Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Emen Ngaku Salah Sebut, Bukan Dadang Kosasih yang Minta Jatah tapi Nandar Otak Pemotongan Kompensasi

    Emen Ngaku Salah Sebut, Bukan Dadang Kosasih yang Minta Jatah tapi Nandar Otak Pemotongan Kompensasi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sopir angkutan umum, Emen, meralat pelaku di balik kasus pemotongan uang kompensasi untuk lebaran 2025 bagi para sopir angkutan umum. 

    Sebelumnya, Emen menyebut bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor turut terlibat dalam kasus tersebut sehingga membuat pejabat dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, dihujat publik. 

    Namun, belakangan, ia meralatnya. 

    Emen mengatakan bahwa otak di balik kasus pemotongan itu ialah Ketua Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU), Nandar. 

    Hal itu diungkapkannya kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, lewat sambungan telepon. 

    “Emen kemarin salah nyebut pak. Yang motong (uang kompensasi) itu KKSU. Cuma waktu itu Emen melihat Dishub sama Organda ada di lokasi pemberian uang kompensasi,” ujar Emen kepada Dedi dikutip dari Youtube Channel Dedi Mulyadi yang tayang pada Senin (7/4/2025). 

    Saat penerimaan bantuan uang kompensasi senilai Rp 1 juta dan sembako senilai Rp 500 ribu itu, Emen melihat anggota Dishub Provinsi Jawa Barat dan Organda turut hadir di lokasi. 

    Ia berasumsi uang kompensasi yang dipotong senilai Rp 200 ribu masuk ke kantong anggota KKSU, Dishub dan Organda yang hadir saat penyerahan. 

    Padahal, uang itu hanya masuk ke kantong KKSU. 

    “Pak Nandar Ketua KKSU (yang minta), bukan Dishub. Dishub enggak ada yang minta. Cuma Emen melihat saat penyerahan (uang) saat itu ada Dishub dan Organda sehingga mengira mereka juga dapat,” lanjutnya. 

    Permintaan uang senilai Rp 200 ribu itu bermula ketika Emen didatangi oleh Nandar setelah menerima bantuan pada hari Jumat.

    Nandar meminta kepada Emen untuk mengumpulkan uang senilai Rp 200 ribu dari teman-temannya sesama sopir angkutan umum. 

    Pada hari yang sama, Emen pun akhirnya mengumpulkan sebanyak Rp 4 juta rupiah dari para anggotanya dan menyerahkan kepada Nandar.

    “Dikumpulkan uang senilai Rp 200 ribu per sopir. Jadi saya mengumpulkan Rp 4 juta ke KKSU,” katanya. 

    Setelah kasus ini diketahui publik dan viral, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Umum Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, lalu meminta agar KKSU mengembalikan lagi uang tersebut. 

    Dadang juga sempat menjadi sasaran hujatan netizen gara-gara Emen yang menyebut anggota dishub terlibat.

    Emen memastikan bahwa dishub dan organda tidak terlibat dalam kasus pemotongan itu. 

    Dadang sempat meradang

    Dadang Kosasih sempat meradang begitu mengetahui instansinya disebut-sebut di dalam kasus pemotongan uang kompensasi Lebaran 2025 untuk sopir angkutan umum di Kabupaten Bogor. 

    Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor langsung mencari batang hidung Emen, sopir angkot yang menyebut nama instansi itu. 

    Hal itu diceritakan oleh Dadang kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menanyakan terkait dugaan keterlibatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dalam pemotongan uang kompensasi. 

    “Saya sebagai penindak (di lapangan) agak sedikit emosional. Udah bekerja sesuai arahan Pak Gubernur, tahunya waktu itu Pak Gubernur diskusi dengan Pak Emen, tertuanglah (nama) Dinas Perhubungan, Kabupaten lagi,” ujar Dadang seperti dikutip dari Youtube Dedi Mulyadi yang tayang pada Minggu (6/4/2025). 

    Saat nama instansinya disebut-sebut, Dadang yang emosi langsung mencari Emen. 

    “Dari situ agak sedikit ini (emosi), mana namanya Emen?! Waktu itu. Tapi (Emen) kooperatif, saya kejar ini (bisa) bahaya. Saya jujur Pak Gubernur namanya pemotongan (uang) itu menghinakan diri Pak Gubernur, saya tidak akan melakukan hal yang tercela,” jelas Dadang. 

