Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Ini Bukan lagi Pentas Seni tapi Obsesi

    Ini Bukan lagi Pentas Seni tapi Obsesi

    GELORA.CO – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali viral di laman X akibat munculnya sosok ‘Nyi Roro Kidul’ dalam kirab bendera Merah Putih di Pemprov Jabar, Minggu (17/8) lalu.

    Dalam tayangan video yang diunggah King Purwa atau akun@BosPurwa, Senin (18/8), terlihat ada prosesi seorang perempuan yang mengenakan pakaian mirip Nyi Roro Kidul (NRK).

    Diiringi suara gamelan, terlihat sosok ‘Nyi Roro Kidul’ ini berjalan menghampiri meja di depan Dedi Mulyadi yang berisi bendera Merah Putih.

    Lalu, perempuan berpakaian ala NRK seperti menuduk memberi hormat yang dibalas Dedi Mulyadi dengan juga menunduk sebelum memberikan bendera.

    Lalu, sosok NRK ini berjalan di depan Dedi Mulyadi membawa bendera diiringi dengan dayang-dayang yang mendampingi sosok Nyi Roro Kidul ini.

    Bendera Merah Putih ini lalu dibawa ke tangga yang disambut oleh anggota Paskibraka Provinsi Jawa Barat.

    King Purwa atau akun@BosPurwa lalu memberikan komentar soal video prosesi Kirab Merah Putih Provinsi Jawa Barat ini.

    “Ini bukan lagi pentas seni dan budaya, tapi OBSESI. Info dari temen yang pernah deket sama doi, obsesi ke Nyi Roro Kidul mulai sejak jada bupati bahkan 3 tahun tidak menggauli istrinya pun krn perintah, wangsit dari Nyi Roro Kidul,” kata akun King Purwa.

    Ini bkn lg pentas seni dan budaya, tapi OBSESI. Info dari temen yang pernah deket sama doi, obsesi ke Nyi Roro Kidul mulai sejak jd bupati bahkan 3 tahun tdk menggauli istrinya pun krn perintah, wangit dari Nyi Roro Kidul pic.twitter.com/HYxEdxPaL4

    — King Purwa (@BosPurwa) August 18, 2025

    Sontak unggahan ini viral di laman X dengan nama cuitan ‘Nyi Roro Kidul’. Unggahan King Purwa ini sudah dilihat atau diputar lebih 77,4 ribu tayangan. Diposting ulang 443 kali dan dikomentari lebih 160 orang dalam waktu 4 jam.

    Akun lain @MariaAlkaff_ juga membahas mengenai Dedi Mulyadi dan Nyi Roro Kidul.

    “Tah iye ceunah KDM soal Nyi Roro Kidul. Gustiii ampuun. Da batur mah tos bicara soal AI, soal robotic dan serba electric. Kunaon KDM masih basak bisik wae jeung Nyi Roro. Sampe ceurik segala… wkwkwk. Sc: komunitaswargawaras,” kata akun ini membahas KDM dalam bahasa Sunda.

    Dari foto yang beredar, ada juga kirab Kereta Kencana dalam prosesi Kirab Bendera Merah Putih di Jawa Barat ini.

    Sementara itu Gubernur Jawa Barat dalam sambutannya mengatakan bahwa kirab juga simbol penghormatan kepada budaya, sejarah dan kemerdekaan bangsa.

    “Kirab ini bukan sekadar prosesi, tapi juga simbol penghormatan kita terhadap sejarah, budaya, dan kemerdekaan bangsa,” ujar Dedi Mulyadi dalam sambutannya, Minggu (17/8).***

  • 10 Koreksi Tradisi, Dedi Mulyadi: Upacara 17 Agustus 2026 di Halaman Gedung Sate Bandung

