Dedi Mulyadi Dorong Bupati dan Wali Kota Buka Pos Pengaduan Warga di Rumah Dinas
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajak bupati dan wali kota di seluruh wilayah Jabar membuka pos layanan pengaduan masyarakat di rumah dinas masing-masing.
Inisiatif ini dianggap sebagai langkah nyata menghadirkan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat.
“Kemudian yang berikutnya kita berharap para bupati dan wali kota melakukan hal yang sama sehingga rumah jabatan itu menjadi tempat mengadunya warga,” ujar Dedi saat ditemui di Makodam III Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Minggu (5/10/2025).
Dedi menjelaskan bahwa ide pembukaan pos layanan pengaduan di rumah dinas berawal dari pengalaman pribadinya saat menerima keluhan masyarakat di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang.
“Selama ini kan layanan pengaduan itu ada di rumah pribadi saya, di Lembur Pakuan. Dan tentunya ini sangat baik, itu menggunakan dana operasional dan dana pribadi gubernur,” ucapnya.
Pos layanan pengaduan ini akan menangani tiga persoalan utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan bantuan hukum.
Namun, Dedi menegaskan bahwa pos tersebut tidak akan melayani pengaduan terkait utang piutang.
“Satu, masalah orang sakit harus terlayani baik ketika biaya untuk berobatnya misalnya BPJS-nya belum terbayar. Atau butuh biaya selama di rumah sakit, butuh ongkos, atau butuh obat karena tidak tercover BPJS. Itu yang pertama,” ungkap Dedi.
“Kedua, anak sekolah. Jangan sampai ada kejadiannya kayak di Bogor, orang nggak bisa sekolah gara-gara baju pramuka.”
“Itu kan hal yang mudah banget, cuma Rp 300 ribu. Ketiga, layanan hukum. Kalau layanan hukum kan memang pengacaranya sudah stand by,” tambahnya.
Dedi juga mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan pihak lainnya berkontribusi membantu masyarakat yang mengalami kesulitan melalui program Gerakan Rereongan Poe Ibu, yaitu gerakan menyisihkan Rp 1.000 per hari.
Ia menekankan bahwa program ini bersifat sukarela, bukan pungutan wajib.
“Pengelolaan dana bantuan sosial ini dilakukan secara internal melalui bendahara kas di setiap instansi. Dana yang terkumpul berasal dari sumbangan sukarela ASN, bukan pungutan wajib,” ujarnya.
Mantan Bupati Purwakarta itu mencontohkan praktik serupa yang diterapkan di desanya, di mana RT dan RW memiliki kas gotong royong untuk membantu warga yang kesulitan.
“Di tempat saya, setiap malam ronda itu mungut seribu rupiah. Itu dikumpulin dan tidak menjadi problem bagi masyarakat di sana,” katanya.
Dedi menambahkan bahwa mulai Senin (6/10/2025), pos layanan pengaduan di Gedung Sate akan resmi dibuka untuk umum.
Layanan ini akan tersedia setiap hari kerja, dari Senin hingga Jumat, mulai pukul 07.00 hingga 16.00 WIB.
“Besok itu dibukanya setiap Senin sampai Jumat, dari jam tujuh pagi sampai sore jam empat. Yang dilayani hanya tiga problem saja, yaitu orang sakit, anak sekolah, dan layanan hukum. Kalau urusan lain seperti utang ke bank emok, itu enggak dilayani,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Dedi Mulyadi
-
/data/photo/2025/10/05/68e1d6893e6a1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dedi Mulyadi Dorong Bupati dan Wali Kota Buka Pos Pengaduan Warga di Rumah Dinas Bandung 5 Oktober 2025
-

Proyek LRT Bandung Dibahas Lagi!
Jakarta –
Wacana proyek LRT Bandung kembali mengemuka. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membahas permasalahan proyek tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada sebuah pertemuan Jumat 3 Oktober 2025 kemarin.
Rencana pengembangan LRT Bandung Raya rute timur-barat menjadi pembahasan utama dalam pertemuan antara Dudy dan Dedi. Kementerian Perhubungan, tegas Dudy, akan terus mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jawa Barat, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat.
“Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat. Dengan hadirnya transportasi publik yang lebih efektif dan efisien, harapannya masyarakat Jawa Barat dapat bermobilitas dan terlayani dengan baik,” ujar Dudy dalam keterangannya, Minggu (5/10/2025).
