Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Ingatkan Rumah Subsidi Jangan Disulap Jadi Mewah, Dedi Mulyadi: Bangun 3 Lantai, Ambil Hak Orang… Bandung 19 September 2025

    Ingatkan Rumah Subsidi Jangan Disulap Jadi Mewah, Dedi Mulyadi: Bangun 3 Lantai, Ambil Hak Orang… Bandung 19 September 2025

    Ingatkan Rumah Subsidi Jangan Disulap Jadi Mewah, Dedi Mulyadi: Bangun 3 Lantai, Ambil Hak Orang…
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengingatkan masyarakat agar tidak menyalahgunakan fasilitas rumah subsidi.
    Hal tersebut dikhawatirkan akan memicu konflik sosial.
    Menurutnya, rumah tipe 36 yang diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah kerap diubah menjadi bangunan mewah, bahkan sampai bertingkat tiga.
    “Ketika dia ambil rumah subsidi di situ, besoknya dia bangun tiga lantai di situ, maka dia sudah mengambil hak orang lain. Akhirnya, besoknya tiba-tiba terjadi kecemburuan sosial,” ujar Dedi saat berpidato pada acara Peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan “Imah Merendah, Hirup Tumaninah” di Gedung Sabuga ITB, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Kamis (18/9/2025).
    Dedi menilai perilaku tersebut berpotensi memicu kecemburuan.
    Padahal, rumah subsidi dibuat untuk menyelesaikan masalah perumahan bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas.
    Ia pun berharap, ke depannya pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan di Jawa Barat bisa memberikan kontribusi signifikan.
    Mantan Bupati Purwakarta itu menargetkan, 30 persen dari total pembangunan perumahan nasional dapat digarap di Jawa Barat.
    “Perumahan di Jawa Barat ini bisa menyerap 30 persen dari total pembangunan perumahan nasional, maka implikasinya adalah akan ada efek multiplikasi pada ekonomi,” kata Dedi.
    Dedi mencontohkan, keberadaan proyek pembangunan perumahan akan menghidupkan sektor ekonomi kerakyatan.
    Mulai dari toko bangunan, kuli, hingga pemilik warung di sekitar lokasi.
    “Toko bangunan akan hidup. Sopir yang mengangkut bahan bangunan, hidup; kuli bangunan, hidup; mandor bangunan, hidup; tukang kayu, hidup; (pemilik) warung,” tuturnya.
    Namun, proses pembayaran proyek tersebut juga jangan sampai tersendat.
    Pasalnya, dampaknya juga akan merembet dari atas ke bawah. Bahkan, pihak yang paling merasakan dampaknya adalah kuli hingga pemilik usaha warung.
    “Yang paling korban adalah tukang warung. Kontraktornya ngemplang, kemudian mandornya diemplang. Karena mandornya diemplang, mandornya
    ngemplang
    kuli. Kuli setiap bulan tidak dibayar. Tukang warung mati karena diutang,” pungkas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KDM Sebut Banyak PHK di Jabar karena Jumlah Penduduk dan Industri

    KDM Sebut Banyak PHK di Jabar karena Jumlah Penduduk dan Industri

    BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut Jabar menjadi provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak sepanjang Agustus 2025 secara nasional, karena jumlah penduduk dan industrinya yang paling besar di Indonesia.

    “Jadi, misalnya industri terganggu satu persen, kita pasti terganggunya paling gede karena jumlahnya paling banyak di banding dengan industri di tempat lain yang lebih sedikit,” kata Dedi dilansir ANTARA, Selasa, 16 Septeember.

    Saat ini, kata Dedi, investasi di Jawa Barat mulai tumbuh lagi dan kemungkinan besar pada Oktober mendatang mulai berjalan.

    Di waktu yang sama, Dedi mengatakan pihaknya akan mulai menerapkan sistem penerimaan dan pelayanan tenaga kerja secara dalam jaringan (daring) atau online

    “Tahun depan, karyawan di Subang, di Bekasi juga mulai rekrut ya. Jadi ya, memang ada yang berhenti tetapi juga ada ruang untuk masuk,” ujarnya.

    Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), secara nasional jumlah tenaga kerja terkena PHK tercatat sebanyak 830 orang.

    Angka tersebut, turun sebanyak 288 orang dibandingkan Juli 2025, yang tercatat sebanyak 1.118 orang pekerja.

    Dari jumlah tersebut, sekitar 261 orang terjadi di Provinsi Jawa Barat, disusul Sumatera Selatan dengan 113 orang pekerja kena PHK, dan Kalimantan Timur yang tercatat ada 100 orang pekerja kena PHK.

  • Jabar Catat PHK Terbanyak Nasional, Dedi Mulyadi: Karena Industri dan Penduduknya Terbesar Bandung 17 September 2025

    Jabar Catat PHK Terbanyak Nasional, Dedi Mulyadi: Karena Industri dan Penduduknya Terbesar Bandung 17 September 2025

    Jabar Catat PHK Terbanyak Nasional, Dedi Mulyadi: Karena Industri dan Penduduknya Terbesar
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, buka suara soal provinsi yang dipimpinnya menjadi daerah dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak secara nasional sepanjang Agustus 2025.
    Menurut dia, hal itu wajar karena jumlah penduduk dan industri di Jawa Barat merupakan yang terbesar di Indonesia.
    “Jadi, misalnya industri terganggu satu persen, kami pasti terganggunya paling gede karena jumlahnya paling banyak dibanding dengan industri di tempat lain yang lebih sedikit,” kata Dedi saat ditemui di Sabuga Bandung, Selasa (16/9/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Meski demikian, Dedi optimistis perekonomian Jawa Barat mulai pulih.
    Ia menyebut investasi kembali tumbuh dan kemungkinan besar akan berjalan lebih masif pada Oktober mendatang.
    Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga tengah menyiapkan sistem penerimaan dan pelayanan tenaga kerja secara daring (
    online
    ).
    Langkah ini diharapkan bisa mempercepat proses penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah industri.
    “Tahun depan, karyawan di Subang, di Bekasi juga mulai rekrut ya. Jadi ya, memang ada yang berhenti, tetapi juga ada ruang untuk masuk,” ujarnya.
    Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah tenaga kerja terkena PHK secara nasional pada Agustus 2025 tercatat 830 orang.
    Angka ini menurun 288 orang dibandingkan Juli 2025, yang mencapai 1.118 pekerja.
    Dari total tersebut, Jawa Barat menempati posisi tertinggi dengan 261 pekerja terkena PHK, disusul Sumatera Selatan sebanyak 113 orang, dan Kalimantan Timur sebanyak 100 orang.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Puji Mahasiswa Kritis, Tapi Ingat Jangan Suka ‘Tilap’ Duit Orang Tua – Page 3

    Dedi Mulyadi Puji Mahasiswa Kritis, Tapi Ingat Jangan Suka ‘Tilap’ Duit Orang Tua – Page 3

    Maka sejalan dengan itu, ucap KDM, civil society atau masyarakat madani juga harus tumbuh dalam bentuk karakter manusia yang kuat.

    “(Sehingga) saya juga mengajak mahasiswa, kalau negara tidak boleh koruptif, mahasiswa juga tidak boleh koruptif sama orang tuanya. Tidak boleh menilap uang semesteran, tidak boleh boros,” katanya.

    “Karena itu prasyarat untuk membangun civil society yang kuat, yaitu pemimpinnya kuat, rakyatnya juga harus kuat. Pemimpinnya jujur, rakyatnya juga jujur, generasi penerusnya juga harus jujur,” tegasnya.

    Di samping itu, dalam menghadapi persaingan global, KDM mendorong perguruan tinggi dapat menyiapkan tenaga-tenaga terampil.

    Ia mendorong link and match antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar lapangan kerja sehingga ilmu yang didapat di perguruan tinggi dapat diterapkan di kehidupan secara nyata.

    “Problem pendidikan di kita itu antara kebutuhan pasar dengan lulusan perguruan tinggi tidak match. Nah itu yang harus segera dibenahi ke depan sehingga tenaga-tenaga Indonesia mampu menjawab tantangan pasar,” ucapnya.

