Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Pemutihan Pajak Kendaraan Berakhir Bulan Ini, Jangan Bandel Nggak Ikutan!

    Pemutihan Pajak Kendaraan Berakhir Bulan Ini, Jangan Bandel Nggak Ikutan!

    Jakarta –

    Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat berakhir bulan ini. Kalau kelewatan, siap-siap kamu nggak bisa lagi lewat jalanan di Jawa Barat.

    Pemutihan pajak kendaraan masih berlangsung di sejumlah provinsi. Khusus Jawa Barat, pemutihan pajak kendaraan itu berakhir di akhir bulan ini. Kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan, jangan lupa untuk memanfaatkan kesempatan pemutihan ini.

    Soalnya, denda dan tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya dihapus sepenuhnya. Kamu hanya perlu membayar pajak tahun berjalan, tunggakan sebelumnya diampuni. Kalau kelewatan, jangan kaget nanti nggak boleh lagi lewat jalanan di Jawa Barat lho!

    “Seluruh keringanan sudah diberikan, jangan bandel ya, kalau sampai pada batas yang ditentukan belum bayar juga pajak kendaraan bermotornya, jangan salahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kalau nanti pada akhirnya mobil dan motornya tidak bisa digunakan di jalan raya, ayo bayar pajaknya,” kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilansir laman Bapenda Jabar.

    Untuk diketahui, setelah program pemutihan pajak kendaraan ini berakhir, Pemerintah Provinsi Jawa barat akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Hal ini dilakukan sekaligus untuk mencari cara agar masyarakat lebih patuh membayar pajak kendaraannya.

    “Apakah pendekatannya mulai tegas, atau bagaimana teknisnya, nanti akan kami bahas,” ujar Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna.

    Sebagai informasi, pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat ini sudah dilakukan perpanjangan. Semula, program pemutihan berakhir hingga Juni 2025. Namun melihat antusiasme warga, Pemprov Jabar memperpanjang masa pemutihan sejak Juli hingga 30 September 2025.

    Informasi tersebut pun sudah disosialisasikan melalui sejumlah platform media sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satunya diumumkan di Instagram resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar), @bapenda.jabar.

    Berbarengan dengan perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang menunggak, Pemprov Jabar juga memberlakukan pembebasan biaya mutasi dan juga pajak kendaraan bagi kendaraan dari luar provinsi yang dimutasi ke Provinsi Jawa Barat.

    Pembebasan mutasi meliputi penghapusan pokok tunggakan atas keterlambatan pendaftaran, denda keterlambatan atas proses pendaftaran, dan pajak satu tahun ke depan.

    (dry/din)

  • Kemendagri Puji Gubernur Jabar Tindak Cepat 11 Arahan Tito

    Kemendagri Puji Gubernur Jabar Tindak Cepat 11 Arahan Tito

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Kang Dedi Mulyadi (KDM) dalam menindaklanjuti 11 arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Langkah itu dinilai penting untuk memastikan warga Jabar tetap merasa aman.

    Apresiasi itu disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Sugeng Hariyono, usai bertemu Sekda Provinsi Jabar dan jajaran. Sugeng menegaskan, arahan Mendagri wajib segera ditindaklanjuti seluruh kabupaten/kota, mengingat masih ada lima daerah yang belum sepenuhnya melaksanakan instruksi tersebut.

    “Menteri Dalam Negeri menugaskan kami untuk turun langsung ke lapangan, melakukan pengecekan, serta memastikan bahwa lima daerah kabupaten/kota di Jawa Barat segera menindaklanjuti arahan beliau yang telah disampaikan pada rapat koordinasi melalui Zoom Meeting pada 2 September lalu,” kata Sugeng, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/9/2025).

    Sugeng menambahkan, Mendagri juga memberi perhatian pada pentingnya pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai bagian dari penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).

    Arahan Mendagri pada Rakor 2 September 2025 tersebut mencakup 11 langkah strategis yang wajib dijalankan kepala daerah pasca-aksi unjuk rasa 29 Agustus 2025. Beberapa di antaranya adalah melaksanakan rapat Forkopimda, berdialog dengan tokoh masyarakat, menyelenggarakan doa bersama, menggencarkan program pro-rakyat, serta menunda kegiatan seremonial yang berlebihan.

