Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Jelang pelantikan, Dedi Mulyadi bahas akselerasi pembangunan di Jabar

    Jelang pelantikan, Dedi Mulyadi bahas akselerasi pembangunan di Jabar

    ANTARA – Jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jawa Barat sudah ditentukan, yaitu 6 Februari 2025. Penjabat Gubernur Bey Triadi Machmudin dan Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (22/1), untuk membahas akselerasi pembangunan terutama dalam membangun fasilitas publik seperti perbaikan akses jalan.
    (Dian Hardiana/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

  • KDM Bakal Gandeng Susi Pudjiastuti dan Ignasius Jonan jadi Pakar

    KDM Bakal Gandeng Susi Pudjiastuti dan Ignasius Jonan jadi Pakar

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi bakal menggandeng sejumlah pakar dan tokoh nasional untuk jadi penasihat, guna memuluskan kepemimpinannya dalam membangun Jawa Barat.

    Salah satu tokoh yang bakal digandeng adalah Ignasius Jonan. Yaitu tokoh nasional yang sempat menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Termasuk pria yang banyak mebuat terobosan saat memimpin PT KAI.

    Dedi menerangkan, orang ahli itu patut dilibatkan dalam pembangunan.

    “Kami itu harus menggandeng orang yang ahli. Pak Ignasius akan kami gandeng sebagai penasihat atau pakar di bidang transportasi,” katanya selepas Rapim, Rabu (22/1).

    Dalam waktu dekat, Dedi Mulyadi juga bakal berjumpa lagi dengan tokoh nasional. Yakni Susi Pudjiastuti. “Jadi 1 Februari akan menemui ibu Susi, kami ajak untuk menjadi pakar atau penasehat di bidang kelautan karena Jawa Barat, kan dikelilingi oleh laut,” sebutnya.

    Diketahui Susi Pudjiastuti adalah tokoh perempuan nasional. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

    Gebrakannya juga cukup fenomenal. Salah satunya kebijakan menenggelamkan kapal asing.

    Dedi melanjutkan, nantinya akan banyak pakar yang akan diundang untuk terlibat dalam pembangunan di Jabar. “Termasuk pak Bey (Bey Triadi Machmudin.red). Walaupun dia adalah eselon 1 tetapi tetap dibalik itu adalah pakar di bidang transportasi dan administrasi,” terangnya.

    Sementara itu, Bey Mahmudin menambahkan, pihaknya juga menitipkan terkait rencana besar mengenai transportasi di Bandung Raya. Konsepnya adalah KRL Commuter Line.

    “Saya yakin. Kalau KRL Commuter Line terealisasi akan membantu. Pergerakan dari daerah Cicalengka Padalarang. Itu membantu mahasiswa yang kos, ataupun warga yang bergerak dari Cicalengka Bandung Padalarang,” cetusnya.(son)

  • Sempat Ugal-Ugalan, Dedy Mulyadi Bakal Tahan Kucuran Dana Hibah

    Sempat Ugal-Ugalan, Dedy Mulyadi Bakal Tahan Kucuran Dana Hibah

    JABAR EKSPRES – Kucuran dana hibah ke sejumlah lembaga di Jabar nampaknya bakal seret, karena Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi bakal tidak memprioritaskan suntikan dana hibah tersebut.

    Hal itu diungkapkan Dedi selepas Rapim bersama Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, Rabu (22/1).

    “Kami tidak memprioritaskan hibah. Kami prioritaskan apa yang dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

    Mantan Bupati Purwakarta itu melanjutkan, beberapa prioritas yang ingin ditutntaskan di antaranya adalah persoalan infrastruktur jalan. Sehingga jalan jalan provinsi bisa mulus, termasuk kelengkapan jalannya.

    BACA JUGA: Mengukur Peluang Mulyadi sebagai Pendamping RK di Pilgub Jabar

    “Jalan provinsi harus tuntas, Ruang Kelas Baru harus terbangun, terutama RKB SMA,” ucapnya.

    Dedi melanjutkan, prioritas lain adalah soal puskesmas yang harus tertata, sehingga masyarakat bisa mudah dalam mengakses layanan kesehatan.

