Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Rapor Kinerja Dedi Mulyadi Disorot Warganet Versi Survei Litbang Kompas, Ini Hasil yang Masih Merah – Page 3

    Rapor Kinerja Dedi Mulyadi Disorot Warganet Versi Survei Litbang Kompas, Ini Hasil yang Masih Merah – Page 3

    Meski demikian, Dedi Mulyadi mendapatkan rapor merah dari warganet menyangkut sejumlah bidang yang belum cukup diberi perhatian. Sentimen negative warganet terhadap Dedi menyangkut isu kebencanaan, kesejahteraan masyarakat, tata ruang, dan konflik horizontal masyarakat di Jawa barat.

    Bidang yang paling tinggi sentimen negatifnya adalah konflik horizontal antarmasyarakat. Bidang ini menuai 43 persen sentimen negatif berbanding 35 persen sentimen positif.

    Topik yang ada pada bidang ini yakni perusakan rumah retret penganut Kristiani di Desa Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ditambah lagi dengan penolakan pembangunan rumah ibadah, seperti yang terjadi pada pembangunan Gereja GBKP Runggun Studio Alam di Cilodong, Depok.

    Selain persoalan konflik horizontal, problem tata ruang di Jawa Barat juga memperoleh sentimen dominan negatif, yaitu mencapai 41 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan 34 persen sentimen positif pada bidang tersebut.

    Topik yang dilingkupi bidang tata ruang adalah masalah alih guna lahan dan penambangan liar. Dua persoalan ini sudah menimbulkan kerugian baik itu korban jiwa maupun harta benda.

    Persoalan lainnya muncul dari ranah pertambangan. Tambang galian C di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, mengklaim nyawa 21 orang. Mereka tertimbun longsoran material tambang. Peristiwa tersebut menjadi cambuk bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi perizinan tambang dan penertiban tambang liar yang masih beroperasi.

  • Susi Pudjiastuti Tolak KJA di Pangandaran, Alumni Unpad Meradang Disebut “Bodoh” Bandung 19 Agustus 2025

    Susi Pudjiastuti Tolak KJA di Pangandaran, Alumni Unpad Meradang Disebut “Bodoh” Bandung 19 Agustus 2025

    Susi Pudjiastuti Tolak KJA di Pangandaran, Alumni Unpad Meradang Disebut “Bodoh”
    Editor
    PANGANDARAN, KOMPAS.com
    – Polemik keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, kian panas. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dengan lantang menyatakan penolakannya.
    Pernyataan itu ia sampaikan di Bandara International Beach Strip Susi Air, Rabu (13/8/2025).
    Sikap Susi mendapat dukungan dari Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran yang juga mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, serta Bupati Pangandaran saat ini, Citra Pitriyami.
    Ratusan pelaku wisata dan nelayan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP) turut hadir.
    Bukan hanya soal lingkungan, pernyataan Susi Pudjiastuti yang menyebut Universitas Padjadjaran (Unpad) “bodoh” ikut menjadi sorotan.
    Wakil Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unpad, Budi Hermansyah, menyayangkan ucapan tersebut.
    “Tendensi dari keluarnya kata-kata ‘bodoh’ yang ditujukan ke guru besar Unpad sama dengan menghina Unpad sebagai lembaga pendidikan tinggi,” ujar Budi dikutip dari Tribun Jabar, Selasa (19/8/2025).
    Menurut Budi, alumni Unpad sejak 1950-an sudah berkontribusi besar di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, BUMN, politik, hingga swasta.
    Ia juga menyinggung keberadaan Kampus Unpad Pangandaran yang sejak 2016 menjalankan Program Studi Perikanan Laut Tropis.
    “Apabila ada perbedaan pendapat, silakan dibantah dengan argumentasi ilmiah, bukan dengan kata-kata yang kurang pantas,” katanya.
    Budi menambahkan, KJA Unpad sejatinya berfungsi sebagai laboratorium lapangan budidaya lobster. Tujuannya agar Indonesia tidak tertinggal dari Vietnam yang justru membesarkan benih lobster hasil tangkapan dari Indonesia.
    Di sisi lain, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad, Yudi Nurul Ihsan, menilai polemik ini sebaiknya diselesaikan melalui diskusi terbuka.
    “Saya harap ada diskusi yang lebih terbuka. Kalau perlu melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, LSM, hingga pelaku usaha,” ujar Yudi, Minggu (17/8/2025).
    Menurutnya, segala bentuk aktivitas di kawasan pesisir harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Penolakan tidak seharusnya dilakukan jika kegiatan itu membawa manfaat.
    “Jangan ada egois. Semua yang bermanfaat, kenapa tidak? Itu harus untuk kepentingan masyarakat,” ucap Yudi.
    Ia menilai, jika KJA dianggap bermasalah, sebaiknya dipetakan aspek mana yang menimbulkan persoalan, lalu dicari solusi bersama. Unpad pun terbuka jika perlu menggelar forum diskusi khusus membahas keadilan perikanan di Indonesia.
    Yudi meyakini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga akan mengambil sikap bijak dalam menyikapi polemik ini.
    “Saya yakin KDM akan bijak juga jika melihat semua permasalahan,” katanya.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Alumni Sesalkan Ucapan Susi Pudjiastuti yang Sebut Unpad ‘Bodoh’ dalam Polemik KJA
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Survei Litbang Kompas: Daftar Program Dedi Mulyadi yang Dinilai Penting oleh Warga Jabar Bandung