Selain LRT Bandung, keduanya juga bicara soal penyediaan jalan akses dari dan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang termasuk aspek pendukungnya, hingga reaktivasi sejumlah jalur kereta di wilayah Jabar, khususnya yang menuju tempat wisata.
Selain itu, dibahas pula beberapa masalah pada transportasi di sektor udara, salah satunya terkait pemindahan penerbangan jet komersial berjadwal dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Internasional Kertajati secara bertahap.
Bandara Kertajati saat ini telah ditetapkan sebagai embarkasi dan debarkasi haji bagi jemaah dari wilayah Jawa Barat. Sementara itu Husein dibuka untuk rute penerbangan tertentu.
“Sejak Juli 2025, Bandara Husein kembali melayani rute penerbangan tertentu, seperti rute Bandung-Yogyakarta yang dioperasikan oleh Susi Air menggunakan pesawat propeller. Adapun Bandara Internasional Kertajati tetap fokus pada penerbangan pesawat jet untuk rute dalam negeri dan luar negeri serta penguatan untuk konektivitas tujuan Umrah dan Angkutan Haji,” papar Dudy.
(acd/acd)
-
/data/photo/2025/10/05/68e1d6893e6a1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Gerakan Rp 1.000 per Hari Bersifat Sukarela, Bukan Pungutan Regional 5 Oktober 2025
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Gerakan Rp 1.000 per Hari Bersifat Sukarela, Bukan Pungutan
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program Gerakan Rereongan Poe Ibu atau gerakan menyisihkan Rp 1.000 per hari yang digulirkan oleh Pemprov Jabar bukan pungutan wajib, melainkan inisiatif sukarela berbasis gotong royong.
Gerakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA yang ditandatangani Dedi pada 1 Oktober 2025.
“Yang Rp 1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas. Itu mah internal, ya. Jadi kalau ada orang datang ke rumah sakit butuh makan atau bayar kontrakan, tinggal dikasih,” ujar Dedi saat ditemui di Makodam III Siliwangi, Minggu (5/10/2025).
Ia menegaskan, dana yang dikumpulkan tidak dikelola oleh pemerintah, melainkan oleh lingkungan kerja, sekolah, atau komunitas masing-masing.
Dedi menjelaskan bahwa prinsip rereongan (gotong royong) sudah lama diterapkan sejak ia menjadi Bupati Purwakarta, melalui program seperti Rereongan Jimpitan dan Sekepal Beras.
Program tersebut terbukti membantu masyarakat dalam situasi darurat, seperti:
“Yang kayak gitu bukan pungutan yang dikelola tersentral, itu sukarela sifatnya. Bagi mereka yang mau ngasih, ya silakan,” katanya.
Dedi juga mendorong bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat meniru pendekatan ini, yakni menjadikan rumah jabatan sebagai tempat warga mengadu dan mendapatkan bantuan darurat.
“Kami berharap rumah jabatan menjadi tempat mengadunya warga. Bisa juga galang rereongan Rp 1.000 dari para ASN di lingkungan pemda masing-masing,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/10/05/68e1dac13413c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dana Transfer Dipangkas Pusat, Bupati Lucky Hakim Beri Kepastian Pembangunan di Indramayu Tetap Berjalan Regional 5 Oktober 2025
Dana Transfer Dipangkas Pusat, Bupati Lucky Hakim Beri Kepastian Pembangunan di Indramayu Tetap Berjalan
Tim Redaksi
INDRAMAYU, KOMPAS.com –
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, turut bersuara terkait kebijakan pemerintah pusat soal pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
Menurutnya, pemangkasan tersebut tentu akan mengubah banyak hal, seperti rencana pembangunan infrastruktur yang harusnya masif menjadi harus ditunda karena dipakai untuk pembiayaan yang lain.
“Ini dirasakan oleh kabupaten yang lain juga, tidak hanya Indramayu,” kata Lucky saat dihubungi
Kompas.com
, Minggu (5/10/2025).
Lucky mengatakan, beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat sudah menyatakan tidak akan melakukan pembangunan untuk ke depannya karena pemotongan tersebut.
Bahkan, dari cerita yang didapatnya dari rekan sesama kepala daerah, kata Lucky, ada juga yang sampai defisit alias tekor anggaran hingga harus berutang.
