Dedi Mulyadi Tegas Minta Seleksi Mahasiswa Kedokteran dari Kecerdasan: Bukan Karena Kekayaan Orangtuanya
Editor
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendorong agar proses seleksi penerimaan mahasiswa kedokteran harus berdasarkan kecerdasan, bukan kemampuan ekonomi orang tuanya.
Hal itu diungkapkan, Dedi Mulyadi saat menjadi pembicara dalam seminar Nasional, di Graha Sanusi Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat (22/8/2025).
“Pesannya adalah dunia kedokteran itu harus mengembalikan rekrutmen mahasiswanya. Jadi mahasiswanya standarisasinya adalah kecerdasan,” ujar Dedi.
Kecerdasan itu, kata dia, ada dua yakni secara akademik harus benar-benar mumpuni dan secara emosional juga baik.
“Sehingga seleksinya kan harus beda. Seleksi kedokteran sama dengan seleksi ketika masuk akademi kepolisian, angkatan Darat, Laut dan Udara. Jadi sangat berbeda karena dia itu memiliki peran dan fungsi berhubungan dengan layanan dan nyawa manusia,” ucapnya.
“Jadi, tidak boleh lagi rekrutmen calon mahasiswa itu hanya didasarkan pada kemampuan ekonomi orangtuanya,” tambahnya.
Selain itu, Dedi juga menyebut bahwa seharusnya dokter yang memiliki kualifikasi dan pengabdian kepada negara, diberikan beasiswa untuk sekolah spesialis.
“Dia (dokter) tugas di daerah terpencil, lama tugas di Puskesmas, di rumah sakit. Itu dia yang masuk dokter spesialis dan kemudian dibiayai oleh pemerintah,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jabar, kata dia, sudah mulai memberikan beasiswa kepada mahasiswa kedokteran.
“Beasiswa sudah jalan, nanti ada Unpad 10 orang fakultas kedokteran. Saya bilang ke Kadis Kesehatan hari ini mulai seleksi di kabupaten/kota, di desa-desa, di puskesmas-puskesmas dan rumah sakit daerah untuk masuk ke dokter spesialis tahun depan,” katanya.
Proses seleksinya, kata Dedi, harus dilakukan dari sekarang meliputi emosional dan intelektual, tidak bisa asal tunjuk.
“Kemudian yang berhak mengikuti program itu adalah mereka yang mengabdi di Puskesmas, mengabdi di rumah sakit umum daerah, menjadi dokter di daerah terpencil, dan harus ada surat keputusannya,” ucapnya.
Setelah lolos seleksi dan lulus menjadi dokter spesialis, harus mau dikembalikan ke daerah asal atau daerah yang kekurangan dokter spesialis.
“Karena problem dari rumah sakit umum daerah semuanya (kekurangan) dokter spesialis,” katanya.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul
Dedi Mulyadi Minta Seleksi Mahasiswa Kedokteran Berdasarkan Kecerdasan, Bukan Kekayaan Orang Tua
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Dedi Mulyadi
-
/data/photo/2025/05/28/6836f404c20d3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dedi Mulyadi Tegas Minta Seleksi Mahasiswa Kedokteran dari Kecerdasan: Bukan Karena Kekayaan Orangtuanya Bandung 23 Agustus 2025
-
/data/photo/2025/08/20/68a587c02cd83.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dedi Mulyadi Ingatkan Bahaya Sesar Lembang: Ini Sudah Diprediksi, Tinggal Siap-siap Bandung 23 Agustus 2025
Dedi Mulyadi Ingatkan Bahaya Sesar Lembang: Ini Sudah Diprediksi, Tinggal Siap-siap
Editor
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya Atlas Siaga Sesar Lembang (ASSL) yang dikelola Pemerintah Provinsi Jabar.
Menurutnya, dokumen tersebut berfungsi layaknya alarm dini yang memberi sinyal akan potensi gempa bumi akibat pergerakan Sesar Lembang.
