di wilayah yang dipimpinnya ini mengakar hingga ke tingkat pemerintah daerah (Pemda).

    Hal tersebut disampaikan Dedi usai menyepakati revitalisasi tambak pantai utara Jawa (Pantura) seluas 20 ribu hektar dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dedi menilai revitalisasi tambak di Jabar merupakan proyek strategis sehingga tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk aksi premanisme.

    “Tugas kita (pemerintah) provinsi adalah, satu, memberikan penjelasan pada publik, ini adalah proyek strategis. Proyek strategis tidak boleh diganggu. Karena biasanya dulu di Jawa Barat kalau dengar proyek (pemahaman) dari mulai kepala desa sampai berbagai komponen adalah duit,” ujar Dedi dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Dukungan Rencana Program Revitalisasi Tambak Pantura di kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Dedi menerangkan berbagai kegiatan yang terkait pembangunan di Jabar ada unsur pemerasan. Untuk itu, Dedi menegaskan proyek pembangunan revitalisasi ini dipastikan tidak ada unsur premanisme.

    Dengan begitu, proyek revitalisasi tambak nantinya bisa menguntungkan para nelayan, mulai dari menjadi pekerja pada kegiatan budi daya, pekerja pengelolaan tambak, serta pekerja pengelolaan hasil produksi.

    “Mobil masuk harus bayar, turunin batu harus bayar, pasang jaring harus bayar. Nah premanisme ini di Jawa Barat ini (harus) habis, selesai, hilang, enggak ada,” tambah Dedi.

    Sebelumnya, pemerintah berencana revitalisasi tambak Pantura selama dua tahun ke depan, dengan total calon tambak seluas 78.550 hektar (Ha). Tahun ini, pemerintah mengejar revitalisasi luasan lahan tambak 20.413,25 Ha di empat kabupaten Jawa Barat, yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

    Dari total lahan ini, di Bekasi terdapat calon tambak seluas 8.188,49 Ha, di Karawang seluas 6.979,51 Ha, di Subang seluas 2.369,76 Ha, dan di Indramayu seluas 2.875,48 Ha yang sebagian besar milik negara dan masuk dalam rencana calon tambak yang akan direvitalisasi.

    (rea/rrd)

  • Dedi Mulyadi Usul Kabupaten Bandung Barat Ganti Nama, Jadi Batulayang?

    Dedi Mulyadi Usul Kabupaten Bandung Barat Ganti Nama, Jadi Batulayang?

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengusulkan Kabupaten Bandung Barat berganti nama, tanpa embel-embel Bandung.

    Dedi mengatakan, nama Bandung Barat dinilai menyulitkan untuk membangun identitas diri atau branding. Sebab, nama itu masih berada dalam bayang-bayang Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

    Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kabupaten Bandung Barat pada Kamis, 19 Juni 2025.

    ”Ieu teh memang kalimat Bandung Barat teh tinu sisi elmu branding rada hese ngabrandingna. Disebutkeun Bandung Barat, nu kabayangna Bandung wae (Ini memang kalimat Bandung Barat dari sisi ilmu branding agak susah membrandingnya. Disebut Bandung Barat, yang terbayang selalu Bandung),” ucap Dedi.

    Menurut Dedi, ada banyak opsi untuk mengganti nama Bandung Barat. Terlebih, daerah ini memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat.

    ”Ngan di urang mah mun make ngaran Mandalawangi ribut urang Padalarang teu narima. Lamun make ngaran Padalarang, urang Lembang teu narima. Akhirna make ngaran Bandung Barat (Tapi jika memakai nama Mandalawangi, orang Padalarang tidak terima. Jika memakai nama Padalarang, orang Lembang tidak terima. Jadinya pakai nama Bandung Barat),” tuturnya.

    Dedi menjelaskan, Bandung Barat merupakan nama yang menggabungkan nama tempat dan arah mata angin. Namun, menurut dia, arah mata angin sebenarnya dapat berbeda karena bergantung dari sisi mana dilihatnya.

