Tag: Dedi Mulyadi

Ada Rencana Demo, Dedi Mulyadi: Situasi Jabar Kondusif, Besok Sekolah Berjalan Normal Bandung 31 Agustus 2025

Ada Rencana Demo, Dedi Mulyadi: Situasi Jabar Kondusif, Besok Sekolah Berjalan Normal
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal meskipun beredar informasi adanya rencana aksi unjuk rasa di Kota Bandung pada Senin (1/9/2025).
Hal tersebut disampaikan Dedi setelah rapat koordinasi bersama Forkopimda Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu (31/8/2025).
Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan bahwa situasi Jawa Barat sampai sekarang masih dalam kondisi kondusif.
“Yang intinya bahwa hari ini Jawa Barat dalam keadaan kondusif. Kemudian seluruh jajaran dalam keadaan siaga menghadapi berbagai kemungkinan apapun,” ujar Dedi kepada awak media.
Menurut Dedi, aktivitas warga masih berjalan seperti biasa, termasuk kegiatan belajar mengajar.
Ia menekankan bahwa sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemprov Jabar tidak diliburkan.
“Kegiatan ekonomi masih berjalan dengan baik, orang masih beraktivitas biasa dan besok pun anak-anak sekolah normal, sekolah biasa,” katanya.
Dedi menyebutkan bahwa target utama massa aksi adalah Gedung DPRD Jawa Barat.
Sampai aksi yang terjadi kemarin, tidak ada sekolah yang dirusak.
“Kita jujur-jujuran saja bahwa target utamanya adalah Gedung DPRD itu loh,” tuturnya.
Bahkan, ia juga menyinggung langkah Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, yang bersedia menemui para pedemo.
“Nah itu saja, Ketua DPRD-nya ini satu-satunya ketua DPRD yang menemui pedemo, menandatangani kesepakatan. Di Indonesia hanya satu ketua DPRD Jawa Barat,” kata Dedi.
Soal keamanan, Dedi memastikan aparat keamanan akan selalu siaga menjaga kondusivitas.
“Ya saya pikir jajaran keamanan kita cukup aman dan tidak ada serangan terhadap sekolah kan,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menyatakan bahwa saat ini izin unjuk rasa yang rencananya berlangsung besok belum ada.
“Kalau informasi yang kami terima itu ada, tapi secara resmi itu belum ada ya untuk mengadakan unjuk rasa,” katanya.
Polda Jabar, kata dia, akan menyiagakan personel untuk melakukan penjagaan yang dibantu dari Kodam III Siliwangi.
“Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa kita kondusif dan kita berharap semuanya kita menjaga Jawa Barat bersama,” ucap Rudi.
Para personel tersebut akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, mulai dari aset pemerintahan hingga sekolah yang lokasinya dekat dengan rencana aksi.
“Semua menjadi obyek pengamanan kita bersama. Kami secara bersama-sama akan mengawal itu, semuanya mengamankan,” ucap Rudi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/08/2025 20:14
Kena Lemparan Saat Temui Massa Aksi, Demonstran ke Dedi Mulyadi: Jangan Syuting Dulu

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Nasib sial dialami Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia kena lemparan saat menghampiri massa yang berdemonstrasi.

Tak hanya itu, Dedi juga diteriaki saat menghampiri pendemo. Teriakan demonstran pun beragam, ada yang menyentil ‘Gubernur Konten’ itu agar “jangan syuting dulu”.

Kejadian itu diketahui saat unjuk rasa gabungan pengemudi ojek daring atau Ojol dan mahasiswa di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Pada Jumat, 29 Agustus 2025.

Dedi mulanya muncul di tengah pendemo dikawal anggota TNI. Beberapa waktu kemudian, Dedi dilempari.

Akibatnya, pelipis sebelah kiri Dedi terkena lemparan.

Dalam sebuah video yang diunggah ulang di akun Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi membagikan momen saat ia berdesak-desakan dengan para pendemo.

