Tag: Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi usul industri pertahanan di Bandung pindah ke Kertajati

Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan ide agar industri pertahanan yang berada di Bandung seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Pindad untuk pindah ke kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

“Saya kemarin bertemu dengan Dirut PT DI ya, kemudian berkomunikasi dengan Dirut Pindad, dan berkomunikasi dengan KASAU. Pikirannya sama bahwa tidak mungkin misalnya PT DI di Bandung itu berkembang dengan pesat, dalam posisi untuk tes pesawatnya juga mengalami keterbatasan landasan karena telah padat oleh penduduk,” ucap Dedi di Bandung, Sabtu.

Hal ini termasuk berbagai tantangan yang dihadapi ketika mereka tetap berada di Bandung, kata Dedi, telah diungkapkannya pada berbagai entitas pertahanan tersebut, saat berkesempatan berkomunikasi dengan mereka.

Dedi juga mengaku memiliki gagasan untuk mengalihkan industri pertahanan di Kota Bandung dipusatkan ke Kertajati, bahkan Angkatan Udara di Bandara Husein Sastranegara juga dia usulkan untuk dipindahkan.

“Dari mulai PT DI, Pindad, kalau Dahana kan memang sudah di Subang. Itu di sana, termasuk nanti angkatan udaranya, misalnya angkatan udara Husein ya pindah ke Kertajati. Karena di situ banyak tanah yang masih terbentang luas yang itu tanah negara. Apakah dikuasai oleh Kementerian Kehutanan, atau dikuasai oleh Perhutani, atau dikuasai oleh kementerian lain tetapi yang jelas itu statusnya tanah negara,” kata dia.

Dedi menyebut hasil komunikasi tersebut, beberapa pihak merespons dengan baik. “Dan setelah industri pertahanan pindah, akhirnya kemungkinan akan jadi kawasan ekonomi khusus,” ujarnya.

Menurut dia, apabila sudah terbentuk kawasan ekonomi khusus dalam hal ini industri pertahanan, maka aktivitas penerbangan di BIJB Kertajati pun akan berjalan.

Tidak hanya itu, ia menilai dana Rp60 miliar yang biasa digelontorkan Pemerintah Provinsi Jabar untuk bandara tersebut bisa dialihkan untuk urusan lain.

“Ya hilang dong. Hilang kan nanti sudah dibiayai oleh industri pertahanan. Pemerintah provinsi tidak usah membiayai lagi,” kata dia.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

23/08/2025 19:25
IDAI Soroti Masalah di Balik Kematian Balita Sukabumi Pasca Kecacingan

Jakarta –

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menilai kasus balita meninggal akibat cacingan di Sukabumi menjadi pengingat pentingnya upaya promotif dan preventif kesehatan anak. Edukasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta akses layanan kesehatan dasar dinilai krusial untuk mencegah kejadian yang sama terulang.

Ketua Umum IDAI, dr Piprim Basarah Yanuarso, mengatakan persoalan kecacingan tidak bisa dilihat semata dari aspek medis, melainkan juga berkaitan dengan faktor sosial.

“Kalau masalah kecacingan, kita tidak bisa melihatnya dari satu aspek saja, yaitu penyakit. Ini masalah sosial juga,” ujar Piprim di Jakarta, Jumat, (22/8/2025).

IDAI memiliki program Pediatrician Social Responsibility, yakni inisiatif saat satu dokter anak menjadi relawan untuk mendampingi dua puskesmas. Menurut Piprim, pendekatan ini bisa diperluas ke tenaga kesehatan dan kader untuk memastikan edukasi PHBS berjalan efektif.

Ia mencontohkan, edukasi dasar seperti cara mencuci tangan yang benar, pemberian obat cacing secara berkala setiap enam bulan, serta pengawasan langsung kader menjadi langkah nyata yang bisa dilakukan.

“Kalau pemberian obatnya diawasi dengan baik, lalu ada balita yang tidak datang kemudian didatangi, maka pencegahannya bisa berjalan optimal,” katanya.

Selain itu, ia menilai program Bina Keluarga Balita (BKB) perlu digiatkan kembali sebagai bagian dari pencegahan. Piprim menekankan, pembangunan kesehatan seharusnya dimulai dari hulu, yakni melalui edukasi dan pengobatan preventif, bukan sekadar hilirisasi kesehatan gedung-gedung RS belasan lantai dan cathlab miliaran rupiah.

