Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Dana Transfer Daerah Dipotong, Bekasi Akan Kehilangan Rp 156 Miliar Megapolitan 29 September 2025

    Dana Transfer Daerah Dipotong, Bekasi Akan Kehilangan Rp 156 Miliar Megapolitan 29 September 2025

    Dana Transfer Daerah Dipotong, Bekasi Akan Kehilangan Rp 156 Miliar
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengungkapkan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat akan dipotong pada tahun 2026.
    Akibatnya, Kota Bekasi diperkirakan akan kehilangan dana sekitar Rp 156 miliar.
    “Kita mendapatkan informasi bahwa akan ada pemotongan terkait dengan pengurangan dana bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kota dan Provinsi. Kota Bekasi akan tereleminasi sekitar kurang lebih Rp 156 miliar,” ujar Tri Adhianto di Kantor Pemkot Bekasi, Senin (29/9/2025).
    Untuk menghadapi hal tersebut, Tri meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih efisien dan mampu menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.
    Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya menutup kekurangan anggaran akibat pemotongan tersebut.
    Salah satunya adalah dengan menagih kewajiban pajak yang belum dibayar oleh masyarakat dan perusahaan.
    “Dengan meningkatkan pembayaran, kewajiban yang harus diberikan oleh masyarakat. Ya bagaimana melakukan intensi terkait dengan ruang-ruang pendapatan yang sudah ada, di intensifkan,” kata dia.
    “Kurangi betul tingkat kebocoran-kebocoran yang ada, liat betul apa yang menjadi kewajiban kewajiban yang belum diselesaikan oleh Wajib Pajak itulah yang menjadi potensi yang kita selesaikan,” imbuhnya.
    Sementara itu, Kepala Badan Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Yudianto mengatakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat bakal menyasar kepada Bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
    “Menyasarnya ke dua bantuan itu. Sejauh ini, Beberapa OPD terkait tengah melakukan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran,” pungkasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama meski dana transfer daerah dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp 2,458 triliun pada 2026.
    Dedi Mulyadi memastikan pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, layanan kesehatan, hingga irigasi tidak boleh berkurang meski APBD Jabar 2026 turun dari Rp 31,1 triliun menjadi Rp 28,6 triliun.
    “Saya sebagai gubernur, pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana prasarana pendidikan, pembangunan sarana layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pembangunan irigasi tidak boleh berkurang,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/9/2025).
    Ia menerangkan bahwa imbas pemangkasan tersebut juga berdampak pada sejumlah pos anggaran yang harus dikurangi untuk menutup defisit. Salah satunya adalah belanja pegawai.
    Dari perhitungan Bappeda Jabar, pos ini dikurangi Rp 768 miliar dari total Rp 9,9 triliun. Efeknya, Pemprov Jabar berencana menunda pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru pada 2026.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MK Tolak Permohonan Uji Materi Penghapusan Kolom Agama di KTP dan KK – Page 3

    MK Tolak Permohonan Uji Materi Penghapusan Kolom Agama di KTP dan KK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materi soal penghapusan kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) tidak dapat diterima, karena permohonan tersebut tidak jelas atau kabur.

    Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan Perkara Nomor 155/PUU-XXIII/2025 di Jakarta, Senin, mengatakan poin-poin petitum yang diajukan pemohon, Taufik Umar, tidak lazim dan tidak pula memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat.

    “Pemohon pada petitum angka 4 dan angka 5 membuat rumusan petitum yang tidak lazim, tidak konsisten, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat karena tidak terdapat uraian maupun argumentasi hukum yang mendukung dalam rangkaian uraian dalam posita (landasan permohonan),” ucap Suhartoyo.

    Selain itu, petitum tidak jelas karena pemohon tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang perlu dilakukan perubahan oleh pembentuk undang-undang.

    Menurut MK, tidak semua peraturan perundangan-undangan menjadi kewenangan DPR dan pemerintah.

    Oleh karena itu, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan tersebut, lantaran permohonan pemohon tidak jelas atau kabur maka pokok permohonan dan hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya.

    “Menyatakan permohonan pemohon Nomor 155 tidak dapat diterima,” ucap Suhartoyo.

     

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengklaim tengah menyiapkan aturan baru untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan. Nantinya, perpanjang STNK tidak memerlukan KTP dari pemilik pertama kendaraan.

