Tag: Dedi Mulyadi

  • Sandi Damkar Depok Bakal Kembali Bekerja Usai Dibela Dedi Mulyadi, Kuasa Hukum: Sudah Titah Gubernur
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        14 Januari 2025

    Sandi Damkar Depok Bakal Kembali Bekerja Usai Dibela Dedi Mulyadi, Kuasa Hukum: Sudah Titah Gubernur Megapolitan 14 Januari 2025

    Sandi Damkar Depok Bakal Kembali Bekerja Usai Dibela Dedi Mulyadi, Kuasa Hukum: Sudah Titah Gubernur
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
     Deolipa Yumara, kuasa hukum
    Sandi Butar Butar
    memastikan bahwa kliennya akan kembali dipekerjakan sebagai petugas pemadam kebakaran (Damkar) Depok usai pelantikan Wali Kota Depok terpilih, Supian Suri.
    Hal ini disampaikan Deolipa menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi pada sebuah acara di Tapos, Depok, Minggu (12/1/2025).
    “Pernyataan gubernur (Dedi Mulyadi) kan tentu pernyataan lisan dianggap sebagai titah, sebagai keputusan sebenarnya,” ucap Deolipa kepada
    Kompas.com
    , Selasa (14/1/2025).
    Deolipa menyampaikan, koordinasi untuk mengangkat Sandi kembali menjadi petugas damkar Depok sudah dilakukan.
    Namun, pengangkatan Sandi masih harus menunggu seusai Supian Suri dan wakilnya, Chandra Rahmansyah dilantik sebagai pemimpin baru Kota Depok.
    “Dan sudah ada koordinasi dengan wali kota, nanti didudukan lagi dia (Sandi) sebagai pegawai,” ungkap Deolipa.
    Lebih lanjut, Deolipa menyampaikan bahwa Dedi juga meminta evaluasi mendalam terhadap Dinas Damkar yang akan menjadi catatan penting Supian Suri pada awal masa jabatannya.
    “(Kang Dedi) juga meminta kepada Supian Suri sebagai wali kota baru untuk mengevaluasi kinerja-kinerja dari Damkar, apa-apa yang kurang,” jelas Deolipa.
    “Jadi yang menghambat kinerja, nanti diubah-ubah oleh wali kota baru, begitu,” imbuhnya.
    Untuk diketahui, Dinas Damkar Depok tidak memperpanjang kontrak kerja Sandi yang tertuang dalam Surat Keterangan Kerja, Kamis (2/1/2025) dengan nomor 800/140/PKTT/PO.DAMKAR/I/2024.
    Dalam surat tersebut, petugas atas nama Sandi Butar Butar tidak diperpanjang kontraknya setelah sembilan tahun lebih bekerja.
    “Masa kerja sejak 10 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2024. Alasan berhenti (yaitu) tidak diperpanjang kontrak,” mengutip isi surat, Senin.
    Surat itu ditandatangani langsung oleh Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Tesy Haryanti.
    Tesy menerangkan, salah satu indikator atas keputusan ini dilihat dari hasil evaluasi kinerja Sandi selama setahun terakhir.
    “Kalau kerja setahun ternyata tidak menarget atau tidak ada alasan-alasan tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya mohon maaf,” ungkap Tesy.
    “Dan ini memang surat pemberitahuan, bukan pemecatan,” tambah Tesy.
    Menanggapi hal itu, Dedi mengarahkan Supian Suri untuk mengangkat Sandi sebagai pegawai lagi.
    “Dia pegawai tidak tetap. Kontraknya diputus oleh pemimpin lama, jadi nanti pemimpin baru, Wali Kota Depok yang baru, akan mengangkat dia kembali,” ucap Dedi, Minggu (12/1/2025).
    Menurutnya, hal ini mudah dilakukan, terlebih wewenang memperpanjang kontrak sepenuhnya akan berada di tangan pemimpin baru.
    “Ini masalah yang mudah , tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi, Sandi tidak usah khawatir. Saya sudah bilang ke Pak Wali, tolong angkat kembali,” terang Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Intip Garasi Dedi Mulyadi yang Tidak Ingin Mobil Dinas Baru

    Intip Garasi Dedi Mulyadi yang Tidak Ingin Mobil Dinas Baru

    Jakarta

    Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 Dedi Mulyadi berbincang dengan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin. Salah satu topik pembicaraannya adalah tidak ingin mobil dinas baru.