Sebelumnya, seorang balita bernama Raya dibawa ke RSUD Syamsudin, Sukabumi, pada 13 Juli 2025 karena dalam kondisi kritis. Saat penanganan, cacing sempat keluar dari hidung balita tersebut.

Hasil pemeriksaan medis menunjukkan Raya terkena ascariasis, yakni infeksi akibat cacing gelang (Ascaris lumbricoides).

Ibunya disebut mengalami masalah mental sehingga kesulitan mengasuh, sementara ayah-nya mengidap tuberkulosis (TB). Keluarga juga tidak memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan, sehingga sulit mengakses layanan medis.

Raya meninggal dunia pada 22 Juli 2025. Menanggapi kasus ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjatuhkan sanksi administratif kepada Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Sukabumi. Ia memutuskan menghentikan sementara pencairan dana desa karena menilai perangkat desa lalai dalam menjalankan tanggung jawab terhadap warganya.

(naf/kna)

23/08/2025 17:26
Usulan Dedi Mulyadi Didukung, Pemindahan Kepala Sekolah Sesuai Domisili Bisa Kurangi Kelelahan

Ia juga menekankan pentingnya monitoring pasca-implementasi kebijakan.

“Kita perlu mengukur, apakah setelah rotasi ini, kinerja kepala sekolah membaik? Apakah ada penurunan capaian pendidikan? Ini harus terukur, bukan asumsi,” ujarnya.

Menurutnya, reformasi birokrasi di sektor pendidikan harus dilandasi semangat profesionalisme dan pemerataan.

“Bila kebijakan ini mampu membuat distribusi kepala sekolah dan guru lebih merata secara geografis tanpa menurunkan kualitas, tentu itu prestasi,” katanya.

Terkait potensi ketimpangan mutu antar daerah, Iwan menyarankan agar Pemprov Jabar menyiapkan mekanisme pelatihan lanjutan bagi kepala sekolah yang dipindahkan ke sekolah baru, terutama di wilayah yang memiliki tantangan lebih berat.

Ia juga mengusulkan agar ada insentif khusus untuk kepala sekolah yang bersedia ditempatkan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), jika kebijakan domisili ini membuat kekurangan tenaga di wilayah-wilayah tersebut.

“Kebijakan ini harus fleksibel. Tidak semua kepala sekolah bisa dipindah ke dekat rumahnya. Jadi perlu ada mekanisme insentif untuk menjamin pemerataan dan keberlanjutan,” tambahnya.

23/08/2025 16:00
Dedi Mulyadi Usulkan Industri Pertahanan Dipindah dari Bandung ke Kertajati, Beberkan Alasannya

Sementara itu, Direktur Utama PT DI, Gita Amperiawan mengatakan, rencana tersebut akan bicarakan kembali bersama pihak terkait dan Dedi Mulyadi.

Pihaknya akan terlebih dahulu melakukan Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) mengenai usulan tersebut.

“Tanggal 1 besok pak Gubernur mengundang semua pihak di Kertajati. Seperti yang sudah kami sampaikan bapak Gubernur adalah tentunya kita ingin memanfaatkan Kertajati itu untuk MRO, itu yang akan kita dahulukan,” ucap Gita di PT DI, Kota Bandung.

Dia menjelaskan, dilakukannya MRO terlebih dahulu karena kebutuhan untuk merealisasikan rencana tersebut cukup banyak. Namun menurutnya, Kertajati memang dinilai cocok untuk mengembangkan industri pertahanan.

“Kebutuhannya adalah sangat banyak pesawat-pesawat yang didatangkan gitu kan. Dan relatif sebetulnya, dari segi kepadatan lalu lintas udara dan landasan yang panjang, Kertajati cocok,” kata dia.

