Tag: Dedi Mulyadi

  • Antisipasi Geng Motor dan Tawuran, Dedi Mulyadi Bakal Buat Kurikulum Wamil di SMA

    Antisipasi Geng Motor dan Tawuran, Dedi Mulyadi Bakal Buat Kurikulum Wamil di SMA

    loading…

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, akan memasukkan kurikulum wajib militer (Wamil) di sekolah. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, akan memasukkan kurikulum wajib militer pada Sekolah Menengah Atas (SMA).

    “Saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer (Wamil) untuk SMA untuk pembentukan karakter bela negara,” kata Dedi usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Dedi menjelaskan, alasannya ingin memasukkan wamil pada kurikulum SMA, untuk mengantisipasi balapan liar dan perkelahian antar pemuda.

    Baca Juga

    “Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor perkelahian antarpemuda, antarsiswa kita akan masukin wamil,” jelasnya.

    Dedi pun akan berkerja sama dengan pihak TNI dari Kodam III Siliwangi dan kepolisian untuk merencanakan hal tersebut. Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan pemerintah Jabar akan mengalokasikan dana khusus untuk menangani geng motor dan premanisme.

    “Geng motor kita sudah membuat alokasi utk menangani geng motor dan premanisme di jabar, relatif lumayan alokasinya,” ungkapnya.

    (cip)

  • Siap Efisiensi Anggaran, Dedi Mulyadi: Studi Banding Puluhan Tahun Tak Hasilkan Apa Pun

    Siap Efisiensi Anggaran, Dedi Mulyadi: Studi Banding Puluhan Tahun Tak Hasilkan Apa Pun

    Siap Efisiensi Anggaran, Dedi Mulyadi: Studi Banding Puluhan Tahun Tak Hasilkan Apa Pun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, seminar dan studi banding yang dilakukan selama puluhan tahun tidak menghasilkan apa pun kecuali surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan.
    Hal ini dikatakannya menanggapi efisiensi yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalani instruksi tersebut tanpa ada pengorbanan yang berat.
    “Oh, enggak ada pengorbanan (yang berarti). Yang berkorban yang biasa jalan-jalan ke luar negeri, enggak usah. Yang biasa piknik dengan berbau studi banding, enggak usah. Yang biasa seminar-seminar, enggak usah. Itu saja,” kata Dedi Mulyadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
    “Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Jawa Barat, karena kegiatan seperti itu berpuluh-puluh tahun tidak menghasilkan apa pun kecuali SPJ,” imbuh Dedi.
    Dedi menuturkan, efisiensi sejatinya bukan berarti pemotongan anggaran, melainkan mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja yang penting.
    Pemprov, kata dia, sudah mengalihkan sejumlah belanja yang hura-hura menjadi kegiatan positif yang berimbas kepada masyarakat.
    Pengelolaan keuangan pemda itu dilakukan dengan tim transisi yang terdiri dari 11 orang.
    “Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan anggaran yang diubah dari belanja tidak penting menjadi penting. Per tadi malam itu bisa mencapai Rp 5,5 triliun. Dan kita bisa mencapai Rp 6 triliun dalam waktu dua hari ke depan,” tutur dia.
    Dari anggaran yang direalokasi, lanjut Dedi, pemda bisa menganggarkan dana pembangunan ruang kelas baru untuk SMA di Jawa Barat, dari angka Rp 60 miliar menjadi Rp 1,2 triliun untuk 3.333 ruang kelas.
    Lalu, membangun sekolah baru dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam dua tahun ke depan.
    Kemudian, menambah belanja infrastruktur jalan dari Rp 600 miliar menjadi Rp 2,4 triliun.
    Menurutnya, investasi di Jawa Barat tidak mungkin berkembang jika infrastrukturnya tak memadai.
    “Kemudian, kami juga mengubah belanja listrik untuk warga miskin, yaitu membuat satuan sambungan untuk warga miskin karena di Jawa Barat hampir 200.000 rakyatnya tak punya listrik. Anggarannya dari Rp 20 miliar akan berubah menjadi Rp 350 miliar,” tutur Dedi.
    Tak cuma itu, ia bakal menggunakan anggaran pemda untuk merenovasi 40-50 juta rumah warga miskin.
    Belanja renovasi ini bertambah dari Rp 20 miliar menjadi sekitar Rp 120 miliar.
    Selanjutnya, membangun rumah sakit, Puskesmas, dan Puskesmas pembantu baru.
    “Menyiapkan mobil-mobil ambulans, kita ingin belanja sekitar 200 unit di daerah terpencil, sehingga mereka bisa melayani warga terpencil dan menyiapkan dokternya serta kelengkapan alat di mobil tersebut,” tandas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanpa Mobil Dinas! Begini Cara Dedi Mulyadi Realokasi Rp6 Triliun, Sektor Ini Jadi Prioritas Pemprov Jabar