    10 Koreksi Tradisi, Dedi Mulyadi: Upacara 17 Agustus 2026 di Halaman Gedung Sate Bandung

    Koreksi Tradisi, Dedi Mulyadi: Upacara 17 Agustus 2026 di Halaman Gedung Sate
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan memusatkan upacara peringatan Hari Kemerdekaan di halaman Gedung Sate, Bandung. Hal itu mengubah tradisi lama, di mana upacara HUT RI selalu digelar di Lapangan Gasibu. 
    Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa saat ini Gedung Sate dan Lapangan Gasibu terlihat terpisah, meskipun keduanya merupakan ikon penting Jawa Barat yang seharusnya menjadi pusat kegiatan kenegaraan.
    “Nanti ke depan itu upacara kemerdekaan pengen di sini (Depan Gedung Sate). Jadi nanti akan dilakukan penataan karena saya lihat hari ini kok terpisah banget antara Gasibu dengan Gedung Satenya,” ujar Dedi di Bandung, Minggu (17/8/2025).
    Dedi juga menekankan pentingnya memperhatikan setiap detail simbolis dalam kegiatan kenegaraan.
    Ia mencatat bahwa baru tahun ini, upacara pengibaran bendera diawali dengan kegiatan kirab Bendera Merah Putih menggunakan kereta kencana dari Gedung Pakuan, Kota Bandung.
    Dedi menilai perlunya pembenahan dalam pelaksanaan upacara pengibaran bendera pada perayaan 17 Agustus.
    Ia menegaskan, Gedung Sate seharusnya menjadi latar utama dalam momen sakral tersebut, dan bukan gedung lainnya.
    “Gedung Satenya tidak menjadi sentral dari upacara. Bahkan yang paling menarik, saya tadi begitu bendera di atas berkibar di samping benderanya Hotel Pullman, itu kan penting,” tambahnya.
    Ia menjelaskan, penataan kawasan ini juga bertujuan untuk mempertegas peran Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan dan simbol Jawa Barat.
    “Nah ini saya bilang ini ada sesuatu yang harus dikoreksi sehingga tahun depan akan dilaksanakan upacara bendera itu di halaman Gedung Sate dan ini akan saya tata sehingga bisa digunakan untuk upacara,” pungkas Dedi Mulyadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Sebut Tata Ruang di Jawa Barat Kacau

    Dedi Mulyadi Sebut Tata Ruang di Jawa Barat Kacau

    JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut tata ruang di Jabar saat ini mengalami kekacauan, karena mengadopsi pendekatan politik, bukan konservasi alam.

    “Perkebunan berubah menjadi kawasan tambang dan industri. Gunung pun kehilangan hutan dan laut kehilangan pantai akibat tata ruang yang kacau,” kata Dedi di Bandung, dikutip Antara, Sabtu, 16 Agustus.

    Dedi mengatakan tata ruang di Jabar saat ini tumpang tindih, seperti daerah yang menjadi destinasi wisata tapi juga berlangsung kegiatan pertambangan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap tata ruang Jawa Barat.

    Pemprov Jabar, kata dia, berkomitmen mengatur tata ruang di Jawa Barat selaras dengan alam, sebagai upaya mencegah bencana alam.

    “Pada para pejabat, termasuk kepala desa, buatlah tata ruang yang menjauhkan dari musibah. Kalau mengeruk alam seenaknya akan ada musibah,” ujar dia.

    Ia mengatakan tata ruang yang selaras dengan alam bukan berarti meniadakan kawasan industri, permukiman, dan pembangunan lain.

    Namun kelestarian alam tetap harus dijaga, seperti hutan dan mata air.

    “Artinya, gunung indah, air mengalir jernih, sungai berkelok-kelok, pantai bersih, sawah terasering,” ucapnya.

    Dedi juga sempat mengungkapkan keresahannya terhadap tata ruang Jabar di hadapan DPRD Jabar, di mana kesalahan menata ruang telah menghilangkan kawasan hijau seluas 1,2 juta hektare.

    Hilangnya kawasan hijau paling luas terjadi di Bekasi dan Kabupaten Bogor. Perkebunan telah berubah menjadi kawasan pariwisata, permukiman, dan perhotelan.

    Mengetahui masalah tersebut, Dedi berencana mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah Jabar pada tahun ini.

    “Kalau tata ruangnya tidak diubah, maka kita akan dikepung bencana longsor dan banjir. Tidak aneh hari ini banjir tidak di daerah dataran, tetapi pegunungan,” kata Dedi.

    Ia menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mendapatkan detail tata ruang Jabar yang telah dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda.

    Menurut dia, Hindia Belanda telah membuat tata ruang Jabar yang selaras dengan alam. Hal itu patut menjadi rujukan dalam merevisi tata ruang Jabar.

    “Tak akan bisa sama dengan zaman kolonial, tetapi kita dekatkan, jangan sampai kita kacau,” ucap Dedi.

