Tag: Dedi Mulyadi

Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025 Regional 13 Juli 2025

Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com –
Sebuah pemandangan langka terjadi di Kota Bandung saat laga
Piala Presiden 2025
berlangsung.
Ratusan pendukung
Arema
FC,
Aremania
, memenuhi sudut-sudut kota yang biasanya identik dengan warna biru milik
Bobotoh
, pendukung setia
Persib
Bandung.
Pada Kamis (10/7/2025), jalanan Bandung tampak membiru. Namun kali ini, bukan hanya karena Bobotoh, melainkan juga oleh kehadiran Aremania.
Suasana kondusif dan penuh kehangatan antara dua kelompok suporter yang selama ini dikenal kurang akrab menjadi sorotan utama.
Pertemuan antara Bobotoh dan Aremania di Stadion Si Jalak Harupat (SJH) bukan sekadar momen pertandingan.
Kehadiran Aremania yang disambut dengan hangat menandai sejarah baru perdamaian dua suporter besar ini.
“Ini momentum pertama kali Aremania datang ke Bandung disambut dengan hangat. Waktu parkir, langsung disambut sama kawan-kawan dari Bandung,” ujar Faisal Hakim Rosadi (30), Aremania asal Indramayu.
Faisal menyebut suasana kali ini jauh berbeda dibanding sebelumnya, ketika kedatangan Aremania ke Bandung harus dikawal ketat aparat. Ia berharap momen ini menjadi pelajaran bagi PSSI untuk mencabut larangan suporter tandang.
“Kalau memang aman, kenapa tidak? Yang bikin rusuh itu hanya segelintir oknum,” tegasnya.
Aremania lainnya, Wahyu Diantoro (24), mengungkapkan keinginannya agar hubungan baik ini bisa berlanjut saat Persib berlaga di Malang.
“Kami dari Malang ke Bandung enak, dan semoga dari Bandung ke Malang juga enak. Sudah saatnya kita bersatu, bukan ribut lagi,” katanya.
Senada, Farhan Dwicahyo (27) Aremania asal Malang menyebut ini adalah pengalaman pertamanya menonton langsung di Bandung, dan ia sangat menikmati atmosfer damai dan sambutan hangat warga lokal.
“Kalau keluarga saya dulu sudah pernah nonton Persib vs Arema di Stadion Siliwangi. Mereka cerita, dulu suasananya juga damai. Sekarang saya alami sendiri,” ujarnya.
Ketua Umum Viking Persib Club (VPC), Tobias Ginanjar, mengonfirmasi bahwa pihaknya menyambut baik kehadiran Aremania.
Bahkan, beberapa rombongan Aremania diajak ke sekretariat Viking di Jalan Gurame, dan diajak mengunjungi landmark seperti Gedung Merdeka (Asia-Afrika).
“Kita siap menyukseskan Piala Presiden 2025 dan menyambut teman-teman Aremania. Selamat datang di Bandung,” ucap Tobias.
Dalam konferensi pers di Gedung Sate, Jumat (11/7/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memberikan apresiasi terhadap kehadiran berbagai suporter dari berbagai daerah hingga luar negeri.
“Rakyat Jawa Barat mendapat anugerah, kita semakin banyak saudara. Saudaranya bukan hanya dari Arema atau Dewa United, tapi juga dari Inggris dan Thailand,” kata Dedi.
Meski Persib Bandung gagal melaju ke final, Dedi menegaskan bahwa kemenangan Jawa Barat ada pada keberhasilannya sebagai tuan rumah yang ramah, sportif, dan aman.
“Jangankan juara 1, juara 3 saja tidak kita ambil. Karena tuan rumah yang baik adalah yang menghormati tamunya,” lanjutnya.
Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025,
Maruarar Sirait
(Bang Ara), memuji Jawa Barat sebagai tuan rumah ideal.
Ia menegaskan bahwa turnamen ini berjalan tanpa APBN, seluruhnya didanai sponsor sebesar Rp 68 miliar.
“Presiden menekankan fair play. Tidak ada pengaturan skor, tidak ada sogokan. Turnamen ini sukses secara ekonomi dan persaudaraan,” ujar Ara.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/07/2025 10:34
Respons Dedi Mulyadi Soal Ikan Cirata Tak Layak Konsumsi Regional 13 Juli 2025