    Singgung Hibah Ugal-Ugalan

    Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyinggung terkait alokasi hibah Pemprov yang sempat ugal-ugalan.

    BACA JUGA: Masyarakat Jawa Barat Manfaatkan Promo Tarif Listrik 50 Persen dari PLN

    “Ugal-ugalan itu kan bukan pernyataan saya aja, itu pernyataan inspektorat loh,” cetusnya.

    Dalam pertemuan antara Dedi Mulyadi dan sejumlah pejabat OPD Pemprov Jabar sebelumnya, pihaknya juga menyinggung soal kucuran hibah. Katanya, ada lembaga yang mendapat kucuran hibah di angka Rp50 miliar, termasuk total anggaran hibah yang sampai tembus di angka Rp3 triliun.

    Dalam pertemuan itu juga mencuat terkait admin yang bisa memverifikasi dan mencairkan dana hibah. Dedi mengungkapkan, kejadian itu bisa terjadi karena mis pengelolaan keuangan. Yakni ada admin yang menguasai sistem, sehingga dia bisa memasukkan anggaran bisa memproses dan bisa mencairkan.

    BACA JUGA: Sebuah ‘Cerita’ Lilin-lilin di Vihara Dharma Ramsi Menjelang Imlek

    Dedi menegaskan, hal itu akan ditertibkan. “Ke depan harus segera ditertibkan sehingga anggaran di Jabar itu terkontrol,” tegasnya.(son)

  • 2 Dedi Mulyadi Tegaskan Pajak Kendaraan Bermotor 100 Persen untuk Jalan, Tak Bayar Pajak Dilarang Lewat Bandung

    2 Dedi Mulyadi Tegaskan Pajak Kendaraan Bermotor 100 Persen untuk Jalan, Tak Bayar Pajak Dilarang Lewat Bandung

    Dedi Mulyadi Tegaskan Pajak Kendaraan Bermotor 100 Persen untuk Jalan, Tak Bayar Pajak Dilarang Lewat
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    terpilih,
    Dedi Mulyadi
    , menyatakan komitmen bahwa
    Pajak Kendaraan Bermotor
    (PKB) di provinsi tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan dan perbaikan jalan.
    Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan pentingnya transparansi dan konsistensi dalam pengelolaan pajak demi memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
    “Nah, yang pertama kita umumkan dulu, karena banyak para bupati yang tidak tahu dana bagi hasil kendaraan bermotornya. Hari ini harus diumumkan agar seluruh rakyat Jawa Barat tahu bahwa ada dana bagi hasil
    pajak kendaraan bermotor
    , yakni 40 persen untuk provinsi dan 60 persen untuk kabupaten,” ujar Dedi dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Pemprov Jabar di Lembur Pakuan,
    Subang
    , Jawa Barat, Selasa (21/1/2025) dan disiarkan melalui akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
    Kompas.com
    mengonfirmasi dan mendapat izin untuk mengutip pernyataan Dedi Mulyadi, melalui sambungan telepon, Rabu (22/1/2025).
    Dedi menegaskan bahwa 100 persen pajak kendaraan bermotor di tingkat provinsi harus dialokasikan untuk pembangunan jalan.
    “Orang bayar pajak kendaraan bermotor ingin mendapat layanan jalan yang baik. Jangan sampai rakyat bayar pajak setiap tahun, tetapi jalannya tetap rusak,” tegasnya.
    Ia juga meminta komitmen dari pemerintah kabupaten dan kota untuk mengalokasikan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor sepenuhnya untuk jalan.
    “Nanti jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa harus terkoneksi. Jika ini terlaksana, kebutuhan jalan di Jawa Barat bisa selesai dalam waktu satu tahun,” tambah Dedi.
    Untuk memastikan konsistensi, Dedi mengusulkan penerapan aturan bagi kendaraan bermotor yang menunggak pajak.
    “Kendaraan yang tidak bayar pajak tidak boleh lewat jalan. Kita konsisten bahwa dana pajak kendaraan bermotor adalah untuk pembangunan jalan, sehingga yang menikmati fasilitas tersebut harus membayar pajak,” katanya.
    Ia juga menekankan pentingnya penggunaan nomor kendaraan sesuai domisili di Jawa Barat, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di provinsi tersebut.
    Dalam proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, disebutkan bahwa pendapatan dari pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp 6,3 triliun, terdiri dari Rp 3,8 triliun pajak kendaraan bermotor tahunan dan Rp 2,4 triliun dari bea balik nama kendaraan bermotor.
    Dijekaskan juga rincian dana bagi hasil yang akan diterima kabupaten dan kota. Misalnya, Kota Bekasi menjadi penerima tertinggi dengan Rp 862 miliar, disusul Kota Bandung sebesar Rp 887 miliar, dan Kabupaten Bekasi dengan Rp 701 miliar.
    “Dana ini harus digunakan untuk memperbaiki jalan, sehingga tidak ada alasan bagi daerah untuk memiliki jalan yang rusak,” ujar Dedi.
    Dedi berharap dengan konsistensi pengelolaan PKB, infrastruktur jalan di Jawa Barat bisa tuntas dalam waktu singkat.
    “Jika seluruh pendapatan pajak kendaraan bermotor digunakan sesuai kebutuhan, maka jalan provinsi selesai dalam setahun. Infrastruktur jalan yang baik akan mendukung perekonomian masyarakat,” pungkasnya.
    Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan bermotor dan berharap mereka yang belum membayar segera melaksanakan kewajiban tersebut.
    “Pajak ini adalah bentuk kontribusi nyata untuk membangun Jawa Barat yang lebih baik,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Resmikan Proyek Ketenagalistrikan Terbesar di Dunia

