Tag: Dedi Mulyadi

Ribuan Buruh Migran Hilang Kontak, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tempuh Langkah Ini Regional 13 Juli 2025

Ribuan Buruh Migran Hilang Kontak, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tempuh Langkah Ini
Tim Redaksi
CIANJUR, KOMPAS.com –
Gubernur
Jawa Barat
,
Dedi Mulyadi
, meminta para kepala desa untuk mendata warganya yang bekerja sebagai
buruh migran
, dan hingga kini tidak ada kabar.
Dedi mengaku kerap menerima aduan dari masyarakat yang kehilangan kontak dengan anggota keluarganya yang bekerja di luar negeri.
“Kita akan kumpulkan para kepala desa untuk mengisi aplikasi pelaporan warga yang bekerja di luar negeri dan tidak ada kabar,” kata Dedi usai menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Cianjur ke-348 di gedung DPRD Cianjur, Sabtu (12/7/2025) petang.
Menurutnya, langkah ini penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di daerah agar bisa diselesaikan secara bersama.
Dedi meyakini, kasus buruh migran hilang kontan jumlahnya tidak sedikit, bahkan diperkirakan mencapai ribuan orang. “Ini warga kita, masa nasibnya dibiarkan begitu saja di luar negeri? Makanya,
pendataan
harus segera dimulai,” ujar dia.
Dedi juga menyinggung ironi pembahasan anggaran setiap tahun yang lebih banyak membahas fasilitas dan honor pejabat, sementara nasib warga yang bekerja di luar negeri kerap terabaikan.
“Setiap tahun kita sibuk membahas kendaraan baru dan honor naik, namun warganya yang sedang bekerja di luar negeri, tidak jelas nasibnya,” ujar dia.
Dedi berharap, ke depan warga Jawa Barat yang bekerja sebagai buruh migran tidak hanya menempati sektor nonformal, seperti asisten rumah tangga dan sopir.
“Saatnya pendidikan diarahkan pada keterampilan agar SDM bisa meningkat, sehingga bisa mengirim tenaga kerja yang punya keahlian di bidangnya,” pungkas Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/07/2025 08:11
Tanggapi Sekolah Swasta seperti Dianaktirikan, Dedi Mulyadi: Saya Tak Punya Anak Tiri… Bandung 13 Juli 2025

Tanggapi Sekolah Swasta seperti Dianaktirikan, Dedi Mulyadi: Saya Tak Punya Anak Tiri…
Editor
KOMPAS.com
– Gubernur
Jawa Barat

Dedi Mulyadi
memberi tanggapan terkait penilaian bahwa dirinya menganaktirikan
sekolah swasta
dalam sistem penerimaan murid baru jelang tahun ajaran baru.
“Saya tidak punya anak tiri,” tutur Dedi Mulyadi, menjawab anggapan tersebut kepada Kompas.com seusai menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Ke-348 Cianjur di kantor DPRD Cianjur, Sabtu (12/7/2025) petang.
Menanggapi keluhan pengelola sekolah swasta yang merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pendidikan, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dalam keadaan tertentu, dirinya harus mengambil langkah taktis.
“Semua demi menyelamatkan masa depan pendidikan anak-anak,” ujar Dedi.
Dedi pun membantah adanya praktik bajak-membajak siswa oleh
sekolah negeri
terhadap calon peserta didik sekolah swasta pada masa penerimaan siswa baru, sebagaimana dikeluhkan para pengelola sekolah swasta.
“Tidak ada bajak-membajak siswa. Tugas gubernur itu menjaga stabilitas pendidikan. Terpenting bagi saya, rakyat saya bisa sekolah dengan baik dan bisa dijamin biayanya oleh pemerintah,” ujarnya.
Menurut Dedi, sekolah-sekolah swasta yang mampu mengelola pendidikannya dengan baik justru banyak diminati dan jumlah siswanya penuh.
“Malah lebih penuh (dari sekolah negeri). Lebih dulu daftar ke swasta dibanding ke negeri, padahal mahal-mahal. Ada yang iuran bulanannya Rp 500.000,” kata dia.
“Artinya, tergantung kualifikasi swastanya,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui,
Gubernur Jawa Barat
, Dedi Mulyadi, sebelumnya memutuskan untuk menambah kapasitas rombongan belajar di SMA dan SMK negeri hingga maksimal 50 siswa per kelas.
Keputusan ini diambil untuk menekan angka anak putus sekolah di wilayah Jawa Barat.
Namun, kebijakan tersebut mendapat protes dari sejumlah sekolah swasta yang merasa dirugikan karena kehilangan calon siswa pada masa penerimaan peserta didik baru.
(Penulis Kontributor Cianjur Kompas.com: Firman Taufiqurrahman)

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/07/2025 08:02
Tak Semua Dapat Kompensasi Penggusuran, Dedi Mulyadi Ajak Bicara Bupati Bekasi ‘Si Raja Bongkar’

Dedi Mulyadi mengaku akan bicara dengan Bupati Bekasi soal nasib warga yang rumah atau tempat usahanya dibongkar.