“Ya fungsinya untuk mencegah terjadi sebuah peristiwa, pencegahan dini. Nah, peringatannya terus nih, Pemerintah memperingatkan,” ujar Dedi, Jumat (22/8/2025).
Dedi mengungkapkan bahwa masih banyak warga yang cenderung sulit menerima peringatan jika bencana belum benar-benar terjadi.
“Kan gitu, kita sudah ngingetin dari sekarang nih, hati-hati sesar Lembang. Saya sudah pidato dulu tuh, hati-hati loh ini (Sesar Lembang) dari sekarang,” katanya.
Karena itu, ia menekankan agar para kepala daerah, mulai dari Bupati, Wali Kota, Camat, hingga Kepala Desa, dapat segera menggerakkan warganya supaya lebih siap menghadapi potensi bencana.
“Bukan di luar dugaan, ini sudah diprediksi. Kita tinggal siap-siap yang tinggal di Bandung,” ucapnya.
Lebih lanjut, Dedi meminta pemerintah daerah menyusun langkah mitigasi bencana sesuai dengan data wilayah masing-masing.
Ia menegaskan bahwa arah evakuasi, penyimpanan logistik, hingga koordinasi teknis harus dipetakan sejak dini.
“Kalau sudah daerah datanya jelas, maka harus segera dibuat. Kalau nanti dari sini terjadi nih, larinya ke sini, disimpannya di sini,” katanya.
“Nanti logistiknya masuk di mana? Kan seperti itu. Nanti yang mengorkestasinya Kepala BPPD Jawa Barat,” tambahnya.
Tak hanya itu, Dedi mengungkapkan bahwa dirinya sudah menjalin koordinasi dengan BPBD Provinsi Jabar.
Ia bahkan telah memberi instruksi agar dalam waktu dekat dilakukan simulasi penanganan bencana akibat Sesar Lembang.
“Saya sudah memerintahkan kepada Kepala BPPD Provinsi Jawa Barat untuk membuat simulasi kalau terjadi bencana sesar Lembang,” ucapnya.
Terkait relokasi, Dedi mengingatkan bahwa langkah tersebut membutuhkan kesediaan masyarakat.
Menurutnya, kendala terbesar biasanya muncul karena warga kerap enggan direlokasi sebelum bencana benar-benar menimpa.
“Ya kita siapkan. Relokasi pasti banyak nanti tempat relokasinya. Tapi yang penting kan warganya harus mau dari sekarang bersiap-siap untuk relokasi. Tinggal pertanyaannya, warga kita ini kalau sebelum terjadi bencana dipindahin, mau nggak?. Itu aja, Kan biasanya nggak mau nunggu bencana,” katanya.
Selain simulasi dan relokasi, ia juga menegaskan perlunya upaya pencegahan lain berupa larangan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang rawan bencana.
“Kan saya sudah berorientasi. Bulan November saya sudah mulai menanam pohon, kita sudah ngingetin ada beberapa izin yang kemarin kita cabut. Nggak boleh lagi nih daerah bahaya. Dan saya tegaskan sekali lagi, kepada pemerintah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, untuk tidak lagi mengeluarkan izin di kawasan-kawasan yang memiliki potensi bencana sesar Lembang,” ucapnya.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul
Gubernur Dedi Mulyadi Ingatkan Bahaya Sesar Lembang: “Bukan di Luar Dugaan, Ini Sudah Diprediksi”
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5324762/original/037996900_1755860290-IMG_20250822_150651_424.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dedi Mulyadi Beri Pesan ke Calon Dokter: Proses Rekrutmen Jangan Ditentukan Ekonomi Orang Tua
“Kita harus mulai menyadari bahwa penyelesaian problem kesehatan itu bukan hanya dengan obat. Bukan hanya dengan peningkatan teknologi atau sains di bidang kedokteran, tetapi juga cakupan dalam upaya melakukan pencegahan. Selalu bicara kesehatan, bicara pengobatan, tap bukan bicara bagaimana menciptakan manusia yang sehat,” kata dia.