    Selain itu, Mendagri juga menekankan agar kepala daerah dan keluarganya tidak memamerkan kemewahan, menunda perjalanan ke luar negeri, memastikan kepala daerah tetap berada di wilayah rawan, mempercepat perbaikan fasilitas umum, menggunakan bahasa santun dalam pernyataan publik, dan mengaktifkan kembali Siskamling di tingkat RT/RW.

    Sebagai bentuk tanggung jawab, Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi menyampaikan kepada Kepala BPSDM Kemendagri, bahwa seluruh bupati/wali kota di Provinsi Jabar akan menuntaskan arahan Mendagri dalam waktu satu hari. Ia juga berjanji segera meresmikan pengaktifan Siskamling dan membagikan melalui jejaring media sosial untuk menumbuhkan rasa aman di tengah masyarakat.

    Komitmen itu dituangkan dalam tiga surat edaran (SE) yang dikirimkan ke kabupaten/kota dan perangkat daerah, terkait peningkatan keamanan, penguatan Satlinmas, serta pengendalian inflasi.

    Sementara itu, Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman menegaskan Gubernur beserta jajarannya bertanggung jawab penuh untuk menindaklanjuti seluruh arahan Mendagri, termasuk pengaktifan kembali Siskamling.

    “Di bawah koordinasi Gubernur, kami memastikan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan menjamin rasa aman bagi masyarakat Jawa Barat. Seluruh perangkat daerah kami arahkan untuk bekerja cepat, responsif, dan tepat sasaran sesuai arahan Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pengaktifan Siskamling, penguatan Satlinmas, dan program pro-rakyat akan menjadi prioritas dalam menjaga kondusivitas di seluruh wilayah Jabar.

    “Dengan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, serta masyarakat, kami optimistis Jawa Barat mampu menjaga stabilitas keamanan dan sosial politik pasca-aksi unjuk rasa, sehingga roda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan,” tambahnya.

    Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jabar serta Sekretaris Dinas Satpol PP, turut dipaparkan kondisi terkini pelaksanaan langkah strategis pasca-aksi unjuk rasa. Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menegaskan keseriusannya dalam menjaga keamanan daerah, memperkuat deteksi dini, serta memastikan negara hadir sebagai pelindung dan pengayom rakyat.

    (akn/ega)

  • Pembalakan Liar Gunung Salak Berlangsung Selama 2 Tahun, Warga Dihantui Bencana

    Pembalakan Liar Gunung Salak Berlangsung Selama 2 Tahun, Warga Dihantui Bencana

    Selain risiko bencana hidrologis, Rozak juga menyebut pembalakan liar ini merusak kualitas udara dan keseimbangan ekologi.

    Pohon-pohon besar yang berfungsi menyerap karbon banyak hilang, sementara spesies tumbuhan dan satwa liar kehilangan habitatnya.

    “Ekosistem hutan terganggu. Satwa-satwa liar seperti burung, elang jawa, kancil hingga macan tutul jawa terancam kehilangan tempat tinggal dan sumber pangan,” jelasnya.

    Rozak juga menyoroti komitmen Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang selama ini dikenal konsisten memperjuangkan penyelamatan hutan. Menurutnya, kasus di Gunung Salak ini harus menjadi ujian nyata.

    “Ini ujian untuk Gubernur Jabar yang selama ini konsisten dalam upaya penyelamatan lingkungan. Tentu masyarakat berharap aktivitas ini segera dihentikan,” ungkapnya.

    Menurut laporan warga, aktivitas penebangan bahkan dilakukan secara terang-terangan.

    “Harusnya fungsi pengawasan berjalan. Tapi ini sudah lama terjadi. Bahkan ada laporan warga yang melihat para pelaku membawa alat pemotong kayu ke atas dengan bebas,” ucapnya.

    Kini, warga Cidahu yang berada di lereng Gunung Salak mulai bersuara. Mereka berencana menggelar aksi ke kantor TNGHS maupun pemerintah daerah untuk mendesak penghentian aktivitas pembalakan liar.