  • Dibanjiri Tepuk Tangan, Gubernur Dedi Mulyadi Umumkan Bonus Besar untuk Paskibra Bandung 17 Agustus 2025

    Dibanjiri Tepuk Tangan, Gubernur Dedi Mulyadi Umumkan Bonus Besar untuk Paskibra Bandung 17 Agustus 2025

    Dibanjiri Tepuk Tangan, Gubernur Dedi Mulyadi Umumkan Bonus Besar untuk Paskibra
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan bonus uang kepada seluruh pasukan pengibar bendera (Paskibra) tingkat provinsi yang bertugas pada upacara peringatan HUT ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Minggu (17/8/2025).
    “Sebagai bentuk apresiasi, saya berikan bonus Rp 150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka,” ujar Dedi yang disambut riuh tepuk tangan para tamu undangan.
    Total bonus yang diberikan kepada Paskibra Jawa Barat mencapai Rp 150 juta. Momen itu berlangsung saat Dedi menyampaikan pidato di hadapan tamu undangan.
    Dalam pidatonya, Dedi juga menyebut Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa, Kapolda Jabar, Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar, serta unsur Forkopimda lain yang hadir.
    “Para anggota DPRD Jawa Barat, Sekda, dan seluruh perangkat Provinsi Jawa Barat. Saya hormati kasepuhan, tokoh masyarakat Jabar Ceu Popong Otje Djunjunan, Ahmad Heryawan, Iwa Kartiwa, Ibu Wawan Ridwan, Ibu Tuti Setia Hidayat, Ibu Emi Suryaman, serta seluruh pimpinan tinggi baik sipil maupun TNI di Jawa Barat,” ucapnya.
    Sebelum memulai sambutan, Dedi mengajak seluruh peserta dan tamu undangan untuk mendoakan Ibu Hj Maryam Harmain, istri mantan Gubernur Jabar Solihin GP, yang meninggal dunia pada Sabtu (16/8/2025).
    “Semoga almarhumah mendapatkan tempat yang mulia, diterima iman Islamnya, dan mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT,” katanya.
    Ia juga menyapa para pejuang kemerdekaan yang hadir, keluarga purna Paskibraka, serta para orang tua dari pengibar bendera pusaka. Dedi mengatakan, seluruh pasukan pengibar bendera telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan berterima kasih atas kontribusi mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Tantang ITB Olah Sampah Jadi Energi Terbarukan

    Dedi Mulyadi Tantang ITB Olah Sampah Jadi Energi Terbarukan

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak civitas academica untuk berpartisipasi menangani masalah sampah. Inovasi dari kampus dinilai bisa menjadi solusi atas permasalahan sampah di Jabar.

    Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) menantang kampus untuk memberikan inovasi dalam bidang persampahan, salah satunya kepada Institut Teknologi Bandung (ITB). KDM meminta ITB mengolah sampah menjadi energi terbarukan.

    “Saya tantang ITB bikin sistem pengelolaan energi dari sampah di kelurahan sekitar kampus. Biayanya akan kami tanggung,” ucap KDM, dalam keterangan tertulis, Minggu (17/8/2025).

    Hal tersebut disampaikan KDM di acara Indonesia Green Connect 2025 di Aula Timur Kampus ITB, Kamis (7/8). Dalam acara itu, KDM mencontohkan daerah tempat tinggalnya telah berhasil mengolah sampah.

    Kotoran hewan diolah menjadi biogas sehingga tak ada lagi warga yang menggunakan liquefied petroleum gas (LPG). Selain ITB, ajakan serupa diserukan kepada perguruan tinggi swasta.

    Sekda Jabar, Herman Suryatman menuturkan sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan pembangunan, termasuk dalam memecahkan masalah sampah. Oleh karena itu, perguruan tinggi swasta diharapkan berperan aktif membantu pemerintah mengatasi masalah sampah, salah satu caranya melalui kuliah kerja nyata (KKN).

    “Dalam perspektif budaya Sunda, kita hanya akan maju apabila ada kolaborasi, sinergi antarkomponen,” ujar Herman dalam Musyawarah Nasional Ke-VII Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di Kampus Unikom, Bandung, Sabtu (2/8).

    Herman menuturkan setiap hari volume sampah di Jabar mencapai 29.000 ton. Pemprov Jabar saat ini mengupayakan pengolahan sampah dari hulu ke hilir.

    (prf/ega)

  • Pembahasan RAPBDP Jabar 2025 selesai tinggal tunggu evaluasi Mendagri

    Pembahasan RAPBDP Jabar 2025 selesai tinggal tunggu evaluasi Mendagri

    Tadi saya menandatangani Raperda tentang APBDP Jabar Tahun 2025 bersama para pimpinan DPRD Jabar

    Bandung (ANTARA) – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Jawa Barat Tahun 2025 telah disepakati oleh Pemprov Jabar dan DPRD Jabar pada Jumat ini, tinggal menunggu evaluasi dari Mendagri Tito Karnavian selama enam pekan.

    Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan setelah disetujui dan ditandatangani oleh dirinya yang mewakili Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bersama empat dari lima pimpinan DPRD Jawa Barat, Rancangan APBDP Jabar Tahun 2025 ini segera dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri.