“Saya ingin ngajak bicara nanti ke Pak Bupati membicarakan nasib dari warganya yang kehilangan tempat usaha tempat tinggal di bantaran sungai,” katanya. “Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai langkah yang dilakukan,” lanjut Dedi.

Kendati demikian, Dedi Mulyadi menegaskan, dirinya tetap mendukung pembongkaran bangunan bantaran sungai. Alasannya, antara lain, demi penanganan banjir.

“Saya tetap mendukung Pak Bupati untuk melakukan penataan pembongkaran bangunan liar agar saluran-saluran air bisa diperlebar, bisa diperdalam kemudian banjir mulai bisa ditangani,” katanya.

Ia mengakui, sejumlah daerah di Bekasi masih tergenang banjir. Namun, klaim dia, kondisinya lebih baik dibanding ketika sebelum bangunan-bangunan bantaran sungai itu dibongkar.

“Hari ini Bekasi banjirnya tidak separah dulu. Memang masih ada titik-titik banjir tetapi jauh lebih baik dibanding dengan dulu yang banjirnya luar biasa,” katanya.

“Mari kita melakukan penataan sungai-sungai kita, rawa-rawa kita, tidak boleh lagi mengalami penyempitan, pendangkalan yang akhirnya bencananya dituai oleh bersama,” tandasnya.

13/07/2025 08:00
APBD Tak Lagi Rahasia, Dedi Mulyadi Akan Bongkar APBD Lewat Siaran Langsung di YouTube Regional 13 Juli 2025

APBD Tak Lagi Rahasia, Dedi Mulyadi Akan Bongkar APBD Lewat Siaran Langsung di YouTube
Tim Redaksi
CIANJUR, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
, akan mengumpulkan para bupati dan wali kota untuk “membongkar” Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (
APBD
) masing-masing kota/kabupaten.
Rencana ini akan dilaksanakan akhir bulan ini dan disiarkan melalui platform media sosial.
Dedi menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui anggaran yang dikelola pemerintah di wilayahnya masing-masing.
“Semua bupati, ketua DPRD, ketua badan anggaran, kepala Bappeda, dan kepala BKAD akan saya kumpulkan untuk membuka buku anggaran, kita siarkan di YouTube,” kata Dedi saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna Hari Jadi
Cianjur
ke-348 di gedung DPRD Cianjur, Sabtu (12/7/2025) petang.
Dedi menegaskan, langkah ini merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah agar masyarakat mengetahui dan memahami secara menyeluruh isi APBD di daerahnya.
Kendati ada peran DPRD dalam pembahasan anggaran, namun kata Dedi, tidak semua wakil rakyat itu membaca secara menyeluruh isi APBD tersebut.
“Kita perlihatkan kepada masyarakat, berapa pendapatannya, berapa pengeluarannya, dan apa saja anggaran rutinnya. Dengan begitu, tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Menurut Dedi, idealnya komposisi anggaran pemerintah daerah adalah 30 persen untuk belanja aparatur dan 70 persen untuk pembangunan.
“Kalau selama ini anggaran terus-menerus habis untuk belanja aparatur, kapan pembangunan bisa selesai? Setiap ganti pemimpin dan pemilu, anggaran habis untuk aparatur. Kapan membangun untuk warganya,” pungkas Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/07/2025 07:04
Garap Perkebunan hingga Gunung Wayang, Pemprov Jabar Akan Kerjasama dengan Artha Graha Milik Tomy Winata

Dedi Mulyadi menyatakan, pemerintah tidak mungkin lepas dari pengusaha. Sebagai gubernur, aku Dedi, dirinya mesti terbuka dengan dunia usaha.

Asalkan, dunia usaha yang legal, tidak merugikan masyarakat, taat pajak, menumbuhkan lapangan kerja, dan berlangsung secara terbuka.

“Tidak mungkin pemerintah tidak berhubungan dengan dunia usaha. Selama berhubungannya dilakukan secara terbuka, kemudian bertujuan untuk kebaikan dan kemakmuran rakyat,” katanya.