    “Jelas-jelas ini sudah berdampak pada warga. Jika dibiarkan, maka kami yang akan bergerak sendiri melawan illegal logging,” tuturnya.

  • Tunjangan Perumahan DPRD Jabar Rp 62-71 Juta, Wacana Rumah Dinas Kembali Mengemuka Bandung 11 September 2025

    Tunjangan Perumahan DPRD Jabar Rp 62-71 Juta, Wacana Rumah Dinas Kembali Mengemuka Bandung 11 September 2025

    Tunjangan Perumahan DPRD Jabar Rp 62-71 Juta, Wacana Rumah Dinas Kembali Mengemuka
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Anggaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Jawa Barat kini menjadi sorotan publik.
    Ketua DPRD Jabar menerima tunjangan Rp 71 juta per bulan, wakil ketua Rp 65 juta, sementara anggota dewan mendapat Rp 62 juta.
    Sebetulnya, pada era kepemimpinan Agus Muhyiddin periode 1992-1997, anggota DPRD Jawa Barat pernah memiliki rumah dinas yang berlokasi di Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi.
    Namun, sejak periode 2009-2014, aset itu tidak lagi ditempati dan kini difungsikan menjadi kantor serta tempat diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jabar.
    Lebih dari satu dekade, fasilitas itu sudah tidak ada lagi dan digantikan dengan tunjangan perumahan yang menarik perhatian masyarakat karena nilainya dinilai fantastis.
    Aturan mengenai rumah dinas tertuang dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.
    UU Nomor 22 Tahun 2003 mengatur bahwa anggota DPRD provinsi harus berdomisili di ibu kota provinsi.
    Sementara itu, dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan, jika pemerintah daerah tidak mampu menyediakan rumah dinas, anggota dewan diberi tunjangan dalam bentuk uang setiap bulan, terhitung sejak pengucapan sumpah.
    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi, menegaskan hingga kini belum ada rencana konkret untuk membangun rumah dinas untuk anggota dewan.
    “Sampai sekarang, perencanaan APBD murni 2026 kami belum mencantumkan pembangunan rumah dinas atau rumah untuk DPRD,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (11/9/2025).
    Meski demikian, kata ia, tidak menutup kemungkinan rencana itu bisa masuk dalam perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2026 jika hasil kajian menyatakan pembangunan rumah dinas lebih efisien dibanding tunjangan.
    “Kalau kemudian nanti hasil dari evaluasi DPRD dengan Pemprov ada kajian dan visibilitas studinya, apakah memang dari aspek pembiayaan itu lebih efisien, ya mungkin kenapa tidak kami coba masukkan ke dalam perubahan RKPD 2026,” kata Dedi.
    Jika wacana ini kemudian berlanjut, tantangan pertama adalah menentukan lokasinya.
    Mengingat, sesuai aturan, rumah dinas harus berada di ibu kota provinsi, yakni Kota Bandung.
    Namun, saat ini lahan yang menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung sangat terbatas.
    “Dalam penentuan titik, nanti dilanjutkan dengan ketersediaan lahan, saya pikir sampai dengan hari ini, lahan di Kota Bandung yang dimiliki Provinsi itu sudah hampir terbatas,” tutur Dedi.
    Dedi menambahkan, salah satu opsi lokasi yang memungkinkan berada di belakang Pasar Kreatif Cikutra Kota Bandung.
    Akan tetapi, kapasitas lahan masih perlu dikaji lebih lanjut.
    “Namun, apakah itu juga cukup untuk membangun 120 rumah dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial tentunya, bukan hanya rumah, nanti kami akan coba kaji lagi,” kata Dedi.
    Menurut Dedi, jika pembangunan harus dilakukan, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.
    “Mungkin tidak bisa dalam waktu satu tahun ke depan, mungkin antara satu sampai dua tahun ke depan, kalau memang itu rekomendasinya,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Dedi Mulyadi Minta Putri Karlina Peka terhadap Curhat Abenk Preman Pensiun Bandung

