Duduk Perkara Tragedi Pesta Rakyat Pernikahan Anak Dedi Mulyadi: 3 Tewas, Unsur Kelalaian Ditelusuri
Editor
BANDUNG, KOMPAS.com
– Suasana riuh
Pesta Rakyat
pernikahan Anak Gubernur Jabar
Dedi Mulyadi
, Maula Akbar dengan
Putri Karlina
di Alun-alun
Garut
berujung duka. Sebanyak 3 orang tewas, Jumat (18/7/2025).
Ketiga korban terdiri dari Vania Aprilia (8), warga Kelurahan Sukamentri, Garut. Kedua, Dewi Jubaedah (61), warga Jakarta Utara. Ketiga Bripka Cecep Saeful Bahri (39), anggota Polres Garut.
Dua warga sipil tersebut meninggal akibat berdesakan saat mengantre makan gratis.
“Ia itu anak saya yang meninggal,” tutur Mela Putri, ibunda Vania, lirih di RSUD dr Slamet Garut.
Menurut pantauan, warga mulai memadati area sejak usai salat Jumat, mengantre di dua gerbang pendopo untuk mendapat makanan gratis.
Situasi tak terkendali saat kerumunan berdesakan, hingga menyebabkan korban terinjak-injak.
Bripka Cecep yang bertugas mengamankan acara bahkan ikut membantu evakuasi warga pingsan. Setelah situasi kondusif, ia duduk beristirahat namun mendadak pingsan dan dinyatakan meninggal.
“Anggota kami itu telah gugur atas nama Cecep, anggota Bhabinkamtibmas Polsek di Polres Garut,” kata Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan.
Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang menewaskan tiga orang.
“Saya menyampaikan turut berduka cita, semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah SWT,” ujarnya di Bandung, Jumat.
Dedi mengaku tidak mengetahui detail acara siang itu berbentuk syukuran makan bersama warga.
“Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Tetapi karena peristiwanya sudah terjadi, maka saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya,” katanya.
Dedi juga mengutus staf untuk menemui keluarga korban dan menyerahkan uang duka masing-masing Rp150 juta.
“Hari ini staf saya sudah berangkat semuanya untuk menemui seluruh keluarga korban dan menyampaikan uang duka dari saya sebagai Gubernur
Jawa Barat
,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar penyelenggara acara ke depan memperhatikan kapasitas tempat dan pengamanan.
“Ke depan ini menjadi pembelajaran penting bagi siapapun, termasuk keluarga saya sendiri. Kalau buat acara itu harus diperhitungkan berbagai kemungkinan,” tegasnya.
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyelidiki penyebab tragedi
pesta rakyat
yang merupakan rangkaian pernikahan Maula Akbar dan Putri Karlina.
“Karena ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan, secara teknis polisi akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab,” kata Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan di Mapolres Garut.
Rudi menyebut lebih dari 400 personel TNI-Polri sudah dikerahkan dengan prosedur pengamanan yang sesuai.
“Prosedur (pengamanan) yang saya dalami, semuanya sudah dilakukan,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Dedi Mulyadi
-
/data/photo/2025/07/18/6879c189523a0.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Duduk Perkara Tragedi Pesta Rakyat Pernikahan Anak Dedi Mulyadi: 3 Tewas, Unsur Kelalaian Ditelusuri Bandung 19 Juli 2025
-

Tragis, Bripka Cecep Saeful Bahri jadi Korban Pesta Maut Anak Dedi Mulyadi, Sempat Angkat Warga Pingsan
GELORA.CO – Bripka Cecep Saeful Bahri bisa dikatakan sosok polisi berdedikasi tinggi. Bintara polisi ini meninggal dunia usai kelelahan membantu warga yang terhimpit dan berdesakan di alun-alun Garut.
Pesta rakyat anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) di alun-alun Garut berujung maut, tiga orang tewas, dua warga sipil dan satu aparat polisi.
Dua warga sipil yang meninggal diduga karena terinjak dan kehabisan oksigen akibat terhimpit. Sementara anggota Polres Garut Bripka Cecep diduga kelelahan usai menolong para korban.
Bripka Cecep sehari-hari bertugas sebagai Bhabinkamtibmas Polsek Garut Kota.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengungkapkan bahwa Bripka Cecep sempat terlihat sibuk membantu warga yang terhimpit dalam kerumunan besar. Ia bahkan ikut mengangkat warga yang pingsan karena kehabisan oksigen saat terhimpit.
