Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Fakta Pemulung Masak Bangkai Ayam Terekam Dedi Mulyadi Saat ke TPA Sarimukti Bandung 18 Juli 2025

    Fakta Pemulung Masak Bangkai Ayam Terekam Dedi Mulyadi Saat ke TPA Sarimukti Bandung 18 Juli 2025

    Fakta Pemulung Masak Bangkai Ayam Terekam Dedi Mulyadi Saat ke TPA Sarimukti
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Dinas Sosial (Dinsos)
    Kabupaten Bandung
    , Jawa Barat, membenarkan bahwa
    pemulung
    yang viral karena memasak
    bangkai ayam
    di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat (KBB), merupakan warga Kabupaten Bandung.
    Pemulung
    tersebut diketahui berasal dari Kecamatan
    Majalaya
    . Informasi ini terungkap setelah Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mengunjungi
    TPA Sarimukti
    dan bertemu langsung dengan yang bersangkutan.
    Dalam video yang diunggah di akun Instagram resmi Dedi Mulyadi pada Minggu (13/7/2025), pemulung tersebut memperlihatkan ayam bangkai yang sedang dimasaknya dan mengaku memang biasa mengonsumsi makanan bekas.
    Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Bandung, Miftahussalam, menyampaikan bahwa pemulung itu tercatat sebagai warga Kampung Pasir Luhur RT 001/RW 004, Desa Neglasari, Kecamatan Majalaya.
    “Dengan nama kepala keluarga Mimin Hasanudin atau suami dari ibu Iin yang diwawancarai gubernur,” kata Miftah melalui pesan singkat, Jumat (18/7/2025).
    Pihaknya telah menindaklanjuti kejadian tersebut dengan menerjunkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk melakukan
    assessment
     terhadap keluarga tersebut.
    Mimin diketahui memiliki tiga anak. Anak pertama bekerja sebagai kuli bangunan di Bekasi, anak kedua duduk di bangku kelas dua sekolah dasar, dan anak bungsu masih berusia lima tahun.
    A post shared by Kang Dedi Mulyadi (@dedimulyadi71)
    Miftahussalam menyebut banyak warga Kampung Pasir Luhur yang memang menggantungkan hidup sebagai pemulung di TPA Sarimukti.
    “Jadi memang bertahun-tahun, hingga beregenerasi jadi pemulung di sana,” ungkapnya.
    Makanan yang dimasak oleh Mimin dan keluarganya, kata Miftah, kerap berasal dari limbah toko atau supermarket. Mereka biasa mengambil makanan yang sudah kedaluwarsa namun masih tampak layak dikonsumsi.
    “Tidak hanya daging ayam atau ikan, ada juga makanan yang dibuang dalam kemasan kaleng atau dus. Daging ayam yang dibuang pun merupakan daging yang disimpan di es beku atau freezer sehingga kondisinya masih relatif segar,” jelasnya.
    Mimin dan Iin hingga kini belum memiliki rumah dan masih tinggal menumpang di rumah orangtuanya, meskipun sudah memiliki sebidang tanah.
    “Tapi belum punya dana untuk membangunnya karena penghasilannya sebagai pemulung sangat minim,” ujar Miftah.
    Pemerintah Desa Neglasari disebut sudah menyalurkan program rumah tidak layak huni (
    rutilahu
    ) di kampung tersebut, namun Mimin belum mendapatkan bantuan karena belum memiliki bangunan yang bisa direhab.
    “Baru rumah ibunya saja yang sudah direhab rutilahu pada tahun 2010 lalu,” ungkapnya.
    Meskipun sudah dilakukan
    assessment
    , Miftah mengakui bahwa tidak menutup kemungkinan keluarga Mimin tetap kembali bekerja sebagai pemulung di TPA Sarimukti.
    Sementara itu, pemerintah desa tidak bisa melarang warga untuk bekerja di sana karena merupakan pilihan masing-masing individu.
    “Namun pemerintah desa setempat menyatakan akan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada warganya berupa program pemberdayaan masyarakat, agar bisa merubah stigma atau pandangan negatif bekerja sebagai pemulung,” bebernya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala SMAN 6 Garut Dinonaktifkan buntut Siswa Bunuh Diri karena Tak Naik Kelas Bandung 17 Juli 2025