    Tanpa Mobil Dinas! Begini Cara Dedi Mulyadi Realokasi Rp6 Triliun, Sektor Ini Jadi Prioritas Pemprov Jabar

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik. Pemangkasan hanya dilakukan pada kegiatan yang dianggap kurang produktif, seperti perjalanan luar negeri, studi banding, dan seminar-seminar.

    “Selama ini, efisiensi dipahami sebagai potong anggaran. Di Jawa Barat, efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting jadi belanja penting,” katanya di Kompleks Instana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Selain itu sebagai bentuk penghematan, ia memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan mobil dinas gubernur.

    Dalam waktu satu bulan sebelum resmi dilantik, Dedi dan tim transisi Pemprov Jabar yang terdiri dari 11 pejabat eselon 1 dan 2 berhasil merealokasi anggaran hingga Rp5,5 triliun. Jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi Rp6 triliun dalam dua hari mendatang.

    Sektor Prioritas yang Tambah Anggaran

    Efisiensi anggaran ini akan difokuskan pada berbagai sektor prioritas. Dalam bidang pendidikan, anggaran pembangunan ruang kelas SMA yang semula hanya Rp60 miliar meningkat drastis menjadi Rp1,2 triliun. Dengan anggaran ini, pemerintah menargetkan pembangunan 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, serta pembebasan lahan untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan.

    Di sektor infrastruktur, anggaran pembangunan jalan mengalami lonjakan signifikan dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.

    “Investasi tidak mungkin berkembang jika infrastrukturnya tidak memadai,” tandasnya.

    Selain itu, sektor energi juga menjadi perhatian utama. Anggaran penyambungan listrik bagi warga miskin meningkat dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar. Hal ini dilakukan karena masih ada hampir 200 ribu warga Jawa Barat yang belum memiliki akses listrik.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga mengalokasikan dana untuk renovasi rumah warga miskin, dengan nilai bantuan sebesar Rp40-60 juta per unit. Anggaran untuk program ini melonjak dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar.

    Dalam bidang kesehatan, Pemprov Jabar akan membangun rumah sakit dan puskesmas baru, menyiapkan 200 unit ambulans untuk daerah terpencil, serta melengkapi fasilitas dan tenaga medis guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

    Sektor yang Alami Pemangkasan Anggaran

    Efisiensi yang diterapkan Dedi tidak hanya berfokus pada alokasi anggaran ulang, tetapi juga penghapusan pengeluaran yang dianggap tidak masuk akal. Sebagai contoh, anggaran untuk ruang kelas baru yang hanya Rp60 miliar berbanding jauh dengan pengadaan alat telekomunikasi sekolah yang mencapai Rp730 miliar.

    Ia juga menghapus anggaran baju dinas gubernur senilai Rp150 juta, memangkas anggaran perjalanan dinas dari Rp1,8 miliar menjadi Rp700 juta, serta menghilangkan anggaran kunjungan luar negeri yang sebelumnya mencapai Rp1,5 miliar.