    Pertemuan itu membahas soal Gedung Pakuan yang akan dijadikan sebagai salah satu kantor dari lima kantor yang akan digunakan Dedi selama menjabat sebagai Gubernur Jabar.

    Dia meminta kepada Bey, untuk tidak dibelikan mobil dinas baginya. Dedi sebut, anggaran mobil dinas itu akan dipindahkan untuk kesejahteraan rakyat.

    “Tolong jangan belikan saya mobil baru ke Pak Pj, saya juga punya mobil sudah cukup, jangan identik setiap pemimpin baru, mobil baru. Jangan lah, mobil baru yang sudah dianggarkan untuk jalan rusak dan rakyat miskin di Jawa Barat, nanti kita ubah di perubahan, saya ingin ikut sederhana seperti Pak Pj,” tuturnya Dedi dikutip dari detikJabar.

    Terkait permintaan tidak dibelikan mobil dinas, Bey mengamini. “Yang penting mobil bisa jalan dan pakai AC, sehat dan tidak mogok di jalan,” pungkasnya.

    Menyoal isi garasi Dedi yang sudah cukup, berdasarkan daftar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan saat menjadi calon pemilihan kepala daerah jumlah hartanya mencapai Rp 12.851.243.199 (12,8 miliaran). Khusus isi garasinya punya nilai Rp 8.004.000.000 (Rp 8 miliaran).

    Dia tercatat punya tiga mobil mewah, antara lain:

    1. Lexus LX 600 tahun 2022, hasil sendiri, senilai Rp 3.900.000.000 (Rp 3,9 miliaran)
    2. Mercedes-Benz E300 Coupe tahun 2018 hasil sendiri senilai Rp 1.500.000.000 (Rp 1,5 miliaran)
    3. Lexus tahun 2023 hasil sendiri senilai Rp 1.950.000.000

    Selain mobil, Dedi juga memiliki dua sepeda motor yang harganya tergolong mewah. Dia memiliki motor motor matic hingga motor gede. Ini daftarnya:

    1. Triumph Scrambler 1.200 XE tahun 2019 hasil sendiri Rp 440 juta
    2. Vespa Sei Giorni Limited Edition tahun 2020 hasil sendiri Rp 170 juta
    3. Sepeda motor Honda tahun 2003 (tidak disebutkan modelnya) hasil sendiri Rp 24.000.000

    Ada satu sepeda gunung alias MTB yang dimilik Dedi, yakni Polygon Collosus T8 seharga Rp 20 juta. Sepeda ini dimiliki atas hasil perolehan sendiri.

    (riar/din)

  • Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Tolak Mobil Dinas Baru

    Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Tolak Mobil Dinas Baru

    Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi ditetapkan sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat pada Kamis, 9 Januari 2025.

    “Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Jawa Barat nomor urut 4 saudara Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan dengan perolehan suara sebanyak 14.130.192 suara atau 62,22 persen dari total suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih provinsi Jawa Barat periode tahun 2025-2030 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Jawa Barat tahun 2024,” kata Ketua KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat.

    Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan, jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dilaksanakan pada 7 Februari 2025. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pemberitahuan lebih lanjut.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Daftar Lengkap 38 Provinsi di Indonesia, Ibu Kota, dan Gubernur Terpilihnya, Terupdate 2025

    Daftar Lengkap 38 Provinsi di Indonesia, Ibu Kota, dan Gubernur Terpilihnya, Terupdate 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia mempunyai 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

    Dari 38 provinsi itu, ada provinsi baru yakni Provinsi Papua Barat Daya. Dengan demikian, jumlah provinsi di Tanah Air menjadi 38.

