Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Dedi Mulyadi Klaim Perubahan Nama RSUD Al Ihsan Jadi Welas Asih Tak Makan Biaya

    Dedi Mulyadi Klaim Perubahan Nama RSUD Al Ihsan Jadi Welas Asih Tak Makan Biaya

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan di Baleendah, Kabupaten Bandung menjadi Rumah Sakit Welas Asih, per 19 Juni 2025.

    Dedi mengeklaim, perubahan nama rumah sakit tersebut tidak mempengaruhi anggaran. Sebab, kata dia, penggantian nama hanya sebatas Surat Keputusan (SK).

    “(Ganti nama) kan gak ada biaya, cuman ganti nama. Nama itu kan cuma SK,” kata Dedi di Bandung, pada Rabu, 2 Juni 2025.

    Adapun alasannya mengganti nama rumah sakit tersebut, Dedi menjelaskan bahwa nama Welas Asih dianggap lebih dekat dengan masyarakat Jawa Barat.

    “Yang pertama, kita ini kan orang Sunda lah ya. Karena orang Sunda ya itu Welas Asih lebih dekat dengan kalimat-kalimat dan lebih bisa dipahami oleh masyarakat,” kata Dedi di Bandung pada Rabu, 2 Juni 2025.

    Sementara alasan lainnya, ungkap Dedi, sebagai salah satu upaya untuk membangun brand baru terhadap rumah sakit tersebut.

    “Yang keduanya, memori. Al-Ihsan itu kan ada memori panjang, gak usah disebutin lah memori panjangnya. Sehingga memori itu kita mencoba dibangun dengan brand baru,” ucap dia.

    Selain mengganti nama, Dedi juga berjanji akan meningkatkan pelayanan. Dengan demikian, RSUD Welas Asih diharapkan dapat menjadi salah satu rumah sakit kelas A di Jawa Barat.

    “Kita akan meningkatkan seluruh layanan di situ, dan saya sudah bicara dengan Menkes agar Al Ihsan itu bisa setara dengan Hasan Sadikin,” tandasnya.

    Untuk saat ini, pergantian nama tersebut masih dalam proses karena banyak administrasi yang perlu dipenuhi.

    Penulis: Arby Salim

    Detik-Detik Evakuasi Jenazah Bocah Tenggelam di Pantai Bedahan Cilacap

  • Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Ganti Nama RSUD Al Ihsan, Singgung Soal Kasus Korupsi Yayasan

    Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Ganti Nama RSUD Al Ihsan, Singgung Soal Kasus Korupsi Yayasan

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkap alasannya mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan di Baleendah, Kabupaten Bandung menjadi Rumah Sakit Welas Asih.

    Sebagaimana diketahui, penggantian nama tersebut sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Barat yang diteken pada 19 Juni 2025 lalu. 

    Dedi menuturkan, nama Al Ihsan maupun Welas Asih sama-sama memiliki makna yang baik. “Al Ihsan kalau di bahasa kita artinya kebaikan, Welas Asih kalau di Bahasa Arab, ar-Rahman ar-Rahim,” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Jumat, 4 Juli 2025.

    Mantan Bupati Purwakarta ini menjelaskan, penggantian nama tersebut diharapkan akan beriringan dengan peningkatan layanan. 

    “Menggunakan nama-nama yang indah harus seiring dengan kualitas layanan yang lebih baik, apalagi menggunakan nama-nama yang sakral dan spiritual. Kualitas layanannya harus mencerminkan kesakralan dan kespiritualitasannya,” ujar Dedi.

    Dedi lantas menyinggung soal kasus korupsi yang pernah terjadi di yayasan rumah sakit tersebut. “Rumah sakit itu merupakan barang bukti yang dikembalikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung, barang bukti itu merupakan sitaan pengadilan atas kasus korupsi Yayasan Al Ihsan,” ucapnya.

    Diketahui, Rumah Sakit Al Ihsan mulanya didirikan atas inisiatif Yayasan Al Ihsan yang dibentuk pada 15 Januari 1993. Sementara layanan rumah sakit mulai beroperasi pada 12 November 1992.

