Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Presiden Prabowo Hadiri Wisuda 521 Sarjana UKRI di Bandung

    Presiden Prabowo Hadiri Wisuda 521 Sarjana UKRI di Bandung

    BANDUNG – Presiden Prabowo Subianto menghadiri kegiatan sidang senat terbuka wisuda 521 sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Trans Convention Centre, Kota Bandung, Jawa Barat.

    Presiden Prabowo tiba pukul 10.40 WIB dengan mengenakan jas berwarna abu dan celana hitam serta kopiah hitam. Kehadirannya disambut meriah oleh civitas akademika UKRI serta para undangan yang memenuhi ruang acara.

    Presiden didampingi sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

    Selain itu, hadir Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

    Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR yang juga Rektor UKRI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dalam satu tahun terakhir UKRI berhasil meningkatkan akreditasi perguruan tinggi dari predikat “Baik” menjadi “Baik Sekali”.

    Pencapaian tersebut diraih pada 25 Maret 2025, melalui SK BAN-PT Nomor 2.102/BAN-PT/03.05/2025.

    “Pencapaian momentum ini bukanlah hasil yang datang begitu saja, melainkan buah dari sinergi kolektif yang melibatkan seluruh ekosistem universitas,” ujar Dasco dilansir ANTARA, Sabtu, 18 Oktober.

    Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat struktural, dosen, staf pendukung, serta mitra eksternal yang telah berkontribusi dengan dedikasi tinggi dalam mendukung kemajuan universitas.

    Dasco menjelaskan peningkatan akreditasi tersebut didorong oleh berbagai faktor, salah satunya pertumbuhan signifikan jumlah mahasiswa.

    Dalam lima tahun terakhir, ia menyebut populasi mahasiswa UKRI meningkat dari 1.764 menjadi 4.232 mahasiswa atau naik sebesar 146 persen.

    “Tren ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan institusi, tetapi juga meningkatnya kepercayaan publik terhadap kampus kita,” kata dia.

  • Doa dan Harapan Dedi Mulyadi di Ulang Tahun ke-74 Presiden Prabowo

    Doa dan Harapan Dedi Mulyadi di Ulang Tahun ke-74 Presiden Prabowo

    Bisnis.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan harapan dan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Prabowo Subianto yang berusia 74 tahun pada Kamis (17/10/2025).

    Dedi Mulyadi memberikan pesan berisi doa dan harapan bagi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Dia berharap agar Presiden Prabowo dapat memperkuat sektor pangan, pendidikan, industri, dan ekonomi nasional.

    “74 tahun yang lalu, Bapak terlahir dari sebuah keluarga yang memiliki visi ekonomi, visi sosial, dan visi kebangsaan yang kuat dengan bingkai nasionalisme yang kokoh. Semoga ketahanan pangan terus meningkat, pendidikan berkualitas akan tumbuh di Indonesia, stabilitas keamanan terjaga, produktivitas industri tumbuh, ekonomi terus mengalami peningkatan, dan akhirnya rakyat Indonesia mengalami kesejahteraan,” katanya, Jumat (18/10/2025).

    Kini Presiden Prabowo memimpin Indonesia dengan cita-cita besar untuk membangun bangsa. Dedi Mulyadi juga mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

    “Selamat ulang tahun buat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga Bapak senantiasa sehat, terus kokoh, membawa mengibarkan merah putih di belantara dunia,” katanya.

    Dedi menutup pesan dengan komitmennya terhadap ketahanan pangan nasional. “Salam hormat dari saya, dari hamparan sawah yang setiap hari kami urus demi menjaga ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.

    Profil Singkat Prabowo

    Jenderal TNI Purnawirawan H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo lahir pada 17 Oktober 1951. Dia adalah anak dari Soemitro Djojohadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah.

    Ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952. Sedangkan Ibunya bernama Dora Marie Sigar atau yang dikenal dengan nama Dora Soemitro, asal Sulawesi Utara.

