Tag: Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi Respons Hasil Survei soal Lapangan Kerja di Jabar: Ini Kan Baru 6 Bulan

Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku senang dengan adanya kritikan mengenai survei ketidakpuasan tentang lapangan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas. Selama 6 bulan memimpin di Jawa Barat, Dedi mengatakan saat ini masih berupaya menuntaskan masalah tersebut.

Menurut survei Litbang Kompas, Sebanyak 57,6 persen warga Jawa Barat menilai buruk sementara 7,3 persen menilai sangat buruk soal ketersediaan lapangan kerja.

Dedi mengatakan, kepimimpinannya bersama wakilnya Erwan Setiawan baru berjalan selama enam bulan di Jawa Barat. Menurutnya, masalah lapangan pekerjaan merupakan pekerjaan rumah terbesar yang harus dituntaskan secepat mungkin.

“Ini kan baru jalan enam nih, baru jalan enam (bulan), surveinya pada bulan kelima. Ya, tetapi itu senang saya. Di 6 bulan ini, kita kan baru mengorkestrasi tentang percepatan layanan perizinan industri. Nah, kita sudah terorkestrasi nih. Kemarin saya menangani satu problem industri, di mana industri itu berarah pada 31.000 tenaga kerja tetapi perizinannya 16.000,” kata Dedi di Sabuga, Kota Bandung, Rabu (20/8/2025).

Dedi mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk mengatasi jumlah lapangan kerja di Jabar. Sebab menurutnya, penyerapan ribuan tenaga kerja di sektor industri baru bisa terjadi pada tahun 2026 mendatang.

“Malam sudah saya bereskan dengan Pak menteri, saya bilang pak menteri ini harus segera diubah. Nah, seluruh rangkaian industri yang dibangun itu serapan tenaga kerjanya nanti 2026, kan baru bangun pabriknya, kan enggak bisa serap sekarang. Yang kedua, 2026 itu nanti akan terasa kawasan di Indramayu itu mulai rekrut lebih dari 20.000. Cirebon, kemudian sebagian Majalengka, Subang, Garut, Purwakarta ada satu kawasan hampir 1.200 hektar,” jelas dia.

20/08/2025 13:49
VIDEO: Tragedi Balita Sukabumi Tewas, Dedi Mulyadi Murka!

Seorang balita di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia dalam kondisi memilukan. Tubuh mungilnya diduga dipenuhi cacing parasit. Kisah tragis ini membuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, geram. Dalam momentum peringatan HUT ke-80 Provinsi Jawa Barat, ia menilai birokrasi dari atas hingga RT lalai dan tidak punya empati terhadap warganya.

Ringkasan

20/08/2025 11:45
Amarah Dedi Mulyadi di Balik Dukanya Terhadap Raya, Bocah yang Meninggal dengan Tubuh Penuh Cacing – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Raya, seorang bocah berusia tiga tahun di Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia karena infeksi cacing gelang.

Kabar ini pun terdengar oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dibalik rasa dukanya, dia menyimpan rasa geram karena banyak yang abai akan kondisi Raya.

“Saya menyampaikan prihatin dan rasa kecewa yang mendalam, serta permohonan maaf atas meninggalnya seorang balita berusia 3 tahun, dan dalam tubuhnya dipenuhi cacing,” kata dia seperti dikutip dalam akun Instagramnya @dedimulyadi71, Rabu (20/8/2025).

Dedi Mulyadi mengaku sudah berkomunikasi dengan dokter yang menangani jenazah Raya, yang disebutnya balita tersebut meninggal dunia karena cacingan.

“Ibunya mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ, dia sering dirawat oleh neneknya, dan bapaknya mengalami penyakit paru-paru,TBC. Dan dia sejak balita terbiasa di kolong rumah itu bersatu dengan ayam dan kotoran. Sehingga dimungkinkan dia seringkali, tangannya tidak pernah dicuci, mulutnya kemasukan cacingan, sehingga menimbulkan cacingan yang akut,” ungkap dia.