Setelah itu, Dedi memperlihatkan momen ketika ia mendapat perawatan dari petugas medis kepolisian yang hadir di lokasi kejadian.

Terlihat seorang polwan memasangkan plester pada pelipis orang nomor satu di Jawa Barat tersebut.

Dedi hanya bisa tertunduk dengan wajah dipenuhi coretan berwarna putih yang diduga pasta gigi, untuk menangkal atau mengurangi efek gas air mata.

Kendati demikian, pria yang akrab disapa Bapak Aing itu menjelaskan dalam keterangan video yang ia unggah bahwa dirinya baik-baik saja.

“Insyaallah saya nggak apa-apa,” tulis Dedi Mulyadi, dilansir dari akun Instagram @dedimulyadi71 pada Sabtu, 30 Agustus 2025. (Arya/Fajar)

30/08/2025 18:03
10 Motor dan Rumah Makan Rusak saat Demo di Bandung, Dedi Mulyadi Janji Ganti Rugi

Dedi mengaku tidak mempermasalahkan dengan adanya aksi demonstrasi di manapun di Jawa Barat. Namun, aksi tersebut harus dilakukan secara santun dan tidak berperilaku anarkis yang berujung pengerusakan aset pemerintah serta fasilitas umum.

“Kan mengekspresikan kekecewaan karena rakyat belum mendapat keadilan. Tetapi tidak boleh juga berbuat tidak adil bagi yang lain. Ini yang saya minta. Untuk itu, ke depan siapa pun yang berlaku anarkis di Jawa Barat, saya akan tegas karena merugikan orang lain,” ucap dia.

Dedi pun akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Dedi juga meminta keamanan turut disiagakan kepada para pemilik gedung yang berdekatan dengan lokasi Gedung Sate, dan DPRD Jabar.

“Ya saya lihat ini aja dan identifikasi kemudian ambil keputusan-keputusan. Dan saya lihat yang punya gedung-gedung juga tidak boleh hilang, kayak malam misalkan gedung layanan kesehatan, PT Pos. Harusnya dalam posisi siaga, jangan hilang ketika dibutuhkan,” kata dia.

30/08/2025 13:45
5 Dikawal Prajurit TNI, Dedi Mulyadi Temui Pengunjuk Rasa di Gedung DPRD Jabar Bandung

Dikawal Prajurit TNI, Dedi Mulyadi Temui Pengunjuk Rasa di Gedung DPRD Jabar
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menemui pengunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (29/8/2025) malam.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, Dedi datang menemui massa dengan dikawal sejumlah aparat keamanan sekitar pukul 19.50 WIB.
Mantan Bupati Purwakarta itu sempat mencoba berdialog dengan sejumlah pendemo di depan area Gedung DPRD Jawa Barat.
Saat itu kondisi di sekitar lokasi gelap. Namun, ada sorot lampu yang menerangi dari sejumlah pengunjuk rasa ketika orang nomor satu di Jawa Barat itu datang.
Saat dialog tersebut berlangsung, suasan berubah tegang. Terlebih beberapa kali gas air mata ditembakkan ke tengah-tengah massa.
Kehadiran Dedi juga diunggah di akun Instagramnya @dedimulyadi71.
Tampak Dedi yang memakai pakaian serba putih dengan wajah dioles bahan berwarna putih, dikawal oleh sejumlah prajurit TNI.
Dedi berjalan di tengah kerumunan dan teriakan pengunjuk rasa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/08/2025 22:25
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Belikan Rumah di Jakarta untuk Keluarga Affan Kurniawan

Bisnis.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan sebuah rumah di Jakarta pada keluarga pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang tewas dilindas rantis Brimob, Kamis (28/8/2025).

Pemberian ini disampaikan saat KDM–panggilan akrabnya menghubungi Erlina, ibunda dari Affan, lewat sambungan telepon, Jumat (29/8/2025).