    Setelah kelahiran Prabowo Subianto tak lama kemudian ayahnya, Soemitro diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Sebagai informasi, Prabowo memiliki dua kakak perempuan, bernama Biantiningsih Miderawati dan Maryani Ekowati, dan seorang adik laki-laki bernama Hashim Djojohadikusumo. 

    Prabowo merupakan cucu dari Margono Djojohadikusumo yaitu seorang pendiri Bank Negara Indonesia dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama.

  • Bandara Haji Jadi Solusi Optimalisasi Dhoho dan Kertajati

    Bandara Haji Jadi Solusi Optimalisasi Dhoho dan Kertajati

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengambil strategi khusus berupa penetapan Bandara Haji untuk mengoptimalkan Bandara Dhoho di Kediri dan Kertajati di Majalengka, yang menghadapi tantangan serius, yakni sepi penerbangan.

    Dua gerbang udara di Pulau Jawa padahal telah naik statusnya menjadi internasional. Meski demikian, jumlah penerbangan domestik pun masih dalam hitungan jari.

    Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, hanya ada dua rute penerbangan di Bandara Dhoho (IATA: DHX).

    Citilink melayani rute domestik yakni Kediri-Jakarta (Bandara Internasional Soekarno-Hatta) dengan frekuensi tiga kali per minggu. Sedangkan Super Air Jet melayani rute Kediri-Balikpapan (Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan) dengan frekuensi empat kali seminggu.

    Sementara Bandara Kertajati (IATA: KJT) memiliki empat rute penerbangan domestik. Citilink terpantau melayani satu rute, yakni Kertajati—Balikpapan dengan frekuensi empat kali seminggu.

    Maskapai dari Lion Air Group, yakni Super Air Jet, melayani penerbangan lainnya. Mulai dari Kertajati—Balikpapan, Kertajati—Sumatra Utara (Kualanamu Internasional), dan Kertajati—Bali (I Gusti Ngurah Rai) dengan frekuensi penerbangan setiap hari.

    Kontribusi dua bandara ini terhadap trafik penumpang domestik pada 2024 pun minim. Dari 65,95 juta orang, penumpang yang menggunakan Dhoho sebanyak 14.160 (0,02%) dan Kertajati sebanyak 230.830 (0,64%).

    Bandara Haji jadi Solusi

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memberikan perhatian khusus untuk mengoptimalkan bandara di Jawa Barat. Di mana Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati rencananya akan digunakan untuk penerbangan Haji dan Umrah.

    Pihaknya pun berdialog dengan para pelaku usaha dan penyelenggara travel Haji dan Umrah se-Jawa Barat. Menurutnya, dialog ini penting untuk memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah yang akan berangkat haji maupun umrah.

    Harapannya, bandara akan berfungsi secara optimal apabila ada pergerakan yang berkelanjutan, penerbangan yang teratur, dan dukungan dari pemerintah daerah, pengelola bandara, maskapai penerbangan, dan para pelaku travel.

    “Dengan sinergi yang baik dari semua pihak, saya berharap Bandara Kertajati dapat menjadi pintu gerbang bagi masyarakat Jawa Barat yang akan berangkat ke tanah suci,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/10/2025).

    Bahkan, Pertemuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Republik Indonesia dan ASEAN Y.M. Abdulla Salem AlDhaheri pada awal Oktober lalu, telah membuka peluang investasi di Kertajati.

    Serupa, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) pun telah membidik Bandara Dhoho di Kediri menjadi bandara keberangkatan haji dengan target operasional pada 2026 atau paling lambat pada musim haji 2027.

    Manuver juga dilakukan dengan dalih Bandara Juanda di Surabaya telah terlalu padat sebagai pintu gerbang menuju Makkah maupun Madinah. Alhasil, perlu alternatif untuk mengurai volume jemaah.

    “Tim kami juga sudah melakukan site visit ke Dhoho beberapa waktu lalu untuk mengumpulkan, melakukan evaluasi dan penilaian terkait feasibility,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah Puji Raharjo kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (5/10/2025).

