Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • 7 Terbantahnya Isu Irjen Karyoto Marah ke Kapolri karena Jabatan, Penyebar Hoaks Diburu Megapolitan

    7 Terbantahnya Isu Irjen Karyoto Marah ke Kapolri karena Jabatan, Penyebar Hoaks Diburu Megapolitan

    Terbantahnya Isu Irjen Karyoto Marah ke Kapolri karena Jabatan, Penyebar Hoaks Diburu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Karyoto diterpa isu miring usai dimutasi dari jabatan Kapolda Metro Jaya menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.
    Desas-desus muncul melalui sebuah tangkapan layar yang beredar di grup WhatsApp wartawan Polda Metro Jaya.
    Foto itu memperlihatkan unggahan akun TikTok @legsob208 yang menyebut Karyoto berseteru dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
    Unggahan itu berjudul, “
    Jabatan Tidak Sesuai Kesepakatan, Irjen Karyoto Marah di Kantor Kapolri”.
    “Sssstt ada Jenderal sama Kapolri lagi saling serang. Dijanjikan Kabareskrim, eh dikasih Kabaharkam. Langsung deh ngamuk-ngamuk sama yang ngejanjiin
    ,” tulis akun @legsob208.
    Karyoto akhirnya buka suara. Dia memastikan isu yang disebarkan akun tersebut mengenai dirinya marah ke Kapolri adalah berita bohong.
    “Jadi sangat hoaks dan tidak benar isi ceritanya,” tegas Karyoto saat dikonfirmasi, Jumat (8/8/2025).
    Menurut Karyoto, akun tersebut anonim dan sengaja untuk melemparkan hoaks ke masyarakat.
    “Itu akun anonim dan akun yang memang sengaja diembuskan untuk membuat berita-berita seperti itu,” ucap dia.
    Jenderal bintang dua itu menilai, isu liar yang beredar ingin merusak hubungannya dengan Listyo selaku pimpinannya di Polri.
    “Itu akunnya betul-betul ingin seolah-olah mempertentangkan saya dengan Pak Kapolri,” ucap Karyoto.
    Mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu memastikan hubungannya dengan Listyo baik-baik saja.
    “Hubungan saya sama Pak Kapolri itu sangat bagus. Beliau sangat sayang kepada saya,” imbuh dia.
    Menurut Karyoto, pemberian jabatan Kabaharkam Polri adalah bentuk kepercayaan dari Kapolri.
    Ia pun berterima kasih atas jabatan baru yang diberikan dan menerimanya dengan baik.
    “Saya dikasih jabatan itu (Kabaharkam Polri), saya mengucapkan terima kasih,” ucap dia.
    Karyoto memastikan Polda Metro Jaya tengah mencari pemilik akun yang menyebarkan berita bohong tersebut.
    “Sedang di-
    trace
    . Biasanya, akun luar negeri.
    Buzzer
    mahal,” kata Karyoto.
    Saat ditanya apakah pemilik akun tersebut akan diproses secara hukum jika sudah ditemukan, jenderal bintang dua itu menegaskan akan menindak tegas.
    “Pasti,” tegas dia.

    Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo merotasi Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Karyoto dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya.
    Promosi jabatan yang didapatkan Karyoto tertuang dalam surat telegram (ST) Kapolri dengan nomor ST/1764/VIII/KEP/2025 tertanggal 5 Agustus 2025.
    Listyo menempatkan besan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.
    Karyoto menduduki jabatan itu untuk menggantikan posisi Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Mohammad Fadil Imran yang dipromosikan sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri.
    Posisi Kapolda Metro Jaya diisi oleh Irjen Pol Asep Edi Suheri yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Wakabareskrim).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Suka Jalan Bagus, Pajak Motor Dibayar Nggak?

    Suka Jalan Bagus, Pajak Motor Dibayar Nggak?

    Jakarta –

    Dedi Mulyadi bertanya ke sejumlah warga terkait menikmati jalanan bagus. Dia juga bertanya apakah warga rutin membayar pajak?

