Tag: Dedi Mulyadi

  • Pembangunan Jalan Raya Sawangan Depok Direstui Presiden Prabowo – Page 3

    Pembangunan Jalan Raya Sawangan Depok Direstui Presiden Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Kota Depok berusaha melakukan pelebaran Jalan Raya Sawangan, Depok. Terkini, rencana pelebaran Jalan Raya Sawangan telah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto.

    Berdasarkan video yang beredar, Wali Kota Depok, Supian Suri bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Pada video tersebut, Kota Depok salah satunya akan mendapatkan bantuan pelebaran Jalan Raya Sawangan.

    Masih merujuk video yang beredar, Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan, pelebaran Jalan Raya Sawangan mendapatkan bantuan pengerjaan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Hal itu dilakukan untuk mengurangi kemacetan.

    “Kemarin, Alhamdulillah Pak Presiden (Prabowo Subianto) udah mau bantu lewat Menteri PU, udah mau membantu yang Sawangan (pelebaran Jalan Raya Sawangan), jalan nasional supaya mengurangi macet dan puteran Jagorawi,” ujar Erick pada video yang diterima Liputan6.com, Selasa (15/7/2025).

    Hal itupun dibenarkan Wali Kota Depok, Supian Suri saat ditemui di Balai Kota Depok usai memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriyah. Pertemuan antara Supian dan Erick Thohir tentang kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dengan Kota dan Kabupaten.

    “Ya terkait dengan ini (pelebaran jalan) kita terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan Pak Menteri PU yang menangani terkait dengan jalan nasional,” ujar Supian.

    Supian mengungkapkan, Pemerintah Kota Depok berusaha menata jalan di Kota Depok, salah satunya jalan nasional. Pemerintah Kota Depok berharap dukungan anggaran dari APBN maupun yang sudah dialokasikan khususnya Jalan Raya Sawangan.

    “Pembebasan lahan untuk merekayasa Jalan Raya Sawangan sehingga mengurai kemacetan,” ungkap Supian.

    Adapun beberapa titik kemacetan di Jalan Raya Sawangan meliputi pertigaan Jalan Keadilan, pertigaan Parung Bingung, sampai Tugu Batu Sawangan. Rencana pembebasan lahan di Jalan Raya Sawnagan dilakukan pada perubahan anggaran 2025.

    “Nanti 2026 proses infrastrukturnya bisa kita alokasikan anggaran dari APBD dan untuk dari APBN pelebaran jalan di jalan nasional eksisting nya,” terang Supian.

     

  • Dedi Mulyadi Janji Pasang AC di Kelas Berisi 50 Siswa, dari Mana Duitnya?

    Dedi Mulyadi Janji Pasang AC di Kelas Berisi 50 Siswa, dari Mana Duitnya?

    Dedi Mulyadi mengatakan, pembelian AC itu hasil dari sumbangan para donatur. Salah satunya, Yoshua Sirait, anak Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait.

    “Dari mana Kang Dedi duitnya? Sumbangan dari berbagai pihak yang sangat peduli terhadap pendidikan di Jawa Barat, salah satu yang sudah menghubungi saya tadi malam akan membantu adalah Pak Joshua Sirait,” katanya.

    Dedi mengklaim, masih banyak pihak yang akan membantu pemasangan AC, tapi ia tidak menyebut siapa lebih lanjut.

    “Banyak lagi yang akan nyumbang dan tentunya sumbangan itu akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Ruang-ruang kelasnya yang 48 sampai 50 ber-AC,” kata Dedi.

    “Nggak usah khawatir nanti kelasnya dingin dan itu hanya sementara, setelah perubahan anggaran nanti kita akan menambah ruang kelas baru,” janjinya.

  • Sekolah Swasta Tunda MPLS karena Kekurangan Siswa, Disdik Jabar: Silakan

    Sekolah Swasta Tunda MPLS karena Kekurangan Siswa, Disdik Jabar: Silakan

    Sebelumnya, sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat mengeluhkan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri untuk tahun ajaran 2025/2026.

    Meski kuota rombel ditambah, Dedi Mulyadi mengeklaim sekolah swasta tidak akan kekurangan siswa. Sebab, masih ada ratusan ribu siswa yang tidak dapat ditampung di sekolah negeri.

    “Apakah sekolah swasta tidak akan kebagian murid? Masih ada 400.000 lebih yang tidak bisa ditampung di sekolah negeri. Jadi masih banyak siswanya. Apalagi sekolah swasta favorit, sudah full, mereka sudah tidak buka pendaftaran lagi,” kata Dedi, dikutip pada Jumat, 11 Juli 2025.

