Tag: Dedi Mulyadi

Industri Sepeda Motor Minta Pajak Jangan Dinaikin!

Jakarta –

Setelah sukses memecahkan rekor penjualan 6,4 juta unit pada 2025, industri sepeda motor Tanah Air kini bersiap menghadapi tantangan.

Salah satu yang bikin pelaku industri was-was adalah penerapan Opsen Pajak. Ini merupakan pajak tambahan yang diberlakukan sejumlah pemerintah daerah mulai awal tahun ini. AISI khawatir kebijakan ini bakal bikin harga motor makin mahal dan bikin konsumen mikir dua kali untuk beli motor baru.

Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Sigit Kumala, mengamini pemerintah daerah memang membutuhkan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia memberikan catatan kritis agar kebijakan ini tidak menjadi ‘rem darurat’ bagi pertumbuhan industri otomotif.

“Kami memahami kebutuhan kenaikan pendapatan setiap Pemda. Kalaupun ada kenaikan opsen, kami berharap dapat diberikan juga insentif dengan tidak menaikkan pajak kendaraan sehingga dampaknya tidak berpengaruh ke permintaan konsumen,” ujar Sigit dalam keterangannya, Jumat (9/1/2026).

Soal opsen pajak sesuai dengan amanat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), opsen pajak mulai berlaku pada 5 Januari 2025.

Opsen itu merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Dari sektor otomotif, Opsen Pajak Daerah dikenakan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Namun sebanyak 25 provinsi memberikan relaksasi opsen PKB dan BBNKB pada 2025.

Sama seperti opsen PKB, tarif pada opsen BBNKB adalah sebesar 66 persen.

Selain mempercepat penerimaan kabupaten/kota, penerapan skema opsen pajak daerah ini dapat meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan antara Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota serta diharapkan dapat memperbaiki postur APBD kabupaten/kota yang selama ini diterima sebagai pendapatan transfer (bagi hasil pajak provinsi) dan akan menjadi PAD.

Di lain sisi, opsen pajak memberatkan, khususnya untuk pembelian kendaraan baru. Biaya yang harus dibayarkan konsumen saat pembelian kendaraan baru jadi lebih tinggi.

Salah satu provinsi yang menerapkan opsen pajak kendaraan adalah Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2026 ini tetap sama dengan tahun lalu.

Simulasi opsen PKB di Jawa Barat:

Misalnya, sebuah sepeda motor kepemilikan pertama punya dasar pengenaan pajak (DPP) Rp 21 juta. Maka, tarif PKB di Jawa Barat untuk motor tersebut adalah:

tarif PKB X DPP = 1,12 persen x Rp 21 juta = Rp 235.200

Ditambah opsen PKB sebesar 66% dari PKB. Jadi: 66% x Rp 235.200 = Rp 155.232. Jadi, pajak tahunan yang harus dibayarkan pemilik motor tersebut ditambah opsen adalah Rp 390.432.

Kondisi geopolitik dan target 2026

Sigit mengungkapkan efek berganda kondisi geopolitik global berpotensi mempengaruhi perekonomian dan pasar motor domestik. Selain pertumbuhan ekonomi, harga komoditas dan kondisi cuaca akan mempengaruhi stabilitas daya beli masyarakat tahun ini. Dukungan lembaga pembiayaan yang kuat juga akan mampu mendorong terjadinya realisasi penjualan di pasar sepeda motor domestik.

“Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan tantangan yang potensial terjadi di tahun ini, kami memproyeksikan pasar sepeda motor domestik akan relatif stabil tahun ini di angka 6,4 juta-6,7 juta unit,” jelas Sigit.

(riar/lua)

11/01/2026 07:13
Utang Pembangunan Rp 621 Miliar di Jabar Dibayar dari DAU dan Pajak Kendaraan Bandung 10 Januari 2026