    Hanya Butuh Konektivitas

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno justru memandang kunci trafik pada kedua bandara tersebut adalah konektivitas dan integrasi moda transportasi.

    Saat ini, kedua bandara tersebut dapat dikatakan minim akses. Namun, Djoko menilai keberadaan Tol Cileunyi—Sumedang—Dawuan (Cisumdawu) setidaknya telah sedikit menambah akses ke Kertajati. Sayangnya, berbeda dengan Dhoho.

    Saat ini belum ada akses tol menuju Dhoho, hanya sebatas jalan protokol. Pemerintah bersama badan usaha, termasuk PT Gudang Garam Tbk. (GGRM), memang telah memulai konstruksi jalan Tol Kediri—Tulungagung. Namun, pembangunan tersebut diprediksi molor.

    “Itu masalah akses. Kalau Kertajati dulu jaringan tolnya belum ada, sekarang sudah ada. Dhoho tolnya belum ada,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

    Sekalipun akses sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah integrasi moda melalui keberadaan angkutan umum yang memiliki rute rutin menuju masing-masing bandara.

    Djoko berpandangan, penyedia angkutan harus berani melayani rute tersebut dengan headway satu jam sekali, misalnya. Hal terpenting lainnya, yakni penambahan trafik penerbangan.

    Menurutnya, tantangan ini bukan sebatas urusan pemerintah pusat maupun maskapai. Namun, juga peran pemerintah daerah dalam mempromosikan pariwisata yang ada.

    Mengambil contoh Banyuwangi, kata Djoko, pemerintah daerah berhasil mendorong pariwisata di ujung Timur Pulau Jawa sehingga hadir bandar udara. Meski hanya melayani empat rute, tetapi trafik penerbangan maupun penumpang jauh lebih tinggi dari Kertajati.

    Dengan demikian, ambisi pemerintah perlu menyesuaikan dengan realitas di lapangan. Sebab, sebaik apa pun bandara dibangun, tak akan optimal tanpa akses yang mumpuni dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat di sekitarnya.

  • Rel KA Mati Ini Mau Dihidupkan Dedi Mulyadi, Bogor-Bandung Sejengkal

    Rel KA Mati Ini Mau Dihidupkan Dedi Mulyadi, Bogor-Bandung Sejengkal

    Hal ini diungkapnya saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi pada Jumat (3/10) lalu. “Pemprov Jabar memiliki komitmen mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya mereaktivasi kereta api,” kata Dedi Mulyadi dalam keterangannya di Bandung, Jumat (10/10/2025). (Dok. KAI Daop 2)

  • Tukang Cincau Kecewa Dedi Mulyadi cuma Omon-omon

    Tukang Cincau Kecewa Dedi Mulyadi cuma Omon-omon

    GELORA.CO -Pedagang cincau asal Bondongan, Kota Bogor, Nanang mengaku kecewa gara-gara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum melunasi janji untuk memperkerjakannya sebagai penerjemah bahasa.

    Nanang mengklaim memiliki keahlian bicara dengan empat bahasa, yakni bahasa Inggris, Belanda, Jerman dan Spanyol. 

    “Saya merasa janji Gubernur Jawa Barat itu hanya omongan belaka dan tidak ditepati,” kata Nanang dikutip dari RMOLJabar, Selasa 14 Oktober 2025.

    Nanang mengaku pernah dites langsung oleh Dedi Mulyadi untuk berbicara dalam empat bahasa asing. Setelah itu, Dedi Mulyadi mengajak Nanang untuk bekerja dengannya sebagai penerjemah. 

    Pernyataan Dedi Mulyadi itu ditayangkan melalui akun Instagram dan YouTube pribadinya ‘Kang Dedi Mulyadi Channel’, pada 6 Juli 2025. 

    “Jangan janji kalau memang hanya untuk konten. Saya juga paham, sebagai politisi itu pasti banyak kepentingan. Tapi bagi saya, janji adalah utang yang harus ditepati, apalagi sudah terekam di jejak digital,” kata Nanang.