    Dengan pendekatan ini, belanja untuk pesta dan kegiatan seremonial yang tidak esensial dikurangi dan dialihkan ke program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dedi Mulyadi: Susi Pudjiastuti Bakal Jadi Penasihat Pemprov Jabar Tanpa Honor

    Dedi Mulyadi: Susi Pudjiastuti Bakal Jadi Penasihat Pemprov Jabar Tanpa Honor

    Dedi Mulyadi: Susi Pudjiastuti Bakal Jadi Penasihat Pemprov Jabar Tanpa Honor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mengatakan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan
    Susi Pudjiastuti
    bakal menjadi penasihat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    Ia menuturkan, Susi tidak meminta honor.
    Hal ini mengingat adanya larangan pengangkatan staf ahli di tengah efisiensi anggaran.
    “Gini, diterima. Tapi Bu Susi minta tidak ada honor. Dan gini kan, larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar penasihat, itu kan kalau menimbulkan biaya kalau pendapat saya,” kata Dedi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
    Ia menuturkan, seluruh penasihat di Provinsi Jawa Barat berstatus relawan alias sukarela.
    Dia menyampaikan, Susi bakal bekerja setelah surat keputusan (SK) pengangkatan diterbitkan.
    Rencananya, SK akan diterbitkan sepulangnya dari retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, tanggal 21-28 Februari 2025.
    “Ya minggu depan setelah pulang retret SK-nya saya akan (terbitkan),” ucapnya.
    Ia menyatakan, tugas Susi bakal memberikan arahan pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, dan memberikan konsep tentang pembangunan lintas daerah dengan sistem transportasi udara.
    Pasalnya, Susi memiliki maskapai penerbangan, Susi Air.
    “Arahannya ya Bu Susi tetap memiliki spirit yang kuat untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar laut-lautnya terjaga dan tidak boleh lagi laut dipagari,” tandasnya.
    Sebagai informasi, Susi Pudjiastuti merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan di periode pertama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Selama menjabat, ia dikenal dengan sejumlah kebijakan kontroversial yang mendapat pujian masyarakat, seperti melarang ekspor benih bening lobster dan menenggelamkan kapal-kapal penangkap ikan ilegal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Baru Dilantik, Dedi Mulyadi Akui Sudah Mulai Copot Kepsek SMA 6 Depok

    Baru Dilantik, Dedi Mulyadi Akui Sudah Mulai Copot Kepsek SMA 6 Depok

    Bisnis.com, JAKARTA — Dedi Mulyadi resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Dia mengaku sudah langsung bekerja pada hari pelantikannya ini, Kamis (20/2/2025). 

    Dedi menyebut hari ini sudah langsung menonaktifkan salah satu kepala sekolah di Depok karena melanggar Surat Edaran (SE) Gubernur. 

    “Hari ini juga langsung kerja. Hari ini ada keputusan tentang penonaktifan kepala SMA Negeri 6 Depok. Karena dia melanggar Surat Edaran Gubernur, yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” ungkap Dedi di Istana Kepresidenan, Jakarta, usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kamis (20/2/2025). 

    Dedi mengaku manajemen pendidikan di Jawa Barat adalah salah satu fokus pembenahan yang ingin dilakukannnya. Utamanya, soal isi pungutan liar. 

    “Itu menjadi isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” kata Politisi Partai Gerindra itu. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin pembacaan sumpah jabatan pengangkatan ratusan kepala daerah secara bersamaan. 

    “Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai eali kota, sebagai wakil wali kota, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memeganh teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya secara selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” demikian bunyi sumpah jabatan yang dibacakan. 

    Adapun Sekretariat Presiden mencatat bahwa 961 kepala daerah yang dilantik terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, serta 85 wakil wali kota. 