    ”Ari Bandung Barat ceuk saha, ceuk urang Lembang. Ceuk saha Bandung Barat, ceuk urang Sukanagara, Subang. Ari ceuk urang Cianjur Bandung Timur. Ari ceuk urang Purwakarta, Bandung Selatan (Kata siapa Bandung Barat, kata orang Lembang. Kata siapa Bandung Barat, kata orang Sukanagara, Subang. Kata orang Cianjur itu Bandung Timur. Kata orang Purwakarta, Bandung Selatan),” ujarnya.

    ”Janten sesah ngaidentifikasi wilayah mah, tapi keun da geus ieu jadi ngaranna (Jadi sulit untuk mengidentifikasi wilayah, tapi ya sudah begini namanya),” sambung Dedi.

    Menanggapi pernyataan Dedi, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi mengaku sepakat. Dia lantas mengusulkan Batulayang sebagai nama baru daerah tersebut. 

    ”Kalau saya boleh usul, nama Batulayang bisa jadi pilihan. Itu nama punya nilai historis kuat,” katanya.

    Sandi menjelaskan, Kabupaten Batulayang pernah ada sekitar tahun 1802. ”Kabupaten Batulayang pernah ada, mencakup wilayah Kopo, Rongga, hingga Cisondari, sebelum dilebur Belanda ke Kabupaten Bandung,” ujarnya.

    Penulis: Arby Salim

     

    5 Perampok Truk Pakaian Senilai Rp1,8 Miliar Diringkus di Pemalang, 6 Lainnya Buron

  • Bongkar Bangunan Bantaran Sungai dan Tutup Tambang Ilegal, Dedi Mulyadi Sebut Demi Anak Cucu

    Bongkar Bangunan Bantaran Sungai dan Tutup Tambang Ilegal, Dedi Mulyadi Sebut Demi Anak Cucu

    Kebijakan lain yang menuai penolakan dari sejumlah pihak adalah penutupan tambang-tambang ilegal. Kebijakan itu dinilai bisa memicu pengangguran.

    “Banyak juga yang berteriak-teriak bahwa penutupan tambang menimbulkan pengangguran, kami menderita,” katanya. 

    “Lupa ya, tambang ilegal itu merusak jalan, merugikan negara ratusan miliar bahkan triliunan? Dan lupa juga, tambang-tambang yang Anda keruk itu menimbulkan sedimentasi sungai, pencemaran?” katanya.

    Dedi mengklaim, kalangan petani kerap menjadi korban dari kerusakan alam akibat aktivitas penambangan. Namun, selama ini, kebanyakan mereka yang tak bersuara.

    “Sudah berapa banyak petani yang kehilangan waktu untuk bercocok tanam karena sungainya kering, karena sawahnya kering? Cuman bedanya, mereka diam, tidak punya akses, tidak berteriak-teriak,” sebut Dedi.

    Karenanya, penutupan tambang-tambang ilegal, diaku demi kelestarian alam dan para petani. Dedi mengaku tidak takut jika mesti berhadapan dengan para orang besar yang membekingi tambang.

    “Siapa pun yang sering menjadi backup-backup tambang ilegal, saya tidak akan pernah takut menghadapi siapa pun. Saya akan terus bergerak mengembalikkan alam Jawa Barat menjadi alam yang indah. Bukan milik perorangan, tapi milik seluruh rakyat, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita ke depan,” aku Dedi.

  • KKP Bakal Libatkan Agrinas Jaladri di Proyek Revitalisasi 20.000 Ha Tambak di Jabar

    KKP Bakal Libatkan Agrinas Jaladri di Proyek Revitalisasi 20.000 Ha Tambak di Jabar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melibatkan PT Agrinas Jaladri Nusantara dalam mengelola proyek revitalisasi 20.000 hektare tambak di Jawa Barat.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, Agrinas Jaladri Nusantara diharapkan dapat menjadi operator untuk kegiatan on-farm dalam program revitalisasi 20.000 tambak di Jawa Barat.