    Prabowo Resmikan Proyek Ketenagalistrikan Terbesar di Dunia

    Bisnis.com, SUMEDANG – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, meresmikan 37 proyek ketenagalistrikan mulai dari pembangkit, jaringan transmisi sampai dengan gardu induk yang tersebar di 18 provinsi se-Indonesia. Seremoni peresmian proyek strategis ketenagalistrikan terbesar ini dilakukan Presiden Prabowo di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat pada Senin (20/1). Dari 26 pembangkit listrik yang diresmikan, 89 persennya bersumber dari pemanfaatan potensi energi bersih.

    “Pada hari ini saya mendapat kehormatan besar dan saya sangat bangga dapat hadir di Jatigede ini dalam rangka meresmikan kelompok proyek-proyek besar di 18 provinsi. Mungkin ini peresmian proyek energi terbesar di dunia mungkin yang kita resmikan, 3,2 Gigawatt (GW) sekaligus,” ungkap Presiden Prabowo.

    Secara rinci, proyek yang diresmikan meliputi 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3.222,75 Megawatt (MW) dan 11 jaringan transmisi dan gardu induk sepanjang 739,71 kilometer sirkit (kms) dengan kapasitas 1.740 Megavolt Ampere (MVA). Hadirnya infrastuktur ini akan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan pemerataan pasokan listrik, serta mendukung pengembangan sektor industri dan perekonomian daerah.

    Pada peresmian ini, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi.

    Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengembangan sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari swasembada energi berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri,” imbuh Prabowo.

    Prabowo juga menekankan sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia terus melakukan transformasi ke energi yang ramah lingkungan, pengembangan energi terus dilakukan dengan berorientasi kepada energi baru dan terbarukan (EBT).

    “Untuk itu energi sangat vital, kita punya sumber alam yang cukup besar dan kita sekarang punya kemampuan untuk melakukan transformasi ini. Untuk itu saya kira kita sekarang ini menjadi salah satu di dunia negara yang mungkin termasuk paling maju di bidang transformasi energi menjadi energi terbarukan,” ujarnya.

    Sementara itu Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi secara masif adalah kunci untuk mendukung swasembada energi.

    “(Peresmian ini) dalam rangka menerjemahkan apa yang menjadi komitmen Bapak Presiden untuk melakukan transisi energi dari energi fosil kepada energi baru terbarukan. Dan ini adalah salah satu (proyek ketenagalistrikan) terbesar di dunia yang kita resmikan bersama-sama,” tegas Bahlil.