    Maka dalam menghadapi kelulusan, seorang mahasiswa, ujar KDM, diharapkan dapat membuat suatu produk atau inovasi selain karya ilmiah.

    Selain itu, civitas akademica juga perlu semakin peka terhadap kondisi lingkungan.

    “Misalnya urusan sampah, yang paling banyak bermasalah biasanya malah di pusat-pusat kota, sementara perguruan-perguruan tinggi kebanyakan lokasinya di kota,” tegasnya.

    “Itulah apa yang ada dalam pikiran saya, sebaiknya ke depan skripsi, disertasi, tesis itu selain bentuk dalam karya tulis. Seseorang menjadi sarjana karena mempunyai produk,” pungkas KDM.

  • KDM sebut masih ada harapan dana transfer ke daerah tidak dikurangi

    KDM sebut masih ada harapan dana transfer ke daerah tidak dikurangi

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan masih ada harapan dana transfer dari pusat ke daerah tidak akan dikurangi ataupun mengalami pemotongan.

    “Ada harapan tidak dilakukan atau dikurangi,” kata Dedi di Sabuga Bandung, Selasa.

    Dedi mengatakan dirinya meyakini hal tersebut, usai Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan sinyal positif terkait pengalokasian dana transfer tersebut yang masih akan dikaji ulang.

    “Pemotongan transfer belum. Menteri Keuangan sekarang kan sudah menyampaikan, belum tentu ada upaya pemotongan,” ujarnya.

    Dedi menyebutkan evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat memberikan peluang agar dana transfer ke daerah tetap utuh termasuk di 2026 mendatang.

    “Dan beliau sudah menyampaikan akan melakukan evaluasi terhadap RAPBN 2026,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak akan ada pemotongan anggaran transfer ke daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Namun, lanjut Purbaya, wacana penambahan transfer ke daerah masih harus dibahas bersama DPR RI.

    “Apakah ada dana tambahan ke daerah atau tidak? Kalau ada, berapa? Itu yang kita hitung. Belum tahu. Masih kita diskusikan dengan DPR. Kita enggak akan memotongkan lagi,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9).

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dedi Mulyadi Minta Kepala Daerah Tak Bepergian ke Luar Negeri: Fokus Urus Wilayah Masing-Masing

    Dedi Mulyadi Minta Kepala Daerah Tak Bepergian ke Luar Negeri: Fokus Urus Wilayah Masing-Masing

    Dedi meminta kepala daerah dapat fokus memperbaiki wilayahnya terlebih dahulu dibandingkan melakukan perjalanan dinas. Dia menekankan agar kepala daerah memperbaikin infrastrukur dan mengurusi sampah.

    “Kita fokus saja apa sih yang menjadi kebutuhan dasar kita hari ini. Kita ini kan sampah, masih belum terurus, jalan masih belum selesai pada bolong. Kan itu harus menjadi orientasi untuk dibenahi,” kata dia.

    Dedi mengaku telah mengajak seluruh kepala daerah agar tetap membenahi dan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dia berharap apa yang dikeluhkan masyarakat bisa segera teratasi oleh para pimpinan daerah.

    “Saya ngajak para semua kapal daerah fokus saja mengurus daerahnya masing-masing,” kata Dedi.

  • Cegah Pegangguran, Dedi Mulyadi Ingatkan Mahasiswa Jangan Salah Pilih Jurusan

    Cegah Pegangguran, Dedi Mulyadi Ingatkan Mahasiswa Jangan Salah Pilih Jurusan

    Dedi mengapresiasi mahasiswa yang berani menyampaikan berbagai gagasan kritis bagi negara untuk melakukan evaluasi baik di eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif.

    Dia juga menekankan pentingnya kebijakan dan aturan yang diciptakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

    “Terutama evaluasi tentang bagaimana negara efisiensi dalam melakukan pengelolaan keuangan dan berorientasi pada kemakmuran rakyat, sehingga kebutuhan pokok dasar masyarakat harus terpenuhi,” ucap dia.