    Dedi lantas menyoroti penerimaan siswa di SMA Negeri 1 Ciasem, Kabupaten Subang. “Kayak kemarin kasus yang di SMA Negeri 1 Ciasem. Kan sayang jumlah yang mendaftarnya 258, yang diterimanya 250. Kan sayang yang 8,” tutur dia.

    Maka dari itu, Dedi menyebut kebijakan untuk menambah rombel di sekolah negeri bertujuan untuk menampung para siswa tersebut.

    “Ya sudah daripada yang 8 kemudian tidak diterima, ya sudah diterima saja,” tandasnya.

    Di sisi lain, Dedi mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga telah menyiapkan anggaran untuk mendukung kebijakan itu. Adapun terkait jumlah siswa, mantan Bupati Purwakarta ini menyebut tidak semua kelas akan diisi oleh 50 siswa.

    “Kemudian nanti di perubahan anggaran ini saya sudah menghitung berapa kebutuhan kursi, berapa kebutuhan jumlah bangunan. Jadi yang nanti muridnya 50 itu nanti ditambah bangunannya, sehingga nanti ada 35, ada 30, ada 25, rasionya seperti itu,” dia menjelaskan.

    Penulis: Arby Salim

  • Erick Thohir Sambangi Dedi Mulyadi di Bandung, Ada Apa?

    Erick Thohir Sambangi Dedi Mulyadi di Bandung, Ada Apa?

    Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas optimalisasi aset-aset BUMN di wilayah Jawa Barat.

    “Kami berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mengoptimalkan aset-aset BUMN seperti Perhutani dan PTPN di Jawa Barat untuk memastikan program pemerintah dapat melindungi rakyat, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka kemiskinan,” kata Erick dalam unggahannya di Instagram @erickthohir, Senin (14/7/2025).

    Erick mengatakan ke depan Kementerian BUMN dan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan berkolaborasi untuk mengoptimalkan aset-aset BUMN. Hal ini guna mensukseskan program dari Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

    “Program ini untuk mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan,” terang Erick.

    Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan ada sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yang hingga kini belum diakui oleh Kementerian/Lembaga. Menurutnya, sebagian BMN tersebut terbengkalai dikarenakan kasus sengketa atau persoalan hukum lainnya.

    Hal tersebut diungkapkan Erick saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2025). Meski begitu, ia enggan untuk mengungkapkannya BMN tersebut secara terbuka. Ia mengatakan akan menyampaikan hal ini kepada DPR secara tertutup.

    “Karena dari hasil deteksi kami ada barang milik negara yang tidak punya atau dimiliki oleh K/L, ataupun K/L tidak mau memiliki barang ini. Karena mungkin kasus sengketa dan kasus hal-hal lainnya,” katanya.

    “Tapi saya tidak boleh paparin. Mungkin nanti tertutup saja,” tutur Erick.

    (hns/hns)

  • Erick Thohir dan Dedi Mulyadi Bakal Optimalisasi Aset PTPN & Perhutani

    Erick Thohir dan Dedi Mulyadi Bakal Optimalisasi Aset PTPN & Perhutani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana memperkuat kerja sama dalam mengoptimalisasi aset lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan Perum Perhutani. 

    Erick menuturkan langkah optimalisasi aset akan fokus pada penyelamatan lingkungan, relokasi warga terdampak bencana, dan pengelolaan sampah. 

    Kementerian BUMN mendukung langkah Dedi Mulyadi atau KDM untuk mengembalikan fungsi lahan Perhutani yang telah mengalami alih fungsi menjadi vila dan permukiman liar. Pemerintah mencatat sekitar 6.000 hektare kawasan hutan produksi telah rusak akibat konversi lahan ilegal itu. 

    “Kementerian BUMN bersama Danantara mendukung upaya KDM mendorong pengembalian lahan Perhutani maupun PTPN ke fungsi semula,” ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Senin (14/7/2025). 

    Selain itu, relokasi masyarakat terdampak bencana juga menjadi bagian dari pemanfaat lahan BUMN. Menurut Erick, pendekatan jangka panjang diperlukan agar pemulihan pascabencana tidak bersifat sementara. 

    Erick, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), juga menyambut rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pengelolaan sampah berbasis energi. 

    Langkah tersebut dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi persoalan lingkungan secara inovatif dan lintas sektor. 