    “Jangan mentang-mentang saya masyarakat miskin, tidak berpendidikan, dan berpenampilan sederhana lalu dianggap tidak layak,” sambungnya.

  • Ketua MPR: Mess MPR Bandung segera direnovasi karena historis

    Ketua MPR: Mess MPR Bandung segera direnovasi karena historis

    bangunan ini adalah bangunan cagar budaya, memiliki nilai historis tinggi, salah satu heritage yang dimiliki Kota Bandung Jawa Barat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Mess MPR RI di Bandung, Jawa Barat, yang mengalami kebakaran akibat aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 akan segera direnovasi karena memiliki nilai historis yang tinggi.

    Dia menjelaskan Mess MPR yang terbakar merupakan bangunan cagar budaya Kota Bandung. Dia pun sudah meninjau kondisi terkini bangunan itu bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Kita melihat bagaimana proses revitalisasi dilakukan, sebab bangunan ini adalah bangunan cagar budaya, memiliki nilai historis tinggi, salah satu heritage yang dimiliki Kota Bandung Jawa Barat,” kata Muzani dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Dia mengungkapkan bahwa total biaya yang dianggarkan untuk kepentingan perbaikan gedung Mess MPR oleh Kementerian Pekerjaan Umum mencapai Rp11 miliar. Menurut dia, renovasi bangunan itu pun akan didukung oleh pemerintah setempat.

    “Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat sehingga fungsinya bisa kembali digunakan untuk kepentingan MPR dan Pemda Jabar dan juga warga Jabar khususnya,” katanya.

    Sebelumnya, diwartakan sebuah bangunan aset milik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang berada di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, dibakar massa saat aksi unjuk rasa gabungan pengemudi ojek daring dan mahasiswa pada Jumat (29/8).

    Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi awalnya melempari Gedung DPRD Jabar dengan batu, petasan, hingga bom molotov. Lemparan juga diarahkan ke sebuah rumah yang berada di seberang gedung dewan, tepatnya di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, yang merupakan Mess MPR RI.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dedi Mulyadi Tekan Anggaran Rp 1,9 Triliun, Sekolah Diminta Hemat Air dan Listrik Bandung 13 Oktober 2025

    Dedi Mulyadi Tekan Anggaran Rp 1,9 Triliun, Sekolah Diminta Hemat Air dan Listrik Bandung 13 Oktober 2025

    Dedi Mulyadi Tekan Anggaran Rp 1,9 Triliun, Sekolah Diminta Hemat Air dan Listrik
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh perangkat daerah melakukan langkah efisiensi besar-besaran pada pos belanja barang dan jasa.
    “Listrik di seluruh dinas kantor Provinsi Jabar hanya dinyalakan pada waktu jam kerja dan pada waktu ada pekerjaan. Kalau ASN-nya tidak kerja di ruangan dan tidak ada kerja, matiin. Matikan AC, matikan air, kalau tidak perlu-perlu amat,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari Tribun Jabar, Senin (13/10/2025).
    Dedi menekankan, penghematan tidak hanya soal listrik dan air, tetapi juga mencakup biaya internet, telepon, hingga jamuan dinas. Tujuannya agar anggaran efisiensi dapat dialihkan untuk pelayanan masyarakat.
    “Agar layanan kita pada masyarakat tidak berubah meskipun anggaran kita mengalami penurunan tajam,” katanya.
    Menindaklanjuti arahan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar) akan segera menerbitkan edaran kepada seluruh sekolah.
    Edaran ini berisi instruksi untuk menekan penggunaan listrik, air, dan berbagai jasa lainnya di lingkungan sekolah.
    Kepala Disdik Jabar, Purwanto menyebutkan, kebijakan efisiensi ini berlaku untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk satuan pendidikan.
    “Berlaku untuk semua OPD, kita akan buat edaran ke sekolah juga untuk efisien menggunakan jasa air, listrik dan lain-lain,” ujar Purwanto, Minggu (12/10/2025).
    Meski belum merinci bentuk penghematan yang akan dilakukan, Purwanto menegaskan pentingnya kesadaran efisiensi di setiap sekolah.
    “Perlu efisiensi untuk semua sekolah dalam penggunaan (listrik, air, dan lain-lain) jangan berlebihan,” katanya.
    Langkah ini diambil menyusul keputusan Gubernur Dedi Mulyadi yang menargetkan pengurangan pos belanja barang dan jasa dari Rp 6,9 triliun menjadi Rp 5 triliun atau ditekan Rp 1,9 triliun.
    Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap efisiensi anggaran tidak mengganggu aktivitas pendidikan, melainkan justru meningkatkan kesadaran pengelolaan sumber daya secara bijak di lingkungan sekolah.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Sekolah di Jabar Juga Kena Imbas Efisiensi yang Diterapkan Dedi Mulyadi, Harus Irit Air dan Listrik 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Dedi Mulyadi Bereskan Sungai dan Pengangguran di Jabar: Bukan Seminar Bandung 13 Oktober 2025