    Papua Barat Daya merupakan pemekaran dari Papua. Belum lama ini, pemerintah juga meresmikan tiga provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua. Ketiga provinsi itu yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

    Berikut daftar 38 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kota serta Gubernurnya

    Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh) Gubernur dan Wagub Muzakir Manaf (Mualem)-Fadhullah
    Sumatera Utara (Ibu Kota Medan) Gubernur dan Wagub Bobby Nasution-Surya
    Sumatera Selatan (Ibu Kota Palembang) Gubernur dan Wagub Herman Deru-Cik Ujang
    Sumatera Barat (Ibu Kota Padang) Gubernur dan Wagub Mahyeldi-Vasko Ruseimy
    Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu) Gubernur dan Wagub Helmi Hasan-Mian
    Riau (Ibu Kota Pekanbaru) Gubernur dan Wagub Abdul Wahid-SF Hariyanto
    Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang) Gubernur dan Wagub Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura
    Jambi (Ibu Kota Jambi) Gubernur dan Wagub Al Haris-Abdullah Sani
    Lampung (Ibu Kota Bandar Lampung) Gubernur dan Wagub Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela
    Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang) Gubernur dan Wagub Hidayat Arsani-Hellyana
    Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak) Gubernur dan Wagub Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan
    Kalimantan Timur (Ibu Kota Samarinda) Gubernur dan Wagub  Rudi Mas’ud-Seno Aji
    Kalimantan Selatan (Ibu Kota Banjarbaru) Gubernur dan Wagub Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman
    Kalimantan Tengah (Ibu Kota Palangkaraya) Gubernur dan Wagub Agustiar Sabran-Edy Pratowo
    Kalimantan Utara (Ibu Kota Tanjung Selor) Gubernur dan Wagub Zainal A Paliwang-Ingkong Ala
    Banten (Ibu Kota Serang) Gubernur dan Wagub Andra Soni-Dimyati Natakusumah
    DKI Jakarta (Ibu Kota Jakarta) Gubernur dan Wagub Pramono Anung-Rano Karno
    Jawa Barat (Ibu Kota Bandung) Gubernur dan Wagub Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan
    Jawa Tengah (Ibu Kota Semarang) Gubernur dan Wagub Ahmad Lutfi-Taj Yasin
    Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta) Gubernur dan Wagub –
    Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya) Gubernur dan Wagub Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak
    Bali (Ibu Kota Denpasar) Gubernur dan Wagub I Wayan Koster – I Nyoman Giri Prasta
    Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang) Gubernur dan Wagub Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma
    Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram) Gubernur dan Wagub Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri
    Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo) Gubernur dan Wagub Gusnar Ismail – Idah Syaidah Rusli Habibie
    Sulawesi Barat (Ibu Kota Mamuju) Gubernur dan Wagub Suhardi Duka-Salim S. Mengga
    Sulawesi Tengah (Ibu Kota Palu) Gubernur dan Wagub Anwar Hafid-Reny Lamadjido
    Sulawesi Utara (Ibu Kota Manado) Gubernur dan Wagub Yulius Selvanus-Johanes Victor
    Sulawesi Tenggara (Ibu Kota Kendari) Gubernur dan Wagub Andi Sumangerukka-Hugua
    Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar) Gubernur dan Wagub Andi Sudirman-Fatmawati
    Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi) Gubernur dan Wagub Sherly Tjoanda-Sabrin Sehe
    Maluku (Ibu Kota Ambon) Gubernur dan Wagub Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath
    Papua Barat (Ibu Kota Manokwari) Gubernur dan Wagub Dominggus Mandacan- Mohamad Lakotani
    Papua (Ibu Kota Jayapura) Gubernur dan Wagub Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai
    Papua Tengah (Ibu Kota Nabire) Gubernur dan Wagub Belum selesai Pleno
    Papua Pegunungan (Ibu Kota Jayawijaya) Gubernur dan Wagub Jhon Tabo-Ones Pahabol
    Papua Selatan (Ibu Kota Merauke) Gubernur dan Wagub Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa
    Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong) Gubernur dan Wagub Elisa Kambu-Ahmad Nausra

  • Top 3 News: Atasi Kemacetan di Depok, Dedi Mulyadi Akan Bangun Flyover – Page 3

    Top 3 News: Atasi Kemacetan di Depok, Dedi Mulyadi Akan Bangun Flyover – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi akan merealisasikan janjinya mengentaskan kemacetan di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar). Itulah top 3 news hari ini.

    Adapun untuk mengurangi kemacetan, Dedi Mulyadi akan membangun flyover pada 2026 di wilayah Depok. Dia mengatakan, rencana pembangunan flyover di Kota Depok akan dilaksanakan. Sebelumnya, Wali Kota Depok terpilih sudah melakukan pengajuan untuk pembangunan flyover guna mengurangi kemacetan.