    “Saya sangat tidak merasa, makanya saya berontak di situ langsung. Tapi dia kooperatif, sangat kooperatif. Diajak ketemu sama saya,” tambahnya. 

    Sebut KKSU yang minta jatah

    Dadang Kosasih, menjelaskan ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dugaan pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot di Kabupaten Bogor. 

    Sebelumnya, sejumlah sopir angkot mengaku uang Rp 1 juta sebagai kompensasi untuk tidak beroperasi selama arus mudik yang diberikan Pemprov Jabar, dipotong oleh oknum Dishub Bogor sebesar Rp 200.000.

    Lewat video yang diunggah di akun Youtube Dedi Mulyadi, Dadang membantah anggota Dishub Bogor memotong uang kompensasi seperti isu yang beredar.

    Dadang menjelaskan, awalnya dia melakukan penindakan ke sejumlah sopir angkot yang masih beroperasi.  

    Salah satu sopir angkot kemudian mengatakan bahwa ada pemotongan uang kompensasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Sub Unit atau KKSU yang merupakan wadah bagi sopir dan pemilik angkot.

    “Saya tanya ke sopir, kenapa kamu beroperasi. (Dia jawab) ‘kan saya dipungut Rp 200.000. Untuk gantikan Rp 200.000 itu, saya makanya beroperasi’. Baru di situ saya baru punya data siapa yang mungut, ternyata KKSU,” ujar Dadang kepada Dedi Mulyadi.

    “Jadi KKSU (yang pungut)? tanya Dedi.

    “KKSU,” jawab Dadang.

    Dadang kemudian meminta bantuan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dishub Provinsi Jabar untuk memediasi KKSU dan sopir angkot.

    Pada malam hari, KKSU mendatangi Dadang dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut.

    Namun, keesokan harinya, Dedi Mulyadi ternyata mengunggah video obrolannya dengan seorang sopir angkot bernama Emen yang mengaku uang kompensasinya dipotong oleh Dishub Bogor.

    “KKSU sudah oke malam datang ke saya, sopir belum ketemu. Waktu itu keduluan dengan Pak Gubernur. Saya kaget percakapan luar biasa (di video) dan ternyata membuahkan hasil data akurat karena Pak Emen (sampaikan) ada pemotongan,” ujar Dadang.

    Dedi kemudian menanyakan kenapa Emen si sopir angkot bisa menuding bahwa Dishub Bogor melakukan pemotongan.

    Dadang kemudian menjawab Emen diduga tidak mengetahui mana petugas Dishub Bogor dan mana Dishub Jabar yang memang bertugas membagikan kompensasi ke sopir angkot.

    “Karena pembagian itu, dia enggak tahu dishub provinsi dan kabupaten, kan pembagiannya provinsi,” ujar Dadang.

    Dedi lalu memastikan lagi apakah ada petugas Dishub Kabupaten Bogor yang melakukan pemotongan ke Dadang.

    “Ada oknum dishub kabupaten motong?” tanya Dedi.

    “Saya pastikan tidak ada, clear and clean karena kalau misalnya pas mediasi, pasti menyebutkan, ini tidak ada. Tapi saya nitip ke KKSU, tolong balikkan (uang) ke sopir,” ujar Dadang.

    Hanya keikhlasan sopir

    Sebelumnya kepada awak media, Dadang juga menjelaskan bahwa tidak ada pemotongan uang kompensasi sopir angkot, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

    Dadang menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut. Para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada KKSU.

    “Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).

    “Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi,” ujarnya.

    Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.

    Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya. (TribunJakarta.com/Kompas.com).

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Pulang Liburan dari Jepang, Lucky Hakim Gelar Apel Pagi di Indramayu

    Pulang Liburan dari Jepang, Lucky Hakim Gelar Apel Pagi di Indramayu

    Jakarta, Beritasatu.com – Bupati Indramayu, Lucky Hakim akhirnya kembali berlibur dari Jepang. Pada hari ini, Selasa (8/4/2025), ia langsung menggelar apel pagi bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

    Dalam unggahan di media sosial (medsos), Lucky Hakim terlihat memimpin apel tersebut dengan mengenakan seragam lengkap.

    “Pelaksanaan apel pagi ASN Kabupaten Indramayu, 8 April 2025. Mari bersama-sama membersihkan hati, menyucikan jiwa, silih asih, silih asah, silih asuh,” ujar Lucky Hakim dalam keterangan yang diunggah di Instagram @sahabat.luckyhakim.