    Cara Dedi Mulyadi Bereskan Sungai dan Pengangguran di Jabar: Bukan Seminar Bandung 13 Oktober 2025

    Cara Dedi Mulyadi Bereskan Sungai dan Pengangguran di Jabar: Bukan Seminar
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah inovatif dalam menangani masalah kebersihan sungai dan lingkungan di daerahnya.
    Alih-alih mengadakan seminar atau rapat koordinasi, Dedi berencana membuka lapangan kerja baru dengan menambah jumlah tenaga kebersihan sungai.
    Para pekerja yang akan diberdayakan secara langsung ini akan membersihkan sungai dengan menggunakan cangkul.
    “Sebab kalau sungai-sungai itu pengen tidak banjir bukan diseminarkan. Bukan didiskusikan. Tapi sungainya dibersihkan. Bisa pakai alat berat, bisa pakai cangkul,” ungkap Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (12/10/2025).
    Dedi menjelaskan langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan dua persoalan sekaligus, yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
    Ia menekankan bahwa solusi untuk mengatasi banjir tidak terletak pada tumpukan dokumen hasil seminar, melainkan pada tindakan nyata di lapangan.
    “Saya akan memperbanyak pekerja membersihkan sungai menggunakan cangkul, agar rakyat Jabar banyak pakulian (pekerjaan),” tambahnya.
    Mantan Bupati Purwakarta ini mengeklaim bahwa kegiatan tersebut tidak hanya akan menjaga lingkungan, tetapi juga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di Jawa Barat.
    Dedi menegaskan, pembangunan daerah tidak selalu berkaitan dengan proyek besar atau investasi raksasa, tetapi lebih kepada memastikan rakyat memiliki penghidupan yang layak.
    “Yang penting dapur ngebul. Pokoknya
    kumaha
    (bagaimana)
    carana
    Jawa Barat,
    jalanan leucir, caina ngalir, beuteng rakyatna buncit, huntuna nyengir
    (jalannya bagus, airnya mengalir, perut rakyatnya terisi dan giginya nyengir),” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Program Rereongan Poe Ibu Dedi Mulyadi Rentan Tindak Pidana Korupsi

    Program Rereongan Poe Ibu Dedi Mulyadi Rentan Tindak Pidana Korupsi

    JAKARTA – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina menilai, Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) atau gerakan bersama-sama berdonasi Rp1.000 setiap hari yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi justru dekat dengan korupsi.

    “Kebijakan yang digagas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebenarnya tidaklah perlu. Langkah itu tidak akuntabel sehingga rentan disalahgunakan menjadi korupsi,” ungkapnya, Minggu 12 Oktober 2025.