23/08/2025 15:30
Dedi Mulyadi Tegas Minta Seleksi Mahasiswa Kedokteran dari Kecerdasan: Bukan Karena Kekayaan Orangtuanya Bandung 23 Agustus 2025

Dedi Mulyadi Tegas Minta Seleksi Mahasiswa Kedokteran dari Kecerdasan: Bukan Karena Kekayaan Orangtuanya
Editor
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendorong agar proses seleksi penerimaan mahasiswa kedokteran harus berdasarkan kecerdasan, bukan kemampuan ekonomi orang tuanya.
Hal itu diungkapkan, Dedi Mulyadi saat menjadi pembicara dalam seminar Nasional, di Graha Sanusi Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat (22/8/2025).
“Pesannya adalah dunia kedokteran itu harus mengembalikan rekrutmen mahasiswanya. Jadi mahasiswanya standarisasinya adalah kecerdasan,” ujar Dedi.
Kecerdasan itu, kata dia, ada dua yakni secara akademik harus benar-benar mumpuni dan secara emosional juga baik.
“Sehingga seleksinya kan harus beda. Seleksi kedokteran sama dengan seleksi ketika masuk akademi kepolisian, angkatan Darat, Laut dan Udara. Jadi sangat berbeda karena dia itu memiliki peran dan fungsi berhubungan dengan layanan dan nyawa manusia,” ucapnya.
“Jadi, tidak boleh lagi rekrutmen calon mahasiswa itu hanya didasarkan pada kemampuan ekonomi orangtuanya,” tambahnya.
Selain itu, Dedi juga menyebut bahwa seharusnya dokter yang memiliki kualifikasi dan pengabdian kepada negara, diberikan beasiswa untuk sekolah spesialis.
“Dia (dokter) tugas di daerah terpencil, lama tugas di Puskesmas, di rumah sakit. Itu dia yang masuk dokter spesialis dan kemudian dibiayai oleh pemerintah,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jabar, kata dia, sudah mulai memberikan beasiswa kepada mahasiswa kedokteran.
“Beasiswa sudah jalan, nanti ada Unpad 10 orang fakultas kedokteran. Saya bilang ke Kadis Kesehatan hari ini mulai seleksi di kabupaten/kota, di desa-desa, di puskesmas-puskesmas dan rumah sakit daerah untuk masuk ke dokter spesialis tahun depan,” katanya.
Proses seleksinya, kata Dedi, harus dilakukan dari sekarang meliputi emosional dan intelektual, tidak bisa asal tunjuk.
“Kemudian yang berhak mengikuti program itu adalah mereka yang mengabdi di Puskesmas, mengabdi di rumah sakit umum daerah, menjadi dokter di daerah terpencil, dan harus ada surat keputusannya,” ucapnya.
Setelah lolos seleksi dan lulus menjadi dokter spesialis, harus mau dikembalikan ke daerah asal atau daerah yang kekurangan dokter spesialis.
“Karena problem dari rumah sakit umum daerah semuanya (kekurangan) dokter spesialis,” katanya.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul
Dedi Mulyadi Minta Seleksi Mahasiswa Kedokteran Berdasarkan Kecerdasan, Bukan Kekayaan Orang Tua
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/08/2025 13:23
Dedi Mulyadi Ingatkan Bahaya Sesar Lembang: Ini Sudah Diprediksi, Tinggal Siap-siap Bandung 23 Agustus 2025