Dedi Mulyadi menambahkan, saat ini ada sebanyak 10 orang lebih telah dipilih untuk mendapatkan beasiswa dokter spesialis di Fakultas Kedokteran (FK) Unpad.
Dia pun telah menugaskan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan seleksi kembali untuk mendapatkan beasiswa.
“Saya bilang kadis kesehatan hari ini mulai menyeleksi di kabupaten kota, di desa-desa, di puskesmas-puskesmas, di rumah sakit-rumah sakit daerah untuk masuk ke dokter spesialis tahun depan. Yang berhak mengikuti program itu adalah mereka yang mengabdi di puskesmas, mengabdi di rumah sakit umum daerah, menjadi dokter di daerah terpencil, ada surat keputusannya,” jelas Dedi Mulyadi.
-
/data/photo/2025/08/22/68a836ce842a6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
8 Relokasi PTDI ke Bandara Kertajati, Dedi Mulyadi: Bisa Ramaikan Komersial dan Hilangkan Biaya Bandung
Relokasi PTDI ke Bandara Kertajati, Dedi Mulyadi: Bisa Ramaikan Komersial dan Hilangkan Biaya
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana merelokasi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka.
Menurut Dedi Mulyadi, pemindahan ini bukan hanya akan mendongkrak industri kedirgantaraan dan pertahanan dalam negeri, tetapi juga berpotensi menghidupkan kembali penerbangan komersial di Kertajati.
“Jadi, kalau di sana (Kertajati) sudah ramai, komersialnya ikut ramai. Kan kalau ramai dengan industri pertahanan, pesawat-pesawatnya banyak, maskapai pasti berminat juga,” kata Dedi di Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat (22/8/2025).
Dedi menuturkan, maskapai akan lebih tertarik membuka kembali rute penerbangan ke Kertajati bila aktivitas bandara semakin padat.
Untuk itu, Pemprov Jabar akan memperkuat aksesibilitasnya dengan pembangunan infrastruktur transportasi.
“Kita membangun infrastrukturnya, misalnya kereta dari Bandung ke Kertajati atau dari Jakarta. Nanti suatu saat kalau ada kereta cepat Jakarta-Surabaya lewat Kertajati, kan akan banyak yang menggunakan,” katanya.
Dedi menambahkan, langkah ini juga akan mengurangi beban fiskal daerah. Selama ini, biaya perawatan BIJB Kertajati mencapai Rp 60 miliar per tahun.
Bila industri pertahanan masuk, menurut Dedi, biaya pemeliharaan bandara bisa ditanggung pemerintah pusat melalui keuntungan dari industri pertahanannya.
“Hilang kan (biaya perawatan). Nanti sudah dibiayai oleh industri pertahanan. Pemerintah provinsi tidak usah membiayai lagi,” ucap Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Ironi! Wakil Rakyat Berjoget Bergelimang Tunjangan, Masih Ada Balita Meninggal Cacingan
GELORA.CO – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti kurangnya empati para wakil rakyat alias anggota DPR RI terhadap penderitaan rakyat, apalagi dikaitkan dengan kasus balita asal Sukabumi, Raya, yang meninggal dunia dengan tubuh dipenuhi cacing gelang (Ascaris lumbricoides).
Bagaimana tidak, Raya sendiri dikabarkan meninggal pada 22 Juli 2025 lalu. Sedangkan belakangan DPR malah terlihat berjoget di acara formal, bahkan memamerkan gaji dan tunjangan yang sangat fantastis.
Peneliti di Formappi, Lucius Karus, mengatakan seharusnya DPR sebagai lembaga wakil rakyat bisa hadir untuk pencegahan sebelum kisah tragis tersebut terjadi.
“Ya harusnya sih kasus-kasus seperti di Sukabumi itu menjadi perhatian DPR. Kan mereka wakil rakyat seluruh Indonesia,” kata Lucius saat dihubungi Akurat.co, Kamis (21/8/2025).