  • 7
                    
                        Dedi Mulyadi: Anggaran Bangun Kelas Rp 60 M, Beli Alat Telekomunikasinya Rp 730 M, Kan Aneh
                        Nasional

    7 Dedi Mulyadi: Anggaran Bangun Kelas Rp 60 M, Beli Alat Telekomunikasinya Rp 730 M, Kan Aneh Nasional

    Dedi Mulyadi: Anggaran Bangun Kelas Rp 60 M, Beli Alat Telekomunikasinya Rp 730 M, Kan Aneh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Gubernur Jawa Barat (Jabar),
    Dedi Mulyadi
    , mengungkapkan adanya sejumlah anggaran yang tidak wajar di Provinsi Jawa Barat.
    Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketimpangan dalam anggaran bantuan pembangunan ruang kelas baru dengan anggaran untuk pembelian alat telekomunikasi sekolah.
    Dedi menyebutkan bahwa bantuan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru Rp 60 miliar.
    Namun, di sisi lain, anggaran untuk pengadaan alat telekomunikasi sekolah justru jauh lebih besar, yakni Rp 730 miliar.
    “Ada. Misalnya begini, bantuan membangun ruang kelas baru Rp 60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp 730 miliar. Itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat, digital disiapin, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik,” ungkap Dedi, di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Selain itu, Dedi juga mengumumkan penghapusan anggaran untuk baju dinas Gubernur Jabar yang selama ini mencapai Rp 150 juta.
    Dia menegaskan langkah ini sebagai bagian dari upaya
    efisiensi anggaran
    .
    Beberapa anggaran lain yang dipangkas adalah anggaran kunjungan luar negeri yang sebelumnya sebesar Rp 1,5 miliar kini dihapuskan sepenuhnya.
    Sementara itu, anggaran perjalanan dinas yang semula mencapai Rp 1,8 miliar dikurangi menjadi hanya Rp 700 juta.
    “Anggaran kunjungan luar negeri Rp 1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas Rp 1,8 miliar disisain hanya Rp 700 juta,” ujar dia.
    Dedi menyebut, perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pemerintahan tidak lagi menjadi prioritas.
    Ia juga meminta jajaran pemerintahannya untuk menghentikan kegiatan yang berkedok studi banding dan seminar yang dinilai tidak produktif.
    “Untuk penuhi kebutuhan warga Jawa Barat, karena kegiatan begitu berpuluh tahun tak hasilkan apapun kecuali SPJ,” imbuh Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        Baru Dilantik, Dedi Mulyadi Langsung Copot Kepsek SMAN 6 Depok yang Berangkatkan Murid "Study Tour"
                        Nasional

    6 Baru Dilantik, Dedi Mulyadi Langsung Copot Kepsek SMAN 6 Depok yang Berangkatkan Murid "Study Tour" Nasional

    Baru Dilantik, Dedi Mulyadi Langsung Copot Kepsek SMAN 6 Depok yang Berangkatkan Murid “Study Tour”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat (Jabar)
    Dedi Mulyadi
    mengaku telah mencopot Kepala Sekolah (Kepsek)
    SMAN 6 Depok
    yang tetap memberangkatkan siswanya pergi
    study tour
    ke Jawa Timur (Jatim).
    Penonaktifan Kepsek SMAN 6 Depok ini langsung diteken Dedi pada hari pertamanya bekerja sebagai gubernur Jawa Barat.
    “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” ujar Dedi di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Dedi menjelaskan, hal tersebut akan menjadi hal yang pihaknya benahi.
    Dia juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa apakah pihak SMAN 6 Depok melakukan pungutan terhadap siswa untuk study tour atau tidak.
    “Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” kata Dedi.
    “Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” ujar dia.
    Diketahui, 347 siswa SMAN 6 Depok tetap berangkat menuju Surabaya, Jawa Timur, dalam rangka Kunjungan Objek Belajar (KOB) selama delapan hari hingga Senin (24/2/2025).
    Keputusan ini tetap dilakukan meski Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau agar SMAN 6 Depok meniadakan study tour melalui akun Instagram pribadinya.
    “Semuanya ikut. Seluruh siswa ada 347 orang, itu dari kelas 11 semua (total 9 kelas),” ucap Humas SMAN 6 Depok, Syahri Muhammad, saat ditemui
    Kompas.com
    , Selasa (18/2/2025).
    Syahri menyampaikan, program ini tetap dilakukan karena memperoleh persetujuan wali murid, komite sekolah, dan pihak sekolah dalam rapat darurat pada Minggu (16/2/2025).
    “Soalnya kemarin jaraknya cuma satu hari dari video viral milik Pak Dedi ke hari keberangkatan (Senin),” ungkap Syahri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • GIBAS Siap Jaga Kondusifitas Jelang Pelantikan Gubernur Jabar