    “Tadi saya menandatangani Raperda tentang APBDP Jabar Tahun 2025 bersama para pimpinan DPRD Jabar. Tinggal kita menunggu evaluasi Mendagri selama enam pekan,” kata Erwan selepas Rapat Paripurna membahas RAPBDP Jabar 2025 di Gedung DPRD Jabar Bandung, Jumat.

    Diinformasikan oleh pihak DPRD Jabar, perubahan APBD Tahun 2025 memiliki komposisi secara umum adalah: Pendapatan Daerah ditargetkan meningkat Rp94,95 miliar (0,31 persen) yang semula Rp30,99 triliun menjadi Rp31,09 triliun.

    Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah Rp64,42 miliar, naik 0,34 persen dari target Rp18,31 triliun menjadi Rp19,37 triliun.

    Lalu, Pendapatan Transfer bertambah Rp30,52 miliar (0,26 persen), naik dari Rp11,67 triliun menjadi Rp11,70 triliun. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah tetap Rp23,19 miliar.

    Perubahan Belanja Daerah diasumsikan meningkat Rp1,16 triliun (3,73 persen), dari Rp31,08 triliun menjadi Rp32,23 triliun, dengan rincian belanja operasi yang berkurang Rp268,66 miliar atau turun 1,33 persen dari Rp20,16 triliun menjadi Rp19,89 triliun.

    Belanja Modal bertambah Rp3,06 triliun atau naik 172,78 persen dari Rp1,77 triliun menjadi Rp4,83 triliun.

    Belanja Tidak Terduga berkurang Rp879,74 miliar atau turun 76,22 persen dari Rp1,15 triliun menjadi Rp274,48 miliar.

    Belanja Transfer berkurang Rp751,65 miliar atau turun 9,41 persen dari Rp7,99 triliun menjadi Rp7,24 triliun.

    Penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp693,39 miliar bertambah Rp1,06 triliun (153,28 persen) menjadi Rp1,76 triliun. Rincian pos ini seluruhnya berupa Silpa.

    Pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan, yakni tetap Rp616,81 miliar.

    Pos ini berisi penyertaan modal daerah Rp50 miliar untuk PT BIJB Kertajati dan Pembayaran cicilan pokok utang daerah ke PT SMI Rp566,81 miliar.

    Dengan dasar seluruh rincian tersebut, volume APBD Provinsi Jawa Barat yang semula Rp31,69 triliun, naik 3,65 persen atau Rp1,16 triliun menjadi Rp 32,85 triliun.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dedi Mulyadi Imbau Hapus Tunggakan PBB, Bupati Bandung Barat Angkat Bicara Bandung 15 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Imbau Hapus Tunggakan PBB, Bupati Bandung Barat Angkat Bicara Bandung 15 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Imbau Hapus Tunggakan PBB, Bupati Bandung Barat Angkat Bicara
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengimbau kepala daerah untuk menghapus tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah masing-masing.
    Jeje menyatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut sebelum menerapkannya di lapangan.
    “Ya, tentunya kita akan mengkaji dulu, tapi pada saat ini kita pasti akan mengikuti saran dari Pak Gubernur,” ujar Jeje di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Jumat (15/8/2025).
    Menurut Jeje, pengkajian kebijakan ini penting untuk memahami potensi dampak yang mungkin muncul dari pelaksanaannya.
    Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.
    “Tapi kita akan mengkaji dari tim lebih dalam supaya tidak merugikannya masyarakat,” tambahnya.
    Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi mengeluarkan imbauan khusus kepada seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya.
    Imbauan ini dikeluarkan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2025.
    Dedi meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk membebaskan tunggakan pembayaran PBB perorangan dari tahun 2024 ke belakang untuk semua golongan masyarakat.
    “Provinsi Jawa Barat mengimbau atau mengajak karena kewenangannya ada di bupati dan wali kota untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perorangan untuk semua golongan terhitung 2024 ke belakang, seperti yang diberlakukan pada pajak kendaraan bermotor,” jelas Dedi pada hari yang sama.
    Dengan adanya imbauan ini, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat menjelang peringatan kemerdekaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Siapkan Rp150 Miliar untuk Bebaskan Lahan Jalan Lingkar Kota Baru-Cipatat Bandung 15 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Siapkan Rp150 Miliar untuk Bebaskan Lahan Jalan Lingkar Kota Baru-Cipatat Bandung 15 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Siapkan Rp150 Miliar untuk Bebaskan Lahan Jalan Lingkar Kota Baru-Cipatat
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 miliar dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk pembebasan lahan pembangunan Jalan Lingkar Kota Baru-Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menjelaskan, dana tersebut akan digunakan untuk membebaskan lahan di sekitar Stasiun Padalarang hingga Kota Baru Parahyangan, serta dari arah Cipatat.
    “Perkiraannya sekitar Rp150 miliar. Itu untuk pembebasan lahannya saja. Untuk pembangunan jalannya, langsung oleh pihak Kota Baru Parahyangan. Tidak menggunakan dana APBD,” ujar Dedi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (15/8/2025).
    Menurut Dedi, pembangunan Jalan Lingkar Kota Baru-Cipatat sangat dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di kawasan tersebut.
    Ia juga mengaku telah bertemu dengan pengembang untuk membahas rencana ini.
    “Itu kan kemacetan nggak pernah berakhir, dan harus ada solusi. Kebetulan kemarin saya bertemu dengan pihak pengembang Kota Baru Parahyangan. Kami berdiskusi dan akhirnya sepakat, besok langsung kita buat kesepakatan saja,” katanya.
    Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyambut baik proyek pembangunan jalan lingkar tersebut.
    Ia menilai proyek ini sebagai solusi atas kemacetan yang sudah lama dinanti masyarakat.
    “Sangat-sangat mendukung, sangat positif karena ini bisa mengurai kemacetan juga. Ini adalah yang sudah ditunggu-tunggu sebenarnya dari seluruh masyarakat karena memang
    crowded
    sekali di kawasan itu,” ucapnya.
    Jeje menambahkan, akses jalan baru ini akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Selain mengurangi kemacetan, proyek ini juga akan mempercepat konektivitas.
    “Pembebasan lahan ini sebenarnya sudah dikaji sudah lama. Namun akhirnya dengan kebijakan Bapak Gubernur bisa terlaksana. Insya Allah, di tahun depan ini pembebasan, kemudian di tahun berikutnya pembangunannya,” pungkas Jeje.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KDM ungkap Wali Kota Cirebon sanggupi batalkan PBB naik 1.000 persen