    Kepala SMAN 6 Garut Dinonaktifkan buntut Siswa Bunuh Diri karena Tak Naik Kelas Bandung 17 Juli 2025

    Kepala SMAN 6 Garut Dinonaktifkan buntut Siswa Bunuh Diri karena Tak Naik Kelas
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan kepala Sekolah SMAN 6
    Garut
    buntut kasus tragis meninggalnya seorang siswa kelas 10 yang diduga melakukan bunuh diri karena tidak naik kelas.
    Keputusan ini diambil usai pertemuan antara pihak sekolah dan keluarga korban pada Kamis (17/7/2025).
    Pertemuan tersebut dihadiri oleh kepala sekolah, wali kelas, guru bimbingan konseling (BK), guru kimia, guru fisika, serta perwakilan keluarga korban.
    “Antara pihak sekolah dan keluarga sama-sama merasa benar. Karena itu, kita tidak bisa langsung melakukan rekonsiliasi. Maka saya memutuskan untuk menempuh jalur investigasi,” kata Dedi Mulyadi dalam video yang dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Kamis.
    Untuk menjamin proses yang objektif dan transparan, Gubernur Dedi langsung menugaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat guna melakukan investigasi terhadap kemungkinan kelalaian pihak sekolah.
    “Saya tugaskan BKD untuk melakukan pendalaman. Apakah ada kelalaian dari kepala sekolah, wali kelas, guru BK, atau guru mata pelajaran terkait. Kami ingin tahu apakah ada tanggung jawab yang diabaikan,” tegas Dedi yang dalam video itu didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Dedi Supandi.
    Demi mendukung proses penyelidikan yang adil, Kepala
    SMAN 6 Garut
    resmi dinonaktifkan sementara mulai hari ini.
    “Untuk mewujudkan seluruh proses secara transparan, kepala sekolahnya dinonaktifkan sementara sampai pemeriksaan selesai. Agar pemeriksaannya bisa berjalan secara objektif,” ujarnya.
    Dedi menegaskan, proses pemeriksaan sudah dimulai sejak hari ini dan mengingatkan semua pihak agar berhati-hati dalam menyikapi kejadian ini.
    Seorang remaja berusia 16 tahun di Garut diduga melakukan bunuh diri pada Senin pagi, 14 Juli 2025, bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah setelah libur. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah sang ibu mengungkap kisah tragis putranya melalui media sosial, menyebut anaknya menjadi korban bullying karena dituduh melaporkan teman-teman yang menggunakan vape di kelas.
    Unggahan sang ibu di Instagram sejak Juni 2025 telah menarik simpati luas netizen. Ia juga menyebut anaknya dinyatakan tidak naik kelas oleh pihak sekolah dan disarankan pindah jika ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya.
    Wakil Bupati Garut Putri Karlina mengaku sudah memantau kasus ini sejak tiga minggu sebelumnya dan telah meminta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mendampingi korban. Namun, sebelum pendampingan lanjutan bisa dilakukan, korban sudah meninggal dunia.
    Kasatreskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin membenarkan bahwa remaja tersebut meninggal karena bunuh diri di rumahnya, berdasarkan pemeriksaan tim Inafis dan tim medis.
    Sementara itu, Kepala SMAN 6 Garut, Dadang Mulyadi, membantah adanya tindakan
    bullying
    .
     
    Menurutnya, istilah
    bullying
    baru mencuat setelah siswa tersebut dinyatakan tidak naik kelas akibat nilai tujuh mata pelajaran yang tidak tuntas.
    Ia menambahkan bahwa pihak sekolah telah memanggil orang tua sebelum rapat pleno kenaikan kelas dilakukan.
    Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu. Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup. Anda tidak sendiri.
    Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada. Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini:
    https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/hotline-dan-konseling/
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Siap Ambil Risiko Usai Kebijakannya soal Pendidikan Tuai Pro Kontra

    Dedi Mulyadi Siap Ambil Risiko Usai Kebijakannya soal Pendidikan Tuai Pro Kontra

    Sebelumnya, sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat mengeluhkan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri untuk tahun ajaran 2025/2026.

    Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Purwanto mengaku tak masalah apabila sekolah swasta menunda penyelenggaraan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

    Sebagaimana diketahui, pelaksanaan MPLS untuk siswa SMA/SMK di Jawa Barat dimulai pada Senin, 14 Juli 2025. Meski demikian, Purwanto menyebut pelaksanaan MPLS merupakan kewenangan masing-masing sekolah.