“Yang bersangkutan terlihat membantu mengatur jalur masuk tamu undangan, termasuk mengangkat orang yang pingsan karena dorong-dorongan di pintu masuk ke pendopo,” ujar Kombes Hendra.
Setelah situasi relatif terkendali dan arus tamu mulai tertib, Bripka Cecep mengambil waktu sejenak untuk duduk beristirahat di sekitar alun-alun.
Namun secara mendadak dia pingsan dan tak sadarkan diri. Belum diketahui apa penyebab pasti Bripka Cecep meninggal apakah serangan jantung atau karena kelelahan.
“Ketika sedang duduk istirahat, Bripka Cecep tiba-tiba pingsan. Beliau dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum sempat dibawa ke rumah sakit,” ungkapnya.
Berikut identitas tiga orang yang meninggal di pesta rakyat Garut anak KDM.
1. Vania Aprilia (8) warga Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Garut.
2. Dewi Jubaeda (61) nenek lansia warga Garut.
3. Bripka Cecep Saeful Bahri (39) anggota Polres Garut.
Pernikahan anggota DPRD Jawa Barat Maula Akbar akan KDM dengan Wakil Bupati Garut Putri Karlina, salah satu rangkaiannya adalah acara makan gratis dan hiburan di Alun-alun Kabupaten Garut, Jumat, 18 Juli 2025.
Maula Akbar merupakan putra tertua Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM). Sedangkan Putri Karlina adalah putri dari Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Karyoto.***
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5288044/original/082716200_1752861124-1003049721.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi Berujung Tragis, 3 Tewas, 26 Orang Dirawat – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, dengan Maula Akbar Mulyadi Putra, putra sulung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berlangsung tragis.
Sebanyak tiga orang tewas, terdiri dari dua warga sipil dan satu anggota Polres Garut, serta puluhan warga menjadi korban dalam hajat rakyat pernikahan anak dua tokoh berpengaruh di Jawa Barat itu.
“Laporan dari Dinas Kesehatan ada 26 orang, dan tiga orang di dalamnya meninggal dunia,” ujar Bupati Garut, Abdisy Syakur Amin, di Gedung Bakorwil, Jumat (18/7/2025).
Menurut Syakur, peristiwa itu cukup mengagetkan masyarakat yang tengah menikmati pesta rakyat pernikahan Wabup Garut Luthfianisa Putri Karlina, terlebih jumlah korban cukup banyak.
“Dari jumlah itu sebagian sudah pulang, ada juga yang dirawat dan semua biaya di-cover pemerintah daerah Garut,” kata Syakur.
Syakur menyatakan, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan sebagian besar korban pingsan karena kekurangan oksigen akibat berdesakaan.
“Kalau anggota polisi itu mungkin karena mengamankan mungkin terjatuh dan juga terinjak-injak,” ujar Syakur.
Kapolres Garut Yugi Bayu Hendarto membenarkan anggota wafat saat tengah melaksanakan tugas untuk mengamankan acara pernikahan dan memberikan pertolongan bagi masyarakat.
“Informasi yang kami terima, Bripka Cecep sedang mengevakuasi korban-korban yang pingsan ke dalam mobil ambulans, tapi ternyata beliau sendiri pingsan kemudian dibawa ke rumah sakit dan ternyata sudah meninggal,” kata Yugi.
Diketahui, hajat pesta rakyat pernikahan anak Dedi Mulyadi dengan putri Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto di kawasan pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (18/7/2025), berakhir tragis. Tingginya animo masyarakat terhadap kegiatan itu menyebabkan petugas kewalahan membendung kehadiran warga.
Alhasil, penumpukan pengunjung yang berujung saling dorong tidak terelakkan hingga akhirnya menimbulkan korban jiwa.
Kejadian mengejutkan terjadi dalam sebuah acara yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Cibitung, Bekasi. KDM yang hendak naik ke atas panggung disiram air oleh salah satu penonton.
-
/data/photo/2025/07/18/687a2611c4e14.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Orang Tewas, Polda Jabar Selidiki Pesta Rakyat Nikahan Anak KDM dan Wabup Garut Bandung 18 Juli 2025
3 Orang Tewas, Polda Jabar Selidiki Pesta Rakyat Nikahan Anak KDM dan Wabup Garut
Tim Redaksi
GARUT, KOMPAS.com
– Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyelidiki acara pesta rakyat di Garut yang membuat 3 orang meninggal dunia.