    2 Dedi Mulyadi Minta Putri Karlina Peka terhadap Curhat Abenk Preman Pensiun Bandung

    Dedi Mulyadi Minta Putri Karlina Peka terhadap Curhat Abenk Preman Pensiun
    Editor
    GARUT, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi curhatan artis sinetron Preman Pensiun, Abenk Marco Capallera, yang mengeluhkan sulitnya mengurus perizinan pembangunan masjid wakaf di Kabupaten Garut.
    Dedi meminta pemerintah kabupaten setempat, yakni Bupati Garut Syakur Amin dan Wabup Putri Karlina agar peka terhadap keluh kesah warganya.
    “
    Mohon maaf untuk Kang @abenk\_marco atas ketidaknyamanannya. Saya yakin bapak Bupati Garut @syakuramin dan Ibu Wakil Bupati Garut @putri.karlina14 peka melihat dan menyelesaikan peristiwa ini. Hatur nuhun
    ,” tulis Dedi melalui unggahan Instagram, Kamis (11/9/2025).
    Sebelumnya, Abenk mengaku kesulitan mendapatkan surat izin persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk masjid wakaf di Kampung Mojang, Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, Garut.
    “
    Betapa sulit dan susahnya mengurus perizinan PBG dan SLF untuk masjid wakaf yang dibangun di atas tanah wakaf di Kabupaten Garut, yang dimana lokasi kami sudah didatangi oleh @satpolppgarut,
    ” kata Abenk dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Selasa (9/9/2025).
    Ia mengatakan, meski sudah mengikuti arahan dari dinas perizinan untuk mengurus dokumen di Mall Pelayanan Publik (MPP), pelayanan yang diterima jauh dari memuaskan.
    “
    Di luar ekspektasi, ternyata begitu buruknya pelayanan publik di Kabupaten Garut, mulai dari sistem sampai para petugas outlet/counter Dinas PUPR yang jauh dari profesional
    ,” ucap Abenk.
    Curhatan Abenk pun menjadi sorotan publik hingga menarik perhatian Dedi Mulyadi. Usai mendapat respons, Abenk menyampaikan terima kasih.
    “
    Terima kasih Bapak atas perhatian dan kepeduliannya, semoga pelayanan publik di semua wilayah Jawa Barat khususnya di Kabupaten Garut segera dievaluasi dan diperbaiki, dan semakin baik untuk ke depannya, Amin yra
    ,” tulis Abenk.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Helmy Yahya diberi lagi jabatan kini sebagai Kepala BP Rebana

    Helmy Yahya diberi lagi jabatan kini sebagai Kepala BP Rebana

    Pak Helmi Yahya sudah konsolidasi juga dan kami akan melakukan pendalaman, mapping, kemudian konsolidasi dengan Kabupaten Kota di wilayah Rebana,

    Bandung (ANTARA) – Presenter kondang yang sebelumnya ditunjuk sebagai Komisaris Independen Bank Jabar Banten (BJB), Helmy Yahya, kini diberi lagi jabatan sebagai Kepala Pelaksana Badan Pengelola (BP) Rebana menggantikan Bernardus Djonoputro.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan penunjukan ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan telah mempertimbangkan jam terbang yang bersangkutan guna mengelola kawasan strategis di Jabar yang terdiri atas Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan tersebut.

    “Jadi mudah-mudahan akan lebih optimal dan kami pun tetap menempatkan Pak Berni, kepala sebelumnya yang sudah mengantarkan, paling tidak di perencanaan, di pengorganisasian,” ujar Herman di Bandung, Rabu.

    Dia mengatakan, fokus BP Rebana saat ini adalah melakukan implementasi berbagai program, karena sebelumnya sudah ada yang dikerjakan oleh Bernardus Djonoputro.

    “Pak Helmi Yahya sudah konsolidasi juga dan kami akan melakukan pendalaman, mapping, kemudian konsolidasi dengan Kabupaten Kota di wilayah Rebana,” katanya.

    Setelah itu, baru eksekusi untuk investasi maupun peningkatan infrastruktur dasar di kawasan Rebana sebagai kawasan andalan perekonomian di Jawa Barat.