    Pembangunan jalan yang bagus di daerah merupakan kontribusi dari pembayaran pajak warga. Untuk itu warga wajib membayar pajak untuk pembangunan jalan ataupun melakukan perbaikan. Salah satu jenis pendapatan daerah yang memiliki kontribusi besar adalah dari sektor pajak kendaraan. Pendapatan dari sektor pajak kendaraan ini sifatnya sangat vital karena digunakan untuk membuat jalan ataupun memperbaiki jalanan yang telah rusak.

    Toh ketika jalanan itu bagus, warga juga yang menikmati. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun mempertanyakan hal itu. Dalam cuplikan video yang diunggah akun Bapenda Jawa Barat, Dedi menyinggung warga menyukai jalanan bagus sembari bertanya apakah membayar pajak kendaraan.

    “Jalan bagus suka? Motornya dibayar nggak pajaknya?” ucap Dedi.

    Perlu diingat pajak kendaraan dibayar setiap tahun dan masuk ke kas daerah. Di Jawa Barat, pemerintah daerah setempat tengah menggelar program pemutihan yang berlangsung hingga 30 September 2025. Berkat adanya pemutihan ini, pendapatan daerah Jabar mengalami kenaikan meski tak signifikan. Angka kepatuhan warga Jabar membayar pajak juga meningkat.

    Hingga Agustus 2025, realisasi mencapai Rp 3,5 triliun dengan pembagian 60% untuk provinsi dan 40% untuk kabupaten/kota. Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan baru mencapai Rp 1,7 triliun, meski masih di bawah target tahunan sebesar Rp 3,7 triliun akibat penurunan pembelian kendaraan baru.

    “Ini terjadi karena dari Januari-Februari berangkat dari angka minus. Jadi kemarin itu kebijakan pemutihan itu nambal dulu yang Januari-Februari,” ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Asep Supriatna, dalam tayangan YouTube KangDediMulyadiChannel.

    Asep juga menuturkan kenaikan yang tidak signifikan itu lantaran pajak yang dibayarkan warga saat program pemutihan hanyalah pajak tahun berjalan. Sementara denda dan tunggakan tahun-tahun sebelumnya dihapuskan.

    “Kalau dari sisi nilai memang sedikit karena bayarnya hanya setahun tapi kalau dari penambahan ekosistem pajak meningkat,” tambah Asep.

    (dry/din)

  • Singgung Asal Almamater Jajaran Menteri di ITB, Presiden Prabowo Bertanya Siapa yang Nyusun Kebinet

    Singgung Asal Almamater Jajaran Menteri di ITB, Presiden Prabowo Bertanya Siapa yang Nyusun Kebinet

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung, Kota Bandung, menjadi ajang Presiden Prabowo Subianto, mengenalkan menterinya serta almamaternya.

    Dalam pembukaan KSTI 2025 pada Kamis (7/8), sejumlah menteri Kabinet Merah Putih memang turut hadir. Salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

    Presiden Prabowo sendiri hadir membuka agenda penting tersebut sekaligus memberikan pidato atau keynote speech di hadapan ribuan peneliti, akademisi, ilmuwan, hingga rektor perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memulai memperkenalkan menterinya di Kabinet Merah Putih dengan terlebih dahulu menyapa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara, selalu penyelenggara acara dan penyedia tempat.

    Prabowo kemudian menyapa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan sebagai tuan rumah dalam kegiatan tersebut. Setelah itu, Prabowo baru melanjutkan menyapa anak buahnya di Kabinet Merah Putih.

    Di ITB tempat acara KSTI 2025 berlangsung, Prabowo Subianto ternyata cukup menyadari betapa banyaknya alumni ITB yang duduk di jajaran pemerintahannya.

    “Menko PMK Pratikno, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, belum profesor ya. Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, ITB rupanya. ITB Banyak sekali,” sebut Prabowo merinci.