Dia mengatakan, dengan jumlah tunjangan lebih dari Rp100 juta per bulan yang diterima, mereka para anggota dewan harus bisa menemukan solusi atas persoalan rakyat.
“Mestinya tunjangan fantastis itu membuat DPR menjadi yang paling siap untuk hadir di tempat rakyat membutuhkan demi menemukan solusi atas persoalan yang terjadi sekali problem yang menjadi alasan dari masalah itu,” tuturnya.
Dia juga memandang bahwa tidak ada alasan bagi anggota DPR, untuk tidak mementingkan kepentingan rakyat sebagai prioritas. “Kalau DPR mengaku bekerja sibuk, ya harusnya di mana masalah ada, di situ mereka muncul untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Lucius.
Maka dari itu, Lucius menilai, lembaga pembuat Undang-Undang itu kini tidak pantas menerima tunjangan fantastis jika banyak persoalan rakyat yang tidak tersentuh.
“Kalau situasinya seperti sekarang, DPR-nya menghilang dari tempat di mana persoalan rakyat terjadi. Itu artinya tunjangan mereka untuk dinikmati sendiri saja, bukan untuk mendukung pekerjaan mereka,” tutupnya.
Kasus kematian Raya sebelumnya juga membuat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi angkat bicara. Dia menegaskan, kasus ini sebagai peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan pemerintah desa agar lebih tanggap terhadap persoalan warganya.
Peristiwa memilukan ini sekaligus memantik kritik terhadap fungsi layanan kesehatan dasar, seperti bidan desa, Posyandu, hingga Puskesmas, yang dinilai tidak berjalan optimal.
Dalam keterangannya di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (20/8/2025), Dedi Mulyadi mengaku sudah terlalu sering menerima laporan masalah dari Sukabumi. Menurutnya, banyak persoalan warga yang seharusnya bisa ditangani langsung oleh pemerintah kabupaten atau desa, tetapi justru sampai ke tingkat gubernur.
“Ini warning bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan pemerintah desanya, karena kasus di Sukabumi terlalu banyak yang saya tangani,” ujar Dedi.
-
/data/photo/2025/08/21/68a71d0c519b1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pengakuan Warga soal Kopdes Merah Putih Hambalang Bogor Usai Sebulan Diresmikan: Bingung… Bandung 21 Agustus 2025
Pengakuan Warga soal Kopdes Merah Putih Hambalang Bogor Usai Sebulan Diresmikan: Bingung…
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Satu bulan setelah diresmikan, keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Hambalang, Bogor, belum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Alih-alih ramai didatangi, koperasi yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi desa itu justru membuat masyarakat bingung.
Kompas.com melihat langsung ke lokasi, kios dan unit layanan di Kopdes Hambalang terlihat sepi.
Kondisi itu sejalan dengan pengakuan warga yang menyebut belum pernah berbelanja atau memanfaatkan layanan Kopdes tersebut.
Erni (33), warga Kampung Hambalang, Desa Hambalang, mengatakan ia mengetahui keberadaan Kopdes sejak peresmian.
Namun setelah itu, tidak ada aktivitas berarti yang ia lihat.
Ia juga bingung dengan sistem belanja yang kabarnya harus menggunakan kartu anggota khusus.
Hal serupa diungkapkan ibu berinisial K (40) dan S (37).
Mereka menilai, setelah peresmian yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Juli 2025, tidak ada lagi sosialisasi lanjutan.
Warga hanya mendengar kabar sepintas soal harga sembako yang lebih murah, tetapi tak ada penjelasan cara belanja maupun syarat keanggotaan.
“Pas pertama peresmian ramai banget. Tapi sekarang jalan sebulan ya gitu-gitu aja, tidak jalan Kopdesnya. Saya juga tidak pernah ke sana.
Ngapain
, mendingan ke warung biasa,” ujar keduanya saat ditemui Kompas.com, Kamis (21/8/2025).
Keduanya berharap layanan simpan pinjam dan klinik di Kopdes bisa berjalan.