    “Iya gak apa-apa. Penyesuaian aja, tergantung satuan pendidikannya masing-masing kan,” katanya di Bandung pada Kamis, 10 Juli 2025.

    Apabila alasan penundaan MPLS karena menunggu terpenuhinya kuota peserta didik, Purwanto juga mempersilakan.

    “Otonomi sekolah gitu lah. Kalau mereka mau nunggu MPLS-nya sampai 30 (siswa), ya enggak apa-apa. Silakan, gimana mereka, mau integrasi pembelajaran juga enggak apa-apa,” kata dia.

    Sementara itu, Dedi Mulyadi mengeklaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga telah menyiapkan anggaran untuk mendukung kebijakan itu. Adapun terkait jumlah siswa, dia menyebut tidak semua kelas akan diisi oleh 50 siswa.

    “Kemudian nanti di perubahan anggaran ini saya sudah menghitung berapa kebutuhan kursi, berapa kebutuhan jumlah bangunan. Jadi yang nanti muridnya 50 itu nanti ditambah bangunannya, sehingga nanti ada 35, ada 30, ada 25, rasionya seperti itu,” dia menjelaskan.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Presiden Prabowo Disebut Restui Pelebaran Jalan Raya Sawangan Depok Megapolitan 17 Juli 2025

    Presiden Prabowo Disebut Restui Pelebaran Jalan Raya Sawangan Depok Megapolitan 17 Juli 2025

    Presiden Prabowo Disebut Restui Pelebaran Jalan Raya Sawangan Depok
    Editor
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    disebut telah merestui rencana pelebaran Jalan Raya Sawangan, salah satu jalur nasional tersibuk di Kota Depok, Jawa Barat.
    Restu tersebut disampaikan Menteri BUMN
    Erick Thohir
    dalam pertemuan dengan Wali Kota Depok
    Supian Suri
    dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
    Erick menyebut, pemerintah pusat akan membantu proyek tersebut demi mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan itu.
    “Kemarin, Alhamdulillah Pak Presiden lewat Menteri PU sudah mau bantu yang Sawangan,” kata Erick dikutip dari
    TribunnewsDepok.com
    , Kamis (17/7/2025).
    “Jalan nasional memang, supaya mengurangi macet,” sambung dia.
    Wali Kota Depok Supian Suri membenarkan pernyataan tersebut.
    Ia menyebut koordinasi dengan Kementerian PUPR terus dilakukan untuk mewujudkan proyek pelebaran jalan tersebut.
    “Ada beberapa ikhtiar, salah satunya adalah jalan nasional, baik itu yang berharap dukungan dari APBN maupun yang memang sudah kita alokasikan khususnya Jalan Raya Sawangan untuk pembebasan lahan,” ujar Supian.
    Supian menambahkan, Pemkot Depok akan mulai melakukan pembebasan lahan melalui perubahan anggaran tahun 2025. Anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan mencapai Rp 80 miliar.
    “Sehingga nanti tahun 2026, proses infrastrukturnya bisa kita alokasikan anggaran dari APBD. Dan untuk jalan nasionalnya, dari APBN,” jelas dia.
    Selain pembebasan lahan, Pemkot Depok juga melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik rawan kemacetan, seperti pertigaan Jalan Keadilan, Parung Bingung, dan Tugu Batu Sawangan.
    Upaya mengurai kemacetan juga dilakukan melalui perluasan layanan transportasi umum seperti BISKITA Trans Depok dan Transjakarta.
    “Salah satunya melalui Transjakarta untuk menambah wadah bagi masyarakat Depok agar bisa lebih mudah menumpang angkutan umum,” ucap Supian.
    Saat ini, Pemkot juga telah mengajukan penambahan rute untuk armada BISKITA Trans Depok yang sebelumnya hanya melayani trayek Terminal Depok–LRT Harjamukti.
    Sebelumnya diberitakan, permasalahan kemacetan di Jalan Raya Sawangan dan Jalan Raya Muchtar, Kota Depok, sudah lama dikeluhkan warga, terutama saat akhir pekan.
    Salah satu warga, Barbot (48), menyebut kemacetan bisa terjadi sejak pukul 09.00 hingga malam hari, terutama di akhir pekan.
    “Kalau hari libur bisa macet dari pukul 09.00-22.00 WIB,” ujarnya.
    Ruas jalan ini disebut belum pernah diperlebar dalam 10 tahun terakhir, meski pertumbuhan permukiman terus meningkat.
    Warga lain, Jafar (42), menambahkan, kemacetan dari arah Bojongsari ke Parung Bingung bisa membuat kendaraan terhenti hingga dua jam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Telusuri Sumber Pencemaran Sungai Cilemahabang, DLH Jabar Sidak ke Dua lokasi Industri di Kabupaten Bekasi

