Tag: Dedi Mulyadi

Soal Wanita Pengkritiknya Ditangkap, Dedi Mulyadi: Tak Ada Kaitannya dengan Saya Bandung 12 Oktober 2025

Soal Wanita Pengkritiknya Ditangkap, Dedi Mulyadi: Tak Ada Kaitannya dengan Saya
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, penangkapan seorang wanita asal Jakarta yang sempat mengkritiknya di media sosial tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun kebijakannya.
“Kalau ada berita yang menggambarkan penangkapan terhadap seorang wanita yang berdomisili di Jakarta dan kemudian waktu itu memberikan postingan yang nadanya agak keras buat saya, dan ada penangkapan, nggak ada kaitannya dengan peristiwa yang dia sampaikan pada saya,” ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (12/10/2025).
Mantan Bupati Purwakarta itu mengaku tidak mengenal sosok wanita tersebut secara pribadi.
Ia hanya mengetahui bahwa perempuan itu tinggal di Jakarta dan dikenal kerap melontarkan kritik terhadap banyak pihak, bukan hanya dirinya.
“Saya tidak mengenal wanita itu siapa. Yang saya tahu, dia tinggal di Jakarta dan sering bersikap kritis pada siapa pun,” katanya.
Menurut Dedi, jika perempuan tersebut saat ini tengah menghadapi perkara hukum, hal itu sepenuhnya merupakan urusan pidana.
Ia menegaskan, tidak ada kaitannya dengan Pemprov Jabar atau kritik yang pernah disampaikan kepada dirinya.
Meski demikian, Dedi menyatakan tetap menghormati setiap kritik yang ditujukan kepada kebijakannya maupun kepada pemerintah daerah.
Ia bahkan menyebut kritik sebagai “obat pahit” yang menyehatkan jalannya roda pemerintahan.
“Saya ucapkan terima kasih pada seluruh warganet di mana pun berada dan seluruh warga Jabar yang tetap memberikan kritik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami menghormati seluruh kritik yang disampaikan, dan itu saya anggap sebagai obat. Walaupun pahit, kalau diminum bisa sehat, asal minumnya teratur,” ucap Dedi.
Dedi menambahkan, kritik merupakan bentuk kasih sayang masyarakat terhadap Jawa Barat.
Menurutnya, perhatian publik terhadap provinsi ini juga tercermin dari meningkatnya kunjungan wisatawan.
“Itu bisa ditandai dengan semakin meningkatnya angka pariwisata ke Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya.
Dedi Mulyadi tidak menjelaskan secara rinci siapa wanita yang dimaksud.
Namun, melalui akun Instagramnya, Dedi sempat mengunggah dua video yang memperlihatkan dua wanita tengah mengkritik dirinya terkait rencana donasi Rp 1.000 per hari.
Salah satu dari dua wanita tersebut dikabarkan dipecat dari tempat kerjanya di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta.
Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai adanya penangkapan terhadap salah satu pengkritik Dedi tersebut.
Dalam unggahannya, Dedi menegaskan bahwa kebijakan donasi Rp 1.000 per hari bersifat sukarela.
Ia juga menjelaskan bahwa dana yang terkumpul tidak akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan oleh komunitas masyarakat masing-masing, seperti RT/RW, forum warga, atau kelompok masyarakat setempat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/10/2025 08:19
Top 3: Menhub dan Dedi Mulyadi Sepakat Reaktivasi Jalur Kereta di Jawa Barat – Page 3

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menandatangani Nota Kesepakatan Pengembangan Transportasi di Jawa Barat. Salah satu yang menjadi prioritas, reaktivasi beberapa jalur kereta di wilayah Jawa Barat.

Menhub Dudy mengatakan, kegiatan penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan PT KAI (Persero).

“Kita ingin mempercepat pengembangan sistem perkeretaapian yang efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Jawa Barat,” ujar Menhub dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/10/2025).

Beberapa jalur kereta yang akan direaktivasi yakni jalur Padalarang-Cicalengka. Tak hanya direaktivasi, jalur ini juga akan dielektrifikasi sehingga pengoperasiannya lebih ramah lingkungan. Jalur lain yang juga akan direaktivasi adalah Cianjur-Sukabumi-Bogor.

Menhub berharap proyek reaktivasi jalur kereta ini dapat rampung paling lambat awal 2027.

