Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • 6 PDAM Subang Terima Rp600 Juta per Bulan dari Aqua, Dedi Mulyadi: Warga Mandi Pakai Air Sawah Bandung

    6 PDAM Subang Terima Rp600 Juta per Bulan dari Aqua, Dedi Mulyadi: Warga Mandi Pakai Air Sawah Bandung

    PDAM Subang Terima Rp600 Juta per Bulan dari Aqua, Dedi Mulyadi: Warga Mandi Pakai Air Sawah
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Subang, Jawa Barat, menerima pembayaran sebesar Rp600 juta per bulan dari pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua.
    Meskipun demikian, Aqua kini mengambil air dari sumur bor milik sendiri dan tidak lagi menggunakan jaringan PDAM Kabupaten Subang.
    Fakta ini terungkap setelah direksi Aqua bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).
    Pertemuan tersebut juga dihadiri Bupati Subang, Reynaldi Putra, beserta jajaran manajemen PDAM Subang.
    Dalam pertemuan tersebut, Dedi menyoroti pembayaran bulanan dari pihak pabrik kepada PDAM Subang yang tetap berjalan meskipun air diambil dari sumur bor di tanah pabrik.
    “Berarti mata air yang pertama, sumber yang kedua dan ketiga itu di tanah pabrik. Pertanyaannya kenapa bayar ke PDAM?” ujar Dedi, seperti dikutip dari tayangan video di akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Kamis (30/10/2025).
    Pembayaran sebesar Rp600 juta per bulan ini berasal dari perjanjian yang dibuat sejak 1994, di mana PDAM memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) di lokasi mata air pertama.
    Pihak PDAM menyebutkan, pembayaran tersebut merupakan kompensasi atas pengambilan air oleh pabrik terhadap cadangan air mereka.
    Gubernur Dedi juga menekankan bahwa dana Rp600 juta per bulan seharusnya dialokasikan untuk membangun jaringan air bersih bagi warga sekitar pabrik.
    Selain itu, terungkap bahwa PDAM hanya menyalurkan sekitar 5 persen atau Rp20 juta dari pajak Aqua ke dua desa di sekitar pabrik.
    “Di sekitar Aqua itu, orang ngambil air sawah. Kenapa tidak yang Rp600 juta itu difokuskan berpuluh-puluh tahun untuk membangun jaringan melayani warga?” tegas Dedi.
    Dedi menilai, PDAM Subang hanya menikmati uang Rp600 juta tanpa melakukan pemeliharaan dan memperhatikan pasokan air bagi warga.
    “Jangan sampai begini, PDAM sebagai BUMD menikmati uang Rp600 juta setiap bulan, warga di sekitarnya mandi pakai air sawah,” katanya.
    Menindaklanjuti masalah ini, mantan Bupati Purwakarta tersebut menyatakan akan mengaudit perjanjian serta aliran dana Rp600 juta untuk memastikan pengelolaan keuangan menjadi jelas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov Jabar terbitkan 76 IUP dengan pengawasan lebih ketat

    Pemprov Jabar terbitkan 76 IUP dengan pengawasan lebih ketat

    Persyaratannya kini lebih ketat dan diawasi oleh pemerintah daerah dengan supervisi dari provinsi

    Bandung (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut telah menerbitkan 76 Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru, namun mereka menjamin ada pengawasan yang lebih ketat.

    Kepala Dinas ESDM Jabar Bambang Tirtoyuliono menjelaskan sebagian besar izin tersebut merupakan IUP perpanjangan, bukan izin bagi perusahaan tambang baru, namun dengan pengawasan yang lebih ketat serta memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang.

    “Hampir semua merupakan IUP perpanjangan, namun dengan persyaratan dan pengawasan yang lebih ketat,” ujar Bambang di Bandung, Kamis.

    Menurut Bambang, pengawasan aktivitas tambang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dengan supervisi dari Pemprov Jabar.

    “Persyaratannya kini lebih ketat dan diawasi oleh pemerintah daerah dengan supervisi dari provinsi,” ucapnya.

    Sesuai arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, kata dia, setiap perusahaan tambang wajib mematuhi batas tonase atau kapasitas angkut yang telah ditetapkan serta dilarang beroperasi di kawasan hutan.