    Telusuri Sumber Pencemaran Sungai Cilemahabang, DLH Jabar Sidak ke Dua lokasi Industri di Kabupaten Bekasi

    Liputan6.com, Bandung – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua lokasi industri di Kabupaten Bekasi pada akir pekan lalu (Sabtu, 12/7/2025) guna menyelidiki dugaan pencemaran ke Sungai Cilemahabang.

    Menurut Kepala DLH Jabar Ai Saadiah Dwidaningsih, langkah ini diambil untuk menelusuri langsung sumber pencemaran sungai yang sempat viral dan mendapat perhatian khusus dari Gubernur Dedi Mulyadi.

    “Ini dalam rangka pengawasan dan mengumpulkan sampel air di Waste Water Treatment Plant (WWTP) atau IPAL kedua kawasan industri. Nanti, insyaallah, akan diteliti di lab kita di Bandung. Hasilnya kemungkinan baru keluar lima hari lagi,” ujar Ai saat memimpin sidak tim Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) DLH Jabar.

    Ai mengatakan hasil penyelidikan sementara secara visual pengamatan awal di lapangan memang tampak parameter warna dari limbah di titik outfall berwarna lebih gelap dan berbuih, tetapi apakah melebihi baku mutu dan menimbulkan pencemaran, perlu dibuktikan dengan hasil pengujian di laboratorium.

    Ai menegaskan, bila terbukti melebihi ambang batas baku mutu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024, bisa dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dan denda, sanksi perdata, bahkan mungkin pidana jika sampai menimbulkan korban.

    “Tim kami melakukan pemeriksaan sederhana oleh Tim Patroli Sungai, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengawasan hari ini untuk memastikan langsung ke lapangan, terutama ke lokasi yang diindikasikan sebagai sumber pencemar,” kata Ai.

    Sebelumnya, menurut Ai, tim relawan di daerah sudah melakukan identifikasi awal untuk memetakan kemungkinan sumber pencemar.

    Di lokasi sidak tersebut terdapat beberapa kawasan industri yang melakukan pelayanan pengolahan air limbah dari industri tenant dengan jumlah 600-1000 lebih industri, mulai dari industri tekstil hingga logam.

     

  • Komisi X DPR Soroti Kebijakan 50 Siswa dalam 1 Kelas di Jabar

    Komisi X DPR Soroti Kebijakan 50 Siswa dalam 1 Kelas di Jabar

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti adanya satu kelas yang isinya 50 siswa di sekolah negeri, di Jawa Barat dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

    Lalu mempertanyakan apakah Jawa Barat termasuk dalam daerah khusus satau daerah tertentu. Ini karena adanya Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 dan SK BSKAP Nomor 71 Tahun 2024, yang memperbolehkan maksimal 36 murid dalam satu kelas, teteapi untuk daerah tertentu bisa 50 murid. 

    Hal ini dia sampaikan langsung dalam rapat keeja (raker) bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/7/2025).

    “Tapi dengan tegas Gubernur [Jawa Barat] mengatakan ‘saya belikan dengan uang pribadi’. Ya kita akuilah Pak Dedi ini kaya raya lah misalnya kan, tetapi apa iya? Jangan sampai kebijakan-kebijakan jangka pendek ini merugikan sekolah-sekolah swasta kita hari ini,” singgungnya.

    Kemudian, legislator PKB ini mengingatkan Mendikdasmen Abdul Mu’ti bahwa sekolah swasta juga pejuang pendidikan. Dia menyinggung dengan adanya kebijakan 50 siswa itu maka sekolah-sekolah swasta kekurangan murid.