Baca artikel selengkapnya di sini

12/10/2025 08:00
Dedi Mulyadi Sebut Jabar Akan Punya 4 PLTSa: Sampah Hilang, Listrik Terang Bandung 11 Oktober 2025

Dedi Mulyadi Sebut Jabar Akan Punya 4 PLTSa: Sampah Hilang, Listrik Terang
Editor
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, empat kawasan aglomerasi di wilayah Jabar akan menjadi lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Proyek ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Danantara, dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Empat kawasan yang dimaksud meliputi Kota dan Kabupaten Bogor, Bogor–Depok, Bekasi Raya, serta Purwakarta–Karawang–Subang–Kota Bandung–Cimahi–Cianjur–Sukabumi–Kabupaten Bandung.
“Seluruh wilayah-wilayah itu diharapkan bisa selesai seluruh persiapannya. Hari ini sedang dipersiapkan untuk Sarimukti,” ujar Dedi dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Dedi, proyek pembangunan empat PLTSa tersebut ditargetkan dapat dimulai pada tahun 2027.
“Itu paling lama, ya. Mudah-mudahan bisa tercapai dalam waktu 1,5 tahun atau 1,6 tahun,” katanya.
Dedi menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berperan dalam penyediaan lahan, pengelolaan sampah, serta percepatan proses perizinan agar proyek PLTSa bisa segera terealisasi.
Ia menegaskan, daerah tidak akan dibebankan anggaran untuk pembangunan maupun pembebasan lahan karena seluruh pembiayaan akan ditanggung oleh Danantara.
“Semuanya oleh Danantara,” ujar Dedi.
Sebelumnya, Dedi telah melakukan pertemuan dengan CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas teknis kerja sama dan target penyelesaian proyek dalam dua tahun ke depan.
“Sampahnya Hilang, Listriknya Terang”
Dedi menilai, proyek ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Jawa Barat karena mampu menjawab dua persoalan sekaligus: tumpukan sampah dan kebutuhan energi terbarukan.
“Buat warga Jawa Barat, urusan sampah nggak usah pusing lagi. Danantara akan segera membangun pembangkit listrik tenaga sampah hampir di seluruh wilayah Jawa Barat,” ucap Dedi.
“Dua tahun ke depan, Insya Allah, sampahnya hilang, listriknya terang,” tambahnya.
Menurutnya, pembangunan PLTSa menjadi langkah konkret Pemerintah Provinsi dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang selama ini membebani banyak daerah.
“Pembangunan PLTSa ini bukan hanya soal mengelola sampah, tetapi juga menciptakan energi baru yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Pertemuan pembahasan PLTSa turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, serta sejumlah kepala daerah di Jawa Barat.
Mereka di antaranya Bupati Cianjur, Bupati Purwakarta, Bupati Bogor, Bupati Bandung Barat, Wali Kota Bogor, Bupati Bekasi, dan Bupati Sukabumi, serta Kepala DPMPTSP Jabar.
Kehadiran para kepala daerah tersebut menjadi sinyal kuat dukungan terhadap percepatan realisasi PLTSa yang diharapkan menjadi proyek percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan di Indonesia.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Gembira: Jabar Akan Punya 4 PLTSa Raksasa, Sampah Beres dalam 2 Tahun
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/10/2025 15:12
Menhub dan Dedi Mulyadi Sepakat Reaktivasi Jalur Kereta di Jawa Barat – Page 3

Lebih lanjut, Menhub Dudy juga membahas optimalisasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati untuk penerbangan Haji dan Umrah.

“Bandara akan berfungsi secara optimal apabila ada pergerakan yang berkelanjutan, penerbangan yang teratur, dan dukungan dari Pemerintah Daerah, pengelola bandara, maskapai penerbangan, dan para pelaku travel,” ungkapnya.

“Dengan sinergi yang baik dari semua pihak, saya berharap Bandara Kertajati dapat menjadi pintu gerbang bagi masyarakat Jawa Barat yang akan berangkat ke tanah suci,” imbuh Menhub.

11/10/2025 14:00
Dana Transfer ke Daerah Dipotong Purbaya, Dedi Mulyadi: Birokratnya Puasa

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membenarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Jumlahnya cukup besar.

“Jawa Barat memang provinsinya kehilangan Rp2,458 triliun, Kabupaten dan kotanya seluruh Jawa Barat kehilangan Rp2,7 triliun,” kata Dedi usai mengisi kuliah umum di UIII Depok, Rabu (8/10).

Walau demikian, dirinya tidak masalah. Bahkan dirinya bertekad untuk menaikan pendapatan Provinsi Jawa Barat.

“Saya ingin menaikan pembangunan di Jawa Barat 50 persen dari tahun lalu,” ucapnya.