    “Agrinas Jaladi diharapkan nanti sebagai operator disini untuk kegiatan on-farm. Kemudian produksinya, industrialisasi, bisa dilakukan oleh semua pelaku swasta yang ada,” kata Trenggono dalam agenda talkshow di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Untuk diketahui, komoditas yang akan dikembangkan dalam program revitalisasi ini yakni nila salin. Nilai salin dipilih lantaran sifatnya yang tahan akan penyakit dan pertumbuhannya yang cepat.

    Trenggono mengatakan, saat ini ada sekitar 15 pelaku industri swasta untuk pengolahan nila salin. Sayangnya, kapasitas industri-industri yang ada masih rendah lantaran bahan baku yang masih minim.

    Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya keterlibatan Agrinas Jaladri Nusantara dalam program revitalisasi 20.000 tambak di Jawa Barat. 

    KKP mulai tahun ini akan merevitalisasi 78.000 hektare tambak kurang produktif di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Program ini dilakukan dalam rangka menggenjot produksi perikanan untuk mendukung ketahanan pangan serta pemenuhan gizi masyarakat, melalui protein ikan.

    Program ini dilaksanakan secara bertahap dimulai dari Provinsi Jawa Barat. Pengembangan tahap pertama akan menyasar 20.413 hektare tambak yang berada di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Investasi yang dibutuhkan untuk merevitalisasi 20.000 hektare tambak ini diperkirakan sekitar Rp26 triliun.

    Untuk mempercepat implementasi revitalisasi tambak Pantura, KKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang sinergi pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Provinsi Jawa Barat. 

    Nota Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Adapun, persiapan pembangunan revitalisasi tambak di empat kabupaten di Jawa Barat akan dimulai tahun ini dan akan mulai dibangun pada 2026. Lahan tambak revitalisasi nantinya akan mencakup area budi daya, area pendukung, dan area penghijauan.

    Selain itu, KKP juga akan memberikan dukungan pembangunan fasilitas hulu dan hilir perikanan budi daya. 

  • Danantara Bakal Ikut Danai Revitalisasi 20.000 Ha Tambak Senilai Rp26 Triliun

    Danantara Bakal Ikut Danai Revitalisasi 20.000 Ha Tambak Senilai Rp26 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia akan berinvestasi pada program revitalisasi 20.000 hektare tambak di empat kabupaten di Jawa Barat.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, untuk merevitalisasi 20.000 hektare di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu, dibutuhkan investasi sekitar Rp26 triliun. 

    “Perkiraan investasi menurut kita kira-kira sekitar Rp26 triliun,” kata Trenggono ketika ditemui di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Trenggono menyebut, Danantara akan masuk untuk membiayai revitalisasi 20.000 hektare tambak di keempat kabupaten di Jawa Barat itu.

    “Investasi dari Danantara,” ujar Trenggono.

    Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan, untuk pelaksanaan program tahap awal seperti pembersihan lahan, akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yakni sekitar Rp8 miliar-Rp10 miliar. 

    “Rp8 miliar-Rp10 miliar dari APBN [untuk tahap awal],” ujar Tb.

    Untuk diketahui, KKP mulai tahun ini akan merevitalisasi 78.000 hektare tambak kurang produktif di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Program ini dilakukan dalam rangka menggenjot produksi perikanan untuk mendukung ketahanan pangan serta pemenuhan gizi masyarakat, melalui protein ikan.

    Program ini dilaksanakan secara bertahap dimulai dari Provinsi Jawa Barat. Pengembangan tahap pertama akan menyasar 20.413 hektare tambak yang berada di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

    Guna mempercepat implementasi revitalisasi tambak Pantura, KKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang sinergi pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Provinsi Jawa Barat. 