Dalam pembicaraan keduanya, Erlina mengaku saat ini tinggal di sebuah kontrakan bersama suaminya asal Bima, serta dua anaknya. KDM lantas bertanya soal rencana keluarga Affan selanjutnya.

“Rencana ibu mau tetap di Jakarta atau mau ke Lampung (asal Erlina) atau kembali ke Bima?” tanya Dedi.

“Saya mau tetap di Jakarta karena (Affan) dikebumikan di sini,” kata Erlina sambil menangis.

“Nanti Tri cariin rumah buat ibu di Jakarta ya. Nanti ada Tri staf saya di situ, biar ibu nanti kos bisa di rumah sendiri,” ujar Dedi.

Mendapat kabar bahwa akan diberikan rumah, Erlina mengaku almarhum Affan bercita-cita membelikan rumah untuk keluarganya. “Itu cita-cita anak saya, Pak,” kata Erlina sambil menangis.

KDM juga meminta kesediaan pada Erlina untuk menjadikan adik Affan yang masih duduk di bangku SMP menjadi anak asuhnya. Diketahui Affan memiliki masing-masing satu adik dan kakak.

“Ibu izinkan kalau adiknya menjadi anak asuh saya?” tanya Dedi. “Boleh, Pak,” jawab Erlina sambil menangis. “Nanti jadi anak asuh saya ya, Bu. Nanti tetap tinggal sama ibu,” kata KDM.

Nyawa pengemudi ojek online Affan Kurniawan tak terselamatkan usai menjadi korban rantis saat pembubaran aksi massa di tengan tuntutan terhadap DPR RI.

Affan Kurniawan disebut-sebut sedang mengantarkan orderan makanan. Nahas, justru ditabrak dan dilindas rantis Brimob hingga meninggal dunia di usia 21 tahun.

29/08/2025 19:59
Sudah Dikasih Pemutihan Pajak Jangan Bandel! Awas Nggak Bisa Lewat Jalan Raya Lagi

Jakarta –

Sudah ada keringanan pemutihan pajak kendaraan tapi masih bandel? Awas, kamu terancam nggak bisa lewat jalan raya lagi.

Pemutihan pajak kendaraan masih berlangsung di sejumlah provinsi. Jawa Barat salah satunya dan akan berakhir pada 30 September 2025. Bagi para penunggak pajak kendaraan, kesempatan emas ini jangan disia-siakan. Sebab, Gubenur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bagi para penunggak yang tak memanfaatkan pemutihan pajak kendaraan, maka terancam tak bisa lewat jalan raya.

“Seluruh keringanan sudah diberikan, jangan bandel ya, kalau sampai pada batas yang ditentukan belum bayar juga pajak kendaraan bermotornya, jangan salahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kalau nanti pada akhirnya mobil dan motornya tidak bisa digunakan di jalan raya, ayo bayar pajaknya,” terang Dedi dikutip laman Bapenda Jabar.

Untuk diketahui, program pemutihan pajak kendaraan ini sudah berlangsung sejak 20 Maret 2025. Semula, program pemutihan itu hanya berlangsung hingga 30 Juni 2025. Namun melihat antusiasme masyarakat, maka pemutihan diperpanjang hingga bulan kesembilan tahun ini.

Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna juga mengingatkan agar masyarakat yang mau ikutan pemutihan pajak, jangan menunggu sampai hari terakhir. Kata Asep, bila mengikuti program pemutihan di hari terakhir, antreannya panjang. Terlebih, kantor Samsat juga buka pada akhir pekan Sabtu dan Minggu untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan.

Pada pemutihan pajak kali ini, penunggak diberi keringanan berupa penghapusan denda dan tunggakan. Adapun yang perlu dibayar hanyalah pajak tahun berjalan.

“Manfaatkan kesempatan ini sebelum masa berlakunya berakhir. Pemilik kendaraan hanya membayar pajak di tahun berjalan. Denda di tahun-tahun sebelumnya dihapuskan sesuai kebijakan Pak Gubernur,” jelas Asep.