    “Sesuai arahan Pak Gubernur, tidak boleh melebihi tonase atau bobot yang diizinkan, karena dikhawatirkan akan cepat merusak jalan, dan tidak boleh berada di kawasan hutan,” kata Bambang.

    Dari total 76 IUP yang diterbitkan, lanjut dia, terdapat satu izin pertambangan batu di wilayah Kabupaten Sukabumi.

    “Itu tambang batu. Selama ini kebutuhan batu di Jawa Barat berasal dari Bogor. Tetapi yang di Bogor sedang dievaluasi bersama 76 IUP tersebut,” tuturnya.

    Sebelumnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menghentikan sementara seluruh aktivitas pertambangan pada tiga kecamatan di Kabupaten Bogor, yakni Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang. Keputusan itu tertera dalam Surat Edaran (SE) Nomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2 Tolak Dedi Mulyadi, Aqua Tegaskan Tak Akan Pindahkan Kantor Pusat ke Jawa Barat! Bandung

    2 Tolak Dedi Mulyadi, Aqua Tegaskan Tak Akan Pindahkan Kantor Pusat ke Jawa Barat! Bandung

    Tolak Dedi Mulyadi, Aqua Tegaskan Tak Akan Pindahkan Kantor Pusat ke Jawa Barat!
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua menanggapi permintaan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar perusahaan memindahkan kantor pusatnya ke wilayah Jawa Barat.
    Corporate Communication Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin, menegaskan bahwa Aqua belum berencana membangun atau memindahkan kantor pusatnya dari Jakarta ke Jawa Barat.
    “Aqua beroperasi melalui 20 pabrik kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Memang layaknya perusahaan yang operasionalnya tersebar di seluruh Indonesia, maka kantor pusat (Head Office) Aqua berada di Jakarta,” ujar Arif saat dihubungi
    Kompas.com
    melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (30/10/2025).
    Menurut Arif, Jakarta merupakan pusat bisnis dan pemerintahan Indonesia, sehingga keberadaan kantor pusat di ibu kota mempermudah proses koordinasi dan operasional perusahaan.
    “Hal ini bertujuan untuk mempermudah berbagai proses operasional, administrasi, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan pemerintah pusat,” katanya.
    Arif menambahkan, posisi kantor pusat di Jakarta juga dinilai strategis, baik secara operasional maupun administratif.
    “Jakarta juga merupakan ibu kota dan pusat bisnis nasional, sehingga menjadi lokasi strategis untuk pengelolaan perusahaan secara menyeluruh,” tegasnya.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Jawa Barat, termasuk Aqua, agar membangun kantor pusatnya di provinsi tersebut.
    “Gini loh perusahaan-perusahaan di Jawa Barat ini, kan kantor pusatnya semuanya di luar Jawa Barat. Kita nggak boleh nyebut tempat. Di luar Jawa Barat, nah di situ kalau kantor pusatnya di luar Jawa Barat, maka yang paling nyaman itu yang punya kantor pusat,” kata Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).
    Menurut Dedi, keberadaan kantor pusat di luar Jawa Barat membuat dana bagi hasil (DBH) justru mengalir ke daerah tempat kantor pusat berada, bukan ke daerah di mana aktivitas ekonomi dilakukan.
    “Nah saya ingin kantor pusatnya di Jawa Barat dong, agar dana bagi hasilnya kembali ke masyarakat Jabar sebagai objek di mana usaha itu dilakukan,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Tak Sama dengan Dedi Mulyadi

    Purbaya Tak Sama dengan Dedi Mulyadi

    Oleh: Erizal 

    BERUNTUNG Purbaya Yudhi Sadewa tak seperti Dedi Mulyadi, disamakan dengan Joko Widodo alias Jokowi. Dedi Mulyadi sedang naik daun dan populer dikatakan banyak orang, termasuk oleh Rocky Gerung, adalah Mulyono Jilid II. Mulyono Jilid I, siapa lagi kalau bukan Jokowi. Bisa habis juga Dedi Mulyadi.

    Jokowi dulu, dikritik oleh banyak orang, bisa dipastikan bukan Jokowinya yang salah, tapi banyak orang yang mengkritik itu, meski kritikan itu benar sekalipun. Kini justru sebaliknya, siapa pun yang mengkritik Jokowi dipastikan benar, meski kritikan itu salah sekalipun.