Pesta rakyat tersebut merupakan rangkaian pernikahan anak Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
,
Maula Akbar
dan
Putri Karlina
yang juga Wakil Bupati Garut. Acara itu berlangsung pada Jumat (18/8/2025) sore di Pendopo Garut.
“Karena ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan, secara teknis polisi akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab,” ujar Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan saat memberikan keterangan di Mapolres Garut pada Jumat (28/7/2025) malam.
Rudi menegaskan, pihaknya akan mendalami dan menginvestigasi bagaimana peristiwa pesta rakyat tersebut bisa menyebabkan tiga orang meninggal dunia.
“Tadi kami sudah mempelajari semua dengan internal Polres Garut,” ujarnya.
Ia menjelaskan, aparat kepolisian biasanya melakukan pengamanan dalam setiap kegiatan masyarakat.
Polres Garut telah diinstruksikan untuk mengamankan rangkaian acara pernikahan tersebut atas permintaan Pemerintah Kabupaten Garut.
“Dari bagian perizinan telah mengeluarkan perkiraan potensi gangguan, telah dibuat rencana pengamanan,” tambah Rudi.
Menurutnya, lebih dari 400 personel TNI-Polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan, dan semua telah diberikan arahan terkait prosedur pengamanan.
“Prosedur (pengamanan) yang saya dalami, semuanya sudah dilakukan,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pesta Nikahan Anak Dedi Mulyadi Chaos, 3 Orang Dikabarkan Meninggal Dunia
GELORA.CO -Pesta rakyat sebagai rangkaian pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina dengan Maula Akbar Mulyadi Putra di Lapangan Oto Iskandar Dinata atau dikenal sebagai Alun-Alun Garut berujung petaka.
Pesta pernikahan anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto ini chaos. Tiga orang dikabarkan meninggal dunia akibat desak-desakan pada Jumat siang, 18 Juli 2025.
Selepas Salat Jumat, warga sekitar sudah berkumpul hingga desak-desakan menuju area pendopo sebagai lokasi acara.
Akibatnya, tiga orang dikabarkan meninggal dunia, termasuk satu anggota kepolisian Polres Garut saat mengawal acara. Ketiga korban jiwa kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Slamet Garut.
Selain korban jiwa, beberapa warga juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat terinjak-injak warga lain saat acara.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pemerintah daerah setempat.
-

Polisi Garut Meninggal, Saat Amankan Pesta Rakyat Anak KDM dan Wakil Bupati Garut
Bisnis.com, JAKARTA – Kapolsek Garut Kota AKP Zainuri membeberkan bahwa ada personil Polres Garut meninggal dunia saat sedang melaksanakan perintah pengamanan Pesta Rakyat pada acara pernikahan Wakil Bupati Garut dan anak Gubernur Jabar.
Sebagai informasi, putra sulung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM, Maula Akbar menikah dengan Wakil Bupati Garut bernama Luthfianisa Putri Karlina. Dua tokoh penting di Jawa Barat menikah menjadi sorotan penduduk setempat.
“Innalillahi Wainalillahi telah berpulang ke Rammatullah Bripka Cecep Saeful Bahri S.H pada saat melaksanakan Pengamanan Pesta Rakyat pada acara Syukuran pernikahan Wakil Bupati Garut,” dikutip dari siaran resmi, Jumat (18/7/2025).
Kronoligis Polisi Meninggal di Pesta Rakyat
1. Bripka Cecep [alm] melaksanakan tugas jaga pengamanan di pintu barat Area Pendopo. Lalu mengatur antrian masyarakat yang berdatangan
2. Kemudian almarhum Cecep mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri
3. Saat Bripka Cecep pingsan, dia langsung dilarikan ke Rumah Sakit TNI Guntur
4. Setibanya di RS, Bripka Cecep sempat mendapat perawatan dan tidak lama kemudian dinyatakan meninggal dunia.
Dalam catatan Bisnis.com, ada 3 orang meninggal dunia dalam kericuhan yang terjadi saat acara hiburan rakyat dalam rangka pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karlina.
Insiden berlangsung di Lapangan Oto Iskandar Dinata, Kecamatan Garut Kota, Jumat (18/7/2025) siang, sekira pukul 13.00 WIB.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, ribuan warga telah memadati lokasi sejak pagi hari. Namun kepadatan mencapai puncaknya usai salat Jumat.
