Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • KDM tegaskan arah kebijakan pembangunan harus bermanfaat nyata

    KDM tegaskan arah kebijakan pembangunan harus bermanfaat nyata

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan seiring dengan disepakatinya volume APBD Perubahan 2025 sebesar Rp32,8 triliun maka arah kebijakan pembangunan di Jawa Barat harus terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan menghadirkan kesia-siaan.

    “Saya tidak menginginkan pembangunan yang berakhir dengan kesia-siaan, tetapi harus menghasilkan ‘output’, ‘outcome’, dan ‘benefit’ yang memadai bagi kepentingan publik,” kata Dedi di Bandung, Kamis.

    Dalam bidang pendidikan, Dedy Mulyadi yang biasa disapa Kang Dedy Mulyadi (KDM) itu menyoroti minimnya pembangunan SMA dan SMK di wilayah perkotaan akibat tingginya harga lahan, bahkan tahun 2020 tidak ada pembangunan sekolah baru.

    Sebagai solusi, ia mengusulkan akuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi serta integrasi gedung SMP dan SMA dalam satu lokasi untuk efisiensi lahan.

    “Targetnya, pada 2026–2027, seluruh lulusan SMP dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Jabar,” ujar dia.

    Selain pendidikan, Dedi Mulyadi mencontohkan di bidang kesehatan di mana kasus kusta dan TBC sangat tinggi, terutama di Kabupaten Bekasi.

    Ia mengatakan penanganan harus dilakukan dari akar masalah, yakni rehabilitasi rumah dan perbaikan sanitasi lingkungan.

    “Biaya pengobatan justru lebih mahal dibanding menyelesaikan akar masalah melalui perbaikan lingkungan,” katanya.

    Sementara dari BPJS Kesehatan, lanjutnya, adanya lonjakan migrasi peserta dari BPJS mandiri ke BPJS pemerintah yang berpotensi menimbulkan kekacauan fiskal. Kondisi itu berdampak pada keuangan rumah sakit daerah karena tetap harus melayani pasien meski klaim belum dibayar.

    “Ini masalah sederhana tapi berpotensi menimbulkan kekacauan fiskal,” ujar dia.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat telah menandatangani Kesepakatan Bersama atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, sekaligus menyampaikan Pengantar KUA-PPAS APBD Tahun 2026, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis (7/8).

    Untuk KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 memiliki volume anggaran mencapai Rp32,8 triliun.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BYD & VinFast Bangun Pabrik di Lahan Pertanian, Bakal Diminta Ganti 3 Kali Lipat

    BYD & VinFast Bangun Pabrik di Lahan Pertanian, Bakal Diminta Ganti 3 Kali Lipat

    Jakarta –

    Produsen mobil listrik asal Vietnam Vinfast, dan BYD yang berasal dari China membangun pabrik di wilayah Subang, Jawa Barat. Namun, pembangunan pabrik itu dilakukan di atas lahan sawah yang masih berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

    Untuk itu pemerintah meminta kedua perusahaan besar mengganti lahan yang telah digunakan. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan langkah itu perlu dilakukan tidak hanya investasi yang berjalan saja, tetapi lahan pertanian juga harus mendapatkan perhatian. Pihaknya berjanji akan menyelesaikan hal ini secara cepat.

    “Beliau ingin buka sementara membangun pabrik mobil yang nilai investasinya kurang lebih Rp 33 triliun. Kebetulan di sebagian lahan itu adalah lahan persawahan. Kita nanti akan selesaikan bersama dan percepat. Karena ini kita akan dorong investor investasi agar terbuka lapangan kerja,” ujar Amran di Kementerian Pertanian, Rabu (13/8/2025).

    Dalam kesempatan yang sama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerangkan status lahan yang dibangunkan pabrik memang masih LP2B dalam Peta Data Tata Ruang. Walaupun saat ini sudah tidak lagi berbentuk sawah.

    Untuk itu pihaknya meminta mendapat ganti atas lahan yang telah dibangunkan pabrik itu. Dedi menyebut telah mendapat rekomendasi bahwa akan mendapatkan penggantian lahan sebesar 3 kali lipat dari yang digunakan oleh kedua pabrik tersebut.