    Mengingat rencana utamanya, adalah integrasi antara kawasan Rebana dengan Patimban, dalam sebuah ekosistem ekonomi yang ditarget menjadi kebangkitan ekonomi Jawa Barat.

    Dalam waktu dekat, kata Herman, Helmy Yahya akan konsolidasi dan merumuskan keberhasilan cepatnya seperti apa, indikatornya apa saja, target, dan juga timeline-nya.

    “Nah, ini sedang disusun, tidak dari nol karena sudah ada sebelumnya dari Pak Berni dan teman-teman. Sekarang disesuaikan dengan kekinian dan tantangan ke depan,” katanya menambahkan.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dedi Mulyadi Tanggapi Banding Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung Dikabulkan: Hadiah Terbaik untuk Anak-anak Bandung 6 September 2025

    Dedi Mulyadi Tanggapi Banding Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung Dikabulkan: Hadiah Terbaik untuk Anak-anak Bandung 6 September 2025

    Dedi Mulyadi Tanggapi Banding Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung Dikabulkan: Hadiah Terbaik untuk Anak-anak
    Editor
    TASIKMALAYA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengucapkan terima kasuh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengabulkan banding Pemprov Jabar dalam kasus sengketa lahan SMAN 1 Bandung.
    Dedi mengatakan itu saat menghadiri puncak rangkaian milad ke-120 Pondok Pesantren Suralaya di Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (5/9/2025).
    “Saya ucapkan terima kasih, itu adalah hadiah terbaik bagi anak-anak SMA Negeri 1 Bandung,” ungkap Dedi.
    Ia meyakini yang namanya aset negara tentunya tidak boleh dijadikan kepentingan apapun, apalagi sampai menggugat.
    “Bagi masyarakat Jabar dan kita meyakini bahwa aset negara tidak boleh digugat oleh siapapun demi kepentingan apapun,” ucap dia.
    PTTUN Jakarta mengabulkan banding Pemprov Jabar dalam kasus sengketa lahan SMAN 1 Bandung pada Kamis (4/9/2025).
    Dalam amar putusannya nomor 131/B/2025/PT.TUN.JKT, majelis hakim menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 164/G/2024/PTUN.BDG. Majelis hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) sebagai penggugat.
    Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan tingkat pertama otomatis tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul
    REAKSI Dedi Mulyadi Setelah Banding Kasus Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung Dikabulkan
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KM ITB Tegaskan Tak Hadir di Pertemuan dengan Dedi Mulyadi: Dari Awal, Kami Menolak! Bandung 5 September 2025

    KM ITB Tegaskan Tak Hadir di Pertemuan dengan Dedi Mulyadi: Dari Awal, Kami Menolak! Bandung 5 September 2025

