Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Korps Marinir TNI AL disiapkan untuk bina siswa yang tidak disiplin

    Korps Marinir TNI AL disiapkan untuk bina siswa yang tidak disiplin

    “Untuk anak masuk barak, rencananya mungkin ada dari korps Marinir akan menyiapkan,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan pihaknya akan menyiapkan korps Marinir untuk menampung siswa di Jawa Barat yang kurang disiplin dalam program pembinaan di barak yang dijalankan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Untuk anak masuk barak, rencananya mungkin ada dari korps Marinir akan menyiapkan,” kata Ali saat ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu.

    Ali menjelaskan, pelibatan korps Marinir itu terjadi berdasarkan kerja sama yang dibangun Ali dengan Dedi Mulyadi dalam pertemuan beberapa waktu lalu.

    Ali melanjutkan, nantinya para siswa akan dilatih dan diberikan pendidikan di bidang kedisiplinan guna merubah karakter siswa menjadi lebih baik.

    Saat ditanya kapan Marinir akan membina para siswa tersebut, Ali belum bisa menjelaskan dengan rinci.

    “Ini sedang dipantau dan dilihat. Kira-kira kesatrian-kesatrian mana dari Marinir yang cocok untuk diterapkan,” kata Ali.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah menjalankan program pembinaan masuk barak beberapa waktu lalu.

    Dalam pembinaan sebelumnya, Dedi menggandeng satuan dari TNI AD di barak, tepatnya di Rindam Siliwangi dan Menarmed 1 Kostrad Purwakarta.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Jadi 30 Juni-Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Jabar Berlanjut

    Tak Jadi 30 Juni-Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Jabar Berlanjut

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) memperpanjang pemutihan atau bebas pajak kendaraan hingga 30 September 2025. Sebelumnya, aturan ini bakal berakhir pekan depan yakni di 30 Juni 2025.

    “Kami memperpanjang masa berlaku pengampunan pajak bagi penunggak pajak kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat masa berlakunya diperpanjang sampai 30 September 2025,” kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui Instagram @dedimulyadi71

    Melalui program ini, pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak tidak perlu membayar pokok pajak kendaraan tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat cukup membayar pajak untuk tahun berjalan (2024-2025) saja, tanpa dikenakan syarat khusus.

    Namun ada perbedaan dari aturan sebelumnya, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari Jasa Raharja hanya dibayarkan berlaku dua tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun ini tahun berjalan. Sedangkan sebelumnya dibayarkan penuh sesuai dengan lamanya menunggak.

    “Ini diskon dari Jasa Raharja atas pengampunan tunggakan Jasa Raharjanya, jadi sekali lagi tunggakan Jasa kerjanya hanya dibayarkan 2 tahun yaitu tahun kemarin dan tahun berjalan,” kata Dedi.

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat juga menegaskan hasil serupa, yakni perpanjangan pemutihan ini.

    “Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2025 Jawa Barat resmi diperpanjang! 1 Juli s.d. 30 September,” tulis Bapenda Jawa Barat melalui Instagram @bapenda.jabar, Jumat, 27 Juni 2025.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Puncak Macet-Dedi Mulyadi Larang Angkot “Narik”, Janji Kasih Uang Saku

    Puncak Macet-Dedi Mulyadi Larang Angkot “Narik”, Janji Kasih Uang Saku

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan uang saku bagi supir angkutan kota yang beroperasi di wilayah Puncak agar tidak bekerja. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, upaya ini dilakukan dengan pertimbangan kemacetan panjang yang terjadi saat libur long weekend sejak kemarin, Jumat (27 Juni 2025).

    “Terjadi kemacetan kemarin, karena orang liburan untuk menikmati kebahagiaan, ngga boleh stres, saya instruksikan seluruh jajaran Dinas Perhubungan angkutan kota, angkutan pedesaan yang biasa beroperasi wilayah Cisarua, Puncak dan sekitarnya hari Sabtu ini ngga beroperasi dan Minggu besok,”

    Berkaca pada kebijakan serupa pada operasional selama mudik Lebaran 2025, bantuan yang akan diberikan oleh Dedi mencapai Rp 3 juta, di mana bantuan ini merupakan kompensasi agar tukang becak, sopir angkot hingga ojek untuk berdiam diri di rumah.

    “Gimana uang saku? Senin kita bantu karena seluruh nomor rekening supir yang biasa beroperasi di wilayah tersebut sudah ada di kami,” ujar Dedi.