  • 4 Canda Prabowo Banyak Menterinya Lulusan ITB: Yang Nyusun Kabinet Siapa Ini? Nasional

    4 Canda Prabowo Banyak Menterinya Lulusan ITB: Yang Nyusun Kabinet Siapa Ini? Nasional

    Canda Prabowo Banyak Menterinya Lulusan ITB: Yang Nyusun Kabinet Siapa Ini?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto menyoroti banyak menteri di Kabinet Merah Putih yang merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB).
    Fakta itu disadari Prabowo ketika menyapa para menteri maupun kepala badan yang hadir di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8/2025).
    Mulanya, Kepala Negara menyapa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto yang merupakan penyelenggara acara sebelum menyapa  seluruh menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hadir.
    “Yang saya hormati dan yang saya banggakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Profesor Brian. Brian atau Brayen? Brian Yuliarto sebagai penyelenggara. Para menteri koordinator, para menteri, kepala badan, serta wakil menteri Kabinet Merah Putih yang turut hadir,” kata Prabowo mengawali sambutan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/8/2025).
    Prabowo lalu menyapa Rektor Institut Teknologi Bandung Tata Cipta Dirgantara beserta jajaran pimpinan guru besar, senat, dan civitas akademika ITB.
    Tak lupa, ia menyapa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beserta Forkopimda Provinsi Jawa Barat dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang turut hadir.
    Tidak hanya menyapa, Prabowo juga mengabsen lulusan universitas mana saja para menteri dan seluruh jajarannya.
    “Menteri Kelautan dan Perikanan Saudara Sakti Wahyu Trenggono, belum profesor ya? Menteri Komunikasi dan Digital Saudari Meutya Hafid, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yassierli, ITB rupanya, nih. ITB banyak sekali, nih,” tutur Prabowo.
    Ia juga mengabsen Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang lulusan Universitas Indonesia (UI).
    “Sekretaris Kabinet RI saudara Letkol Teddy Indra Wijaya, UGM atau dari mana? UI? UI, UI ada temennya tuh Bu Sri (Mulyani),” beber Prabowo.
    Lama-lama, Prabowo menyadari banyak menteri yang merupakan lulusan ITB.
    Selain Yassierli, ada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti yang juga alumni ITB.
    Ia lantas bertanya siapa orang yang menyusun Kabinet Merah Putih hingga banyak lulusan ITB yang masuk kabinet.
    “Kepala Badan Pusat Statistik Saudari Amalia Adininggar, IPB? ITB? ITB lagi ini. Yang nyusun kabinet siapa ini?” seloroh Prabowo disambut tawa hadirin.
    Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini terus melanjutkan sapaannya hingga menemukan sejumlah direktur BUMN yang juga lulusan ITB.
    Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PT Pindad Sigit Puji Santosa yang juga merupakan alumni Teknik Mesin ITB, hingga Direktur Utama PT LEN Joga Dharma Setiawan.
    “Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Saudara Gita Amperiawan, dari mana? ITB juga? Direktur PT Bio Farma Saudara Shadiq Akasya. Perguruan tingginya? IPB juga, boleh-boleh-boleh,” kata Prabowo.
    Sebagai informasi, konvensi ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo untuk mempertemukan dan mengumpulkan para peneliti dan guru besar, khususnya di bidang STEM, untuk menyamakan visi berkontribusi memajukan bangsa dan negara Indonesia.
    Brian menyampaikan, konvensi ini mengumpulkan lebih dari 2.000 scientist.
    “Ini adalah momentum besar yang pertama kali dilakukan di bangsa ini. Kita sama-sama mengetahui bahwa Bapak Presiden kita Presiden Prabowo senantiasa menginspirasi, menginisiasi, mengumpulkan peneliti-peneliti Indonesia di manapun berada,” kata Brian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ikut Gugat Dedi Mulyadi, Bamus Swasta Cianjur: Cegah Putus Sekolah Bukan Saat Penerimaan Siswa Baru Bandung 7 Agustus 2025

