Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • DPRD soroti kebijakan Gubernur Jabar terkait penghapusan tunggakan PBB

    DPRD soroti kebijakan Gubernur Jabar terkait penghapusan tunggakan PBB

    Jadi jangan serta merta imbauan tersebut diadopsi. Lihat dulu siapa yang menunggak PBB dan siapa penerima manfaatnya jika tunggakan dihapuskan

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyoroti kebijakan penghapusan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikeluarkan Gubernur Dedi Mulyadi kepada seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bekasi.

    Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Jiovanno Nahampun mengaku khawatir kebijakan itu tidak tepat sasaran apabila diterapkan tanpa skema jelas, mengingat piutang PBB-P2 di daerah itu mencapai Rp1 triliun dengan mayoritas penunggak berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas.

    “Sedangkan masyarakat biasa yang hanya memiliki satu rumah, justru lebih patuh membayar pajak. Jadi jangan serta merta imbauan tersebut diadopsi. Lihat dulu siapa yang menunggak PBB dan siapa penerima manfaatnya jika tunggakan dihapuskan,” katanya di Cikarang, Senin.

    Berdasarkan monitoring dan evaluasi Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, banyak tunggakan PBB berasal dari masyarakat yang tergolong mapan secara ekonomi. Mereka memiliki banyak aset berupa rumah dan tanah tetapi tidak patuh membayar pajak.

    “Bahkan beberapa kasus menunjukkan nilai tunggakan mencapai ratusan juta rupiah. Salah satu contoh adalah tunggakan sebesar Rp400 juta akibat pajak yang tidak dibayar selama bertahun-tahun. Kasus seperti ini banyak ditemukan di wilayah perkotaan seperti Cikarang, Tambun hingga Cibitung,” katanya.

    Politisi PDI Perjuangan itu menilai penghapusan tunggakan PBB memang dapat meringankan beban masyarakat namun harus dilakukan secara selektif agar tidak merugikan pemerintah daerah.

    Jika penghapusan dilakukan terhadap wajib pajak yang mampu membayar tetapi sengaja lalai, maka potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terganggu. Padahal, PAD dari sektor PBB sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

    “Kalau tunggakan mau dihapuskan, jangan diberlakukan bagi semua wajib pajak. Penghapusan hanya berlaku bagi warga menengah ke bawah yang memang membutuhkan bantuan. Sebaliknya, bagi kalangan menengah atas yang mampu tetapi tidak patuh, upaya penagihan harus ditingkatkan,” katanya.

    PAD Kabupaten Bekasi senilai triliunan rupiah berpotensi melayang jika pemerintah daerah mengikuti imbauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penghapusan tunggakan PBB-P2 terhitung sejak tahun 2024 ke belakang.

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi mencatat piutang PBB-P2 hingga akhir 2024 mencapai lebih dari Rp1 triliun. Saat ini, piutang tersebut masih dalam proses penagihan dan belum memasuki jatuh tempo pada September 2025.

    “Untuk sektor PBB-P2, piutang mencapai Rp1 triliun lebih dan sebagian besar dimiliki oleh wajib pajak kategori ekonomi menengah atas,” kata Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Bapenda Kabupaten Bekasi Fuji Nugraha.

    Fuji menambahkan kepatuhan pembayaran pajak cenderung lebih tinggi di kalangan masyarakat biasa dibanding menengah atas. Pihaknya juga akan meninjau siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan penghapusan PBB-P2.

    “Masyarakat biasa justru lebih taat membayar pajak sementara pemilik lahan besar memiliki nilai PBB yang jauh lebih tinggi. Bahkan, satu orang bisa menunggak PBB hingga Rp1 miliar karena luas lahan,” ucap dia.

    Dirinya mengaku kebijakan penghapusan tunggakan PBB-P2 masih akan dibahas bersama pimpinan. “Kami masih akan membahas persoalan ini bersama pimpinan,” kata dia.(KR-PRA).