Selain itu, tidak merusak lingkungan, tidak merampas hak-hak negara dan hak rakyat. “Bagi saya tidak ada masalah,” imbuhnya.

Dalam pembangunan, katanya, pemerintah perlu bekerja sama dengan pengusaha. “Yang tidak boleh itu adalah melakukan tindakan-tindakan kotor yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, kemudian merugikan rakyat, kong-kalikong”.

Katanya, negara dan pengusaha serta rakyat adalah satu kesatuan yang harus saling mendukung demi kemajuan pembangunan. Dia melanjutkan, lebih baik jadi pemimpin yang berhubungan dengan kalangan pengusaha lalu interaksinya ditampilkan secara terbuka, misalnya, menjadi konten media sosial.

“Dibanding mengaku orang yang anti-oligarki, seolah-olah berhadapan dengan oligarki, tetapi saat pemilu, di belakang layar timnya mendatangi oligarki, meminta bantuan untuk dana kampanye, atau di saat pemilu menggunakan fasilitas pesawat, jet pribadi, untuk kegiatan kampanye, padahal jet itu milik oligarki,” katanya.

13/07/2025 05:00
Cerita Sekolah Swasta di Cirebon Sepi Peminat

Wahyu berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa memberikan solusi agar ada keseimbangan dan pemerataan siswa di sekolah swasta. Ia menegaskan bahwa sekolah siap membantu mendidik dan mengatasi anak putus sekolah.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan keputusan untuk menambah jumlah siswa dalam satu kelas di sekolah. Dari semula 36 menjadi 50 pelajar.

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah. Dedi berdalih kebijakan itu hanya sementara.

“Maksimal dalam aturan tersebut berarti jumlah siswa di kelas bisa bervariasi, seperti 25, 30, 35 atau jumlah lain yang kurang dari 50,” kata Dedi di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71.

Kebijakan itu, kata Dedi diterapkan untuk mengakomodasi siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah namun terpaksa ditolak karena keterbatasan kuota.

Menurut Dedi, salah satu alasan utama mengapa siswa putus sekolah yaitu biaya transportasi yang mahal.

“Bisa saja, dia bisa membayar tiap bulan karena tidak begitu mahal, misal bayaran bulanannya Rp200.000 atau Rp300.000, tetapi dia berat di ongkos menuju sekolahnya,” ucap politikus Partai Gerindra tersebut.

12/07/2025 15:55
Dedi Mulyadi Buka-bukaan Utang PEN, Beban Operasional Bandara Kertajati hingga Masjid Al-Jabbar

Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, buka-bukaan sejumlah utang hingga beban operasional yang mesti ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini.

Dia mengklaim, beban yang harus dibayar itu pun berpengaruh pada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahun ini, total anggaran Pemprov Jabar mencapai senilai Rp 31 triliun.

“Kalau ditanya berapa sih anggaran Provinsi Jawa Barat Anggaran Provinsi Jawa Barat tahun 2024 itu Rp 37 triliun, dan tahun ini 2025 yang saya kerjakan itu Rp 31 triliun karena 6 triliun itu harus dibagi ke kabupaten kota yaitu dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor,” kata dia, Rabu, 9 Juli 2025.

Adapun, Dedi menyebut, sejumlah tanggungan yang harus dibayar antara lain pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp600 miliar. Selain itu, tunggakan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) senilai Rp 334 miliar.

Terdapat juga biaya operasional Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang mencapai Rp 60 miliar. Beban lainnya yang harus dibiayai adalah operasional Masjid Al-Jabbar yang menelan hingga Rp 40 miliar.

“Terus kami juga harus membayar tunggakan ijazah warga yang belum ditebus Rp 1,2 triliun, dan kemarin kita bayar melalui dana BPMU sebagai bentuk kompensasi ijazah yang dikembalikan kepada siswa, totalnya nanti semuanya itu hampir Rp 600 miliar,” katanya.

Dedi Mulyadi mengklaim, pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan anggaran secara efisien, sehingga APBD tersebut bisa digunakan bagi kebutuhan krusial seperti perbaikan infrastruktur hingga penanggulangan bencana alam.

“Harus normalisasi sungai, harus reboisasi gunung, harus melayani pendidikan untuk anak-anak sekolah, harus menyiapkan beasiswa untuk para santri, harus memberikan stimulus juga bagi orang-orang yang memberikan layanan di bidang keagamaan,” katanya.

“Untuk itu, mohon doanya ya, mudah-mudahan dengan uang yang terbatas ini kami masih bisa bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.