    Ikut Gugat Dedi Mulyadi, Bamus Swasta Cianjur: Cegah Putus Sekolah Bukan Saat Penerimaan Siswa Baru Bandung 7 Agustus 2025

    Ikut Gugat Dedi Mulyadi, Bamus Swasta Cianjur: Cegah Putus Sekolah Bukan Saat Penerimaan Siswa Baru
    Editor
    KOMPAS.com
    – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengungkap alas ikut menggugat Keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) melalui penambahan rombongan belajar (rombel) hingga 50 siswa per kelas.
    Ketua BMPS Cianjur, Mohammad Toha, menegaskan, pihaknya turut melakukan upaya hukum ini demi memperjuangkan nasib sekolah swasta yang dirugikan oleh kebijakan tersebut.
    Dia pun memberikan pendapat tentang pencegahan anak putus sekolah.
    “Upaya pencegahan anak putus sekolah seharusnya dilakukan bukan saat penerimaan siswa baru, tetapi setelahnya,” ucap Toha, saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (6/8/2025).
    “Anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah itulah yang perlu disisir dan didorong agar mau melanjutkan, baik ke sekolah negeri maupun swasta,” tuturnya.
    Menurut Toha, penambahan kuota rombel tidak serta-merta mampu mencegah anak putus sekolah.
    Sebaliknya, ia menilai kebijakan ini justru memunculkan masalah baru bagi sekolah swasta.
    “Dalam hal ini, sekolah swasta dirugikan. Pemerintah yang seharusnya mengayomi seluruh masyarakat justru dengan peraturan ini semakin menegaskan dikotomi antara sekolah negeri dan swasta,” ucapnya.
    Ia menambahkan, di lapangan sering terjadi kasus siswa yang sudah mendaftar di sekolah swasta kemudian ditarik kembali ke sekolah negeri demi memenuhi kuota rombel.
    Toha berharap langkah hukum ini bisa membatalkan kebijakan tersebut dan digantikan dengan regulasi yang lebih adil.
    “Kalau memang ingin mencegah anak putus sekolah secara nyata, ya jangan mendikotomikan sekolah negeri dan swasta. Kalau memang ingin menurunkan angka putus sekolah, ayo kita bersama-sama, baik negeri maupun swasta,” kata dia.
    Diketahui, delapan organisasi sekolah swasta di Jawa Barat telah menggugat Keputusan Gubernur Jabar tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada 31 Juli 2025. Gugatan ini teregistrasi dengan nomor perkara 121/G/2025/PTUN.BDG dan dijadwalkan untuk pemeriksaan berkas pada Kamis (7/8/2025) pukul 10.00 WIB.
    * Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Provinsi Jawa Barat
    * BMPS Kabupaten Bandung
    * BMPS Kabupaten Cianjur
    * BMPS Kota Bogor
    * BMPS Kabupaten Garut
    * BMPS Kota Cirebon
    * BMPS Kabupaten Kuningan
    * BMPS Kota Sukabumi
    (Penulis Kontributor Cianjur Kompas.com: Firman Taufiqurrahman)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Irjen Karyoto: Pengungkap Kasus Pemerasan Eks Ketua KPK yang Kini Jabat Kabaharkam Polri – Page 3

    Profil Irjen Karyoto: Pengungkap Kasus Pemerasan Eks Ketua KPK yang Kini Jabat Kabaharkam Polri – Page 3

    Setelah tiga tahun di KPK, Irjen Karyoto kembali ke institusi Polri dan ditunjuk sebagai Kapolda Metro Jaya pada Maret 2023. Selama kepemimpinannya di Polda Metro Jaya, Karyoto berhasil mengungkap beberapa kasus besar. Salah satunya adalah kasus dugaan pemerasan yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

    Selain itu, Polda Metro Jaya di bawah kepemimpinannya juga membongkar praktik melindungi situs judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta menangani kasus penemuan tujuh jenazah remaja di Kali Bekasi.