Pihaknya, kata dia, akan siap bertarung. Dia yakin pemotongan dana itu tak akan menurunkan kinerja daerahnya.

“Kami tidak akan menyerah, tarung. Jadi walaupun dana transfer ini menurun tidak akan menurunkan kinerja pembangunan di Jawa Barat,” ucapnya.

Tapi caranya, Dedi mengatakan birokrat akan berpuasa. Ada beberapa post anggaran yang dipangkas.

“Sumbernya? Birokratnya berpuasa.
Bagaimana cara berpuasa? satu, biaya listriknya turunin setengahnya, bayar airnya turunin setengahnya, penggunaan media digital turunin setengahnya,” jelasnya.

Selain itu, dirinya juga akan memangkas anggaran perjalanan dinas.

“Insyaallah dapat melahirkan angka keuangan yang cukup untuk pembangunan. Maka tagline 2026 adalah ASN puasa rakyat berpesta,” tandasnya.
(Arya/Fajar)

10/10/2025 14:51
Dukung Dedi Mulyadi, Bupati Bandung Tanggapi Aduan Masyarakat lewat Media Sosial Regional 9 Oktober 2025

Dukung Dedi Mulyadi, Bupati Bandung Tanggapi Aduan Masyarakat lewat Media Sosial
Tim Redaksi
BANDUNG KOMPAS.com
– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung telah menyediakan dan menjalankan pos pengaduan masyarakat, seperti yang diinstruksikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Bahkan, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengaku pos pengaduan itu sudah berlangsung sejak lama.
Nantinya, aduan masyarakat akan langsung masuk ke akun media sosial pribadi Dadang.
“Langkah Pak Gubernur begitu bagus. Kami sudah dan terus melaksanakan (ajakan Gubernur membuka pos pengaduan masyarakat). Ada yang melalui sistem, yang untuk pelaksanaan di Kabupaten Bandung dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Terdapat pula saluran pengaduan yang langsung ke fitur pesan langsung pada akun saya di media sosial,” katanya kepada awak media, Kamis (9/10/2025).
Pengaduan dan permohonan bantuan dari warga yang masuk ke akun media sosial milik Bupati langsung sangat beragam, mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan sembako.
Dadang mencontohkan, beberapa waktu lalu ada keluhan dari warga Kecamatan Pemeungpeuk yang mengalami kendala untuk berobat karena manfaat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nya sempat terhenti.
Menyelesaikan hal itu, Dadang langsung melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan warga tersebut.
Setelah itu, kepesertaan BPJS Kesehatan warga yang menderita tumor di rahim itu kembali aktif dan kembali bisa mendapatkan fasilitas layanan kesehatan.
Tak hanya itu, sempat pula warga yang mengadu ijazahnya ditahan. Pihaknya merespons dengan menebus ijazah warga bersangkutan.
“Yang baru, adanya warga yang telah melewati prosedur kuret, tapi tak memiliki biaya. Kami segera bantu. Warga itu pun bisa segera pulang,” ucap Dadang.
Bupati mengatakan, terdapat saluran pengaduan melalui sistem. Hal itu merupakan
mandatory
dari pemerintah pusat.
Pemerintah daerah mengikuti arahan pusat perihal optimalisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, juga Peraturan Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap SP4N-LAPOR Tahun 2020-2024, setiap instansi pemerintah – pusat maupun daerah – berkewajiban mengelola pengaduan masyarakat secara terpadu melalui sistem nasional yang sama.
SP4N-LAPOR, ucap Bupati, ditetapkan sebagai aplikasi umum nasional yang wajib digunakan seluruh instansi pemerintah semenjak 2020.
Dengan sistem yang terintegrasi, laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara berjenjang dan terpantau secara transparan.
Kabupaten Bandung terus memperkuat pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif.
Salah satunya melalui pengelolaan SP4N-LAPOR untuk penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat, sebagaimana amanat pemerintah pusat.
Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui sistem itu di tingkat Kabupaten Bandung, berada di angka 415 di semester pertama atau periode Januari-Juni 2025.
Berdasarkan kategori, pencemaran lingkungan menempati laporan paling banyak dengan 34 laporan, kemudian berikutnya secara berturut-turut, yakni jalan berlubang (25 laporan), penerangan jalan (21 laporan), pengaduan lain berkenaan trantibum serta perlindungan masyarakat (17 laporan).
Adapun mekanisme penyampaian laporan, masyarakat mengakses situs lapor.go.id atau aplikasi Lapor! di ponsel.
Setelah itu, masyarakat menulis laporan dengan menjelaskan permasalahan dan memilih instansi tujuan.
Selanjutnya, berlaku verifikasi laporan dan diteruskan ke unit terkait.
Adapun hasilnya akan disampaikan kepada pelapor. Pelapor menunggu jawaban atau penyelesaian dari instansi terkait dalam kurun waktu 5-60 hari kerja, bergantung pada tingkat kerumitannya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/10/2025 19:43
Umumkan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Dedi Mulyadi: Tak Usah Pusing, Danantara Akan Bangun Bandung 9 Oktober 2025