    GIBAS Siap Jaga Kondusifitas Jelang Pelantikan Gubernur Jabar

    JABAR EKSPRES – Organisasi Masyarakat (Ormas) GIBAS siap mendukung kondusifitas wilayah Jawa Barat untuk pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.

    Ketua Ormas GIBAS Iwan Irawan Prayoga mengatakan, wilayah Jawa Barat harus selalu di jaga kondusifitasnya. Hal ini harus dilakukan agar pembangunan yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar.

    BACA JUGA: Miris! Anggota DPRD Kabupaten Bandung Lakukan Perjalanan Dinas ke Labuan Bajo dan Batam dengan Dalih Kunker

    ‘’Kami menunggu waktu yang dinanti-nanti, yaitu Pelantikan kepala daerah Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat terpilih untuk periode 2025-2030,’’ ujar Iwan dalam keterangannya, dikutip Rabu, (19/02/2025).

    Dia mengatakan, sejauh ini keberadaan oramas akan selalu mengambil peran dan turut membantu dalam kelancaran pembangunan, khgususnya di tingkat daerah.

    BACA JUGA: Terungkap Ada 17 Paket PJU-PJL Disbhub Kota Bandung Diatur Dewan!

    Sebagai pimpinan Ormas, keberadaan GIBAS akan selalu ada di tengah masyarakat dan akan selalu menjaga untuk kepentingan bersama dengan mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

    ‘’ Kami akan selalu taat pada hukum dari Negara Republik Indonesia, dan mendukung penuh pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur tepilih,’’ ujarnya.

    BACA JUGA: 26 Mantri Bank BRI Tuntut Keadilan kena PHK, Begini Respon Manajemen! 

    GIBAS akan senantiasa mengambil peran untuk memberikan dukungan terhadap kemajuan pembangunan di Jawa Barat dan akan selalu siap menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban.

    Kang Iwan—sa[aan akrabnya berharap di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi sebagai Gubenur Jawa Barat, kemajuan pembangunan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    GIBAS menginginkan wilayah Jawa Barat menjadi provinsi termaju dan Istimewa sesuai dengan tagline yang diberikan oleh Dedi Mulyadi.

    BACA JUGA: Harga Minyakita di Atas HET, Rakyat Kecil Makin Susah!

    GIBAS akan selalu menjujung tinggi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dalam menjaga ketertiban dan keamanan khususnya di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

    Untuk itu, dalam pelantikan nanti, GIBAS akan berkomitmen untuk memberikan dukungannya kepada Dedi Mulyadi sebagai Gubenur Jawa Barat dan siap berkolaborasi untuk membangun Jawa Barat Istimewa.

  • Daftar Gubernur Terkaya yang Dilantik 20 Februari, KDM, Bobby, Pramono Sekaya Apa?

    Daftar Gubernur Terkaya yang Dilantik 20 Februari, KDM, Bobby, Pramono Sekaya Apa?

    PIKIRAN RAKYAT – Berikut daftar Gubernur terkaya yang akan dilantik pada 20 Februari 2025. Pelantikan kepala daerah itu sudah dijadwalkan Presiden Prabowo Subianto setelah jadwalnya diubah dari 6 Februari 2025, dilansir dari laman Menpan RB.