    Di situlah ruginya Dedi Mulyadi disamakan dengan Jokowi, karena akhirnya bisa buruk. Hanya keledai yang mau masuk pada lubang yang sama. Artinya, orang tak melihat yang dilakukannya tulus. Hanya pencitraan. Padahal, bisa jadi memang berbeda dengan Jokowi.

    Dulu, jangankan IKN dan kereta cepat Whoosh, mobil Esemka saja dijual Jokowi banyak orang yang percaya. Kini, jangankan mobil Esemka, ijazahnya pun orang banyak yang tak percaya, meski sudah diakui oleh UGM dan Bareskrim melalui pengujian forensik sekalipun. 99,9% palsu kata Roy Suryo cs.

    Betapa ruginya Dedi Mulyadi disamakan dengan Jokowi saat ini. Kalau dulu, baru untung. Banyak kepala daerah yang meniru-niru gaya Jokowi, meski tak semua beruntung. Blusukan orang, blusukan pula dia. Blusukan Jokowi tetap pakai bansos, tidak hanya tangan kosong.

    Secara personal, tak ada yang bisa disamakan antara Dedi Mulyadi dan Jokowi. Dedi Mulyadi orator, Jokowi tidak. Kalau ditanya wartawan, jawabannya panjang, Jokowi pendek saja. Malah, tak dijawab sama sekali. Sudah, tapi belum. Dedi Mulyadi mana bisa begitu.

    Pendukung Dedi Mulyadi memang terlihat tak suka idolanya disamakan dengan Jokowi. Tapi pendukung Jokowi, terlihat sebaliknya. Mungkin agar sosok Jokowi terlihat masih relevan. Padahal setiap zaman tak hanya orangnya saja yang berbeda, tapi juga karakteristiknya.

    Tak hanya pendukung Jokowi yang terlihat suka mendekatkan diri pada tokoh populer seperti Dedi Mulyadi. Gibran Rakabuming Raka pun terlihat begitu. Ia mendekatkan diri kepada Dedi Mulyadi saat melesat. Malah saat Purbaya  melesat pun ia ikut nimbrung dengan mengatakan dukungan terhadap gaya ceplas-ceplos Purbaya. Entah untuk apa pula dukungan seperti itu sebagai Wapres?

    Pengalaman tiga kali menang Pilpres, termasuk Gubernur dan Wali Kota, membuat Jokowi dan para pendukungnya hafal betul tokoh mana yang sedang dielu-elukan. Kalau ketemu dengan tokoh seperti itu, maka mendekati lebih baik daripada menjauhi, apalagi melawan. Cita rasa pemilih pada pemimpin, mungkin sudah hafal di luar kepala. Kekuasaan adalah candu.

    Purbaya beruntung, karena tak seperti Dedi Mulyadi, yang disamakan Jokowi. Bagaimana pula bisa menyamakan Purbaya dan Jokowi? Bak langit dan bumi. Purbaya bisa jadi penyakit pula buat Jokowi. Justru Purbaya lebih bisa disamakan dengan Prabowo.

    Ceplas-ceplos, apa adanya, tanpa tedeng aling-aling. Yang terasa dalam hati itulah yang disampaikan. Bukan harimau dalam perut, tapi kambing juga yang keluar. Jokowi dalam perutnya entah apa dan yang keluar anaknya bisa jadi Wapres. Purbaya dan Prabowo lebih mudah ditafsirkan. Lurus dan tak banyak belok-belok.

    Tidak saja publik yang menghakimi, kalau Purbaya diserang orang lain seperti Jokowi dan Dedi Mulyadi, tapi Purbaya itu sendiri. Purbaya mana ada relawan, apalagi buzzer. Bahkan, Dedi Mulyadi menyerangnya langsung diserang balik, tanpa peduli persepsi publik.

    Sayang, Dedi Mulyadi tak mau mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahan bagi pemimpin populer memang tak mudah. Tapi Purbaya santai saja dan tak peduli lagi.

    Jokowi pun dibenarkannya sedikit saat mengatakan transportasi publik seperti Whoosh memang bukan untuk mencari untung. Dibenarkan sedikit, karena mungkin saja ia tahu kesalahan yang banyak dalam persoalan itu.