    Kini, sebagai Kabaharkam Polri, Karyoto akan mengemban tugas yang sangat vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di seluruh wilayah Indonesia. Tugas ini juga meliputi pemberian bimbingan teknis tentang keamanan kepada seluruh Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia, serta penanganan keamanan unjuk rasa dan pengamanan konflik sosial.

    Irjen Karyoto juga tercatat memiliki harta kekayaan yang signifikan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada KPK pada 10 Maret 2025, total harta kekayaannya mencapai Rp11,5 miliar. Harta tersebut meliputi aset tanah dan bangunan senilai Rp6,67 miliar, serta aset kendaraan senilai Rp3,65 miliar. Selain itu, Irjen Karyoto juga memiliki hubungan kekerabatan dengan tokoh publik, di mana putrinya menikah dengan putra Dedi Mulyadi, menjadikannya besan dari mantan Bupati Purwakarta tersebut.

  • Dedi Mulyadi Kini Usul UMK Dihapus, Ini Alasannya

    Dedi Mulyadi Kini Usul UMK Dihapus, Ini Alasannya

    Liputan6.com, Jakarta Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi sorotan masyarakat luas. Sejumlah kebijakannya mengundang kontroversi, seperti soal study tour. Kini dia mengusulkan adanya reformasi sistem pengupahan nasional dengan mengganti skema Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), menjadi upah sektoral berbasis industri yang ditetapkan secara nasional.

    Dedi menilai dengan upah yang berbeda antarwilayah, kerap menjadi pemicu terjadinya migrasi tenaga kerja dan relokasi industri secara tidak produktif.

    “UMK itu sering kali menimbulkan problem,” kata Dedi di Bandung. Dikutip dari Antara, Rabu (6/8).

    Dia mencontohkan ketimpangan UMK di kawasan industri yang berdekatan seperti Purwakarta dan Karawang, atau Sumedang dan Bandung, yang selisihnya bisa mencapai Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

    Perbedaan tersebut, menurutnya, tidak mencerminkan kondisi realistis industri, melainkan hasil dari negosiasi yang kerap dipengaruhi dinamika politik lokal.

    “Ini menyebabkan pabrik-pabrik berpindah lokasi hanya demi mencari daerah dengan UMK lebih rendah. Purwakarta lari ke Karawang, Karawang lari ke Indramayu, nanti ke Jawa Tengah. Ini harus dihentikan,” ujarnya.

    Jika diberlakukan sistem upah nasional berdasarkan sektor, kata Dedi, nantinya akan menciptakan keadilan dan stabilitas, baik bagi pelaku industri maupun tenaga kerja.

    Karena hanya ditentukan berdasarkan sektor industri seperti pertambangan, energi, makanan dan minuman, hingga manufaktur yang berlaku merata di seluruh Indonesia.

    “Jika ditetapkan sektoral dan terpusat, maka industri makanan dan minuman akan punya standar upah yang sama, baik di Sumatera, Jawa, maupun Kalimantan. Ini menciptakan kepastian bagi investor dan tenaga kerja,” ujarnya.

    Lebih jauh, Dedi menilai kebijakan tersebut juga akan mereduksi potensi politisasi dalam penetapan upah minimum daerah.

    “Kadang momentum politik dimanfaatkan untuk menaikkan UMK demi popularitas. Itu tidak tepat. Sistem sektoral nasional akan menutup ruang-ruang seperti itu,” ucapnya yang berharap usulan ini jadi pertimbangan pemerintah pusat.