    Dedi menjelaskan, pembangunan flyover di wilayah Depok akan terlebih dahulu melakukan perencanaan. Perencanaan pembangunan flyover akan dilakukan pada tahun ini dan kemudian pada pengerjaannya dilaksanakan pada 2026.

    Sementara itu, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung memastikan bakal membersihkan pungutan liar di lapangan jika sudah resmi dilantik. Hal ini merespons warga yang ingin membuat konten di kawasan Blok M, Jakarta diminta membuat izin.

    Baru baru ini viral di media sosial seseorang dihampiri saat membuat konten di Taman Literasi, Blok M, Jakarta Selatan. Dalam video itu, ada seorang pria menanyakan soal izin kepada orang yang hendak membuat konten itu.

    Pramono menilai, untuk menuju kota global, salah satu yang harus diperbaiki di Jakarta adalah persoalan pungutan liar. Dia memastikan bakal menangani masalah pungli ini agar tidak terjadi lagi.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta yang menemukan adanya ratusan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang disebabkan oleh virus Human Metapneumovirus (HMPV) di Jakarta sejak 2023.

    Sebanyak 79 kasus ISPA karena HMPV di Jakarta di antaranya ditemukan selama 2025. Hal itu seperti disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Ani Ruspitawati.

    Meski begitu, menurut Ani, ISPA karena HMPV telah tertangani dengan baik. Namun, Ani tetap mengimbau agar masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan dan tetap menjaga kesehatan.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Minggu 12 Januari 2025:

    Cagub Jawa Barat dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Dedi Mulyadi berjanji bakal meningkatkan kesejahteraan petugas kebersihan dengan menaikan gaji mereka menjadi minimal 4 juta Rupiah.

  • 4
                    
                        Kontrak Sandi Damkar Depok: Diputus Pemimpin Lama, Diperpanjang Wali Kota Baru
                        Megapolitan

