Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • KDM berencana alihkan dana operasi Kertajati Rp60 miliar ke Susi Air

    KDM berencana alihkan dana operasi Kertajati Rp60 miliar ke Susi Air

    Bu Susi menawarkan uang itu digunakan untuk mensubsidi penerbangan di Kertajati

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) berencana untuk mengalihkan sebagian dana operasional per tahun yang dikeluarkan Pemprov Jabar untuk BIJB Kertajati sebesar Rp60 miliar ke Susi Air.

    Pengalihan ini akan digunakan sebagai subsidi operasional penerbangan Susi Air, yang dinilai Dedi bakal menjadi langkah untuk menghidupkan Kertajati.

    “Tadi Bu Susi (Pudjiastuti) nanya biaya operasional yang diberikan (per tahun), saya katakan di kisaran Rp60 miliar per tahun, dan saya sampaikan aja hari ini, Bu Susi menawarkan uang itu digunakan untuk mensubsidi penerbangan di Kertajati,” kata Dedi di Bandung, Jawa Barat, Rabu.

    Rencananya, subsidi tersebut digunakan untuk lima rute penerbangan yakni Cilacap-Kertajati, Purwokerto-Purbalingga-Kertajati, Semarang-Kertajati, Yogyakarta-Kertajati dan Tasikmalaya-Kertajati.

    “Jadi bawa penumpang masuk ke Kertajati. Yang penting bawa penumpang masuk ke Kertajati. Saya tadi dengan Bu Susi memutuskan, Susi Air juga kemudian di Kertajati mengaspal. Terbang lagi di Kertajati. Dengan lima rute yang tadi disebutkan. Jadi saya ingin coba kedua-duanya. Sebelum membangun yang besar, kita mulai dulu yang kecil,” ujar Dedi.

    Hal ini, kata Dedi, sebagai upaya penyelamatan Kertajati untuk mendukung langkah yang tengah dikerjakan yakni fokus ke penerbangan internasional khususnya haji dan umrah.

    “Nah sebenarnya kan kalau penerbangan haji dan umrah ini bisa berjalan dengan yang domestik itu,” ucapnya.

    Namun demikian, Dedi mengatakan untuk bisa beriringan itu ada permasalahan, salah satunya investasi yang cukup besar, sehingga dirinya mengambil langkah untuk mensubsidi Susi Air.

    Subsidi ini juga, kata Dedi, karena dirinya mendapat cerita dari Susi Pudjiastuti bahwa salah satu permasalahan Kertajati lainnya adalah kru pesawat yang harus berangkat ke Jakarta dan jika melalui jalur darat menggunakan pengawalan butuh waktu empat jam yang disebutnya tidak mungkin dilakukan.

    “Itu tidak mungkin karena lamanya dia terbang sehari, di mana jam kerja pilot hanya sembilan jam. Karenanya harus ada rute dari Halim ke Kertajati dulu untuk mengangkut kru pesawat.

    Dedi mengatakan dari dana per tahun yang dikeluarkan oleh Pemprov sebesar Rp60 miliar untuk BIJB itu, sekitar Rp49 miliar bisa digunakan untuk subsidi penerbangan ke Kertajati.

    Sementara itu, pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti, meyakini dengan lima rute yang direncanakan mendarat dan terbang di Kertajati dalam sehari, akan mendatangkan maskapai besar.

    “Kalau sehari lima kali yang besar pasti nanti mau nunggu di sana kalau gak ada, kalau pilot pesawat hilang enam jam waktunya pasti rugi airline jadi tidak mau mereka,” ujarnya.

    Susi menjelaskan untuk tujuan Halim-Kertajati itu khusus untuk kru-kru maskapai besar, kemudian tujuan lainnya adalah sebagai moda pengumpan, dengan bisa ditambahkan juga tujuan Pangandaran ke depannya.

    “Kalau ada dari lima kota masuk kan paling tidak masing-masing 6 orang aja ada 30. Pasti Airline juga ruginya tidak terlalu besar mulai masuk di Kertajati. Kalau sekarang mau ngangkut apa ke sana? Orangnya tidak ada yang datang,” ucap dia.

    Dengan dana yang harus dikeluarkan Pemprov Jabar Rp60 miliar per tahun, diinformasikan kini sudah tidak ada penerbangan domestik dari dan menuju BIJB Kertajati sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai waktu yang tidak ditentukan.