    Seharusnya, ujar dia, pemerintah daerah dalam membuat kebijakan tertentu harus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Nah ini harus ada solusi Pak Menteri, jangan sampai Gubernur kita gara-gara pengen viral misalnya, membuat kebijakan kontroversial, membuat kebijakan jangka pendek. Kalau kebijakan-kebijakan jangka pendek ini terus dilakukan, maka tentu kesinambungan program pendidikan kita tidak akan tercapai,” ujarnya.

    Mengutip dari Instagram @disdikjabar pada Rabu (16/7/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan jumlah ruang kelas 1 SMA dan SMK negeri di Jawa Barat totalnya ada 8.727 ruangan. 

    “Yang digunakan muridnya 48 sampai 50 itu hanya 384 kelas. Nah, kalau bertanya lagi 384 kan nanti panas Kang Dedi, InsyaAllah Nanti mau dikirim AC ke sekolah-sekolahnya, mau dipasangin 2 PK dan 1 kelasnya itu 2 AC, sehingga ruangannya dingin,” kata dia.

    Dedi melanjutkan, sumber dana untuk pembelian AC itu akan menggunakan sumbangan dari berbagai pihak yang peduli terhadap pendidikan di Jawa Barat. 

    “Salah satu yang sudah menghubungi saya tadi malam akan membantu adalah Pak Joshua Sirait, anaknya Pak Muamarar Sirait Menteri Perumahan Pemukiman. Nah, ini yang sudah jelas akan nyumbang dan banyak lagi yang akan nyumbang,” tuturnya.

    Mantan Bupati Purwakarta ini berjanji sumbangan-sumbangan itu akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat yang ruang kelasnya terisi 48–50 siswa.

  • Mahar Pernikahan Putra Dedi Mulyadi Serba Angka 9, Ini Filosofinya Bandung 16 Juli 2025

    Mahar Pernikahan Putra Dedi Mulyadi Serba Angka 9, Ini Filosofinya Bandung 16 Juli 2025

    Mahar Pernikahan Putra Dedi Mulyadi Serba Angka 9, Ini Filosofinya
    Editor
    KOMPAS.com
    – Sebuah pernikahan sakral sekaligus unik digelar di Pendopo
    Garut
    , Jawa Barat, Rabu (16/7/2025).
    Maulana Akbar Ahmad Habibie
    , putra Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, resmi mempersunting
    Putri Karlina
    , anak dari Kapolda Metro Jaya, dalam sebuah prosesi yang sarat nilai budaya dan filosofi Sunda.
    Yang menjadi sorotan dalam akad nikah ini bukan hanya karena dua keluarga besar bersatu, melainkan juga mahar atau maskawin yang sangat tidak biasa. Dalam pernikahan ini, mahar yang diberikan mencerminkan filosofi “proses pembenihan kehidupan” — mulai dari hewan ternak, benih tanaman, hingga pohon-pohon lokal khas Nusantara.
    “Perkawinan itu kan proses pembenihan,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi kepada
    Kompas.com
    via sambungan telepon, Rabu.
     
    “Benih sapi, benih domba, benih ikan, benih padi, benih pohon, benih kayu — semua itu adalah simbol kehidupan yang berkelanjutan. Menikah itu bukan sekadar ritual, tapi membangun siklus kehidupan,” lanjut Dedi.
    Sementara itu, Dedi juga menyebutkan rincian mahar yang diberikan pengantin pria dalam pernikahan ini antara lain:
    – 9 ekor sapi
    – 9 ekor domba
    – 9 ekor ayam pelung
    – 9 jenis ikan mas
    – 9 tanggungan ikan burame dan 9 ayakan
    – 9 jenis padi lokal khas Sunda
    – 90 jenis pohon dan benih kayu
    Dedi menjelaskan bahwa angka sembilan dipilih karena memiliki makna mendalam dalam filosofi Jawa dan Sunda.
    “Angka sembilan itu angka puncak. Sepuluh itu bukan angka, Pak, karena sepuluh itu satu dengan nol. Dia kembali ke satu,” tuturnya.
    Pernikahan ini tak hanya menjadi simbol ikatan dua insan, tetapi juga menjadi representasi nilai kearifan lokal yang menjunjung keselarasan antara manusia dan alam.
    Semua mahar yang disiapkan merupakan hasil bumi dan ternak dari tanah Pasundan, memperkuat pesan bahwa rumah tangga harus dibangun dari akar budaya yang kuat dan selaras dengan alam.
    Acara berlangsung khidmat dengan nuansa adat Sunda yang kental, dihadiri oleh keluarga besar, tokoh masyarakat, serta sejumlah pejabat penting dari Jawa Barat dan Jakarta.
    Dedi Mulyadi berharap pernikahan putranya menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk kembali menghargai nilai-nilai lokal dan menjadikan pernikahan sebagai langkah sakral untuk menumbuhkan kehidupan yang berkelanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahar Pernikahan Putra Dedi Mulyadi Serba Angka 9, Ini Filosofinya Bandung 16 Juli 2025