Lucky Hakim tidak menjelaskan secara perinci mengenai berapa jumlah dari pemangkasan tersebut yang dialami oleh Kabupaten Indramayu.
Tapi dari hitung-hitungan yang dilakukan pihaknya, Lucky memastikan, pembangunan di Indramayu tetap akan berjalan walau harus melakukan beberapa perubahan rencana.
Ia menegaskan, Pemkab Indramayu akan berupaya maksimal mencari skema terbaik agar pemotongan dana transfer ini jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Indramayu sendiri masih bisa insya Allah untuk melakukan pembangunan walau ada perubahan drastis yang awalnya masif,” ucap dia.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sudah mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, untuk menyamakan langkah menghadapi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026 mendatang pada Selasa (30/9/2025).
Dedi Mulyadi menyebut, Pemprov Jabar akan kehilangan dana transfer senilai Rp 2,458 triliun, sedangkan 27 kabupaten dan kota di Jabar berkurang sekitar Rp 2,7 triliun.
“Kami mencoba mengorkestrasi seluruh kabupaten-kota di Jawa Barat agar tidak kehilangan spirit membangun,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Dedi, kondisi ini harus diantisipasi bersama agar program pembangunan tetap berjalan.
Diketahui dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh kepala daerah menyepakati langkah efisiensi anggaran.
Anggaran pembangunan diputuskan tetap dipertahankan, sementara sejumlah pos seperti belanja barang dan jasa, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga kebutuhan transportasi akan dipangkas.
Efisiensi juga akan didorong melalui pengaturan sistem kerja pegawai, termasuk opsi bekerja dari rumah (work from home).
Penghematan juga akan dilakukan pada pos non-esensial seperti jamuan makan, perjalanan dinas, hingga penggunaan AC.
“Semuanya nanti akan diatur. Kami akan pasang alarm-alarm untuk mengatur dan mengingatkan penggunaan seluruh perangkat alat pemerintah agar lebih efisien,” ujar Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Menhub dan Gubernur Dedi Mulyadi perkuat transportasi di Jawa Barat
Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memperkuat pengembangan transportasi di provinsi ini untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah itu.
Menhub mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Gubernur Jabar membahas pengembangan sejumlah moda transportasi, antara lain terkait rencana pengembangan LRT Bandung Raya rute timur-barat, penyediaan jalan akses dari dan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang termasuk aspek pendukungnya.
“Hingga reaktivasi sejumlah jalur kereta di wilayah Jabar, khususnya yang menuju tempat wisata,” kata Dudy dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (4/10).
Selain itu, dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Jakarta, Jumat (3/10), dibahas pula isu transportasi di sektor udara, salah satunya terkait pemindahan penerbangan jet komersial berjadwal dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Internasional Kertajati secara bertahap.
Bandara Kertajati saat ini telah ditetapkan sebagai embarkasi dan debarkasi haji bagi jamaah dari wilayah Jabar.
Sejak Juli 2025, kata Menhub, Bandara Husein kembali melayani rute penerbangan tertentu, seperti rute Bandung-Yogyakarta yang dioperasikan oleh Susi Air menggunakan pesawat propeller.
“Adapun Bandara Internasional Kertajati tetap fokus pada penerbangan pesawat jet untuk rute dalam negeri dan luar negeri serta penguatan untuk konektivitas tujuan umrah dan angkutan haji,“ ujar Menhub.
Dudy menyampaikan Kemenhub berkomitmen akan terus mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jabar, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat.
“Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat,” kata Menhub.
“Dengan hadirnya transportasi publik yang lebih efektif dan efisien, harapannya masyarakat Jawa Barat dapat bermobilitas dan terlayani dengan baik,” kata dia pula.
Ia berharap kolaborasi antara Kemenhub dan Pemprov Jabar dapat terus terjalin, demi terciptanya ekosistem transportasi yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di wilayah Jabar.
“Semoga ke depan makin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi. Ini akan sangat membantu dalam mengurangi kemacetan di jalan raya,” ujar Dudy.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengapresiasi Kemenhub yang telah mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jabar.
Ia berharap kerja sama ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Jabar.
“Semoga orang Jabar bisa bepergian kemana pun, di jalannya sehat dan selamat,” ujarnya lagi.