    Namun, kepemilikan rumah sakit tersebut beralih ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat usai pendirinya, Ukman Sutaryan, dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi. 

    Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 372/Pid/2003 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat pada 10 Maret 2005, bangunan Rumah Sakit Al Ihsan beserta seluruh asetnya menjadi aset resmi pemerintah.

    Penulis: Arby Salim

     

    Detik-Detik Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang – Video Amatir

  • Daftar Provinsi yang Perpanjang Pemutihan Pajak Kendaraan: Denda dan Tunggakan Dihapus!

    Daftar Provinsi yang Perpanjang Pemutihan Pajak Kendaraan: Denda dan Tunggakan Dihapus!

    Jakarta –

    Ada dua provinsi yang memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan. Berikut ini daftarnya.

    Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat dan Banten resmi diperpanjang. Semula program pemutihan pajak kendaraan di kedua provinsi tersebut berakhir pada 30 Juni 2025, namun kini diperpanjang.

    1. Pemutihan Pajak Kendaraan di Jawa Barat

    Di Jawa Barat, pemutihan pajak kendaraan itu berakhir pada September 2025. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membeberkan alasan mengapa pihaknya memperpanjang masa berlaku program pemutihan pajak kendaraan. Salah satunya adalah karena peminat pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat masih membludak.

    “Para pemilik kendaraan bermotor di Jawa Barat kami sampaikan bahwa karena antrean orang yang membayar pajak kendaraan motornya yang tertunggak masih panjang antreannya, kami memperpanjang masa berlaku pengampunan pajak bagi penunggak pajak kendaraan bermotor, bernomor Jawa Barat. Masa berlakunya diperpanjang sampai 30 September 2025,” kata Dedi belum lama ini.

    Lewat pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, warga Jawa Barat dibebaskan dari tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor. Selain itu, pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) hanya bayar dua tahun, satu tahun ke depan dan tunggakan satu tahun ke belakang.

    2. Pemutihan Pajak Kendaraan di Banten

    Senada dengan Jawa Barat, pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Banten juga diperpanjang. Bahkan masa perpanjangan lebih lama ketimbang Jawa Barat yakni hingga 31 Oktober 2025.

    Perpanjangan program pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor tertuang dalam Kepgub Nomor 286 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor. Perpanjangan dimulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2025.

    “Pembebasan pokok dan atau sanksi pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dimulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025,” demikian bunyi keputusannya.

    Kepgub tersebut ditetapkan di Serang, 25 Juni 2025 dan ditandatangani Andra Soni. Dia meyakini perpanjangan masa pemutihan pajak kendaraan ini bisa membantu masyarakat agar lebih taat membayar pajak. Dia juga meminta agar petugas Samsat bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Jangan menunggu nanti waktunya habis kembali, walaupun tadi saya mendengar banyak yang disampaikan masyarakat bahwa mereka membutuhkan waktu untuk mengumpulkan uang. Ada yang bekerja sebagai pengemudi ojek dan sebagainya,” kata Andra.

    (dry/din)

  • Dedi Mulyadi Usul Teras Cihampelas Warisan Ridwan Kamil Dibongkar, Ini Kata Wali Kota Bandung

    Dedi Mulyadi Usul Teras Cihampelas Warisan Ridwan Kamil Dibongkar, Ini Kata Wali Kota Bandung

    Liputan6.com, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkap usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait pembongkaran Teras Cihampelas memerlukan proses panjang.

    “Kemungkinan (dibongkar), tapi ini baru usul dari Pak Gubernur. Saya mesti menjalani dulu proses administrasi yang tidak sederhana dan panjang. Mudah-mudahan kita bisa menemukan solusi yang cepat,” ujar Farhan pada Kamis, 3 Juli 2025.

    Adapun proses agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melepaskan aset Teras Cihampelas, kata Farhan, tidaklah mudah. Selain itu, Farhan mengatakan perlu adanya koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung.

    “Proses pelepasan aset tidak semudah itu. Sambil menunggu usulan-usulan karena saya mesti bicara dengan DPRD juga, saya mesti bicara dengan BKAD juga,” pungkasnya.