    “Saya imbau seluruh supir angkot angkutan pedesaan yang biasa beroperasi di puncak Bogor hari ini kembali ke rumah ngga perlu beroperasi kembali ke keluarga dan seluruhnya, Senin kami akan kirim untuk mengganti hari Sabtu dan Minggu,” lanjutnya.

    Dilansir Detik.com, Satlantas Polres Bogor mencatat sekitar 12 ribu kendaraan mengarah ke kawasan wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada hari pertama long weekend libur Tahun Baru Islam. Kendaraan arah Puncak meningkat sejak pagi tadi.

    “Terhitung dari tadi malam mulai pukul 00.00 WIB, sampai tadi pukul 08.00 WIB, itu (total) sudah 16 ribu kendaraan. Untuk kendaraan yang keluar itu kurang lebih 4.000 kendaraan, yang sudah masuk ke kawasan wisata Puncak kurang lebih 12 ribu kendaraan,” kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto, Jumat (27/5/2025).

    Foto: Lalu lintas (lalin) menuju Puncak, Bogor, Jawa Barat, padat merayap Jumat (27/6/2025) pagi. (M Sholihin/detikcom)
    Lalu lintas (lalin) menuju Puncak, Bogor, Jawa Barat, padat merayap Jumat (27/6/2025) pagi. (M Sholihin/detikcom)

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dedi Mulyadi: Warga Jabar Butuh Jalan Baru, Bukan Janji Lama Bandung 28 Juni 2025

    Dedi Mulyadi: Warga Jabar Butuh Jalan Baru, Bukan Janji Lama Bandung 28 Juni 2025

    Dedi Mulyadi: Warga Jabar Butuh Jalan Baru, Bukan Janji Lama
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –

    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    menegaskan bahwa masyarakat Jawa Barat saat ini menginginkan perubahan nyata dari pemerintah, bukan lagi sekadar janji atau proyek yang bersifat simbolik.
    Hal ini disampaikan dalam pernyataannya menjelang kunjungan ke Kota
    Cirebon
    dalam rangka Hari Jadi kota tersebut, Sabtu (28/6/2025).
    “Selamat ulang tahun untuk Kota Cirebon. Semoga menjadi kota yang harmoni, antara pemimpin dan rakyatnya, dengan jalan yang tertata, pasar yang bersih, serta layanan pendidikan dan kesehatan yang baik,” ucap Dedi dalam unggahan videonya.
    Lebih jauh, Dedi mengungkapkan bahwa harapan masyarakat Jawa Barat terhadap pemerintah sangat sederhana, tetapi menyentuh kebutuhan mendasar kehidupan sehari-hari.
    “Warga Jawa Barat ingin jalan-jalan yang baru—bukan lagi jalan lama yang rusak. Dari jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, sampai jalan nasional, mereka ingin perbaikan konkret,” katanya.
    Tak hanya infrastruktur, kebutuhan dasar lain juga menjadi sorotan. Dedi menyebut masyarakat miskin di Jawa Barat sangat membutuhkan rumah layak huni agar tidak lagi tidur di emperan atau terkena hujan saat musim hujan tiba.
    Dalam bidang kesehatan, ia menekankan pentingnya wajah pelayanan yang ramah dan fasilitas yang memadai.
    “Masyarakat ingin layanan kesehatan yang baru, dengan dokter, perawat, dan bidan yang tersenyum, serta obat yang tersedia baik di rumah sakit maupun puskesmas,” katanya.
    Untuk sektor pendidikan, Dedi mengangkat persoalan perlengkapan sekolah sebagai simbol pentingnya perhatian terhadap masa depan anak-anak.
    “Anak-anak sekolah butuh sepatu baru, baju baru, meja baru. Karena hari ini mereka naik kelas, naik ke jenjang yang lebih tinggi,” ujarnya.
    Dedi menambahkan, semua kebutuhan tersebut menggambarkan satu hal: masyarakat Jawa Barat menginginkan kehadiran pemerintah yang benar-benar melayani dan menghadirkan suasana hidup yang baru dan nyaman.
    “Mereka tidak menginginkan hal lain sebenarnya, kecuali suasana hidup yang baru yang memberikan kenyamanan. Karena pemerintah hadir untuk melayani seluruh masyarakatnya,” tuturnya.
    Dengan gaya khasnya, di akhir pernyataan Dedi menyisipkan candaan ringan, “Kalau saya sendiri perlu apa? Mungkin suatu saat saya perlu istri baru,” ujarnya sambil tertawa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Bekasi merevitalisasi tambak perkuat investasi perikanan

    Pemkab Bekasi merevitalisasi tambak perkuat investasi perikanan

    Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (tengah) menandatangani nota kesepakatan sinergi program revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (25/6/2025).ANTARA/HO: Prokopim Pemkab Bekasi.