Utang Pembangunan Rp 621 Miliar di Jabar Dibayar dari DAU dan Pajak Kendaraan
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan, utang pekerjaan pembangunan senilai Rp 621 miliar yang belum terbayarkn pada 2025 akan dilunasi menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) serta penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, Pemprov Jabar memiliki kecukupan dana untuk melunasi pekerjaan pembangunan.
Pelunasan tersebut akan bersumber dari DAU serta penerimaan
pajak kendaraan bermotor
yang setiap hari masuk ke kas daerah.
Mantan Bupati Purwakarta itu menerangkan, arus kas dari pajak kendaraan terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.
“Terima kasih kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang bersemangat membayar pajak,” kata Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/1/2026).
Meski demikian, ia menjelaskan pelunasan tidak akan dilakukan secara langsung. Pemprov Jabar akan lebih dulu mengaudit seluruh hasil pekerjaan pembangunan yang masuk dalam daftar utang tersebut.
Setelah hasil audit keluar, kata Dedi, akan diketahui kualitas pekerjaan itu termasuk sangat baik, baik atau kurang baik.
“Pekerjaan yang kurang baik, kami tidak akan membayarkan semuanya,” ucap Dedi.
Menurut Dedi, kebijakan ini diambil untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan akuntabel dan memberikan hasil pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Ia juga mengajak warga Jawa Barat ikut mengawasi kualitas pembangunan. Masyarakat dipersilakan menyampaikan kritik dan saran melalui media sosial jika menemukan pekerjaan yang dinilai tidak sesuai standar.
“Masyarakat Jawa Barat untuk menyampaikan kritik dan saran melalui media sosial mengenai pekerjaan pembangunan.”
“Dengan begitu, Pemda Provinsi Jawa Barat dapat melakukan kontrol untuk menjamin hasil pembangunan berkualitas baik,” pungkas Dedi.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/01/2026 18:24
Di Luar Dugaan, Pandji Dipolisikan soal Tambang

Oleh:Erizal

AKHIRNYA komika Pandji Pragiwaksono dipolisikan. Bukan oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka, Raffi Ahmad, atau Kang Dedi Mulyadi (KDM), melainkan oleh anak muda Nahdlatul Ulama (NU).

Namanya Rizky Abdurrahman Wahid. Nama yang legendaris dari kalangan NU, tapi pakai Rizky, bukan alias Gus Dur.

Rizky mempolisikan Pandji karena menghina NU. NU dituduh, bahkan termasuk Muhammadiyah, berpolitik praktis, dan oleh karena itu diberi imbalan konsesi tambang.

Sesimpel itu, tapi menusuk ke dalam ulu hati. Bukan sekadar kritik, tapi dijadikan bahan bercandaan.

Belum tahu juga, apakah anak muda Muhammadiyah akan ikut pula mempolisikan Pandji? Sebagai kritikan pun, itu sebetulnya tidak tepat, apalagi dijadikan bahan bercandaan.

Tambang baru saja menjadi isu pemecah di NU, tapi di Muhammadiyah masih aman-aman saja.

Mahfud MD berjanji akan membela Pandji kalau ada yang mempolisikan.

Tapi, itu terkait wajah ngantuk Wapres Gibran. “Itu bukan penghinaan,” tegas Mahfud MD! Tapi kalau yang melaporkan anak muda NU terkait NU, apakah Mahfud MD masih akan ikut membela?

Laporan Rizky terkait NU ini diluar dugaan Mahfud MD, apalagi Pandji.

Dikira yang bakal turun melaporkan itu tokoh-tokoh besar, ternyata hanya anak muda biasa. Jika tokoh-tokoh hebat, pasti Pandji dibela publik. Tapi jika anak muda biasa, siapa pula yang akan membela?

Rizky Abdurrahman Wahid pandai mencari celah. Kali ini Pandji Pragiwaksono kena. Polisi punya alasan yang kuat untuk memeriksa Pandji.

Para pendukung tokoh yang diroasting Pandji pasti akan mendukung. Lagian Pandji bukan seorang stand-up komedian yang netral.

Masak sekian banyak tokoh publik yang diroastingnya hanya Anies Baswedan saja yang tidak diroastingnya.

Apa tak ada yang perlu diroasting dari seorang Anies? Wah, banyak sekali. Apa karena Pandji juru bicaranya Anies sehingga hanya Anies yang tak diroasting Pandji?

Polisi pun barangkali akan tertarik untuk memeriksa Pandji. Mumpung lagi viral dan sedang di atas angin.

Ilmu kritikan Pandji juga perlu diuji. Dan polisi pun perlu menguji KUHP yang baru. Pandji bisa menjadi pelajaran bagi stand-up komedian lain. Karena lagi di atas angin.

Bahwa untuk melucu sebetulnya tak harus sampai merendahkan atau menghina orang, apalagi organisasi keagamaan yang lebih tua dari republik ini, sekelas NU dan Muhammadiyah.

