Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Dukung Program 3 Juta Rumah Subsidi, Polri dapat penghargaan Menteri PKP

    Dukung Program 3 Juta Rumah Subsidi, Polri dapat penghargaan Menteri PKP

    Elshinta.com – Polri mendapat penghargaan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Penghargaan ini diberikan karena Polri dinilai bersinergi dan berkolaborasi secara nyata dengan Kementerian PKP dalam upaya realisasi program 3 Juta Rumah Subsidi.

    Penghargaan ini diberikan tepat di Hari Perumahan Nasional ke-75 2025 di Ruang Menteri PKP, Wisma Mandiri, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025). Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo hadir mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam acara ini.

    Penghargaan dari Kementerian PKP kepada Polri diberikan dalam bentuk piagam. Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Komjen Dedi oleh Menteri Ara.

    “Saat ini telah terbangun sekitar 13.000 rumah subsidi. Dan target pembangunan yakni 16.000 rumah subsidi. Tentunya sesuai petunjuk Bapak Kapolri, bahwa Polri selalu siap mendukung apa yang menjadi kebijakan dan program-program strategis Bapak Presiden,” ucap Komjen Dedi.

    Bentuk dukungan Polri dalam upaya mewujudkan 3 Juta Rumah Subsidi di antaranya dari sisi pengawasan bersama kejaksaan. Polri juga membangun perumahan subsidi untuk anggota Polri, salah satunya di Karawang Timur, Jawa Barat, yakni Ayyasa Residence; dan perumahan subsidi lainnya di sejumlah provinsi.

    Diketahui pada 4 Maret lalu, Jenderal Sigit melakukan groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri. Acara terpusat di Karawang dan dihadiri Menteri Ara serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pembangunan 3 juta rumah,” ujar Jenderal Sigit saat itu.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ara berterima kasih kepada Jenderal Sigit atas dukungannya. Dia mengatakan Pemerintah memberikan karpet merah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Pertama Pak Kapolri, terima kasih Bapak membantu pekerjaan kami,” tutur Ara di lokasi dalam rilis yang diterima Kontributor Elshinta, Franky Pangkey, Selasa (26/8).

  • Betul Harus Membela Rakyat, Tapi Rakyat Sekarang Sama Serakahnya

    Betul Harus Membela Rakyat, Tapi Rakyat Sekarang Sama Serakahnya

    GELORA.CO -Koruptif atau perbuatan busuk, curang atau menyimpang bukan hanya dimiliki pejabat atau politisi namun juga masyarakat. Begitu juga dengan nepotisme.

    Begitu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menjadi pembicara dalam seminar nasional di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung. 

    Awalnya Dedi menyinggung soal program perhutanan sosial yang menurutnya salah kaprah.

    Menurutnya, perhutanan sosial seharusnya memberi ruang bagi rakyat untuk mengakses hutan sehingga dapat mengembangkan ekosistem kehutanan yang menopang kehidupan ekonomi. Namun yang terjadi lahan garapan dijual sehingga areal perhutanan berubah menjadi areal pemukiman.

    “Kan ini problem lagi. Sehingga saya ingin hari ini segera melakukan penataan itu. Ya sudah kalau memang nanti ada komitmen yang kuat kerja sama Pemrov Jabar, UNPAD dan Kementerian Kehutanan, kita wajibkan seluruh penerima hak perhutanan sosial menanam tanaman agropresti di antaranya adalah kelapa dan sukun,” tutur Dedi.

    Dedi, dalam seminar bertema Hilirisasi Agroforestri Berbasis Sukun yang dilaksanakan Rabu, 20 Agustus 2025 ini, lantas mengatakan bahwa rakyat saat ini sudah beda dimana karakternya sama dengan pemimpin: sama-sama rakus dan buas.

    “Rakyat hari ini adalah rakyat tahun ini yang karakternya sama dengan kita. Sama buasnya, kadang sama serakahnya. Cuma beda tingkatan kekuasaannya.

    Bahwa kita betul hidup harus membela rakyat, rakyat harus diutamakan. Tapi ingat rakyat hari ini bukan rakyat tahun 60, rakyat hari ini bukan rakyat tahun 70. Rakyat hari ini adalah rakyat yang karakternya sama dengan kita, sama buasnya kadang sama serakahnya cuma beda tingkatan kekuasaannya,” tutur Dedi.