Dalam pertemuan itu, turut hadir Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono, dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/10/02/68de5d3d52591.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kecelakaan Truk Tambang Bogor: Dedi Mulyadi Beri Kompensasi, Warga Minta Konsistensi Bandung 3 Oktober 2025
Kecelakaan Truk Tambang Bogor: Dedi Mulyadi Beri Kompensasi, Warga Minta Konsistensi
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan mengalami cacat akibat kecelakaan truk tambang di Kabupaten Bogor.
Penyerahan kompensasi berlangsung dalam pertemuan di Gedung Pakuan, Bandung, pada Kamis (2/10/2025).
Kompensasi ini dianggap sebagai bentuk kehadiran negara untuk mendampingi warga yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang, khususnya di wilayah Rumpin, Parung Panjang, Gunung Sindur, dan Ciseeng.
“Kompensasi itu diberikan kepada keluarga korban yang meninggal dan cacat akibat truk tambang. Ada 25 orang yang menerima kompensasi, termasuk dua orang yang mengalami cacat, yaitu Lutfi dan Devi. (Kompensasinya) berupa uang, untuk yang meninggal sebesar 40 juta, dan untuk yang cacat 50 juta,” ungkap Ketua Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) Kabupaten Bogor, Junaedi Adhi Putera, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/10/2025).
Junaedi menilai pertemuan tersebut merupakan momen penting, karena keluarga korban diundang secara khusus oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
Dalam kesempatan itu, KDM menyampaikan keprihatinan dan memberikan santunan kepada keluarga yang kehilangan anggota atau mengalami cacat akibat kecelakaan truk tambang.
“Para keluarga korban akhirnya bisa bertemu langsung dengan Kang Dedi. Dalam pertemuan tersebut, beliau menyerahkan kompensasi kepada keluarga yang terdampak. Hal ini tentu menjadi harapan baru bagi warga,” ujar Junaedi.
Meskipun demikian, Junaedi menegaskan, kompensasi bukanlah solusi akhir dari permasalahan.
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang sering menimbulkan masalah hukum dan sosial.
“Banyak IUP yang bermasalah. Harus ditinjau secara transparan, apakah prosedurnya sesuai atau tidak. Jika dibiarkan, masalah tambang akan terus berulang,” tegasnya.
Junaedi juga menyoroti adanya praktik perlindungan aparat terhadap perusahaan tambang dan transporter, yang menyebabkan masalah tak kunjung selesai.
“Bukan hal aneh jika aparat melindungi kepentingan tambang. Karena itu, penegakan hukum harus berjalan menyeluruh, tidak hanya berhenti pada kompensasi,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah konsisten dalam menjalankan aturan yang ada, termasuk surat edaran penutupan tambang di Bogor.
“Kami ingin Pemprov Jabar konsisten dengan kebijakan ini dan tidak terpengaruh oleh kepentingan apa pun,” ucapnya.
Menurut Junaedi, persoalan tambang di Bogor telah berlangsung lama tanpa penyelesaian yang jelas.
Aktivitas truk tambang yang melintas di jalur umum telah menyebabkan berbagai masalah, mulai dari kecelakaan, kerusakan jalan, hingga polusi udara.
“Kami berharap langkah ini tidak hanya berhenti pada kompensasi, tetapi juga diikuti dengan kebijakan yang konsisten,” tutupnya.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi juga telah mengeluarkan surat edaran mengenai penutupan sementara tambang di Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang, sebagai upaya untuk menghentikan aktivitas truk tambang yang dinilai merugikan masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5367584/original/091617200_1759307802-WhatsApp_Image_2025-10-01_at_15.26.21_cf7a95bb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dedi Mulyadi Hentikan SPPG Pemicu Keracunan Makanan MBG di Jabar – Page 3
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana angkat bicara soal kasus kematian siswi SMKN 1 Cihampelas Kabupaten Bandung Barat (KBB). Dia menegaskan, kejadian ini tidak terkait dengan keracunan makanan MBG.
“Itu kan sudah dijelaskan dari sana (Dinas Kesehatan KBB) bahwa itu tidak ada hubungan,” kata Dadan usai rapat koordinasi (rakor) soal MBG di Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (2/10/2025).
BGN tidak menginvestigasi kasus ini. Sebab, orang tua korban menolak anaknya diautopsi.
“Kemarin sebenarnya kita bertanya, tapi orang tuanya kan tidak boleh tidak mengizinkan untuk autopsi. Jadi kita serahkan ke pemerintah setempat yang menyampaikan ya,” ujar Dadan.