Dedi Mulyadi Ingatkan Bahaya Sesar Lembang: Ini Sudah Diprediksi, Tinggal Siap-siap
Editor
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya Atlas Siaga Sesar Lembang (ASSL) yang dikelola Pemerintah Provinsi Jabar.
Menurutnya, dokumen tersebut berfungsi layaknya alarm dini yang memberi sinyal akan potensi gempa bumi akibat pergerakan Sesar Lembang.
“Ya fungsinya untuk mencegah terjadi sebuah peristiwa, pencegahan dini. Nah, peringatannya terus nih, Pemerintah memperingatkan,” ujar Dedi, Jumat (22/8/2025).
Dedi mengungkapkan bahwa masih banyak warga yang cenderung sulit menerima peringatan jika bencana belum benar-benar terjadi.
“Kan gitu, kita sudah ngingetin dari sekarang nih, hati-hati sesar Lembang. Saya sudah pidato dulu tuh, hati-hati loh ini (Sesar Lembang) dari sekarang,” katanya.
Karena itu, ia menekankan agar para kepala daerah, mulai dari Bupati, Wali Kota, Camat, hingga Kepala Desa, dapat segera menggerakkan warganya supaya lebih siap menghadapi potensi bencana.
“Bukan di luar dugaan, ini sudah diprediksi. Kita tinggal siap-siap yang tinggal di Bandung,” ucapnya.
Lebih lanjut, Dedi meminta pemerintah daerah menyusun langkah mitigasi bencana sesuai dengan data wilayah masing-masing.
Ia menegaskan bahwa arah evakuasi, penyimpanan logistik, hingga koordinasi teknis harus dipetakan sejak dini.
“Kalau sudah daerah datanya jelas, maka harus segera dibuat. Kalau nanti dari sini terjadi nih, larinya ke sini, disimpannya di sini,” katanya.
“Nanti logistiknya masuk di mana? Kan seperti itu. Nanti yang mengorkestasinya Kepala BPPD Jawa Barat,” tambahnya.
Tak hanya itu, Dedi mengungkapkan bahwa dirinya sudah menjalin koordinasi dengan BPBD Provinsi Jabar.
Ia bahkan telah memberi instruksi agar dalam waktu dekat dilakukan simulasi penanganan bencana akibat Sesar Lembang.
“Saya sudah memerintahkan kepada Kepala BPPD Provinsi Jawa Barat untuk membuat simulasi kalau terjadi bencana sesar Lembang,” ucapnya.
Terkait relokasi, Dedi mengingatkan bahwa langkah tersebut membutuhkan kesediaan masyarakat.
Menurutnya, kendala terbesar biasanya muncul karena warga kerap enggan direlokasi sebelum bencana benar-benar menimpa.
“Ya kita siapkan. Relokasi pasti banyak nanti tempat relokasinya. Tapi yang penting kan warganya harus mau dari sekarang bersiap-siap untuk relokasi. Tinggal pertanyaannya, warga kita ini kalau sebelum terjadi bencana dipindahin, mau nggak?. Itu aja, Kan biasanya nggak mau nunggu bencana,” katanya.
Selain simulasi dan relokasi, ia juga menegaskan perlunya upaya pencegahan lain berupa larangan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang rawan bencana.
“Kan saya sudah berorientasi. Bulan November saya sudah mulai menanam pohon, kita sudah ngingetin ada beberapa izin yang kemarin kita cabut. Nggak boleh lagi nih daerah bahaya. Dan saya tegaskan sekali lagi, kepada pemerintah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, untuk tidak lagi mengeluarkan izin di kawasan-kawasan yang memiliki potensi bencana sesar Lembang,” ucapnya.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul
Gubernur Dedi Mulyadi Ingatkan Bahaya Sesar Lembang: “Bukan di Luar Dugaan, Ini Sudah Diprediksi”
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/08/2025 11:06
Dedi Mulyadi Beri Pesan ke Calon Dokter: Proses Rekrutmen Jangan Ditentukan Ekonomi Orang Tua

“Kita harus mulai menyadari bahwa penyelesaian problem kesehatan itu bukan hanya dengan obat. Bukan hanya dengan peningkatan teknologi atau sains di bidang kedokteran, tetapi juga cakupan dalam upaya melakukan pencegahan. Selalu bicara kesehatan, bicara pengobatan, tap bukan bicara bagaimana menciptakan manusia yang sehat,” kata dia.

Dedi Mulyadi menambahkan, saat ini ada sebanyak 10 orang lebih telah dipilih untuk mendapatkan beasiswa dokter spesialis di Fakultas Kedokteran (FK) Unpad.

Dia pun telah menugaskan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan seleksi kembali untuk mendapatkan beasiswa.

“Saya bilang kadis kesehatan hari ini mulai menyeleksi di kabupaten kota, di desa-desa, di puskesmas-puskesmas, di rumah sakit-rumah sakit daerah untuk masuk ke dokter spesialis tahun depan. Yang berhak mengikuti program itu adalah mereka yang mengabdi di puskesmas, mengabdi di rumah sakit umum daerah, menjadi dokter di daerah terpencil, ada surat keputusannya,” jelas Dedi Mulyadi.