    Dedi, seperti dikutip dari Youtube Lembur Pakuan Channel, menekankan dirinya paham karakter masyarakat model seperti ini karena mengalami sendiri.

    Dia mencontohkan satu keluarga diberi satu lapak jualan di pasar tapi yang diambil lima lapak. Atau ada juga yang lapaknya disewakan kepada orang lain sementara dia berjualan di trotoar.

    “Ini rakyat, Pak. Jadi sifat koruptif, sifat nepotisme bukan hanya milik politisi kayak Dedi Mulyadi. Enggak usah nunggu orang orang lain tetapi juga yang lain juga punya karakter itu, punya karakter serakah,” tukas Dedi Mulyadi

  • Apa Kabar Kasus 3 Orang Tewas di Acara Pernikahan Anak Dedi Mulyadi? Kompolnas Bilang Begini

    Apa Kabar Kasus 3 Orang Tewas di Acara Pernikahan Anak Dedi Mulyadi? Kompolnas Bilang Begini

    Sebelumnya, pesta pernikahan Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, dengan Maula Akbar Mulyadi Putra, putra sulung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang semestinya berjalan gembira malah berujung duka.

    Sebanyak tiga orang meninggal dunia, terdiri dari dua warga sipil dan satu anggota Polres Garut, menjadi korban berdesak-desakan di acara yang mengundang masyarakat untuk makan gratis tersebut. 

    “Laporan dari Dinas Kesehatan ada 26 orang, dan tiga orang di dalamnya meninggal dunia,” ujar Bupati Garut, Abdisy Syakur Amin, di Gedung Bakorwil, pada Jumat (18/7/2025) silam.

    Menurut Syakur, peristiwa itu cukup mengagetkan masyarakat yang tengah menikmati pesta rakyat pernikahan Wabup Garut Luthfianisa Putri Karlina, terlebih jumlah korban cukup banyak.

    “Dari jumlah itu sebagian sudah pulang, ada juga yang dirawat dan semua biaya di-cover pemerintah daerah Garut,” kata Syakur.

    Syakur menyatakan, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan sebagian besar korban pingsan karena kekurangan oksigen akibat berdesakaan.

    “Kalau anggota polisi itu mungkin karena mengamankan mungkin terjatuh dan juga terinjak-injak,” ujar Syakur.

    Kapolres Garut Yugi Bayu Hendarto membenarkan anggota wafat saat tengah melaksanakan tugas untuk mengamankan acara pernikahan dan memberikan pertolongan bagi masyarakat.

    “Informasi yang kami terima, Bripka Cecep sedang mengevakuasi korban-korban yang pingsan ke dalam mobil ambulans, tapi ternyata beliau sendiri pingsan kemudian dibawa ke rumah sakit dan ternyata sudah meninggal,” kata Yugi.

    Diketahui, hajat pesta rakyat pernikahan anak Dedi Mulyadi dengan putri Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto di kawasan pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (18/7/2025), berakhir tragis. Tingginya animo masyarakat terhadap kegiatan itu menyebabkan petugas kewalahan membendung kehadiran warga.

    Alhasil, penumpukan pengunjung yang berujung saling dorong tidak terelakkan hingga akhirnya menimbulkan korban jiwa.

  • `Indonesia Punya Kamu 2025` digelar guna menginspirasi anak muda

    `Indonesia Punya Kamu 2025` digelar guna menginspirasi anak muda

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    `Indonesia Punya Kamu 2025` digelar guna menginspirasi anak muda
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 19:38 WIB

    Elshinta.com – Program `Indonesia Punya Kamu (IPK) 2025` akan digelar di Graha Widya Wisuda IPB University Selasa (26/8), dengan mengusung tema `Farm the Future: Anak Muda Saatnya Bawa Pertanian ke Next Level` guna menginspirasi anak muda.

    Rektor IPB University Prof Arif Satria di Jakarta Senin, mengatakan bahwa kolaborasi kampus dengan kementerian akan memperkaya wawasan mahasiswa.

    Kegiatan IPK merupakan kolaborasi antara Perum LKBN ANTARA, Garuda TV, Indozone, On Us Asia, dan Institut Pertanian Bogor (IPB University). Kolaborasi lintas media, akademisi, dan institusi ini menegaskan komitmen bersama mendorong keterlibatan generasi muda di sektor-sektor strategis bangsa yang inovatif.