    “Ini kami ingin melakukan penyelarasan agar investasi berjalan dan pertanian tergantikan. Dan tadi saya mendapat rekomendasi strategik adalah mengganti 3 kali lipat. Jadi kalau ada areal LP2B namanya LP2B 200 ha maka nanti disiapkan 600 ha sawah baru,” terang Dedi.

    Ia menyebutkan, rencananya pergantian itu akan menggunakan lahan di Indramayu. Dedi berharap pergantian lahan ini akan cepat selesai, sehingga mendorong pertumbuhan pertanian, hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

    “Kami akan melakukan itu dengan cepat dan semuanya berada di wilayah Jawa Barat dan dimungkinkan di wilayah Indramayu karena lebih dekat dengan Kabupaten Subang. Ini adalah bagian dari kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mendorong pertumbuhan pertanian, hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi serta ketersediaan lapangan kerja,” jelas Dedi.

    (ada/hns)

  • Mentan Setuju Lahan Sawah Dipakai Bangun Pabrik BYD & Vinfast, Asalkan…

    Mentan Setuju Lahan Sawah Dipakai Bangun Pabrik BYD & Vinfast, Asalkan…

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ihwal penyelarasan lahan untuk pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD dan VinFast di Subang, Jawa Barat.

    Amran memaparkan bahwa terdapat area persawahan di lahan pabrik sejumlah perusahaan seperti BYD dan VinFast tersebut, sehingga perlu untuk diselesaikan bersama.

    “Kebetulan di sebagian lahan itu adalah lahan persawahan, kita nanti akan selesaikan bersama dan percepat, karena ini kita akan dorong investor untuk investasi agar terbuka lapangan kerja khususnya Jawa Barat,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, Dedi memerinci bahwa peta tata ruang kawasan pabrik tersebut masih memuat kalimat lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), meskipun dia mengeklaim bahwa area sawah telah nihil. Itu sebabnya, dia menyebut bahwa penyelarasan ini dilakukan agar investasi berjalan dan lahan pertanian dapat tergantikan.

    Dedi lantas mengaku mendapatkan rekomendasi strategis dari Kementan untuk mengganti lahan pengganti baru sebanyak tiga kali lipat dari peta yang ada.

    “Kami akan melakukan itu dengan cepat dan semuanya berada di wilayah Jawa Barat, dan dimungkinkan di wilayah Indramayu karena lebih dekat dengan Kabupaten Subang,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

    Berdasarkan catatan Bisnis, merek kendaraan listrik atau EV asal China, BYD tengah membangun pabrik di Subang, Jawa Barat dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Rencana investasinya sekitar Rp11,7 triliun.

    Selanjutnya, merek EV asal Vietnam, VinFast juga sedang dalam proses pembangunan pabrik senilai US$1,2 miliar dengan kapasitas produksi 50.000 unit per tahun.

    Jenama asal China lainnya seperti Geely berinvestasi Rp43,86 miliar dengan kapasitas produksi 20.000 unit per tahun.

    Tak ketinggalan, PT National Assemblers memiliki kapasitas pabrik 31.000 unit EV per tahun. Pabrik tersebut digunakan oleh merek Maxus dengan investasi Rp468 miliar dengan kapasitas 6.000 unit per tahun, lalu AION 19.000 unit, dan Citroen 6.000 unit per tahun.

  • 8 Video Call Dedi Mulyadi soal Keramba Jaring Apung Pangandaran, Susi: Pak Gubernur Tolak 100 Persen Bandung