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alasan Pengusaha Bus di Jabar Batalkan Demo Jilid II Tolak Kebijakan Study Tour Dedi Mulyadi

    Alasan Pengusaha Bus di Jabar Batalkan Demo Jilid II Tolak Kebijakan Study Tour Dedi Mulyadi

    Sebelumnya ribuan pengemudi bus pariwisata menuntut dicabutnya pelarangan karya wisata pelajar oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi karena mengancam pekerjaan mereka.

    Menurut juru bicara Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) Herdi Sudardja, akibat pelarangan karya wisata pelajar tersebut pemesanan bus menurun hingga 60 persen dari semula.

    “Penurunan kita sampai 60 persen saat ini ya, saat ini kita enggak tahu untuk 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan ke depan jika pelarangan ini masih terus berlaku dan belum dicabut oleh Gubernur Jabar. Angka riilnya 60 persen tentunya kalau kita ambil dari pada jumlah hari dalam rata-rata ini kan biasanya kita bisa jalan 20 hari (operasional), 22 hari bahkan 24 hari. Nah, saat ini di bawah 10 hari semua,” ujar Herdi saat berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (21/7/2025).

    Herdi mengatakan adanya surat edaran pelarangan dampak yang terjadi di seluruh usaha sektor pariwisata menjadi lesu. Bahkan ucap Herdi, beberapa perusahaan telah banyak menjual aset dan memindahkan sejumlah cabangnya ke luar Jawa Barat.

    “Ya intinya kita datang ke sini, para pekerja pariwisata Jawa Barat yang menuntut agar gubernur segera mencabut SE Gubernur Jabar 45/PK.03.03/2025 berkait ayat ke-3, pelarangan study tour sekolah-sekolah di Jawa Barat ke luar wilayah Jawa Barat,” kata Herdi.

    Herdi menjelaskan dengan banyaknya perusahaan otobus yang menutup cabang di Provinsi Jawa Barat, para pekerjanya merasa khawatir terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di sektor ini. Hal ini dianggap Herdi, dapat menciptakan kelompok masyarakat miskin baru di Jawa Barat. Karena usai terbitnya surat edaran pelarangan karya wisata pelajar tersebut banyak pengemudi bus berurusan dengan rentenir.

    “Para kru bus kami, para pegawai pariwisata sudah mulai sekarang pinjam ke bank emok, pinjol, dan lain sebagainya. Bahkan sudah ada yang dikejar-kejar oleh debt collector. Jadi dulu orang tua siswa yang pinjam pinjol, bank emok. Sekarang para pekerja di pariwisata yang mengalami hal serupa dengan pelarangan ini akibat pelarangan Gubernur Jabar,” tegas Herdi.

    Lebih lanjut Herdi menyatakan bahwa para pengemudi tidak mau berkompromi soal pencabutan surat edaran pelarangan karya wisata oleh Gubernur Dedi Mulyadi sesegera mungkin. Targetnya pada Senin, 21 Juli 2025 surat edaran tersebut harus segera dicabut. Sebetulnya lanjut Herdi, meski sudah berusaha untuk bertahan setelah dua pekan surat edaran pelarangan karya wisata pelajar diterbitkan, para pengusaha di sektor pariwisata masih berusaha bertahan.

    “Kita lihat dua minggu perkembangan bagaimana. Satu bulan bagaimana. Bahkan dari para pengusaha di sektor pariwisata ke IPOBA, Ikatan Pengusaha Otobus Pariwisata Jawa Barat itu sudah melayangkan surat kepada Gubernur Jabar namun tidak direspons, tidak ada tindak lanjut bahkan sampai dengan saat ini,” ungkap Herdi.

    Herdi menuding bahwa Pemerintah Jabar lemah dalam pengelolaan pariwisatanya sehingga tidak memberikan solusi alternatif karya wisata pelajar ke luar provinsi. Malah lanjut Herdi, menerbitkan surat edaran pelarangan yang berdampak kepada perekonomian. Salah satu contohnya, penutupan Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung sebagai bandara internasional yang berpotensi menjadi keuntungan mengangkut wisatawan luar negeri oleh perusahaan otobus.