Kritik-kritik yang dibalut komedi mestinya jauh lebih satir, bukan telanjang bulat seperti seorang pengamat Rocky Gerung, misalnya. Begitulah.

(Direktur ABC Riset & Consulting )

10/01/2026 09:07
Kakek Korban Longsor Sukabumi Tinggal di Gubuk Hutan, Bertahan Hidup dari Ubi Bandung 9 Januari 2026

Kakek Korban Longsor Sukabumi Tinggal di Gubuk Hutan, Bertahan Hidup dari Ubi
Editor
SUKABUMI, KOMPAS.com
— Uloh, warga lanjut usia asal Kampung Babakan, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjalani hidup dalam kondisi memprihatinkan setelah rumahnya lenyap tertimbun longsor sekitar sembilan bulan lalu.
Tragedi tersebut juga merenggut nyawa istrinya.
Kini, di usia lebih dari 70 tahun, Uloh tinggal seorang diri di sebuah gubuk reyot di kebun yang berada di tengah kawasan hutan.
Setiap malam ia berjuang melawan dingin dan hujan hanya beralaskan sarung sebagai selimut, sementara bara api dari kayu bakar menjadi satu-satunya penghangat tubuhnya.
Untuk bertahan hidup, Uloh mengandalkan
ubi
dan tanaman tebu telur atau turubuk dari kebunnya sebagai sumber pangan. Namun, kebun tersebut kini rusak akibat serangan babi hutan.
Persediaan beras yang sebelumnya ia peroleh dari pos pengungsian korban banjir bandang pun tak luput diacak-acak monyet.
Dalam keterbatasan fisik dan pendengaran yang mulai menurun, Uloh tetap berusaha menjalani hari tanpa meminta belas kasihan.
”
Tos 9 sasih ti tos lebaran tahun kamari. Katuangan ari nyondong bantuan nya nyondong
(udah 9 bulan di gubuk dari habis lebaran tahun kemarin. Kalau makanan ya ada kalau ada yang ngasih bantuan),” ujar Uloh dikutip dari Tribun Jabar, Jumat (9/1/2026).
Ia juga menyampaikan kondisi hidupnya yang kian berat.
”
Nyalira
(tinggal sendiri),
kebon seep ku monyet, ku babi
(kebun habis sama monyet dan babi). Bantal selimut
teu aya, bumi ku
longsor rusak (bantal selimut gak ada, rumah rusak oleh longsor), muhun (istri meninggal tertimbun),” ucapnya.
”
Upami nyondong bantuan bade ka saderek, bade ka murangkalih
ngontrak (kalau ada bantuan mau ke saudara, ke anak, ngontrak),” lirih Uloh.
Pantauan di lokasi, Uloh tidur beralaskan bilah bambu tanpa kasur maupun bantal. Kebutuhan air minum, mandi, dan memasak ia peroleh dari selang yang ditampung ke dalam baskom.
Kondisi ini membuatnya sangat rentan terserang penyakit.
Tak hanya Uloh, puluhan warga korban banjir bandang Sungai Cidadap di Kampung Babakan Cisarua, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, juga masih hidup dalam penderitaan.
Sejak 2024, wilayah tersebut dilanda tiga kali bencana, dengan dampak terparah terjadi pada Desember 2025.
Hempasan banjir bandang menimbun rumah-rumah warga dengan pasir setinggi satu hingga dua meter.
Sekitar delapan rumah kini tak lagi terlihat dari permukaan tanah, sementara puluhan lainnya roboh dan rusak berat.
Ironisnya, banyak keluarga korban bencana mengaku tidak menerima bantuan Rp 10 juta untuk biaya kontrakan dari Gubernur
Jawa Barat
,
Dedi Mulyadi
.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, bantuan tersebut hanya diberikan kepada 23 kepala keluarga di Kampung Sawah Tengah yang baru sekali terdampak bencana pada 2025.
Seorang warga bernama Wulan menyampaikan kekecewaan warga Kampung Babakan Cisarua.
“Di sini kami para warga Kampung Babakan Cisarua ingin menyampaikan keluhan-keluhan tentang isi hati mereka yang merasa disepelekan oleh pemerintah. Karena tepatnya di sini itu telah terjadi bencana yang begitu besar, khususnya di Kedusunan Kawungluwuk, bencana paling besar itu terletak di Kampung Babakan Cisarua, di kampung ini udah tiga kali terjadi banjir, tiga kali bencana,” ujar Wulan.
Ia menjelaskan, bencana pertama terjadi Desember 2024, disusul Maret 2025, dan puncaknya Desember 2025 yang membuat kampung mereka nyaris hilang dari peta.
“Tapi sampai saat ini warga mengeluh karena belum ada juga relokasi atau juga biaya pengontrakan… kenapa pak KDM bilang yang kena bencana sekarang teh bakal direlokasi sama bakal ada uang buat kontrakan,” tambah Wulan.
Hingga kini, warga Kampung Babakan Cisarua masih menunggu kepastian relokasi dan bantuan yang dijanjikan pemerintah.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Nasib Korban Banjir Cidadap Sukabumi Tragis, Menangis Tak Terima Bantuan Rp10 Juta dari KDM
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/01/2026 07:34
UMP Jakarta Dianggap Tak Masuk Akal: Upah Kecil, Biaya Hidup Mahal Megapolitan 9 Januari 2026