    Nota Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Selain itu, ditandatangani juga Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu tentang sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budi daya di empat kabupaten tersebut.

    Pemerintah mengharapkan, pembangunan revitalisasi tambak di empat kabupaten ini dapat meningkatkan produktivitas lahan tambak yang sebelumnya tidak produktif menjadi area budi daya perikanan bernilai tinggi dan berkelanjutan.

  • Bareng Dedi Mulyadi, Menteri Trenggono Benahi 20 Ribu Ha Tambak di Pantura Jawa Barat – Page 3

    Bareng Dedi Mulyadi, Menteri Trenggono Benahi 20 Ribu Ha Tambak di Pantura Jawa Barat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Jawa Barat resmi menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) terkait revitalisasi tambak kurang produktif di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat pada Rabu, 25 Juni 2025.

    MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    MenKP Trenggono mengungkapkan bahwa penandatangan ini menjadi langkah penting dimulainya revitalisasi tambak di Pantura, yang nantinya akan menjadi salah satu titik proyek strategis nasional untuk peningkatan ekonomi biru.

    Pada tahap awal, revitalisasi akan menyasar 20.413 hektare tambak di empat kabupaten, yaitu Bekasi (8.188 Ha), Karawang (6.979 Ha), Subang (2.369 Ha), dan Indramayu (2.875 Ha).

    “Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare yang akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang berdedikasi langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,” ungkap Trenggono dalam pidatonya di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

    “Untuk Jawa Barat, saya punya keyakinan kita akan bisa membenahi ini dengan baik,” ucapnya.

    Trenggono pun menyoroti lima komoditas utama sumber daya laut Indonesia bernilai tinggi, yaitu nila salin, kepiting, rumput laut, udang, dan lobster.

    Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya perubahan fokus masyarakat terhadap laut. Tak hanya sebagai sumber ekonomi, laut juga menjadi sumber kehidupan masyarakat yang harus dijaga.

    “Laut merupakan kekayaan alam Indonesia yang paling besar. Tetapi sampai hari ini, fokus berpikir kita masih di darat. Masih berputar cari rejeki di darat dan hampir melepaskan laut yang luas,” ujar Dedi.

    Untuk dua tahun ke depan, Dedi menargetkan agar tidak ada lagi bangunan liar di bantaran sungai dan pendangkalan muara akibat sedimentasi.

     

  • Sudah Bisik-Bisik ke Dedi Mulyadi, KKP Bakal Bangun Kampung Nelayan di Pantura Jawa Barat – Page 3

    Sudah Bisik-Bisik ke Dedi Mulyadi, KKP Bakal Bangun Kampung Nelayan di Pantura Jawa Barat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana untuk membangun kampung nelayan di wilayah pantai selatan dan pantai utara Jawa Barat.

    Kabar itu diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pada Rabu (25/6). Ia mengaku telah berdiskusi dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait rencana pembangunan kampung nelayan tersebut.

    Trenggono mengatakan, pembangunan kampung nelayan menjadi salah satu langkah pemerintah mengoptimalkan budi daya sumber daya laut di wilayah Pantura.

    “Tadi sudah bisik-bisik dengan Pak Gubernur (Dedi Mulyadi), kota ingin bangun kampung nelayan di pantai selatan dan juga di pantai utara,” ungkap Trenggono di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    “Revitalisasi menjadi sebuah kegiatan yang sangat penting untuk budidaya. Bayangkan Pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak,” terangnya.

    Trenggono menambahkan, pihaknya juga tengah menjajaki peluang investasi yang dapat mendukung revitalisasi wilayah pesisir Pantura.

    Tidak hanya yang lima di sini yang akan kita turunkan investasi yang besar. Tapi juga daerah-daerah pesisir di selatan dan pesisir di pantai utara.

    Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk tahun 2025.

    Beberapa waktu lalu, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya KKP, Trian Yunanda mengungkapkan bahwa pembangunan 100 KNMP tersebut akan rampung dalam kurun waktu empat bulan.