    8 Survei Litbang Kompas: Daftar Program Dedi Mulyadi yang Dinilai Penting oleh Warga Jabar Bandung

    Survei Litbang Kompas: Daftar Program Dedi Mulyadi yang Dinilai Penting oleh Warga Jabar
    Editor
    KOMPAS.com – 
    Survei terbaru Litbang Kompas menyoroti persepsi publik terhadap berbagai program Pemprov Jawa Barat di bawah Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.
    Hasil survei menunjukkan, beberapa program menuai respons beragam.
    Mayoritas warga tetap menilai sejumlah program Pemprov Jabar sebagai prioritas penting.
    Pembangunan ruang kelas baru (RKB) di sekolah-sekolah menempati urutan tertinggi, dengan 94,6 persen responden menilai penting.
    Program penyediaan listrik untuk masyarakat miskin (97,6 persen) dan perbaikan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) (97,9 persen) juga mendapat dukungan luas.
    Pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat diapresiasi 97,2 persen responden, sementara program penanganan anak-anak nakal melalui pembinaan di institusi militer atau pendidikan khusus di barak militer mendapat persetujuan 96,2 persen.
    Program pembongkaran wahana pariwisata yang melanggar izin juga dianggap penting oleh 86,5 persen responden.
    Program lainnya yaitu larangan bagi seluruh SMA dan SMK untuk mengadakan study tour, di 71,9 persen menjawab penting dan 27,3 persen responden menilai program ini tidak penting.
    Pengaktifan kembali jalur kereta peninggalan era kolonial Belanda juga mendapat tanggapan beragam, dengan 25,5 persen menyatakan tidak penting dan dan 68,1 persen menyatakan penting.
    Begitu pula dengan pengaturan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB, 31,4 persen menilai tidak penting sementara 67,4 persen menganggap penting.
    Adapun pemangkasan anggaran hibah pesantren yang dinilai tidak penting oleh 30,4 persen responden dan 62,2 persen menyatakan penting.
    Metode penelitian survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 1–5 Juli 2025.
    Sebanyak 400 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Barat.
    Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, “margin of error” penelitian +/- 4,9 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
    Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
    Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Survei Litbang Kompas: Warga Jabar Tak Puas Cara Dedi Mulyadi Tangani Pengangguran dan Kemiskinan Bandung