    Pemkab Bekasi merevitalisasi tambak perkuat investasi perikanan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Juni 2025 – 13:29 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merevitalisasi tambak guna memperkuat investasi sektor perikanan sekaligus meningkatkan produktivitas pertambakan Tanah Air. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyambut baik kolaborasi lintas pemerintahan ini sekaligus menegaskan komitmen penuh dalam mendukung agenda strategis nasional tersebut khususnya dalam bidang pengelolaan kelautan dan perikanan berkelanjutan.

    “Revitalisasi tambak adalah program penting yang akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat pesisir. Kabupaten Bekasi sebagai salah satu wilayah dengan garis pantai yang luas di bagian utara Jawa Barat tentu memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan bersama,” katanya di Cikarang, Kamis.

    Ia mengatakan Kabupaten Bekasi memiliki kawasan perairan laut dan tambak yang sangat potensial untuk pengembangan perikanan budidaya. Dengan dukungan teknologi, pembiayaan serta tata kelola yang lebih baik melalui program ini, diharapkan masyarakat akan memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

    “Kami siap mengikuti arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian KKP dalam mendukung revitalisasi sektor perikanan. Kami optimistis keberhasilan program ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan serta budi daya ikan lokal,” katanya.

    Menurut dia program revitalisasi tambak di wilayah pantai utara Jawa dirancang tidak hanya dari aspek fisik dan infrastruktur tambak melainkan juga mencakup perbaikan sistem manajemen, integrasi rantai pasok industri perikanan serta pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

    Dirinya berharap masyarakat pesisir Kabupaten Bekasi dapat merasakan langsung manfaat dari pembangunan berbasis sumber daya laut yang berkelanjutan dan berdampak luas terhadap peningkatan kualitas hidup mereka melalui program tersebut.

    “Dengan pendekatan menyeluruh ini, revitalisasi tambak akan mendorong transformasi sektor perikanan ke arah yang lebih modern, efisien dan ramah lingkungan,” ucapnya.

    Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan posisi sebagai mitra aktif dalam upaya pemerintah pusat menuju pembangunan kelautan dan perikanan yang tangguh serta inklusif melalui keikutsertaan penandatanganan nota kesepakatan bersama.

    Diketahui, Bupati Ade Kuswara Kunang turut menandatangani nota kesepakatan sinergi perencanaan, pembangunan dan pengelolaan perikanan budidaya dalam mendukung program revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Penandatanganan dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Direktorat Jenderal Perikanan serta sejumlah pemerintah daerah di Jawa Barat yang berlangsung di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (25/6/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya konkret pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat sektor perikanan budidaya nasional sekaligus menjawab tantangan keberlanjutan serta produktivitas tambak di wilayah pesisir utara Pulau Jawa.

    Program revitalisasi ini dirancang untuk menjangkau luas lahan tambak sekitar 20.413,25 hektare yang tersebar di sepanjang wilayah Pantura Jawa Barat.

    Sumber : Antara

  • Masyarakat Antusias, Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar Diperpanjang

    Masyarakat Antusias, Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar Diperpanjang

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga September 2025. Sebelumnya program tersebut berakhir Juni 2025. Tapi melihat antusiasme warga, Pemprov Jabar menambah program pemutihan pajak kendaraan tersebut hingga tiga bulan ke depan, Juli-September 2025.

    “Kami sampaikan bahwa karena antrean orang yang membayar pajak kendaraan yang tertunggak masih panjang antreannya, kami perpanjang masa berlaku pengampunan pajak bagi penunggak pajak kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat. Masa berlakunya diperpanjang sampai 30 September 2025,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Jumat (27/6/2025), seperti dikutip dari detikJabar.

    Informasi tersebut pun sudah disosialisasikan melalui sejumlah platform media sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satunya diumumkan di Instagram resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar), @bapenda.jabar.

    Dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, warga Jawa Barat dibebaskan dari tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor. Selain itu, pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) hanya bayar dua tahun, satu tahun ke depan dan tunggakan satu tahun ke belakang.

    “Bebas denda SWDKLLJ untuk tahun yang lewat, denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan,” tulis Bapenda Jabar di Instagram resminya.

    Berbarengan dengan perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang menunggak, Pemprov Jabar juga memberlakukan pembebasan biaya mutasi dan juga pajak kendaraan bagi kendaraan dari luar provinsi yang dimutasi ke Provinsi Jawa Barat.

    Pembebasan mutasi meliputi penghapusan pokok tunggakan atas keterlambatan pendaftaran, denda keterlambatan atas proses pendaftaran, dan pajak satu tahun ke depan.

    Jadi warga Jabar tunggu apa lagi? Manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin.

    [Gambas:Instagram]

    (lua/mhg)

  • Disinggung Bos Persib Tagih Bonus Juara Rp 1 Miliar, Sekda Jabar: Itu kan Sukarela, Tidak Boleh Memaksa Bandung 27 Juni 2025

    Disinggung Bos Persib Tagih Bonus Juara Rp 1 Miliar, Sekda Jabar: Itu kan Sukarela, Tidak Boleh Memaksa Bandung 27 Juni 2025

    Disinggung Bos Persib Tagih Bonus Juara Rp 1 Miliar, Sekda Jabar: Itu kan Sukarela, Tidak Boleh Memaksa
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman enggan lagi membahas dan memperpanjang urusan bonus untuk
    Persib
    Bandung yang berhasil keluar sebagai juara Liga 1 2024/2025.
    Herman mengatakan, bonus untuk pemain
    Persib Bandung
    dari Pemerintah Provinisi (Pemprov) Jawa Barat bersifat sukarela.
    Dia menyebut tidak ada paksaan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin menyumbang.
    “Kan itu mah sukarela ya, kan saya kira sudah jelas,” kata Herman ditemui di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (27/6/2025).
    Menurutnya, hal tersebut jangan menjadi sesuatu yang berkepanjangan.
    Baginya, urunan sukarela artinya berapa pun nominal yang akan disumbangkan ASN, pasti diterima.
    Herman enggan mengomentari lebih lanjut ihwal kekecewaan Bos Persib
    Umuh Muchtar
    , yang menyinggung janji bonus Rp 1 miliar, tetapi hanya Rp 365 juta.
    “Kita mah sukarela ya, karena tidak boleh memaksa, harus sukarela. Sudah. Tidak ada komentar,” tegasnya.
    Sebelumnya, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengungkapkan, jika manajemen menolak uang bonus dari pemerintah daerah itu.
    Hal ini sebab Umuh merasa, Pemprov terbebani dengan janji bonus untuk para staf dan para penggawa Persib.
    “Uang yang dijanjikan Rp 1 miliar itu Sekda sudah berkoar-koar ke mana-mana dan sudah memberikan uang
    kadeudeuh
    dikumpulkan Rp 365 juta. Sudah diinstruksikan kepada staf di Persib, saya tolak,” kata Umuh di Bandung.
    Umuh mengaku, tidak mau kelak menjadi masalah dari pemberian bonus
    Persib juara
    ini.
    Untuk menghindari konflik berkepanjangan, dia memutuskan untuk menolak dan mengembalikan uang yang sudah diberikan Pemprov.
    “Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua Bobotoh bahwa Persib sudah menerima uang Rp 1 miliar. Jangan sampai ini jadi masalah, jadi bumerang,” tegasnya.
    Menurut Umuh, Pemprov Jabar tampak terbebani dengan janji bonus yang sebelumnya dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dalam pawai Persib juara.
    Seharusnya, pemerintah jangan asal berjanji akan memberikan bonus miliaran rupiah bila memang sulit untuk dilakukan.
    “Saudara Herman,
    Sekda Jabar
    hati-hati ya, uang Rp 1 miliar itu nggak susah karena dia menyusahkan sendiri. Apa yang sudah dijanjikan, harusnya jangan bicara dulu, nanti dikumpulkan berapa adanya,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Ingin Tanam 1-2 Juta Pohon Kelapa di Daerah Aliran Sungai Jabar

    Dedi Mulyadi Ingin Tanam 1-2 Juta Pohon Kelapa di Daerah Aliran Sungai Jabar

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta agar Perhutani menghentikan penebangan pohon di Jawa Barat. Harapannya, bisa mencegah bencana akibat menyusutnya kawasan hutan.  