Tidak adanya sistem pengaturan massa menyebabkan terjadinya desak-desakan yang menyebabkan belasan orang pingsan dan tiga korban jiwa.
Salah seorang pedagang setempat, Nelis, menyebutkan, dia telah melihat tanda-tanda kepadatan sejak pagi. “Dari jam sembilan sudah ramai, tapi makin padat siang hari. Banyak yang pingsan karena sesak,” kata Nelis, Jumat (18/7/2025).
Menurut Nelis, beberapa ambulans hilir mudik mengangkut warga yang jatuh pingsan. Dia bahkan membantu mengangkat salah satu korban, seorang anak kecil yang ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri di tengah kerumunan.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4538746/original/099426400_1692092111-1692090962392.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Wamendikdasmen Soal Rombel 50 Siswa ala Dedi Mulyadi: Sifatnya Makruh, Sebaiknya Tak Dilakukan
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan kebijakan satu kelas diisi maksimal 50 orang siswa untuk tingkat SMA dan SMK negeri hanya berlaku sementara.
“Kalimatnya maksimal, artinya bisa dalam setiap kelas itu 30, bisa 35, bisa 40,” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Kamis, 3 Juli 2025.
Ke depannya, jumlah siswa per kelas akan tetap dibatasi menjadi 30 hingga 35 orang siswa. Sebab, kata Dedi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan membangun ruang kelas baru untuk menampung seluruh siswa.
“Nanti dalam tahun ajaran berikutnya, dalam semester berikutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pasti membangun ruang kelas baru. Nah, ruang kelas baru ini bisa menurunkan kembali jumlah siswanya,” ucap Dedi.
“Misalnya karena banyaknya minat masuk ke sekolah akhirnya menerimanya 50 dalam setiap kelas, nanti dibangun ruang kelas baru sehingga kembali lagi menjadi 30 atau 35,” sambungnya.
Dedi mengungkap, kebijakan tersebut diberlakukan untuk mencegah anak-anak putus sekolah karena tidak mampu secara ekonomi.
“Ini darurat, karena daripada rakyat tidak sekolah lebih baik bersekolah. Daripada mereka nongkrong di pinggir jalan, kemudian berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan usianya, walaupun sekolahnya sederhana,” tutur dia.
Tidak mampu secara ekonomi itu, menurut Dedi, bukan sekadar tak mampu membayar biaya sekolah per bulan, melainkan pula memenuhi biaya untuk berangkat ke sekolah.
“Apabila di daerah tersebut banyak siswa yang dekat dengan sekolahnya, punya kemampuan ekonomi rendah sehingga ketika tidak diterima oleh sekolah negeri maka dia akan putus sekolah karena ketidakmampuannya,” ucap Dedi.
“Bisa saja dia bisa membayar tiap bulanan karena tidak begitu mahal, misalnya bayaran bulanannya Rp200 ribu atau Rp300 ribu, tetapi misal dia berat di ongkos menuju sekolahnya maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil kebijakan daripada anak Jawa Barat tidak sekolah ya lebih baik sekolah, walaupun di sekolah tersebut kelasnya 50,” lanjutnya.
Di sisi lain, Dedi menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat akan memastikan seluruh anak-anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan.
“Negara meminta rakyat sekolah, maka negara tidak boleh menelantarkan rakyatnya sehingga tidak bersekolah jangan sampai warga mendaftar capek-capek ingin sekolah, tapi negara tidak mampu memfasilitasi. Maka saya sebagai gubernur Jawa Barat bertanggung jawab atas pendidikan, dan saya tidak menginginkan anak-anak di Jawa Barat putus sekolah,” tandasnya.
Penulis: Arby Salim
-
/data/photo/2025/07/18/6879a529ac802.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Fakta Pemulung Masak Bangkai Ayam Terekam Dedi Mulyadi Saat ke TPA Sarimukti Bandung 18 Juli 2025
Fakta Pemulung Masak Bangkai Ayam Terekam Dedi Mulyadi Saat ke TPA Sarimukti
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Dinas Sosial (Dinsos)
Kabupaten Bandung
, Jawa Barat, membenarkan bahwa
pemulung
yang viral karena memasak
bangkai ayam
di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat (KBB), merupakan warga Kabupaten Bandung.
Pemulung
tersebut diketahui berasal dari Kecamatan
Majalaya
. Informasi ini terungkap setelah Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
mengunjungi
TPA Sarimukti
dan bertemu langsung dengan yang bersangkutan.