    Meskipun baru saja pulang dari liburan di Jepang dan melaksanakan kegiatan di Indramayu, Lucky Hakim masih memiliki agenda penting. Ia dijadwalkan untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertemuan tersebut akan berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (8/4/2025) siang.

    “Pertemuan ini sudah dijadwalkan untuk siang hari ini,” ujar Bima Arya saat dikonfirmasi Antara dari Jakarta.

    Pertemuan tersebut diperkirakan akan membahas perjalanan luar negeri Lucky Hakim ke Jepang yang dilakukan tanpa izin resmi. Selain itu, pertemuan ini juga akan menjadi kesempatan untuk melakukan klarifikasi serta membahas aspek hukum dan administratif yang mengatur perjalanan dinas pejabat daerah.

  • 10 Dedi Mulyadi Bebaskan Biaya Mutasi Kendaraan dari Luar Jabar, Plus Gratis Pajak Tahun Ini Bandung

    10 Dedi Mulyadi Bebaskan Biaya Mutasi Kendaraan dari Luar Jabar, Plus Gratis Pajak Tahun Ini Bandung

    Dedi Mulyadi Bebaskan Biaya Mutasi Kendaraan dari Luar Jabar, Plus Gratis Pajak Tahun Ini
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dinas Pendapatan Pemprov Jawa Barat membebaskan biaya mutasi, biaya balik nama dan pajak kendaraan tahun 2025 bagi kendaraan luar provinsi yang mutasi ke Jawa Barat.
    Program ini berlaku untuk kendaraan perorangan, perusahaan swasta, maupun pemerintah.
    “Hari ini ada kabar gembira bagi warga Jabar, bagi yang mutasi kita bebaskan pajak kendaraan bermotornya (tahun 2025) dan biaya balik nama kendaraan (BBN),” kata Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    melalui unggahan di akun media sosialnya dan dikonfirmasi
    Kompas.co
    m, Selasa (8/4/2025) pagi.
    Dia meminta perorangan maupun perusahaan yang mobilnya beroperasi di Jabar, tapi nomornya masih luar Jabar, untuk segera mutasi kendaraannya.
    “Pajaknya dibebaskan, tapi kalau biaya (penerbitan) BPKB dan STNK nya tetap bayar karena itu bukan ranahnya pemprov,” jelas Dedi.
    Dia meminta pihak terkait memanfaatkan kesempatan ini.
    Jangan sampai, kata Dedi, kendaraan beroperasi di Jabar, bahkan merusak jalan di Jabar tapi bayar pajaknya di provinsi lain.
    “Pokoknya tanggal 9 April sampai 30 Juni 2025 mutasi, pajaknya dibebaskan selama setahun 2025,” kata Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Serapan Gabah Petani oleh BULOG di Jabar Catat Sejarah, Apa Itu? – Page 3

    Serapan Gabah Petani oleh BULOG di Jabar Catat Sejarah, Apa Itu? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan apresiasi tinggi kepada Perum BULOG atas keberhasilannya menyerap gabah petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram, sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP).

    Penyerapan ini bahkan dilakukan langsung di sawah, termasuk untuk gabah basah, dengan harga yang sama.

    Apresiasi ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri panen raya padi nasional di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Senin (7 April 2025). Acara ini merupakan bagian dari panen serentak di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

    Dukungan Pemerintah untuk Petani

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih kepada BULOG, para petani, dan penyuluh pertanian atas kerja keras mereka dalam meningkatkan produksi pangan nasional.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada BULOG, para petani, penyuluh pertanian, dan seluruh pihak yang bekerja keras demi ketahanan pangan bangsa,” ujar Presiden Prabowo, ditulis Selasa (8/4/2025).

    Gubernur Dedi Mulyadi: Kebijakan Ini Sejarah Baru

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut kebijakan penyerapan gabah oleh BULOG sebagai tonggak sejarah baru bagi pertanian Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang menetapkan HPP gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kg.

    “Petani di Subang dan Karawang merasa terbantu karena BULOG menyerap gabah basah langsung di sawah dengan harga Rp 6.500. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih Pak Presiden, ini sejarah bagi pertanian Jawa Barat,” kata Dedi.