    Maka untuk saat ini, Pemkot Bandung akan melakukan upaya untuk merapikan dan membersihkan skywalk yang dibangun saat masa kepemimpinan Ridwan Kamil tersebut.

    “Satpol PP stand by 24 jam untuk keamanan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) akan memperbaiki toilet, membersihkan segala macam vandalismenya. Kemudian dari Dinas Perhubungan akan memasang penerangan,” katanya.

    Di sisi lain, Farhan menyebut Jalan Cihampelas merupakan salah satu jalan yang bersejarah di Kota Bandung. Oleh karena itu, dia menilai jalan tersebut perlu penataan yang lebih baik.

    “Jalan Cihampelas yang harusnya bisa kita lestarikan sebagai salah satu jalan bersejarah dengan pagar-pagar pohon yang luar biasa gitu kan. Dengan adanya si Teras Cihampelas sempat terganggu. Tugas kami di Kota Bandung adalah memastikan Teras Cihampelas itu aman, bersih, terang, benderang,” ucap dia.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Ribut Tolak Dedi Mulyadi Tambah Rombel SMA, DPRD Jabar Minta Swasta Tak Hanya Protes Bandung 4 Juli 2025

    Ribut Tolak Dedi Mulyadi Tambah Rombel SMA, DPRD Jabar Minta Swasta Tak Hanya Protes Bandung 4 Juli 2025

    Ribut Tolak Dedi Mulyadi Tambah Rombel SMA, DPRD Jabar Minta Swasta Tak Hanya Protes
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    — Gubernur
    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    menyatakan, Pemerintah Provinsi Jabar berencana akan menambah jumlah rombongan belajar (rombel) di
    SMA
    dan SMK negeri dari semula 36 siswa menjadi 50 siswa per kelas.
    Kebijakan ini diamini anggota Komisi V
    DPRD Jabar
    , Hasbullah Rahmad. Bahkan ia meminta Forum Kepala Sekolah SMA (FKSS) Jabar fokus pada peningkatan layanan ketimbang rebut mempermasalahkan penambahan rombel.
    “Kalau sekolahnya bagus, kan orang datang. Walaupun di pinggir gunung, misalnya, orang tetap akan datang,” ujar Hasbullah dikutip dari Tribun Jabar, Jumat (4/7/2025).
    Hasbullah juga mendorong
    sekolah swasta
    untuk introspeksi dan meningkatkan kualitas layanan agar tetap menarik minat masyarakat.
    “Lebih baik fokus ke peningkatan kualitas daripada mempersoalkan ini.
    Sekolah swasta
    sekarang harus introspeksi diri,” ujarnya.
    Menurut Hasbullah, sekolah swasta harus memiliki ciri khas dan kelebihan yang membedakannya dari
    sekolah negeri
    .
    “Misalnya ekstrakurikulernya bagus, siswa baru akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau kualitasnya jauh, fasilitas tidak memadai, gurunya sedikit, ya orang enggak mau sekolah di situ,” katanya.
    Hasbullah menegaskan, penambahan rombel tidak akan menggerus jumlah siswa sekolah swasta mengingat populasi Jawa Barat yang hampir 50 juta jiwa.
    “Dengan jumlah sekolah negeri yang ada, belum bisa kita melayani pendidikan di Jawa Barat dan tidak mungkin itu akan diambil oleh sekolah negeri semua,” ucapnya.
    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto mengatakan, penambahan rombel ini untuk memberikan layanan pendidikan yang maksimal.
    “Kami ingin memaksimalkan pelayanan, terlebih apabila anak-anak ingin ke sekolah negeri, harus dilayani,” kata Purwanto.
    Purwanto menjelaskan, daya tampung sekolah negeri di Jawa Barat saat ini hanya sekitar 329 ribu siswa. Sementara lulusan SMP mencapai lebih dari 700 ribu per tahun, sehingga sebagian besar siswa tetap akan masuk sekolah swasta.
    Purwanto juga menyampaikan bahwa sekolah swasta tetap memiliki peran penting untuk menampung lulusan SMP yang tidak tertampung di sekolah negeri.
    “Kan, daya tampung sekolah negeri tidak cukup, sehingga separuh lulusan SMP tetap masuk ke sekolah swasta,” pungkasnya.
    Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Penambahan Jumlah Siswa, Anggota DPRD Jabar: Kalau Sekolahnya Bagus Pasti Orang akan Datang
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ditantang Dedi Mulyadi, Beranikah Farhan Bongkar Teras Cihampelas Warisan Ridwan Kamil? Bandung 4 Juli 2025