    Hal itu, dipastikan setelah pada tanggal tersebut maskapai Super Air Jet yang melayani penerbangan ke Medan, Denpasar dan Balikpapan (Kalimantan Timur) berhenti beroperasi dari dan ke BIJB Kertajati.

    Penghentian penerbangan domestik ini, kata dia, karena keterbatasan armada dari maskapai yang sebelumnya melayani di Bandara Kertajati, yakni Lion Air, Super Air Jet, Citilink, Air Asia dan Malaysia Airlines serta okupansi di bandara tersebut yang rendah.

    Meskipun demikian, Bandara Kertajati masih melayani satu penerbangan internasional menuju Singapura yang terbang tiap Selasa dan Sabtu oleh maskapai Scoot.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5 Farhan Sebut Dedi Mulyadi Usulkan Teras Cihampelas Peninggalan Ridwan Kamil Dibongkar Bandung

    5 Farhan Sebut Dedi Mulyadi Usulkan Teras Cihampelas Peninggalan Ridwan Kamil Dibongkar Bandung

    Farhan Sebut Dedi Mulyadi Usulkan Teras Cihampelas Peninggalan Ridwan Kamil Dibongkar
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    –
    Wali Kota Bandung
    ,
    Muhammad Farhan
    , mengatakan bahwa pedestrian di atas Jalan Cihampelas, yang dikenal dengan nama
    Teras Cihampelas
    , diusulkan untuk dilakukan langkah pelepasan aset.
    “Untuk Teras Cihampelas itu ada yang menyarankan agar dilakukan pelepasan aset,” kata Farhan saat ditemui di Bandara Husein Sastranegara, Rabu (2/7/2025).
    Ditanya lebih detail terkait pelepasan aset, Farhan memastikan bahwa Teras Cihampelas, yang telah menghabiskan anggaran Rp 48,5 miliar untuk pembangunannya, tidak akan dijual ataupun disewakan, tetapi dibongkar.
    “Dijual enggak mungkin, disewakan enggak mungkin. Nah, itu (dibongkar). Namun, proses pelepasan aset memang tidak semudah itu,” ujarnya.
    Farhan mengatakan bahwa usulan
    pembongkaran
    skywalk Teras Cihampelas, yang dibangun pada masa Wali Kota Bandung
    Ridwan Kamil
    , datang dari
    Pemerintah Provinsi Jawa Barat
    .
    “Kemungkinan (dibongkar), tetapi itu baru usul dari Pak Gubernur (
    Dedi Mulyadi
    ), saya mesti menjalani dulu proses administrasi yang tidak sederhana dan panjang,” katanya.
    Farhan pun akan berupaya mencari kejelasan apakah memungkinkan untuk melakukan pembongkaran Teras Cihampelas.
    “Bahwa ada wacana ataupun saran dari Pemerintah Provinsi agar dilepaskan atau ada upaya pelepasan aset
    gitu
    , kami akan jajaki kemungkinan secara hukumnya,” ucapnya.
    Menurut Farhan, pembongkaran Teras Cihampelas harus melewati diskusi, perizinan, serta proses politik yang cukup panjang.
    Untuk itu, selama belum ada kepastian pembongkaran, Pemerintah Kota Bandung akan melakukan perbaikan di Teras Cihampelas.
    “Sambil menunggu usulan-usulan lainnya, karena saya mesti bicara dengan DPRD, saya mesti bicara dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang akan kami lakukan satu, Satpol PP standby 24 jam untuk keamanan,” ucapnya.
    “DSDABM akan memperbaiki toilet, membersihkan segala macam vandalismenya. Kemudian dari Dinas Perhubungan akan memasang penerangan jalan lingkungan plus pedestrian di bawah sehingga tidak gelap dan (bau) asam,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Tantang Rapikan Jalan Cihampelas, Dedi Mulyadi: Sempit dan Bau Asam, Farhan Berani, tetapi… Bandung