    Ternyata ada gubernur terkaya berdasarkan LHKPN (harta kekayaan) yang dilaporkan ke KPK. Calon kepala daerah provinsi terkaya itu bukan Kang Dedi Mulyadi atau KDM (Jawa Barat), Bobby Nasution (Sumatera Utara), maupun Pramono Anung (DKI Jakarta). Berikut daftarnya:

    Daftar Gubernur terkaya yang dilantik 20 Februari 2025

    Gubernur Maluku Utara Ia adalah Sherly Tjoanda. Kekayaannya berdasarkan laporan harta kekayaan ke KPK pada 15 Oktober 2024 adalah Rp709 miliar. Ia juga tercatat punya 4 mobil dan 1 motor dengan nilai total Rp7 miliar. Gubernur Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara akan dipimpin oleh Andi Sumangerukka. Calon gubernur ini melaporkan LHKPN pada 26 Agustus 2024 dengan total Rp623,4 miliar dengan Rp33 miliar di antaranya adalah 10 mobil, sejumlah kapal pesiar, motor, dan sepeda. Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin akan menjadi gubernur di sana mulai 20 Februari 2025. Ia punya kekayaan sebesar Rp414 miliar berdasarkan laporan pada 31 Desember 2023 saat masih menjabat wakil gubernur Kalimantan Selatan. Ia tercatat punya 52 tanah dan bangunan dengan total Rp182 miliar. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud adalah gubernur Kalimantan Timur dalam 5 tahun ke depan. Ia memiliki total harta kekayaan Rp183,3 miliar dengan menempati posisi keempat calon gubernur terkaya yang akan dilantik. Gubernur Sumatera Selatan Nama Herman Deru calon gubernur Sumatera Selatan punya harta total Rp143,2 miliar. Ia punya 2 mobil mewah dengan nominal maksimal Rp1,1 miliar menurut LHKPN yang dilaporkan pada 26 Maret 2024. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ada di posisi keenam dengan total harta Rp104,2 miliar. Dari total harta tersebut, pasangan Rano Karno ini punya 9 tanah dan bangunan dengan total Rp35 miliar, dan 3 mobil dengan nilai Rp1,3 miliar. Gubernur Bangka Belitung Gubernur terpilih Bangka Belitung, Hidayat Arsani, ada di posisi ketujuh. Ia tercatat memiliki harta kekayaan Rp73,2 miliar menurut LHKPN yang dilaporkan pada 28 Agustus 2024. Dalam dokumen hartanya, ia punya 5 mobil dengan nilai Rp1,3 miliar. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara setelah sebelumnya menjadi Wali Kota Medan. Menantu Jokowi ini punya harta Rp57,5 miliar menurut laporan pada 31 Desember 2023. Ia punya 9 tanah dan bangunan senilai Rp40 miliar serta 6 mobil dan 1 harta senilai Rp1,3 miliar. Gubernur Aceh Muzakir Manaf adalah gubernur terpilih Aceh yang akan dilantik pada 20 Februari 2025. Catatan LHKPN KPK yang dilaporkan pada 20 Agustus 2024 menyebut ia punya total kekayaan Rp48,3 miliar, adapun Rp44 miliar di antaranya berupa 13 tanah dan bangunan. Gubernur Kalimantan Utara Kalimantan Utara akan punya gubernur Zainal Arifin Paliwang mulai 20 Februari 2025. Ia punya kekayaan Rp37,2 miliar, Rp600 juta di antaranya berupa 2 mobil dan 1 motor. Ia terakhir kali lapor harta pada 27 Maret 2024. Gubernur Jawa Barat Sementara itu, Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM punya harta total Rp12 miliar. Eks Bupati Purwakarta dan Anggota DPR ini punya 119 tanah dan bangunan dengan total Rp7 miliar, juga punya 3 motor, 3 mobil, dan 1 sepeda dengan total Rp8 miliar.