    Adapun sejumlah tokoh nasional dan praktisi hadir sebagai narasumber utama antara lain Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, VP Corporate Secretary Pertamina NRE Dicky Septriadi, dan Rektor IPB University Prof Arif Satria.

    Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan pelaku startup pertanian dan teknologi seperti CEO Dibimbing Zaky Muhammad Syah, CEO Healthygo Luvian Wiradharma, CIO Lokatani Sellina Desnawati, dan CEO PlusTik Reza Hasfinanda.

    Satria juga menyampaikan bahwa kehadirannya di acara ini bukan hanya memberikan ruang dialog dan inspirasi, tetapi juga menunjukkan peran IPB sebagai rumah besar inovasi dan pendidikan pertanian yang selalu siap mendukung lahirnya generasi muda kreatif, adaptif, dan berdaya saing global di bidang-bidang strategis nasional lainnya.

    Dengan menghadirkan narasumber nasional dan membuka ruang diskusi langsung dengan mahasiswa, dia berharap kegiatan ini mampu memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan generasi muda dalam menghadapi tantangan pembangunan bangsa.

    Direktur Utama Garuda TV Fahmi M. Anwari menyebutkan, acara tersebut merupakan upaya untuk mengajak generasi muda menatap pertanian secara modern, berbasis teknologi, dan berdaya saing global.

    “Kehadiran Indonesia Punya Kamu ini merupakan bentuk nyata dukungan media dalam mendorong peran generasi muda untuk terus bergerak maju dan menghadirkan inovasi di berbagai bidang, khususnya pertanian,” ujarnya.

    Dia menyebutkan, gelar wicara ini bertujuan untuk memberikan wawasan bagi mahasiswa mengenai isu-isu strategis bangsa, mulai dari pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, hingga pemerataan pembangunan melalui program transmigrasi.

    Rangkaian “Indonesia Punya Kamu 2025” berisi gelar wicara (talk show) dan dialog inspiratif, sekaligus menghadirkan Your Voice Matters sebagai wadah aspirasi mahasiswa, Anchor Hunt untuk menjaring talenta baru di bidang media, job fair, serta penampilan musik hiburan.

    Adapun rencananya kegiatan IPK akan digelar di enam kampus terkemuka di Indonesia.

    Dengan dukungan sponsor utama Pertamina New and Renewable Energy, PNM, AlamTri, dan Telkomsel, acara ini menghadirkan gerakan kolaboratif untuk menumbuhkan kesadaran sekaligus mengajak anak muda berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

    Sumber : Antara

  • DPRD soroti kebijakan Gubernur Jabar terkait penghapusan tunggakan PBB

    DPRD soroti kebijakan Gubernur Jabar terkait penghapusan tunggakan PBB

    Jadi jangan serta merta imbauan tersebut diadopsi. Lihat dulu siapa yang menunggak PBB dan siapa penerima manfaatnya jika tunggakan dihapuskan

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyoroti kebijakan penghapusan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikeluarkan Gubernur Dedi Mulyadi kepada seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bekasi.

    Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Jiovanno Nahampun mengaku khawatir kebijakan itu tidak tepat sasaran apabila diterapkan tanpa skema jelas, mengingat piutang PBB-P2 di daerah itu mencapai Rp1 triliun dengan mayoritas penunggak berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas.

    “Sedangkan masyarakat biasa yang hanya memiliki satu rumah, justru lebih patuh membayar pajak. Jadi jangan serta merta imbauan tersebut diadopsi. Lihat dulu siapa yang menunggak PBB dan siapa penerima manfaatnya jika tunggakan dihapuskan,” katanya di Cikarang, Senin.

    Berdasarkan monitoring dan evaluasi Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, banyak tunggakan PBB berasal dari masyarakat yang tergolong mapan secara ekonomi. Mereka memiliki banyak aset berupa rumah dan tanah tetapi tidak patuh membayar pajak.

    “Bahkan beberapa kasus menunjukkan nilai tunggakan mencapai ratusan juta rupiah. Salah satu contoh adalah tunggakan sebesar Rp400 juta akibat pajak yang tidak dibayar selama bertahun-tahun. Kasus seperti ini banyak ditemukan di wilayah perkotaan seperti Cikarang, Tambun hingga Cibitung,” katanya.