    Hasan Nasbi yang ikut-ikutan mengkritik jadi tak berkutik. Ini tak akan terjadi pada sosok Jokowi dulu. Jadi kalau fenomena Dedi Mulyadi masih bisa disamakan dengan Jokowi, Purbaya tidak. Sama sekali berbeda.

    Purbaya bukan fenomena masuk gorong-gorong atau membersihkan sungai. Ia menjelaskan sesuatu yang rumit menjadi sederhana dan dipahami semua orang. Ini permainan otak yang tak bisa dimainkan oleh otak kosong. Bukan pula olah tubuh ke sana-sini melihat gestur dan politik simbol yang multitafsir.

    Kelemahannya, orang jadi menuntut lebih dari Purbaya, bahkan di atas dari semua yang dikatakannya. Tapi ini pula bisa menunjukkan bahwa ia benar-benar bekerja tanpa agenda apa-apa.

    Sangat berkebalikan dengan Jokowi dan mungkin juga Dedi Mulyadi, tak banyak dituntut diawal, tapi terbukti mengambil jauh lebih banyak diakhir daripada yang dikerjakannya. 

    Purbaya enteng menolak masuk partai politik.dan memilih fokus pada pekerjaan yang diberikan Presiden. Tapi nanti kita tak pernah tahu.

    Direktur ABC Riset & Consulting

  • 4 Respons Mulai Dedi Mulyadi hingga DPR soal Dana Daerah Mengendap Rp 234 T di Bank

    4 Respons Mulai Dedi Mulyadi hingga DPR soal Dana Daerah Mengendap Rp 234 T di Bank

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Kantor Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia guna mengonfirmasi sumber data terkait dana Rp4,1 triliun APBD Pemprov Jabar yang dinyatakan mengendap sebagai deposito.

    Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya harus menelusuri kebenaran data yang dimiliki kementerian dan bank sentral karena data tersebut menjadi polemik.

    “Hari ini saya (memang) sudah jadwalkan ke Kemendagri, setelah dari sana ke Bank Indonesia,” kata Dedi dikutip dari Antara, Rabu 22 Oktober 2025.

    Secara internal, kata Dedi, pihaknya sudah memastikan kejelasan sumber data tersebut dengan memanggil seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait pengelolaan keuangan.

    “Para pejabat sudah saya panggil. Saya kumpulkan untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data, dan fakta, atau berbohong,” katanya.

    Menurutnya, dari data yang diterima pada periode 15 Oktober 2025, tidak ada simpanan Pemprov Jabar mencapai Rp4,1 triliun seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Itu tidak ada,” katanya.

    Karena itu, Dedi Mulyadi akan mendatangi Kemendagri untuk mencocokkan data yang dimiliki Pemprov Jabar. Langkah selanjutnya, ia akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menelusuri data yang menandai polemik tersebut.

    “Hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut,” ujarnya.

    Dedi menegaskan seluruh rangkaian verifikasi data tersebut akan dilakukan secara transparan sehingga publik dapat mengetahui informasi yang sesuai fakta.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menampik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya), termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin 20 Oktober 2025.

    Pemprov Jawa Barat disebut Purbaya menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,68 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.

    Purbaya menjelaskan data tersebut dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp 233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten sebesar Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan simpanan pemerintah kota Rp 39,5 triliun.

     

  • Nama Purbaya Melesat di Bursa Cawapres, Parpol Mulai Melirik

    Nama Purbaya Melesat di Bursa Cawapres, Parpol Mulai Melirik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendadak menjadi sorotan publik.

    Namanya menempati posisi teratas dalam bursa calon wakil presiden (cawapres), menarik perhatian sejumlah politisi, termasuk Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno.

    Eddy mengakui elektabilitas Purbaya saat ini cukup tinggi. Namun, ia menekankan bahwa popularitas bukan berarti Purbaya siap terjun ke politik praktis.

    “Apakah kemudian Pak Purbaya menjadi salah satu calon besutan PAN untuk kita tarik? Ya, belum tentu Pak Purbaya-nya juga mau,” ujar Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (30/10/2025).

    Menurut Eddy, Purbaya adalah sosok profesional di bidang keuangan yang tengah fokus mengurus masalah perbendaharaan negara. Hingga saat ini, belum ada indikasi dari Purbaya untuk beralih jalur ke dunia politik.