Melihat kondisi keluarga dan korban inilah yang membuat Politikus Gerindra itu geram, khususnya ke aparatur desa Cianaga tersebut.

20/08/2025 10:22
Warga Bogor Minta Dedi Mulyadi Buka Lapangan Kerja Seluas-luasnya Megapolitan 19 Agustus 2025

Warga Bogor Minta Dedi Mulyadi Buka Lapangan Kerja Seluas-luasnya
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Sejumlah warga Bogor meminta Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
Hal itu mereka minta sehubungan dengan hasil survei
Litbang Kompas
mengenai tingkat kepuasan masyarakat Jabar terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, dalam menangani masalah pengangguran dan kemiskinan dinilai belum maksimal.
Hasil survei
Litbang Kompas
pada 1-5 Juli 2025 menunjukkan, sebanyak 44,8 persen responden menilai lapangan pekerjaan sebagai masalah paling mendesak di Jabar. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan turut terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat.
Ihsan (24), warga Cimahpar, Kota Bogor, mengaku sudah berbulan-bulan menganggur setelah sebelumnya sempat bekerja sebagai pengantar barang atau kurir. Ia sudah mencoba mencari lowongan pekerjaan, tetapi belum juga membuahkan hasil.
“Sekarang masih nganggur, udah mau empat bulan lah enggak kerja. Kemarin itu sempat kerja, tapi berhenti,” ungkap Ihsan, saat berbincang, Selasa (19/8/2025).
Di sisi lain, Ihsan harus menanggung beban ekonomi keluarganya setelah ditinggal oleh sang ayah untuk selamanya belum lama ini.
Kondisi itu membuat Ihsan harus memutar otak untuk bisa bekerja kembali agar kebutuhan keluarganya terpenuhi.
“Sekarang masih nyari-nyari tapi belum dapat. Sempat waktu itu ditawarin jadi sopir pribadi, tapi sampai sekarang belum ada kabar-kabar lagi,” tuturnya.
Ihsan berharap, pemerintah daerah maupun provinsi bisa mencarikan solusi untuk mengatasi masalah pengangguran lewat program-program pro rakyat.
Ia juga meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya sehingga masalah pengangguran bisa teratasi.
“Harapannya untuk Pak Gubernur supaya bisa lebih perhatian lagi ke warganya, terutama yang masih nganggur belum kerja seperti saya,” imbuhnya.
Berbeda dengan Ihsan. Fikri (20) warga Cibinong, Kabupaten Bogor, sudah menganggur selama dua tahun.
Sejak lulus sekolah, dirinya sudah bertekad untuk bekerja, tetapi nasib berkata lain. Hingga saat ini belum ada satu pun pekerjaan yang didapatnya.
Fikri menuturkan, sudah sering mengirim lamaran kerja. Bahkan, acara-acara
job fair
(bursa kerja) yang diadakan di wilayahnya kerap didatangi. Tujuannya hanya satu, untuk dapat kerja.
“Udah sering ngirim lamaran via
online
maupun datang langsung ke perusahaan. Tapi sampai sekarang belum ada panggilan untuk
interview
atau kabar,” bebernya.
Fikri berharap, usahanya mencari kerja selama dua tahun ini bisa berbuah manis sehingga dapat membantu ekonomi kedua orangtuanya.
“Sambil ngisi waktu nganggur paling sibuk kursus komputer aja sih,” sebutnya.
Peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, mengatakan masyarakat merasa belum puas terhadap kinerja Pemprov Jabar dalam menangani persoalan paling mendesak, yakni lapangan pekerjaan.
Berdasarkan survei, 67,2 persen responden tidak puas dengan kinerja Dedi-Erwan dalam mengatasi masalah lapangan kerja dan pengangguran. Hanya 31,4 persen yang menyatakan puas.
“Soal lapangan kerja paling kentara. Masyarakat merasa lapangan kerja sangat sempit dan berharap segera diselesaikan. Tingkat kepuasan sangat rendah,” ujar Rangga.
Selain itu, 60,4 persen responden juga tidak puas dengan kinerja Pemprov Jabar dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan.
Metode penelitian survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 1–5 Juli 2025.
Sebanyak 400 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Barat.
Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, “margin of error” penelitian +/- 4,9 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/08/2025 21:59
Mengenal Naskah Kuno Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang Dibacakan pada HUT Ke-80 Jabar Bandung 19 Agustus 2025