    9 Survei Litbang Kompas: Warga Jabar Tak Puas Cara Dedi Mulyadi Tangani Pengangguran dan Kemiskinan Bandung

    Survei Litbang Kompas: Warga Jabar Tak Puas Cara Dedi Mulyadi Tangani Pengangguran dan Kemiskinan
    Editor
    KOMPAS.com –
    Hasil survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan mayoritas warga Jawa Barat merasa puas terhadap berbagai kinerja Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.
    Namun, ada beberapa aspek yang masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama terkait penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengendalian harga.
    Dalam survei yang dilakukan pada Juli 2025 itu, aspek dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah penyediaan air bersih dengan 83,4 persen responden menyatakan puas atau sangat puas, hanya 15,7 persen yang menyatakan tidak puas.
    Kepuasan tinggi juga terlihat pada stabilitas harga kebutuhan pokok (78,9 persen puas, 20 persen tidak puas), serta pelayanan kesehatan masyarakat (77,3 persen puas, 22,4 persen tidak puas).
    Sementara itu, sejumlah aspek lain yang juga cukup diapresiasi publik antara lain penanganan bencana alam (72 persen puas, 26,7 persen tidak puas), penanganan penyakit menular (70,5 persen puas, 26,7 persen tidak puas), dan rasa aman dari kriminalitas/premanisme (68,6 persen puas, 30,5 persen tidak puas).
    Namun, kepuasan publik mulai menurun ketika menyangkut isu-isu ekonomi dan infrastruktur.
    Misalnya, penyediaan transportasi umum hanya meraih 53,5 persen kepuasan dengan 45,6 persen tidak puas, sedangkan pengelolaan sampah juga masih jadi sorotan dengan 58,8 persen tidak puas.
    Catatan paling serius muncul pada lapangan kerja dan pengangguran, di mana hanya 31,4 persen warga yang puas, sementara 67,2 persen menyatakan tidak puas.
    “Soal lapangan kerja paling kentara. Masyarakat merasa lapangan kerja sangat sempit dan berharap segera diselesaikan. Tingkat kepuasan sangat rendah,” ujar Peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, saat diwawancarai via Zoom, Jumat (15/8/2025).
     
    Isu kemiskinan pun serupa, dengan 37,9 persen menyatakan puas dan 60,4 persen tidak puas.
    Selain itu, kinerja dalam pemberian bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat juga dinilai masih kurang maksimal (48,8 persen tidak puas, 50,4 persen puas).
    Metode penelitian survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 1–5 Juli 2025.
    Sebanyak 400 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Barat.
    Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, “margin of error” penelitian +/- 4,9 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
    Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
    Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Bukan lagi Pentas Seni tapi Obsesi

    Ini Bukan lagi Pentas Seni tapi Obsesi

    GELORA.CO – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali viral di laman X akibat munculnya sosok ‘Nyi Roro Kidul’ dalam kirab bendera Merah Putih di Pemprov Jabar, Minggu (17/8) lalu.

    Dalam tayangan video yang diunggah King Purwa atau akun@BosPurwa, Senin (18/8), terlihat ada prosesi seorang perempuan yang mengenakan pakaian mirip Nyi Roro Kidul (NRK).

    Diiringi suara gamelan, terlihat sosok ‘Nyi Roro Kidul’ ini berjalan menghampiri meja di depan Dedi Mulyadi yang berisi bendera Merah Putih.

    Lalu, perempuan berpakaian ala NRK seperti menuduk memberi hormat yang dibalas Dedi Mulyadi dengan juga menunduk sebelum memberikan bendera.

    Lalu, sosok NRK ini berjalan di depan Dedi Mulyadi membawa bendera diiringi dengan dayang-dayang yang mendampingi sosok Nyi Roro Kidul ini.

    Bendera Merah Putih ini lalu dibawa ke tangga yang disambut oleh anggota Paskibraka Provinsi Jawa Barat.

    King Purwa atau akun@BosPurwa lalu memberikan komentar soal video prosesi Kirab Merah Putih Provinsi Jawa Barat ini.

    “Ini bukan lagi pentas seni dan budaya, tapi OBSESI. Info dari temen yang pernah deket sama doi, obsesi ke Nyi Roro Kidul mulai sejak jada bupati bahkan 3 tahun tidak menggauli istrinya pun krn perintah, wangsit dari Nyi Roro Kidul,” kata akun King Purwa.

    Ini bkn lg pentas seni dan budaya, tapi OBSESI. Info dari temen yang pernah deket sama doi, obsesi ke Nyi Roro Kidul mulai sejak jd bupati bahkan 3 tahun tdk menggauli istrinya pun krn perintah, wangit dari Nyi Roro Kidul pic.twitter.com/HYxEdxPaL4

    — King Purwa (@BosPurwa) August 18, 2025

    Sontak unggahan ini viral di laman X dengan nama cuitan ‘Nyi Roro Kidul’. Unggahan King Purwa ini sudah dilihat atau diputar lebih 77,4 ribu tayangan. Diposting ulang 443 kali dan dikomentari lebih 160 orang dalam waktu 4 jam.

    Akun lain @MariaAlkaff_ juga membahas mengenai Dedi Mulyadi dan Nyi Roro Kidul.

    “Tah iye ceunah KDM soal Nyi Roro Kidul. Gustiii ampuun. Da batur mah tos bicara soal AI, soal robotic dan serba electric. Kunaon KDM masih basak bisik wae jeung Nyi Roro. Sampe ceurik segala… wkwkwk. Sc: komunitaswargawaras,” kata akun ini membahas KDM dalam bahasa Sunda.