    8 Putra Dedi Mulyadi dan Putri Kapolda Metro Jaya Resmi Menikah, Maharnya Hewan Ternak Bandung

    Putra Dedi Mulyadi dan Putri Kapolda Metro Jaya Resmi Menikah, Maharnya Hewan Ternak
    Editor
    KOMPAS.com –
     Putra Gubernur
    Jawa Barat
    Dedi Mulyadi, Maula Akbar, resmi menikahi Wakil Bupati
    Garut
    , Putri Karlina.
    Akad nikah dilaksanakan hari ini, Rabu (16/7/2025), pukul 13.00 WIB di Pendopo Garut.
    Dalam momen sakral tersebut, Maula Akbar melafalkan ijab kabul dengan lancar dalam satu tarikan napas.
    “Saya terima nikahnya Luthfianisa Putri Karlina binti Karyoto dengan maskawin tersebut tunai,” kata Maula.
    Maula memberikan mahar pernikahan untuk putri kandung dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto tersebut, yaitu 90 gram logam mulia, 9 ekor sapi, 9 ekor domba
    garut
    , 9 ekor ayam pelung cianjur, 9 tambunan bibit ikan gurame, 99 jenis bibit buah kayu lokal, dan 9 jenis bibit padi lokal.
    Setelah akad, resepsi pernikahan dijadwalkan mulai pukul 19.00-22.30 WIB di Pendopo Garut.
    Putri mengaku mengubah konsep pernikahannya dengan Maula Akbar.
    Semula, dia merencanakan pernikahan itu akan dilaksanakan secara sederhana di Kantor Urusan Agama (KUA).
    Namun, rencana itu berubah atas permintaan orangtua dan semangat untuk menjadikan momen bahagianya berdampak positif bagi masyarakat.
    “Tadinya saya dan calon suami mengajukan ke orangtua untuk menikah di KUA saja. Kami ingin menikah sebagai ibadah, tanpa kompleksitas besar. Tapi mungkin karena orangtua merasa masih mampu dan ingin memberikan yang terbaik, akhirnya dipestakan,” kata Putri dalam wawancara bersama Tribunjabar.id, Minggu (13/7/2025).
    Putri mengatakan, kompleksitas pernikahan seorang pejabat, apalagi setelah kontestasi politik bisa berkali lipat dibanding masyarakat biasa.
    Banyak mantan tim kampanye dan simpatisan yang harus diakomodasi. Namun begitu, ia dan keluarga berusaha menyusun acara pernikahan yang tetap memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi warga Garut.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Maula Akbar Anak Dedi Mulyadi & Wabup Garut Sah Nikah, Ada 7 Mahar: 90 Gram Logam Mulia hingga Sapi
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SPMB Jabar 2025 Diklaim Adem Ayem, Dedi Mulyadi: Baru Kali Ini Tidak Ada Ribut dan Protes

    SPMB Jabar 2025 Diklaim Adem Ayem, Dedi Mulyadi: Baru Kali Ini Tidak Ada Ribut dan Protes

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengeklaim Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 berjalan dengan mulus tanpa adanya protes dari pihak siswa maupun orangtua.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menerapkan sejumlah kebijakan dalam bidang pendidikan, termasuk di antaranya menambah rombongan belajar (rombel) maksimal 50 siswa dalam satu kelas.

    “Anda kebayang kalau saya tidak ngambil keputusan itu, apa yang terjadi hari ini? Protes terjadi di mana-mana, di setiap sekolah, orangtua siswa berteriak tidak bisa masuk sekolah nanti ada orang yang memboikot mobil masuk ke sekolah, ragam akan terjadi,” kata Dedi di Bandung, dikutip pada Selasa, 15 Juli 2025.

    Sementara pada tahun ini, Dedi menilai penerimaan siswa baru justru berjalan adem ayem.