    Data terbaru dari lembaga survei IndexPolitica menunjukkan posisi Purbaya sebagai tokoh potensial cawapres nomor satu dengan elektabilitas 28,65 persen. Angka ini menempatkannya di atas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (20,15 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (15,75 persen), dan Gibran Rakabuming Raka (12,35 persen).

    “Ini menunjukkan eksposur positif dan penerimaan publik yang sangat kuat terhadap beliau,” kata Eddy.

    Meski popularitas tinggi, Purbaya diingatkan bahwa masyarakat menunggu hasil nyata dari kinerjanya di Kementerian Keuangan. Keberhasilan Purbaya di bidang fiskal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk target Presiden Prabowo Subianto mencapai 8 persen pada 2028.

  • Ajak Kembali ke Zaman Batu, Begini Terobosan Dedi Mulyadi agar Pelajar di Jabar Banyak Jalan Kaki

    Ajak Kembali ke Zaman Batu, Begini Terobosan Dedi Mulyadi agar Pelajar di Jabar Banyak Jalan Kaki

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan terobosan agar pelajar banyak jalan kaki. Dia mengaku akan membangun trotoar di sekitar sekolah dengan jarak tertentu agar pelajar, guru dan staf sekolah tidak terlalu jauh jalan kaki.

    Hal ini karena Dedi merasa ada sorotan pada dorongannya agar lebih banyak pelajar yang berjalan kaki ke sekolahnya. Dia mengajak pelajar kembali ke zaman batu.

    “Dalam surat edaran, saya minta yang jaraknya ke sekolah masih bisa jalan, ya jalan kaki. Dan ini katanya Dedi Mulyadi mengajak orang kembali ke zaman batu. Padahal Jepang, jalan kaki, naik sepeda. Singapura jalan kaki jadi tradisi. Nah problem di kita ini jalan kaki karena panas aja, dan lalu lintasnya enggak baik,” kata Dedi di Gedung Sate Bandung dilansir Antara, Rabu (29/10/2025).

    Dedi menyebutkan, masalah yang memicu warga enggan berjalanan kaki itu menjadi motivasi untuk membangun akses pendukung trotoar sepanjang satu kilometer di sekitar sekolah.

    “Karenanya konsep saya berikutnya adalah, satu kilometer menjelang sekolah, akan saya bangunkan trotoar-trotoar yang layak untuk berjalan kaki. Satu kilometer,” ujarnya.

    Tidak hanya trotoar, Dedi mengatakan pihaknya juga akan membangun instalasi air minum yang bisa dikonsumsi langsung.

    “Jalan kepanasan minum. Itu bagian peradaban,” ucapnya.

  • 6 PDAM Subang Terima Rp600 Juta per Bulan dari Aqua, Dedi Mulyadi: Warga Mandi Pakai Air Sawah Bandung

    1 Dorong Aqua Pindahkan Kantor Pusat ke Jawa Barat, Dedi Mulyadi: Agar Dana Bagi Hasilnya Kembali ke Masyarakat Jabar Bandung

    Dorong Aqua Pindahkan Kantor Pusat ke Jawa Barat, Dedi Mulyadi: Agar Dana Bagi Hasilnya Kembali ke Masyarakat Jabar
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta perusahaan air minum dalam kemasan Aqua membangun kantor pusatnya di wilayah Jawa Barat.
    Dedi menegaskan, permintaan itu tidak hanya ditujukan kepada Aqua, tetapi juga kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di provinsi tersebut.
    “Gini loh perusahaan-perusahaan di Jawa Barat ini, kan kantor pusatnya semuanya di luar Jawa Barat. Kita enggak boleh
    nyebut
    tempat. Di luar Jawa Barat, nah di situ kalau kantor pusatnya di luar Jawa Barat, maka yang paling nyaman itu yang punya kantor pusat,” kata Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).
    Menurut Dedi, kondisi itu membuat Jawa Barat tidak mendapat manfaat penuh dari keberadaan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Dana bagi hasil (DBH) justru mengalir ke daerah tempat kantor pusat berada, bukan ke lokasi kegiatan ekonomi dilakukan.
    “Nah saya ingin kantor pusatnya di Jawa Barat dong, agar dana bagi hasilnya kembali ke masyarakat Jabar sebagai objek di mana usaha itu dilakukan,” ujarnya.
    Selain soal DBH, Dedi juga menyatakan akan terus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan di Jawa Barat, termasuk perusahaan air mineral seperti Aqua.
    “Oh saya semua, kan saya bilang saya pasti akan tiba-tiba datang ke sebuah perusahaan untuk melakukan analisis. Jadi yang bukan hanya Aqua, seluruh perusahaan di Jawa Barat, baik perusahaan air mineral, maupun non air mineral,” tutur Dedi.
    Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan, langkah tersebut bertujuan memastikan aktivitas perusahaan tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar.
    “Kan saya baru menemukan satu, kan saya tidak boleh menyimpulkan sesuatu yang belum saya lihat. Nanti ada wawancara saya, tadi sudah lengkap, tinggal lihat aja di media sosial saya. Lengkap membahas itu, dan itu akan menjadi sesuatu,” kata Dedi.
    Dedi menegaskan, upaya ini merupakan bagian dari komitmennya mewujudkan keadilan ekonomi yang berpihak pada masyarakat Jawa Barat, bukan semata pada korporasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Heboh Sumber Air Aqua, Danone: Pengeboran Sesuai Izin yang Berlaku