Mengenal Naskah Kuno Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang Dibacakan pada HUT Ke-80 Jabar
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Ada yang berbeda dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Jawa Barat.
Untuk pertama kalinya, naskah kuno Sang Hyang Siksa Kandang Karesian dibacakan dalam rangkaian acara resmi.
Sebelumnya, pada momen tersebut hanya dibacakan sejarah tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat dari zaman perang hingga kemerdekaan.
Lantas, apa sebenarnya Sang Hyang Siksa Kandang Karesian hingga masuk dalam agenda peringatan penting bagi Provinsi Jawa Barat?
Menurut Filolog Anggi Endrawan, naskah ini bukan sekadar catatan sejarah Sunda, tetapi memuat aturan atau tuntutan hidup dan sistem pemberian pada masa kerajaan Sunda.
“Ini memiliki arti mendalam, Sang Hyang berarti suci, Siksa berarti ajaran, dan Kandang Karesian berarti aturan dengan batasan-batasannya,” ujarnya saat ditemui di Gedung Merdeka, Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung, Selasa (19/8/2025).
Anggi menuturkan, membuka kembali isi naskah kuno bukanlah hal yang mudah.
Hanya seorang filolog yang memiliki kapasitas karena membutuhkan proses yang cukup panjang.
“Ada penelusuran naskah, kemudian transliterasi dari aksara Sunda ke aksara Latin. Setelah itu diterjemahkan ke bahasa Sunda atau Indonesia modern, ditransliterasi dan diterjemahkan, barulah masuk pada kajian teks,” katanya.
Ia menambahkan bahwa ada tahapan krusial tentang kajian teks naskah teras, pasalnya terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang bisa digali kembali untuk diterapkan dalam kehidupan saat ini.
“Prosesi Pak Dedi Mulyadi sekarang itu berada di wilayah kajian teks, mencari nilai kebermanfaatan yang termuat dalam naskah kuno itu sendiri,” katanya.
Anggi menerangkan, naskah kuno ini ditemukan di situs Kabuyutan Ciburuy, Kabupaten Garut.
Akan tetapi, ada klaim yang menyebut bahwa naskah tersebut berkaitan dengan Sumedang.
“Sumedang baru satu kali pencarian saja sudah menemukan lebih dari 100 naskah, totalnya 190. Jadi, memang Sumedang itu penghasil karya intelektual sejak zaman kerajaan. Bisa dibilang menghasilkan buku, tetapi di masa kerajaan,” ucap Anggi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/08/2025 21:51
4 Dedi Mulyadi Kecewa Kirab HUT Jabar Terganggu Arak-arakan Setda: Mohon Ngerti Seni, Stop! Bandung