    “Tentu ini juga membuat dampak yang sangat signifikan terhadap sektor pariwisata di Jawa Barat, kota Bandung khususnya. Nah, kita sudah ada lagi segmen. Jadi kalau kita umpamakan di Bali, wisatawan asing ini kan menjadi favorit, menjadi andalan. Nah, kalau di Jawa Barat, wisata anak-anak sekolah inilah yang menjadi andalan dan menu utama kami,” sebut Herdi.

    Herdi menegaskan pelarangan karya wisata pelajar oleh pemerintah provinsi ini diikuti dari sektor usaha transportasi pariwisata di Jabar ini sekitar 150 unit bus. Terdiri dari transportasi usaha, transportasi pariwisata.

    Selain itu terdapat dari sektor travel agent, usaha perjalanan wisata dan perjalanan umum. Tak hanya itu pelaku UMKM pariwisata, rumah makan, restoran dan perhotelan ikut serta dalam aksi ini. “Terus juga dari pedagang souvenir, oleh-oleh, jasa boga, catering, dan lain sebagainya,” sebut Herdi.

  • Kasus Balita Sukabumi Jadi Pembelajaran, Mensos Tekankan Pentingnya Pemutakhiran Data Nasional 24 Agustus 2025

    Kasus Balita Sukabumi Jadi Pembelajaran, Mensos Tekankan Pentingnya Pemutakhiran Data Nasional 24 Agustus 2025

    Kasus Balita Sukabumi Jadi Pembelajaran, Mensos Tekankan Pentingnya Pemutakhiran Data
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai kasus meninggalnya RY, balita di Sukabumi yang diduga mengalami infeksi berat, menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah.
    Menurut dia, kejadian tersebut menegaskan betapa vitalnya pemutakhiran data warga miskin dan rentan untuk memastikan intervensi sosial berjalan tepat sasaran.
    “Ini satu pembelajaran buat kita semua, supaya benar-benar bisa menyisir warga-warga kita yang memang memerlukan perlindungan dan jaminan sosial,” kata Gus Ipul ditemui di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta, Minggu (24/8/2025).
    Gus Ipul menekankan, pendataan adalah bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk konsolidasi data nasional.
    Ia mengakui masih banyak warga yang belum tercatat dalam sistem, baik di Dukcapil maupun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
    “Maka itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat, pemerintah daerah, seluruh kekuatan bangsa ini untuk ikut terlibat di dalam pemutakhiran data,” tegasnya.
    Kemensos sendiri sudah turun langsung ke Sukabumi untuk melakukan asesmen terhadap keluarga RY.
    Kakak dan adiknya kini tengah diproses untuk bisa mendapatkan pendampingan dari sentra Kemensos di daerah tersebut.
    “Kita sudah lihat dan Kementerian Sosial juga sudah turun untuk melakukan
    assessment
    . Insyaallah nanti akan dimasukkan ke sentra kita yang ada di Sukabumi,” jelas Gus Ipul.
    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga aparat desa dan RT/RW dalam mendata warga yang membutuhkan.
    Dengan begitu, intervensi sosial dapat diberikan lebih cepat dan tepat.
    “Kita berharap, terus terang kita harus bersinergi ini dengan pemerintah daerah utamanya, di desa-desa dan juga di RT RW untuk benar-benar bisa memberikan suatu data yang tepat, yang baik, sehingga kita bisa berikan langkah-langkah atau intervensi yang tepat,” pungkasnya.
    Sebelumnya, RY, bocah asal Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia pada 22 Juli 2025 dengan kondisi tubuh penuh cacing.
    RY adalah anak dari pasangan Udin (32 tahun) dan Endah (38 tahun), serta memiliki seorang kakak bernama Risna (7 tahun).
    Ia sempat dirawat di RSUD R Syamsudin SH, di mana ditemukan cacing dalam tubuhnya, dengan total berat cacing yang berhasil dikeluarkan mencapai hampir satu kilogram.
    Kejadian ini kini menjadi sorotan publik, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan perhatian khusus terhadap kasus RY.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rencana Demo Pelaku Pariwisata Besok, Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Study Tour Tak Akan Dicabut Bandung 24 Agustus 2025