     

  • 7 Dedi Mulyadi: Bukan Dishub, KKSU yang Potong Uang Kompensasi Sopir Angkot Bandung

    7 Dedi Mulyadi: Bukan Dishub, KKSU yang Potong Uang Kompensasi Sopir Angkot Bandung

    Dedi Mulyadi: Bukan Dishub, KKSU yang Potong Uang Kompensasi Sopir Angkot
    Editor
    KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor tidak terlibat dalam pemotongan dana kompensasi untuk sopir angkot.
    Penegasan ini disampaikan Dedi usai mempertemukan langsung Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, dan seorang sopir angkot bernama Emen yang sebelumnya menuding adanya pemotongan dana.
    Konfrontasi tersebut terjadi dalam sebuah video yang diunggah Dedi melalui akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, Senin (7/4/2025).
    Dalam video itu, Dedi mengklarifikasi secara terbuka peran masing-masing pihak terkait penyaluran dana kompensasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada para sopir angkot.
    Sebelumnya, Pemprov Jabar menyalurkan uang Rp 1 juta sebagai kompensasi sopir angkot untuk tidak beroperasi selama arus mudik.
    “Pungutan liar yang dilakukan Dishub Bogor tidak pernah ada. Yang ada adalah pungutan yang dilakukan oleh KKSU dan uangnya dinikmati oleh mereka,” ujar Dedi menegaskan.
    Emen, yang sempat menyebut ada potongan sebesar Rp 200.000 dari dana kompensasi, mengakui bahwa pemotongan bukan dilakukan oleh Dishub, melainkan oleh Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU) yang merupakan wadah bagi sopir dan pemilik angkot.
    Uang kompensasi sebesar Rp 4 juta, menurut Emen, diserahkan kepada Ketua KKSU bernama Nandar di basecamp.
    “Pak Dadang itu ikut menikmati atau tidak?” tanya Dedi.
    “Tidak, Pak,” jawab Emen.
    “Yang benar adalah?”
    “KKSU,” lanjut Emen.
    Dadang juga membenarkan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam proses penyerahan dana, dan hanya hadir secara simbolis saat penyaluran bantuan dilakukan oleh Dishub Provinsi di Polres Bogor.
    “Waktu penyerahan, Dishub Bogor tidak dilibatkan. Hanya Dishub Provinsi. Kita hanya menyaksikan simbolis di Polres,” kata Dadang.
    Dalam penjelasannya, Dedi juga mengungkap adanya dugaan pungutan lain di jalur Cibedug sebesar Rp 250.000 oleh KKSU yang disebut sebagai “jaminan” agar sopir tetap bisa beroperasi meski seharusnya diliburkan.
    Dedi meminta Polres Bogor untuk menindaklanjuti temuan tersebut dan menyebut praktik pungli bisa jadi terjadi di wilayah lain.
    “Ini kita tidak merekayasa. Ini fakta. Kalau benar katakan benar, kalau tidak, katakan tidak,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panen Raya Sukses, Perum BULOG Tuai Apresiasi dari Presiden Prabowo hingga Gubernur Dedi Mulyadi – Halaman all

    Panen Raya Sukses, Perum BULOG Tuai Apresiasi dari Presiden Prabowo hingga Gubernur Dedi Mulyadi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Peran Perum BULOG dalam menjaga ketahanan pangan nasional kembali mendapat sorotan positif. Saat momentum panen raya berlangsung, kinerja Bulog dinilai moncer dalam menyerap gabah petani secara optimal. Atas upaya tersebut, apresiasi pun datang dari berbagai pihak, mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Perum Bulog setelah berhasil menyerap dan membeli gabah petani sebesar Rp 6500 per kilogram. Bukan hanya menjalankan kebijakan pemerintahan untuk membeli gabah kering panen (GKP) sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram, tetapi Perum Bulog juga menyerap dan membeli gabah basah petani langsung di lokasi-lokasi panen dengan harga yang sama. 

    Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam meningkatkan produksi padi nasional, terutama kepada petani, serta penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. 

    “Saya ucapkan terimakasih kepada BULOG, terimakasih kepada para petani, penyuluh penyuluh pertanian, dan semua unsur yang telah bekerja keras,” ucap Presiden Prabowo saat melakukan panen raya padi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang merupakan bagian dari kegiatan panen serentak yang berlangsung di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, pada Senin (7/4/2025).

    Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turut menyampaikan rasa terimakasih dari para petani Jawa Barat kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan HPP gabah kering panen sebesar Rp 6500 per kg yang membuat para petani menjadi tersenyum karena bisa meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

    Kebijakan ini bukan hanya memberikan keuntungan langsung bagi petani, tetapi juga akan berdampak positif pada perekonomian pedesaan dan sektor pertanian secara keseluruhan. Bahkan, kebijakan tersebut sekaligus mendorong semangat para petani untuk terus memproduksi beras berkualitas tinggi.

