Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Heboh Kebijakan Dedi Mulyadi Donasi Warga Rp 1.000 per Hari, Sekda Jabar Sebut Tidak Wajib

    Heboh Kebijakan Dedi Mulyadi Donasi Warga Rp 1.000 per Hari, Sekda Jabar Sebut Tidak Wajib

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mendorong ASN dan warga untuk donasi Rp 1.000 per hari. Kebijakan tertuan dalam SE 149/PMD/03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman menegaskan, gerakan ini bukan kewajiban, melainkan imbauan sukarela. 

    “Rereongan Sapoe Sarebu itu bagi yang mampu, yang tidak mampu menjadi pihak yang akan dibantunya. Kalau ASN kan pasti mampu. Kalau ini kan sekali lagi imbauan ya, bukan kewajiban, kalau masyarakatnya tidak mampu ya jangan,” kata Herman,  Senin (6/10/2025).

    Dia menjelaskan, gerakan ini berawal dari keprihatinan atas banyaknya persoalan kecil di masyarakat. Tanpa menunggu pemerintah, Gerakan Poe Ibu menjadi wadah donasi publik resmi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sifatnya darurat dan mendesak dalam skala terbatas pada bidang pendidikan dan kesehatan.  

    “Budaya bangsa kita ini kan gotong royong, terus kesetiakawanan, kerelawanan sosial, dan itu semua modal sosial yang harus dijaga,” kata Herman.

    Menurutnya, dinamika masyarakat di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sangat kompleks, terutama dalam urusan pendidikan dan kesehatan. Kebanyakan masyarakat yang datang ke Lembur Pakuan Subang, pusat layanan pengaduan, warga hanya membutuhkan bantuan kecil untuk bertahan.

    “Makanya pada saat dibuka layanan pengaduan di Lembur Pakuan Subang, dari mana-mana datang, bukan hanya dari Jabar, ada dari luar Jabar, kasihan. Padahal yang dibutuhkan hanya Rp1 juta misalnya, untuk membantu tunggu yang sakit,” ucap dia.

  • Gubernur Jabar KDM Jelaskan Mekanisme Donasi Rp.1000 Per Hari untuk Warga

    Gubernur Jabar KDM Jelaskan Mekanisme Donasi Rp.1000 Per Hari untuk Warga

    BANDUNG – KDM selaku Gubernur Jawa Barat wacanakan kebijakan donasi Rp1.000 per hari untuk ASN di Jawa Barat. Program ini digagas untuk mewujudkan konsep warga bantu warga.

    “Uang (iuran) Rp1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas, gitu kan. Kemudian contohnya orang datang mengadukan lagi nungguin di RS butuh uang untuk makan, atau bayar kontrakan selama nungguin di rumah sakit, ya tinggal diterima, berikan,” kata Dedi selepas menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di Makodam III Siliwangi, Bandung, mengutip ANTARA, Minggu 5 Oktober.

    Nantinya RT/RW diproyeksikan memiliki kas yang bisa dipergunakan untuk membantu warga. Seperti halnya ketika ada warga yang hendak ke rumah sakit, tapi tidak punya ongkos, bisa datang ke RT untuk bantuan.

    “Di tempat saya itu setiap malam itu ronda itu mungut seribu rupiah, itu dikumpulin dan itu tidak menjadi problem bagi kehidupan masyarakat di sana, sehingga menjadi selesai,” ujarnya.

    Kebijakan yang mengusung konsep kebersamaan ini, diungkapkan Dedi, mengadopsi dari program rereongan jimpitan atau rereongan sekepal beras saat dirinya menjadi Bupati Purwakarta.

    Program itu, disebutnya berhasil, di mana Dinas Pendidikan di Kabupaten Purwakarta tiap bulan menyiapkan beberapa ton beras yang dikirimkan ke kampung tertentu. “Ini berhasil,” katanya.

    Adapun untuk tingkat sekolah, Dedi menegaskan ini bukanlah pungutan sekolah, karena dalam program ini anak-anak sekolah diarahkan mengumpulkan donasi tiap hari di bendahara kelas.

    Nantinya uang ini akan dipergunakan, semisal jika ada teman sekelas yang sakit untuk menengok dan membantu pengobatannya.

    “Kemudian jika teman sekelasnya misalnya nggak punya seragam kebetulan orang tuanya tidak mampu ya diberi. Seperti itu lah,” ucapnya.