    Dari foto yang beredar, ada juga kirab Kereta Kencana dalam prosesi Kirab Bendera Merah Putih di Jawa Barat ini.

    Sementara itu Gubernur Jawa Barat dalam sambutannya mengatakan bahwa kirab juga simbol penghormatan kepada budaya, sejarah dan kemerdekaan bangsa.

    “Kirab ini bukan sekadar prosesi, tapi juga simbol penghormatan kita terhadap sejarah, budaya, dan kemerdekaan bangsa,” ujar Dedi Mulyadi dalam sambutannya, Minggu (17/8).***

  • 10 Koreksi Tradisi, Dedi Mulyadi: Upacara 17 Agustus 2026 di Halaman Gedung Sate Bandung

    10 Koreksi Tradisi, Dedi Mulyadi: Upacara 17 Agustus 2026 di Halaman Gedung Sate Bandung

    Koreksi Tradisi, Dedi Mulyadi: Upacara 17 Agustus 2026 di Halaman Gedung Sate
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan memusatkan upacara peringatan Hari Kemerdekaan di halaman Gedung Sate, Bandung. Hal itu mengubah tradisi lama, di mana upacara HUT RI selalu digelar di Lapangan Gasibu. 
    Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa saat ini Gedung Sate dan Lapangan Gasibu terlihat terpisah, meskipun keduanya merupakan ikon penting Jawa Barat yang seharusnya menjadi pusat kegiatan kenegaraan.
    “Nanti ke depan itu upacara kemerdekaan pengen di sini (Depan Gedung Sate). Jadi nanti akan dilakukan penataan karena saya lihat hari ini kok terpisah banget antara Gasibu dengan Gedung Satenya,” ujar Dedi di Bandung, Minggu (17/8/2025).
    Dedi juga menekankan pentingnya memperhatikan setiap detail simbolis dalam kegiatan kenegaraan.
    Ia mencatat bahwa baru tahun ini, upacara pengibaran bendera diawali dengan kegiatan kirab Bendera Merah Putih menggunakan kereta kencana dari Gedung Pakuan, Kota Bandung.
    Dedi menilai perlunya pembenahan dalam pelaksanaan upacara pengibaran bendera pada perayaan 17 Agustus.
    Ia menegaskan, Gedung Sate seharusnya menjadi latar utama dalam momen sakral tersebut, dan bukan gedung lainnya.
    “Gedung Satenya tidak menjadi sentral dari upacara. Bahkan yang paling menarik, saya tadi begitu bendera di atas berkibar di samping benderanya Hotel Pullman, itu kan penting,” tambahnya.
    Ia menjelaskan, penataan kawasan ini juga bertujuan untuk mempertegas peran Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan dan simbol Jawa Barat.
    “Nah ini saya bilang ini ada sesuatu yang harus dikoreksi sehingga tahun depan akan dilaksanakan upacara bendera itu di halaman Gedung Sate dan ini akan saya tata sehingga bisa digunakan untuk upacara,” pungkas Dedi Mulyadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Sebut Tata Ruang di Jawa Barat Kacau

    Dedi Mulyadi Sebut Tata Ruang di Jawa Barat Kacau

    JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut tata ruang di Jabar saat ini mengalami kekacauan, karena mengadopsi pendekatan politik, bukan konservasi alam.

    “Perkebunan berubah menjadi kawasan tambang dan industri. Gunung pun kehilangan hutan dan laut kehilangan pantai akibat tata ruang yang kacau,” kata Dedi di Bandung, dikutip Antara, Sabtu, 16 Agustus.

    Dedi mengatakan tata ruang di Jabar saat ini tumpang tindih, seperti daerah yang menjadi destinasi wisata tapi juga berlangsung kegiatan pertambangan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap tata ruang Jawa Barat.

    Pemprov Jabar, kata dia, berkomitmen mengatur tata ruang di Jawa Barat selaras dengan alam, sebagai upaya mencegah bencana alam.

    “Pada para pejabat, termasuk kepala desa, buatlah tata ruang yang menjauhkan dari musibah. Kalau mengeruk alam seenaknya akan ada musibah,” ujar dia.

    Ia mengatakan tata ruang yang selaras dengan alam bukan berarti meniadakan kawasan industri, permukiman, dan pembangunan lain.

    Namun kelestarian alam tetap harus dijaga, seperti hutan dan mata air.

    “Artinya, gunung indah, air mengalir jernih, sungai berkelok-kelok, pantai bersih, sawah terasering,” ucapnya.