    Ditantang Dedi Mulyadi, Beranikah Farhan Bongkar Teras Cihampelas Warisan Ridwan Kamil? Bandung 4 Juli 2025

    Ditantang Dedi Mulyadi, Beranikah Farhan Bongkar Teras Cihampelas Warisan Ridwan Kamil?
    Editor
    KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menantang Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, untuk menertibkan dan merapikan kembali Jalan Cihampelas.
    Menurut Dedi, pedestrian
    Teras Cihampelas
    justru membuat kawasan yang dulunya dikenal sebagai pusat jeans itu kini semrawut, macet, dan berbau tak sedap.
    “Pak Wali Kota harus merapikan Jalan Cihampelas karena jalannya menyempit dan bau
    haseum
    (asam),” kata Dedi saat bersama Farhan di Bandara Husein Sastranegara Bandung, Rabu (2/7/2025).
    Dedi juga menyinggung keberanian Farhan dalam menertibkan proyek bernilai Rp 48,5 miliar tersebut. Diketahui Teras Cihampelas dibangun saat Ridwan Kamil menjabat Wali Kota Bandung.
    “Pak Wali Kota ini saya lihat pemberani, tetapi ada sedikit takutnya,” ujarnya sambil tertawa.
    Menanggapi itu, Farhan menyatakan kesiapannya untuk melakukan penataan Jalan Cihampelas.
    “Siap, Pak Gubernur, sekarang lagi proses,” kata Farhan.
    Namun, Farhan menegaskan bahwa pembongkaran Teras Cihampelas tak bisa dilakukan begitu saja.
     
    Ia menyebut ada proses administrasi, hukum, hingga perizinan yang panjang sebelum keputusan itu bisa diambil.
    “Sambil menunggu usulan-usulan lainnya, karena saya mesti bicara dengan DPRD, saya mesti bicara dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah,” ujarnya.
    Sembari proses berjalan, Farhan mengatakan Pemkot Bandung akan tetap melakukan perbaikan fasilitas dan pengamanan di area tersebut.
    Rencana pembongkaran Teras Cihampelas yang diusulkan Dedi Mulyadi justru ditolak oleh warga dan pedagang kaki lima yang berjualan di sana.
    “Buat apa dibongkar, sudah tanggung, mendingan ditata lagi saja biar lebih nyaman,” ujar Taufik Budi Santoso, warga Cimaung.
    Aan Suherman, pedagang nasi ayam goreng di teras 7, mengaku omzetnya bisa mencapai Rp 800.000 hingga Rp 1,5 juta per hari.
    Ia khawatir akan kehilangan pelanggan jika relokasi dilakukan.
    “Enggak perlu dibongkar, kalau dibongkar saya mau pindah ke mana?” tegasnya.
    Sementara Irahayu, bendahara koperasi paguyuban pedagang, berharap para pemimpin bisa lebih bijaksana.
    “Pak Dedi, Pak Farhan, tolonglah lebih bijaksana, kami dari awal pembangunan sudah berjuang dan bertahan di sini,” ujarnya.
    Menanggapi polemik ini, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, meminta Farhan berkonsultasi dengan ahli tata kota sebelum mengambil keputusan besar seperti pembongkaran infrastruktur senilai Rp 48,5 miliar tersebut.
    “Bandung ini banyak ahli tata kota dan planologi. Menurut saya, perlu ditanyakan dulu, baiknya ke depan seperti apa,” kata Asep.
    Ia mengingatkan bahwa proyek tersebut pasti dibangun dengan perencanaan matang di era Ridwan Kamil, dan sebaiknya dikaji ulang bukan langsung dibongkar.
    “Kita cari kesempurnaannya karena kesempurnaan itu akan lebih banyak manfaatnya,” tuturnya. 
    (Kontributor Bandung Putra Prima Perdana)
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Dedi Mulyadi Tanggapi Polemik Nama RS Al-Ihsan: Kenapa Dulu Diam Saat Dipakai Korupsi? Bandung