    Demikian daftar gubernur terkaya yang akan dilantik pada 20 Februari 2025. Dedi Mulyadi berada di bawah Pramono Anung dan Bobby Nasution, yang terkaya bukan salah satu dari ketiganya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dilarang Dedi Mulyadi, Siswa SMAN 6 Depok Tetap Ikut "Study Tour" Meski Terhambat Biaya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        18 Februari 2025

    Dilarang Dedi Mulyadi, Siswa SMAN 6 Depok Tetap Ikut "Study Tour" Meski Terhambat Biaya Megapolitan 18 Februari 2025

    Dilarang Dedi Mulyadi, Siswa SMAN 6 Depok Tetap Ikut “Study Tour” Meski Terhambat Biaya
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Meskipun menghadapi kesulitan dalam melunasi biaya program kunjungan obyek belajar (KOB) sebesar Rp 3,8 juta, siswa SMAN 6 Depok tetap dapat mengikuti
    study tour
    ke Jawa Timur.
    Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan, menjelaskan orangtua murid yang memiliki kemampuan finansial akan membantu mereka yang kurang mampu.
    “Ada sebuah budaya baik yang kami pertahankan ketika orangtua murid yang mampu akan membantu yang tidak mampu. Bahasanya subsidi silang dan selalu seperti itu untuk seluruh kegiatan yang terjadi di sini,” ujar Syahri saat ditemui
    Kompas.com,
    Selasa (18/2/2025).
    Bantuan biaya bagi siswa yang terkendala ekonomi berbeda-beda, tergantung pada kemampuan dan ketersediaan dana orangtua masing-masing.
    “Tiap individu akan berbeda-beda. Ada juga yang dibantu 100 persen karena memang dia tidak mampu secara finansial,” tambahnya.
    Syahri menambahkan, tahun ini terdapat sekitar 37 dari 347 siswa dibantu dalam pembiayaan study tour. Pada akhirnya, siswa tersebut tetap ikut berangkat mengikuti program KOB.
    Syahri menegaskan, informasi yang diterima Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi, mengenai keluhan orangtua murid terkait biaya study tour itu tidak akurat.
    Menurut Syahri, orangtua murid justru datang ke sekolah untuk meminta keringanan, dan hal tersebut akan dipertimbangkan.
    “Kalau rumor yang berkembang itu adalah orangtua keberatan dan sebagainya. Kok orang dibantu ya keberatan? (Wali murid) enggak ada yang keberatan,” jelas Syahri.
    Adapun biaya sebesar Rp 3,8 juta tersebut telah ditetapkan sejak November 2024 melalui rapat besar yang melibatkan pihak sekolah, travel, komite sekolah, dan wali murid.
    Orangtua siswa diberikan opsi untuk membayar secara cicilan atau lunas.
    “Untuk yang tidak mampu, di sekolah ini tidak pernah dipaksakan harus membayar, apalagi sampai ada yang bilang ‘
    yang enggak ikut juga harus bayar
    ’, itu berita yang sangat salah ya,” tegasnya.
    Study tour
    SMAN 6 Depok berlangsung dari Senin (17/2/2025) hingga Senin (24/2/2025), dengan kunjungan akademik ke empat perguruan tinggi negeri (PTN) serta observasi lingkungan di desa Kungkut, Batu, Malang.
    Di hari terakhir, siswa akan berwisata ke Bali sebelum kembali ke Depok.
    Sebelumnya, Dedi Mulyadi meminta agar kegiatan study tour ke Bali ditiadakan setelah mendengar keluhan dari sejumlah pihak mengenai biaya yang dianggap terlalu tinggi.
    “Saya meminta kepada kepala sekolah SMAN 6 Depok, enggak usah deh
    study tour-
    nya,” ungkap Dedi saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Sabtu (15/2/2025).
    Ia menjelaskan bahwa biaya study tour ke Bali mencapai sekitar Rp 3,5 juta, dan jika ditambah biaya jajan, total yang harus dikeluarkan orangtua siswa mencapai Rp 5,5 juta.
    Dedi menekankan, makna dari study tour dapat diterapkan di berbagai lokasi di Depok sebagai obyek studi, salah satunya masalah sampah.
    “Itu bisa menjadi rangkaian studi, di mana anak-anak jurusan biologi atau IPA bisa menggunakan metodologi bakteri sebagai mengurai sampah dengan menggunakan R4 (r
    educe, reuse, recycle, replace
    ),” terangnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.