    Politisi PDI Perjuangan itu menilai penghapusan tunggakan PBB memang dapat meringankan beban masyarakat namun harus dilakukan secara selektif agar tidak merugikan pemerintah daerah.

    Jika penghapusan dilakukan terhadap wajib pajak yang mampu membayar tetapi sengaja lalai, maka potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terganggu. Padahal, PAD dari sektor PBB sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

    “Kalau tunggakan mau dihapuskan, jangan diberlakukan bagi semua wajib pajak. Penghapusan hanya berlaku bagi warga menengah ke bawah yang memang membutuhkan bantuan. Sebaliknya, bagi kalangan menengah atas yang mampu tetapi tidak patuh, upaya penagihan harus ditingkatkan,” katanya.

    PAD Kabupaten Bekasi senilai triliunan rupiah berpotensi melayang jika pemerintah daerah mengikuti imbauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penghapusan tunggakan PBB-P2 terhitung sejak tahun 2024 ke belakang.

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi mencatat piutang PBB-P2 hingga akhir 2024 mencapai lebih dari Rp1 triliun. Saat ini, piutang tersebut masih dalam proses penagihan dan belum memasuki jatuh tempo pada September 2025.

    “Untuk sektor PBB-P2, piutang mencapai Rp1 triliun lebih dan sebagian besar dimiliki oleh wajib pajak kategori ekonomi menengah atas,” kata Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Bapenda Kabupaten Bekasi Fuji Nugraha.

    Fuji menambahkan kepatuhan pembayaran pajak cenderung lebih tinggi di kalangan masyarakat biasa dibanding menengah atas. Pihaknya juga akan meninjau siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan penghapusan PBB-P2.

    “Masyarakat biasa justru lebih taat membayar pajak sementara pemilik lahan besar memiliki nilai PBB yang jauh lebih tinggi. Bahkan, satu orang bisa menunggak PBB hingga Rp1 miliar karena luas lahan,” ucap dia.

    Dirinya mengaku kebijakan penghapusan tunggakan PBB-P2 masih akan dibahas bersama pimpinan. “Kami masih akan membahas persoalan ini bersama pimpinan,” kata dia.(KR-PRA).

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alasan Pengusaha Bus di Jabar Batalkan Demo Jilid II Tolak Kebijakan Study Tour Dedi Mulyadi

    Alasan Pengusaha Bus di Jabar Batalkan Demo Jilid II Tolak Kebijakan Study Tour Dedi Mulyadi

    Sebelumnya ribuan pengemudi bus pariwisata menuntut dicabutnya pelarangan karya wisata pelajar oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi karena mengancam pekerjaan mereka.

    Menurut juru bicara Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) Herdi Sudardja, akibat pelarangan karya wisata pelajar tersebut pemesanan bus menurun hingga 60 persen dari semula.

    “Penurunan kita sampai 60 persen saat ini ya, saat ini kita enggak tahu untuk 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan ke depan jika pelarangan ini masih terus berlaku dan belum dicabut oleh Gubernur Jabar. Angka riilnya 60 persen tentunya kalau kita ambil dari pada jumlah hari dalam rata-rata ini kan biasanya kita bisa jalan 20 hari (operasional), 22 hari bahkan 24 hari. Nah, saat ini di bawah 10 hari semua,” ujar Herdi saat berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (21/7/2025).

    Herdi mengatakan adanya surat edaran pelarangan dampak yang terjadi di seluruh usaha sektor pariwisata menjadi lesu. Bahkan ucap Herdi, beberapa perusahaan telah banyak menjual aset dan memindahkan sejumlah cabangnya ke luar Jawa Barat.

    “Ya intinya kita datang ke sini, para pekerja pariwisata Jawa Barat yang menuntut agar gubernur segera mencabut SE Gubernur Jabar 45/PK.03.03/2025 berkait ayat ke-3, pelarangan study tour sekolah-sekolah di Jawa Barat ke luar wilayah Jawa Barat,” kata Herdi.

    Herdi menjelaskan dengan banyaknya perusahaan otobus yang menutup cabang di Provinsi Jawa Barat, para pekerjanya merasa khawatir terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di sektor ini. Hal ini dianggap Herdi, dapat menciptakan kelompok masyarakat miskin baru di Jawa Barat. Karena usai terbitnya surat edaran pelarangan karya wisata pelajar tersebut banyak pengemudi bus berurusan dengan rentenir.