    Dia curiga gerakan Rereongan Poe Ibu merupakan pungutan yang dibungkus dengan dalih sukarela mengingat gerakan ini justru sudah ditentukan besaran dan waktu penyerahannya. “Ditetapkan besaran dan ada waktu (setiap hari), ini sudah ciri pungutan, meski disebut sukarela. Apalagi salah satu target sasarannya sekolah/ siswa sekolah. Sekolah negeri saja dilarang melakukan pungutan, meski itu hanya seribu,” imbuhnya.

    Almas mengingatkan warga Jabar sudah berperan dengan membayar pajar. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu ‘membayar’ lagi dengan dalih uang saling bantu membantu. Terlebih, masyakarat juga sudah bergotong royong melalui iuran-iuran sosial, seperti BPJS.

    “Jadi tidak perlu lagi ada kebijakan semacam ini. Lebih bijak bila Pemprov Jabar memaksimalkan anggaran yang ada demi program kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

    Seperti diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran untuk mendorong aparatur sipil negara (ASN), siswa sekolah, hingga masyarakat untuk berdonasi sebesar Rp1.000 per hari. Surat Edaran dengan nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) atau gerakan bersama-sama sehari seribu ditujukan bagi para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, kepala OPD dari provinsi sampai kota dan kabupaten, serta seluruh Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat.

    Dalam edaran yang dibuat tertanggal 1 Oktober tahun 2025 tersebut, Dedi merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bahwa masyarakat memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal.

    Dana Gerakan Rereongan Poe Ibu, dikumpulkan melalui rekening khusus yang dibuat terlebih dahulu oleh masing-masing instansi/sekolah/lingkungan masyarakat melalui Bank BJB. Selain itu, pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, pencatatan dan pelaporan penggunaan dana hasil gerakan rereongan dilakukan oleh Pengelola Setempat, baik di lingkungan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya dan swasta, maupun di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

    Pengelola Setempat bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, pencatatan dan pelaporan dana hasil gerakan rereongan. Pelaporan disampaikan kepada publik melalui aplikasi Sapawarga/Portal Layanan Publik yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta dapat memanfaatkan akun media sosial masing-masing.

  • Rencana Proyek LRT Bandung Raya Muncul Lagi, Ini Rutenya

    Rencana Proyek LRT Bandung Raya Muncul Lagi, Ini Rutenya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berkesempatan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Jakarta, Jumat lalu (3/10/2025). Dalam kesempatan itu, keduanya membahas sejumlah isu salah satunya soal rencana pengembangan LRT Bandung Raya rute timur-barat.

    Dudy menyampaikan komitmennya bahwa Kementerian Perhubungan akan terus mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jawa Barat, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat.

    “Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat. Dengan hadirnya transportasi publik yang lebih efektif dan efisien, harapannya masyarakat Jawa Barat dapat bermobilitas dan terlayani dengan baik,” ungkap Dudy dalam keterangannya dikutip Minggu (12/10/2025).

    Sebelumnya kepada CNBC Indonesia, Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Sumasna mengatakan kajian proyek LRT Bandung Raya masih berlanjut.

    Sumasna menambahkan, saat ini untuk rute LRT Bandung Raya rencananya masih sebatas rute Barat-Timur (West-East) dengan trase Leuwipanjang-Tegalluar dan Utara-Selatan dengan trase Babakan Siliwangi-Leuwipanjang (North-South).

    “Sejauh ini rencananya Barat-Timur dan Utara-Selatan, seperti apa keduanya nantinya, tapi yang utama ya Utara-Selatan,” tambah Sumasna.

    Adapun untuk rute North-South ini rencananya akan menjangkau Ledeng hingga Leuwipanjang, karena kawasan ini tingkat kemacetannya sudah cukup parah.

    “Jadi misalkan dari Ledeng ke Leuwipanjang itu kalau seandainya ada LRT mungkin akan beda. Penggunaan masyarakat tidak harus semuanya gunakan roda 2 atau roda 4 yang akhirnya, karena jalan di kota Bandung khususnya itu kecil-kecil,” ujarnya.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]