    Heboh Sumber Air Aqua, Danone: Pengeboran Sesuai Izin yang Berlaku

    Bisnis.com, JAKARTA — Danone Group Indonesia memastikan sumber air minum dalam keamanan (AMDK) Aqua berasal dari air pegunungan dan telah sesuai klaim yang tertera di label. 

    VP General Secretary Danone Group in Indonesia, Vera Galuh Sugijanto menjelaskan bahwa air pegunungan tersebut dikumpulkan lewat mekanisme pengeboran muka tanah yang kemudian difilterisasi sebelum sampai ke tangan konsumen.

    “Sumber airnya bersumber [dari] air pegunungan sesuai dengan klaim kami di label, tetapi cara pengambilannya tentunya industri manapun yang menggunakan air tanah dalam, pasti penggunaan pengambilannya dengan pengeboran,” kata Vera saat ditemui di Kantor Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

    Vera memastikan, pihaknya telah mengantongi izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyoal dengan praktik pengeboran yang dilakukan tersebut.

    Di samping itu, dia juga menjamin mutu produk Aqua yang sampai ke tangan konsumen sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

    “Air minum dalam kemasan Aqua memenuhi standar SNI, itu parameternya sesuai. Kami dari Aqua juga memiliki 400 lebih parameter yang kami terapkan di atas SNI. Jadi insya Allah dimanapun pabrik Aqua berasal tetap produknya adalah dengan standar dan kualitas yang sama,” tegasnya. 

    Sebelumnya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan bakal memanggil PT Tirta Investama selaku produsen air minum kemasan Aqua untuk meminta klarifikasi terkait dengan dugaan sumber air yang tidak berasal dari mata air pegunungan. Hal ini sebagaimana klaim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai melakukan inspeksi di Subang.

    Ketua BPKN Mufti Mubarok menegaskan bahwa pihaknya telah menerima berbagai laporan dan pemberitaan publik atas hal tersebut, sehingga akan memastikan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana amanat Undang-undang (UU) No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

    “BPKN juga akan mengirim tim investigasi langsung ke lokasi pabrik guna memverifikasi kebenaran informasi tersebut,” kata Mufti dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (26/10/2025).

    Menurutnya, apabila klaim bahwa produksi air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua berasal dari sumur bor benar, maka hal tersebut akan bertolak belakang dengan slogan perseroan selama ini.

  • Bank BJB Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jabar Lewat Rebana CEO Club 2025

    Bank BJB Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jabar Lewat Rebana CEO Club 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – bank bjb kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui kolaborasi dengan Badan Pengelola Kawasan Rebana (BP Rebana), bank bjb menyelenggarakan Rebana CEO Club  yang digelar pada Senin, 27 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mempercepat transformasi ekonomi Jawa Barat. Turut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala Badan Pengelola (BP) Kawasan Rebana Helmy Yahya, Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin, Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Nunung Suhartini, Direktur Korporasi & UMKM bank bjb Mulyana beserta tamu undangan lainnya.