    “Para kru bus kami, para pegawai pariwisata sudah mulai sekarang pinjam ke bank emok, pinjol, dan lain sebagainya. Bahkan sudah ada yang dikejar-kejar oleh debt collector. Jadi dulu orang tua siswa yang pinjam pinjol, bank emok. Sekarang para pekerja di pariwisata yang mengalami hal serupa dengan pelarangan ini akibat pelarangan Gubernur Jabar,” tegas Herdi.

    Lebih lanjut Herdi menyatakan bahwa para pengemudi tidak mau berkompromi soal pencabutan surat edaran pelarangan karya wisata oleh Gubernur Dedi Mulyadi sesegera mungkin. Targetnya pada Senin, 21 Juli 2025 surat edaran tersebut harus segera dicabut. Sebetulnya lanjut Herdi, meski sudah berusaha untuk bertahan setelah dua pekan surat edaran pelarangan karya wisata pelajar diterbitkan, para pengusaha di sektor pariwisata masih berusaha bertahan.

    “Kita lihat dua minggu perkembangan bagaimana. Satu bulan bagaimana. Bahkan dari para pengusaha di sektor pariwisata ke IPOBA, Ikatan Pengusaha Otobus Pariwisata Jawa Barat itu sudah melayangkan surat kepada Gubernur Jabar namun tidak direspons, tidak ada tindak lanjut bahkan sampai dengan saat ini,” ungkap Herdi.

    Herdi menuding bahwa Pemerintah Jabar lemah dalam pengelolaan pariwisatanya sehingga tidak memberikan solusi alternatif karya wisata pelajar ke luar provinsi. Malah lanjut Herdi, menerbitkan surat edaran pelarangan yang berdampak kepada perekonomian. Salah satu contohnya, penutupan Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung sebagai bandara internasional yang berpotensi menjadi keuntungan mengangkut wisatawan luar negeri oleh perusahaan otobus.

    “Tentu ini juga membuat dampak yang sangat signifikan terhadap sektor pariwisata di Jawa Barat, kota Bandung khususnya. Nah, kita sudah ada lagi segmen. Jadi kalau kita umpamakan di Bali, wisatawan asing ini kan menjadi favorit, menjadi andalan. Nah, kalau di Jawa Barat, wisata anak-anak sekolah inilah yang menjadi andalan dan menu utama kami,” sebut Herdi.

    Herdi menegaskan pelarangan karya wisata pelajar oleh pemerintah provinsi ini diikuti dari sektor usaha transportasi pariwisata di Jabar ini sekitar 150 unit bus. Terdiri dari transportasi usaha, transportasi pariwisata.

    Selain itu terdapat dari sektor travel agent, usaha perjalanan wisata dan perjalanan umum. Tak hanya itu pelaku UMKM pariwisata, rumah makan, restoran dan perhotelan ikut serta dalam aksi ini. “Terus juga dari pedagang souvenir, oleh-oleh, jasa boga, catering, dan lain sebagainya,” sebut Herdi.

  • Kasus Balita Sukabumi Jadi Pembelajaran, Mensos Tekankan Pentingnya Pemutakhiran Data Nasional 24 Agustus 2025

    Kasus Balita Sukabumi Jadi Pembelajaran, Mensos Tekankan Pentingnya Pemutakhiran Data Nasional 24 Agustus 2025