Dalam kesempatan itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga memberi respons soal kematian siswi tersebut. Budi mengatakan, dirinya telah mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang menyatakan bahwa meninggalnya siswi kelas 12 itu bukan akibat keracunan menu MBG.
“Untuk kematian di Cihampelas mungkin lebih tepat ditanyakan ke sana, saya sudah menerima laporan dari Kepala Dinas Kesehatan sana bahwa kematiannya itu tiga hari atau empat hari setelah (makan MBG) tapi kalau untuk kematiannya karena apa saya rasa lebih baik ditanyakan ke sana,” kata Budi.
-

Tak Ada Lagi Pemutihan Pajak Kendaraan di Jawa Barat, Nunggak Siap-siap Disanksi
Jakarta –
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tak ada lagi perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan. Dia juga tengah merumuskan sanksi buat yang masih nunggak pajak.
Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat resmi berakhir pada 30 September 2025. Program ini sejatinya sudah mengalami perpanjangan satu kali melihat tingginya antusias masyarakat membayar pajak.
Semula, pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat tanpa dikenai denda dan tunggakan itu berakhir pada 30 Juni 2025. Lalu, program itu diputuskan untuk berlanjut hingga 30 September 2025.
Lewat program pemutihan, para penunggak sebenarnya diuntungkan. Sebab, denda dan tunggakannya dihapus sehingga hanya perlu membayar pajak berjalan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tak ada lagi perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan. Dia meminta para pemilik kendaraan membayarkan pajaknya sesuai ketentuan.
“Terhitung 1 Oktober 2025 pemutihan pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah Jawa Barat sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya pajak kendaraan bermotor dibayar normal dan kami sampaikan bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat tidak akan lagi mengeluarkan kebijakan pemutihan kendaraan bermotor,” kata Dedi di akun Instagram Bapenda Jawa Barat.
“Sekali lagi pemerintah provinsi Jawa Barat tidak akan mengeluarkan lagi pemutihan kendaraan bermotor,” tegas Dedi lagi.
Dia menyebut, pihaknya tengah menyiapkan sanksi yang tepat bila ada pemilik kendaraan nunggak pajak. Namun belum dijelaskan lebih lanjut sanksi yang dimaksud. Untuk diketahui, pajak kendaraan disahkan setiap tahun.
Disahkan maksudnya setiap tahun pemilik kendaraan harus membayar pajak dan juga SWDKLLJ. Lalu selanjutnya setiap lima tahun sekali dilakukan perpanjangan STNK beserta pergantian pelat nomor.
“Selanjutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan kebijakan thdp mereka yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor dalam bentuk sanksi yang akan kami rumuskan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” beber Dedi.
(dry/din)
-
/data/photo/2025/10/01/68dd1a9ed6222.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
1 Pro Kontra Dedi Mulyadi Hentikan Tambang di Parung Panjang, Tak Macet hingga Jalan Khusus Bandung
Pro Kontra Dedi Mulyadi Hentikan Tambang di Parung Panjang, Tak Macet hingga Jalan Khusus
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara aktivitas usaha tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin membuat pro dan kontra di masyarakat.
Truk tambang yang biasa melintasi wilayah Parung Panjang tidak beroperasi karena produksi hasil tambang dari perusahaan dihentikan sementara.
Ada masyarakat yang mendukung, tetapi ada juga yang merasa perlu dikaji ulang kebijakan tersebut.
Salah satu warga, Elisa (46), mengaku senang dengan kondisi di Parung Panjang dalam beberapa hari terakhir ini.
Sebab, tidak adanya truk tambang yang melintas membuat jalanan tidak macet.
“Ya senang gitu, enggak macet
gitu
kendaraannya. Bagus sekarang,” kata Elisa saat ditemui Kompas.com, Rabu (1/10/2025).
Debu jalanan yang biasa menyelimuti bak salju di jalan-jalan Parung Panjang juga sudah berkurang.
“Debu juga enggak begitu banyak, yang penting macetnya itu. Macet kalau pas ada truk, kalau pagi tuh anak-anak sekolah susah, (berangkat) kerja juga macet, sore juga sama,” ungkapnya.
Dukungan untuk kebijakan Dedi pun datang dari warga lainnya, Andri (20), yang sehari-hari berjualan gorengan di pinggir Jalan M Toha, Parung Panjang.