22/08/2025 18:01
8 Relokasi PTDI ke Bandara Kertajati, Dedi Mulyadi: Bisa Ramaikan Komersial dan Hilangkan Biaya Bandung

Relokasi PTDI ke Bandara Kertajati, Dedi Mulyadi: Bisa Ramaikan Komersial dan Hilangkan Biaya
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana merelokasi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka.
Menurut Dedi Mulyadi, pemindahan ini bukan hanya akan mendongkrak industri kedirgantaraan dan pertahanan dalam negeri, tetapi juga berpotensi menghidupkan kembali penerbangan komersial di Kertajati.
“Jadi, kalau di sana (Kertajati) sudah ramai, komersialnya ikut ramai. Kan kalau ramai dengan industri pertahanan, pesawat-pesawatnya banyak, maskapai pasti berminat juga,” kata Dedi di Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat (22/8/2025).
Dedi menuturkan, maskapai akan lebih tertarik membuka kembali rute penerbangan ke Kertajati bila aktivitas bandara semakin padat.
Untuk itu, Pemprov Jabar akan memperkuat aksesibilitasnya dengan pembangunan infrastruktur transportasi.
“Kita membangun infrastrukturnya, misalnya kereta dari Bandung ke Kertajati atau dari Jakarta. Nanti suatu saat kalau ada kereta cepat Jakarta-Surabaya lewat Kertajati, kan akan banyak yang menggunakan,” katanya.
Dedi menambahkan, langkah ini juga akan mengurangi beban fiskal daerah. Selama ini, biaya perawatan BIJB Kertajati mencapai Rp 60 miliar per tahun.
Bila industri pertahanan masuk, menurut Dedi, biaya pemeliharaan bandara bisa ditanggung pemerintah pusat melalui keuntungan dari industri pertahanannya.
“Hilang kan (biaya perawatan). Nanti sudah dibiayai oleh industri pertahanan. Pemerintah provinsi tidak usah membiayai lagi,” ucap Dedi.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/08/2025 17:12
Ironi! Wakil Rakyat Berjoget Bergelimang Tunjangan, Masih Ada Balita Meninggal Cacingan

GELORA.CO – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti kurangnya empati para wakil rakyat alias anggota DPR RI terhadap penderitaan rakyat, apalagi dikaitkan dengan kasus balita asal Sukabumi, Raya, yang meninggal dunia dengan tubuh dipenuhi cacing gelang (Ascaris lumbricoides).

Bagaimana tidak, Raya sendiri dikabarkan meninggal pada 22 Juli 2025 lalu. Sedangkan belakangan DPR malah terlihat berjoget di acara formal, bahkan memamerkan gaji dan tunjangan yang sangat fantastis.

Peneliti di Formappi, Lucius Karus, mengatakan seharusnya DPR sebagai lembaga wakil rakyat bisa hadir untuk pencegahan sebelum kisah tragis tersebut terjadi.

“Ya harusnya sih kasus-kasus seperti di Sukabumi itu menjadi perhatian DPR. Kan mereka wakil rakyat seluruh Indonesia,” kata Lucius saat dihubungi Akurat.co, Kamis (21/8/2025).

Dia mengatakan, dengan jumlah tunjangan lebih dari Rp100 juta per bulan yang diterima, mereka para anggota dewan harus bisa menemukan solusi atas persoalan rakyat.

“Mestinya tunjangan fantastis itu membuat DPR menjadi yang paling siap untuk hadir di tempat rakyat membutuhkan demi menemukan solusi atas persoalan yang terjadi sekali problem yang menjadi alasan dari masalah itu,” tuturnya.

Dia juga memandang bahwa tidak ada alasan bagi anggota DPR, untuk tidak mementingkan kepentingan rakyat sebagai prioritas. “Kalau DPR mengaku bekerja sibuk, ya harusnya di mana masalah ada, di situ mereka muncul untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Lucius.

Maka dari itu, Lucius menilai, lembaga pembuat Undang-Undang itu kini tidak pantas menerima tunjangan fantastis jika banyak persoalan rakyat yang tidak tersentuh.

“Kalau situasinya seperti sekarang, DPR-nya menghilang dari tempat di mana persoalan rakyat terjadi. Itu artinya tunjangan mereka untuk dinikmati sendiri saja, bukan untuk mendukung pekerjaan mereka,” tutupnya.

Kasus kematian Raya sebelumnya juga membuat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi angkat bicara. Dia menegaskan, kasus ini sebagai peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan pemerintah desa agar lebih tanggap terhadap persoalan warganya.

Peristiwa memilukan ini sekaligus memantik kritik terhadap fungsi layanan kesehatan dasar, seperti bidan desa, Posyandu, hingga Puskesmas, yang dinilai tidak berjalan optimal.