Umumkan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Dedi Mulyadi: Tak Usah Pusing, Danantara Akan Bangun
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan rencana besar pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di hampir seluruh wilayah Jawa Barat.
Proyek ini akan dikerjakan oleh perusahaan Danantara dan ditargetkan rampung dalam dua tahun ke depan.
“Buat warga Jawa Barat, urusan sampah enggak usah pusing lagi. Danantara akan segera membangun pembangkit listrik tenaga sampah hampir di seluruh wilayah Jawa Barat. Dua tahun ke depan, insya Allah, sampahnya hilang, listriknya terang,” ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Kamis (9/10/2025).
Dedi menegaskan, pembangunan PLTSa ini merupakan langkah konkret pemerintah provinsi dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini membebani banyak daerah.
Ia berharap, kehadiran pembangkit itu tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga menghadirkan sumber energi baru yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Terima kasih atas nama warga Jabar,” kata mantan Bupati Purwakarta itu.
Dalam kesempatan itu, Dedi turut menyampaikan apresiasinya kepada para kepala daerah di Jawa Barat yang mendukung langkah tersebut.
“Dan ini para bupati wali kota, kami tersenyum semuanya. Bahagia,” kata Dedi.
Dedi menegaskan, meskipun dana transfer daerah tahun 2026 akan dipangkas, tetapi untuk infrastruktur akan tetap menjadi yang utama.
“Pokoknya ASN berpuasa, rakyat berpesta,” tuturnya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/10/2025 19:22
Isu Jadi CEO PT Laguna Indonesia, Yai Mim: Rahasia dan Istimewa

Malang (beritajatim.com) – Muhammad Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yai Mim akhirnya angkat bicara terkait isu viral yang menyebut dirinya sebagai pemilik sekaligus CEO PT Laguna Indonesia. Eks dosen UIN Malang itu menanggapinya dengan nada santai namun penuh teka-teki, tanpa memberikan jawaban pasti terkait sumber kekayaannya maupun kepemilikan mobil Lexus dengan plat nomor B 1 DIX yang ramai dibicarakan.

Saat dikonfirmasi soal jabatannya di perusahaan tersebut, Yai Mim justru menanggapinya dengan candaan. “Itu kan kata netizen… Ya itu istimewa aja. Berarti rahasia ini ya. Nanti kalau dijelaskan jadi nggak istimewa lagi,” ujarnya saat dihubungi pada Rabu (8/10/2025).

Lebih lanjut, Yai Mim menegaskan bahwa urusan finansial dan bisnis merupakan ranah pribadi yang tidak layak diumbar ke publik. “Kalau urusan duit, urusan bisnis, yang tahu Rosyida (istrinya). Tolong dirahasiakan dong, nggak enak lah. Masa saya kiai masuk (berita karena) duit, kan ngeri, nggak pantas,” ungkapnya.

Terkait plat nomor kendaraannya yang disebut-sebut sebagai “plat sultan”, ia juga enggan menjawab tegas. “Kalau mobil sudah kadang ketahuan ya silakan ditafsirkan sendiri aja,” tuturnya.

Berbeda dengan sang suami, Rosyida Vignesvari justru memberikan klarifikasi singkat bahwa Yai Mim bukanlah seorang CEO. “Yai Mim itu seorang dosen. Kalau ada yang bilang CEO, ya mungkin ditanya aja ke netizen yang menjuluki itu,” ujarnya.

Isu yang menyeret nama Yai Mim sebagai bos besar PT Laguna Indonesia bermula dari unggahan akun TikTok @bdsj.dukuhseti, yang menyebut dirinya sebagai pemilik berbagai usaha, mulai dari hotel, sarung BHS, hingga brand pakaian Hermes. Unggahan tersebut langsung viral di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap Yai Mim akibat perseteruannya dengan tetangga di Perumahan Joyogrand, Kota Malang.