Dalam video yang diunggah di akun Instagram resmi Dedi Mulyadi pada Minggu (13/7/2025), pemulung tersebut memperlihatkan ayam bangkai yang sedang dimasaknya dan mengaku memang biasa mengonsumsi makanan bekas.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Bandung, Miftahussalam, menyampaikan bahwa pemulung itu tercatat sebagai warga Kampung Pasir Luhur RT 001/RW 004, Desa Neglasari, Kecamatan Majalaya.
“Dengan nama kepala keluarga Mimin Hasanudin atau suami dari ibu Iin yang diwawancarai gubernur,” kata Miftah melalui pesan singkat, Jumat (18/7/2025).
Pihaknya telah menindaklanjuti kejadian tersebut dengan menerjunkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk melakukan
assessment
terhadap keluarga tersebut.
Mimin diketahui memiliki tiga anak. Anak pertama bekerja sebagai kuli bangunan di Bekasi, anak kedua duduk di bangku kelas dua sekolah dasar, dan anak bungsu masih berusia lima tahun.
A post shared by Kang Dedi Mulyadi (@dedimulyadi71)
Miftahussalam menyebut banyak warga Kampung Pasir Luhur yang memang menggantungkan hidup sebagai pemulung di TPA Sarimukti.
“Jadi memang bertahun-tahun, hingga beregenerasi jadi pemulung di sana,” ungkapnya.
Makanan yang dimasak oleh Mimin dan keluarganya, kata Miftah, kerap berasal dari limbah toko atau supermarket. Mereka biasa mengambil makanan yang sudah kedaluwarsa namun masih tampak layak dikonsumsi.
“Tidak hanya daging ayam atau ikan, ada juga makanan yang dibuang dalam kemasan kaleng atau dus. Daging ayam yang dibuang pun merupakan daging yang disimpan di es beku atau freezer sehingga kondisinya masih relatif segar,” jelasnya.
Mimin dan Iin hingga kini belum memiliki rumah dan masih tinggal menumpang di rumah orangtuanya, meskipun sudah memiliki sebidang tanah.
“Tapi belum punya dana untuk membangunnya karena penghasilannya sebagai pemulung sangat minim,” ujar Miftah.
Pemerintah Desa Neglasari disebut sudah menyalurkan program rumah tidak layak huni (
rutilahu
) di kampung tersebut, namun Mimin belum mendapatkan bantuan karena belum memiliki bangunan yang bisa direhab.
“Baru rumah ibunya saja yang sudah direhab rutilahu pada tahun 2010 lalu,” ungkapnya.
Meskipun sudah dilakukan
assessment
, Miftah mengakui bahwa tidak menutup kemungkinan keluarga Mimin tetap kembali bekerja sebagai pemulung di TPA Sarimukti.
Sementara itu, pemerintah desa tidak bisa melarang warga untuk bekerja di sana karena merupakan pilihan masing-masing individu.
“Namun pemerintah desa setempat menyatakan akan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada warganya berupa program pemberdayaan masyarakat, agar bisa merubah stigma atau pandangan negatif bekerja sebagai pemulung,” bebernya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/17/68789e0accc76.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kepala SMAN 6 Garut Dinonaktifkan buntut Siswa Bunuh Diri karena Tak Naik Kelas Bandung 17 Juli 2025
Kepala SMAN 6 Garut Dinonaktifkan buntut Siswa Bunuh Diri karena Tak Naik Kelas
Editor
KOMPAS.com
–
Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi
mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan kepala Sekolah SMAN 6
Garut
buntut kasus tragis meninggalnya seorang siswa kelas 10 yang diduga melakukan bunuh diri karena tidak naik kelas.
Keputusan ini diambil usai pertemuan antara pihak sekolah dan keluarga korban pada Kamis (17/7/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh kepala sekolah, wali kelas, guru bimbingan konseling (BK), guru kimia, guru fisika, serta perwakilan keluarga korban.
“Antara pihak sekolah dan keluarga sama-sama merasa benar. Karena itu, kita tidak bisa langsung melakukan rekonsiliasi. Maka saya memutuskan untuk menempuh jalur investigasi,” kata Dedi Mulyadi dalam video yang dikonfirmasi
Kompas.com
, Kamis.