  • 3 Dedi Mulyadi Digugat 8 Organisasi Sekolah Swasta ke PTUN Buntut Aturan Rombel 50 Siswa Bandung

    3 Dedi Mulyadi Digugat 8 Organisasi Sekolah Swasta ke PTUN Buntut Aturan Rombel 50 Siswa Bandung

    Dedi Mulyadi Digugat 8 Organisasi Sekolah Swasta ke PTUN Buntut Aturan Rombel 50 Siswa
    Editor
    KOMPAS.com –
    Sebanyak delapan organisasi sekolah swasta jenjang sekolah menengah atas (SMA) menggugat Keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang petunjuk teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) melalui penambahan rombongan belajar (Rombel) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
    Adapun aturan itu dikeluarkan pada 26 Juni 2025.
    Gugatan tersebut diajukan pada 31 Juli 2025 dan sudah teregistrasi dengan nomor perkara: 121/G/2025/PTUN.BDG dan akan dilakukan pemeriksaan berkas pada Kamis 7 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB.
    “Jadi, benar yang menjadi tergugatnya nanti adalah Gubernur dalam hal ini Gubernur Provinsi Jawa Barat. Nanti mereka biasanya akan diwakili ini oleh kuasa yang biasanya ini dari Biro Hukum,” ujar Humas PTUN Bandung, Enrico Simanjuntak, Rabu (6/8/2025).
    “Gugatannya ini diajukan tertanggal 31 Juli 2025 dan oleh ketua pengadilan telah ditetapkan majelisnya yang akan memeriksa, dan majelis hakim yang ditugaskan untuk mengadili perkara tersebut telah menetapkan jadwal persidangan,” katanya.
    PTUN Bandung, kata dia, akan melakukan pemeriksaan formalitas gugatan dari pihak penggugat untuk kemudian dimatangkan oleh majelis hakim.
    Selain itu, nantinya penggugat akan dimintai informasi atau data-data terkait dengan adanya objek sengketa ini.
    Pemeriksaan ini akan memakan waktu sekitar 30 hari, setelah itu masuk tahap pembacaan gugatan, jawaban dari tergugat, replik, duplik hingga pembuktian.
    “Pembuktian dimulai dari bukti surat, bukti elektronik, menghadirkan saksi, ahli, dan, alat bukti lainnya yang terkait. Setelah pembuktian nanti kesimpulan, baru setelah kesimpulan dilanjutkan dengan tahap akhir yaitu putusan begitu,” katanya.
    Adapun delapan organisasi sebagai penggugat dalam perkara ini yaitu:
    1.Forum Kepala Sekolah Sma Swasta Provinsi Jawa Barat