    10 Tantang Rapikan Jalan Cihampelas, Dedi Mulyadi: Sempit dan Bau Asam, Farhan Berani, tetapi… Bandung

    Tantang Rapikan Jalan Cihampelas, Dedi Mulyadi: Sempit dan Bau Asam, Farhan Berani, tetapi…
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , menantang
    Wali Kota Bandung
    ,
    Muhammad Farhan
    , untuk menertibkan dan merapikan kembali
    Jalan Cihampelas
    .
    Dedi Mulyadi mengatakan, keberadaan pedestrian
    Teras Cihampelas
    yang membentang di atas Jalan Cihampelas justru membuat jalan yang dulunya terkenal sebagai pusat
    jeans
    di Kota Bandung terlihat semerawut dan macet.
    “Pak Wali Kota harus merapikan Jalan Cihampelas karena jalannya menyempit dan bau
    haseum
    (asam),” kata Dedi saat bersama Farhan di Bandara Husein Sastranegara Bandung, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Rabu (2/7/2025).
    Dedi mengatakan, Farhan harus berani menertibkan Jalan Cihampelas meski di atasnya terdapat bangunan Teras Cihampelas yang merupakan bangunan monumental peninggalan Wali Kota Bandung sebelumnya,
    Ridwan Kamil
    .
    “Pak Wali Kota ini saya lihat pemberani, tetapi ada sedikit takutnya,” ujar Dedi sambil tertawa.
    Sementara itu, di hadapan Dedi Mulyadi, Farhan mengaku siap untuk merapikan dan menertibkan kembali Jalan Cihampelas.
    “Siap, Pak Gubernur, sekarang lagi proses,” akunya.
    Farhan mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Bandung tengah melakukan perbaikan-perbaikan ornamen atau fasilitas yang rusak di Teras Cihampelas.
    Selain itu, Pemkot Bandung juga akan melakukan pengamanan di Teras Cihampelas.
    “Yang akan kami lakukan satu, Satpol PP itu
    standby
    24 jam untuk keamanan. DSABM akan memperbaiki toilet, membersihkan segala macam vandalisme,” ucapnya.
    “Kemudian dari Dinas Perhubungan akan memasang penerangan jalan lingkungan plus pedestrian di bawah sehingga tidak gelap dan
    haseum
    (bau asam),” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bonus dari ASN Ditolak Persib, Dedi Mulyadi Turun Tangan Singgung Rakyat Miskin Bandung 2 Juli 2025

    Bonus dari ASN Ditolak Persib, Dedi Mulyadi Turun Tangan Singgung Rakyat Miskin Bandung 2 Juli 2025

    Bonus dari ASN Ditolak Persib, Dedi Mulyadi Turun Tangan Singgung Rakyat Miskin
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    berencana uang bonus
    Persib
    Bandung hasil sumbangan aparatur sipil negara (ASN) Jabar yang dikembalikan akan digunakan untuk membangun
    rumah rakyat miskin
    .
    Namun, ia akan membicarakan terlebih dahulu dengan ASN yang telah menyumbangkan uangnya.
    Bila mereka setuju, uang itu akan digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat.
    “Nanti saya mau bicara dengan para ASN, nanti yang Rp 400 jutanya
    diarahin
    ke mana, misalnya untuk pembangunan rumah rakyat miskin,” ujar Dedi Mulyadi di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Rabu (2/7/2025).
    Dedi menghormati keputusan manajemen PT
    Persib Bandung
    Bermartabat (PBB) yang mengembalikan uang bonus hasil patungan tersebut.
    Kendati demikian, dia telah menepati janji memberikan uang bonus sebesar Rp 1 miliar dari saku pribadinya yang berasal dari tabungan dan penjualan empat ekor sapi.
    “Pertama kan Persib sudah dari saya kan Rp 1 miliar, yang kedua kalau dari ASN, kan saya sudah bilang bahwa tidak boleh menggunakan dana pemerintah, APBD, harus pribadi dan tidak boleh dipaksakan,” kata Dedi.
    Sebelumnya, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengungkapkan bahwa manajemen menolak uang bonus dari pemerintah daerah.
    Hal ini karena Umuh merasa Pemprov terbebani dengan janji bonus untuk para staf dan para penggawa Persib.
    “Uang yang dijanjikan Rp 1 miliar itu Sekda sudah berkoar-koar ke mana-mana dan sudah memberikan uang
    kadeudeuh
    dikumpulkan Rp 365 juta. Sudah diinstruksikan kepada staf di Persib, saya tolak,” kata Umuh di Bandung.
    Umuh mengaku tidak mau kelak menjadi masalah dari pemberian
    bonus Persib
    juara ini.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Angkat Budaya Sunda, Dedi Mulyadi Ganti Nama RSUD Al Ihsan Jadi ‘Welas Asih