    4 Kontrak Sandi Damkar Depok: Diputus Pemimpin Lama, Diperpanjang Wali Kota Baru Megapolitan

    Kontrak Sandi Damkar Depok: Diputus Pemimpin Lama, Diperpanjang Wali Kota Baru
    Editor
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Dalam rentetan cerita yang penuh ketegangan, kontrak kerja
    Sandi Butar Butar
    , pegawai Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Depok, yang sempat diputus oleh kepemimpinan lama, kini menemui titik terang.
    Gubernur Jawa Barat terpilih,
    Dedi Mulyadi
    , memberikan kepastian bahwa kontrak Sandi akan diperpanjang setelah pelantikan Wali Kota Depok terpilih,
    Supian Suri
    .
    Kuasa hukum Sandi, Deolipa Yumara, mengonfirmasi hal tersebut pada Minggu (12/1/2025) dan menyebutkan bahwa perpanjangan kontrak ini akan dilakukan sesuai dengan pembicaraan yang telah disepakati sebelumnya.
    “Iya, betul (akan diperpanjang). Mengenai waktunya, sesuai pembicaraan (setelah pelantikan Wali Kota Depok terpilih, Supian Suri),” ungkap Deolipa.
    Deolipa juga mengunggah video rekaman wawancara dengan Dedi Mulyadi di akun TikTok pribadinya, yang diambil dari sebuah acara di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat.
    Dalam video tersebut, Dedi menjelaskan bahwa Sandi bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan pegawai tidak tetap.
    Oleh karena itu, wewenang untuk memperpanjang kontraknya sepenuhnya berada di tangan pemimpin daerah yang baru.
    “Dia pegawai tidak tetap. Kontraknya diputus oleh pemimpin lama, jadi nanti pemimpin baru, Wali Kota Depok yang baru, akan mengangkat dia kembali,” kata Dedi.
    Dedi juga menegaskan bahwa perpanjangan kontrak Sandi di Dinas Damkar Depok bukanlah masalah yang rumit.
    “Ini masalah yang mudah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi, Sandi tidak usah khawatir. Saya sudah bilang ke Pak Wali, tolong angkat kembali,” ujar Dedi.
    Sandi yang telah mengabdi di
    Damkar Kota Depok
    selama lebih dari sembilan tahun, sejak 2015, terkejut saat kontraknya tidak diperpanjang.
    Keputusan berakhirnya kontrak untuk provesi Sandi tertuang dalam Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan pada 2 Januari 2025.
    “Saya enggak tahu ya alasannya apa. Hampir 10 tahun lah pengabdian saya di Damkar,” kata Sandi, kecewa.
    Surat itu ditandatangani langsung oleh Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Tesy Haryanti.
    Tesy menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak Sandi didasarkan pada hasil evaluasi kinerja selama satu tahun terakhir.
    “Kalau dalam setahun ternyata tidak memenuhi target atau ada alasan-alasan tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya mohon maaf,” ujar Tesy.
    “Dan ini memang surat pemberitahuan, bukan pemecatan,” ucap Tesy menambahkan.
    Sejauh ini, Sandi dan Dinas Damkar Kota Depok terjadi perang dingin. Konflik ini bermula sejak 2021, soal dugaan korupsi di Dinas Damkar Depok.
    Selain itu, Sandi mengungkapkan keluhannya terkait kerusakan alat pemadam kebakaran yang tak kunjung diperbaiki.
    Bahkan, Sandi dan teman-temannya terkadang menggunakan uang pribadi untuk mengganti peralatan tersebut.
    “Kadang nih, kita untuk chainsaw itu kita yang modalin karena enggak mau ribet gitu,” ungkap Sandi.
    Perselisihan semakin memuncak saat Martinnius Reja Panjaitan, seorang petugas Damkar, meninggal dunia akibat dugaan ketidaklengkapan alat pelindung diri (APD) dalam tugas.
    Sandi menantang klarifikasi pejabat Dinas Damkar yang menyatakan bahwa masker tidak wajib digunakan dalam kondisi tertentu.
    “Kalau dia bilang tidak wajib memakai masker, saya tantang dia,” tegas Sandi.
    Kini, janji dari Dedi Mulyadi untuk memperpanjang kontrak Sandi melalui Wali Kota Depok terpilih, Supian Suri, memberi sedikit harapan di tengah kekalutan tersebut.
    Dengan terpilihnya pemimpin baru di Depok, kini terjalin harapan baru. Perpanjangan kontrak Sandi yang sempat diakhiri, kini mulai menemukan jalannya.
    Semoga segala ketegangan yang menyelimuti Damkar Depok bisa segera sirna dengan hadirnya langkah lebih bijak dari kepemimpinan yang baru.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Dedi Mulyadi: Perpanjangan Kontrak Sandi Damkar Depok Itu Hal Mudah
                        Megapolitan