Sebab, warga membutuhkan akses pinjaman yang mudah dan fasilitas kesehatan yang dekat, mengingat jarak puskesmas dari kampung cukup jauh.
“Kita maunya layanan klinik itu saja aktifkan karena bisa membantu banget merawat warga yang sakit, kan di sini puskesmas mah jauh banget. Jadi orang yang tidak punya juga bisa berobat gitu,” tuturnya.
Kebingungan juga dirasakan Fatma dan Irna, warga Kampung Cikalahang, Desa Hambalang.
Mereka mengaku tidak paham mekanisme Kopdes karena tak ada penjelasan dari pengurus setempat.
Mereka mendengar kabar adanya pinjaman tanpa bunga, tetapi syaratnya harus menabung dulu sebagai mitra.
Informasi ini justru membuat warga kecil semakin ragu memanfaatkan layanan.
Fatma menambahkan, masyarakat sekitar juga belum tahu manfaat nyata dari unit sembako, apotek, maupun klinik.
Sejauh ini, hanya ada cerita bahwa klinik tidak pernah buka dan kios sembako terkendala modal.
“Warga jadi bingung, mau coba pun tidak tahu caranya,” ujarnya.
Padahal, saat peluncuran Kopdes Merah Putih, pemerintah menargetkan koperasi desa ini menjadi pusat layanan ekonomi warga.
Unit yang ditawarkan meliputi toko sembako, apotek, klinik kesehatan, layanan simpan pinjam, hingga distribusi hasil pertanian.
Tujuannya untuk mempermudah akses kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ekonomi desa.
Namun, kondisi di Hambalang menunjukkan program ini belum berjalan sesuai harapan.
Minim sosialisasi, keterbatasan modal, hingga layanan dasar yang tak kunjung aktif membuat warga masih bertanya-tanya dan bingung dengan keberadaan Kopdes Merah Putih bagi desa mereka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/21/68a71cfe6ae8c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sebulan Diresmikan, Kopdes Merah Putih Hambalang Bogor Sepi dan Layanan Klinik Tak Jalan Bandung 21 Agustus 2025
Sebulan Diresmikan, Kopdes Merah Putih Hambalang Bogor Sepi dan Layanan Klinik Tak Jalan
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Satu bulan setelah peresmian, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tampak sepi dan belum beroperasi sesuai tujuan awalnya dibentuk.
Sejumlah unit layanan yang semestinya dibuka untuk masyarakat, seperti toko sembako, klinik apotek, gerai pupuk sarana pertanian, hingga layanan simpan pinjam, tidak berjalan maksimal sebagaimana mestinya.
Kompas.com datang langsung ke lokasi pada Kamis (21/8/2025), aktivitas hanya terlihat dari empat orang pengelola yang berjaga.
Toko sembako memang buka, tetapi barang-barang yang ada di rak terlihat sedikit. Tiga rak yang berjejer itu justru lebih banyak yang kosong.
Kondisi lebih memprihatinkan terlihat di unit layanan kesehatan. Klinik apotek tampak tertutup dengan pintu terkunci dan tanpa aktivitas tenaga medis.
Kursi tunggu kosong dan berdebu, tak ada dokter maupun perawat yang berjaga.
Klinik ini bahkan belum pernah beroperasi maksimal sejak awal diresmikan.
Sejak siang, hanya satu warga yang datang untuk membeli pupuk.
Selain kios unit layanan klinik yang tutup, kios pangkalan LPG atau penjualan gas melon tabung 3 kg juga tutup.
Sebab, hanya tabung yang tersedia, sedangkan gas tidak terisi.
Selama itu pula, hanya satu warga yang terlihat datang ke gerai pupuk sarpras pertanian.
Salah satu pengelola Kopdes ini mengakui, tak ada warga yang datang hingga barang terbatas karena tidak ada modal untuk melengkapi produk.
Bahkan, sosialisasi pun diakuinya kurang.