    Bahkan, Dedi juga menyampaikan apresiasinya kepada Perum Bulog yang melakukan penyerapan gabah basah di wilayah Subang dan Karawang dengan harga Rp 6.500 per kilogram. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan pencapaian bersejarah dalam industri pertanian di Indonesia khususnya wilayah Jawa Barat.

    “Saya sampaikan ucapan terimakasih dari para petani di Jawa Barat terutama daerah Subang dan Karawang, serapan gabah Rp 6.500 per kilogram itu untuk gabah basah bukan kering. Jadi diterima di sawah itu gabah dalam kondisi basah Pak Presiden, dan langsung diantarkan ke BULOG Pak. Jadi saya ucapkan banyak terimakasih Pak Presiden. Ini baru terjadi dalam sepanjang sejarah pertanian di Jawa Barat pak. Sekali lagi terimakasih banyak, Pak Presiden,” ujarnya.

    Selain itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) yang juga Ketua Dewan Pengawas Perum BULOG, Sudaryono memberikan apresiasi atas peran BULOG dalam mendukung petani melalui penyerapan gabah dan beras. 

    Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menegaskan bahwa kebijakan pembelian gabah kering panen (GKP) dengan harga Rp 6.500 per kilogram menunjukkan perhatian nyata pemerintah terhadap kesejahteraan petani, terutama menjelang hari raya.

    “BULOG telah membeli gabah kering panen (GKP) dari petani dengan harga Rp 6.500,-/kg. Harga ini mencerminkan bentuk kehadiran pemerintah untuk mensejahterakan petani Indonesia. Ini adalah bukti perhatian nyata Presiden Prabowo melalui Bulog. Ini kebijakan nyata. Dengan harga Rp 6.500, para petani akhirnya bisa merasakan manfaat dari hasil kerja keras mereka dan mendorong perekonomian di desa,” katanya.

    Ia juga menambahkan bahwa kebijakan pembelian dan penyerapan gabah sebesar Rp 6.500,-/kg oleh pemerintah melalui Perum Bulog ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tukar petani (NTP) dan memastikan ketersediaan pangan dalam negeri, khususnya beras.

    “Selain terus gencar melakukan sosialisasi pembelian gabah di tingkat petani dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah, kami juga aktif mengedukasi petani dan pemangku kepentingan terkait mengenai pentingnya melakukan panen pada waktu yang tepat. Hal ini sangat penting karena panen yang tepat akan menghasilkan gabah dengan kualitas yang lebih baik, yang tentunya akan berdampak positif bagi kesejahteraan petani,” terangnya.

    Dengan kebijakan ini, diharapkan kesejahteraan petani semakin meningkat dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga, terutama menjelang bulan-bulan dengan permintaan pangan yang tinggi.

    Perum BULOG mencatat, hingga hari ini, telah berhasil melakukan penyerapan lebih dari 800 ribu ton setara beras yang merupakan capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Angka ini sejalan dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan merupakan upaya nyata BULOG untuk memastikan cadangan pangan nasional tetap stabil.

  • Presiden Prabowo Apresiasi Kinerja Bulog Saat Panen Raya

    Presiden Prabowo Apresiasi Kinerja Bulog Saat Panen Raya

    Majalengka, Beritasatu.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Perum Bulog yang berhasil menyerap dan membeli gabah petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Tidak hanya menjalankan kebijakan pemerintahan untuk membeli gabah kering panen (GKP) sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram, tetapi Perum Bulog juga menyerap dan membeli gabah basah petani langsung di lokasi-lokasi panen dengan harga yang sama.

    Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam meningkatkan produksi padi nasional, terutama kepada petani, serta penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. 

    “Saya ucapkan terima kasih kepada Bulog, terima kasih kepada para petani, penyuluh penyuluh pertanian, dan semua unsur yang telah bekerja keras,” ucap Presiden Prabowo saat melakukan panen raya padi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang merupakan bagian dari kegiatan panen serentak yang berlangsung di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, pada Senin (7/4/2025).

    Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut menyampaikan rasa terima kasih dari para petani Jawa Barat kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan HPP gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kg yang membuat para petani menjadi tersenyum karena bisa meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Kebijakan ini bukan hanya memberikan keuntungan langsung bagi petani, tetapi juga akan berdampak positif pada perekonomian pedesaan dan sektor pertanian secara keseluruhan. Bahkan, kebijakan tersebut sekaligus mendorong semangat para petani untuk terus memproduksi beras berkualitas tinggi.