Setelah program ini berakhir, Bapenda Jabar bersama Jasa Raharja dan Polda Jabar yang tergabung dalam tim Pembina Samsat akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, mulai dari aspek layanan hingga realisasi target.

“Tentu kami akan mengevaluasi secara menyeluruh, salah satunya mencakup bagaimana strategi agar kepatuhan membayar pajak bisa terus menguat. Apakah pendekatannya mulai tegas, atau bagaimana teknisnya, nanti akan kami bahas,” pungkas Asep.

(dry/din)

29/08/2025 15:04
Bupati Purwakarta Om Zein Rancang Penyelesaian Jalur Lingkar Barat di 2026 Mendatang

Liputan6.com, Purwakarta Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein alias Om Zein berencana akan kembali melanjutkan proyek pembangunan Jalur Lingkar Barat yang sebelumnya sempat terhenti. Proyek infrastruktur ini disebut membutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga ia merencanakan pengerjaan jalur penghubung ini akan mulai dilaksanakan pada tahun 2026 mendatang.

“Salah satu fokus kerja kami, itu pembenahan infrastruktur. Termasuk di antaranya, penataan Jalur Lingkar Barat. Nanti kita lanjutkan pembangunannya, sehingga akses darat ini bisa tersambung ke Kabupaten Bogor,” ungkapnya.

Sebelumnya, beberapa wilayah di Kabupaten Purwakarta sendiri memang mengalami keterbatasan infrastruktur darat. Saat itu, ada beberapa wilayah di kabupaten kecil ini terisolasi. Sebut saja, seperti yang dialami warga di Kecamatan Sukasari.

Lebih dari 50 tahun lalu, warga yang bermukim di wilayah ujung barat seberang Waduk Ir Djuanda (Jatiluhur) itu kesulitan untuk bepergian. Hampir seluruh aktivitas warga di sana hanya bisa dilakukan melalui akses jalur air dengan menyeberangi Danau Jatiluhur.

Namun, keterisolasian masyarakat di Kacamatan Sukasari pun berangsur sirna seiring dibangunnya jalur darat penghubung antar kecamatan oleh pemeritah daerah. Pembangunan jalur baru tersebut dimulai pada 2013 lalu kala Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjabat sebagai bupati di wilayah ini.

28/08/2025 13:48
Knalpot Brong Dilarang Beredar di Jawa Barat, Dedi Mulyadi Bikin Aturannya

Jakarta –

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melarang penggunaan knalpot brong. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah menebar surat edaran ke daerah-daerah untuk mengatur penggunaan knalpot kendaraan.

Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran yang ditujukan ke seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat terkait larangan penggunaan knalpot brong. Dedi juga melarang toko atau bengkel menjual knalpot brong.

“Terhitung hari ini kami membuat surat edaran untuk seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat sampai pada tingkat desa dan kelurahan, RT dan RW. Isi edarannya adalah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melarang penggunaan dan penjualan knalpot brong yang menurut saya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kenyamanan dan keamanan berkendara. Karena setiap kendaraan itu sudah punya standarisasi knalpotnya masing-masing. Ketika dilakukan perubahan maka itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan para pengguna jalan di mana pun berada,” kata Dedi dikutip dari Instagramnya.

“Untuk itu semoga semua pihak bisa menyadari semua kekeliruan yang sudah dilakukan dan tidka melakukannya lagi,” katanya.

“Mari kita ciptakan ketertiban, kenyamanan dalam berkendara dan berlalu lintas,” ucap Dedi.

Salah satu isi surat edaran itu adalah meminta bupati dan walikota se-Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan kepada masyarakat, termasuk pemilik/pimpinan toko/bengkel untuk tidak memperdagangkan, mengedarkan, dan/atau menggunakan knalpot yang tidak memenuhi spesifikasi teknis standar pabrikan.