    “Tapi hari ini Anda bisa lihat bahwa sepanjang sejarah dulu PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sekarang SPMB, baru kali ini penerimaan siswa baru tidak ada keributan, tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada protes-protes,” ucap dia.

    Dedi lantas menyoroti sistem zonasi dalam PPDB saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR RI, kala itu banyak orangtua siswa yang melakukan pengukuran jarak dari titik koordinasi rumah ke titik koordinat sekolah.

    “Dulu sampai ada di Bogor saya inget betul, (sewaktu) masih anggota DPR RI, ngukur jalan dari rumah ke sekolah di-meter loh, bayangin,” imbuhnya.

    Keributan serupa, kata Dedi, tidak terjadi pada SPMB tahun ini. “Hari ini tidak terjadi karena negara sudah hadir untuk melindungi warganya agar bisa bersekolah sampai SMA,” pungkasnya.

     

    Penulis: Arby Salim

     

  • Saat Menteri Ara Puji Dedi Mulyadi soal Rumah Subsidi di Jabar Bandung 15 Juli 2025

    Saat Menteri Ara Puji Dedi Mulyadi soal Rumah Subsidi di Jabar Bandung 15 Juli 2025

    Saat Menteri Ara Puji Dedi Mulyadi soal Rumah Subsidi di Jabar
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
    Maruarar Sirait
    memuji Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
    Hal itu disampaikannya saat menyerahkan 100 kunci
    rumah subsidi
    kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Barat melalui skema
    KPR FLPP
    bank bjb.
    Pria yang akrab disapa Ara ini menjelaskan, keberhasilan penyaluran KPR FLPP di Jawa Barat tak lepas dari dukungan Gubernur Dedi Mulyadi.
    “Dukungan KDM untuk Program KPR FLPP sangat luar biasa, tegas dan cepat. Saya minta
    bank bjb
    bisa memberikan manfaat bagi masyarakat
    Jabar
    ,” tutur dia dalam rilisnya, Selasa (15/7/2025).
    Ia juga meminta bank bjb terus bekerja keras melayani warga.
    “Ayo
    Bank bjb
    siap kerja keras, siap fight dan bantu masyarakat Jabar miliki rumah. Saya akan datang lagi ke Jabar 22 Agustus mendatang untuk serahkan 1.000 kunci rumah untuk masyarakat Jabar,” tambahnya.
    Dalam acara tersebut, Maruarar berdialog dengan penerima rumah subsidi yang sebagian besar bekerja sebagai guru, buruh pabrik, dan pegawai kontrak.
    Mereka mengaku terbantu dengan skema KPR FLPP karena DP ringan, angsuran rendah, kualitas bangunan baik, serta jalan dan air yang memadai.
    “KPR FLPP ini mempermudah masyarakat karena uang muka hanya 1 persen, bunga 5 persen, angsuran terjangkau, dan ada asuransi jiwa bagi debiturnya,” jelas Maruarar.
    Menurut Maruarar, program ini sejalan dengan target nasional penyediaan 3 juta rumah untuk rakyat.
    “Mari kita bahagiakan rakyat Indonesia dengan menyediakan rumah subsidi yang layak huni, BPHTB dan PBG gratis. Kita lanjutkan program KPR FLPP untuk rakyat,” tutur dia.
    Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 350.000 rumah subsidi di seluruh Indonesia, dengan target di Jabar sekitar 90.000–100.000 unit.
    “KPR FLPP ini wajib dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah pertama. Dari pada uangnya buat yang lain, mendingan buat beli rumah karena harga tanah dan bahan bangunan makin lama makin naik,” ujarnya.
    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyebut, Jabar sebagai kontributor tertinggi penyaluran FLPP tahun ini dengan 29.856 unit rumah.
    “Hingga hari ini, kami telah menyalurkan Rp15,730 triliun untuk 126.932 unit rumah. Ini menunjukkan masih banyak MBR di Jabar perlu difasilitasi untuk hunian layak dan terjangkau,” beber dia.
    Bank bjb sendiri sejak 2016 hingga pertengahan tahun 2025, telah menyalurkan pembiayaan perumahan subdisi kepada 24.087 debitur di Jabar. Sedangkan total penyaluran KPR FLPP di jaringan bank bjb seluruh Indonesia mencapai 38.072.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.