Respons Dedi Mulyadi Soal Ikan Cirata Tak Layak Konsumsi
Tim Redaksi
CIANJUR, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
, mengungkapkan bahwa kondisi air di sejumlah waduk di wilayahnya sudah sangat keruh, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya.
Selain kualitas air, Dedi juga menyoroti keberadaan
Keramba Jaring Apung
(KJA) di beberapa waduk di Jawa Barat, seperti
Waduk Cirata
, Jatiluhur, dan Saguling, yang dinilainya sudah melebihi kapasitas, sehingga perlu dinormalisasi.
Pernyataan ini disampaikan Dedi sebagai respons atas kekhawatiran Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menilai bahwa kualitas ikan dari Waduk Cirata sudah tak layak konsumsi karena diduga mengandung merkuri dalam kadar tinggi.
“Harus kita selesaikan secara bersama, dan itu harus mulai dari hulu. Citarum harus segera dibenahi, mulai dari Gunung Wayang, Gunung Windu, kemudian aliran sungainya harus dibersihkan. Citarum harus bebas dari bakteri dan merkuri,” ungkap Dedi usai menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Cianjur ke-348 di Gedung DPRD Cianjur, Sabtu (12/7/2025) petang.
Menurut Dedi, penataan KJA dan perbaikan kualitas air dapat berdampak positif dan menguntungkan bagi pembudidaya ikan.
“Saya pernah punya pengalaman jadi bupati. Ketika kerambanya dinormalisasi, airnya menjadi jernih, produktivitas ikannya menjadi baik, harga ikannya juga baik,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan kekhawatirannya terhadap kualitas ikan dari Waduk Cirata yang diduga tercemar merkuri dalam kadar tinggi.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari para petani ikan KJA yang merasa dirugikan dan khawatir akan keberlangsungan usaha mereka.
Para petani ikan mendesak pemerintah agar tidak hanya menyampaikan peringatan terkait
pencemaran merkuri
, tetapi juga memberikan solusi nyata demi keberlangsungan hidup mereka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/07/2025 09:37
Dedi Mulyadi Minta Masuk Sekolah Pukul 06.30 WIB, Kabupaten Bogor Pertahankan Aturan Lama Regional 13 Juli 2025

Dedi Mulyadi Minta Masuk Sekolah Pukul 06.30 WIB, Kabupaten Bogor Pertahankan Aturan Lama
Penulis
BOGOR, KOMPAS.com –
Pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengikuti kebijakan Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
, terkait aturan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB yang mulai diberlakukan pada Senin (14/7/2025).
Pelajar di jenjang PAUD, SD, dan SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tetap akan masuk sekolah pukul 07.00 WIB, sesuai dengan surat edaran terbaru dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Rudy menyatakan bahwa pihaknya perlu melakukan kajian terlebih dahulu atas instruksi dari Gubernur Jawa Barat yang tertuang dalam Surat Edaran No: 58/PK.03/DISDIK mengenai perubahan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB.
“Karakteristik setiap wilayah pasti berbeda, antara Bogor dengan Ciamis, Cianjur, dan tentunya apa pun yang akan kita putuskan semuanya terbaik untuk masyarakat,” ujarnya, Jumat (11/7/2025).
Sebagai tindak lanjut, Rudy mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 400.3/164-DISDIK yang mengatur jam efektif dan hari sekolah bagi jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Bogor.
Surat tersebut ditandatangani pada 7 Juli 2025, dengan ketentuan bahwa jam masuk sekolah tetap dimulai pukul 07.00 WIB.
Kebijakan ini secara resmi menegaskan bahwa Kabupaten Bogor tidak mengikuti jam masuk pukul 06.30 WIB yang diinstruksikan Gubernur Jabar melalui edaran provinsi.
Sebelumnya, sejumlah daerah di Jawa Barat telah menyatakan kesiapannya mengikuti kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi, termasuk Kabupaten Majalengka yang telah menerbitkan surat edaran dan akan memberlakukan jam masuk pukul 06.30 WIB mulai 16 Juli 2025.
Namun, Kabupaten Bogor memilih langkah berbeda dengan menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi lokal.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/07/2025 08:49
Ribuan Buruh Migran Hilang Kontak, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tempuh Langkah Ini Regional 13 Juli 2025