UMP Jakarta Dianggap Tak Masuk Akal: Upah Kecil, Biaya Hidup Mahal
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh memprotes penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI Jakarta dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat.
Dalam demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (8/1/2026), buruh menolak besaran UMP
Jakarta
sebesar Rp 5,73 juta per bulan.
Mereka menilai angka tersebut tidak sebanding dengan tingginya biaya hidup di ibu kota.
Presiden KSPI Said Iqbal menyebut penetapan UMP DKI Jakarta 2026 tidak masuk akal.
Menurut dia, tidak logis apabila upah pekerja di Jakarta justru lebih rendah dibandingkan upah buruh di daerah penyangga seperti Karawang dan Bekasi.
Iqbal menyoroti kondisi pekerja di Jakarta yang banyak bekerja di gedung pencakar langit dan perusahaan-perusahaan besar, tetapi menerima upah lebih rendah dibandingkan buruh pabrik di kawasan industri luar ibu kota.
“Tidak masuk akal upah para pekerja karyawan yang bekerja di gedung-gedung bertingkat, di gedung-gedung pencakar langit, kalah upahnya dengan pabrik panci di Karawang, kalah upahnya dengan pabrik plastik di Bekasi,” ucap Iqbal di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis.
Dalam aksi tersebut, KSPI menuntut UMP DKI Jakarta 2026 direvisi dan dinaikkan menjadi Rp 5,89 juta per bulan.
Angka tersebut didapatkan berdasarkan hitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP DKI Jakarta 2026 dari Rp 5,73 juta menjadi Rp 5,89 juta, sesuai 100 persen KHL. Agar upah DKI Jakarta tidak terlalu jauh di bawah Karawang dan Bekasi,” kata dia.
Selain itu, KSPI juga meminta penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar lima persen di atas KHL.
Dengan skema tersebut, upah sektoral di Jakarta berada pada kisaran Rp 6,1 juta hingga Rp 6,5 juta per bulan.
Iqbal menegaskan, upah yang diminta buruh masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan biaya hidup di Jakarta.
Ia mencontohkan harga kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal, seperti harga secangkir kopi di hotel bintang tiga yang kini mencapai Rp 50.000.
“Itupun masih kecil, kita susah kerja di Jakarta ini kalau dengan upah demikian. Secangkir kopi di satu hotel bintang tiga saja sudah Rp50.000,” kata dia.
Menurut Iqbal, penetapan
UMP Jakarta
yang berada di bawah standar kebutuhan hidup layak mencerminkan kesenjangan sosial yang masih tinggi di ibu kota.
“Orang Jakarta banyak yang kaya, tapi para karyawannya, para pekerjanya, para buruhnya adalah digaji dengan upah rendah,” tutur Iqbal.
Selain membandingkan dengan daerah penyangga, KSPI juga membandingkan upah pekerja Jakarta dengan standar internasional.
Iqbal menilai upah buruh Jakarta masih kalah dibandingkan pekerja di sejumlah negara Asia Tenggara.
“Kalah dengan upah menurut World Bank, kalah dengan upah pekerja Thailand di Bangkok, Kuala Lumpur Malaysia, juga Hanoi Vietnam,” ujar Iqbal.
Ia pun meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersikap lebih realistis dalam menetapkan kebijakan upah.
“Kami meminta Gubernur Jakarta realistis, jangan egonya yang dikedepankan, jangan gengsinya yang dikedepankan. Semua yang bekerja di Jakarta, baik warga Jakarta maupun bukan, pendapatannya harus dihitung sesuai setidak-tidaknya kebutuhan hidup layak,” kata dia.
Dalam aksi tersebut, KSPI juga meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung dalam persoalan penetapan upah minimum di DKI Jakarta.
Iqbal menilai peran Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan belum efektif menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami minta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan ini, mendesak, memanggil, Wamen dan Menaker memang udah enggak ada manfaat lah. Udahlah Pak Wamen Pak Menaker hentikan sandiwara-sandiwara ini,” ujar dia.
KSPI berharap Presiden memanggil pihak-pihak terkait untuk mendorong revisi UMP dan UMSP di Jakarta.
“Harus dipanggil oleh Presiden setidak-tidaknya orang yang ditunjuk oleh Presiden agar Gubernur DKI Jakarta merubah
UMP 2026
menjadi Rp5,89 juta dan UMSP lima persen di atas 100 persen KHL tersebut,” ucap Iqbal.
Said Iqbal juga menanggapi tawaran insentif dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, seperti transportasi gratis Transjakarta, subsidi air bersih PAM Jaya, subsidi pangan, serta layanan kesehatan gratis.
Menurut Iqbal, skema insentif tersebut tidak menjawab kebutuhan utama buruh yang masih bergantung pada besaran upah.
“Kita datang ke istana justru ingin menyuarakan agar Presiden Prabowo mengingatkan Gubernur DKI, sudahlah enggak usah main-main di insentif-insentif,” kata Iqbal.
Ia menilai insentif lebih tepat diberikan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan, bukan kepada pekerja penerima upah minimum.
Sebagai alternatif, KSPI mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi upah sebesar Rp200.000 per bulan secara tunai kepada buruh penerima upah minimum.
“Kita tidak mau hanya sekadar kata-kata, yang kita mau bukti. Apa? Subsidi upah. Misal kalau memang tetap Rp 5,73 juta setiap buruh penerima upah minimum disubsidi oleh Pemerintah DKI Jakarta Rp 200.000,” ucap Iqbal.
Menurut dia, subsidi upah harus diberikan dalam bentuk uang tunai agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh buruh dan mampu menjaga daya beli mereka.
“Kalau memang mau diberikan insentif bentuknya adalah subsidi upah, transfer cash money. Jadi yang ditransfer adalah dalam bentuk apa namanya rupiah, cash, yang kita sebut dengan subsidi upah,” ujar dia.
Selain isu UMP Jakarta, buruh juga membawa tuntutan terkait kebijakan upah di Jawa Barat.
KSPI mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengembalikan perhitungan UMSK 2026 di 19 kabupaten/kota sesuai rekomendasi kepala daerah.
Iqbal menegaskan, gubernur tidak memiliki kewenangan untuk mengubah penetapan UMSK.
“Menurut PP Nomor 49 Tahun 2025 yang sudah ditandatangani Presiden Prabowo, gubernur tidak boleh mengubah UMSK. Yang boleh diubah hanya UMK. Ini UMSK tidak boleh,” kata Iqbal.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/01/2026 07:22
Anggaran Terbatas, Perbaikan Jalan Rusak di Bekasi Belum Jadi Prioritas Utama Pemkot Megapolitan 9 Januari 2026