    2 Dedi Mulyadi Tanggapi Polemik Nama RS Al-Ihsan: Kenapa Dulu Diam Saat Dipakai Korupsi? Bandung

    Dedi Mulyadi Tanggapi Polemik Nama RS Al-Ihsan: Kenapa Dulu Diam Saat Dipakai Korupsi?
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , memberikan tanggapan terhadap kritik publik terkait perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al-Ihsan menjadi
    RSUD Welas Asih
    .
    Dedi menegaskan, pergantian nama tersebut bukan merupakan tindakan anti-
    Islam
    , melainkan bagian dari penataan ulang identitas rumah sakit yang kini sepenuhnya dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    “Assalamualaikum warga Jabar, sehat, bahagia. Hari ini saya sangat bahagia karena banyak pengamat, aktivis, entah
    influencer
    atau
    buzzer
    , yang rata-rata berdomisili di Jakarta, memberikan otokritik terhadap kebijakan Pemprov Jabar,” ujar Dedi dalam sebuah video yang diunggah di media sosial dan telah dikonfirmasi oleh Kompas.com, Jumat (4/7/2025).
    Dedi menilai, perhatian tersebut menunjukkan kecintaan terhadap Jawa Barat, bahkan mungkin keinginan untuk menjadi bagian dari warganya.
    Namun, ia menyayangkan narasi yang menyudutkan dirinya seolah-olah anti-Islam hanya karena mengubah nama rumah sakit tersebut.
    “Yang ramai dikritisi adalah perubahan nama dari RS Al-Ihsan menjadi RS Welas Asih. Padahal, Al-Ihsan artinya kebaikan, sedangkan Welas Asih dalam bahasa Arab berarti ar-Rahman ar-Rahim. Dua-duanya indah dan spiritual,” jelasnya.
    Riwayat Rumah Sakit Al-Ihsan
    Rumah Sakit Al-Ihsan didirikan atas inisiatif Yayasan Al-Ihsan yang dibentuk pada 15 Januari 1993 oleh enam tokoh Islam dan masyarakat Jawa Barat.
    Peletakan batu pertama dilakukan pada 11 Maret 1993, bertepatan dengan 17 Ramadhan atau peringatan Nuzulul Qur’an.
    Layanan rumah sakit mulai beroperasi pada 12 November 1995.
    Namun, kepemilikan rumah sakit tersebut beralih ke Pemprov Jawa Barat pada tahun 2004 setelah pendirinya, Ukman Sutaryan, dinyatakan bersalah dalam kasus
    korupsi
    .
    Mahkamah Agung dalam putusan No. 372/Pid/2003 memutuskan bahwa bangunan RS Al-Ihsan beserta seluruh asetnya dirampas untuk negara, dalam hal ini Pemprov Jabar.
    Putusan itu kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat pada 10 Maret 2005 yang menetapkan RS Al-Ihsan sebagai aset resmi pemerintah.
    Pada 19 November 2008, statusnya berubah menjadi
    RSUD Al-Ihsan
    , dan pada 10 Juli 2009 ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
    Kritik Terhadap Masa Lalu
    Dedi juga mengkritik ketidakkonsistenan sebagian pihak yang sebelumnya diam saat nama “Al-Ihsan” digunakan dalam konteks korupsi, namun kini vokal mengkritik perubahan nama.
    “Pertanyaan saya, kenapa saat nama Al-Ihsan yang sangat sakral itu digunakan dalam tindak pidana korupsi, para aktivis atau orang-orang yang sangat mencintai agama itu kok diam saja waktu itu ya?” tanyanya.
    Ia menegaskan bahwa substansi yang lebih penting adalah peningkatan mutu layanan kesehatan.
    “Menggunakan nama-nama yang indah harus seiring dengan kualitas layanan yang baik. Apalagi jika namanya sakral, maka pelayanannya harus mencerminkan kesakralan dan kespiritualitasan,” tegas Dedi.
    Dengan penjelasan ini, Dedi berharap publik dapat melihat konteks secara utuh, tidak hanya dari sisi simbolis, tetapi juga dari sisi sejarah, hukum, dan pelayanan publik yang lebih luas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banyak Anggaran Dipakai Acara Seremonial, Dedi Mulyadi Bakal Panggil Wali Kota dan Bupati