    2.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Bandung

    3.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Cianjur

    4.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bogor

    5.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Garut

    6.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Cirebon

    7.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Kuningan

    8.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Sukabumi.
    Sebelumnya diberitakan, aturan Dedi Mulyadi terkait rombongan belajar satu kelas 50 siswa menuai kritik dari sekolah swasta.
    Sejumlah sekolah swasta menyebut aturan ini membuat mereka tidak memiliki peminat. Sejumlah sekolah swasta bahkan terancam tutup karena kebijakan ini.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul 8 Organisasi Sekolah Swasta Menggugat Dedi Mulyadi ke PTUN, Imbas Penambahan Rombel Program PAPS
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Sorot Perusahaan Nakal: Ada Pencemaran, Warga Keracunan, Ujungnya Bagi Sembako… Bandung 6 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Sorot Perusahaan Nakal: Ada Pencemaran, Warga Keracunan, Ujungnya Bagi Sembako… Bandung 6 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Sorot Perusahaan Nakal: Ada Pencemaran, Warga Keracunan, Ujungnya Bagi Sembako…
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa investasi seharusnya memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, bukan justru menimbulkan kerusakan dan menurunkan kualitas hidup warga.
    “Harusnya investasi memberikan manfaat bagi sekitar, dari lingkungan hingga masyarakatnya,” kata Dedi Mulyadi di sela Rapat Kerja Nasional (Rakerkonas) ke-34 Apindo di Bandung, Selasa (5/8/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Dedi Mulyadi menyoroti praktik sejumlah perusahaan yang mencemari lingkungan tanpa memberikan kompensasi yang layak.
    “Kalau ada pencemaran, kami (masyarakat) yang pertama keracunan, tetapi ujungnya perusahaan ganti rugi dengan sembako atau susu. Saya menolak itu. Tidak ada kaitannya pencemaran dengan sembako,” ujarnya.
    Menurutnya, banyak perusahaan di kawasan industri yang menghasilkan limbah udara, suara, hingga limbah cair yang berdampak langsung pada masyarakat.
    Solusi yang dibutuhkan bukanlah kompensasi sesaat, melainkan perbaikan sistem infrastruktur lingkungan.
    “Perbaiki sistem limbahnya. Bukan bagi-bagi sembako. Ini harus segera dibenahi,” ujarnya.
    Selain pencemaran, Dedi Mulyadi juga menyoroti praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
    “Banyak juga oknum HRD yang main-main dengan masyarakat sekitar. Rekrutmen kerja, tetapi minta uang. Ini masalah serius. Mulai Agustus, saya akan tangkap dengan berkoordinasi bersama kepolisian,” kata Dedi.
    Tak hanya itu, pungli dari pihak luar perusahaan yang kerap memalak perusahaan dengan proposal atau permintaan sumbangan palsu juga akan ditertibkan.
    “Perusahaan dipajakin dua kali. Sudah bayar pajak resmi, masih harus dipaksa menyumbang acara tertentu. Tidak dikasih, malah diancam atau dimusuhi. Ini akan kami tertibkan,” tegasnya.
    Dedi juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan hasil pajak sektor industri benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat di sekitar kawasan industri.
    “Ketika dana bagi hasil dari pajak industri turun, kadang justru tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat sekitar. Uangnya dipakai untuk kunjungan kerja, bukan pembangunan,” ujarnya.
    Ia memastikan Pemprov Jabar akan memprioritaskan pembangunan desa-desa sekitar kawasan industri.
    “Kalau basis desanya industri, fokus pembangunan kami adalah air bersih, infrastruktur jalan, rumah rakyat miskin, dan sekolah. Semua harus baik,” kata Dedi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Sorot Perusahaan Nakal: Ada Pencemaran, Warga Keracunan, Ujungnya Bagi Sembako… Bandung 6 Agustus 2025

    Ramai Bendera "One Piece", Dedi Mulyadi: Yang Penting Merah Putih Paling Atas Bandung 5 Agustus 2025

    Ramai Bendera “One Piece”, Dedi Mulyadi: Yang Penting Merah Putih Paling Atas
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan terkait maraknya pemasangan bendera bergambar karakter dari anime One Piece oleh sejumlah warga menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia.
    Dalam acara Rakornas Apindo yang berlangsung di El Hotel Bandung, Kota Bandung, pada Selasa (5/8/2025), Dedi menegaskan pentingnya pengibaran bendera Merah Putih.
    “Ya, begini saja lah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera Merah Putih. Bendera apa pun, yang penting di atasnya adalah Merah Putih,” ujar Dedi.
    Ia menjelaskan bahwa pengibaran bendera diatur dalam undang-undang, tetapi menekankan bahwa semangat nasionalisme di balik ekspresi masyarakat adalah hal yang lebih penting.
    “Karena bendera itu kan ada aturannya, undang-undang. Iya, yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas. Tidak ada bendera lain,” ucapnya.
    Dedi juga menilai bahwa setiap orang memiliki kebebasan berekspresi, asalkan tidak melanggar aturan, terutama mengenai pengibaran bendera negara.
    “Hal-hal lain-lain, setiap orang boleh diekspresi. Dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting, semua orang mereka tetap mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan benderanya Merah Putih,” pungkasnya.
    Sebelumnya, pemasangan bendera dari komik dan animasi One Piece telah menjadi perhatian masyarakat, terutama menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI pada 17 Agustus mendatang.
    Fenomena ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam merayakan kemerdekaan, meskipun dalam bentuk yang berbeda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.