    Forum Rebana CEO Club mengusung tema “Rebana as Indonesia’s New Growth Corridor: Opportunities, Challenges, and Collective Action”, yang mencerminkan semangat kolaboratif dalam membangun kawasan industri Rebana sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Acara ini dihadiri para pemimpin industri, pengembang kawasan, perusahaan infrastruktur, penyedia tenaga kerja, hingga perwakilan perguruan tinggi dari tujuh kabupaten/kota di wilayah Rebana Metropolitan.

    Kehadiran bank bjb dalam forum ini bukan sekadar bentuk dukungan simbolik, melainkan wujud nyata kontribusi korporasi terhadap penguatan struktur ekonomi daerah. Sebagai bank pembangunan daerah terbesar di Jawa Barat, bank bjb memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan, mendukung investasi, serta memperluas layanan perbankan bagi pelaku usaha di kawasan industri.

    Kawasan Rebana yang mencakup tujuh wilayah meliputi Subang, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Sumedang, dan Kota Cirebon tengah disiapkan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Infrastruktur transportasi yang terintegrasi dengan pelabuhan, bandara, serta jalur tol trans-Jawa menjadikan wilayah ini sangat potensial bagi investasi skala nasional dan global.

    bank bjb melihat potensi besar kawasan Rebana dalam membuka peluang kerja baru, meningkatkan daya saing industri lokal, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif. Melalui dukungan terhadap BP Rebana, bank bjb memperkuat posisinya sebagai mitra keuangan utama dalam pembangunan kawasan strategis ini.

    Kolaborasi antara bank bjb dan BP Rebana menjadi bukti nyata pentingnya kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Sinergi ini tidak hanya memperkuat daya saing industri, tetapi juga mendukung agenda pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di Jawa Barat bagian utara.

    Forum Rebana CEO Club menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan para pengambil keputusan lintas sektor. Melalui forum ini, bank bjb secara konsisten terus menjadi jembatan kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah, dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berorientasi jangka panjang.

    Dalam forum tersebut, bank bjb menegaskan peran aktifnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku industri di kawasan Rebana. Dukungan ini diimplementasikan melalui berbagai produk perbankan, kemudahan layanan digital, hingga fasilitasi pembiayaan proyek-proyek strategis yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah.

    bank bjb juga mendorong penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan dan penyedia tenaga kerja, untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia di kawasan industri. Dengan demikian, transformasi ekonomi tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusia yang berdaya saing.

    Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan potensi industri terbesar di Indonesia. bank bjb terus mendukung kesinambungan tren ini melalui pembiayaan produktif dan berkelanjutan.

    Melalui dukungan terhadap program BP Rebana, bank bjb turut memperkuat peran daerah dalam mempercepat hilirisasi industri manufaktur. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Jawa Barat sebagai pusat pertumbuhan industri dan teknologi baru di Indonesia.

    Selain aspek ekonomi, bank bjb juga menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam setiap langkah kolaborasi. Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi bagian dari upaya bank bjb dalam memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.

    Forum ini juga menjadi ajang bagi bank bjb untuk memperkenalkan inisiatif-inisiatif keuangan hijau yang mendukung pembangunan industri berkelanjutan di kawasan Rebana. Dengan dukungan digitalisasi layanan, bank bjb terus memperluas jangkauan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil hingga menengah yang beroperasi di sekitar kawasan industri.

    bank bjb percaya bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi daerah bergantung pada kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, melalui forum Rebana CEO Club, bank bjb berupaya mendorong terciptanya ruang komunikasi yang terbuka antara dunia usaha, akademisi, dan pemerintah.

    Dalam jangka panjang, sinergi antara bank bjb dan BP Rebana diharapkan mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian Jawa Barat. Pertumbuhan sektor industri akan memicu peningkatan aktivitas ekonomi di sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan transportasi.

    Sebagai bank kebanggaan masyarakat Jawa Barat, bank bjb terus bertransformasi menjadi institusi keuangan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan industri. Dukungan terhadap program strategis seperti Rebana menjadi bentuk nyata peran bank bjb dalam mengakselerasi ekonomi Jawa Barat.

    Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, bank bjb akan terus berperan aktif dalam memperkuat daya saing industri, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, dan memperluas inklusi keuangan di Jawa Barat. Forum Rebana CEO Club menjadi simbol sinergi yang berkelanjutan menuju masa depan ekonomi Jawa Barat yang tangguh dan berdaya saing global.