Dedi Mulyadi Kecewa Kirab HUT Jabar Terganggu Arak-arakan Setda: Mohon Ngerti Seni, Stop!
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Kirab budaya “Jabar Hudang” yang digelar dalam rangka HUT ke-80 Jawa Barat dari Gedung Merdeka hingga Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (19/8/2025), sempat terganggu akibat arak-arakan pejabat Sekretariat Daerah (Setda) Jabar bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kirab yang melibatkan 27 kabupaten dan kota sejatinya menjadi bagian dari rangkaian perjalanan berkuda arak-arakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para kepala daerah.
Pawai tersebut sebelumnya dirancang untuk menampilkan sejarah kerajaan dan kebudayaan Jawa Barat.
Berdasarkan pantauan Kompas.com di Gedung Sate, rombongan Gubernur lebih dulu tiba di tenda kehormatan.
Dedi Mulyadi bersama kepala daerah lainnya bahkan sempat ikut menari dengan para penari Caruban Pajajaran yang diboyong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar.
Namun, ketika rangkaian cerita kirab memasuki kisah Nyai Subang Larang, arak-arakan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman bersama OPD justru melintas di depan tribune.
Herman terlihat menunggang kuda bersama para asisten, diikuti OPD yang menampilkan pawai dengan tema masing-masing.
Melihat itu, Dedi Mulyadi langsung berdiri dan meminta rombongan Setda menghentikan pergerakannya dengan menggunakan pengeras suara.
“Ini karnaval. Karnaval itu ada rangkaian ceritanya, setelah cerita tentang Caruban Pajajaran, masuk Subang Larang, itu kabupaten kota menceritakan sejarah Jawa Barat. Bukan Setda motong di tengah terus bikin pawai,” ujarnya di halaman Gedung Sate, Selasa (19/8/2025).
Ia menegaskan, kirab bukan sekadar karnaval, melainkan narasi perjalanan sejarah yang dirangkaikan melalui seni.
“Mohon dimengerti teman-teman Setda, ini cerita rangkaian sejarah Jawa Barat yang diceritakan dalam bentuk karnaval budaya, mohon
ngerti
seni, silakan stop yang Setda, lebih dulu yang kabupaten kota,” ucap Dedi.
Akhirnya, semua rombongan kirab dari daerah tidak mendapat giliran tampil.
Menjelang azan maghrib, Dedi memanggil seluruh panitia, lalu memasuki Gedung Sate.
Kirab “Jabar Hudang” pun dihentikan lebih awal.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/08/2025 19:33
Rapor Kinerja Dedi Mulyadi Disorot Warganet Versi Survei Litbang Kompas, Ini Hasil yang Masih Merah – Page 3

Meski demikian, Dedi Mulyadi mendapatkan rapor merah dari warganet menyangkut sejumlah bidang yang belum cukup diberi perhatian. Sentimen negative warganet terhadap Dedi menyangkut isu kebencanaan, kesejahteraan masyarakat, tata ruang, dan konflik horizontal masyarakat di Jawa barat.

Bidang yang paling tinggi sentimen negatifnya adalah konflik horizontal antarmasyarakat. Bidang ini menuai 43 persen sentimen negatif berbanding 35 persen sentimen positif.

Topik yang ada pada bidang ini yakni perusakan rumah retret penganut Kristiani di Desa Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ditambah lagi dengan penolakan pembangunan rumah ibadah, seperti yang terjadi pada pembangunan Gereja GBKP Runggun Studio Alam di Cilodong, Depok.

Selain persoalan konflik horizontal, problem tata ruang di Jawa Barat juga memperoleh sentimen dominan negatif, yaitu mencapai 41 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan 34 persen sentimen positif pada bidang tersebut.

Topik yang dilingkupi bidang tata ruang adalah masalah alih guna lahan dan penambangan liar. Dua persoalan ini sudah menimbulkan kerugian baik itu korban jiwa maupun harta benda.

Persoalan lainnya muncul dari ranah pertambangan. Tambang galian C di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, mengklaim nyawa 21 orang. Mereka tertimbun longsoran material tambang. Peristiwa tersebut menjadi cambuk bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi perizinan tambang dan penertiban tambang liar yang masih beroperasi.