    “Kami mendukung pengelolaan sampah berbasis energi sebagai bagian dari solusi atas tantangan lingkungan yang menjadi arahan Presiden,” pungkasnya.

    Sebagai tindak lanjut, Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian BUMN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan ditandatangani pada 21 Juli 2025. 

    Keduanya juga berencana membentuk Forum Strategis Pemda Jabar-Kementerian BUMN sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan aset perusahaan pelat merah dan pembangunan daerah. 

  • 7
                    
                        Pelajar Tasikmalaya Berlarian Sambil Hujan-hujanan hingga Orangtua Kelimpungan Turuti Aturan Dedi Mulyadi Masuk 06.30 WIB
                        Bandung

    7 Pelajar Tasikmalaya Berlarian Sambil Hujan-hujanan hingga Orangtua Kelimpungan Turuti Aturan Dedi Mulyadi Masuk 06.30 WIB Bandung

    Pelajar Tasikmalaya Berlarian Sambil Hujan-hujanan hingga Orangtua Kelimpungan Turuti Aturan Dedi Mulyadi Masuk 06.30 WIB
    Tim Redaksi
    TASIKMALAYA, KOMPAS.com
    – Para
    pelajar
    SMA dan SMK di
    Jawa Barat
    mulai menjalani aturan baru Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , yang mengatur
    jam masuk sekolah
    dimajukan menjadi pukul 06.30 WIB.
    Pantauan
    Kompas.com
    di beberapa sekolah di Kota
    Tasikmalaya
    pada Senin (14/7/2025) pagi, para pelajar tampak tergesa-gesa menuju gerbang sekolah meski hujan turun sejak malam.
    Sekitar pukul 06.15 WIB, sejumlah siswa yang baru turun dari angkutan kota (angkot) di depan SMAN 5 Tasikmalaya tampak berlarian karena sudah dipanggil para guru yang berjaga di gerbang sekolah.
    Hal serupa juga terlihat di depan SMAN 2 Tasikmalaya, di mana para pelajar bergegas melewati jalan yang tergenang air hujan.
    “Takut kesiangan pak, makanya lari, soalnya sekarang masuknya pukul 06.30,” ujar Chika (17), siswi SMAN 5 Tasikmalaya.
    Di pinggir jalan depan sekolah, sejumlah orangtua tampak berkerumun dan membicarakan aturan baru tersebut. Mereka mengaku kerepotan karena harus menyiapkan kebutuhan anak lebih awal.
    “Kasihan, anak-anak sekarang tidak bisa sarapan pagi. Soalnya kita biasa belanja lauk nasi ke warung belum pada matang. Jadi gak sarapan, lumayan repot sekali jadinya atau mungkin belum biasa,” kata Nani Indah (47), warga Gunung Sabeulah, Kota Tasikmalaya.
    Sementara itu, Rangga (17), siswa SMAN 2 Tasikmalaya, mengaku tidak keberatan dengan jadwal baru karena sudah terbiasa bangun dini hari.
    “Kalau saya sudah biasa pagi pak. Bangun, salat subuh langsung persiapan berangkat sekolah pada pukul 05.30 WIB. Cuman sarapan biasa nanti di sekolah, kalau di rumah ibu saya belum siap masak. Cuman kendalanya kalau hujan pagi saja seperti hari ini, seragam basah dan di kelas suka kedinginan,” ujar Rangga.
    Sebagai informasi, hari ini juga menjadi hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (
    MPLS
    ) bagi seluruh siswa baru SMA dan SMK di Jawa Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Reaksi Dedi Mulyadi Usai Rumahnya di Lembur Pakuan Mendadak jadi Destinasi Wisata

    Reaksi Dedi Mulyadi Usai Rumahnya di Lembur Pakuan Mendadak jadi Destinasi Wisata

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku tak masalah dengan rumah pribadinya di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang yang kini mendadak menjadi destinasi wisata.

    Dedi menyebut setidaknya ada puluhan ribu orang yang berkunjung setiap minggu, beberapa di antaranya bahkan datang dari luar Jawa Barat.

    “Ada yang kunjungan wisata ke Lembur Pakuan itu kan hampir 50.000 dalam setiap minggu, itu wisata,” kata Dedi pada Jumat, 11 Juli 2025.

    Banyaknya warga yang berkunjung, klaim Dedi, membawa berkah tersendiri bagi sejumlah UMKM di sekitar kawasan rumahnya.

    “Itu penghasilan tukang sate per minggu Rp200 juta. Itu yang makan di tukang sate, belum lagi UMKM lainnya yang di situ, dan tentunya kegiatan-kegiatan ini harus terus berkelanjutan,” ucap dia.