    Dedi juga menyampaikan apresiasinya kepada Perum Bulog yang melakukan penyerapan gabah basah di wilayah Subang dan Karawang dengan harga Rp 6.500 per kilogram. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan pencapaian bersejarah dalam industri pertanian di Indonesia khususnya wilayah Jawa Barat.

    “Saya sampaikan ucapan terima kasih dari para petani di Jawa Barat terutama daerah Subang dan Karawang, serapan gabah Rp 6.500 per kilogram itu untuk gabah basah bukan kering. Jadi diterima di sawah itu gabah dalam kondisi basah Pak Presiden, dan langsung diantarkan ke Bulog. Jadi saya ucapkan banyak terimakasih Pak Presiden. Ini baru terjadi dalam sepanjang sejarah pertanian di Jawa Barat. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak Presiden,” ujarnya.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) yang juga Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog Sudaryono turut memberikan apresiasi atas peran Bulog dalam mendukung petani melalui penyerapan gabah dan beras. Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menegaskan bahwa kebijakan pembelian gabah kering panen (GKP) dengan harga Rp 6.500 per kilogram menunjukkan perhatian nyata pemerintah terhadap kesejahteraan petani, terutama menjelang hari raya.

    “Bulog telah membeli gabah kering panen (GKP) dari petani dengan harga Rp 6.500/kg. Harga ini mencerminkan bentuk kehadiran pemerintah untuk menyejahterakan petani Indonesia. Ini adalah bukti perhatian nyata Presiden Prabowo melalui Bulog. Ini kebijakan nyata. Dengan harga Rp 6.500, para petani akhirnya bisa merasakan manfaat dari hasil kerja keras mereka dan mendorong perekonomian di desa,” ujarnya.

    Ia juga menambahkan bahwa kebijakan pembelian dan penyerapan gabah sebesar Rp 6.500/kg oleh pemerintah melalui Perum Bulog ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tukar petani (NTP) dan memastikan ketersediaan pangan dalam negeri, khususnya beras.

    “Selain terus gencar melakukan sosialisasi pembelian gabah di tingkat petani dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah, kami juga aktif mengedukasi petani dan pemangku kepentingan terkait mengenai pentingnya melakukan panen pada waktu yang tepat. Hal ini sangat penting karena panen yang tepat akan menghasilkan gabah dengan kualitas yang lebih baik, yang tentunya akan berdampak positif bagi kesejahteraan petani,” terangnya.

    Dengan kebijakan ini, diharapkan kesejahteraan petani semakin meningkat dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga, terutama menjelang bulan-bulan dengan permintaan pangan yang tinggi.

    Perum BULOG mencatat, hingga hari ini, telah berhasil melakukan penyerapan lebih dari 800 ribu ton setara beras yang merupakan capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Angka ini sejalan dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan merupakan upaya nyata BULOG untuk memastikan cadangan pangan nasional tetap stabil.

  • Kadang Orang Terlalu Pintar Malah Nggak Jadi Apa-apa

    Kadang Orang Terlalu Pintar Malah Nggak Jadi Apa-apa

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto kembali mengungkit soal pihak intelektual atau sebagaimana istilah yang digunakan, ‘orang yang terlalu pintar’. Ia menyinggung hal itu saat bercengkrama langsung dengan para petani di Majalengka, Jawa Barat, Senin, 7 April 2025.

    Dalam acara panen raya itu, Prabowo mengapresiasi petani berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan suatu negara.

    Kemudian, ia bicara soal kebijakan-kebijakan Kabinet Merah Putih belakangan. Menurut Prabowo, kebijakan yang diambil sangat masuk akal dan didasari oleh niat baik para penyelenggara negara.

    “Elite-elite kita mungkin tidak merasakan betapa pentingnya para petani tugasnya. Para petani adalah produsen pangan, tanpa pangan tidak ada negara. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara, tanpa pangan tidak ada NKRI,” kata Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 8 April 2025.

    “Karena itu, saya sangat bahagia, saya menerima mandat (jadi presiden) Oktober (tanggal) 20, mungkin sekarang baru masuk bulan keenam. Tapi dengan niat yang baik dari semua pihak yang diberi amanat oleh rakyat, dengan kebijakan yang masuk akal, bukan kebijakan yang perlu orang terlalu pintar. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa ya kan,” ujarnya.