    Sementara itu, Rektor Unpas Azhar Affandi mengatakan, pihaknya diharuskan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dengan mencetak lulusan yang dapat mengisi peran strategis. Untuk itu ke depan, Unpas akan merancang kurikulum dan program studi.yang lebih spesifik.

  • Sampah Pasar Caringin Menggunung, Dedi Mulyadi: Saya Tak Akan Urus Lagi, Ada Pidana jika Abai Bandung 15 September 2025

    Sampah Pasar Caringin Menggunung, Dedi Mulyadi: Saya Tak Akan Urus Lagi, Ada Pidana jika Abai Bandung 15 September 2025

    Sampah Pasar Caringin Menggunung, Dedi Mulyadi: Saya Tak Akan Urus Lagi, Ada Pidana jika Abai
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan dirinya tidak akan lagi menangani masalah sampah yang berada di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung, menyusul beredarnya video di media sosial keluhan terkait tumpukan sampah di pasar tersebut.
    Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya sudah memberikan arahan sejak awal dan mengambil tindakan dengan membersihkan tumpukan sampah tersebut.
    “Saya tak akan lagi menangani pasar tersebut karena saya sudah memberikan arahan sejak awal,” tegas Dedi, dalam video yang diunggah di akun pribadinya, seperti dalam keterangan pers yang diterima, Senin (15/9/2025).
    “Saya juga sudah mengambil tindakan dan selanjutnya harus diurus sendiri karena pemerintah tidak memiliki relevansi terhadap pengelolaan Pasar Caringin,” tuturnya.
    Dedi menyatakan bahwa dirinya pernah datang ke Pasar Caringin untuk menangani permasalahan sampah dan melakukan penyelesaian.
    “Mengenai keluhan tumpukan sampah, dulu saya pernah datang ke Pasar Caringin,” ujar mantan Bupati Purwakarta tersebut.
    “Caringin adalah pasar yang dikelola oleh swasta, kemudian iuran atau pembayaran sampahnya dipungut oleh pengelola pasar dan itu swasta. Waktu itu setelah sampah dibersihkan sudah saya sampaikan,” kata KDM, sapaan akrabnya.
    “Pengelola Pasar Caringin harus melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Dikelola di areal pasarnya sendiri dan apabila itu tidak dilakukan, akan terjadi perbuatan pidana dan aspek pidana lingkungannya,” tutur Dedi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Moratorium Alih Fungsi Lahan Sawah, Bagaimana Nasib Pabrik BYD & Vinfast?

    Ada Moratorium Alih Fungsi Lahan Sawah, Bagaimana Nasib Pabrik BYD & Vinfast?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap kelanjutan pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD Dan VinFast di Subang, Jawa Barat.

    Pasalnya, lahan pengembangan pabrik kedua perusahaan tersebut mencakup sejumlah area persawahan. Di mana, saat ini pemerintah sendiri tengah mengeluarkan moratorium alih fungsi lahan sawah guna mendukung target swasembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita lihat dulu [lokasi pembangunan pabrik BYD dan Vinfast] nanti kayak apa, kecuali kalau untuk PSN ya kan ada kelonggaran-kelonggaran kalau untuk PSN,” kata Nusron saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Lebih lanjut, Nusron menekankan bahwa apabila nantinya lahan pembangunan pabrik tersebut mencakup area persawahan, maka yang bersangkutan perlu melakukan penggantian lahan produktif 3 kali lipat dari total area sawah yang digunakan. 

    “Selama tidak LP2B [Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan] gitu bisa, tapi kalau LP2B harus mengganti 3 kali lipat,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN telah mengumumkan moratorium terbatas alih fungsi lahan sawah menjadi area non-persawahan.

    Pada tahap awal, moratorium terbatas akan diterapkan terhadap layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah di wilayah yang datanya belum sinkron antara kondisi fisik dan dokumen tata ruang. 

    Proses ini akan disertai dengan cleansing data sawah, untuk mengatasi ketidaksesuaian yang selama ini kerap ditemukan.