    KDM ungkap Wali Kota Cirebon sanggupi batalkan PBB naik 1.000 persen

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, biasa disapa KDM, mengungkapkan Wali Kota Cirebon Effendi Edo, menyanggupi untuk membatalkan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Cirebon naik 1.000 persen.

    Dedi mengaku pihaknya telah mengundang dan berdiskusi dengan Wali Kota Cirebon terkait kenaikan PBB di sana hingga 1.000 persen dan mendapati keterangan bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan saat Kota Cirebon dipimpin oleh seorang penjabat (Pj) yang ditunjuk untuk mengisi kepemimpinan Kota Cirebon di jeda waktu sebelum Pilkada.

    “Dalam pertemuan itu, membicarakan penyidikan BPR Kota Cirebon, kemudian penyidikan Gedung Setda Kota Cirebon, serta kenaikan PBB. Saya mendapat penjelasan bahwa aturan tersebut dibuat pada waktu Kota Cirebon dipimpin oleh Pj. Dan kemudian sudah berjalan pada tahun 2025 ini. Tapi saya minta untuk aturan ini dibatalkan dan beliau menyanggupi,” kata Dedi di Bandung, Jumat.

    Meski demikian, Dedi menyebut bahwa pencabutan aturan itu mulai berlaku untuk APBD Kota Cirebon Tahun 2026 karena kebijakan tersebut sudah terlanjur berjalan pada tahun 2025.

    “Tapi karena pungutannya sudah berjalan dan masuk ke APBD 2025, maka wali kota akan mencabut aturan tersebut pada tahun APBD pada 2026 mendatang,” ucap Dedi.

    Dedi menyampaikan kenaikan pajak bumi dan bangunan sejauh ini baru terinformasi di Kota Cirebon, belum ada laporan dari daerah lainnya.

    “Sampai hari ini belum ada (daerah lain) hanya di Kota Cirebon aja,” tutur dia.

    Sebelumnya diinformasikan bahwa kenaikan PBB di Kota Cirebon ini diberlakukan pada tahun 2024 saat dipimpin oleh Agus Mulyadi sebagai Pj Wali Kota Cirebon.

    Kebijakan ini dikabarkan dikeluarkan oleh Agus Mulyadi guna menyesuaikan nilai PBB di sana yang akan menjadi acuan Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP baru, karena sudah tidak direvisi sejak 2018.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dedi Mulyadi imbau agar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan dihapus

    Dedi Mulyadi imbau agar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan dihapus

    ANTARA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk menghapuskan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi perorangan di semua golongan, termasuk pembatalan kenaikan PBB 1.000 persen di Kota Cirebon. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. (Dian Hardiana/Denno Ramdha Asmara/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.