  • 5 Canda Prabowo ke Dedi Mulyadi: Kalau Brengsek Saya Usut Kau, tapi Saya Yakin Tidak Nasional

    5 Canda Prabowo ke Dedi Mulyadi: Kalau Brengsek Saya Usut Kau, tapi Saya Yakin Tidak Nasional

    Canda Prabowo ke Dedi Mulyadi: Kalau Brengsek Saya Usut Kau, tapi Saya Yakin Tidak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan asal-usul partai politik dari tiap-tiap kepala daerah, bahkan bila kepala daerah dari Partai Gerindra melakukan pelanggaran maka Prabowo tak akan ragu untuk mengusutnya.
    Prabowo berbicara di peresmian akad massal 26.000 rumah subsidi di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).
    Mulanya, Prabowo berbicara bahwa tidak ada salahnya dengan yang namanya bersaing dalam politik.
    Menurutnya, pihak yang menang harus mengajak yang kalah. Sebaliknya, pihak yang kalah harus mendukung yang menang.
    Prabowo pun mencontohkan bahwa dirinya tidak ada masalah bekerja dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
    Pramono diketahui merupakan kader PDI-P, parpol yang tidak menempatkan kadernya di jabatan Kabinet Merah Putih Prabowo.
    “Bersaing tidak ada masalah, iya kan? Gubernur DKI partai lain enggak ada masalah. Saya bisa kerja sama, sama Pramono Anung. Benar? Kalau beliau enggak mau kerja sama, beliau sendiri rugi nanti, rakyatnya marah sama beliau, benar enggak?” ujar Prabowo.
    Pramono yang hadir di lokasi tampak tersenyum.
    Lalu, di samping Pramono, ada pula Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang hadir. Dedi berasal dari Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.
    “Gubernur Jawa Barat kebetulan Gerindra, kebetulan. Tapi kalau brengsek, saya usut kau,” kata Prabowo.
    Dedi Mulyadi tampak berdiri dan menelungkupkan tangannya sambil tertawa.
    “Tapi saya yakin kau tidak brengsek. Tapi jangan salah, saya tahu ada kader-kader Gerindra yang begitu jadi bupati, wali kota, apa itu istilahnya, petantang-petenteng,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Gelar Akad Massal 26 Ribu KPR FLPP, Terbesar Sepanjang Sejarah – Page 3

    Prabowo Gelar Akad Massal 26 Ribu KPR FLPP, Terbesar Sepanjang Sejarah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melaksanakan akad massal 26.000 KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sekaligus penyerahan kunci rumah kepada 17 segmentasi perwakilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Gelaran akad massal ini dilakukan secara hybrid, tersebar di 100 titik di 33 provinsi melalui 39 bank penyalur FLPP. Dengan lokasi kegiatan berpusat di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

    Prabowo mengatakan, ini jadi momen perdana hadir dalam seremoni peresmian di sektor perumahan selama hampir 1 tahun menjabat sebagai RI 1.

    “Terima kasih atas undangan ini, saya sangat bangga, sangat bahagia dan sangat apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Sehingga hal ini bisa kita wujudkan bisa kita hasilkan sampai dengan acara hari ini,” ujar Prabowo.

    Tak hanya Prabowo, akad massal ini turut dihadiri sejumlah jajaran di Kabinet Merah Putih. Mulai dari Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    Lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

  • Guru dan Wali Murid di Bandung Desak Dedi Mulyadi Alihkan Uang MBG untuk Orang Tua

    Guru dan Wali Murid di Bandung Desak Dedi Mulyadi Alihkan Uang MBG untuk Orang Tua

    Liputan6.com, Jakarta Guru dan orang tua siswa yang tergabung dalam Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat dan Forum Aksi Guru Indonesia (Fagi) mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi makan bergizi gratis (MBG) secara menyeluruh. Hal itu menyusul maraknya kasus keracunan akibat makanan tersebut.

    Ketua Fortusis Jawa Barat Dwi Soebanto mengatakan, sejumlah kasus keracunan terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Bogor, Cianjur, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Sukabumi, hingga Kota Bandung, Cimahi dan Cirebon. Menurutnya, penyelenggaraan MBG saat ini menghadapi masalah serius.

    “Kami sebagai orang tua sangat khawatir dengan keselamatan anak-anak di sekolah. Menyimak maraknya keracunan MBG di Jawa Barat, kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut penyebabnya secara tuntas,” kata Dwi Soebanto di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (29/09/2025).

    Dia mengatakan, Gubernur Jawa Barat seharusnya menghentikan sementara program MBG demi keselamatan para siswa. Menurutnya, untuk sementara ini alokasi dana MBG sebaiknya diberikan langsung kepada orang tua dengan pengawasan pihak sekolah.