    Rencana Demo Pelaku Pariwisata Besok, Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Study Tour Tak Akan Dicabut Bandung 24 Agustus 2025

    Rencana Demo Pelaku Pariwisata Besok, Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Study Tour Tak Akan Dicabut
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menghormati rencana unjuk rasa yang akan digelar pada Senin (25/8/2025) oleh para pelaku jasa pariwisata terkait penolakan larangan study tour.
    “Kita menghormati aksi yang dilaksanakan,” ujarnya dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (24/8/2025).
    Meski demikian, ia menegaskan, bahwa keputusannya tidak akan berubah. Dedi menyebut, kebijakan pelarangan study tour untuk melindungi orangtua murid.
    Ia menilai, kegiatan tersebut selama ini telah menyimpang dari makna sebenarnya. Pendidikan seharusnya melahirkan kebaikan, bukan menambah beban.
    “Saya tidak akan pernah berubah, saya tetap mengatakan bahwa study tour dilarang di seluruh Provinsi Jawa Barat,” ucap Dedi.
    Diketahui, rencana unjuk rasa yang rencananya akan berlangsung besok, merupakan aksi kedua dari para pelaku jasa pariwisata.
    Sebelumnya, para pekerja sektor jasa pariwisata mulai dari pemandu wisata, sopir bus hingga pelaku UMKM menggeruduk Gedung Sate di Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Senin (21/7/2025).
    Mereka mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mencabut poin ketiga dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang memuat larangan kegiatan study tour. Larangan itu dinilai mematikan sektor pariwisata.
    “Tuntutan kita itu hanya satu, cabut larangan gubernur kegiatan study tour sekolah. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat,” ujar Koordinator aksi Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), Herdis Subarja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku Bandung 24 Agustus 2025

    Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku Bandung 24 Agustus 2025

    Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan tidak akan mundur dari keputusannya terkait larangan kegiatan study tour bagi pelajar, meskipun mendapat penolakan dari para pelaku industri pariwisata.
    Ia menyebut, kebijakan tersebut justru berpihak kepada orangtua murid yang selama ini mereka kerap terbebani biaya kegiatan tersebut.
    “Saya sudah tegaskan, saya tidak akan berubah. Saya tetap berpegang teguh bahwa larangan study tour ini memberikan manfaat bagi hampir mayoritas orangtua,” ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (24/8/2025).
    Sebelumnya, Dedi telah menerima rombongan koordinator aksi yang menolak larangan study tour.
    Mereka mengaku, kebijakan pelarangan tersebut memberi dampak langsung pada agen perjalanan, pengusaha bus, sopir di sektor pariwisata.
    Namun, mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan tetap pada pendiriannya tidak akan mengubah aturan tersebut.
    “Walaupun ada aturan tidak memaksa, tetapi anak-anak kalau temannya berangkat, dia tidak berangkat, pasti menimbulkan kekecewaan, rasa minder, dan bisa jadi marah pada orangtuanya,” kata Dedi.
    Ia menilai, kegiatan study tour yang selama ini berjalan telah menyimpang dari makna sebenarnya.
    Menurut Dedi, pendidikan tidak boleh mengabaikan substansi dan seharusnya mampu melahirkan kebaikan.
    “Bukan pendidikan membodoh-bodohi sikap dan mental diri kita sendiri,” ucap Dedi.
    Dedi menyebut, pembangunan sektor pariwisata Jawa Barat perlu dilakukan dengan cara yang baik, mulai dari pentingnya pembangunan infrastruktur, kebersihan, hingga pelayanan wisata.
    “Kebersihan desa dan kota harus kita lakukan. Infrastruktur harus kita bangun, lampu-lampu jalan harus kita pasang merata di Jawa Barat, harus bebas pungli, ramah pada wisawatan harus diberantas, warung-warung dan toko tidak boleh getok harga. Itu cara terbaik membangun pariwisata kita,” katanya.
    Ia mengaku, optimistis bila upaya-upaya tersebut dilakukan maka pariwisata Jawa Barat akan terus tumbuh tanpa harus menjadikan pelajar sebagai objek kunjungan wisata.
    “Insyaallah, Jawa Barat ke depan akan meningkat jumlah kunjungan wisatawannya, dan tidak menjadikan anak sekolah sebagai objek untuk meningkatkan pariwisata,” pungkas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku Bandung 24 Agustus 2025

    Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku Bandung 24 Agustus 2025

    Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan tidak akan mundur dari keputusannya terkait larangan kegiatan study tour bagi pelajar, meskipun mendapat penolakan dari para pelaku industri pariwisata.
    Ia menyebut, kebijakan tersebut justru berpihak kepada orangtua murid yang selama ini mereka kerap terbebani biaya kegiatan tersebut.
    “Saya sudah tegaskan, saya tidak akan berubah. Saya tetap berpegang teguh bahwa larangan study tour ini memberikan manfaat bagi hampir mayoritas orangtua,” ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (24/8/2025).
    Sebelumnya, Dedi telah menerima rombongan koordinator aksi yang menolak larangan study tour.
    Mereka mengaku, kebijakan pelarangan tersebut memberi dampak langsung pada agen perjalanan, pengusaha bus, sopir di sektor pariwisata.
    Namun, mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan tetap pada pendiriannya tidak akan mengubah aturan tersebut.
    “Walaupun ada aturan tidak memaksa, tetapi anak-anak kalau temannya berangkat, dia tidak berangkat, pasti menimbulkan kekecewaan, rasa minder, dan bisa jadi marah pada orangtuanya,” kata Dedi.
    Ia menilai, kegiatan study tour yang selama ini berjalan telah menyimpang dari makna sebenarnya.
    Menurut Dedi, pendidikan tidak boleh mengabaikan substansi dan seharusnya mampu melahirkan kebaikan.
    “Bukan pendidikan membodoh-bodohi sikap dan mental diri kita sendiri,” ucap Dedi.
    Dedi menyebut, pembangunan sektor pariwisata Jawa Barat perlu dilakukan dengan cara yang baik, mulai dari pentingnya pembangunan infrastruktur, kebersihan, hingga pelayanan wisata.
    “Kebersihan desa dan kota harus kita lakukan. Infrastruktur harus kita bangun, lampu-lampu jalan harus kita pasang merata di Jawa Barat, harus bebas pungli, ramah pada wisawatan harus diberantas, warung-warung dan toko tidak boleh getok harga. Itu cara terbaik membangun pariwisata kita,” katanya.
    Ia mengaku, optimistis bila upaya-upaya tersebut dilakukan maka pariwisata Jawa Barat akan terus tumbuh tanpa harus menjadikan pelajar sebagai objek kunjungan wisata.
    “Insyaallah, Jawa Barat ke depan akan meningkat jumlah kunjungan wisatawannya, dan tidak menjadikan anak sekolah sebagai objek untuk meningkatkan pariwisata,” pungkas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi usul industri pertahanan di Bandung pindah ke Kertajati

    Dedi Mulyadi usul industri pertahanan di Bandung pindah ke Kertajati

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan ide agar industri pertahanan yang berada di Bandung seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Pindad untuk pindah ke kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

    “Saya kemarin bertemu dengan Dirut PT DI ya, kemudian berkomunikasi dengan Dirut Pindad, dan berkomunikasi dengan KASAU. Pikirannya sama bahwa tidak mungkin misalnya PT DI di Bandung itu berkembang dengan pesat, dalam posisi untuk tes pesawatnya juga mengalami keterbatasan landasan karena telah padat oleh penduduk,” ucap Dedi di Bandung, Sabtu.