    Banyak Anggaran Dipakai Acara Seremonial, Dedi Mulyadi Bakal Panggil Wali Kota dan Bupati

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengencangkan ikat pinggang melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar 2025. Sekda Provinsi Jabar, Herman Suryatman, menjelaskan efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan objektif masyarakat dengan tetap memperhatikan skala prioritas.

    “Rencana efisiensi ini dirancang untuk memastikan optimalisasi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat,” ujarnya di Bandung, Senin (27/1/2025).

    Menurutnya, rencana efisiensi akan bersumber dari berbagai pos pendanaan, termasuk belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti perjalanan dinas dan kebutuhan rutin lainnya, serta bantuan keuangan dan hibah kecuali yang bersifat mandatori (wajib) dan berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. “Hasil simulasi sementara menunjukkan potensi efisiensi yang dapat mencapai lebih dari Rp 2 triliun,” ungkap dia.

    Rencannya dana hasil efisiensi anggaran itu akan dialokasikan untuk sejumlah proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pembangunan jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, elektrifikasi atau pemasangan jaringan listrik, serta pembangunan ruang kelas baru. “Keputusan final akan ditetapkan oleh gubernur dan dibahas bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dalam pembahasan Perubahan APBD pemprov Jabar 2025,” tambahnya.

    Herman menegaskan prinsip dasar efisiensi adalah meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat. Hal itu, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. “Efisiensi ini tidak akan mereduksi pelayanan dasar, sebaliknya, kami memastikan pelayanan semakin optimal,” kata dia.

    Dalam Inpres tersebut, Presiden Prabowo menetapkan efisiensi belanja negara sebesar Rp 306 triliun, yang terdiri dari anggaran belanja kementerian sebesar Rp 256 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,596 triliun. Presiden juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, untuk menerapkan langkah-langkah efisiensi. Instruksi tersebut tertuang dalam Diktum Keempat.

    Pertama, membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar atau focus group discussion. Kedua, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen. Ketiga, membatasi belanja honorarium dengan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional. Keempat, mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur. Kelima, memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik. Keenam, lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Ketujuh, menyesuaikan belanja APBD 2025 yang bersumber dari TKD.

    Dengan upaya itu, Pemprov Jabar berkomitmen meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat, sebagai wujud komitmen agar penggunaan anggaran efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat Jawa Barat.

     