    Mantan Bupati Purwakarta ini mengaku terbuka dengan kedatangan para warga. Bahkan, dia juga menyediakan makanan untuk warga yang datang di luar tujuan wisata.

    “Kita terbuka. Saya itu setiap hari menyiapkan makan 200 porsi untuk tamu yang datang dengan berbagai kepentingan. Di luar yang wisata ya,” imbuhnya.

    Sebab selain wisata, Dedi mengatakan tak sedikit warga yang datang untuk mengadu nasib kepadanya. Dia pun mengaku akan menangani persoalan warga, semampu yang ia bisa.

    “Semampu kita, pasti menangani. Yang anaknya butuh baju sekolah, yang anaknya butuh biaya tebus ijazah, pasti kita tangani dengan baik,” pungkasnya.

    Penulis: Arby Salim

     

    Perahu Dihantam Ombak Tinggi Laut Kidul, 2 Nelayan Terpental ke Laut

  • Alasan Pemkot Bogor Tak Ikuti Dedi Mulyadi soal Masuk Sekolah Pukul 06.30 WIB
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        13 Juli 2025

    Alasan Pemkot Bogor Tak Ikuti Dedi Mulyadi soal Masuk Sekolah Pukul 06.30 WIB Megapolitan 13 Juli 2025

    Alasan Pemkot Bogor Tak Ikuti Dedi Mulyadi soal Masuk Sekolah Pukul 06.30 WIB
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor belum akan menerapkan kebijakan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    terkait
    jam masuk sekolah
    pukul 06.30 WIB pada tahun ajaran baru 2025/2026.
    Wali
    Kota Bogor

    Dedie Rachim
    memastikan, sekolah di Kota Bogor akan tetap masuk pada pukul 07.00 WIB.
    Keputusan tersebut diambil setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk faktor geografis serta keterkaitan dengan Kabupaten Bogor yang memberlakukan jam masuk yang sama. 
    “Untuk Kota Bogor, setelah melalui diskusi panjang dengan
    stakeholders
    pendidikan dan berbagai pertimbangan akhirnya diputuskan jam mulai pelajaran adalah jam 07.00,” ungkap Dedie dalam keterangannya, Minggu (13/6/2025).
    Keputusan ini berlaku untuk jenjang pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta.
    “Keputusan ini telah melalui berbagai pertimbangan,” tuturnya.
    Adapun keputusan tersebut sesuai surat edaran (SE) Wali Kota Bogor nomor 100.3.4/3179-Disdik tentang Jam Efektif pada Satuan Pendidikan di Kota Bogor. Perinciannya sebagai berikut:
    1. PAUD dan TK
    Jam pelajaran berlangsung selama 3 jam 15 menit per hari pada hari Senin hingga Kamis. Sementara, hari Jumat berlaku 2 jam pelajaran.
    2. SD
    Bagi peserta didik SD kelas I dan II, jam pelajaran ditetapkan selama 7 jam per hari pada Senin hingga Kamis. Namun, khusus hari Jumat, kelas I mengikuti 4 jam pelajaran, sementara kelas II selama 6 jam.
    Untuk peserta didik SD kelas III hingga VI, jam pelajaran berlangsung selama 8 jam 30 menit pada Senin hingga Kamis, dan 6 jam pada hari Jumat.
    3. SMP
    Untuk jenjang SMP, kegiatan belajar mengajar berlangsung selama 8 jam 45 menit pada hari Senin hingga Kamis, serta 6 jam pada hari Jumat.
    Surat Edaran ini juga memuat arahan pembinaan terhadap peserta didik untuk memanfaatkan waktu luang di luar jam pelajaran dengan kegiatan positif seperti membantu orangtua, kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, hingga pengembangan minat dan bakat.
    Selain itu, waktu malam diimbau digunakan untuk belajar dan aktivitas keagamaan, serta akhir pekan untuk pendidikan keluarga atau kegiatan ekstrakurikuler di bawah pengawasan orang tua.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerbitkan Surat Edaran Nomor 58/PK.03/DISDIK terkait pengaturan jam pelajaran efektif di satuan pendidikan, dari tingkat PAUD hingga SMA.
    Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk generasi muda Jawa Barat yang berkarakter Pancawaluya, yaitu generasi yang Bageur (baik), Cageur (sehat), Bener (jujur), Pinter (cerdas), dan Singer (terampil).
    Salah satu pokok penting dalam surat edaran tersebut adalah pengaturan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB, yang berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan.
    Hari sekolah juga dibatasi hanya dari Senin hingga Jumat, sedangkan Sabtu dan Minggu ditetapkan sebagai hari libur.
    Kebijakan ini disesuaikan dengan kemampuan menyerap pelajaran pada pagi hari dan mempertimbangkan potensi usia peserta didik.
    Dengan memulai pembelajaran lebih awal, diharapkan siswa dapat belajar dalam kondisi lebih segar dan optimal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Ikuti Dedi Mulyadi, Sekolah Kota Bogor Tetap Masuk Pukul 07.00 WIB
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        13 Juli 2025