    KM ITB Tegaskan Tak Hadir di Pertemuan dengan Dedi Mulyadi: Dari Awal, Kami Menolak!
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) menegaskan tidak ada pengurusnya yang menghadiri pertemuan bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
    Ketua Kabinet KM ITB, Farell Faiz, mengatakan, sejak awal KM ITB menolak secara tegas undangan agenda tersebut yang disampaikan melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jawa Barat-Banten.
    Karenanya, jika ada pihak yang mengaku dari ITB dalam dialog bersama Pemprov dan DPRD Jabar maka kehadirannya sama sekali tidak merepresentasikan KM ITB.
    “Sikap kami dari awal menolak untuk menghadiri acara tersebut, sama seperti teman-teman BEM kampus lainnya di Jawa Barat,” ujar Farell Faiz saat dihubungi, Jumat (5/9/2025).
    Bahkan, pihaknya pun turut menolak undangan untuk berdialog yang disampaikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI belum lama ini.
    “Jadi, kami pastikan tidak ada pengurus KM ITB yang menghadiri undangan Pemprov Jabar maupun Kemendiktisaintek,” kata Farell Faiz.
    Ia mengatakan, hari ini para pengurus KM ITB juga bakal turun ke Jakarta untuk berunjuk rasa bersama BEM dari sejumlah kampus, dan kalangan masyarakat lainnya.
    Pasalnya, batas waktu pemerintah dan DPR untuk melaksanakan tuntutan 17+8 yang disampaikan dalam demonstrasi yaitu hari ini (Jumat, 5/9/2025).
    “Seluruh pengurus KM ITB turun ke Jakarta hari ini, ada 40 orang, karena tuntutan 17+8 paling lambat harus dilaksanakan hari ini oleh pemerintah dan DPR,” ujar Farell Faiz.
    Diberitakan sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia wilayah Jawa Barat memilih tidak hadir ke Gedung Sate, untuk dialog dengan Pemerintah dan DPRD Jabar, Rabu (3/9/2025).
    Melalui unggahannya di media sosial Instagram @BEMSI_Jabar, mereka mengapresiasi adanya inisiatif undangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IV, mengenai penyelenggaraan forum aspirasi mahasiswa bersama Pemerintah Daerah Jawa Barat.
    “Terlepas dari itu, kami menilai forum yang dirancang Kemendiktisaintek melalui LLDikti Willayah IV memiliki keterbatasan fundamental,” tulis unggahannya, Rabu (3/9/2025).
    Forum yang hanya melibatkan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), berisiko mereduksi nilai partisipasi publik yang bermakna karena mengeksekusi elemen-elemen masyarakat sipil lain yang terdampak kebijakan nasional maupun daerah.
    “Demi terwujudnya demokrasi yang sehat, kami memandang dialog ini seharusnya bersifat inklusif dan melibatkan organisasi masyarakat sipil, komunitas, serikat pekerja, hingga kelompok-kelompok masyarakat lainnya,” katanya.
    Sejatinya, forum yang abai terhadap prinsip inklusivitas hanya akan menjadi simbolisme politik, bukan ruang aspirasi substantif.
    “Atas dasar itu, kami BEM Seluruh ndonesia Kerakyatan Wilayah Jawa Barat beserta seluruh kampus yang menjadi anggota kami secara tegas menolak menghadiri forum tersebut. Penolakan ini kami lakukan karena forum yang ditawarkan sejak awal dibangun secara eksklusif dan tidak mencerminkan semangat demokrasi partisipatoris,” katanya.
    Perjuangan mahasiswa, tidak pernah berdiri sendiri.
    Mahasiswa berpijak pada nilai-nilai kerakyatan, dan keberpihakan kepada masyarakat.
    “Maka, kami menolak segala bentuk forum yang menjadikan mahasiswa sekadar simbol legitimasi tanpa menghadirkan representasi masyarakat secara luas,” ucapnya.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul
    KM ITB Tegaskan Tak Hadir di Pertemuan Bersama Dedi Mulyadi di Gedung Sate: Kami dari Awal Menolak
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Janji Lindungi Mahasiswa, Minta Kapolda Pisahkan Aktivis Murni dan Kelompok Kriminal Bandung 2 September 2025

    Dedi Mulyadi Janji Lindungi Mahasiswa, Minta Kapolda Pisahkan Aktivis Murni dan Kelompok Kriminal Bandung 2 September 2025