    Hal ini termasuk berbagai tantangan yang dihadapi ketika mereka tetap berada di Bandung, kata Dedi, telah diungkapkannya pada berbagai entitas pertahanan tersebut, saat berkesempatan berkomunikasi dengan mereka.

    Dedi juga mengaku memiliki gagasan untuk mengalihkan industri pertahanan di Kota Bandung dipusatkan ke Kertajati, bahkan Angkatan Udara di Bandara Husein Sastranegara juga dia usulkan untuk dipindahkan.

    “Dari mulai PT DI, Pindad, kalau Dahana kan memang sudah di Subang. Itu di sana, termasuk nanti angkatan udaranya, misalnya angkatan udara Husein ya pindah ke Kertajati. Karena di situ banyak tanah yang masih terbentang luas yang itu tanah negara. Apakah dikuasai oleh Kementerian Kehutanan, atau dikuasai oleh Perhutani, atau dikuasai oleh kementerian lain tetapi yang jelas itu statusnya tanah negara,” kata dia.

    Dedi menyebut hasil komunikasi tersebut, beberapa pihak merespons dengan baik. “Dan setelah industri pertahanan pindah, akhirnya kemungkinan akan jadi kawasan ekonomi khusus,” ujarnya.

    Menurut dia, apabila sudah terbentuk kawasan ekonomi khusus dalam hal ini industri pertahanan, maka aktivitas penerbangan di BIJB Kertajati pun akan berjalan.

    Tidak hanya itu, ia menilai dana Rp60 miliar yang biasa digelontorkan Pemerintah Provinsi Jabar untuk bandara tersebut bisa dialihkan untuk urusan lain.

    “Ya hilang dong. Hilang kan nanti sudah dibiayai oleh industri pertahanan. Pemerintah provinsi tidak usah membiayai lagi,” kata dia.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IDAI Soroti Masalah di Balik Kematian Balita Sukabumi Pasca Kecacingan

    IDAI Soroti Masalah di Balik Kematian Balita Sukabumi Pasca Kecacingan

    Jakarta –

    Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menilai kasus balita meninggal akibat cacingan di Sukabumi menjadi pengingat pentingnya upaya promotif dan preventif kesehatan anak. Edukasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta akses layanan kesehatan dasar dinilai krusial untuk mencegah kejadian yang sama terulang.

    Ketua Umum IDAI, dr Piprim Basarah Yanuarso, mengatakan persoalan kecacingan tidak bisa dilihat semata dari aspek medis, melainkan juga berkaitan dengan faktor sosial.

    “Kalau masalah kecacingan, kita tidak bisa melihatnya dari satu aspek saja, yaitu penyakit. Ini masalah sosial juga,” ujar Piprim di Jakarta, Jumat, (22/8/2025).

    IDAI memiliki program Pediatrician Social Responsibility, yakni inisiatif saat satu dokter anak menjadi relawan untuk mendampingi dua puskesmas. Menurut Piprim, pendekatan ini bisa diperluas ke tenaga kesehatan dan kader untuk memastikan edukasi PHBS berjalan efektif.

    Ia mencontohkan, edukasi dasar seperti cara mencuci tangan yang benar, pemberian obat cacing secara berkala setiap enam bulan, serta pengawasan langsung kader menjadi langkah nyata yang bisa dilakukan.

    “Kalau pemberian obatnya diawasi dengan baik, lalu ada balita yang tidak datang kemudian didatangi, maka pencegahannya bisa berjalan optimal,” katanya.

    Selain itu, ia menilai program Bina Keluarga Balita (BKB) perlu digiatkan kembali sebagai bagian dari pencegahan. Piprim menekankan, pembangunan kesehatan seharusnya dimulai dari hulu, yakni melalui edukasi dan pengobatan preventif, bukan sekadar hilirisasi kesehatan gedung-gedung RS belasan lantai dan cathlab miliaran rupiah.