    Permintaan itu disampaikannya saat kunjungan kerja di daerah Pasawahan, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Dedi Mulyadi mendapatkan laporan dari warga yang mengeluhkan penebangan pohon sehingga menyebabkan banjir dan longsor. 

    “Buat jajaran Perhutani, ya, Provinsi Jawa Barat, mohon hentikan seluruh upaya penebangan di area Perhutani. Karena menimbulkan bencana yang tidak berhenti. Ada longsor, ada banjir,” katanya lewat media sosial, Senin, 16 Juni 2025.

    Demi menjaga kelestarian hutan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diklaim siap membeli setiap pohon yang dijual Perhutani, tapi tidak untuk ditebang.

    “Andai katapun pohon itu adalah pohon ekonomi, saya, Pemprov Jabar, bersedia membeli pohon itu tapi tidak ditebang,” katanya dia.

    “Yang penting, masyarakat tidak mengalami terus bencana. Hentikan seluruh penebangan karena bencana terus melanda. Gunakanlah perasaan, jangan hanya menggunakan kepentingan ekonomi dan pendapatan,”tegas Dedi Mulyadi.

    Dedi juga menaksir, keuntungan dari menjual pohon-pohon itu tidak pernah sebanding dengan kerugian yang harus diterima karena bencana.

    “Pendapatan Perhutani dari penebangan pohon tidak sebanding dengan kehancuran dan kerusakan lingkungan. Ini lebih mahal. Longsor lebih mahal, biaya perbaikan jalan, perbaikan rumah, mahal dibanding dengan harga kayu. Hentikan dulu, saya minta kejajaran Perhutani pemangku wilayah hutan Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat,” tandas Dedi Mulyadi.

  • Dedi Mulyadi Borong 2 Ton Melon Budidaya Cirebon Rp 30 Juta, Dibagikan ke Warga Bandung 26 Juni 2025

    Dedi Mulyadi Borong 2 Ton Melon Budidaya Cirebon Rp 30 Juta, Dibagikan ke Warga Bandung 26 Juni 2025

    Dedi Mulyadi Borong 2 Ton Melon Budidaya Cirebon Rp 30 Juta, Dibagikan ke Warga
    Tim Redaksi
    CIREBON, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , memborong sebanyak 2 ton melon hasil budidaya Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Desa Ciawijapura, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, pada Kamis (26/6/2025) siang.
    Pembelian ini sebagai ungkapan dukungan Dedi Mulyadi terhadap warga yang berusaha memajukan
    ketahanan pangan
    .
    Pantauan Kompas.com di lokasi, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM ini memberikan sambutan kepada warga sekitar di tengah sawah yang menjadi lokasi budidaya melon.
    Kehadiran Dedi didampingi Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni dan Kepala Desa Ciawijapura, Ade Sri Sumartini.
    Dedi Mulyadi juga sempat melakukan dialog dengan para petani budidaya
    melon varietas Amanda Taviv
    tersebut.
    Dedi juga menyerap aspirasi dan harapan para petani untuk terus mengembangkan budidaya melon sebagai salah satu hasil panen unggulan desa setempat.
    “Saya datang ke sini, mendengar para petani Desa Ciawijapura berhasil membudidayakan melon secara mandiri dan hasilnya luar biasa, saya kagum,” kata Dedi Mulyadi di tengah sambutannya pada Kamis (26/6/2025) siang.
    Di tengah sambutannya, Dedi Mulyadi menyatakan akan membeli sebanyak 2 ton melon yang baru saja dipanen warga sekitar.
    Melon tersebut juga sudah dipamerkan tepat di depan podium atau panggung tempat Dedi memberi sambutan.
    Namun, Dedi mengaku tidak akan membawa melon itu ke rumah, melainkan dibagikan ke warga sekitar yang kurang mampu.
    Dedi akan membayar 2 ton melon itu senilai Rp 30.000.000 atau Rp 15.000 per kilogram, yang ditransfer ke rekening Kepala Desa Ciawijapura.
    Dedi Mulyadi juga menyoroti kasus korupsi yang beberapa kali dilakukan oleh sejumlah kepala desa.
    Sebagai orang nomor satu di Jawa Barat, Dedi meminta agar seluruh kepala desa tidak melakukan korupsi dana desa.
    Dia menilai korupsi dana desa merusak dan menghambat kemajuan desa.
    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Ciawijapura, Ade Sri Sumartini, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur yang telah memborong melon hasil panen Bumdes Mitra Sukses.
    Hasil panen sebanyak 2 ton tersebut merupakan panen yang pertama dilakukan oleh BumDes setempat.
    Dia menilai pembelian ini merupakan bentuk dukungan dan penyemangat warga sekitar.
    “Ini panen yang pertama kali hasil karya Bumdes dan langsung diborong Pak Gubernur. Terima kasih sekali. Ini membuat kami dan para warga semakin semangat,” kata Ade di atas panggung.
    Ade menjelaskan, BumDes setempat memanfaatkan lahan seluas 1,3 hektar untuk budidaya melon.
    Hamparan yang sebelumnya kurang produktif kini menjadi area tanaman dengan buah melon.
    Ade menilai progres BumDes dengan bentuk ketahanan pangan ini cukup berhasil.
    Dia akan terus mengembangkan melon berbasis inovasi di bidang pertanian hortikultura.
    Dia menilai, program ini bukan sekadar budidaya, melainkan semangat kolaborasi, ilmu pengetahuan, dan harapan besar.
    Dari data yang diterima Kompas.com, Pemerintah Desa Ciawijapura menganggarkan 20 persen Dana Desa atau senilai Rp205 juta untuk program ketahanan pangan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Sukses dalam dua tahap.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKB Usul DPR Bentuk Satgas untuk Tertibkan Pesantren Abal-abal Nasional 26 Juni 2025