Ribuan Buruh Migran Hilang Kontak, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tempuh Langkah Ini
Tim Redaksi
CIANJUR, KOMPAS.com –
Gubernur
Jawa Barat
,
Dedi Mulyadi
, meminta para kepala desa untuk mendata warganya yang bekerja sebagai
buruh migran
, dan hingga kini tidak ada kabar.
Dedi mengaku kerap menerima aduan dari masyarakat yang kehilangan kontak dengan anggota keluarganya yang bekerja di luar negeri.
“Kita akan kumpulkan para kepala desa untuk mengisi aplikasi pelaporan warga yang bekerja di luar negeri dan tidak ada kabar,” kata Dedi usai menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Cianjur ke-348 di gedung DPRD Cianjur, Sabtu (12/7/2025) petang.
Menurutnya, langkah ini penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di daerah agar bisa diselesaikan secara bersama.
Dedi meyakini, kasus buruh migran hilang kontan jumlahnya tidak sedikit, bahkan diperkirakan mencapai ribuan orang. “Ini warga kita, masa nasibnya dibiarkan begitu saja di luar negeri? Makanya,
pendataan
harus segera dimulai,” ujar dia.
Dedi juga menyinggung ironi pembahasan anggaran setiap tahun yang lebih banyak membahas fasilitas dan honor pejabat, sementara nasib warga yang bekerja di luar negeri kerap terabaikan.
“Setiap tahun kita sibuk membahas kendaraan baru dan honor naik, namun warganya yang sedang bekerja di luar negeri, tidak jelas nasibnya,” ujar dia.
Dedi berharap, ke depan warga Jawa Barat yang bekerja sebagai buruh migran tidak hanya menempati sektor nonformal, seperti asisten rumah tangga dan sopir.
“Saatnya pendidikan diarahkan pada keterampilan agar SDM bisa meningkat, sehingga bisa mengirim tenaga kerja yang punya keahlian di bidangnya,” pungkas Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/07/2025 08:11
Tanggapi Sekolah Swasta seperti Dianaktirikan, Dedi Mulyadi: Saya Tak Punya Anak Tiri… Bandung 13 Juli 2025

Tanggapi Sekolah Swasta seperti Dianaktirikan, Dedi Mulyadi: Saya Tak Punya Anak Tiri…
Editor
KOMPAS.com
– Gubernur
Jawa Barat

Dedi Mulyadi
memberi tanggapan terkait penilaian bahwa dirinya menganaktirikan
sekolah swasta
dalam sistem penerimaan murid baru jelang tahun ajaran baru.
“Saya tidak punya anak tiri,” tutur Dedi Mulyadi, menjawab anggapan tersebut kepada Kompas.com seusai menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Ke-348 Cianjur di kantor DPRD Cianjur, Sabtu (12/7/2025) petang.
Menanggapi keluhan pengelola sekolah swasta yang merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pendidikan, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dalam keadaan tertentu, dirinya harus mengambil langkah taktis.
“Semua demi menyelamatkan masa depan pendidikan anak-anak,” ujar Dedi.
Dedi pun membantah adanya praktik bajak-membajak siswa oleh
sekolah negeri
terhadap calon peserta didik sekolah swasta pada masa penerimaan siswa baru, sebagaimana dikeluhkan para pengelola sekolah swasta.
“Tidak ada bajak-membajak siswa. Tugas gubernur itu menjaga stabilitas pendidikan. Terpenting bagi saya, rakyat saya bisa sekolah dengan baik dan bisa dijamin biayanya oleh pemerintah,” ujarnya.
Menurut Dedi, sekolah-sekolah swasta yang mampu mengelola pendidikannya dengan baik justru banyak diminati dan jumlah siswanya penuh.
“Malah lebih penuh (dari sekolah negeri). Lebih dulu daftar ke swasta dibanding ke negeri, padahal mahal-mahal. Ada yang iuran bulanannya Rp 500.000,” kata dia.
“Artinya, tergantung kualifikasi swastanya,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui,
Gubernur Jawa Barat
, Dedi Mulyadi, sebelumnya memutuskan untuk menambah kapasitas rombongan belajar di SMA dan SMK negeri hingga maksimal 50 siswa per kelas.
Keputusan ini diambil untuk menekan angka anak putus sekolah di wilayah Jawa Barat.
Namun, kebijakan tersebut mendapat protes dari sejumlah sekolah swasta yang merasa dirugikan karena kehilangan calon siswa pada masa penerimaan peserta didik baru.
(Penulis Kontributor Cianjur Kompas.com: Firman Taufiqurrahman)

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/07/2025 08:02
Tak Semua Dapat Kompensasi Penggusuran, Dedi Mulyadi Ajak Bicara Bupati Bekasi ‘Si Raja Bongkar’

Dedi Mulyadi mengaku akan bicara dengan Bupati Bekasi soal nasib warga yang rumah atau tempat usahanya dibongkar.