Semenjak truk tambang tidak melintas, jalanan menjadi lebih lengang dan polusi debu berkurang.
“Menurut saya lebih bagus, enggak ada polusi, jalan enggak macet,” tutur Andri.
Sementara itu, warga lainnya, Hari Setiawan, menilai kebijakan Dedi Mulyadi itu perlu dikaji ulang.
Sebab, kebijakan tersebut kurang tepat bagi semua pihak yang terdampak.
Di satu sisi, keberadaan truk tambang dikeluhkan warga karena dinilai menimbulkan kemacetan dan lainnya.
Namun, di sisi lain, ada warga yang menggantungkan hidupnya dari tambang, seperti kuli, sopir truk, dan pedagang.
“Saya minta ke pemerintah ditinjau kembali surat edaran tersebut, apalagi akan ditutup sampai Desember, akan menjadi bumerang. Kami dibenturkan di bawah, yang salah ini pemerintah sebenarnya, kenapa kami dibenturkan
gitu
kan,” ucap Hari.
Menurutnya, terdapat beberapa opsi untuk mengambil jalan tengah terkait persoalan ini.
Bisa dengan membatasi jumlah truk atau menambahkan personel Dishub untuk mengatur lalu lalang truk tambang.
Akan tetapi, solusi utama menurutnya yang ampuh yaitu segera membangun jalan khusus tambang.
“Jalan khusus tambang harga mati,” tegasnya.
Harapannya, setelah kebijakan penghentian sementara aktivitas usaha tambang dikaji ulang, pemerintah bersama semua pihak duduk bersama untuk mengambil langkah-langkah kembali.
“Apalagi Gubernur belum pernah
nginjek
ke Cigudeg, ya, alangkah baiknya ditinjau dan direvisi,” tuturnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan penutupan sejumlah tambang di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, merupakan langkah untuk menjaga ketenangan hidup masyarakat.
Meski menuai protes dari penambang, pengusaha angkutan, hingga sopir truk, Dedi Mulyadi menyebut keputusan itu diambil demi kepentingan yang lebih luas.
“Saya menyampaikan terima kasih terhadap berbagai aspirasi seluruh warga Cigudeg dan yang kecewa, terutama karena tambang di sana ditutup. Pasti di situ ada para pekerja, kemudian sopir truk, dan berbagai kalangan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (1/10/2025).
Dedi mengakui bahwa aktivitas tambang di wilayah tersebut telah berlangsung lama dan melahirkan keuntungan besar bagi sebagian pihak.
“Tambang itu sudah beroperasi sangat lama, sudah melahirkan banyak sekali orang-orang kaya, telah melahirkan properti-properti mewah di berbagai tempat. Pasti sudah banyak keuntungan yang diraih,” ucapnya.
Di balik itu, ia menyoroti kerugian sosial dan lingkungan yang ditanggung masyarakat sekitar, yang menurutnya meliputi kerusakan jalan, debu, kebisingan, hingga kecelakaan lalu lintas yang menjadi masalah serius dan tidak bisa lagi diabaikan.
“Kalau giliran ada kebijakan gubernur yang mengembalikan kembali ketenangan hidup warga, agar bisa menikmati jalan dengan baik, terbebas dari debu, terbebas dari kebisingan, terhindar dari berbagai kecelakaan yang ditimbulkan karena angkutan yang besar-besar, pasti maju yang paling depan adalah rakyat yang paling bawah,” ucap Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5367584/original/091617200_1759307802-WhatsApp_Image_2025-10-01_at_15.26.21_cf7a95bb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dedi Mulyadi: Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar Berakhir, Lihat dan Rasakan Hasilnya – Page 3
KDM menegaskan, Pemdaprov Jabar akan menyiapkan kebijakan sanksi bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak. “Apa itu sanksinya, nanti dalam waktu dekat kami rumuskan. Yang terpenting, taatlah membayar pajak, karena hasilnya kembali ke masyarakat, terutama pengguna jalan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kesempatan pemutihan telah diberikan secara luas kepada warga Jabar. Karena itu, mulai Oktober 2025, masyarakat diwajibkan membayar pajak kendaraan sesuai aturan.
“Sekali lagi, terima kasih kepada warga yang sudah taat membayar pajak kendaraan bermotor,” pungkas KDM.