Anggaran Terbatas, Perbaikan Jalan Rusak di Bekasi Belum Jadi Prioritas Utama Pemkot
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengakui bahwa perbaikan jalan yang rusak di Kota Bekasi belum menjadi prioritas utama karena keterbatasan anggaran.
“Iya (keterbatasan anggaran). Karena kebutuhan kami cukup panjang dan banyak. Kami juga tidak boleh meninggalkan tugas utama, misalnya di pendidikan dan kesehatan. Apalagi hari ini PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) masih menjadi proyeksi prioritas,” ujar Tri saat ditemui
Kompas.com
di Plaza Pemkot Bekasi, Kamis (8/1/2026).
Meski demikian, Tri menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam melayani kebutuhan masyarakat.
“Infrastruktur itu menjadi utama. Konsep anggaran yang ada di DBMSDA (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) dan Disperkimtan (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan) itu menjadi primadona dalam melayani warga masyarakat,” kata Tri.
Ia menyebutkan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meminta pemerintah daerah fokus pada penanganan jalan dan banjir, tanpa mengesampingkan kewajiban di sektor lain.
“Ini sejalan dengan perintah gubernur untuk konsentrasi terhadap penanganan jalan dan banjir di Kota Bekasi,” ujarnya.
Tri menjelaskan, saat ini Pemerintah Kota Bekasi tengah menjalankan proses lelang proyek PSEL, termasuk pengadaan lahan seluas sekitar lima hektar untuk mendukung mobilisasi kendaraan sampah.
“Termasuk kemampuan pemerintah daerah untuk bisa menyiapkan armada,” ucap Tri.
Menurut dia, proyek PSEL menjadi salah satu prioritas karena berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah dan lingkungan di Kota Bekasi.
Sebelumnya, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi mengungkapkan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam percepatan
perbaikan Jalan
Alinda Raya, Kelurahan Kaliabang, Kecamatan Bekasi Utara.
“Memang kalau untuk bangun infrastruktur kami terkendala dengan anggaran. Jadi kami memaksimalkan anggaran yang ada ini pelan-pelan,” ujar Kepala DBMSDA Kota Bekasi Idi Sutanto saat ditemui
Kompas.com
di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (5/1/2026).
Idi menyebutkan, perbaikan lanjutan Jalan Alinda Raya direncanakan mulai direalisasikan pada akhir Januari 2026, setelah proses lelang rampung.
Menurut dia, anggaran perbaikan jalan tersedia setiap tahun, tetapi pengerjaan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Memang kami bertahap dari perbaikannya. Setiap tahun ada anggaran. Tahun ini juga sedang proses lelang. Anggarannya sudah ada, sudah siap,” kata Idi.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/01/2026 05:22
Buruh Demo Hari Ini, Pramono: UMP Jakarta 2026 Hasil Kesepakatan Bersama Megapolitan 8 Januari 2026