    PKB Usul DPR Bentuk Satgas untuk Tertibkan Pesantren Abal-abal Nasional 26 Juni 2025

    PKB Usul DPR Bentuk Satgas untuk Tertibkan Pesantren Abal-abal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan
    Cucun Ahmad Syamsurijal
    mengusulkan agar DPR membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menertibkan pesantren yang tidak memiliki izin alias abal-abal.
    “Di
    PKB
    tadi sudah ada Satgas, apa perlu nanti di DPR kita juga bentuk Satgas, misalkan penertiban (pesantren) ini,” ujar Cucun ditemui usai acara  International Conference on the Transformation of Pesantren di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
    Cucun menyebutkan, jumlah pondok pesantren di seluruh Indonesia melonjak daam beberapa waktu terakhir hingga melebihi 30.000 pesantren.
    Namun, ia menilai kelengkapan data dan izin operasional pesantren-pesantren itu perlu dicek.
    Pasalnya, selama ini banyak
    pesantren abal-abal
    yang memberikan stigma negatif pada citra pendidikan Islam.
    Ia menegaskan, pendirian pesantren tidak boleh sembarangan dan sudah ada sejumlah aturan atau rukun yang mengaturnya.
    “Kalau jumlahnya (pesantren) besar, orang tiba-tiba yang punya ini (dana), dirikan pesantren lah, (ternyata) hanya untuk penyerapan anggaran,” kata wakil ketua DPR tersebut.
    Cucun berpandangan, satgas ini perlu dibentuk DPR supaya ada banyak alat kelengkapan dewan (AKD) yang dapat terlibat.
    Ia menekanan, masalah legalitas pondok pesantren tidak sebatas persoalaan keagamaan.
    “Tentang pesantren itu kan Komisi VIII, sekaligus sekarang untuk penegakan hukumnya, kita akan ajak Komisi III,” lanjut Cucun.
    Ia mengaku akan membawa usulan dari para pengurus pesantren ini untuk dibahas bersama pimpinan DPR lainnya.
    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku telah membentuk tim khusus untuk merazia
    pesantren ilegal
    .
    Terutama, kata pria yang karib disapa Cak Imin itu, pesantren di wilayah yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi, yaitu Jawa Barat.
    “Banyak pesantren palsu, dan terbanyak di Jawa Barat. Saya akan razia itu sebentar lagi,” kata Cak Imin di Jakarta, Selasa (24/6/2025), dikutip dari
    Antara
    . 
    Razia akan dilakukan terhadap pesantren ilegal yang banyak diberitakan negatif, sehingga merusak citra atau nama baik 39.000 santri di Indonesia saat ini.
    Nantinya, timsus akan merazia pesantren yang dikelola secara eksploitatif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.