    Prabowo kemudian menanyakan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Menko Pangan Zulkifli Hasan mengenai latar belakang pendidikan mereka.

    Ia mengisyaratkan bahwa biarpun tokoh-tokoh petinggi bangsa tak bersekolah tinggi di luar negeri, kecintaan pada bangsa adalah kunci untuk bisa menjalankan amanat rakyat dengan optimal.

    “Ini saya lihat Kang Dedi lulusan mana? Bukan dari Amerika atau, oh bukan, oh Purwakarta. Pak Amran bukan lulusan luar negeri juga? Bukan, di kampung,” kata Prabowo.

    “Ini orang kampung semua yang kerja. Pak Zulkifli dari mana Pak Zulkifli? Lampung, ha-ha-ha…, Anda nggak (kuliah) ke Oxford? Kita butuh orang-orang pintar, banyak, tapi yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat kita, karena mereka benar-benar berasal dari rakyat,” tuturnya.

    Prabowo Soal Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin Panen Raya Nasional di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka. Kegiatan ini merupakan bagian dari panen serentak di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota, sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS mencatat bahwa pada April 2025, potensi luas panen nasional mencapai 1.595.583 hektare, dengan estimasi produksi sebesar 8.631.204 ton gabah kering giling (GKG) atau setara 4,97 juta ton beras. Secara kumulatif, produksi Januari hingga April 2025 tercatat 13.948.785 ton GKG, angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

    Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya terhadap capaian ini yang menurutnya merupakan hasil dari kerja keras para petani serta sinergi lintas sektor. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan ini bukan semata capaian teknis, namun juga keberhasilan moral dan sosial.

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) mengoperasikan mesin pemanen bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (ketiga kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kedua kiri) saat panen raya padi di Desa Randegan Wetan, Ligung, Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025). Presiden Prabowo memimpin panen raya padi secara serentak bersama petani di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/tom. ANTARA FOTO

    “Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah bekerja keras, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, jajaran pemerintah, dan tentu saja para petani. Saudara-saudara petani adalah tulang punggung bangsa. Tanpa pangan, tidak ada negara. Tanpa pangan, tidak ada NKRI,” tegas Presiden Prabowo.

    Presiden juga menyatakan kebahagiaannya karena pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, harga-harga pangan terkendali, stabil, dan terjangkau. Ia menilai keberhasilan ini merupakan buah dari kerja nyata seluruh jajaran pemerintahan dan para petani di seluruh pelosok negeri.

    “Banyak negara saat ini kekurangan beras, harga pangan menjulang. Bahkan di negara terkaya sekalipun, telur langka. Tapi kita, Alhamdulillah, sekarang ekspor telur dan harganya turun. Ini berkat kerja keras semua pihak. Ini hasil kebijakan yang masuk akal dan kesungguhan kita untuk membela rakyat,” tambah Presiden. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kontroversi Liburan Lucky Hakim ke Jepang, Wagub Jabar Ingatkan Pesan Mendagri saat Retret – Halaman all

    Kontroversi Liburan Lucky Hakim ke Jepang, Wagub Jabar Ingatkan Pesan Mendagri saat Retret – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengakui liburan ke Jepang bersama keluarga di sela-sela cuti lebaran 2025.

    Supulang dari Jepang, Lucky Hakim akan menemui Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan klarifikasi.

    Tindakan Lucky Hakim dianggap melanggar surat edaran Kemendagri terkait larangan kepala daerah keluar negeri selama libur lebaran 2025.

    Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyatakan liburan Lucky Hakim ke Jepang tak izin ke Pemprov Jabar maupun Kemendagri.

    Ia menyesalkan tindakan Lucky Hakim dan meminta kepala daerah di Jawa Barat tidak melakukan hal serupa.

    “Aturan bagi kepala daerah untuk bepergian ke luar negeri baik urusan dinas maupun pribadi sudah sangat jelas,” ujarnya, Senin (7/4/2025), dilansir TribunJabar.id.

    Ia menambahkan, aturan berpergian keluar negeri untuk urusan dinas maupun pribadi sudah disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, saat retret di Magelang, Jawa Tengah.

    “Saat itu, Pak Mendagri sudah menjelaskan langsung alurnya seperti apa ketika hendak izin bepergian ke luar negeri untuk perjalanan dinas maupun pribadi,” tegasnya.