Buruh Demo Hari Ini, Pramono: UMP Jakarta 2026 Hasil Kesepakatan Bersama
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai demo buruh yang digelar di Jakarta, Kamis (8/1/2026), tidak hanya memprotes penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta.
Massa buruh juga menyuarakan penolakan terhadap
kebijakan upah
di sejumlah daerah lainnya.
“Dan sebenarnya yang didemo kan bukan UMP-nya Jakarta, UMP daerah lain, tetapi dilaksanakan di Jakarta,” ucap Pramono saat ditemui di Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Menurut dia, buruh memilih menggelar aksi di Ibu Kota lantaran pusat pemerintahan berada di Jakarta. Ia berharap aksi berlangsung tertib.
“Kenapa dilaksanakan di Jakarta? Ya memang Istananya ada di Jakarta. Dan untuk itu yang paling penting demonya baik-baik saja,” lanjut dia.
Meski begitu, Pramono mempersilakan siapa saja menggelar demonstrasi, asalkan berlangsung tertib dan dilengkapi izin.
“Yang namanya demo itu kan hak demokrasi. Dan siapa saja boleh melakukan itu, tapi ya tentunya dengan izin,” kata Pramono.
Pramono juga menyinggung penetapan
UMP Jakarta 2026
yang melibatkan Dewan Pengupahan.
Ia menegaskan, pembahasan dilakukan terbuka, dengan melibatkan perwakilan buruh, pengusaha, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Dewan Pengupahan betul-betul berjalan dengan transparan dan terbuka. Solusinya berjalan dengan baik sehingga alfanya diputuskan 0,75 itu kesepakatan bersama. Dan mudah-mudahan Jakarta tidak ada (penolakan),” tuturnya.
Untuk diketahui, massa buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Kepresidenan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis hari ini.
Aksi ini membawa tuntutan revisi upah minimum yang dinilai belum mencerminkan biaya hidup pekerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, terdapat dua tuntutan utama yang dibawa buruh dalam aksi tersebut.
Tuntutan pertama ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta
Pramono Anung
terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026.
“Pertama, kami meminta Gubernur DKI Jakarta menetapkan UMP Jakarta 2026 merujuk 100 persen kebutuhan hidup layak (KHL),” ujar Said Iqbal saat dihubungi, Rabu (7/1/2026).
Menurut Iqbal, jika perhitungan UMP Jakarta 2026 mengacu penuh pada KHL, besaran upah seharusnya berada di kisaran Rp 5,89 juta, bukan Rp 5,73 juta seperti yang telah ditetapkan.
Selain UMP Jakarta, buruh juga membawa tuntutan kedua yang menyasar kebijakan upah di Jawa Barat.
Buruh mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengembalikan perhitungan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 di 19 kabupaten/kota sesuai rekomendasi kepala daerah.
Iqbal menilai, gubernur tidak memiliki kewenangan untuk mengubah penetapan UMSK.
“Menurut PP Nomor 49 Tahun 2025 yang sudah ditandatangani Presiden Prabowo, gubernur tidak boleh mengubah UMSK. Yang boleh diubah hanya UMK. Ini UMSK tidak boleh,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/01/2026 10:56
Tuntutan Demo Buruh Hari Ini di Istana: Revisi UMP Jakarta dan UMSK Jabar Megapolitan 8 Januari 2026