“Saya ingin ngajak bicara nanti ke Pak Bupati membicarakan nasib dari warganya yang kehilangan tempat usaha tempat tinggal di bantaran sungai,” katanya. “Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai langkah yang dilakukan,” lanjut Dedi.

Kendati demikian, Dedi Mulyadi menegaskan, dirinya tetap mendukung pembongkaran bangunan bantaran sungai. Alasannya, antara lain, demi penanganan banjir.

“Saya tetap mendukung Pak Bupati untuk melakukan penataan pembongkaran bangunan liar agar saluran-saluran air bisa diperlebar, bisa diperdalam kemudian banjir mulai bisa ditangani,” katanya.

Ia mengakui, sejumlah daerah di Bekasi masih tergenang banjir. Namun, klaim dia, kondisinya lebih baik dibanding ketika sebelum bangunan-bangunan bantaran sungai itu dibongkar.

“Hari ini Bekasi banjirnya tidak separah dulu. Memang masih ada titik-titik banjir tetapi jauh lebih baik dibanding dengan dulu yang banjirnya luar biasa,” katanya.

“Mari kita melakukan penataan sungai-sungai kita, rawa-rawa kita, tidak boleh lagi mengalami penyempitan, pendangkalan yang akhirnya bencananya dituai oleh bersama,” tandasnya.

13/07/2025 08:00
APBD Tak Lagi Rahasia, Dedi Mulyadi Akan Bongkar APBD Lewat Siaran Langsung di YouTube Regional 13 Juli 2025

APBD Tak Lagi Rahasia, Dedi Mulyadi Akan Bongkar APBD Lewat Siaran Langsung di YouTube
Tim Redaksi
CIANJUR, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
, akan mengumpulkan para bupati dan wali kota untuk “membongkar” Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (
APBD
) masing-masing kota/kabupaten.
Rencana ini akan dilaksanakan akhir bulan ini dan disiarkan melalui platform media sosial.
Dedi menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui anggaran yang dikelola pemerintah di wilayahnya masing-masing.
“Semua bupati, ketua DPRD, ketua badan anggaran, kepala Bappeda, dan kepala BKAD akan saya kumpulkan untuk membuka buku anggaran, kita siarkan di YouTube,” kata Dedi saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna Hari Jadi
Cianjur
ke-348 di gedung DPRD Cianjur, Sabtu (12/7/2025) petang.
Dedi menegaskan, langkah ini merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah agar masyarakat mengetahui dan memahami secara menyeluruh isi APBD di daerahnya.
Kendati ada peran DPRD dalam pembahasan anggaran, namun kata Dedi, tidak semua wakil rakyat itu membaca secara menyeluruh isi APBD tersebut.
“Kita perlihatkan kepada masyarakat, berapa pendapatannya, berapa pengeluarannya, dan apa saja anggaran rutinnya. Dengan begitu, tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Menurut Dedi, idealnya komposisi anggaran pemerintah daerah adalah 30 persen untuk belanja aparatur dan 70 persen untuk pembangunan.
“Kalau selama ini anggaran terus-menerus habis untuk belanja aparatur, kapan pembangunan bisa selesai? Setiap ganti pemimpin dan pemilu, anggaran habis untuk aparatur. Kapan membangun untuk warganya,” pungkas Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/07/2025 07:04
Garap Perkebunan hingga Gunung Wayang, Pemprov Jabar Akan Kerjasama dengan Artha Graha Milik Tomy Winata

Dedi Mulyadi menyatakan, pemerintah tidak mungkin lepas dari pengusaha. Sebagai gubernur, aku Dedi, dirinya mesti terbuka dengan dunia usaha.

Asalkan, dunia usaha yang legal, tidak merugikan masyarakat, taat pajak, menumbuhkan lapangan kerja, dan berlangsung secara terbuka.

“Tidak mungkin pemerintah tidak berhubungan dengan dunia usaha. Selama berhubungannya dilakukan secara terbuka, kemudian bertujuan untuk kebaikan dan kemakmuran rakyat,” katanya.

Selain itu, tidak merusak lingkungan, tidak merampas hak-hak negara dan hak rakyat. “Bagi saya tidak ada masalah,” imbuhnya.