    8 Video Call Dedi Mulyadi soal Keramba Jaring Apung Pangandaran, Susi: Pak Gubernur Tolak 100 Persen Bandung

    Video Call Dedi Mulyadi soal Keramba Jaring Apung Pangandaran, Susi: Pak Gubernur Tolak 100 Persen
    Tim Redaksi
    PANGANDARAN, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, melaksanakan
    video call
    dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat deklarasi Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran yang menolak adanya keramba jaring apung di Pantai Timur Pangandaran di Susi International Beach Strip Pamugaran, Rabu (13/8/2025).
    Saat Ketua HNSI Pangandaran, Jeje Wiradinata, sedang menyampaikan sambutan, tiba-tiba Susi menimpali, “Ini Pak Gubernur (Dedi Mulyadi) menyapa kalian semua,” kata Susi sembari menunjukkan layar
    handphone
    -nya kepada peserta deklarasi.
    Salah seorang peserta deklarasi lantas berteriak, “Tolak keramba jaring apung, bapa aing,” tegasnya.
    Susi kemudian bertanya kepada Dedi, ”
    Kumaha Pak (apakah mendukung penolakan keramba jaring apung)? Tolak cenah tolak
    (warga minta ditolak),” tanya dia.
    Pada komunikasi tersebut, Dedi menegaskan menolak keberadaan keramba jaring apung di Pantai Timur Pangandaran.
    “Ini Pak Gubernur sudah menolak 100 persen.
    Hatur nuhun
    , Pak Gubernur,” kata Susi yang disambut meriah oleh para peserta deklarasi forum pelaku wisata.
    Sebelumnya, sebanyak 19 komunitas pelaku wisata di Pangandaran deklarasi menolak keberadaan keramba jaring apung.
    Mereka mengatakan, keramba jaring apung akan mengganggu pariwisata Pangandaran dan mengganggu ekosistem laut.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Kucurkan Rp 2,4 Triliun untuk Muluskan Jalan di Jabar Bandung 13 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Kucurkan Rp 2,4 Triliun untuk Muluskan Jalan di Jabar Bandung 13 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Kucurkan Rp 2,4 Triliun untuk Muluskan Jalan di Jabar
    Tim Redaksi

    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan seluruh infrastruktur jalan di wilayahnya dalam kondisi mulus dan berkualitas pada 2027.
    “Target saya, pada 2027 seluruh jalan di Jawa Barat, baik jalan nasional, tol, provinsi, kabupaten, maupun desa terhubung dengan baik dan dalam kondisi mulus. Hal ini akan mendorong sirkulasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/8/2025).
    Untuk mewujudkan visi Jabar Istimewa, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun untuk percepatan perbaikan dan pembangunan jalan. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp 600 miliar.
    Sebagai langkah pendukung, pada Selasa (15/4/2025) Pemprov Jabar menandatangani nota kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi Jabar terkait penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
    “MoU ini adalah payung hukum yang jelas, baik antara Kejaksaan Tinggi dengan Pemprov maupun Kejaksaan Negeri dengan kabupaten/kota,” kata Dedi.
    Selain dengan Kejaksaan Tinggi Jabar, nota kesepahaman juga dilakukan dengan 27 pemerintah kabupaten dan kota terkait pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) di ruas jalan provinsi.
    Dedi menegaskan seluruh pendapatan dari pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur jalan. “Infrastruktur jalan mencakup marka jalan, PJU, CCTV, serta taman dan fasilitas penunjang lain demi kenyamanan pengguna,” tuturnya.
    “Setelah jalan provinsi selesai, kami akan membantu kabupaten/kota yang memiliki keterbatasan anggaran. Evaluasi penggunaan anggaran daerah akan menjadi dasar pemberian bantuan,” tambahnya.
    Untuk jalan desa, Dedi mengingatkan bahwa anggaran tersedia melalui Dana Desa. Namun, Pemprov siap memberikan stimulus tambahan bagi desa yang memiliki wilayah luas atau dananya tidak mencukupi.
    Keberhasilan pembangunan jalan, kata Dedi, memerlukan kolaborasi lintas pemerintahan mulai dari desa, kabupaten, kota, provinsi, hingga pusat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. “Selama Dana Desa sudah dimanfaatkan secara maksimal, dan masih terdapat kekurangan, maka kami akan hadir dengan stimulus tambahan,” ucap Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mandiri Sahabat Desa Perkuat Ekonomi Berkelanjutan Lewat Aksi Pembersihan Waduk – Page 3

    Mandiri Sahabat Desa Perkuat Ekonomi Berkelanjutan Lewat Aksi Pembersihan Waduk – Page 3

    Demi kesuksesan kerja sama ini, bank berlogo pita emas ini bekerja sama dengan TNI AD dalam pembersihan dan pemeliharaan waduk dengan mengoptimalkan 8 perahu ponton, 4 konveyor darat, dan 8 pencacah eceng gondok di Situ Bagendit, Garut, pada Selasa (12/8). Perahu ponton mampu menampung 400 kg gulma eceng gondong dalam satu kali angkut.

    Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Pejabat Eksekutif Bank Mandiri Henry Panjaitan, SEVP Corporate Relations Bank Mandiri M. Wisnu Trihanggodo, dan SEVP Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Dadang Ramadhan Putranto.

    Mandiri Sahabat Desa merupakan program berkelanjutan yang menyasar peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat desa, sehingga desa menjadi wilayah yang kompetitif, mandiri, dan sejahtera. Langkah ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat sebagai pilar utama kemajuan Indonesia.

    “Kami mengapresiasi strategi KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam menggerakan TNI AD untuk fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai inisiatif,” papar Wisnu.

    Sebelumnya, program ini telah dilaksanakan di Danau Toba Sumatera Utara dengan bantuan berupa 8 perahu ponton dan 4 konveyor darat. Kolaborasi ini terbukti membantu mengoptimalkan fungsi dan potensi sumber daya air daerah setempat sehingga bisa menggerakan perekonomian dari wilayah.

  • 7 Terbantahnya Isu Irjen Karyoto Marah ke Kapolri karena Jabatan, Penyebar Hoaks Diburu Megapolitan

    7 Terbantahnya Isu Irjen Karyoto Marah ke Kapolri karena Jabatan, Penyebar Hoaks Diburu Megapolitan

    Terbantahnya Isu Irjen Karyoto Marah ke Kapolri karena Jabatan, Penyebar Hoaks Diburu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Karyoto diterpa isu miring usai dimutasi dari jabatan Kapolda Metro Jaya menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.
    Desas-desus muncul melalui sebuah tangkapan layar yang beredar di grup WhatsApp wartawan Polda Metro Jaya.
    Foto itu memperlihatkan unggahan akun TikTok @legsob208 yang menyebut Karyoto berseteru dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
    Unggahan itu berjudul, “
    Jabatan Tidak Sesuai Kesepakatan, Irjen Karyoto Marah di Kantor Kapolri”.
    “Sssstt ada Jenderal sama Kapolri lagi saling serang. Dijanjikan Kabareskrim, eh dikasih Kabaharkam. Langsung deh ngamuk-ngamuk sama yang ngejanjiin
    ,” tulis akun @legsob208.
    Karyoto akhirnya buka suara. Dia memastikan isu yang disebarkan akun tersebut mengenai dirinya marah ke Kapolri adalah berita bohong.
    “Jadi sangat hoaks dan tidak benar isi ceritanya,” tegas Karyoto saat dikonfirmasi, Jumat (8/8/2025).
    Menurut Karyoto, akun tersebut anonim dan sengaja untuk melemparkan hoaks ke masyarakat.
    “Itu akun anonim dan akun yang memang sengaja diembuskan untuk membuat berita-berita seperti itu,” ucap dia.
    Jenderal bintang dua itu menilai, isu liar yang beredar ingin merusak hubungannya dengan Listyo selaku pimpinannya di Polri.
    “Itu akunnya betul-betul ingin seolah-olah mempertentangkan saya dengan Pak Kapolri,” ucap Karyoto.
    Mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu memastikan hubungannya dengan Listyo baik-baik saja.
    “Hubungan saya sama Pak Kapolri itu sangat bagus. Beliau sangat sayang kepada saya,” imbuh dia.
    Menurut Karyoto, pemberian jabatan Kabaharkam Polri adalah bentuk kepercayaan dari Kapolri.
    Ia pun berterima kasih atas jabatan baru yang diberikan dan menerimanya dengan baik.
    “Saya dikasih jabatan itu (Kabaharkam Polri), saya mengucapkan terima kasih,” ucap dia.
    Karyoto memastikan Polda Metro Jaya tengah mencari pemilik akun yang menyebarkan berita bohong tersebut.
    “Sedang di-
    trace
    . Biasanya, akun luar negeri.
    Buzzer
    mahal,” kata Karyoto.
    Saat ditanya apakah pemilik akun tersebut akan diproses secara hukum jika sudah ditemukan, jenderal bintang dua itu menegaskan akan menindak tegas.
    “Pasti,” tegas dia.

    Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo merotasi Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Karyoto dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya.
    Promosi jabatan yang didapatkan Karyoto tertuang dalam surat telegram (ST) Kapolri dengan nomor ST/1764/VIII/KEP/2025 tertanggal 5 Agustus 2025.
    Listyo menempatkan besan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.
    Karyoto menduduki jabatan itu untuk menggantikan posisi Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Mohammad Fadil Imran yang dipromosikan sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri.
    Posisi Kapolda Metro Jaya diisi oleh Irjen Pol Asep Edi Suheri yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Wakabareskrim).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Suka Jalan Bagus, Pajak Motor Dibayar Nggak?

    Suka Jalan Bagus, Pajak Motor Dibayar Nggak?

    Jakarta –

    Dedi Mulyadi bertanya ke sejumlah warga terkait menikmati jalanan bagus. Dia juga bertanya apakah warga rutin membayar pajak?

    Pembangunan jalan yang bagus di daerah merupakan kontribusi dari pembayaran pajak warga. Untuk itu warga wajib membayar pajak untuk pembangunan jalan ataupun melakukan perbaikan. Salah satu jenis pendapatan daerah yang memiliki kontribusi besar adalah dari sektor pajak kendaraan. Pendapatan dari sektor pajak kendaraan ini sifatnya sangat vital karena digunakan untuk membuat jalan ataupun memperbaiki jalanan yang telah rusak.

    Toh ketika jalanan itu bagus, warga juga yang menikmati. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun mempertanyakan hal itu. Dalam cuplikan video yang diunggah akun Bapenda Jawa Barat, Dedi menyinggung warga menyukai jalanan bagus sembari bertanya apakah membayar pajak kendaraan.

    “Jalan bagus suka? Motornya dibayar nggak pajaknya?” ucap Dedi.

    Perlu diingat pajak kendaraan dibayar setiap tahun dan masuk ke kas daerah. Di Jawa Barat, pemerintah daerah setempat tengah menggelar program pemutihan yang berlangsung hingga 30 September 2025. Berkat adanya pemutihan ini, pendapatan daerah Jabar mengalami kenaikan meski tak signifikan. Angka kepatuhan warga Jabar membayar pajak juga meningkat.

    Hingga Agustus 2025, realisasi mencapai Rp 3,5 triliun dengan pembagian 60% untuk provinsi dan 40% untuk kabupaten/kota. Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan baru mencapai Rp 1,7 triliun, meski masih di bawah target tahunan sebesar Rp 3,7 triliun akibat penurunan pembelian kendaraan baru.

    “Ini terjadi karena dari Januari-Februari berangkat dari angka minus. Jadi kemarin itu kebijakan pemutihan itu nambal dulu yang Januari-Februari,” ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Asep Supriatna, dalam tayangan YouTube KangDediMulyadiChannel.

    Asep juga menuturkan kenaikan yang tidak signifikan itu lantaran pajak yang dibayarkan warga saat program pemutihan hanyalah pajak tahun berjalan. Sementara denda dan tunggakan tahun-tahun sebelumnya dihapuskan.

    “Kalau dari sisi nilai memang sedikit karena bayarnya hanya setahun tapi kalau dari penambahan ekosistem pajak meningkat,” tambah Asep.

    (dry/din)

  • Singgung Asal Almamater Jajaran Menteri di ITB, Presiden Prabowo Bertanya Siapa yang Nyusun Kebinet

    Singgung Asal Almamater Jajaran Menteri di ITB, Presiden Prabowo Bertanya Siapa yang Nyusun Kebinet

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung, Kota Bandung, menjadi ajang Presiden Prabowo Subianto, mengenalkan menterinya serta almamaternya.

    Dalam pembukaan KSTI 2025 pada Kamis (7/8), sejumlah menteri Kabinet Merah Putih memang turut hadir. Salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

    Presiden Prabowo sendiri hadir membuka agenda penting tersebut sekaligus memberikan pidato atau keynote speech di hadapan ribuan peneliti, akademisi, ilmuwan, hingga rektor perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memulai memperkenalkan menterinya di Kabinet Merah Putih dengan terlebih dahulu menyapa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara, selalu penyelenggara acara dan penyedia tempat.

    Prabowo kemudian menyapa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan sebagai tuan rumah dalam kegiatan tersebut. Setelah itu, Prabowo baru melanjutkan menyapa anak buahnya di Kabinet Merah Putih.