Tuntutan Demo Buruh Hari Ini di Istana: Revisi UMP Jakarta dan UMSK Jabar
Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com –
Massa buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Kepresidenan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026) hari ini.
Aksi ini membawa tuntutan revisi upah minimum yang dinilai belum mencerminkan biaya hidup pekerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, terdapat dua tuntutan utama yang dibawa buruh dalam aksi tersebut.
Tuntutan pertama ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026.
“Pertama, kami meminta Gubernur DKI Jakarta menetapkan
UMP Jakarta 2026
merujuk 100 persen kebutuhan hidup layak (KHL),” ujar Said Iqbal saat dihubungi, Rabu (7/1/2026).
Menurut Iqbal, jika perhitungan UMP Jakarta 2026 mengacu penuh pada KHL, besaran upah seharusnya berada di kisaran Rp 5,89 juta, bukan Rp 5,73 juta seperti yang telah ditetapkan.
“Jakarta ini biaya hidupnya tinggi. Masa UMP Jakarta kalah dengan Karawang dan Bekasi,” kata dia.
Selain UMP Jakarta, buruh juga membawa tuntutan kedua yang menyasar kebijakan upah di Jawa Barat.
Buruh mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengembalikan perhitungan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 di 19 kabupaten/kota sesuai rekomendasi kepala daerah.
Iqbal menilai, gubernur tidak memiliki kewenangan untuk mengubah penetapan UMSK.
“Menurut PP Nomor 49 Tahun 2025 yang sudah ditandatangani Presiden Prabowo, gubernur tidak boleh mengubah UMSK. Yang boleh diubah hanya UMK. Ini UMSK tidak boleh,” ujar dia.
Iqbal menyebutkan, aksi buruh hari ini diikuti sekitar 5.000 hingga 10.000 orang yang berangkat ke Jakarta menggunakan sepeda motor dari berbagai daerah.
“Demo mulai pukul 10.30 WIB. Buruh datang dari Jakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung Raya, juga dari Majalengka dan Cirebon,” tuturnya.
Titik kumpul aksi direncanakan berada di kawasan Patung Kuda atau di depan Menara BSI, dekat Jalan Medan Merdeka Selatan.
Iqbal memastikan dirinya akan hadir langsung dalam aksi tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak buruh telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait pengamanan aksi, terutama karena massa datang dengan kendaraan roda dua.
“Kami sudah koordinasi dengan Polri supaya diatur dengan tertib, tidak mengganggu pengguna jalan, dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Iqbal.
(Reporter: Dian Erika Nugraheny | Editor: Faieq Hidayat)
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/01/2026 09:05
Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen mengawal swasembada beras meski sempat mengalami vertigo, karena tanggung jawab negara lebih utama demi ketahanan pangan nasional berkelanjutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Amran menyebutkan percepatan target swasembada dari empat tahun menjadi tiga hingga satu tahun merupakan tantangan besar yang dijawab bersama jajaran Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lintas sektor nasional secara konsisten.

“Di saat (target swasembada beras) menjadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah mulai sembuh, recovery kembali,” kata Mentan Amran dilansir ANTARA, Rabu, 7 Januari.

Dia menegaskan, keberhasilan bukan kerja individu, melainkan kolaborasi kuat antarkementerian, termasuk dukungan presiden dan sinergi sektor pangan, perikanan, serta pertanian di lapangan yang terintegrasi dan berorientasi hasil nyata nasional.

“Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun,” beber Amran.