    “Tujuan utama kita adalah menahan laju alih Fungsi lahan sawah menjadi non-sawah demi menjaga ketahanan pangan,” jelas Nusron.

    Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sempat melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ihwal penyelarasan lahan untuk pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD dan VinFast di Subang, Jawa Barat. 

    Amran memaparkan bahwa terdapat area persawahan di lahan pabrik sejumlah perusahaan seperti BYD dan VinFast tersebut, sehingga perlu untuk diselesaikan bersama.

    “Kebetulan di sebagian lahan itu adalah lahan persawahan, kita nanti akan selesaikan bersama dan percepat, karena ini kita akan dorong investor untuk investasi agar terbuka lapangan kerja khususnya Jawa Barat,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

    Dalam laporannya, merek kendaraan listrik atau EV asal China, BYD tengah membangun pabrik di Subang, Jawa Barat dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Rencana investasinya sekitar Rp11,7 triliun. 

    Sementara itu, merek kendaraan listrik asal Vietnam, VinFast juga sedang dalam proses pembangunan pabrik senilai US$1,2 miliar dengan kapasitas produksi 50.000 unit per tahun. Jenama asal China lainnya seperti Geely berinvestasi Rp43,86 miliar dengan kapasitas produksi 20.000 unit per tahun.

  • Politik kemarin, pesan Presiden RI di bioskop dan surat untuk menteri

    Politik kemarin, pesan Presiden RI di bioskop dan surat untuk menteri

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa politik kemarin menjadi sorotan, di antaranya tayangan di bioskop yang menampilkan pesan-pesan dan kegiatan dari Presiden Prabowo Subianto, dan surat khusus dari Presiden Prabowo untuk menteri-menteri yang kena perombakan (reshuffle).

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. Istana sebut pesan Presiden Prabowo di bioskop hal lumrah

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut penayangan pesan pemerintah melalui pemanfaatan media publik, termasuk bioskop, adalah hal yang wajar sepanjang mematuhi ketentuan.

    Hal itu disampaikan di Jakarta, Minggu, menanggapi ramainya perbincangan publik soal penayangan video pendek berisi program-program terobosan Presiden Prabowo Subianto di sejumlah bioskop baru-baru ini.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Prabowo beri surat terima kasih kepada menteri terkena “reshuffle”

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan surat ucapan terima kasih kepada lima menteri Kabinet Merah Putih yang terkena perombakan (reshuffle).

    Dalam unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Minggu (14/9) malam, Teddy menuturkan dirinya bertemu dengan kelima menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas itu, untuk memberikan surat dari Presiden Prabowo tersebut.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Gubernur Jabar sampaikan pesan di Rapat Paripurna Hari Jadi Karawang

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan sejumlah pesan tentang pembangunan dalam Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-392 Kabupaten Karawang di ruang rapat paripurna DPRD Karawang, Minggu.

    “Pembangunan di Karawang kini berkembang cukup pesat. Karawang sebagai pusat industri di Jawa Barat, daerahnya harus tertata dengan baik,” kata Dedi saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Karawang, di Karawang.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Muhaimin pacu semangat dan komitmen pimpinan DPRD PKB se-Indonesia

    Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar memacu semangat dan anggota DPRD Fraksi PKB se-Indonesia, utamanya pimpinan, dalam rapat koordinasi (rakor) di Jakarta, Minggu.

    Cak Imin, begitu ia akrab disapa, menegaskan pentingnya peningkatan kinerja, kepekaan, serta optimalisasi peran legislatif yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Anggota Fraksi PKB di seluruh DPRD diingatkan untuk tidak mengkhianati amanah rakyat.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Pemuda Muhammadiyah apresiasi kinerja Polri cegah konflik horizontal

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla mengapresiasi kinerja Polri dalam menangani rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah pada akhir Agustus.

    Dzulfikar menilai langkah taktis kepolisian mampu mencegah potensi konflik horizontal dan tindakan anarkistis yang lebih besar, meski aksi-aksi tersebut diwarnai tragedi yang menelan korban jiwa.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.