    “100 lokasi dari asumsi tim kami dalam waktu empat bulan dengan perencanaan betul-betul matang. Proses seleksi ini secara paralel kita penyiapan pra-desaign,” kata Trian, dalam kegiatan Morning Sea-Kampung Nelayan Modern’, di kantor KKP, Jakarta, Senin (16/6).

     

  • KKP-Pemprov Jabar Bakal Revitalisasi 20 Ha Tambak di Pantura

    KKP-Pemprov Jabar Bakal Revitalisasi 20 Ha Tambak di Pantura

    Jakarta –

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi hari ini. Penandatanganan ini terkait sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budidaya dalam rangka mendukung revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa (Pantura).

    Rencana revitalisasi tambak Pantura yang akan dilaksanakan hingga dua tahun ke depan, dengan total calon tambak seluas 78.550 hektar (Ha). Tahun ini, pemerintah mengejar revitalisasi luasan lahan tambak 20.413,25 Ha di empat kabupaten Jawa Barat, yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Dari total lahan ini, di Bekasi terdapat calon tambak seluas 8.188,49 Ha, di Karawang seluas 6.979,51 Ha, di Subang seluas 2.369,76 Ha, dan di Indramayu seluas 2.875,48 Ha yang sebagian besar milik negara dan masuk dalam rencana calon tambak yang akan direvitalisasi.

    MKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan program tersebut dapat membuka lapangan kerja lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Selain itu, dengan program tersebut berpotensi menciptakan industri baru.

    Selain menandatangani dengan Gubernur Jabar, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga menandatangani nota kesepakatan dengan Bupati Bekasi, Bupati Subang, Bupati Karawang, serta Bupati Indramayu.

    “20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang yang dedicated langsung sudah tidak kurang dari 40 ribu orang. Dan itu harus bisa dipenuhi dari masyarakat Jawa Barat. Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan 5 Bupati di Jawa Barat,” kata Trenggono saat acara Penandatangan MoU di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan revitalisasi tambak di empat kabupaten di Jabar seperti secercah harapan bagi masyarakat Jabar. Sebab, program tersebut dapat mengatasi garis pantai yang selama ini telah abrasi. Nantinya, di sana akan diubah menjadi area budidaya.

    Menurut Dedi Mulyadi, budidaya tidak hanya mengembangkan ikan saja. Namun, juga membangun ekosistem pantai serta dapat membuka lapangan kerja hingga 120 ribu tenaga kerja.

    “Kemudian anak-anak muda yang dididik secara baik bagaimana mengembangkan budidaya yang berdasarkan hitungannya tadi hampir 120 ribu tenaga kerja, ditunjang oleh sistem transportasi laut dan transportasi darat yang terkoneksi, jaringan informasi yang terkoneksi, sarana pendidikan yang saya tekankan tadi, sekolah-sekolah kelautan atau SMA yang memiliki kelas khusus kelautan,” kata Dedi.

    Dedi menerangkan melalui program tersebut, masyarakat dapat melihat hamparan pantai yang indah ke depannya. Dia pun optimistis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan MKP Sakti Wahyu Trenggono dapat mengerek pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor kelautan dan perikanan.

    “Saya yakin di era kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan di era kepemimpinan Bapak Menteri KKP, kita bisa melihat hamparan pantai dari Babelan, Pakis, Jaya, sampai dengan Blanakan, sampai dengan Eretan, adalah hamparan garis pantai yang indah dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang memadai. Disinilah kita memulai, hari ini kita memulai menanda tangani dan saya ucapkan terima kasih,” imbuh Dedi.