    Angkat Budaya Sunda, Dedi Mulyadi Ganti Nama RSUD Al Ihsan Jadi ‘Welas Asih

  • 2 Wagub Erwan Blak-blakan Hubungannya dengan Sekda Jabar Retak: Sudah di Luar Batas! Bandung

    2 Wagub Erwan Blak-blakan Hubungannya dengan Sekda Jabar Retak: Sudah di Luar Batas! Bandung

    Wagub Erwan Blak-blakan Hubungannya dengan Sekda Jabar Retak: Sudah di Luar Batas!
    Editor
    KOMPAS.com – 
    Wakil Gubernur
    Jawa Barat
    Erwan Setiawan mengakui bahwa hubungannya dengan Sekretaris Daerah (Sekda)
    Jabar
    , Herman Suryatman, mengalami keretakan.
    Hal itu disampaikan Erwan saat ditemui di Gedung Sate, Senin (30/6/2025). Ia mengatakan bahwa meskipun ruang kerjanya berada di lantai yang sama dengan Sekda, mereka tak pernah saling berinteraksi.
    “Memang ada keretakan, kenyataan. Saya di ruang, (ruangan saya di sini). Sekda di ruang sana, satu lantai, saya lewat tidak ada,” ujar Erwan.
    Erwan juga menilai bahwa banyak tugas yang seharusnya menjadi wewenang Wakil Gubernur justru diambil alih oleh Sekda.
    “Sudah di luar batas. Saya katakan sudah di luar batas. Sudah di luar kewenangan-kewenangan dia. Terakhir kemarin, di Rindam (kelulusan siswa barak militer gelombang kedua). Itu kan bukan juga seorang Sekda di Rindam. Orang bisa menilai,” katanya.
    Menurut Erwan, tugas seorang sekretaris daerah seharusnya fokus pada urusan administratif dan mengkonsolidasikan kepala dinas atas arahan dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang turun langsung ke lapangan.
    “Sebenarnya perlu dipahami, namanya sekretaris daerah itu mengkoordinir sekretariat daerah. Seharusnya Pak Sekda selalu ada di kantor. Pak Gubernur di lapangan, saya ke lapangan,” ucapnya.
    Keretakan hubungan antara Wagub dan Sekda ini juga sempat mencuat ke publik saat sidang paripurna DPRD Jabar pada Kamis (19/6/2025).
    Dalam forum resmi itu, Erwan menyindir ketidakhadiran Herman yang dinilai jarang hadir baik dalam sidang maupun di kantor.
    Menanggapi pernyataan tersebut, Herman Suryatman menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan bahwa ketidakhadirannya dikarenakan sedang menjalankan tugas dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Wagub Erwan Akui Keretakan dengan Sekda Jabar: Kerja di Lantai yang Sama Tapi Tak Pernah Bertemu
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Dedi Mulyadi Janjikan Ganti Rugi Rp 100 Juta untuk Rumah Singgah yang Dirusak Warga di Sukabumi Bandung

    7 Dedi Mulyadi Janjikan Ganti Rugi Rp 100 Juta untuk Rumah Singgah yang Dirusak Warga di Sukabumi Bandung

    Dedi Mulyadi Janjikan Ganti Rugi Rp 100 Juta untuk Rumah Singgah yang Dirusak Warga di Sukabumi
    Tim Redaksi
    SUKABUMI, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , mengunjungi
    rumah singgah
    yang dirusak sekelompok warga di Kampung Tangkil, RT 4 RW 1, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten
    Sukabumi
    , Senin (30/6/2025) siang.
    Dalam kunjungannya, Dedi Mulyadi meninjau kerusakan bangunan dan berjanji akan memberikan uang
    ganti rugi
    sebesar Rp 100 juta.
    “Kerugian warga tidak boleh membebani warga, maka kerusakan saya ganti, saya siapkan Rp 100 juta,” ungkap Dedi Mulyadi kepada awak media saat berada di lokasi.
    Dedi menambahkan, dana ganti rugi tersebut berasal dari uang pribadinya.
    “Saya ganti pribadi,” jelas Dedi Mulyadi.
    Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi berharap agar masyarakat di Jawa Barat dapat bersikap toleran terhadap perbedaan.
    “Saling menghormati, saling menghargai,” tutupnya.
    Sebelumnya, pada Jumat (27/6/2025) siang, bangunan rumah singgah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan.
    Namun, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung.
    “Rumah ini bukan gereja, namun rumah biasa, rumah singgah. Sesekali dipakai untuk pertemuan, seperti arisan atau komunitas pada hari-hari libur panjang. Kegiatan yang disampaikan itu hanya reuni, namun ditutup dengan doa. Umat
    Kristen
    doanya dengan nyanyian, namun pemahaman ini harus diluruskan,” jelas Endang saat ditemui oleh Kompas.com.
    Kunjungan Gubernur Dedi Mulyadi dan janji ganti rugi diharapkan dapat meredakan ketegangan di masyarakat serta mendorong terciptanya keharmonisan antarwarga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Mengapa Prabowo Terkejut Ada Tomy Winata di Peresmian Industri Baterai Listrik? Nasional