    Ketika ditanya mengenai tingkatan pelaksanaan program ini apakah wajib atau tidak, Dedi menekankan bahwa program ini sukarela.

    “Bagi mereka yang mau ngasih ya silahkan, yang tidak, ya tidak apa-apa,” tuturnya.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran untuk mendorong aparatur sipil negara (ASN), siswa sekolah, hingga masyarakat untuk berdonasi sebesar Rp1.000 per hari.

    Surat Edaran dengan nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (poe ibu) atau gerakan bersama-sama sehari seribu, yang dilihat di Bandung, Jumat (3/10), ditujukan bagi para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, kepala OPD dari provinsi sampai kota dan kabupaten, serta seluruh Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat.

    Dalam edaran yang dibuat tertanggal 1 Oktober tahun 2025 tersebut, Dedi mencatat dirinya merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bahwa masyarakat memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal.

    Dedi menulis, sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kesetiakawanan sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta sebagai upaya memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan yang masih terkendala keterbatasan anggaran dan akses.

  • Dedi Mulyadi: Gerakan Rp 1.000 untuk Solidaritas, Bukan Paksaan Bandung 6 Oktober 2025

    Dedi Mulyadi: Gerakan Rp 1.000 untuk Solidaritas, Bukan Paksaan Bandung 6 Oktober 2025

    Dedi Mulyadi: Gerakan Rp 1.000 untuk Solidaritas, Bukan Paksaan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada kebijakan pemerintah provinsi yang mewajibkan pengumpulan uang Rp 1.000 dari masyarakat, ASN, atau pelajar.
    Menurut Dedi, ajakan itu murni gerakan sukarela untuk menumbuhkan solidaritas sosial.
    “Yang ada adalah gubernur mengajak, menghimbau seluruh jajaran pemerintah untuk sama-sama membangun solidaritas sosial,” ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Senin (6/10/2025).
    Ia menjelaskan, ajakan tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap warga yang kesulitan memenuhi biaya pendukung saat berobat, meski layanan rumah sakit saat ini sudah gratis.
    “Banyak orang yang rumah sakitnya gratis tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk nungguin di rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi,” kata Dedi.
    Dedi mendorong gerakan gotong royong dimulai dari tingkat RT. Warga bisa menabung seribu rupiah per hari di kotak kecil di depan rumahnya, seperti tradisi jimpitan. Dana tersebut kemudian dikelola bendahara lingkungan dan digunakan membantu warga yang kesulitan.
    “Setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang. Di RW ada grup WA. Sangat mudah,” ucapnya.
    Dedi juga mengajak ASN dan kepala daerah ikut berpartisipasi membantu warga yang membutuhkan, salah satunya dengan membuka layanan pengaduan warga.
    “Maka dia bisa melayani ketika anak tidak punya sepatu ke sekolahnya, bisa langsung dibantu,” tambahnya.
    Ia menegaskan, pemerintah provinsi tidak akan mengelola atau mengkolektifkan dana tersebut. Bahkan sampai saat ini, Dedi hanya mengelola dana operasional gubernur yang kemudian disalurkan kembali untuk layanan masyarakat.
    “Tidak ada kaitan dengan APBD atau APBN,” katanya.
    Menurut Dedi, gerakan ini bukan hal baru. Banyak daerah di Jawa Barat sudah lebih dulu melaksanakannya. Ia berharap, gerakan ini memperkuat nilai tolong-menolong di tengah masyarakat.
    “Dan bagi mereka yang sudah melaksanakan, tinggal dioptimalkan layanannya. Bagi belum melaksanakan, silahkan dicontoh daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan. Bukan kewajiban, hanya ajakan,” kata Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhub Dorong Ada Skytrain di Bekasi untuk Integrasi Moda Transportasi

    Menhub Dorong Ada Skytrain di Bekasi untuk Integrasi Moda Transportasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendorong salah satu pengembang perumahan di Bekasi, Jawa Barat untuk membangun skytrain demi terwujudnya integrasi moda transportasi di wilayah tersebut.

    Dudy mengungkapkan bahwa sejatinya pengembang perumahan—yang tidak disebutkan namanya itu—berencana untuk membangun elevated bus yang menghubungkan kawasan perumahannya dengan Stasiun LRT Bekasi Barat. 