    Dedi juga sempat mengungkapkan keresahannya terhadap tata ruang Jabar di hadapan DPRD Jabar, di mana kesalahan menata ruang telah menghilangkan kawasan hijau seluas 1,2 juta hektare.

    Hilangnya kawasan hijau paling luas terjadi di Bekasi dan Kabupaten Bogor. Perkebunan telah berubah menjadi kawasan pariwisata, permukiman, dan perhotelan.

    Mengetahui masalah tersebut, Dedi berencana mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah Jabar pada tahun ini.

    “Kalau tata ruangnya tidak diubah, maka kita akan dikepung bencana longsor dan banjir. Tidak aneh hari ini banjir tidak di daerah dataran, tetapi pegunungan,” kata Dedi.

    Ia menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mendapatkan detail tata ruang Jabar yang telah dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda.

    Menurut dia, Hindia Belanda telah membuat tata ruang Jabar yang selaras dengan alam. Hal itu patut menjadi rujukan dalam merevisi tata ruang Jabar.

    “Tak akan bisa sama dengan zaman kolonial, tetapi kita dekatkan, jangan sampai kita kacau,” ucap Dedi.

  • Dibanjiri Tepuk Tangan, Gubernur Dedi Mulyadi Umumkan Bonus Besar untuk Paskibra Bandung 17 Agustus 2025

    Dibanjiri Tepuk Tangan, Gubernur Dedi Mulyadi Umumkan Bonus Besar untuk Paskibra Bandung 17 Agustus 2025

    Dibanjiri Tepuk Tangan, Gubernur Dedi Mulyadi Umumkan Bonus Besar untuk Paskibra
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan bonus uang kepada seluruh pasukan pengibar bendera (Paskibra) tingkat provinsi yang bertugas pada upacara peringatan HUT ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Minggu (17/8/2025).
    “Sebagai bentuk apresiasi, saya berikan bonus Rp 150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka,” ujar Dedi yang disambut riuh tepuk tangan para tamu undangan.
    Total bonus yang diberikan kepada Paskibra Jawa Barat mencapai Rp 150 juta. Momen itu berlangsung saat Dedi menyampaikan pidato di hadapan tamu undangan.
    Dalam pidatonya, Dedi juga menyebut Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa, Kapolda Jabar, Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar, serta unsur Forkopimda lain yang hadir.
    “Para anggota DPRD Jawa Barat, Sekda, dan seluruh perangkat Provinsi Jawa Barat. Saya hormati kasepuhan, tokoh masyarakat Jabar Ceu Popong Otje Djunjunan, Ahmad Heryawan, Iwa Kartiwa, Ibu Wawan Ridwan, Ibu Tuti Setia Hidayat, Ibu Emi Suryaman, serta seluruh pimpinan tinggi baik sipil maupun TNI di Jawa Barat,” ucapnya.
    Sebelum memulai sambutan, Dedi mengajak seluruh peserta dan tamu undangan untuk mendoakan Ibu Hj Maryam Harmain, istri mantan Gubernur Jabar Solihin GP, yang meninggal dunia pada Sabtu (16/8/2025).
    “Semoga almarhumah mendapatkan tempat yang mulia, diterima iman Islamnya, dan mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT,” katanya.
    Ia juga menyapa para pejuang kemerdekaan yang hadir, keluarga purna Paskibraka, serta para orang tua dari pengibar bendera pusaka. Dedi mengatakan, seluruh pasukan pengibar bendera telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan berterima kasih atas kontribusi mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Tantang ITB Olah Sampah Jadi Energi Terbarukan

    Dedi Mulyadi Tantang ITB Olah Sampah Jadi Energi Terbarukan

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak civitas academica untuk berpartisipasi menangani masalah sampah. Inovasi dari kampus dinilai bisa menjadi solusi atas permasalahan sampah di Jabar.

    Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) menantang kampus untuk memberikan inovasi dalam bidang persampahan, salah satunya kepada Institut Teknologi Bandung (ITB). KDM meminta ITB mengolah sampah menjadi energi terbarukan.

    “Saya tantang ITB bikin sistem pengelolaan energi dari sampah di kelurahan sekitar kampus. Biayanya akan kami tanggung,” ucap KDM, dalam keterangan tertulis, Minggu (17/8/2025).

    Hal tersebut disampaikan KDM di acara Indonesia Green Connect 2025 di Aula Timur Kampus ITB, Kamis (7/8). Dalam acara itu, KDM mencontohkan daerah tempat tinggalnya telah berhasil mengolah sampah.