    Dedi Mulyadi Janji Lindungi Mahasiswa, Minta Kapolda Pisahkan Aktivis Murni dan Kelompok Kriminal
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan menemui Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan untuk mengidentifikasi kelompok yang terlibat aksi unjuk rasa.
    “Nanti saya akan bertemu dengan Pak Kapolda untuk mengidentifikasi. Kan tentunya identifikasinya banyak, kan ada yang membawa senjata api, air softgun katanya, ada yang membawa bom molotov, ada yang membawa narkoba, ada yang aktivis murni. Nanti kita pisahkan mana mahasiswa yang aktivis murni memperjuangkan kepentingan rakyat, mana yang kriminal,” kata Dedi usai pertemuan dengan para rektor perguruan tinggi di wilayah Jabar di Gedung Sate, Selasa (2/9/2025).
    Menurut Dedi, pemerintah mesti bisa menempatkan diri bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai orangtua bagi generasi muda.
    “Kita nanti harus pisahkan, nah tentunya kita saya sebagai gubernur seharusnya sebagai orang tua. Namanya anak muda, namanya mahasiswa pasti ada tindakan-tindakan yang semangatnya, semangat anak muda,” ucapnya.
    Pertemuan dengan Kapolda Jabar disebut penting untuk memastikan adanya perlindungan bagi mahasiswa yang menyalurkan aspirasinya melalui unjuk rasa.
    Dedi juga menegaskan aparat keamanan yang bertugas menjaga jalannya aksi perlu mendapat perlindungan serupa.
    “Tetapi yang paling utama adalah iklim (demokrasi) ini harus terjaga dengan baik. Anak-anak muda juga kita harus dilindungi. Aparat juga harus melindungi dan dilindungi juga. Karena jangan sampai juga aparat juga menjadi korban keberingasan masyarakat,” kata Dedi.
    Sebelumnya, Dedi berencana mengundang sejumlah mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Bandung Raya untuk berdialog dengan pemerintah dan DPRD Jawa Barat.
    Dialog itu dijadwalkan berlangsung Rabu (3/9/2025) di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
    “Provinsi Jawa Barat membuka ruang dialog bagi mahasiswa di Jawa Barat untuk hadir di halaman Gedung Sate,” ujar Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Datangi Unisba, Cari Tahu Massa Berpakaian Hitam yang Bikin Anarkis

    Dedi Mulyadi Datangi Unisba, Cari Tahu Massa Berpakaian Hitam yang Bikin Anarkis

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Universitas Islam Bandung (Unisba), untuk mendapatkan informasi akurat perihal peristiwa massa anarki dan blokade jalan di sekitaran kampus.

    Dedi mengatakan, mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat adalah murni menyampaikan aspirasi. Menurutnya, massa dari mahasiswa itu kemudian membubarkan diri pada pukul 17.00 WIB, dan kembali ke kampus masing-masing.

    “Dari Presiden Mahasiswa Unisba ini kan jam 5 sudah pulang, sudah kembali ke kampus dan tidak membuat kegiatan yang melawan undang-undang, tidak ada keributan, tidak ada konflik sebenarnya,” kata Dedi di Kampus Unisba, Kota Bandung, Selasa (2/8/2025).

    Mengenai adanya kericuhan di Jalan Tamansari, Kota Bandung, Dedi mengaku telah mendapatkan keterangan dari pihak kampus Unisba, mahasiswa dan juga kepolisian. Dia mengaku, belum mengetahui asal muasal kelompok yang menjadi penyebab kericuhan itu terjadi.

    “Sesuai dengan penjelasan dari kedua belah pihak yaitu adanya kegiatan yang dilakukan di jalan raya, penghadangan yang dilakukan oleh kelompok tertentu, Dari penjelasan Pak Kapolda pada saat gabungan TNI Polri berpatroli itu, ada orang yang melempari dengan bom molotov. Sehingga karena dilempari oleh bom molotov, tentunya kan ada perlawanan yang dengan membubarkan kumpulan mereka agar jalan segera dibuka dan digunakan untuk umum,” jelas dia.

    Dedi mempersilakan mahasiswa atau pihak manapun untuk melakukan aksi unjuk rasa. Namun, dia juga mengimbau agar kelompok mahasiswa dapat mencegah adanya provokasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu.

    “Artinya yang gerakan kemahasiswaan harus betul-betul murni tidak boleh tersusupi. Dan waktu kegiatan unjuk rasanya sebaiknya tidak menjelang malam, tapi dilakukan pada siang hari. Kalau bisa sih jam 17.00 WIB sampai jam 18.00 WIB sudah selesai, sehingga terbebas dari orang yang tiba-tiba pakai baju hitam,” jelas dia.

    Dia menambahkan, pihaknya juga membuka ruang dialog bersama para rektor di Gedung Sate, Kota Bandung. Dedi mengatakan, dialog terbuka itu akan membahas permasalahan tersebut juga tentang tuntuan dari para mahasiswa.

    “Itu yang penting saya tetap beritikad yang baik agar ini segera selesai masalahnya, seluruh tuntutan bisa terakomodasi dengan baik. Saya membuka ruang dialog dan pada jam 13.00 ini juga saya bertemu dengan para rektor di Gedung Sate,” kata dia.