    Di sisi lain, imbuhnya, pemerintah berharap agar moda transportasi yang dibangun oleh pengembang tersebut adalah skytrain. 

    “Kami dorong kalau bisa mereka [pengembang] menggunakan skytrain. Kita buka diskusi kepada mereka dari salah satu perumahan cukup besar di Bekasi, mereka akan terkoneksi dengan LRT. Pada ujungnya nanti mereka akan terkonek dengan MRT East West,” jelas Dudy kepada wartawan, dikutip pada Minggu (5/10/2025). 

    Dengan demikian, moda transportasi di kawasan tersebut akan terbantu dengan adanya elevated bus maupun skytrain yang akan dibangun nantinya. 

    Dudy lebih mendorong pembangunan skytrain ketimbang elevated bud, karena akan menjadi pilot project dan memiliki nilai invetasi yang relatif lebih murah. 

    Dirinya berpesan, entah elevated bus ataupun skytrain yang akan dibangun agar mempertimbangkan masalah pembangunan. Rencananya, proyek tersebut akan terbentang dari stasiun LRT Bekasi Barat ke arah Utara menuju Stadion Bekasi. 

    Kemudian moda tersebut akan terhubung ke Stasiun Bekasi sehingga masyarakat Bekasi dapat mengakses LRT dari Stasiun Bekasi menggunakan elevated bus atau skytrain. 

    “Jadi nanti Stasiun Bekasi akan semacam diperluas, terkoneksi dengan stasiunnya pengembang tersebut, kemudian masyarakat bisa menggunakan apapun nantinya, elevated bus ataupun skytrain atau apapun itu terkoneksi dengan LRT di Bekasi Barat,” kata Dudy. 

    Adapun, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono menyebutkan bahwa selain di Bekasi, rencana pembangunan skytrain juga muncul sebagai feeder dari Stasiun LRT Harjamukti menuju Mekarsari. 

    Proyek tersebut pun telah ditawarkan dan didiskusikan dengan sejumlah investor. “Dari Stasiun Harjamukti bisa ada skytrain ke Mekarsari, ke Kota Wisata dan terus ke arah barat,” ujarnya.

    Kendati demikian, Allan menuturkan bahwa pemerintah sangat mengharapkan adanya bantuan dari investor swasta terkait dengan pengembangan transportasi, sehingga dapat meringankan beban APBN.

    Sebelumnya, Menhub telah bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membahas sejumlah isu transportasi di Wilayah Jawa Barat.  

    Beberapa isu yang diulas, antara lain terkait rencana pengembangan LRT Bandung Raya rute timur-barat, penyediaan jalan akses dari dan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang termasuk aspek pendukungnya, hingga reaktivasi sejumlah jalur kereta di wilayah Jabar, khususnya yang menuju tempat wisata.

    Selain itu, dibahas pula isu transportasi di sektor udara, salah satunya terkait dengan pemindahan penerbangan jet komersial berjadwal dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Internasional Kertajati secara bertahap.

    Bandara Kertajati saat ini telah ditetapkan sebagai embarkasi dan debarkasi haji bagi jemaah dari wilayah Jawa Barat.

  • Heboh Dedi Mulyadi Terbitkan Edaran Minta Warga Jabar Donasi Rp 1.000 per Hari – Page 3

    Heboh Dedi Mulyadi Terbitkan Edaran Minta Warga Jabar Donasi Rp 1.000 per Hari – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan kebijakan donasi Rp 1.000 per hari adalah guna membantu masyarakat sendiri.

    “Uang (iuran) Rp 1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas, gitu kan. Kemudian contohnya orang datang mengadukan lagi nungguin di RS butuh uang untuk makan, atau bayar kontrakan selama nungguin di rumah sakit, ya tinggal diterima, berikan,” kata Dedi selepas menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di Makodam III Siliwangi, Bandung, Minggu (5/10) seperti dilansir Antara.

    Program donasi per hari yang diimbau untuk dilaksanakan oleh ASN dari provinsi hingga kota/kabupaten, sekolah-sekolah, hingga masyarakat, diharapkan Dedi, bisa terjadi seperti di desa tempat tinggalnya.