Secara aturan, pengguna knalpot brong dianggap melanggar lalu lintas lantaran komponen kendaraan tak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam pasal 285 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Setiap orang yang mengemudikan motor di jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu,” begitu bunyi pasal 285 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

Lebih lanjut, suara knalpot juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, dan Kategori L.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa motor berkapasitas kurang dari 80 cc tingkat maksimal kebisingan 77 dB, motor berkubikasi 80-175 cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB, dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB.

(rgr/din)

28/08/2025 11:37
Dedi Mulyadi targetkan penggabungan 41 BUMD dimulai 2026

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan proses penggabungan 41 badan usaha milik daerah (BUMD) di wilayahnya menjadi satu hingga dua holding mulai dilaksanakan pada 2026.

Dedi Mulyadi mengatakan rencana ini akan dimatangkan lewat Panitia Khusus (Pansus) BUMD di DPRD Jabar yang mulai bekerja bulan ini dan ditargetkan pada 2026 akan diusulkan dua rancangan peraturan daerahnya (raperda) yakni soal Bank Jabar dan BUMD gabungan.

“Tahun depan kita sudah akan mengusulkan raperda BUMD-nya yang ada dua. Satu Bank Jabar dan dua gabungan seluruh BUMD, digabung,” katanya di Bandung, Jabar, Selasa.

Dengan penggabungan tersebut, Dedi mengungkapkan akan ada entitas BUMD di Jawa Barat yang ditutup, utamanya yang bermasalah dan penyederhanaan.

“BUMD terlalu banyak itu enggak sehat. BUMD yang sehat itu satu, dan multifungsi,” ujarnya.

Menurut dia, perubahan ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan BUMD yang sehat dan produktif.

Jika tidak, keberadaan BUMD akan terus merugikan pemerintah daerah.

“Saat ini, audit BUMD masih berjalan. Keberadaan BUMD yang bermasalah akan diamputasi saja,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyatakan mayoritas BUMD di Jawa Barat memang bermasalah. Akan tetapi, masih ada BUMD seperti Bank Jabar Banten (BJB) yang kinerjanya baik, meski masih memiliki catatan juga, termasuk yang sedang dalam proses hukum.

Menurut Ono, penggabungan serta pembentukan holding BUMD adalah langkah tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMD, sehingga jumlah direksi dan komisaris dapat dipangkas sehingga mengurangi biaya operasional.

“Pengabungan (BUMD) juga akan merumuskan kegiatan utama bisnis masing-masing BUMD, sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi,” ujarnya.

Ono menyatakan DPRD Jabar sangat mendukung kebijakan ini dan sejak awal mendorong gubernur merevitalisasi dan mengoptimalkan BUMD melalui penghapusan, merger, atau pembentukan holding.

Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa kasus korupsi terjadi dengan melibatkan BUMD di Jawa Barat. Seperti, korupsi terkait PT Migas Utama Jabar (MUJ) yang kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Dalam kasus ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp86,2 miliar.

Kemudian, dalam penyidikan dugaan korupsi pada BUMD PT Jaminan Kredit Daerah atau PT Jamkrida Jabar periode 2013-2022 mengenai aktivitas menjaminkan ulang perusahaan tersebut pada perusahaan reasuransi, dengan fee di dalamnya yang diduga ada potensi kerugian negara.

Selain itu, ada dugaan korupsi penyimpangan pendapatan daerah berupa pajak tambang oleh PT Jasa Sarana yang ditangani Kejaksaan Negeri Sumedang. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp3 miliar.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/08/2025 00:45
Infrastruktur rampung, Dedi Mulyadi rencanakan desa miliki saham BJB

ANTARA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan sekitar 5.000 desa di wilayahnya akan memiliki saham di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) mulai 2028. Langkah ini akan dilakukan setelah persoalan-persoalan mendasar di desa, terutama infrastruktur, terselesaikan pada 2027.
(Dian Hardiana/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

26/08/2025 21:55