    Bahlil menambahkan, seiring dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, penyediaan energi listrik yang sustainable akan terus digenjot, untuk itu pemerintah terus mendukung pengembangan infrastruktur listrik yang berbasis EBT.

    “Ke depan kita akan menambah 71 GW atau 71.000 MW dengan jaringan kurang lebih sekitar 48 ribu kms, 48 ribu kms itu kalau dia berbanding lurus, kurang lebih sekitar 8.000 km,” imbuh Bahlil.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN berkomitmen penuh untuk menyukseskan visi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi. Dukungan ini diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berfokus kepada EBT.

    “PLN siap menjalankan penugasan dari pemerintah untuk bisa memberikan akses listrik yang merata untuk seluruh masyarakat. Terlebih dari itu, upaya ini menjadi langkah PLN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah melalui swasembada energi,” kata Darmawan.

    Darmawan juga menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang terjalin baik antara PLN dengan Pemerintah, sehingga tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini dapat diatasi dengan baik.

    “Terima kasih kepada pemerintah yang telah mendukung upaya PLN mewujudkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat, sehingga tantangan dan hambatan proyek mampu diselesaikan secara cepat bersama,” imbuh Darmawan.

    Darmawan merinci, 89 persen pembangkit berbasis energi bersih yang diresmikan terdiri dari: PLTA dengan kapasitas total 284 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) 29,98 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 41,52 MW, PLTS 50,25 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) 27 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 2.380 MW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 60 MW.

    “Proyek strategis ketenagalistrikan ini tidak hanya akan memberikan suplai listrik yang andal untuk masyarakat, tetapi juga akan mendukung perekonomian dan menciptakan ribuan lapangan kerja baru,” pungkas Darmawan.

  • Turut Hadir Pada Peresmian PLTA Jatigede, PLN Icon Plus Terus Berkomitmen Dukung Energy Terbarukan Milik PLN

    Turut Hadir Pada Peresmian PLTA Jatigede, PLN Icon Plus Terus Berkomitmen Dukung Energy Terbarukan Milik PLN

    JABAR EKSPRES – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, meresmikan 37 proyek ketenagalistrikan mulai dari pembangkit, jaringan transmisi sampai dengan gardu induk yang tersebar di 18 provinsi se-Indonesia.

    Seremoni peresmian proyek strategis ketenagalistrikan terbesar ini dilakukan Presiden Prabowo di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat pada Senin (20/1). Dari 26 pembangkit listrik yang diresmikan, 89 persennya bersumber dari pemanfaatan potensi energi bersih.

    “Pada hari ini saya mendapat kehormatan besar dan saya sangat bangga dapat hadir di Jatigede ini dalam rangka meresmikan kelompok proyek-proyek besar di 18 provinsi. Mungkin ini peresmian proyek energi terbesar di dunia mungkin yang kita resmikan, 3,2 Gigawatt (GW) sekaligus,” ungkap Presiden Prabowo.

    Secara rinci, proyek yang diresmikan meliputi 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3.222,75 Megawatt (MW) dan 11 jaringan transmisi dan gardu induk sepanjang 739,71 kilometer sirkit (kms) dengan kapasitas 1.740 Megavolt Ampere (MVA).

    Hadirnya infrastuktur ini akan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan pemerataan pasokan listrik, serta mendukung pengembangan sektor industri dan perekonomian daerah.

    Baca juga : Masyarakat Jawa Barat Manfaatkan Promo Tarif Listrik 50 Persen dari PLN

    Pada peresmian ini, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi, Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi, serta Direktur Jaringan dan Infrastruktur Doni Aris Setiawan.

    Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengembangan sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari swasembada energi berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri,” imbuh Prabowo.

    Prabowo juga menekankan sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia terus melakukan transformasi ke energi yang ramah lingkungan, pengembangan energi terus dilakukan dengan berorientasi kepada energi baru dan terbarukan (EBT).