  • 7 Pedagang dan Warga Tolak Ide Dedi Mulyadi Bongkar Teras Cihampelas Bandung

    7 Pedagang dan Warga Tolak Ide Dedi Mulyadi Bongkar Teras Cihampelas Bandung

    Pedagang dan Warga Tolak Ide Dedi Mulyadi Bongkar Teras Cihampelas
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Rencana pembongkaran
    Teras Cihampelas
    yang diusulkan Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , kepada Wali Kota
    Bandung
    ,
    Muhammad Farhan
    , menuai penolakan dari warga dan pedagang kaki lima (PKL) yang mencari nafkah di lokasi tersebut.
    “Buat apa dibongkar, sudah tanggung, mendingan ditata lagi saja biar lebih nyaman,” ujar Taufik Budi Santoso, warga Cimaung, Cihampelas saat ditemui di Cihampelas, Kamis (3/7/2025).  
    Taufik mengakui, kondisi Teras Cihampelas saat ini kurang terawat dan rusak akibat aksi vandalisme. Namun ia menilai, pembongkaran bukan solusi yang tepat.
    “Ya sangat disayangkan sekali Teras Cihampelas yang dulu bersih sekarang banyak gambar-gambar kaya gini, jadi enggak enak dilihat. Mudah-mudahan ke depan bisa rapi lagi,” tambahnya.
    Dindin Wardiman, seorang warga Setiabudi, juga menolak rencana tersebut.
    Ia berpendapat, meski banyak fasilitas yang rusak dan terdapat aksi vandalisme, Teras Cihampelas tetap menjadi salah satu destinasi ikonik Kota Bandung.
    “Kalau sekarang disayangkan saja enggak terawat, seharusnya bisa jadi obyek wisata. Tapi kalau banyak coretan-coretan gini enggak enak dilihat, jadi terlihat kumuh. Tapi sayang juga kalau dibongkar, bangunan sudah ada ngapain dibongkar, tinggal ditata ulang,” ungkapnya.
    Sementara itu, Aan Suherman, seorang pedagang nasi ayam goreng dan sambal terasi di teras 7, mengaku omzetnya bisa mencapai Rp 800.000 per hari, bahkan hingga Rp 1,5 juta saat ramai.
    ”
    Alhamdulillah
    saya banyak pelanggan dari karyawan yang kerja di Cihampelas Walk (Ciwalk) sama kantor-kantor lain seperti PT KAI,” jelasnya.
    Ia menolak keras rencana pembongkaran dan mengusulkan agar anggaran untuk pembongkaran dialokasikan untuk modal pedagang.
    “Enggak perlu dibongkar, kalau dibongkar saya mau pindah kemana, langganan saya sudah pada tahu di sini,” ucapnya.
    Irahayu, pedagang dan bendahara Koperasi Paguyuban Pedagang Teras Cihampelas juga menyatakan, jumlah pengunjung sudah mulai meningkat.
    “Sebenarnya ini udah mau mulai banyak tamu, jadi lebih baik ditata ulang dikasih daya tarik lagi biar tamu lebih banyak mau naik. Kalau dibongkar sayang banget, tempat sudah bagus gini kenapa harus dibongkar,” ujarnya.
    Saat ini, dari 191 kios yang ada di Teras Cihampelas. Dari jumlah itu, hanya 32 pedagang yang tetap bertahan.
    Irahayu menambahkan, banyak pedagang yang bangkrut sejak pandemi Covid-19, sehingga tidak memiliki modal untuk membuka kios.
    “Mending uang buat bongkarnya dikasihin ke ibu-ibu yang jualan di sini. Pak Dedi, Pak Farhan, tolonglah lebih bijaksana, kami dari awal pembangunan sudah berjuang dan bertahan di sini, jadi mohon dipertimbangkan lagi (pembongkaran),” tandasnya.
    Berita sebelumnya,
    Wali Kota Bandung
    Muhammad Farhan mengatakan, Pemerintah Provinsi mengusulkan pembongkaran skywalk Teras Cihampelas, yang dibangun pada masa Wali Kota Bandung
    Ridwan Kamil
    .
    “Kemungkinan (dibongkar), tetapi itu baru usul dari Pak Gubernur (Dedi Mulyadi), saya mesti menjalani dulu proses administrasi yang tidak sederhana dan panjang,” katanya.
    Farhan pun akan berupaya mencari kejelasan apakah memungkinkan untuk melakukan pembongkaran Teras Cihampelas.
    “Bahwa ada wacana ataupun saran dari Pemerintah Provinsi agar dilepaskan atau ada upaya pelepasan aset gitu, kami akan jajaki kemungkinan secara hukumnya,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KDM berencana alihkan dana operasi Kertajati Rp60 miliar ke Susi Air

    KDM berencana alihkan dana operasi Kertajati Rp60 miliar ke Susi Air

    Bu Susi menawarkan uang itu digunakan untuk mensubsidi penerbangan di Kertajati

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) berencana untuk mengalihkan sebagian dana operasional per tahun yang dikeluarkan Pemprov Jabar untuk BIJB Kertajati sebesar Rp60 miliar ke Susi Air.

    Pengalihan ini akan digunakan sebagai subsidi operasional penerbangan Susi Air, yang dinilai Dedi bakal menjadi langkah untuk menghidupkan Kertajati.

    “Tadi Bu Susi (Pudjiastuti) nanya biaya operasional yang diberikan (per tahun), saya katakan di kisaran Rp60 miliar per tahun, dan saya sampaikan aja hari ini, Bu Susi menawarkan uang itu digunakan untuk mensubsidi penerbangan di Kertajati,” kata Dedi di Bandung, Jawa Barat, Rabu.