    Di mana RT/RW di sana memiliki kas, yang bisa membantu warga, seperti ketika ada warga yang mau ke rumah sakit, tapi tidak punya ongkos tinggal datang ke rumah RT.

    “Di tempat saya itu setiap malam itu ronda itu mungut seribu rupiah, itu dikumpulin dan itu tidak menjadi problem bagi kehidupan masyarakat di sana, sehingga menjadi selesai,” ujarnya.

    Kebijakan yang mengusung konsep kebersamaan ini, diungkapkan Dedi, mengadopsi dari program rereongan jimpitan atau rereongan sekepal beras saat dirinya menjadi Bupati Purwakarta.

    Program itu, disebutnya berhasil, di mana Dinas Pendidikan di Kabupaten Purwakarta tiap bulan menyiapkan beberapa ton beras yang dikirimkan ke kampung tertentu.

    “Ini berhasil,” katanya.

    Adapun untuk tingkat sekolah, Dedi menegaskan ini bukanlah pungutan sekolah, karena dalam program ini anak-anak sekolah diarahkan mengumpulkan donasi tiap hari di bendahara kelas.

    Nantinya uang ini akan dipergunakan, semisal jika ada teman sekelas yang sakit untuk menengok dan membantu pengobatannya.

    “Kemudian jika teman sekelasnya misalnya nggak punya seragam kebetulan orang tuanya tidak mampu ya diberi. Seperti itu lah,” ucapnya.

    Ketika ditanya mengenai tingkatan pelaksanaan program ini apakah wajib atau tidak, Dedi menekankan bahwa program ini sukarela.

    “Bagi mereka yang mau ngasih ya silahkan, yang tidak, ya tidak apa-apa,” tuturnya.

     

  • Warga Jabar Tak Perlu Bingung, Gubernur Dedi Buka Pos Pengaduan di Gedung Sate Mulai Senin

    Warga Jabar Tak Perlu Bingung, Gubernur Dedi Buka Pos Pengaduan di Gedung Sate Mulai Senin

    BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan pembukaan pos layanan pengaduan masyarakat di Gedung Sate, Bandung, mulai Senin, 6 Oktober. Pos tersebut akan difokuskan pada tiga sektor utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan hukum.

    “Besok mulai buka. Senin sampai Jumat, dari jam tujuh pagi sampai jam empat sore. Fokusnya hanya tiga masalah itu saja,” kata Dedi seusai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di Makodam III/Siliwangi, Bandung, Antara, Minggu, 5 Oktober. 

    Posko layanan pengaduan akan beroperasi setiap hari kerja, sejak pukul 07.00 hingga 16.00 WIB. Dedi menegaskan bahwa pengaduan hanya akan dilayani jika berkaitan dengan tiga sektor tersebut. Sementara urusan pribadi seperti utang piutang tidak akan ditangani oleh tim posko.

    “Satu, orang sakit yang butuh bantuan biaya, termasuk BPJS, ongkos berobat, atau obat yang tidak ditanggung. Kedua, soal anak sekolah, jangan sampai tidak sekolah hanya karena seragam. Ketiga, layanan hukum. Untuk yang ini, pengacara sudah siaga. Kalau soal lain, misalnya utang bank emok, itu tidak masuk layanan,” ujarnya.

    Menurut Dedi, inisiatif pembentukan posko tersebut bertujuan mempercepat respons pemerintah terhadap persoalan mendasar masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

    Ia mengungkapkan, ide tersebut berawal dari pengalamannya saat membuka pos pengaduan di kediaman pribadinya di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang.

    “Selama ini saya menerima langsung keluhan masyarakat soal kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum. Pos pengaduan itu menggunakan dana operasional dan dana pribadi saya, dan terbukti membantu banyak warga,” tuturnya.

    Selain membuka layanan di Gedung Sate, Dedi juga mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat agar meniru langkah serupa dengan membuka pos pengaduan di rumah dinas masing-masing.

    “Harapannya, para bupati dan wali kota melakukan hal yang sama, sehingga rumah jabatan menjadi tempat masyarakat mengadu,” kata Dedi.

  • Muncul Edaran ASN dan Warga Jabar Donasi Rp1.000 per Hari

    Muncul Edaran ASN dan Warga Jabar Donasi Rp1.000 per Hari

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengeluarkan sebuah surat edaran tertanggal Rabu (1/10/2025) yang bertujuan mendorong ASN dan warga untuk berdonasi sebesar Rp1.000 setiap hari.