    4 Mengapa Prabowo Terkejut Ada Tomy Winata di Peresmian Industri Baterai Listrik? Nasional

    Mengapa Prabowo Terkejut Ada Tomy Winata di Peresmian Industri Baterai Listrik?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kehadiran pemilik Artha Graha Group
    Tomy Winata
    (TW) di acara peresmian groundbreaking Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL, membuat Presiden
    Prabowo
    Subianto terkejut.
    Diketahui,
    Presiden Prabowo
    meresmikan ekosistem industri baterai tersebut di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025).
    Saat berpidato, Prabowo awalnya tidak menyapa Tomy Winata. Kepala Negara hanya menyapa sejumlah menteri, pihak swasta, dan kepala daerah yang hadir.
    Mereka di antaranya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, hingga jajaran Danantara.
    Setelah itu, Prabowo sempat bertanya siapa lagi yang belum disapanya.
    “Siapa lagi? Absen yang tidak hadir, siapa lagi? Hehe. Seskab nanti dicatat ya, siapa yang tidak hadir. Biasanya memang saya tidak terlalu mau hadir groundbreaking, tetapi kali ini saya hadir,” kata Prabowo, Minggu.
    Lantas, saat berpidato, Prabowo tiba-tiba berhenti berbicara karena melihat Tomy Winata.
    Prabowo menyebut wajah Tomy Winata sangat familiar, sehingga harus disapa olehnya.
    “Peresmian Groundbreaking Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM, IBC, dan CBL. Saudara-saudara sekalian, saya menyambut dengan sangat bahagia dan sangat bangga acara ini,” ujar Prabowo.
    “Memang biasanya saya tidak mau ada… TW ada di sini… Muka familiar, jadi, saya, harus saya sapa juga,” katanya seraya menunjuk Tomy Winata.
    Tomy Winata pun berdiri ketika disapa Prabowo. Dia juga tampak menelungkupkan tangannya sebelum duduk kembali.
    Setelah itu, Prabowo kembali mengecek siapa-siapa saja yang belum dia absen.
    Kemudian, dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia sudah lama bercita-cita untuk melakukan
    hilirisasi
    .
    Bahkan, Prabowo mengeklaim bahwa Presiden pertama RI, Soekarno (Bung Karno) sudah bercita-cita mengenai hilirisasi sejak lama.
    “Cita-cita hilirisasi sudah sangat lama, sudah sangat lama. Dari sebenarnya Presiden Republik Indonesia yang pertama, dari Bung Karno sudah bercita-cita hilirisasi, dan presiden-presiden kita selanjutnya juga bercita-cita dan melaksanakan hilirisasi. Melaksanakan,” ujar Prabowo.
    Kemudian, Kepala Negara menyebut bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang secara nyata memulai program hilirisasi.
    “Tadi disampaikan oleh Menteri ESDM sebagai Ketua Satgas Hilirisasi yang saya tunjuk, bahwa program ini, proyek ini mulai empat tahun yang lalu. Dengan demikian kita lihat peran dari pada Presiden Joko Widodo,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cek fakta, Jawa Barat akan dipecah jadi lima provinsi baru

    Cek fakta, Jawa Barat akan dipecah jadi lima provinsi baru

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Informasi soal wacana pemekaran Jawa Barat (Jabar) menjadi lima provinsi baru mendapatkan banyak perhatian dari warganet pada akhir Juni.