Dalam keterangannya di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (20/8/2025), Dedi Mulyadi mengaku sudah terlalu sering menerima laporan masalah dari Sukabumi. Menurutnya, banyak persoalan warga yang seharusnya bisa ditangani langsung oleh pemerintah kabupaten atau desa, tetapi justru sampai ke tingkat gubernur.

“Ini warning bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan pemerintah desanya, karena kasus di Sukabumi terlalu banyak yang saya tangani,” ujar Dedi.

22/08/2025 08:09
Pengakuan Warga soal Kopdes Merah Putih Hambalang Bogor Usai Sebulan Diresmikan: Bingung… Bandung 21 Agustus 2025

Pengakuan Warga soal Kopdes Merah Putih Hambalang Bogor Usai Sebulan Diresmikan: Bingung…
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Satu bulan setelah diresmikan, keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Hambalang, Bogor, belum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Alih-alih ramai didatangi, koperasi yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi desa itu justru membuat masyarakat bingung.
Kompas.com melihat langsung ke lokasi, kios dan unit layanan di Kopdes Hambalang terlihat sepi.
Kondisi itu sejalan dengan pengakuan warga yang menyebut belum pernah berbelanja atau memanfaatkan layanan Kopdes tersebut.
Erni (33), warga Kampung Hambalang, Desa Hambalang, mengatakan ia mengetahui keberadaan Kopdes sejak peresmian.
Namun setelah itu, tidak ada aktivitas berarti yang ia lihat.
Ia juga bingung dengan sistem belanja yang kabarnya harus menggunakan kartu anggota khusus.
Hal serupa diungkapkan ibu berinisial K (40) dan S (37).
Mereka menilai, setelah peresmian yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Juli 2025, tidak ada lagi sosialisasi lanjutan.
Warga hanya mendengar kabar sepintas soal harga sembako yang lebih murah, tetapi tak ada penjelasan cara belanja maupun syarat keanggotaan.
“Pas pertama peresmian ramai banget. Tapi sekarang jalan sebulan ya gitu-gitu aja, tidak jalan Kopdesnya. Saya juga tidak pernah ke sana.
Ngapain
, mendingan ke warung biasa,” ujar keduanya saat ditemui Kompas.com, Kamis (21/8/2025).
Keduanya berharap layanan simpan pinjam dan klinik di Kopdes bisa berjalan.
Sebab, warga membutuhkan akses pinjaman yang mudah dan fasilitas kesehatan yang dekat, mengingat jarak puskesmas dari kampung cukup jauh.
“Kita maunya layanan klinik itu saja aktifkan karena bisa membantu banget merawat warga yang sakit, kan di sini puskesmas mah jauh banget. Jadi orang yang tidak punya juga bisa berobat gitu,” tuturnya.
Kebingungan juga dirasakan Fatma dan Irna, warga Kampung Cikalahang, Desa Hambalang.
Mereka mengaku tidak paham mekanisme Kopdes karena tak ada penjelasan dari pengurus setempat.
Mereka mendengar kabar adanya pinjaman tanpa bunga, tetapi syaratnya harus menabung dulu sebagai mitra.
Informasi ini justru membuat warga kecil semakin ragu memanfaatkan layanan.
Fatma menambahkan, masyarakat sekitar juga belum tahu manfaat nyata dari unit sembako, apotek, maupun klinik.
Sejauh ini, hanya ada cerita bahwa klinik tidak pernah buka dan kios sembako terkendala modal.
“Warga jadi bingung, mau coba pun tidak tahu caranya,” ujarnya.
Padahal, saat peluncuran Kopdes Merah Putih, pemerintah menargetkan koperasi desa ini menjadi pusat layanan ekonomi warga.
Unit yang ditawarkan meliputi toko sembako, apotek, klinik kesehatan, layanan simpan pinjam, hingga distribusi hasil pertanian.
Tujuannya untuk mempermudah akses kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ekonomi desa.
Namun, kondisi di Hambalang menunjukkan program ini belum berjalan sesuai harapan.
Minim sosialisasi, keterbatasan modal, hingga layanan dasar yang tak kunjung aktif membuat warga masih bertanya-tanya dan bingung dengan keberadaan Kopdes Merah Putih bagi desa mereka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/08/2025 21:16