Spekulasi makin liar setelah sejumlah video menunjukkan dirinya mencuci mobil Lexus GS300 hingga momen saat ia tampak memberikan gepokan uang kepada Dedi Mulyadi dalam kanal YouTube mantan Bupati Purwakarta itu.

Namun, hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut tampaknya tidak berdasar. Berdasarkan data resmi perusahaan, PT Laguna Indonesia merupakan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di bidang perhotelan dan kapal pesiar yang berlokasi di Denpasar, Bali, bukan perusahaan konglomerasi seperti yang diklaim di media sosial.

Selain itu, nama Muhammad Imam Muslimin juga tidak tercantum dalam struktur pendiri maupun manajemen perusahaan tersebut. Sejumlah warganet yang mencoba memverifikasi klaim tersebut juga menemukan hasil serupa.

Dengan demikian, isu yang mengaitkan Yai Mim dengan PT Laguna Indonesia dapat disimpulkan sebagai disinformasi, yang kemungkinan besar dipicu oleh tren konten viral di TikTok tentang “orang sederhana yang ternyata bos besar.” [dan/beq]

09/10/2025 12:54
VIDEO: Respons Purbaya Soal Kebijakan Dedi Mulyadi Tarik Rp1.000 dari Warga Jabar Buat Donasi

L

OlehLiputanenamDiperbaharui 08 Okt 2025, 14:56 WIB

Diterbitkan 08 Okt 2025, 14:33 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025). Keduanya membahas penyesuaian kebijakan fiskal, termasuk pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang dialami Jakarta.

Selain itu, Purbaya juga menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong aparatur sipil negara (ASN), pelajar, hingga masyarakat Jawa Barat untuk berdonasi Rp1.000 per hari.

Menurut Purbaya, pemerintah pusat tidak pernah mewajibkan pemerintah daerah (Pemda) untuk menggalang donasi dari ASN atau masyarakat, seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

09/10/2025 11:33
Pemkot Butuh Lahan 20 Hektar untuk Bangun Stadion Bertaraf Internasional di Depok Megapolitan 8 Oktober 2025

Pemkot Butuh Lahan 20 Hektar untuk Bangun Stadion Bertaraf Internasional di Depok
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Pemerintah Kota Depok membutuhkan lahan sekitar 20 hektar untuk membangun stadion bertaraf internasional.
Rencananya, pembangunan stadion ini akan dilakukan di lahan area Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Cisalak, Kota Depok.
“Kita usulkan permintaan 20 hektare. Tapi mungkin nanti menyesuaikan dengan kebutuhan,” ucap Wali Kota Depok Supian Suri kepada wartawan di UIII, Rabu (8/10/2025).
Supian mengatakan, kebutuhan lahan bisa disesuaikan tergantung kesepakatan bersama pihak UIII yang mempunyai total luas lahan keseluruhan sekitar 142 hektar.
Rencana ini juga disambut positif oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mulanya stadion akan dibangun di Tanah Merah, Cipayungjaya.
Apalagi, anggaran pembangunan juga disebutkan sudah tersedia.
“Alokasi anggaran dari Kementerian PU sudah ada, kemarin kita upayakan di Tanah Merah tapi ada rencana Tanah Merah untuk Batalyon,” ujar Supian.
Oleh karena itu, Pemkot Depok bakal berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemenpora perihal perubahan lahan stadion internasional.
Sebelumnya, Pemkot Depok berencana membangun stadion berskala internasional di kawasan Tanah Merah, Cipayungjaya, Kota Depok.
“Alhamdulillah tadi dalam pertemuan saya menyampaikan beberapa harapan masyarakat Kota Depok, termasuk pembangunan stadion dan infrastruktur lainnya, seperti pelebaran Jalan Raya Sawangan dan penambahan akses tol,” tutur Supian sebagaimana dilansir situs resmi Pemkot Depok, Sabtu (5/7/2025).
Nyatanya, rencana ini menuai respon keberatan dari pihak perusahaan yang mengeklaim memiliki lahan tersebut, yaitu PT Tjitajam.
Kuasa Hukum PT Tjitajam Reynold Thohak menjelaskan, kliennya merupakan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 257/Cipayung Jaya tertanggal 25 Agustus 1999. Kepemilikan ini disebut telah diperkuat oleh sejumlah keputusan hukum yang sah.
“Bahwa kepemilikan dari klien terhadap SHGB No. 257 telah dikuatkan oleh 10 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Reynold.
Saat ini, tanah tersebut tengah berada dalam status Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 20:41