    10 Dedi Mulyadi: Perpanjangan Kontrak Sandi Damkar Depok Itu Hal Mudah Megapolitan

    Dedi Mulyadi: Perpanjangan Kontrak Sandi Damkar Depok Itu Hal Mudah
    Penulis
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa perpanjangan kontrak kerja
    Sandi Butar Butar
    , salah satu pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok, bukanlah hal yang sulit.
    Pernyataan tersebut disampaikan Dedi dalam sebuah kegiatan di Tapos, Depok. Video momen tersebut diunggah oleh kuasa hukum Sandi, Deolipa Yumara, melalui akun TikTok pribadinya pada Minggu (12/1/2025).
    “Ini masalah yang mudah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi, Sandi tidak usah khawatir. Saya sudah bilang ke Pak Wali, tolong angkat kembali,” ujar Dedi.
    Dedi menjelaskan bahwa kontrak Sandi, yang sebelumnya diputus oleh pemimpin lama, akan segera diperpanjang setelah pelantikan Wali Kota Depok terpilih, Supian Suri.
    Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa Sandi bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN) melainkan pegawai tidak tetap. Oleh karena itu, proses perpanjangan kontraknya sepenuhnya menjadi wewenang kepala daerah yang baru.
    “Dia pegawai tidak tetap. Kontraknya diputus oleh pemimpin lama, jadi nanti pemimpin baru, Wali Kota Depok yang baru, akan mengangkat dia kembali,” tambahnya.
    Sandi sendiri telah bekerja di Damkar Depok selama lebih dari sembilan tahun, sejak 2015. Namun, kontraknya tidak diperpanjang oleh kepemimpinan sebelumnya, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kerja tertanggal Kamis (2/1/2025).
    Sementara itu, Kuasa hukum Sandi, Deolipa Yumara, mengatakan, janji Dedi Mulyadi soal perpanjangan kontrak ini akan direalisasikan setelah pelantikan Wali Kota Depok terpilih.
    “Iya, betul (akan diperpanjang). Mengenai waktunya, sesuai pembicaraan, setelah pelantikan Wali Kota Depok terpilih, Supian Suri,” ungkap Deolipa.
    Untuk diketahui, Dinas Damkar Depok menyatakan dalam Surat Keterangan Kerja nomor 800/140/PKTT/PO.DAMKAR/I/2024 bahwa kontrak kerja Sandi tidak diperpanjang setelah lebih dari sembilan tahun bekerja.
    “Masa kerja sejak 10 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2024. Alasan berhenti (yaitu) tidak diperpanjang kontrak,” mengutip isi surat tersebut, Senin.
    Surat itu ditandatangani langsung oleh Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Tesy Haryanti.
    Tesy menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak Sandi didasarkan pada hasil evaluasi kinerja selama satu tahun terakhir.
    “Kalau dalam setahun ternyata tidak memenuhi target atau ada alasan-alasan tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya mohon maaf,” ujar Tesy.
    “Dan ini memang surat pemberitahuan, bukan pemecatan,” tambahnya
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru, Alihkan Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat

    Dedi Mulyadi Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru, Alihkan Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat

    JABAR EKSPRES – Gubernur terpilij Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan penolakannya terhadap pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya.

    Dedi lebih memilih agar anggaran yang seharusnya digunakan untuk membeli mobil tersebut dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

    “Jangan identikkan setiap pemimpin baru dengan pengadaan mobil dinas baru,” ujar Dedi Mulyadi usai bersilaturahmi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (11/1) kemarin.

    BACA JUGA: Cegah Mafia Anggaran, Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi Tegas Tak Bentuk Tim Akselerasi ataupun Transisi!

    Menurut Dedi, dirinya tidak menginginkan mobil dinas baru. Bahkan, ia menilai bahwa tidak semua pemimpin baru membutuhkan mobil baru.

    Meski begitu, jika anggaran untuk pengadaan mobil dinas telah dialokasikan, ia menyarankan agar dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan jalan, rumah bagi masyarakat miskin, dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

    “Saya minta ke Pak Pj Gubernur, tolong jangan belikan saya mobil baru, saya juga sudah punya mobil yang cukup,” tambahnya.

    BACA JUGA: Pleno Penetapan Paslon Gubernur Jabar Terpilih Tuntas, Dedi-Erwan Tinggal Tunggu Pelantikan

    Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi juga berdiskusi dengan Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin mengenai berbagai kegiatan dan program untuk memajukan Jawa Barat. Mereka sepakat bahwa visi mereka untuk memajukan provinsi ini memiliki kesamaan.

    Bey menyatakan bahwa dirinya mendukung penuh kepemimpinan Dedi Mulyadi. “Kang Dedi memiliki dukungan besar karena dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi, saya yakin Jawa Barat akan lebih maju dalam satu atau dua tahun ke depan,” ujar Bey.

  • Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru – Page 3

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan menggunakan mobil dinas saat memimpin Jawa Barat. Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat mengikuti kegiatan tasyakuran kemenangan di wilayah Tapos, Depok, Sabtu malam (11/1/2025).

    Dedi Mulyadi mengatakan tidak akan meminta mobil dinas baru untuk mendukung aktivitasnya sebagai gubernur Jawa Barat. Bahkan sejumlah wali kota dan bupati di wilayah Jawa Barat akan mengikuti langkah yang sama pada penggunaan mobil dinas saat memimpin nanti.

    “Iya, saya enggak minta dan Wali Kota Depok kayaknya juga sudah enggak akan minta,” ujar Dedi kepada Liputan6.com, Sabtu malam.

    Dedi menjelaskan, walikota dan Bupati yang memiliki kesamaan visi tidak akan menggunakan mobil dinas baru. Dedi menolak penggunaan mobil dinas baru dan anggaran pembelian mobil dinas akan dialokasikan untuk kegiatan yang lebih mementingkan masyarakat.