Padahal, saat peresmian Kopdes Merah Putih di Hambalang pada Juli 2025 lalu, pemerintah menyebut koperasi desa ini akan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.
Kopdes didesain memiliki berbagai unit layanan, mulai dari toko sembako, klinik kesehatan, gerai pupuk, simpan pinjam, hingga distribusi hasil pertanian warga.
Tujuannya adalah untuk mempermudah akses kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ekonomi desa.
Namun, kondisi terkini menunjukkan operasional Kopdes Merah Putih Hambalang belum berjalan sesuai harapan.
Minimnya stok barang hingga unit layanan kesehatan yang terbengkalai membuat keberadaan koperasi ini belum memberi manfaat nyata bagi warga sekitar.
Warga, seorangibu berinisial K (40) dan S (37), mengungkap setelah peresmian yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Juli 2025, tidak ada lagi sosialisasi lanjutan.
Warga hanya mendengar kabar sepintas soal harga sembako yang lebih murah, tetapi tak ada penjelasan cara belanja maupun syarat keanggotaan.
“Pas pertama peresmian ramai banget. Tapi sekarang jalan sebulan ya gitu-gitu aja, tidak jalan Kopdesnya. Saya juga tidak pernah ke sana.
Ngapain
, mendingan ke warung biasa,” ujarnya, saat ditemui Kompas.com, Kamis (21/8/2025).
Keduanya berharap layanan simpan pinjam dan klinik di Kopdes bisa berjalan.
Sebab, warga membutuhkan akses pinjaman yang mudah dan fasilitas kesehatan yang dekat, mengingat jarak puskesmas dari kampung cukup jauh.
“Kita mah maunya layanan klinik itu saja aktifkan karena bisa membantu banget merawat warga yang sakit, kan di sini puskesmas mah jauh banget. Jadi orang yang tidak punya juga bisa berobat gitu,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/21/68a6f00624aa4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dedi Mulyadi Imbau Warga Bekasi Jaga Sungai dan Rawa untuk Cegah Banjir Megapolitan 21 Agustus 2025
Dedi Mulyadi Imbau Warga Bekasi Jaga Sungai dan Rawa untuk Cegah Banjir
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai menjaga dan merawat sungai di Bekasi merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya banjir.
Dedi mengatakan, hal itu tidak terlepas dari sejarah peradaban Kali Bekasi yang berkaitan erat dengan Kerajaan Tarumanegara, yang berkuasa di tanah Sunda pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi.
“Saya ini orang yang belajar tentang sejarah Tarumanegara. Tarumanegara tuh orangtua kita dulu itu sudah ngerti tentang peradaban air, bagaimana sungai yang menjadi sumber kehidupan, bagaimana sungai menjadi sumber transportasi, bagaimana sungai untuk menyelesaikan
problem
banjir,” jelasnya ketika pidato di Kalimalang, Kota Bekasi, Kamis (21/8/2025).
Ia menambahkan, ilmu yang diwariskan sederhana, yakni menjaga sungai dan rawa.
“Sehingga ilmunya cuma dua, sungai dan rawa Bekasi itu. Kalau bisa mengurus sungai menjaga rawa, Bekasi enggak akan banjir,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi menyebut aliran Kali Bekasi merupakan bukti nyata peradaban Tarumanegara.
“Bersyukur sekali orang Bekasi itu punya peradaban air yang tinggi, tempat lain enggak punya di halaman kota punya air yang seperti ini, dan ini tanda jejak ini adalah jejak peninggalan peradaban Purnawarman,” ujarnya.
Karena itu, Dedi menekankan pentingnya penataan tata ruang sungai di Bekasi, baik dari hulu maupun hilir. Hal ini juga termasuk penertiban bangunan di sepanjang aliran kali.