    “Memohon kepada Gubernur Jawa Barat agar menghentikan sementara MBG dan untuk sementara mengalihkan uang MBG kepada orang tua siswa dengan pengawasan pihak sekolah,” ucap Dwi.

    Fortusis juga mengecam mengenai adanya kebijakan yang mewajibkan guru mencicipi makanan MBG sebelum diberikan kepada siswa. Kebijakan itu dinilai membahayakan dan di luar kewenangan guru.

    “Protes keras terhadap pejabat yang menginstruksikan kepada guru untuk mencicipi MBG oleh guru terlebih dahulu sebelum dimakan oleh siswa sehingga terjadi keracunan seorang guru SD di Kabupaten Cianjur. Guru tidak punya kewenangan bertindak sebagai test food,” kata dia.

    Dia berharap, program MBG lebih tetap sasaran seperti diberikan kepada siswa dari keluarga yang kurang mampu. Dengan begitu, anggaran tersebut bisa tetap melindungi hak anak dari keluarga miskin serta tidak membebani pemerintah.

    “Merekomendasikan MBG hanya di berikan kepada siswa dari kalangan keluarga tidak mampu karena siswa dari kalangan mampu sudah cukup pemberian gizi dari keluarga mereka, sehingga tidak terlalu membebankan anggaran kepada pemerintah dan tidak menggangu/mengambil dari alokasi anggaran pendidikan,” ujar Dwi.

    Dia menambahkan, Fortusis juga mendorong agar ke depan pengelolaan MBG bisa melibatkan kantin sekolah atau warung nasi di sekitar sekolah. Menurut mereka, langkah ini bisa sekaligus membantu perekonomian masyarakat kecil.

    “Merekomendasikan ke depan MBG dikelola oleh kantin sekolah atau warung nasi sekitar sekolah sehingga dapat membantu usaha mereka sebagai masyarakat kecil,” ucap dia.

  • Tutup Tambang Parung Panjang, Dedi Mulyadi: 195 Nyawa Melayang, ke Mana Anda Saat Banyak Anak Kehilangan Bapak? Bandung 29 September 2025

    Tutup Tambang Parung Panjang, Dedi Mulyadi: 195 Nyawa Melayang, ke Mana Anda Saat Banyak Anak Kehilangan Bapak? Bandung 29 September 2025

    Tutup Tambang Parung Panjang, Dedi Mulyadi: 195 Nyawa Melayang, ke Mana Anda Saat Banyak Anak Kehilangan Bapak?
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan keputusan pahit menutup sementara tambang Parung Panjang.
    Keputusan yang menuai pro dan kontra ini disebut Dedi Mulyadi diambil bukan tanpa alasan, melainkan demi menyelamatkan ribuan warga dari ancaman maut di jalanan.
    “Saya paham para penambang kehilangan pendapatan, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukan, sopir-sopir truk kehilangan pekerjaan. Namun, Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024, ada 195 orang meninggal di jalan karena terlindas, tersenggol, atau bertabrakan dengan truk. Ada 140 luka berat. Pertanyaannya, ke mana Anda semua ketika banyak anak kehilangan bapaknya?” tegas Dedi dalam keterangan video kepada Kompas.com, Senin (29/9/2025).
    Pernyataan Dedi ini untuk merespons protes sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat yang menolak kebijakan Gubernur terkait penutupan sementara tambang di Kecamatan Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin.
    Mereka menilai penutupan sementara tambang ini mematikan mata pencaharian para sopir, karyawan perusahaan, dan UMKM.
    Masih dalam unggahan video tersebut, Dedi menjelaskan bagaimana derita masyarakat akibat tambang dan lalu lintas truk tambang yang setiap hari melintas.
    “Ada tangis pilu saat mereka jatuh di jalanan terlindas truk-truk besar. Berapa derita masyarakat? Berapa angka depresi yang lahir dari jalanan yang setiap hari bergumul dengan maut dan debu? Berapa hancurnya ekosistem di sekitar Parung Panjang?” ujarnya.
    Lebih lanjut, Dedi mengaku kecewa karena seolah banyak pihak hanya memikirkan kepentingan penambang tanpa peduli kerugian negara dan rakyat.
    “Saat jalan baru dibangun Pemprov, baru beberapa hari langsung dilindas. Berapa puluh miliar kerugian kami jika itu dibiarkan? Siapa yang menikmati? Hanya penambang. Siapa yang rugi? Rakyat dan negara,” tegasnya.
    Meski begitu, Dedi menekankan dirinya tidak anti-terhadap penambangan.
    Hanya saja, ia ingin pembangunan berkeadilan yang tidak merugikan masyarakat luas.
    “Mohon maaf bila kebijakan saya mengecewakan. Tetapi, sebagai gubernur, saya harus mengambil keputusan pahit demi kehidupan yang lebih baik,” jelasnya.
    Ia pun mengajak semua pihak duduk bersama untuk merumuskan solusi.
    “Bayangkan, andai truk lewat depan rumah Anda setiap hari. Apakah Anda rela? Indonesia, Jawa Barat, bukan milik kita, tetapi milik generasi yang akan datang,” tuturnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelatihan AI pada 5.100 Pelajar di Jawa Barat Jembatani Kesenjangan Talenta Digital – Page 3