    Rencana pemecahan Jabar menjadi lima wilayah disebut digulirkan oleh DPRD Jabar, sebagaimana dijelaskan unggahan pengguna media sosial ini.
    Tangkapan layar narasi yang menyebutkan Jawa Barat akan dipecah jadi lima provinsi baru (X)

    Berdasarkan sejumlah keterangan yang beredar, berikut adalah daftar lima provinsi baru yang diklaim akan menggantikan Jabar:

    1. Provinsi Sunda Pakuan terdiri dari:
    Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Depok.

    2. Provinsi Sunda Priangan terdiri dari:
    Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

    3. Provinsi Sunda Taruma/Bagasasi terdiri dari:
    Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

    4. Provinsi Sunda Caruban terdiri dari:
    Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka.

    5. Provinsi Sunda Galuh terdiri dari:
    Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

    Lalu, benarkah Jawa Barat akan dipecah jadi lima provinsi baru:

    Penjelasan:
    Berdasarkan informasi yang dihimpun, isu soal pemekaran Jawa Barat menjadi lima provinsi baru bersifat usulan, dan memang dibenarkan oleh Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati.

    Rahmat Hidayat, pada Sabtu (21/6), mengatakan bahwa pemisahan Jabar akan dibahas dengan para tokoh dan para ahli di tingkat legislatif, sebagaimana dimuat dalam artikel daring ini.

    Namun, narasi itu justru dibantah oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi.

    Bappeda sendiri memiliki tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, hingga mengevaluasi pembangunan daerah, sebagaimana termuat dalam berbagai peraturan daerah di Indonesia.

    Menurut Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi, pihaknya dan DPRD Jabar telah menggelar rapat bersama terkait Rancangan Akhir dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 pada 26 Juni 2025. Kendati demikian, tidak ada pembahasan soal pemecahan Jabar jadi lima provinsi.

    “Bisa diabaikan, hoaks. Di antara pembahasan itu tidak ada satu pun membahas pemekaran provinsi jadi 5 provinsi,” kata Dedi Mulyadi, sebagaimana dilaporkan media nasional ini.

    Klaim: Jawa Barat akan dipecah jadi lima provinsi baru
    Rating: Misinformasi

    Cek fakta: Hoaks! Foto pembangunan patung Dedi Mulyadi

    Cek fakta: Hoaks! Jokowi dan Kapolri copot jabatan Kapolda Jabar karena batalkan sidang Pegi Setiawan

    Baca juga: Kemendagri catat ada 341 usulan daerah pemekaran per April 2025

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Beredar! Dedi Mulyadi Siapkan Regulasinya

    Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Beredar! Dedi Mulyadi Siapkan Regulasinya

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memperpanjang masa berlaku program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan di Jawa Barat masih berlangsung sampai akhir September. Setelah itu, akan ada tindakan tegas jika pemilik kendaraan masih menunggak pajak.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga September 2025. Sebelumnya program tersebut berakhir Juni 2025. Tapi melihat antusiasme warga, Pemprov Jabar menambah program pemutihan pajak kendaraan tersebut hingga tiga bulan ke depan, Juli-September 2025.

    Ini menjadi kesempatan emas bagi warga Jawa Barat untuk kembali menghidupkan surat-surat kendaraan agar legal digunakan di jalan raya. Sebab, jika program pemutihan telah berakhir nanti tapi masih ada yang nunggak pajak, siap-siap kendaraannya dilarang lewat di jalan raya.

    “Ayo bayar pajaknya, karena nanti akan ada kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, bagi yang tidak membayar pajak padahal sudah diberikan ruang untuk diampuni, nggak bisa lewat lagi loh di Jawa Barat. Dan kami akan membuat regulasinya,” kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di akun Instagramnya dikutip Senin (30/6/2025).

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 74 Ayat 2, kendaraan bermotor yang tidak dilakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK, maka data registrasi dan identifikasi kendaraannya bisa dihapuskan. Data kendaraan yang telah dihapus tak bisa diregistrasi kembali.

    Pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi salah satu syarat utama untuk memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Nah, STNK inilah yang menandakan kendaraan sah secara administratif dan sudah memenuhi standar teknis serta lingkungan di Indonesia.

    Kalau kendaraan tidak punya STNK yang aktif atau belum disahkan karena nunggak pajak, artinya kendaraan tersebut melanggar aturan dan bisa dikenai tilang.

    (rgr/din)