    (rea/rrd)

  • 8 Sosok Darkiman, Warga Bekasi yang Siram Dedi Mulyadi, Alasan Penyiraman Terkuak Bandung

    8 Sosok Darkiman, Warga Bekasi yang Siram Dedi Mulyadi, Alasan Penyiraman Terkuak Bandung

    Sosok Darkiman, Warga Bekasi yang Siram Dedi Mulyadi, Alasan Penyiraman Terkuak
    Editor
    SUBANG, KOMPAS.com
    – Sosok pria bernama
    Darkiman
    menjadi sorotan usai terekam kamera menyiram air ke arah Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , saat kunjungan ke Lapangan Wanasari, Kelurahan Sarimukti, Kabupaten
    Bekasi
    , Jumat (20/6/2025) malam.
    Dalam rekaman yang beredar, Darkiman tampak menyiram air hingga tiga kali ke arah Dedi Mulyadi. Namun pertemuan lanjutan antara keduanya justru membuka cerita berbeda.
    Darkiman yang diundang ke kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang ini mengaku asal Betawi yang bekerja sebagai tukang bangunan. Di Lembur Pakuan ia langsung bersujud dan menyampaikan permohonan maaf.
    “Saya minta tolong, lalu keluarin botol air, lempar sambil bilang ‘Pak tolong, Pak’. Saya minta maaf, itu tindakan saya tidak baik,” ujar Darkiman saat berbincang dengan Dedi Mulyadi, seperti diunggah dalam kanal YouTube milik Dedi.
    Darkiman menjelaskan, aksinya tidak dilandasi niat jahat. Saat itu, ia melihat seorang anak terjepit di tengah kerumunan warga yang berebut ingin bersalaman dengan Dedi.
    “Saya hanya panik dan ingin menolong. Niatnya nolong anak, bukan menyerang,” katanya.

    Ia mengaku sempat khawatir akan diproses hukum atas tindakannya.
    Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi meresponsnya dengan tenang. Ia mengatakan tidak langsung menyadari aksi penyiraman air tersebut.
    “Saya enggak tahu ada yang nyiram atau enggak. Biasa saja, saya hidupnya tidak terlalu curiga, santai saja,” ujar Dedi dikutip dari Tribun Jabar. 
    Menurut Dedi, tindakan Darkiman bukanlah serangan, melainkan bentuk kepedulian terhadap anak kecil. Ia justru menilai Darkiman memiliki niat mulia.
    Dedi juga sempat menanyakan latar belakang Darkiman. Ia mengetahui bahwa pria tersebut telah bercerai, namun tetap membiayai pendidikan anaknya yang kini duduk di kelas 5 SD dan tinggal bersama mantan istri di Cirebon.
    “Hidup mati saya untuk dia,” ucap Darkiman.
    Dapat Hadiah, Bukan karena Jimat
    Dalam pertemuan itu, Dedi memberikan bantuan berupa uang tunai kepada Darkiman. Bantuan tersebut ditujukan untuk biaya pendidikan anak dan kebutuhan istrinya yang kini tengah sakit.
    Dedi menegaskan bahwa bantuan itu bukan karena Darkiman membawa jimat, melainkan karena niat baiknya membantu anak yang kesusahan.
    “Bapak sudah berbuat baik, nyiprat-nyipratin air. Lalu bapak ketemu saya karena bapak orang soleh, kalau enggak soleh enggak ketemu saya,” ujar Dedi sambil berseloroh.
    Sementara itu, Darkiman mengaku membawa dua jimat pemberian gurunya dari Cirebon, yaitu Semar Mesem dan bulu kijang, yang diyakini bisa membantu kelancaran usaha.
    Meski sempat ragu apakah benar-benar dimaafkan, Dedi kembali meyakinkannya dengan candaan khasnya.
    “Bapak pengennya aman atau enggak aman? Ya kalau pengen ditahan, ya ditahan. Perbuatan tidak menyenangkan,” kata Dedi disambut tawa.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Sosok Darkiman Kuli Bangunan yang Siram Gubernur Jabar Kini Dapat Hadiah, Dedi Mulyadi: Orang Saleh
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.