“Relokasi perubahan-perubahan tata ruang di hulu harus segera dibenahin karena Perda 2022 Jawa Barat itu menghilangkan 1,5 juta lahan hijau, ini saya mau balikin tata ruangnya, mau saya ubah hari ini,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pabrik di Subang Disebut Berdiri di Atas Lahan Pertanian, BYD Bilang Begini
Jakarta –
Sebagian lahan pabrik BYD dan VinFast yang berlokasi di Subang, Jawa Barat, disebut-sebut berdiri di atas lahan pertanian. Pemerintah menuntut lahan tersebut harus diganti minimal tiga kali lipat dari luas lahan yang dialihkan. Seperti apa tanggapan BYD?
Isu tumpang tindih lahan pabrik BYD dan VinFast disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada pekan lalu. Pada pertemuan itu ada beberapa agenda yang dibahas, termasuk investasi VinFast dan BYD di Subang.
“Bapak Gubernur menyampaikan bahwa di Subang akan dibangun pabrik mobil, dengan nilai investasi Rp 33 triliun. Kebetulan, sebagian lahan yang direncanakan merupakan lahan persawahan. Kami akan menyelesaikan kendala ini bersama supaya investasi tetap berjalan dan lapangan kerja terbuka. Namun, jika terjadi alih fungsi lahan pertanian, kami menegaskan bahwa lahan tersebut harus diganti minimal tiga kali lipat dari luas lahan yang dialihkan agar petani tetap memiliki lahan pengganti yang layak,” ujar Amran dilansir dari Antara.
Namun pernyataan itu dibantah oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Agus menjelaskan pabrik BYD dan VinFast berdiri di atas lahan yang sudah berstatus kawasan industri. “Kalau mereka sudah memiliki status kawasan industri, artinya mereka sudah tidak punya masalah lagi,” terang Agus.
Tanggapan BYD
Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther T. Panjaitan, mengatakan baru saja mendengar isu tersebut. Dia tidak bisa berkomentar banyak, namun jika kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan industrial, seharusnya tidak ada lagi masalah soal tumpang tindih lahan.
“Saya baru dengar beritanya, saya juga nggak bisa komen apa-apa. Cuma yang saya bisa sampaikan, kita kan mendirikan fasilitas produksi kita di dalam industrial area. Artinya, industrial area ini secara sah itu mereka ditetapkan sebagai usaha di industrial estate, jadi harusnya itu urusan bukan kepada BYD. Urusan kita kepada industrial area, karena tak mungkin kita mendapatkan izin mendirikan pembangunan kalau nggak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada,” kata Luther di sela-sela kegiatan media test drive Atto 1 Semarang-Solo-Yogyakarta (13/8/2025).
Sebagai informasi, pabrik BYD berlokasi di kawasan Subang Smartpolitan, Subang, Jawa Barat. Pabrik ini menyerap nilai investasi Rp 11,7 triliun. Perusahaan menargetkan fasilitas perakitan itu siap beroperasi mulai awal 2026.
(lua/rgr)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5320738/original/016343900_1755608262-Untitled.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kasus Cacingan Bocah Raya: Dinkes Jabar Minta Maaf, Janji Perbaiki Pelayanan
Dedi Mulyadi menyampaikan rasa prihatin dan meminta maaf atas kondisi yang dialami Raya hingga akhirnya meninggal dunia.
“Saya menyampaikan prihatin dan rasa kecewa yang mendalam, serta permohonan maaf atas meninggalnya seorang balita berusia 3 tahun, dan dalam tubuhnya dipenuhi cacing,” kata dia seperti dikutip dalam akun Instagramnya @dedimulyadi71, Rabu (20/8/2025).
Dedi mengaku sudah berkomunikasi dengan dokter yang menangani jenazah Raya. Dia juga mengaku sudah mendapatkan laporan soal kondisi keluarga Raya.
Dedi Mulyadi akan memberikan sanksi baik itu ke tim penggerak PKK, Kepala Desa, maupun Bidan Desa akibat peristiwa tersebut.
Reporter: Robby Bouceu/merdeka.com
Sungguh ironi, seorang bocah berusia 3 tahun di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang dipenuhi cacing. Penanganan kesehatan bocah yang terkendala birokrasi membuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buka suara.