    Kasus Balita Sukabumi Jadi Pembelajaran, Mensos Tekankan Pentingnya Pemutakhiran Data
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai kasus meninggalnya RY, balita di Sukabumi yang diduga mengalami infeksi berat, menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah.
    Menurut dia, kejadian tersebut menegaskan betapa vitalnya pemutakhiran data warga miskin dan rentan untuk memastikan intervensi sosial berjalan tepat sasaran.
    “Ini satu pembelajaran buat kita semua, supaya benar-benar bisa menyisir warga-warga kita yang memang memerlukan perlindungan dan jaminan sosial,” kata Gus Ipul ditemui di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta, Minggu (24/8/2025).
    Gus Ipul menekankan, pendataan adalah bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk konsolidasi data nasional.
    Ia mengakui masih banyak warga yang belum tercatat dalam sistem, baik di Dukcapil maupun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
    “Maka itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat, pemerintah daerah, seluruh kekuatan bangsa ini untuk ikut terlibat di dalam pemutakhiran data,” tegasnya.
    Kemensos sendiri sudah turun langsung ke Sukabumi untuk melakukan asesmen terhadap keluarga RY.
    Kakak dan adiknya kini tengah diproses untuk bisa mendapatkan pendampingan dari sentra Kemensos di daerah tersebut.
    “Kita sudah lihat dan Kementerian Sosial juga sudah turun untuk melakukan
    assessment
    . Insyaallah nanti akan dimasukkan ke sentra kita yang ada di Sukabumi,” jelas Gus Ipul.
    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga aparat desa dan RT/RW dalam mendata warga yang membutuhkan.
    Dengan begitu, intervensi sosial dapat diberikan lebih cepat dan tepat.
    “Kita berharap, terus terang kita harus bersinergi ini dengan pemerintah daerah utamanya, di desa-desa dan juga di RT RW untuk benar-benar bisa memberikan suatu data yang tepat, yang baik, sehingga kita bisa berikan langkah-langkah atau intervensi yang tepat,” pungkasnya.
    Sebelumnya, RY, bocah asal Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia pada 22 Juli 2025 dengan kondisi tubuh penuh cacing.
    RY adalah anak dari pasangan Udin (32 tahun) dan Endah (38 tahun), serta memiliki seorang kakak bernama Risna (7 tahun).
    Ia sempat dirawat di RSUD R Syamsudin SH, di mana ditemukan cacing dalam tubuhnya, dengan total berat cacing yang berhasil dikeluarkan mencapai hampir satu kilogram.
    Kejadian ini kini menjadi sorotan publik, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan perhatian khusus terhadap kasus RY.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rencana Demo Pelaku Pariwisata Besok, Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Study Tour Tak Akan Dicabut Bandung 24 Agustus 2025

    Rencana Demo Pelaku Pariwisata Besok, Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Study Tour Tak Akan Dicabut Bandung 24 Agustus 2025

    Rencana Demo Pelaku Pariwisata Besok, Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Study Tour Tak Akan Dicabut
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menghormati rencana unjuk rasa yang akan digelar pada Senin (25/8/2025) oleh para pelaku jasa pariwisata terkait penolakan larangan study tour.
    “Kita menghormati aksi yang dilaksanakan,” ujarnya dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (24/8/2025).
    Meski demikian, ia menegaskan, bahwa keputusannya tidak akan berubah. Dedi menyebut, kebijakan pelarangan study tour untuk melindungi orangtua murid.
    Ia menilai, kegiatan tersebut selama ini telah menyimpang dari makna sebenarnya. Pendidikan seharusnya melahirkan kebaikan, bukan menambah beban.
    “Saya tidak akan pernah berubah, saya tetap mengatakan bahwa study tour dilarang di seluruh Provinsi Jawa Barat,” ucap Dedi.
    Diketahui, rencana unjuk rasa yang rencananya akan berlangsung besok, merupakan aksi kedua dari para pelaku jasa pariwisata.
    Sebelumnya, para pekerja sektor jasa pariwisata mulai dari pemandu wisata, sopir bus hingga pelaku UMKM menggeruduk Gedung Sate di Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Senin (21/7/2025).
    Mereka mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mencabut poin ketiga dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang memuat larangan kegiatan study tour. Larangan itu dinilai mematikan sektor pariwisata.
    “Tuntutan kita itu hanya satu, cabut larangan gubernur kegiatan study tour sekolah. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat,” ujar Koordinator aksi Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), Herdis Subarja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku Bandung 24 Agustus 2025

    Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku Bandung 24 Agustus 2025

    Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan tidak akan mundur dari keputusannya terkait larangan kegiatan study tour bagi pelajar, meskipun mendapat penolakan dari para pelaku industri pariwisata.
    Ia menyebut, kebijakan tersebut justru berpihak kepada orangtua murid yang selama ini mereka kerap terbebani biaya kegiatan tersebut.
    “Saya sudah tegaskan, saya tidak akan berubah. Saya tetap berpegang teguh bahwa larangan study tour ini memberikan manfaat bagi hampir mayoritas orangtua,” ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (24/8/2025).
    Sebelumnya, Dedi telah menerima rombongan koordinator aksi yang menolak larangan study tour.
    Mereka mengaku, kebijakan pelarangan tersebut memberi dampak langsung pada agen perjalanan, pengusaha bus, sopir di sektor pariwisata.
    Namun, mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan tetap pada pendiriannya tidak akan mengubah aturan tersebut.
    “Walaupun ada aturan tidak memaksa, tetapi anak-anak kalau temannya berangkat, dia tidak berangkat, pasti menimbulkan kekecewaan, rasa minder, dan bisa jadi marah pada orangtuanya,” kata Dedi.
    Ia menilai, kegiatan study tour yang selama ini berjalan telah menyimpang dari makna sebenarnya.
    Menurut Dedi, pendidikan tidak boleh mengabaikan substansi dan seharusnya mampu melahirkan kebaikan.
    “Bukan pendidikan membodoh-bodohi sikap dan mental diri kita sendiri,” ucap Dedi.
    Dedi menyebut, pembangunan sektor pariwisata Jawa Barat perlu dilakukan dengan cara yang baik, mulai dari pentingnya pembangunan infrastruktur, kebersihan, hingga pelayanan wisata.
    “Kebersihan desa dan kota harus kita lakukan. Infrastruktur harus kita bangun, lampu-lampu jalan harus kita pasang merata di Jawa Barat, harus bebas pungli, ramah pada wisawatan harus diberantas, warung-warung dan toko tidak boleh getok harga. Itu cara terbaik membangun pariwisata kita,” katanya.
    Ia mengaku, optimistis bila upaya-upaya tersebut dilakukan maka pariwisata Jawa Barat akan terus tumbuh tanpa harus menjadikan pelajar sebagai objek kunjungan wisata.
    “Insyaallah, Jawa Barat ke depan akan meningkat jumlah kunjungan wisatawannya, dan tidak menjadikan anak sekolah sebagai objek untuk meningkatkan pariwisata,” pungkas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku Bandung 24 Agustus 2025

    Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku Bandung 24 Agustus 2025

    Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan tidak akan mundur dari keputusannya terkait larangan kegiatan study tour bagi pelajar, meskipun mendapat penolakan dari para pelaku industri pariwisata.
    Ia menyebut, kebijakan tersebut justru berpihak kepada orangtua murid yang selama ini mereka kerap terbebani biaya kegiatan tersebut.
    “Saya sudah tegaskan, saya tidak akan berubah. Saya tetap berpegang teguh bahwa larangan study tour ini memberikan manfaat bagi hampir mayoritas orangtua,” ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (24/8/2025).
    Sebelumnya, Dedi telah menerima rombongan koordinator aksi yang menolak larangan study tour.
    Mereka mengaku, kebijakan pelarangan tersebut memberi dampak langsung pada agen perjalanan, pengusaha bus, sopir di sektor pariwisata.
    Namun, mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan tetap pada pendiriannya tidak akan mengubah aturan tersebut.
    “Walaupun ada aturan tidak memaksa, tetapi anak-anak kalau temannya berangkat, dia tidak berangkat, pasti menimbulkan kekecewaan, rasa minder, dan bisa jadi marah pada orangtuanya,” kata Dedi.
    Ia menilai, kegiatan study tour yang selama ini berjalan telah menyimpang dari makna sebenarnya.
    Menurut Dedi, pendidikan tidak boleh mengabaikan substansi dan seharusnya mampu melahirkan kebaikan.
    “Bukan pendidikan membodoh-bodohi sikap dan mental diri kita sendiri,” ucap Dedi.
    Dedi menyebut, pembangunan sektor pariwisata Jawa Barat perlu dilakukan dengan cara yang baik, mulai dari pentingnya pembangunan infrastruktur, kebersihan, hingga pelayanan wisata.
    “Kebersihan desa dan kota harus kita lakukan. Infrastruktur harus kita bangun, lampu-lampu jalan harus kita pasang merata di Jawa Barat, harus bebas pungli, ramah pada wisawatan harus diberantas, warung-warung dan toko tidak boleh getok harga. Itu cara terbaik membangun pariwisata kita,” katanya.
    Ia mengaku, optimistis bila upaya-upaya tersebut dilakukan maka pariwisata Jawa Barat akan terus tumbuh tanpa harus menjadikan pelajar sebagai objek kunjungan wisata.
    “Insyaallah, Jawa Barat ke depan akan meningkat jumlah kunjungan wisatawannya, dan tidak menjadikan anak sekolah sebagai objek untuk meningkatkan pariwisata,” pungkas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.