  • Dedi Mulyadi Ingin Perbanyak MPP di Subang, Reynaldi Siap Wujudkan

    Dedi Mulyadi Ingin Perbanyak MPP di Subang, Reynaldi Siap Wujudkan

    JABAR EKSPRES – Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian meresmikan layanan cepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Subang, Selasa (21/1).

    Dalam momen tersebut, Mal Pelayanan Publik (MPP) Subang mencatatkan Rekor Muri karena dapat menerbitkan PBG dengan waktu 16 menit 33 detik.

    Melihat hal itu, Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi yang hadir pada kesempatan itu berpendapat meskipun pelayanan penerbitan PBG di Subang gratis dan menjadi yang tercepat, akan tetapi di Subang hanya ada satu MPP di area kota, sehingga masyarakat di daerah lain tetap harus mengeluarkan biaya untuk ongkos.

    Baca juga : Dedi Mulyadi Tanyakan ke ESDM Jabar dan Satpol PP Kenapa Tambang Ilegal Sulit Ditutup? Begini Jawabannya!

    Oleh sebab itu, dirinya menginginkan MPP di Subang ditambah agar masyarakat Subang mendapatkan pelayanan lebih mudah.

    “Jumlah pusat pelayanan ini harus bisa disebar, karena biaya di sini gratis tapi kalau ongkosnya terlalu jauh itu juga akan mengeluarkan biaya yang lebih,” ucapnya.

    Selain itu, ia juga menambahkan untuk lebih mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan lainnya, dirinya juga menginginkan beberapa layanan yang bisa diperoleh secara daring.

    “Nanti suatu saat, untuk beberapa layanan tidak mesti datang. Cukup menggunakan handphone lewat aplikasi bisa mengajukan persyaratan-persyaratan,” ucapnya.

    Berangkat dari sana, ia pun menitipkan gagasan tersebut kepada Bupati Subang Terpilih, Reynaldi Putra Andita yang juga hadir pada kesempatan tersebut.

    Baca juga : Sepakat dengan Analisis Dedi Mulyadi Soal ABPD Jabar, Legislator Sebut Banyak Program Copy Paste

    “Nanti tugas Bupati Subang terpilih, karena di wilayah utara itu kan penduduknya banyak, akses ke pusatnya jauh harus di tambah satu, di selatan satu, di agak barat satu. Jadi satu kabupaten ada empat MPP,” ucapnya.

    Bupati Subang Terpilih, Reynaldi Putra Andita pun langsung mengiyakan gagasan tersebut dihadapan Mendagri, Tito Karnavian.

    “Insya Allah di tahun kedua kita, itu akan kita lakukan. Karena memang untuk di Pantura lahannya ada tinggal kita siapkan SDMnya,” ucapnya. (*)

  • 4 Dedi Mulyadi Minta Kepsek Se-Jabar Serahkan Ijazah yang Ditahan, Tunggakan Akan Diselesaikan Bandung