19/08/2025 11:59
Susi Pudjiastuti Tolak KJA di Pangandaran, Alumni Unpad Meradang Disebut “Bodoh” Bandung 19 Agustus 2025

Susi Pudjiastuti Tolak KJA di Pangandaran, Alumni Unpad Meradang Disebut “Bodoh”
Editor
PANGANDARAN, KOMPAS.com
– Polemik keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, kian panas. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dengan lantang menyatakan penolakannya.
Pernyataan itu ia sampaikan di Bandara International Beach Strip Susi Air, Rabu (13/8/2025).
Sikap Susi mendapat dukungan dari Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran yang juga mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, serta Bupati Pangandaran saat ini, Citra Pitriyami.
Ratusan pelaku wisata dan nelayan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP) turut hadir.
Bukan hanya soal lingkungan, pernyataan Susi Pudjiastuti yang menyebut Universitas Padjadjaran (Unpad) “bodoh” ikut menjadi sorotan.
Wakil Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unpad, Budi Hermansyah, menyayangkan ucapan tersebut.
“Tendensi dari keluarnya kata-kata ‘bodoh’ yang ditujukan ke guru besar Unpad sama dengan menghina Unpad sebagai lembaga pendidikan tinggi,” ujar Budi dikutip dari Tribun Jabar, Selasa (19/8/2025).
Menurut Budi, alumni Unpad sejak 1950-an sudah berkontribusi besar di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, BUMN, politik, hingga swasta.
Ia juga menyinggung keberadaan Kampus Unpad Pangandaran yang sejak 2016 menjalankan Program Studi Perikanan Laut Tropis.
“Apabila ada perbedaan pendapat, silakan dibantah dengan argumentasi ilmiah, bukan dengan kata-kata yang kurang pantas,” katanya.
Budi menambahkan, KJA Unpad sejatinya berfungsi sebagai laboratorium lapangan budidaya lobster. Tujuannya agar Indonesia tidak tertinggal dari Vietnam yang justru membesarkan benih lobster hasil tangkapan dari Indonesia.
Di sisi lain, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad, Yudi Nurul Ihsan, menilai polemik ini sebaiknya diselesaikan melalui diskusi terbuka.
“Saya harap ada diskusi yang lebih terbuka. Kalau perlu melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, LSM, hingga pelaku usaha,” ujar Yudi, Minggu (17/8/2025).
Menurutnya, segala bentuk aktivitas di kawasan pesisir harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Penolakan tidak seharusnya dilakukan jika kegiatan itu membawa manfaat.
“Jangan ada egois. Semua yang bermanfaat, kenapa tidak? Itu harus untuk kepentingan masyarakat,” ucap Yudi.
Ia menilai, jika KJA dianggap bermasalah, sebaiknya dipetakan aspek mana yang menimbulkan persoalan, lalu dicari solusi bersama. Unpad pun terbuka jika perlu menggelar forum diskusi khusus membahas keadilan perikanan di Indonesia.
Yudi meyakini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga akan mengambil sikap bijak dalam menyikapi polemik ini.
“Saya yakin KDM akan bijak juga jika melihat semua permasalahan,” katanya.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Alumni Sesalkan Ucapan Susi Pudjiastuti yang Sebut Unpad ‘Bodoh’ dalam Polemik KJA
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/08/2025 06:56
8 Survei Litbang Kompas: Daftar Program Dedi Mulyadi yang Dinilai Penting oleh Warga Jabar Bandung