    Sejumlah keperluan pribadi yang diizinkan seperti berobat hingga berlibur bersama keluarga.

    “Mudah-mudahan, Pak Lucky segera merespons ke pak Gubernur, karena alasan kepergian yang disampaikan akan menjadi pertimbangan untuk pemberian sanksinya,” tandasnya.

    Wamendagri Akan Panggil Lucky Hakim

    Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengaku sudah menghubungi Lucky Hakim dan meminta klarifikasi terkait keluar negeri tanpa izin.

    “Saya sudah komunikasi dengan Pak Bupati, kami akan minta penjelasan langsung,” ujarnya, Senin.

    Informasi yang disampaikan Lucky Hakim belum detail dan akan meminta keterangan sepulang dari Jepang.

    “Belum detail menjelaskan,” imbuhnya.

    Ia membenarkan adanya undang-undang yang mengatur perjalanan kepala daerah keluar negeri.

    “Dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf i KDH dan WKDH (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri,” tegasnya.

    Bima Arya enggan membahas sanksi yang akan dijatuhkan ke Lucky Hakim lantaran belum ada klarifikasi.

    “Soal sanksi nanti, yang penting kita dengar dulu penjelasan beliau,” terangnya.

    Pengakuan Lucky Hakim

    Lucky Hakim membenarkan sedang liburan ke Jepang bersama keluarga.

    Pria 45 tahun itu menjelaskan, berangkat ke Jepang pada Rabu (2/4/2025) dan kembali ke Indonesia pada Minggu (6/4/2025).

    “Setahu saya cuti bersama sampai tanggal 7 dan tentu insyaallah tanggal 8 sudah kembali kerja,” ucapnya, Minggu.

    Sepulang dari Jepang, Lucky Hakim akan menghadap Kemendagri untuk memberikan penjelasan perjalanannya ke luar negeri.

    Lucky menegaskan, liburan ke Jepang menggunakan biaya pribadi.

    “Saya sebagai Bupati Indramayu juga beberapa waktu lalu mencoret anggaran perjalanan dinas ke luar negeri sebesar Rp500 juta dan anggaran mobil dinas Baru sebesar Rp 1 miliar,” lanjutnya.

    Menurutnya, penghematan anggaran yang dilakukan selama ini untuk biaya program satu desa satu sarjana.

    “Yakni yang jumlahnya ada 317 orang per tahun,” tuturnya.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Wagub Jabar Harap Bupati dan Wali Kota Tak Mencontoh Lucky Hakim yang Liburan ke Jepang Tanpa Izin

    (Tribunnews.com/Mohay/Rizki Sandi) (TribunJabar.id/Nazmi/Imam Baihaqi) 

  • Yang Paling Penting Punya Akal Sehat

    Yang Paling Penting Punya Akal Sehat

    GELORA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku kebijakannya selama enam bulan kepemimpinannya masuk akal. Menurut dia, orang yang terlalu pintar, terkadang tidak menjadi apa-apa.

    Prabowo mengatakan itu di sela kunjungan kerja ke Majalengka, Jawa Barat, Senin, 7 April 2025.

    “Saya sangat bahagia, saya menerima mandat Oktober 20, mungkin sekarang baru masuk bulan keenam. Tapi dengan niat yang baik dari semua pihak yang diberi amanat oleh rakyat, dengan kebijakan yang masuk akal, bukan kebijakan yang perlu orang terlalu pintar. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa ya kan,” kata Prabowo.

    Lantas, ia pun bertanya kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman hingga Menko Pangan Zulkifli Hasan. Prabowo mempertanyakan asal-usul pendidikan mereka.

    Dia menuturkan tiga pejabat itu bukan lulusan dari universitas luar negeri.

    “Ini saya lihat Kang Dedi lulusan mana? Bukan dari Amerika atau, oh bukan. Oh Purwakarta. Pak Amran bukan lulusan luar negeri juga? Bukan, di kampung,” ujar Prabowo.

    “Ini orang kampung semua yang kerja. Pak Zulkifli dari mana Pak Zulkifli? Lampung, Anda nggak ke Oxford?,” lanjut Prabowo.

    Prabowo menyadari bahwa orang pintar dibutuhkan untuk membangun negeri. Namun, kata dia, orang yang memiliki akal sehat dan mencintai rakyatnya lebih dibutuhkan oleh negara.

    “Kita butuh orang-orang pintar, banyak. Tapi, yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat kita, karena mereka benar-benar berasal dari rakyat,” tuturnya.