    4 Dedi Mulyadi Minta Kepsek Se-Jabar Serahkan Ijazah yang Ditahan, Tunggakan Akan Diselesaikan Bandung

    Dedi Mulyadi Minta Kepsek Se-Jabar Serahkan Ijazah yang Ditahan, Tunggakan Akan Diselesaikan
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    terpilih,
    Dedi Mulyadi
    , meminta seluruh
    kepala sekolah
    mulai SD hingga SMA di Provinsi Jawa Barat tidak menahan ijazah atau surat tanda tamat belajar siswa yang telah lulus. Dia menginstruksikan sekolah segera menyerahkan ijazah tersebut.
    “Apabila sampai saat ini ada siswa yang sudah lulus, tapi ijazahnya belum diberikan, mohon segera diserahkan kepada para siswa,” jelas Dedi kepada
    Kompas.com
    via sambungan telepon, Selasa (21/1/2025).
    Pernyataan Dedi juga disampaikan dalam akun TikTok miliknya, Kang Dedi Mulyadi.
    Menurut Dedi, ijazah sangat penting untuk perjalanan hidup dan karir siswa ke depan.
    Dedi kemudian menyinggung masalah tunggakan biaya pendidikan yang sering menjadi alasan tertahannya ijazah siswa. Dia meminta pihak sekolah untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.
    “Apabila ada tunggakan yang ditimbulkan, silakan segera disusun tunggakannya dan nanti ada tim yang akan berkoordinasi dengan bapak ibu (kepala sekolah) semua mengenai kewajiban siswa tersebut,” jelasnya.
    Dedi tidak ingin masalah finansial menjadi penghalang siswa mendapatkan hak mereka berupa ijazah.
    Sebagai langkah konkret, Dedi menyampaikan, dirinya akan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan kota dan kabupaten se-Jawa Barat, besok, Rabu (22/1/2025).
    Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas secara mendalam permasalahan ijazah yang tertahan dan tunggakan biaya pendidikan di sejumlah sekolah.
    “Kami ingin mendengar langsung dari Dinas Pendidikan mengenai kendala yang dihadapi dan mencari solusi terbaik agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan. Ini adalah langkah awal untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” tambah Dedi.
    Menurutnya, kebijakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah Jawa Barat dalam menghormati dunia pendidikan dan memberikan penghargaan kepada siswa yang telah menyelesaikan pendidikan mereka.
    “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi siswa yang tertahan masa depannya karena alasan keuangan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memberikan pendidikan yang layak bagi semua,” katanya.
    Dedi juga meminta kepala UPTD di seluruh Jawa Barat untuk segera berkoordinasi dengan kepala sekolah guna mempercepat penyelesaian masalah tersebut.
    “Hatur nuhun atas perhatian dan kerja sama semua pihak. Semangat untuk Jawa Barat, maju bersama untuk Indonesia yang istimewa!”
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Telepon Kapolda Jabar, Minta Keadilan untuk Kasus Pembunuhan Satpam di Bogor Megapolitan 20 Januari 2025

    Dedi Mulyadi Telepon Kapolda Jabar, Minta Keadilan untuk Kasus Pembunuhan Satpam di Bogor Megapolitan 20 Januari 2025

    Dedi Mulyadi Telepon Kapolda Jabar, Minta Keadilan untuk Kasus Pembunuhan Satpam di Bogor
    Editor
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengecam keras peristiwa pembunuhan yang menimpa Satpam, Septian (37), oleh anak majikannya, Abraham, di Kota Bogor.
    Dedi mengklaim telah menghubungi Kapolda Jabar, Irjen Pol Akhmad Wiyagus, dan menuntut keadilan untuk istri korban, Dewi, serta keempat anaknya, agar pelaku dihukum sesuai perbuatannya.
    “Saya sudah telepon Pak Kapolda Jabar, kemudian Kapolda Jabar sudah bertanya ke Kapolres Bogor. Ternyata pelakunya si abang (anak majikan), karena marah sama Pak Septian, karena sering melaporkan ke nyona bahwa si abang sering pulang pagi,” kata Dedi dalam video pertemuan dengan istri korban yang diunggah di TikTok @dedimylyadiofficial, Senin (20/1/2024).
    Dedi juga mengungkapkan, Abraham, yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut, ternyata positif menggunakan narkoba.
    Ia menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Bogor dan Kasat Reskrim yang sudah bertindak cepat dalam menyelidiki kasus ini.
    “Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan kita mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Bogor dan Kasat Serse,” ujarnya.
    Dedi menegaskan bahwa dalam kasus ini, tidak ada yang kebal hukum, meskipun pelaku berasal dari keluarga mampu.
    Ia menekankan bahwa kasus pembunuhan tetap harus diungkap tanpa memandang status sosial pelaku.
    “Enggak ada urusan. Mau orang kaya, mau pembunuhnya siapapun, kalau pembunuhan pasti diungkap dan terungkap siapa pun pelakunya. Menurut saya di abad ini enggak ada lagi orang beking-bekingan. Enggak usah takut,” tegas Dedi.
    Pernyataan tersebut mencerminkan komitmennya untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya.
    Kasus ini menjadi perhatian publik, terutama karena pelaku adalah anak dari majikan korban yang memiliki latar belakang sosial yang lebih tinggi.
    Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat (17/1/2025) dini hari, di mana korban tewas akibat luka tusuk di bagian perut.
    Setelah kejadian, pelaku langsung dibawa ke Mapolresta Bogor Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
    Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris (AKP) Aji Riznaldi berujar, pelaku bernama Abraham diduga membunuh korban karena sakit hati.
    Korban disebut kerap melaporkan perilaku tersangka kepada orangtuanya, terutama karena tersangka sering pulang malam.
    “Motifnya untuk sementara karena sakit hati karena korban ini sering melaporkan tersangka ke ibunya suka pulang malam,” ungkap Aji pada Senin (20/1/2025).
    Aji menuturkan, hal itu menjadi pemicu antara korban dengan pelaku terlibat cekcok hingga akhirnya terjadi pembunuhan.
    “Kejadian (pembunuhan) itu sempat disaksikan oleh karyawan yang lain. Kemudian mereka langsung melaporkan ke pihak kepolisian,” tambah Aji.
    Kini, Polisi telah menetapkan Abraham sebagai pelaku pembunuhan. Dalam kasus ini, pelaku dijerat dengan Pasal 338 subsider Pasal 351 ayat 3 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Telepon Kapolda Jabar, Minta Keadilan untuk Kasus Pembunuhan Satpam di Bogor Megapolitan 20 Januari 2025