12/07/2025 13:00
Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Ada, Simak Jadwalnya Jangan Terlewat!

Jakarta –

Pemutihan pajak kendaraan masih ada. Berikut ini daftar provinsi yang masih menggelar pemutihan pajak kendaraan. Jangan sampai kelewat ya!

Program pemutihan pajak kendaraan menjadi kesempatan emas bagi mereka yang nunggak pajak. Terlebih, lewat pemutihan pajak, denda dan tunggakan dihapus. Pemilik kendaraan yang nunggak hanya perlu membayar pajak tahun berjalan.

Saat ini, pemutihan pajak kendaraan berupa penghapusan denda dan tunggakan itu masih berlangsung di beberapa provinsi. Berikut ini daftar provinsi yang masih menggelar pemutihan pajak kendaraan.

Daftar Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan

1. Lampung (1 Mei 2025-31 Juli 2025)

Provinsi Lampung menggelar program pemutihan pajak kendaraan. Pemutihan pajak di Lampung berlangsung mulai 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Juli 2025. Program pemutihan di Lampung menawarkan berbagai kemudahan seperti pembayaran pajak hanya tahun berjalan, bea balik nama gratis hingga bebas pajak progresif. Kendaraan yang pajaknya menunggak dibebaskan dari tunggakan pokok pajak dan denda serta denda SWDKLLJ tahun-tahun lalu.

2. Bangka Belitung (1 Mei 2025-31 Juli 2025)

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memberikan keringanan dalam program pemutihan pajak kendaraan berupa, pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan, penghapusan denda PKB, penghapusan pajak progresif, pembebasan bea balik nama kendaraan kedua (BBNKB II), serta pembebasan bea balik nama kendaraan dari luar provinsi.

3. Banten (1 Juli 2025-31 Oktober 2025)

Pemutihan pajak kendaraan di Banten diperpanjang. Semula pemutihan hanya berlangsung hingga 30 Juni 2025. Namun melihat tingginya antusiasme masyarakat membayar pajak, maka periodenya diperpanjang. Gubernur Banten Andra Soni memutuskan pemutihan pajak kendaraan itu berlanjut pada 1 Juli hingga 31 Oktober 2025.

Bebas pokok dan sanksi PKB ini diberlakukan bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tahun 2024 dan sebelumnya dengan syarat membayar PKB tahun 2025.

4. Jawa Barat (Diperpanjang hingga 30 September 2025)

Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat juga diperpanjang. Sejatinya pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat berakhir pada 30 Juni 2025 seperti halnya Banten. Namun masih banyak masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut. Walhasil, program pemutihan pajak kendaraan pun diputuskan untuk lanjut.

“Karena antrean orang yang membayar pajak kendaraan motornya yang tertunggak masih panjang, kami memperpanjang masa berlaku pengampunan pajak bagi penunggak pajak kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat,”kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

5. Jawa Timur (Berlangsung 2 Tahap)

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahap pertama akan berlangsung mulai bulan Juli hingga September 2025. Pelaksanaannya bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, sehingga diharapkan bisa menjadi kado istimewa dari pemerintah daerah untuk warganya. Selanjutnya pada tahap kedua, pemutihan pajak digelar pada periode Oktober hingga Desember 2025.

Pada program pemutihan kali ini, Pemerintah Provinsi Jawa timur membebaskan denda keterlambatan, pembebasan bea balik nama kendaraan bekas, penghapusan pajak progresif, dan juga bebas denda SWDKLLJ tahun lewat.

(dry/lth)

12/07/2025 10:05
Disebut Disponsori Oligarki, Dedi Mulyadi Bicara soal Konglomerat Aguan dan Tomy Winata

Dedi Mulyadi menyatakan, pemerintah tidak mungkin lepas dari pengusaha. Sebagai gubernur, aku Dedi, dirinya mesti terbuka dengan dunia usaha.

Asalkan, dunia usaha yang legal, tidak merugikan masyarakat, taat pajak, menumbuhkan lapangan kerja, dan berlangsung secara terbuka.

“Tidak mungkin pemerintah tidak berhubungan dengan dunia usaha. Selama berhubungannya dilakukan secara terbuka, kemudian bertujuan untuk kebaikan dan kemakmuran rakyat,” katanya.

Selain itu, tidak merusak lingkungan, tidak merampas hak-hak negara dan hak rakyat. “Bagi saya tidak ada masalah,” imbuhnya.

Dalam pembangunan, katanya, pemerintah perlu bekerja sama dengan pengusaha. “Yang tidak boleh itu adalah melakukan tindakan-tindakan kotor yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, kemudian merugikan rakyat, kong-kalikong”.