Untuk menjamin proses yang objektif dan transparan, Gubernur Dedi langsung menugaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat guna melakukan investigasi terhadap kemungkinan kelalaian pihak sekolah.
“Saya tugaskan BKD untuk melakukan pendalaman. Apakah ada kelalaian dari kepala sekolah, wali kelas, guru BK, atau guru mata pelajaran terkait. Kami ingin tahu apakah ada tanggung jawab yang diabaikan,” tegas Dedi yang dalam video itu didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Dedi Supandi.
Demi mendukung proses penyelidikan yang adil, Kepala
SMAN 6 Garut
resmi dinonaktifkan sementara mulai hari ini.
“Untuk mewujudkan seluruh proses secara transparan, kepala sekolahnya dinonaktifkan sementara sampai pemeriksaan selesai. Agar pemeriksaannya bisa berjalan secara objektif,” ujarnya.
Dedi menegaskan, proses pemeriksaan sudah dimulai sejak hari ini dan mengingatkan semua pihak agar berhati-hati dalam menyikapi kejadian ini.
Seorang remaja berusia 16 tahun di Garut diduga melakukan bunuh diri pada Senin pagi, 14 Juli 2025, bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah setelah libur. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah sang ibu mengungkap kisah tragis putranya melalui media sosial, menyebut anaknya menjadi korban bullying karena dituduh melaporkan teman-teman yang menggunakan vape di kelas.
Unggahan sang ibu di Instagram sejak Juni 2025 telah menarik simpati luas netizen. Ia juga menyebut anaknya dinyatakan tidak naik kelas oleh pihak sekolah dan disarankan pindah jika ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Wakil Bupati Garut Putri Karlina mengaku sudah memantau kasus ini sejak tiga minggu sebelumnya dan telah meminta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mendampingi korban. Namun, sebelum pendampingan lanjutan bisa dilakukan, korban sudah meninggal dunia.
Kasatreskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin membenarkan bahwa remaja tersebut meninggal karena bunuh diri di rumahnya, berdasarkan pemeriksaan tim Inafis dan tim medis.
Sementara itu, Kepala SMAN 6 Garut, Dadang Mulyadi, membantah adanya tindakan
bullying
.
Menurutnya, istilah
bullying
baru mencuat setelah siswa tersebut dinyatakan tidak naik kelas akibat nilai tujuh mata pelajaran yang tidak tuntas.
Ia menambahkan bahwa pihak sekolah telah memanggil orang tua sebelum rapat pleno kenaikan kelas dilakukan.
Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu. Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup. Anda tidak sendiri.
Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada. Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini:
https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/hotline-dan-konseling/
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4891801/original/079063100_1721019745-20240715-Hari_Pertama_Masuk_Sekolah-MER_1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dedi Mulyadi Siap Ambil Risiko Usai Kebijakannya soal Pendidikan Tuai Pro Kontra
Sebelumnya, sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat mengeluhkan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri untuk tahun ajaran 2025/2026.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Purwanto mengaku tak masalah apabila sekolah swasta menunda penyelenggaraan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Sebagaimana diketahui, pelaksanaan MPLS untuk siswa SMA/SMK di Jawa Barat dimulai pada Senin, 14 Juli 2025. Meski demikian, Purwanto menyebut pelaksanaan MPLS merupakan kewenangan masing-masing sekolah.
“Iya gak apa-apa. Penyesuaian aja, tergantung satuan pendidikannya masing-masing kan,” katanya di Bandung pada Kamis, 10 Juli 2025.
Apabila alasan penundaan MPLS karena menunggu terpenuhinya kuota peserta didik, Purwanto juga mempersilakan.
“Otonomi sekolah gitu lah. Kalau mereka mau nunggu MPLS-nya sampai 30 (siswa), ya enggak apa-apa. Silakan, gimana mereka, mau integrasi pembelajaran juga enggak apa-apa,” kata dia.
Sementara itu, Dedi Mulyadi mengeklaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga telah menyiapkan anggaran untuk mendukung kebijakan itu. Adapun terkait jumlah siswa, dia menyebut tidak semua kelas akan diisi oleh 50 siswa.
“Kemudian nanti di perubahan anggaran ini saya sudah menghitung berapa kebutuhan kursi, berapa kebutuhan jumlah bangunan. Jadi yang nanti muridnya 50 itu nanti ditambah bangunannya, sehingga nanti ada 35, ada 30, ada 25, rasionya seperti itu,” dia menjelaskan.
Penulis: Arby Salim