    Rencananya, subsidi tersebut digunakan untuk lima rute penerbangan yakni Cilacap-Kertajati, Purwokerto-Purbalingga-Kertajati, Semarang-Kertajati, Yogyakarta-Kertajati dan Tasikmalaya-Kertajati.

    “Jadi bawa penumpang masuk ke Kertajati. Yang penting bawa penumpang masuk ke Kertajati. Saya tadi dengan Bu Susi memutuskan, Susi Air juga kemudian di Kertajati mengaspal. Terbang lagi di Kertajati. Dengan lima rute yang tadi disebutkan. Jadi saya ingin coba kedua-duanya. Sebelum membangun yang besar, kita mulai dulu yang kecil,” ujar Dedi.

    Hal ini, kata Dedi, sebagai upaya penyelamatan Kertajati untuk mendukung langkah yang tengah dikerjakan yakni fokus ke penerbangan internasional khususnya haji dan umrah.

    “Nah sebenarnya kan kalau penerbangan haji dan umrah ini bisa berjalan dengan yang domestik itu,” ucapnya.

    Namun demikian, Dedi mengatakan untuk bisa beriringan itu ada permasalahan, salah satunya investasi yang cukup besar, sehingga dirinya mengambil langkah untuk mensubsidi Susi Air.

    Subsidi ini juga, kata Dedi, karena dirinya mendapat cerita dari Susi Pudjiastuti bahwa salah satu permasalahan Kertajati lainnya adalah kru pesawat yang harus berangkat ke Jakarta dan jika melalui jalur darat menggunakan pengawalan butuh waktu empat jam yang disebutnya tidak mungkin dilakukan.

    “Itu tidak mungkin karena lamanya dia terbang sehari, di mana jam kerja pilot hanya sembilan jam. Karenanya harus ada rute dari Halim ke Kertajati dulu untuk mengangkut kru pesawat.

    Dedi mengatakan dari dana per tahun yang dikeluarkan oleh Pemprov sebesar Rp60 miliar untuk BIJB itu, sekitar Rp49 miliar bisa digunakan untuk subsidi penerbangan ke Kertajati.

    Sementara itu, pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti, meyakini dengan lima rute yang direncanakan mendarat dan terbang di Kertajati dalam sehari, akan mendatangkan maskapai besar.

    “Kalau sehari lima kali yang besar pasti nanti mau nunggu di sana kalau gak ada, kalau pilot pesawat hilang enam jam waktunya pasti rugi airline jadi tidak mau mereka,” ujarnya.

    Susi menjelaskan untuk tujuan Halim-Kertajati itu khusus untuk kru-kru maskapai besar, kemudian tujuan lainnya adalah sebagai moda pengumpan, dengan bisa ditambahkan juga tujuan Pangandaran ke depannya.

    “Kalau ada dari lima kota masuk kan paling tidak masing-masing 6 orang aja ada 30. Pasti Airline juga ruginya tidak terlalu besar mulai masuk di Kertajati. Kalau sekarang mau ngangkut apa ke sana? Orangnya tidak ada yang datang,” ucap dia.

    Dengan dana yang harus dikeluarkan Pemprov Jabar Rp60 miliar per tahun, diinformasikan kini sudah tidak ada penerbangan domestik dari dan menuju BIJB Kertajati sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai waktu yang tidak ditentukan.

    Hal itu, dipastikan setelah pada tanggal tersebut maskapai Super Air Jet yang melayani penerbangan ke Medan, Denpasar dan Balikpapan (Kalimantan Timur) berhenti beroperasi dari dan ke BIJB Kertajati.

    Penghentian penerbangan domestik ini, kata dia, karena keterbatasan armada dari maskapai yang sebelumnya melayani di Bandara Kertajati, yakni Lion Air, Super Air Jet, Citilink, Air Asia dan Malaysia Airlines serta okupansi di bandara tersebut yang rendah.

    Meskipun demikian, Bandara Kertajati masih melayani satu penerbangan internasional menuju Singapura yang terbang tiap Selasa dan Sabtu oleh maskapai Scoot.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.