    “Ya (menolak mobil dinas baru). Apa yang menjadi dasar? Mendasarkan infrastruktur, baik infrastruktur jalan, irigasi, termasuk infrastruktur kebersihan,” jelas Dedi.

    Dedi menceritakan terdapat ibu rumah tangga yang suaminya sebagai honorer kebersihan dan mendapatkan upah yang masih minim. Apalagi, keluarga tersebut memiliki utang yang harus dicicil dan berutang dengan lainnya, karena harus menutupi utang di tengah kebutuhan hidup.

    “Itu bisa jadi kemiskinan baru kalau enggak diselesaikan,” ucap Dedi.

    Dedi telah mengumpulkan tim akselerasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya sudah terbentuk. Pada pertemuan tersebut, Dedi mengaku sudah memiliki kisi-kisi untuk digunakan pembangunan di wilayah Jawa Barat.

    “Insyaallah lah kalau barang Rp1 triliun kita sudah bisa sisihkan untuk pembangunan di Jawa Barat ya, existing ya,” terang Dedi.

    Gebrakan Presiden Prabowo di awal masa jabatannya tak berhenti di situ. Mulai pekan depan, Pejabat seperti Menteri, Wakil Menteri, hingga Eselon I tak boleh lagi menggunakan mobil dinas impor.

  • Atasi Kemacetan di Depok, Dedi Mulyadi Akan Bangun Flyover – Page 3

    Atasi Kemacetan di Depok, Dedi Mulyadi Akan Bangun Flyover – Page 3

    Adapun yang menjadi prioritas pembangunan yakni infrastruktur jalan terkoneksi dengan baik dan tidak terdapat kemacetan. Selain itu, menyelamatkan ruang hijau termasuk pengelolaan sampah karena Bekasi dan Depok bermasalah dengan sampah.

    “Penataan cekungan, cekungan itu orang sini bilangnya Setu, orang Sunda bilang Situ,” terang Dedi.

    Dedi Mulyadi mengungkapkan, Situ di wilayah Depok maupun Jawa Barat perlu dilakukan penggalian kembali. Selain itu dibuatkan ruang baru, termasuk ruang terbuka hijau untuk kenyamanan masyarakat.

    “Karena masyarakat tuh, kalau pengen tenang, nyaman, ya ruang hijau harus banyak,” ungkap Dedi.

    Tidak hanya itu, Dedi berencana ingin melakukan penataan kawasan perumahan sehingga memiliki desain dan karakter lingkungan. Hal itu dilakukan untuk menjadikan sebuah kota yang memiliki karakter dan kenyamanan untuk tempat tinggal.

    “Nanti kalau ditanya di manakah kota yang paling nyaman di Indonesia, orang menjawab Kota Depok. Kenapa kota Depok paling nyaman? karena gurunya UI, ini yang akan menjadi orientasi depan sehingga perguruan tinggi akan menjadi mitra terdepan,” tegas Dedi.

    Dedi turut meminta sarjana pendamping desa merupakan sarjana itu yang diarahkan pada aspek produksi. Dedi mencontohkan, sarjana desa dapat merubah pertanian kimia menjadi pertanian organik sehingga meningkatkan pendapatan pertani.

    “Sehingga kita tidak ngabisin uang rutin untuk ngasih sarjana pendamping di desa, tapi produknya nggak ada, saya ingin ada produknya,” kata Dedi.

    Dedi menginginkan sarjana desa memberikan pendampingan pada desa dan kelurahan. Sarjana desa dapat merubah pola hidup masyarakat dari jorok sampahnya menjadi tertata, sampahnya menjadi maggot, kemudian menjadi produk produk kerajinan tangan.

    “Nah ini kan harus dibuat dan itu Tridharma perguruan tinggi harus dioptimalkan, sehingga nanti banyak mahasiswa yang jenius di kampus, menjadi tenaga pendamping desa kelurahan,” ujar Dedi.

    Dedi menambahkan, sarjana desa akan mendapatkan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kedepannya dapat membiayai kuliahnya secara mandiri.

    “Orang-orang kreatif itu nanti harus bisa tumbuh di Jawa Barat,” pungkas Dedi.