    Dedi Mulyadi Biayai Sekolah Anak Satpam Korban Pembunuhan di Bogor Megapolitan 20 Januari 2025

    Dedi Mulyadi Biayai Sekolah Anak Satpam Korban Pembunuhan di Bogor
    Editor
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, akan menanggung biaya sekolah anak Satpam bernama Septian (37), yang menjadi korban pembunuhan oleh anak majikannya di Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.
    Pernyataan tersebut disampaikan Dedi saat menerima kedatangan istri korban, Dewi, yang datang dari Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
    “Yang masih sekolah, biaya pendidikannya dari saya. Setiap bulan, termasuk biaya hidup untuk dua orang,” kata Dedi, dikutip dari video yang diunggah akun TikTok @dedimulyadiofficial, Senin (20/1/2024).
    Septian tewas meninggalkan satu istri dan empat anak. Anak pertama sudah menikah, anak kedua telah lulus sekolah namun belum bekerja, anak ketiga masih duduk di kelas 3 SD, dan anak bungsu masih di kelas 1 SD.
    Dedi menyimpulkan bahwa kedatangan istri Satpam, korban pembunuhan, bertujuan untuk menyampaikan dua kegelisahannya, yaitu mengenai keadilan hukum serta biaya kehidupan dan pendidikan anak-anaknya.
    “Ibu juga memikirkan biaya pemakaman, tahlilan. Itu nanti saya siapkan Rp 20 juta buat ibu. Ibu tidak usah memikirkan lagi biaya pemakaman,” kata Dedi.
    Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat (17/1/2025) dini hari, di mana korban tewas akibat luka tusuk di bagian perut.
    Setelah kejadian, pelaku langsung dibawa ke Mapolresta Bogor Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
    Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Aji Riznaldi, mengatakan bahwa pelaku bernama Abraham diduga membunuh korban karena sakit hati.
    Korban disebut kerap melaporkan perilaku tersangka kepada orang tuanya, terutama karena tersangka sering pulang malam.
    “Motifnya sementara ini karena sakit hati. Korban sering melaporkan tersangka ke ibunya karena suka pulang malam,” ungkap Aji pada Senin (20/1/2025).
    Aji menuturkan bahwa hal tersebut memicu cekcok antara korban dan pelaku hingga akhirnya terjadi pembunuhan.
    “Kejadian (pembunuhan) itu sempat disaksikan oleh karyawan lain. Mereka kemudian langsung melaporkan ke pihak kepolisian,” tambah Aji.
    Kini, polisi telah menetapkan Abraham sebagai pelaku pembunuhan. Dalam kasus ini, pelaku dijerat dengan Pasal 338 subsider Pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.