Katanya, negara dan pengusaha serta rakyat adalah satu kesatuan yang harus saling mendukung demi kemajuan pembangunan. Dia melanjutkan, lebih baik jadi pemimpin yang berhubungan dengan kalangan pengusaha lalu interaksinya ditampilkan secara terbuka, misalnya, menjadi konten media sosial.

“Dibanding mengaku orang yang anti-oligarki, seolah-olah berhadapan dengan oligarki, tetapi saat pemilu, di belakang layar timnya mendatangi oligarki, meminta bantuan untuk dana kampanye, atau di saat pemilu menggunakan fasilitas pesawat, jet pribadi, untuk kegiatan kampanye, padahal jet itu milik oligarki,” katanya.

12/07/2025 01:00
Dedi Mulyadi Belikan Ponsel ke Pria yang Berikannya Lukisan di Depok Megapolitan 11 Juli 2025

Dedi Mulyadi Belikan Ponsel ke Pria yang Berikannya Lukisan di Depok
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
membelikan hadiah berupa sebuah ponsel kepada Adie (45), pelukis mural asal
Depok
, yang menghadiahkannya lukisan di Lapangan Irekap, Cilodong, Kota Depok.
Hal itu dilakukan Dedi lantaran ia mengetahui ponsel milik Adie hilang tepat setelah memberikan lukisannya kepadanya usai acara “Abdi Nagri Nganjang ka Warga” edisi ke-14 yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Adie menceritakan, dirinya diajak bertemu dengan Dedi di sebuah tempat di wilayah Kota Bogor, Rabu (9/7/2025) siang. Pertemuan singkat selama 15 menit itu diakhiri dengan pelukan hangat dari Dedi dan Adie pun lekas kembali ke Depok.
“Saya pulang, di perjalanan mampir dulu untuk beli HP sama ajudan-nya. Alhamdulillah dapet, karena saya enggak minta,” kata Adie kepada
Kompas.com
, Jumat (11/7/2025.)
Di gerai ponsel tersebut, Adie dibelikan ponsel Android baru merek Samsung A56.
“Saya enggak minta tapi ya namanya diberi, apa saja juga diterima. Alhamdulillah bersyukur masih dapat rezeki gini, kayak mimpi,” tutur Adie.
Menurut Adie, pertemuan dengan Dedi saja sudah merupakan hal berharga yang tak ternilai.
Ia mengaku melihat langsung sosok pemimpin Jawa Barat itu menjadi pengalaman tak terlupakan baginya.
Meski hanya 15 menit, segala percakapannya bersama Dedi seolah selamanya akan terekam di ingatannya.
“Cuma ditanya sama beliau ‘Kenapa kok gambar saya gitu?’ Kan saya kenal juga enggak dan lainnya. Ya saya bilang saya kan kagum dengan kepemimpinannya,” ujar Adie.
Ia juga menyebut, Dedi memuji lukisannya dan mendukung agar pekerjaannya terus berkembang. Bahkan, Dedi melakukan pesanan lukisan wajah untuk dikerjakanya.
“Saya dikasih satu kerjaan lukisan juga, di canvas. Itu gambar wajah juga tapi masih rahasia ya, biar kejutan,” jelas Adie.
Dedi juga memuji karya Adie dan mendorongnya untuk terus mengembangkan diri. Bahkan, ia memesan satu lukisan lainnya kepada Adie.
Baginya, kepedulian Dedi terhadapnya yang kehilangan ponsel meninggalkan rasa haru yang mendalam.
Dalam pertemuan itu, Adie kembali memberikan lukisan bergambar Dedi lainnya yang bersebelahan dengan harimau.
Ia menjelaskan, buah tangan ini diberikan karena dirinya bernazar saat kumpul dengan teman-temannya.
“Kan banyak teman yang suka bercanda, bilang katanya ‘Nanti dijemput tuh kamu sama Bapak aing’,” jelas Adie.
“Lalu saya bilang, ‘Kalau bener saya dipanggil, lukisan yang pak Dedi sama maung akan saya kasih juga,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, seorang pria bernama Adie (45) menjadi korban pencurian ponsel usai dirinya memberikan hadiah berupa lukisan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Lapangan Irekap, Cilodong, Kota Depok, Sabtu (5/7/2025).
Insiden tersebut terjadi sesaat setelah acara “Abdi Nagri Nganjang ka Warga” edisi ke-14 yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat selesai digelar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/07/2025 20:28