    Surat edaran ini memiliki nomor 149/PMD.03.04/KESRA dan dinamakan Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu). Gerakan ini didasarkan pada semangat gotong royong serta nilai-nilai saling mengasah, saling mengasihi, dan saling mengasuh.

    Gerakan donasi ini secara spesifik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan darurat yang dihadapi masyarakat di sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Melalui gerakan ini, setiap ASN, pelajar, dan masyarakat diimbau untuk menyisihkan Rp1.000,- per hari sebagai wujud kesetiakawanan dan sukarela sosial,” bunyi surat edaran tersebut dikutip CNN Indonesia.

    Pengelolaan, penyaluran, pencatatan, dan pelaporan dana donasi akan ditangani oleh pengelola di wilayah masing-masing. Pengelola setempat memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dana tersebut.

    Dana yang terkumpul akan disalurkan secara eksklusif untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang bersifat mendesak dan darurat. Laporan mengenai penggunaan dana harus disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial dan aplikasi Sapawarga/Portal Layanan Publik.

    Surat edaran ini ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

    Oleh karena itu, KDM menginstruksikan Bupati dan Wali Kota agar mensosialisasikan gerakan ini serta memfasilitasi pelaksanaannya kepada ASN, Non-ASN, berbagai instansi, pelajar, dan masyarakat umum. Mereka juga diminta untuk mengawasi agar implementasi gerakan berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, menjelaskan bahwa dana Rereongan Poe Ibu akan dikumpulkan melalui rekening khusus Bank BJB dengan format penamaan rekening: Rereongan Poe Ibu – nama instansi/sekolah/unsur masyarakat.

    “Gerakan ini harus berjalan baik agar benar-benar menjadi kekuatan solidaritas masyarakat Jawa Barat. Dengan rereongan, kita wujudkan Jawa Barat istimewa,” katanya.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Heboh Kebijakan Dedi Mulyadi Donasi Warga Rp 1.000 per Hari, Sekda Jabar Sebut Tidak Wajib

    Dedi Mulyadi Buka Pos Pengaduan di Gedung Sate Mulai Besok, Catat Jadwal dan Masalah yang Bisa Diadukan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan pos layanan pengaduan di Gedung Sate resmi dibuka untuk umum dengan fokus pada persoalan kesehatan, pendidikan dan hukum pada mulai Senin (6/10). Posko pelayanan ini, disebutkannya akan dibuka setiap hari kerja, sejak pukul 07.00 hingga 16.00 WIB.

    “Besok mulai buka. Senin sampai Jumat, dari jam tujuh pagi sampai jam empat sore. Fokusnya hanya tiga masalah itu saja,” kata Dedi usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di Makodam III/Siliwangi, Bandung dilansir Antara, Minggu (5/20/2025).

    Ia menegaskan bahwa layanan pengaduan hanya akan difokuskan pada tiga sektor utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan hukum. Sementara pengaduan terkait urusan pribadi seperti utang piutang, tidak akan dilayani.

    “Satu, orang sakit yang butuh bantuan biaya, termasuk biaya BPJS, ongkos berobat, atau obat yang tidak ditanggung. Kedua, soal anak sekolah, jangan sampai tidak sekolah hanya karena seragam. Ketiga, layanan hukum. Untuk yang ini pengacara sudah stand by. Kalau soal lain, utang bank emok misalnya, itu tidak masuk layanan,” ujarnya.

  • Siap-siap! Sanksi buat Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat

    Siap-siap! Sanksi buat Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat

    Jakarta –

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tidak akan memperpanjang periode pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berakhir pada 30 September 2025. Pihaknya sedang merumuskan sanksi bagi yang belum membayar pajak.

    “Terhitung 1 Oktober 2025 pemutihan pajak kendaraan bermotor di seluruh provinsi Jawa Barat sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya pajak kendaraan bermotor dibayar secara normal,” kata Dedi.

    Artinya mulai 1 Oktober 2025, pembayaran pajak kendaraan kembali berlaku normal sesuai ketentuan. Dia menekankan Pemprov Jabar tidak akan mengeluarkan kebijakan pemutihan pada masa mendatang.

    “Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan mengeluarkan kebijakan lagi pemutihan kendaraan bermotor,” ucap Dedi.