Dalam pembangunan, katanya, pemerintah perlu bekerja sama dengan pengusaha. “Yang tidak boleh itu adalah melakukan tindakan-tindakan kotor yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, kemudian merugikan rakyat, kong-kalikong”.

Katanya, negara dan pengusaha serta rakyat adalah satu kesatuan yang harus saling mendukung demi kemajuan pembangunan. Dia melanjutkan, lebih baik jadi pemimpin yang berhubungan dengan kalangan pengusaha lalu interaksinya ditampilkan secara terbuka, misalnya, menjadi konten media sosial.

“Dibanding mengaku orang yang anti-oligarki, seolah-olah berhadapan dengan oligarki, tetapi saat pemilu, di belakang layar timnya mendatangi oligarki, meminta bantuan untuk dana kampanye, atau di saat pemilu menggunakan fasilitas pesawat, jet pribadi, untuk kegiatan kampanye, padahal jet itu milik oligarki,” katanya.

13/07/2025 05:00
Cerita Sekolah Swasta di Cirebon Sepi Peminat

Wahyu berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa memberikan solusi agar ada keseimbangan dan pemerataan siswa di sekolah swasta. Ia menegaskan bahwa sekolah siap membantu mendidik dan mengatasi anak putus sekolah.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan keputusan untuk menambah jumlah siswa dalam satu kelas di sekolah. Dari semula 36 menjadi 50 pelajar.

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah. Dedi berdalih kebijakan itu hanya sementara.

“Maksimal dalam aturan tersebut berarti jumlah siswa di kelas bisa bervariasi, seperti 25, 30, 35 atau jumlah lain yang kurang dari 50,” kata Dedi di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71.

Kebijakan itu, kata Dedi diterapkan untuk mengakomodasi siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah namun terpaksa ditolak karena keterbatasan kuota.

Menurut Dedi, salah satu alasan utama mengapa siswa putus sekolah yaitu biaya transportasi yang mahal.

“Bisa saja, dia bisa membayar tiap bulan karena tidak begitu mahal, misal bayaran bulanannya Rp200.000 atau Rp300.000, tetapi dia berat di ongkos menuju sekolahnya,” ucap politikus Partai Gerindra tersebut.

12/07/2025 15:55
Dedi Mulyadi Buka-bukaan Utang PEN, Beban Operasional Bandara Kertajati hingga Masjid Al-Jabbar

Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, buka-bukaan sejumlah utang hingga beban operasional yang mesti ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini.

Dia mengklaim, beban yang harus dibayar itu pun berpengaruh pada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahun ini, total anggaran Pemprov Jabar mencapai senilai Rp 31 triliun.

“Kalau ditanya berapa sih anggaran Provinsi Jawa Barat Anggaran Provinsi Jawa Barat tahun 2024 itu Rp 37 triliun, dan tahun ini 2025 yang saya kerjakan itu Rp 31 triliun karena 6 triliun itu harus dibagi ke kabupaten kota yaitu dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor,” kata dia, Rabu, 9 Juli 2025.

Adapun, Dedi menyebut, sejumlah tanggungan yang harus dibayar antara lain pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp600 miliar. Selain itu, tunggakan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) senilai Rp 334 miliar.

Terdapat juga biaya operasional Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang mencapai Rp 60 miliar. Beban lainnya yang harus dibiayai adalah operasional Masjid Al-Jabbar yang menelan hingga Rp 40 miliar.

“Terus kami juga harus membayar tunggakan ijazah warga yang belum ditebus Rp 1,2 triliun, dan kemarin kita bayar melalui dana BPMU sebagai bentuk kompensasi ijazah yang dikembalikan kepada siswa, totalnya nanti semuanya itu hampir Rp 600 miliar,” katanya.

Dedi Mulyadi mengklaim, pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan anggaran secara efisien, sehingga APBD tersebut bisa digunakan bagi kebutuhan krusial seperti perbaikan infrastruktur hingga penanggulangan bencana alam.

“Harus normalisasi sungai, harus reboisasi gunung, harus melayani pendidikan untuk anak-anak sekolah, harus menyiapkan beasiswa untuk para santri, harus memberikan stimulus juga bagi orang-orang yang memberikan layanan di bidang keagamaan,” katanya.

“Untuk itu, mohon doanya ya, mudah-mudahan dengan uang yang terbatas ini kami masih bisa bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.

12/07/2025 13:00