    Pelatihan AI pada 5.100 Pelajar di Jawa Barat Jembatani Kesenjangan Talenta Digital – Page 3

    Ketua Pengurus Prestasi Junior Indonesia, Pribadi Setiyanto, menyoroti antusiasme generasi muda Indonesia.

    “AI Hackathon memperlihatkan ketika siswa diberi ruang untuk bereksimen, mereka mampu menghasilkan ide-ide segar dan inovatif. Bersama AWS, kami bangga dapat memfasilitasi mereka untuk menjadikan aspirasi teknologi sebagai karya yang bermanfaat,” tuturnya.

    Selain perayaan inovasi siswa, AI Hackathon juga menandai penganugerahan penghargaan Teacher Ambassadors kepada para guru terbaik sebagai duta AI di sekolah masing-masing.

    Para duta ini akan berperan penting dalam memperluas literasi AI kepada lebih banyak siswa, memastikan dampak program meluas dan berkelanjutan. PJI tetap berkomitmen mendukung mereka melalui pemantauan rutin serta penyediaan sumber daya.

    Dukungan penuh terhadap inisiatif ini juga datang dari pemerintah daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    “Program PJI bersama AWS sejalan dengan visi Jawa Barat Istimewa yang menekankan pentingnya inovasi, daya saing, dan pembangunan sumber daya manusia,” katanya.

    Dedi menambahkan, kehadiran generasi muda yang mampu melahirkan solusi berbasis teknologi menjadi bukti nyata pendidikan digital merupakan investasi strategis untuk mewujudkan masa depan Jawa Barat yang maju dan sejahtera.

     

  • 3 Hari Lagi Berakhir, Pemutihan Pajak Kendaraan Tanpa Harus Bayar Denda-Tunggakan

    3 Hari Lagi Berakhir, Pemutihan Pajak Kendaraan Tanpa Harus Bayar Denda-Tunggakan

    Jakarta –

    Pemutihan pajak kendaraan tanpa harus membayar denda dan tunggakan berakhir tiga hari lagi. Jangan sampai kamu kelewatan ikut pemutihan ini.

    Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat segera berakhir. Bila tak ada perpanjangan lagi, pemutihan pajak kendaraan di Jabar itu berakhir pada 30 September 2025 atau tiga hari lagi dari sekarang. Pada pemutihan pajak kali ini, mereka yang menunggak tak perlu membayar denda dan tunggakan. Sebab, semua denda dan tunggakan dihapus.

    Mulanya, program pemutihan ini merupakan hadiah Lebaran untuk warga Jawa Barat. Pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun ini akan menghapuskan semua denda dan tunggakan pokok pajak hanya dengan membayar pajak kendaraan tahun berjalan.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat ini berlaku untuk pembayaran online & offline di seluruh Jawa Barat (wilayah hukum Polda Jabar dan Polda Metro Jaya).

    Pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun ini akan menghapuskan semua denda dan tunggakan pokok pajak hanya dengan membayar pajak kendaraan tahun berjalan. Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat ini berlaku untuk pembayaran online & offline di seluruh Jawa Barat (wilayah hukum Polda Jabar dan Polda Metro Jaya).

    “Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena pengampunan pajak ini hanya dilakukan sekali saja. Setelah itu masih nunggak juga, ingat loh motor Anda nggak akan bisa lewat jalan kabupaten, nggak akan bisa lewat jalan provinsi, ayo mau lewat jalan yang mana? Mau lewat jalan langit karena belum disertifikatkan? Nggak akan bisa. Bayar pajaknya, kami sudah memaafkan, mengampuni,” ungkap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu.

    Selain itu, dalam program ini Bapenda Jabar membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II. Kebijakan ini nantinya memudahkan pengurusan pajak dan administrasi kendaraan di masa depan. Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna program pemutihan ini merupakan kebijakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang sulit. Buat kamu yang mau ikutan, jangan menunggu di hari terakhir untuk menghindari antrean panjang.