    “Bagi warga yang tidak memanfaatkan waktu pemutihan kendaraan bermotor, maka Anda harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambah dia.

    Dedi juga menegaskan pihaknya sedang merumuskan kebijakan baru berupa sanksi bagi penunggak pajak kendaraan bermotor. Aturan tersebut akan segera diumumkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

    “Selanjutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan kebijakan terhadap mereka yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor, dalam bentuk sanksi yang akan kami rumuskan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata dia.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat resmi berakhir pada 30 September 2025. Program ini sejatinya sudah mengalami perpanjangan satu kali melihat tingginya antusias masyarakat membayar pajak.

    Semula, pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat tanpa dikenai denda dan tunggakan itu berakhir pada 30 Juni 2025. Lalu, program itu diputuskan untuk berlanjut hingga 30 September 2025.
    Lewat program pemutihan, para penunggak sebenarnya diuntungkan. Sebab, denda dan tunggakannya dihapus sehingga hanya perlu membayar pajak berjalan.

    (riar/lua)

  • Proyek LRT Bandung Dibahas Lagi, Nyaris 10 Tahun Jadi Wacana

    Proyek LRT Bandung Dibahas Lagi, Nyaris 10 Tahun Jadi Wacana

    Jakarta –

    Wacana pembangunan LRT Bandung Raya kembali muncul. Rencana pembangunan transportasi umum baru ini muncul lagi dalam diskusi antara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Dalam catatan detikcom dirangkum Minggu (5/10/2025), proyek LRT Bandung Raya sejatinya sudah mulai diperbincangkan sejak 2016 atau hampir satu dekade lalu. Tepatnya, saat sosok Ridwan Kamil masih menjadi Wali Kota Bandung.

    LRT Bandung Raya dirancang untuk bisa melewati wilayah seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Sumedang. Bahkan, sempat ditargetkan tahun 2018 LRT Bandung Raya sudah bisa dipakai masyarakat.

    Kala itu sudah ada persiapan rencana pembangunan LRT koridor 1 dari Babakan Siliwangi-Leuwipanjang sepanjang sekitar 11 kilometer. Namun, rencana pembangunan itu tak kunjung terlaksana karena urusan anggaran. Mulanya, LRT Bandung Raya mau dibantu APBN, namun sempat dibatalkan membuat proyek tersebut mandek pembangunannya.

    Berdasarkan studi World Bank, pembangunan LRT Bandung koridor Babakan Siliwangi-Leuwipanjang membutuhkan biaya pembangunan hingga Rp 10 triliun.

    Setelah bertahun-tahun mandek pembangunannya dan hanya berkutat pada rencana dan mencari pendanaan, di tahun 2024, Pemprov Jawa Barat mengatakan proyek ini akan dijalankan kembali dengan menggandeng investor.

    Kala itu, Pemprov Jabar yang dipimpin Bey Machmudin selaku Penjabat Gubernur, mengumumkan secara prinsip Kementerian Keuangan telah menyetujui proyek LRT Bandung Raya dijalankan. Pendanaan proyek LRT akan dilakukan lewat kucuran APBN juga berasal dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Menurutnya, Kemenkeu akan menawarkan proyek LRT Bandung Raya kepada investor melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mencari pendanaan.

    Dua koridor yang akan jadi fokus pembangunan yakni Utara Selatan dengan trase Babakan Siliwangi-Leuwipanjang dan Barat Timur dengan trase Leuwipanjang-Tegalluar.

    Kala itu, Pemprov Jawa Barat menginginkan proses groundbreaking LRT Bandung Raya sudah bisa dilalukan pada tahun 2024. Namun sampai sekarang pembangunan tak kunjung dilakukan juga, apalagi kepemimpinan Jawa Barat juga baru berganti.

    Sementara itu, dalam diskusi terakhir antara Gubernur Jawa Barat yang baru, Dedi Mulyadi, dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kementerian Perhubungan menegaskan akan terus mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jawa Barat, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat. Tak terkecuali pembangunan LRT Bandung Raya.

    “Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat. Dengan hadirnya transportasi publik yang lebih efektif dan efisien, harapannya masyarakat Jawa Barat dapat bermobilitas dan terlayani dengan baik,” ujar Dudy dalam keterangannya.

    (acd/acd)