    Di ITB tempat acara KSTI 2025 berlangsung, Prabowo Subianto ternyata cukup menyadari betapa banyaknya alumni ITB yang duduk di jajaran pemerintahannya.

    “Menko PMK Pratikno, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, belum profesor ya. Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, ITB rupanya. ITB Banyak sekali,” sebut Prabowo merinci.

  • 4 Canda Prabowo Banyak Menterinya Lulusan ITB: Yang Nyusun Kabinet Siapa Ini? Nasional

    4 Canda Prabowo Banyak Menterinya Lulusan ITB: Yang Nyusun Kabinet Siapa Ini? Nasional

    Canda Prabowo Banyak Menterinya Lulusan ITB: Yang Nyusun Kabinet Siapa Ini?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto menyoroti banyak menteri di Kabinet Merah Putih yang merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB).
    Fakta itu disadari Prabowo ketika menyapa para menteri maupun kepala badan yang hadir di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8/2025).
    Mulanya, Kepala Negara menyapa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto yang merupakan penyelenggara acara sebelum menyapa  seluruh menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hadir.
    “Yang saya hormati dan yang saya banggakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Profesor Brian. Brian atau Brayen? Brian Yuliarto sebagai penyelenggara. Para menteri koordinator, para menteri, kepala badan, serta wakil menteri Kabinet Merah Putih yang turut hadir,” kata Prabowo mengawali sambutan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/8/2025).
    Prabowo lalu menyapa Rektor Institut Teknologi Bandung Tata Cipta Dirgantara beserta jajaran pimpinan guru besar, senat, dan civitas akademika ITB.
    Tak lupa, ia menyapa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beserta Forkopimda Provinsi Jawa Barat dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang turut hadir.
    Tidak hanya menyapa, Prabowo juga mengabsen lulusan universitas mana saja para menteri dan seluruh jajarannya.
    “Menteri Kelautan dan Perikanan Saudara Sakti Wahyu Trenggono, belum profesor ya? Menteri Komunikasi dan Digital Saudari Meutya Hafid, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yassierli, ITB rupanya, nih. ITB banyak sekali, nih,” tutur Prabowo.
    Ia juga mengabsen Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang lulusan Universitas Indonesia (UI).
    “Sekretaris Kabinet RI saudara Letkol Teddy Indra Wijaya, UGM atau dari mana? UI? UI, UI ada temennya tuh Bu Sri (Mulyani),” beber Prabowo.
    Lama-lama, Prabowo menyadari banyak menteri yang merupakan lulusan ITB.
    Selain Yassierli, ada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti yang juga alumni ITB.
    Ia lantas bertanya siapa orang yang menyusun Kabinet Merah Putih hingga banyak lulusan ITB yang masuk kabinet.
    “Kepala Badan Pusat Statistik Saudari Amalia Adininggar, IPB? ITB? ITB lagi ini. Yang nyusun kabinet siapa ini?” seloroh Prabowo disambut tawa hadirin.
    Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini terus melanjutkan sapaannya hingga menemukan sejumlah direktur BUMN yang juga lulusan ITB.
    Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PT Pindad Sigit Puji Santosa yang juga merupakan alumni Teknik Mesin ITB, hingga Direktur Utama PT LEN Joga Dharma Setiawan.
    “Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Saudara Gita Amperiawan, dari mana? ITB juga? Direktur PT Bio Farma Saudara Shadiq Akasya. Perguruan tingginya? IPB juga, boleh-boleh-boleh,” kata Prabowo.
    Sebagai informasi, konvensi ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo untuk mempertemukan dan mengumpulkan para peneliti dan guru besar, khususnya di bidang STEM, untuk menyamakan visi berkontribusi memajukan bangsa dan negara Indonesia.
    Brian menyampaikan, konvensi ini mengumpulkan lebih dari 2.000 scientist.
    “Ini adalah momentum besar yang pertama kali dilakukan di bangsa ini. Kita sama-sama mengetahui bahwa Bapak Presiden kita Presiden Prabowo senantiasa menginspirasi, menginisiasi, mengumpulkan peneliti-peneliti Indonesia di manapun berada,” kata Brian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.