    Sebelumnya, seorang balita bernama Raya dibawa ke RSUD Syamsudin, Sukabumi, pada 13 Juli 2025 karena dalam kondisi kritis. Saat penanganan, cacing sempat keluar dari hidung balita tersebut.

    Hasil pemeriksaan medis menunjukkan Raya terkena ascariasis, yakni infeksi akibat cacing gelang (Ascaris lumbricoides).

    Ibunya disebut mengalami masalah mental sehingga kesulitan mengasuh, sementara ayah-nya mengidap tuberkulosis (TB). Keluarga juga tidak memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan, sehingga sulit mengakses layanan medis.

    Raya meninggal dunia pada 22 Juli 2025. Menanggapi kasus ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjatuhkan sanksi administratif kepada Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Sukabumi. Ia memutuskan menghentikan sementara pencairan dana desa karena menilai perangkat desa lalai dalam menjalankan tanggung jawab terhadap warganya.

    (naf/kna)

  • Usulan Dedi Mulyadi Didukung, Pemindahan Kepala Sekolah Sesuai Domisili Bisa Kurangi Kelelahan

    Usulan Dedi Mulyadi Didukung, Pemindahan Kepala Sekolah Sesuai Domisili Bisa Kurangi Kelelahan

    Ia juga menekankan pentingnya monitoring pasca-implementasi kebijakan.

    “Kita perlu mengukur, apakah setelah rotasi ini, kinerja kepala sekolah membaik? Apakah ada penurunan capaian pendidikan? Ini harus terukur, bukan asumsi,” ujarnya.

    Menurutnya, reformasi birokrasi di sektor pendidikan harus dilandasi semangat profesionalisme dan pemerataan.

    “Bila kebijakan ini mampu membuat distribusi kepala sekolah dan guru lebih merata secara geografis tanpa menurunkan kualitas, tentu itu prestasi,” katanya.

    Terkait potensi ketimpangan mutu antar daerah, Iwan menyarankan agar Pemprov Jabar menyiapkan mekanisme pelatihan lanjutan bagi kepala sekolah yang dipindahkan ke sekolah baru, terutama di wilayah yang memiliki tantangan lebih berat.

    Ia juga mengusulkan agar ada insentif khusus untuk kepala sekolah yang bersedia ditempatkan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), jika kebijakan domisili ini membuat kekurangan tenaga di wilayah-wilayah tersebut.

    “Kebijakan ini harus fleksibel. Tidak semua kepala sekolah bisa dipindah ke dekat rumahnya. Jadi perlu ada mekanisme insentif untuk menjamin pemerataan dan keberlanjutan,” tambahnya.

  • Dedi Mulyadi Usulkan Industri Pertahanan Dipindah dari Bandung ke Kertajati, Beberkan Alasannya

    Dedi Mulyadi Usulkan Industri Pertahanan Dipindah dari Bandung ke Kertajati, Beberkan Alasannya

    Sementara itu, Direktur Utama PT DI, Gita Amperiawan mengatakan, rencana tersebut akan bicarakan kembali bersama pihak terkait dan Dedi Mulyadi.

    Pihaknya akan terlebih dahulu melakukan Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) mengenai usulan tersebut.

    “Tanggal 1 besok pak Gubernur mengundang semua pihak di Kertajati. Seperti yang sudah kami sampaikan bapak Gubernur adalah tentunya kita ingin memanfaatkan Kertajati itu untuk MRO, itu yang akan kita dahulukan,” ucap Gita di PT DI, Kota Bandung.

    Dia menjelaskan, dilakukannya MRO terlebih dahulu karena kebutuhan untuk merealisasikan rencana tersebut cukup banyak. Namun menurutnya, Kertajati memang dinilai cocok untuk mengembangkan industri pertahanan.

    “Kebutuhannya adalah sangat banyak pesawat-pesawat yang didatangkan gitu kan. Dan relatif sebetulnya, dari segi kepadatan lalu lintas udara dan landasan yang panjang, Kertajati cocok,” kata dia.