Meski menghadapi vertigo dan asam lambung, Amran menyatakan kondisi kesehatan berangsur pulih, berkat semangat kerja tim dan dukungan lintas sektor pemerintahan yang solid menjaga ritme percepatan program pangan nasional prioritas.

Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Kemudian turut pula hadir sejumlah gubernur di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pejabat lainnya.

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebutkan berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog

Sebelumnya, berdasarkan proyeksi lembaga riset Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024-2025 mencapai 34,6 juta ton.

Keyakinan serupa disampaikan Food and Agriculture Organization (FAO) yang memprediksi produksi beras nasional dapat menembus 35,6 juta ton pada 2025, menunjukkan swasembada semakin kuat dan berkelanjutan.

Dari sisi ekonomi, sektor pertanian menunjukkan kinerja impresif. Pada triwulan I 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

Indikator kesejahteraan petani juga mencatatkan rekor. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah.

Angka itu mencerminkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi serta konsumsi rumah tangga.

Swasembada pangan tidak lagi dimaknai semata sebagai kecukupan stok, tetapi sebagai jalan menuju petani yang lebih sejahtera.

Dari sisi kebijakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting.

Penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi tepat sejak 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB, sebuah langkah historis yang mempercepat akses pupuk, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga momentum musim tanam.

Keberpihakan ini diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025, yang mendorong peningkatan penyaluran pupuk hingga 14 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

Di tengah penguatan domestik, daya saing global sektor pertanian juga meningkat. Sepanjang Januari–Oktober 2025, ekspor pertanian yang mencakup segar dan olahan mencapai 38,33 miliar dolar Amerika Serikat (AS) serta membawa neraca perdagangan pertanian surplus 18,79 miliar dolar AS.

08/01/2026 03:33
Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen mengawal swasembada beras meski sempat mengalami vertigo, karena tanggung jawab negara lebih utama demi ketahanan pangan nasional berkelanjutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Amran menyebutkan percepatan target swasembada dari empat tahun menjadi tiga hingga satu tahun merupakan tantangan besar yang dijawab bersama jajaran Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lintas sektor nasional secara konsisten.

“Di saat (target swasembada beras) menjadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah mulai sembuh, recovery kembali,” kata Mentan Amran dilansir ANTARA, Rabu, 7 Januari.

Dia menegaskan, keberhasilan bukan kerja individu, melainkan kolaborasi kuat antarkementerian, termasuk dukungan presiden dan sinergi sektor pangan, perikanan, serta pertanian di lapangan yang terintegrasi dan berorientasi hasil nyata nasional.

“Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun,” beber Amran.

Meski menghadapi vertigo dan asam lambung, Amran menyatakan kondisi kesehatan berangsur pulih, berkat semangat kerja tim dan dukungan lintas sektor pemerintahan yang solid menjaga ritme percepatan program pangan nasional prioritas.

Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Kemudian turut pula hadir sejumlah gubernur di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pejabat lainnya.

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebutkan berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog

Sebelumnya, berdasarkan proyeksi lembaga riset Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024-2025 mencapai 34,6 juta ton.

Keyakinan serupa disampaikan Food and Agriculture Organization (FAO) yang memprediksi produksi beras nasional dapat menembus 35,6 juta ton pada 2025, menunjukkan swasembada semakin kuat dan berkelanjutan.

Dari sisi ekonomi, sektor pertanian menunjukkan kinerja impresif. Pada triwulan I 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

Indikator kesejahteraan petani juga mencatatkan rekor. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah.

Angka itu mencerminkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi serta konsumsi rumah tangga.

Swasembada pangan tidak lagi dimaknai semata sebagai kecukupan stok, tetapi sebagai jalan menuju petani yang lebih sejahtera.

Dari sisi kebijakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting.

Penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi tepat sejak 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB, sebuah langkah historis yang mempercepat akses pupuk, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga momentum musim tanam.

Keberpihakan ini diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025, yang mendorong peningkatan penyaluran pupuk hingga 14 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

Di tengah penguatan domestik, daya saing global sektor pertanian juga meningkat. Sepanjang Januari–Oktober 2025, ekspor pertanian yang mencakup segar dan olahan mencapai 38,33 miliar dolar Amerika Serikat (AS) serta membawa neraca perdagangan pertanian surplus 18,79 miliar dolar AS.

08/01/2026 03:33