    “Jangan sampai menunggu di hari terakhir, karena biasanya antrean panjang. Pemutihan ini memberikan penghapusan denda pajak, diskon pokok tunggakan, dan pembebasan. Jam operasional di Samsat hari Sabtu dan Minggu juga buka,” bilang Asep.

    Setelah program ini berakhir, Bapenda Jabar bersama Jasa Raharja dan Polda Jabar yang tergabung dalam tim Pembina Samsat akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, mulai dari aspek layanan hingga realisasi target.

    “Tentu kami akan mengevaluasi secara menyeluruh, salah satunya mencakup bagaimana strategi agar kepatuhan membayar pajak bisa terus menguat. Apakah pendekatannya mulai tegas, atau bagaimana teknisnya, nanti akan kami bahas,” terang Asep.

    (dry/din)

  • Dedi Mulyadi Ingin Bandung Jadi Kota Terbersih di Indonesia

    Dedi Mulyadi Ingin Bandung Jadi Kota Terbersih di Indonesia

    Menurut KDM, penataan drainase, jalan, dan PJU akan mendukung citra Kota Bandung sebagai kota yang bersih, nyaman, dan ramah wisatawan.

    “Bandung nanti tumbuh menjadi kota terbersih (di Indonesia). Kota dengan hamparan taman indah serta bangunan heritage yang tertata,” ucapnya.

    Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan komitmen Pemkot Bandung untuk menindaklanjuti arahan Gubernur Jabar.

    Ia menyebut kunci keberhasilan pembangunan Kota Bandung adalah kolaborasi, komunikasi, dan integritas.

    “Kunci keberhasilan program untuk Kota Bandung yaitu kolaborasi dan komunikasi dengan integritas. Karena wajah kita semua di mata masyarakat,” kata Farhan.

    Farhan juga menekankan bahwa Pemkot Bandung siap bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

    “Pemkot Bandung mendukung penuh program yang digariskan Gubernur Jabar dan Presiden RI. Kita memiliki tanggung jawab moral sebagai lokomotif pembangunan,” tandasnya.

  • 215 Tahun Kota Bandung, Dedi Mulyadi: Drainase Benahi, Jalan Harus Mulus, Kebersihan… Bandung 25 September 2025

    215 Tahun Kota Bandung, Dedi Mulyadi: Drainase Benahi, Jalan Harus Mulus, Kebersihan… Bandung 25 September 2025

    215 Tahun Kota Bandung, Dedi Mulyadi: Drainase Benahi, Jalan Harus Mulus, Kebersihan…
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri rapat paripurna Hari Jadi ke-215 Kota Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Kamis (25/9/2025).
    Seusai menghadiri rapat, Dedi Mulyadi memberikan sedikit harapannya kepada Pemerintah Kota Bandung untuk menyelesaikan beberapa masalah.
    Pertama, Dedi berharap pada musim hujan ini drainase segera dibersihkan.
    “Jadi, saya fokuskan, seluruh drainase harus segera dibersihkan sehingga tidak terjadi penyumbatan ketika hujan, airnya meluap dan jadi hitam. Itu yang pertama. Kalau sungai milik provinsi atau BBWS, biarkan kami yang melakukan pengelolaan,” ujar Dedi, Kamis siang.
    Kemudian, Dedi meminta Pemkot Bandung untuk melakukan penataan bangunan-bangunan yang berdiri di atas saluran air yang banyak di Kota Bandung.
    “Bangunan-bangunan yang menjadi hambatan bagi air, merusak estetika, segera dibenahi. Pasar-pasar kumuh segera ditata,” ujarnya.
    Dedi Mulyadi juga meminta Pemkot Bandung untuk kembali membuat jalan di Kota Bandung yang rusak akibat galian agar bisa kembali dibuat mulus.
    “Jalan harus dibuat mulus, bergaris, kemudian PJU-nya terang. Ini yang menjadi harapan kita,” akunya.
    Dedi pun memberikan masukan agar Pemerintah Kota Bandung bisa memperbanyak tenaga kebersihan karena dmasih banyak daerah yang minim tenaga kebersihan jalannya.
    “Yang kelimanya adalah memperbanyak jumlah tenaga kebersihan. Karena lokasi antara kota kan relatif besar, maka itu harus diperbanyak sehingga Bandung nanti tumbuh menjadi kota yang paling bersih,” tandasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.