    Kotoran hewan diolah menjadi biogas sehingga tak ada lagi warga yang menggunakan liquefied petroleum gas (LPG). Selain ITB, ajakan serupa diserukan kepada perguruan tinggi swasta.

    Sekda Jabar, Herman Suryatman menuturkan sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan pembangunan, termasuk dalam memecahkan masalah sampah. Oleh karena itu, perguruan tinggi swasta diharapkan berperan aktif membantu pemerintah mengatasi masalah sampah, salah satu caranya melalui kuliah kerja nyata (KKN).

    “Dalam perspektif budaya Sunda, kita hanya akan maju apabila ada kolaborasi, sinergi antarkomponen,” ujar Herman dalam Musyawarah Nasional Ke-VII Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di Kampus Unikom, Bandung, Sabtu (2/8).

    Herman menuturkan setiap hari volume sampah di Jabar mencapai 29.000 ton. Pemprov Jabar saat ini mengupayakan pengolahan sampah dari hulu ke hilir.

    (prf/ega)

  • Pembahasan RAPBDP Jabar 2025 selesai tinggal tunggu evaluasi Mendagri

    Pembahasan RAPBDP Jabar 2025 selesai tinggal tunggu evaluasi Mendagri

    Tadi saya menandatangani Raperda tentang APBDP Jabar Tahun 2025 bersama para pimpinan DPRD Jabar

    Bandung (ANTARA) – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Jawa Barat Tahun 2025 telah disepakati oleh Pemprov Jabar dan DPRD Jabar pada Jumat ini, tinggal menunggu evaluasi dari Mendagri Tito Karnavian selama enam pekan.

    Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan setelah disetujui dan ditandatangani oleh dirinya yang mewakili Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bersama empat dari lima pimpinan DPRD Jawa Barat, Rancangan APBDP Jabar Tahun 2025 ini segera dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri.

    “Tadi saya menandatangani Raperda tentang APBDP Jabar Tahun 2025 bersama para pimpinan DPRD Jabar. Tinggal kita menunggu evaluasi Mendagri selama enam pekan,” kata Erwan selepas Rapat Paripurna membahas RAPBDP Jabar 2025 di Gedung DPRD Jabar Bandung, Jumat.

    Diinformasikan oleh pihak DPRD Jabar, perubahan APBD Tahun 2025 memiliki komposisi secara umum adalah: Pendapatan Daerah ditargetkan meningkat Rp94,95 miliar (0,31 persen) yang semula Rp30,99 triliun menjadi Rp31,09 triliun.

    Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah Rp64,42 miliar, naik 0,34 persen dari target Rp18,31 triliun menjadi Rp19,37 triliun.

    Lalu, Pendapatan Transfer bertambah Rp30,52 miliar (0,26 persen), naik dari Rp11,67 triliun menjadi Rp11,70 triliun. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah tetap Rp23,19 miliar.

    Perubahan Belanja Daerah diasumsikan meningkat Rp1,16 triliun (3,73 persen), dari Rp31,08 triliun menjadi Rp32,23 triliun, dengan rincian belanja operasi yang berkurang Rp268,66 miliar atau turun 1,33 persen dari Rp20,16 triliun menjadi Rp19,89 triliun.

    Belanja Modal bertambah Rp3,06 triliun atau naik 172,78 persen dari Rp1,77 triliun menjadi Rp4,83 triliun.

    Belanja Tidak Terduga berkurang Rp879,74 miliar atau turun 76,22 persen dari Rp1,15 triliun menjadi Rp274,48 miliar.

    Belanja Transfer berkurang Rp751,65 miliar atau turun 9,41 persen dari Rp7,99 triliun menjadi Rp7,24 triliun.

    Penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp693,39 miliar bertambah Rp1,06 triliun (153,28 persen) menjadi Rp1,76 triliun. Rincian pos ini seluruhnya berupa Silpa.

    Pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan, yakni tetap Rp616,81 miliar.

    Pos ini berisi penyertaan modal daerah Rp50 miliar untuk PT BIJB Kertajati dan Pembayaran cicilan pokok utang daerah ke PT SMI Rp566,81 miliar.

    Dengan dasar seluruh rincian tersebut, volume APBD Provinsi Jawa Barat yang semula Rp31,69 triliun, naik 3,65 persen atau Rp1,16 triliun menjadi Rp 32,85 triliun.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.