    Tak Ikuti Dedi Mulyadi, Sekolah Kota Bogor Tetap Masuk Pukul 07.00 WIB Megapolitan 13 Juli 2025

    Tak Ikuti Dedi Mulyadi, Sekolah Kota Bogor Tetap Masuk Pukul 07.00 WIB
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot)
    Bogor
    belum akan menerapkan kebijakan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    terkait
    jam masuk sekolah
    pukul 06.30 WIB pada tahun ajaran baru 2025/2026.
    Keputusan tersebut sesuai surat edaran (SE) Wali Kota Bogor
    Dedie Rachim
    nomor 100.3.4/3179-Disdik tentang Jam Efektif pada Satuan Pendidikan di Kota Bogor.
    Dalam surat edaran tersebut tertulis jam masuk sekolah di Kota Bogor tetap berlaku pukul 07.00 WIB.
    Dedie Rachim mengatakan, kebijakan itu diterbitkan setelah Pemkot Bogor mempertimbangkan faktor geografis serta keterkaitan dengan Kabupaten Bogor yang juga memberlakukan aturan yang sama.
    “Untuk Kota Bogor, setelah melalui diskusi panjang dengan
    stakeholders
    pendidikan dan berbagai pertimbangan, akhirnya diputuskan jam mulai pelajaran adalah jam 07.00,” ungkap Dedie dalam keterangannya, Minggu (13/6/2025).
    Dedie menyebut, keputusan itu berlaku untuk jenjang pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta.
    Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan kemampuan para peserta didik dalam menyerap pembelajaran pada pagi hari.
    “Keputusan ini telah melalui berbagai pertimbangan,” tuturnya.
    Mengacu isi surat edaran Wali Kota Bogor, berikut perincian jam pembelajaran peserta didik Kota Bogor sesuai jenjang sekolah:
    1. PAUD dan TK 
    Jam pelajaran berlangsung selama 3 jam 15 menit per hari pada hari Senin hingga Kamis. Sementara, hari Jumat berlaku 2 jam pelajaran. 
    2. SD
    Bagi peserta didik SD kelas I dan II, jam pelajaran ditetapkan selama 7 jam per hari pada Senin hingga Kamis. Namun, khusus hari Jumat, kelas I mengikuti 4 jam pelajaran, sementara kelas II selama 6 jam.
    Untuk peserta didik SD kelas III hingga VI, jam pelajaran berlangsung selama 8 jam 30 menit pada Senin hingga Kamis, dan 6 jam pada hari Jumat.
    3. SMP
    Untuk jenjang SMP, kegiatan belajar mengajar berlangsung selama 8 jam 45 menit pada hari Senin hingga Kamis, serta 6 jam pada hari Jumat.
    Surat Edaran ini juga memuat arahan pembinaan terhadap peserta didik untuk memanfaatkan waktu luang di luar jam pelajaran dengan kegiatan positif seperti membantu orangtua, kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, hingga pengembangan minat dan bakat.
    Selain itu, waktu malam diimbau digunakan untuk belajar dan aktivitas keagamaan, serta akhir pekan untuk pendidikan keluarga atau kegiatan ekstrakurikuler di bawah pengawasan orang tua.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerbitkan Surat Edaran Nomor 58/PK.03/DISDIK terkait pengaturan jam pelajaran efektif di satuan pendidikan, dari tingkat PAUD hingga SMA.
    Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk generasi muda Jawa Barat yang berkarakter Pancawaluya, yaitu generasi yang Bageur (baik), Cageur (sehat), Bener (jujur), Pinter (cerdas), dan Singer (terampil).
    Salah satu pokok penting dalam surat edaran tersebut adalah pengaturan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB, yang berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan.
    Hari sekolah juga dibatasi hanya dari Senin hingga Jumat, sedangkan Sabtu dan Minggu ditetapkan sebagai hari libur.
    Kebijakan ini disesuaikan dengan kemampuan menyerap pelajaran pada pagi hari dan mempertimbangkan potensi usia peserta didik.
    Dengan memulai pembelajaran lebih awal, diharapkan siswa dapat belajar dalam kondisi lebih segar dan optimal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        13 Juli 2025

    Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025 Regional 13 Juli 2025

    Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Sebuah pemandangan langka terjadi di Kota Bandung saat laga
    Piala Presiden 2025
    berlangsung.
    Ratusan pendukung
    Arema
    FC,
    Aremania
    , memenuhi sudut-sudut kota yang biasanya identik dengan warna biru milik
    Bobotoh
    , pendukung setia
    Persib
    Bandung.
    Pada Kamis (10/7/2025), jalanan Bandung tampak membiru. Namun kali ini, bukan hanya karena Bobotoh, melainkan juga oleh kehadiran Aremania.
    Suasana kondusif dan penuh kehangatan antara dua kelompok suporter yang selama ini dikenal kurang akrab menjadi sorotan utama.
    Pertemuan antara Bobotoh dan Aremania di Stadion Si Jalak Harupat (SJH) bukan sekadar momen pertandingan.
    Kehadiran Aremania yang disambut dengan hangat menandai sejarah baru perdamaian dua suporter besar ini.
    “Ini momentum pertama kali Aremania datang ke Bandung disambut dengan hangat. Waktu parkir, langsung disambut sama kawan-kawan dari Bandung,” ujar Faisal Hakim Rosadi (30), Aremania asal Indramayu.
    Faisal menyebut suasana kali ini jauh berbeda dibanding sebelumnya, ketika kedatangan Aremania ke Bandung harus dikawal ketat aparat. Ia berharap momen ini menjadi pelajaran bagi PSSI untuk mencabut larangan suporter tandang.
    “Kalau memang aman, kenapa tidak? Yang bikin rusuh itu hanya segelintir oknum,” tegasnya.
    Aremania lainnya, Wahyu Diantoro (24), mengungkapkan keinginannya agar hubungan baik ini bisa berlanjut saat Persib berlaga di Malang.
    “Kami dari Malang ke Bandung enak, dan semoga dari Bandung ke Malang juga enak. Sudah saatnya kita bersatu, bukan ribut lagi,” katanya.
    Senada, Farhan Dwicahyo (27) Aremania asal Malang menyebut ini adalah pengalaman pertamanya menonton langsung di Bandung, dan ia sangat menikmati atmosfer damai dan sambutan hangat warga lokal.
    “Kalau keluarga saya dulu sudah pernah nonton Persib vs Arema di Stadion Siliwangi. Mereka cerita, dulu suasananya juga damai. Sekarang saya alami sendiri,” ujarnya.
    Ketua Umum Viking Persib Club (VPC), Tobias Ginanjar, mengonfirmasi bahwa pihaknya menyambut baik kehadiran Aremania.
    Bahkan, beberapa rombongan Aremania diajak ke sekretariat Viking di Jalan Gurame, dan diajak mengunjungi landmark seperti Gedung Merdeka (Asia-Afrika).
    “Kita siap menyukseskan Piala Presiden 2025 dan menyambut teman-teman Aremania. Selamat datang di Bandung,” ucap Tobias.
    Dalam konferensi pers di Gedung Sate, Jumat (11/7/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memberikan apresiasi terhadap kehadiran berbagai suporter dari berbagai daerah hingga luar negeri.
    “Rakyat Jawa Barat mendapat anugerah, kita semakin banyak saudara. Saudaranya bukan hanya dari Arema atau Dewa United, tapi juga dari Inggris dan Thailand,” kata Dedi.
    Meski Persib Bandung gagal melaju ke final, Dedi menegaskan bahwa kemenangan Jawa Barat ada pada keberhasilannya sebagai tuan rumah yang ramah, sportif, dan aman.
    “Jangankan juara 1, juara 3 saja tidak kita ambil. Karena tuan rumah yang baik adalah yang menghormati tamunya,” lanjutnya.
    Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025,
    Maruarar Sirait
    (Bang Ara), memuji Jawa Barat sebagai tuan rumah ideal.
    Ia menegaskan bahwa turnamen ini berjalan tanpa APBN, seluruhnya didanai sponsor sebesar Rp 68 miliar.
    “Presiden menekankan fair play. Tidak ada pengaturan skor, tidak ada sogokan. Turnamen ini sukses secara ekonomi dan persaudaraan,” ujar Ara.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.