Survei Litbang Kompas: Daftar Program Dedi Mulyadi yang Dinilai Penting oleh Warga Jabar
Editor
KOMPAS.com –
Survei terbaru Litbang Kompas menyoroti persepsi publik terhadap berbagai program Pemprov Jawa Barat di bawah Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.
Hasil survei menunjukkan, beberapa program menuai respons beragam.
Mayoritas warga tetap menilai sejumlah program Pemprov Jabar sebagai prioritas penting.
Pembangunan ruang kelas baru (RKB) di sekolah-sekolah menempati urutan tertinggi, dengan 94,6 persen responden menilai penting.
Program penyediaan listrik untuk masyarakat miskin (97,6 persen) dan perbaikan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) (97,9 persen) juga mendapat dukungan luas.
Pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat diapresiasi 97,2 persen responden, sementara program penanganan anak-anak nakal melalui pembinaan di institusi militer atau pendidikan khusus di barak militer mendapat persetujuan 96,2 persen.
Program pembongkaran wahana pariwisata yang melanggar izin juga dianggap penting oleh 86,5 persen responden.
Program lainnya yaitu larangan bagi seluruh SMA dan SMK untuk mengadakan study tour, di 71,9 persen menjawab penting dan 27,3 persen responden menilai program ini tidak penting.
Pengaktifan kembali jalur kereta peninggalan era kolonial Belanda juga mendapat tanggapan beragam, dengan 25,5 persen menyatakan tidak penting dan dan 68,1 persen menyatakan penting.
Begitu pula dengan pengaturan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB, 31,4 persen menilai tidak penting sementara 67,4 persen menganggap penting.
Adapun pemangkasan anggaran hibah pesantren yang dinilai tidak penting oleh 30,4 persen responden dan 62,2 persen menyatakan penting.
Metode penelitian survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 1–5 Juli 2025.
Sebanyak 400 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Barat.
Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, “margin of error” penelitian +/- 4,9 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/08/2025 05:15
9 Survei Litbang Kompas: Warga Jabar Tak Puas Cara Dedi Mulyadi Tangani Pengangguran dan Kemiskinan Bandung

Survei Litbang Kompas: Warga Jabar Tak Puas Cara Dedi Mulyadi Tangani Pengangguran dan Kemiskinan
Editor
KOMPAS.com –
Hasil survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan mayoritas warga Jawa Barat merasa puas terhadap berbagai kinerja Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.
Namun, ada beberapa aspek yang masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama terkait penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengendalian harga.
Dalam survei yang dilakukan pada Juli 2025 itu, aspek dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah penyediaan air bersih dengan 83,4 persen responden menyatakan puas atau sangat puas, hanya 15,7 persen yang menyatakan tidak puas.
Kepuasan tinggi juga terlihat pada stabilitas harga kebutuhan pokok (78,9 persen puas, 20 persen tidak puas), serta pelayanan kesehatan masyarakat (77,3 persen puas, 22,4 persen tidak puas).
Sementara itu, sejumlah aspek lain yang juga cukup diapresiasi publik antara lain penanganan bencana alam (72 persen puas, 26,7 persen tidak puas), penanganan penyakit menular (70,5 persen puas, 26,7 persen tidak puas), dan rasa aman dari kriminalitas/premanisme (68,6 persen puas, 30,5 persen tidak puas).
Namun, kepuasan publik mulai menurun ketika menyangkut isu-isu ekonomi dan infrastruktur.
Misalnya, penyediaan transportasi umum hanya meraih 53,5 persen kepuasan dengan 45,6 persen tidak puas, sedangkan pengelolaan sampah juga masih jadi sorotan dengan 58,8 persen tidak puas.
Catatan paling serius muncul pada lapangan kerja dan pengangguran, di mana hanya 31,4 persen warga yang puas, sementara 67,2 persen menyatakan tidak puas.
“Soal lapangan kerja paling kentara. Masyarakat merasa lapangan kerja sangat sempit dan berharap segera diselesaikan. Tingkat kepuasan sangat rendah,” ujar Peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, saat diwawancarai via Zoom, Jumat (15/8/2025).

Isu kemiskinan pun serupa, dengan 37,9 persen menyatakan puas dan 60,4 persen tidak puas.
Selain itu, kinerja dalam pemberian bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat juga dinilai masih kurang maksimal (48,8 persen tidak puas, 50,4 persen puas).
Metode penelitian survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 1–5 Juli 2025.
Sebanyak 400 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Barat.
Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, “margin of error” penelitian +/- 4,9 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/08/2025 05:00