Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • BPOM Tegaskan Keamanan Pangan Jadi Fondasi Utama Program Makan Bergizi Gratis

    BPOM Tegaskan Keamanan Pangan Jadi Fondasi Utama Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan komitmennya dalam memastikan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BPOM, Taruna Ikrar menekankan bahwa keamanan pangan merupakan prasyarat utama agar manfaat gizi dari program MBG bisa diterima secara optimal oleh kelompok sasaran.

    “Keamanan pangan bukan sekedar aspek pendukung, tetapi fondasi utama dalam pelaksanaan MBG. Pangan yang tidak aman tidak dapat disebut sebagai pangan,” tegas Taruna Ikrar, Rabu (17/12/2025), dalam rapat koordinasi penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, dikutip dari siaran pers BPOM.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa program MBG tidak hanya fokus pada peningkatan status gizi masyarakat, tapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah karena melibatkan pelaku usaha lokal. Dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendukung pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa program MBG harus bisa menciptakan peningkatan daya saing, peningkatan kualitas kesehatan warga, dan membangun rasa keadilan.

    Keamanan pangan bukan sekedar aspek pendukung, tetapi fondasi utama dalam pelaksanaan MBG. Pangan yang tidak aman tidak dapat disebut sebagai pangan,” tegas Taruna Ikrar.

    Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menegaskan pentingnya penguatan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), supaya makanan yang disalurkan aman bagi penerima manfaat.

    Dalam hal ini, BPOM menjalankan beberapa fungsi strategis, di samping pengembangan kapasitas bagi pelaksana MBG di SPPG. Beberapa peran strategis BPOM di antaranya mulai dari memberi penilaian penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan hingga pengawasan terpadu dan berkelanjutan berbasis risiko. Selain itu, BPOM juga terlibat dalam penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) jika ada dugaan insiden pada pelaksanaan MBG.

    Hingga tahun 2025, BPOM telah melakukan pengawalan keamanan pangan MBG di 25 provinsi dengan 64 titik lokus pengambilan sampel. Hasil pengujian menunjukkan, sebanyak 92 persen sampel memenuhi syarat, sedangkan 8 persen lainnya tidak. Temuan kontaminasi mikrobiologi, seperti Eschericia coli serta Bacilus cereus menjadi kasus tertinggi dan menjadi dasar penguatan pengawasan dan langkah preventif ke depan.

    Selain pengawasan, BPOM juga aktif dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia. BPOM bekerja sama dengan Universitas Pertahanan dalam pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas sebagai kepala SPPG. Kolaborasi ini sudah melatih lebih dari 30 ribu SPPI di seluruh Indonesia di tahun 2025.

    Pada tahun 2026, BPOM akan menyiapkan pengawalan keamanan pangan MBG melalui penguatan regulasi, peningkatan kompetensi pengawas, dan pelaksanaan SPPG surveilains pangan, hingga pengembangan sistem pelaporan terintegrasi secara nasional.

    “Pengawalan keamanan Program MBG harus dilakukan secara sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan pangan yang aman dan berkualitas, tujuan besar program MBG untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045 dapat tercapai,” pungkas Taruna Ikrar.

    (elk/up)

  • Dedi Mulyadi Minta Murid Diajarkan Pelihara Ayam hingga Tanam Sayur, Pisang dan Padi

    Dedi Mulyadi Minta Murid Diajarkan Pelihara Ayam hingga Tanam Sayur, Pisang dan Padi

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, menggelar rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan jajarannya di Gedung Sate, Rabu (17/12/2025). Ada tiga poin yang ditekankan dalam paparannya.

    Dedi berharap program MBG dapat menciptakan peningkatan daya saing, kualitas kesehatan warga dan membangun rasa keadilan.

    “Pertama adalah dana beredar untuk kebutuhan program MBG di Jawa Barat cukup besar yakni mencapai Rp 54 triliun. Diharapkan pihak perbankan ikut membantu kebutuhan pendanaan program MBG melalui pinjaman berbunga ringan,” ujar Dedi dalam siaran medianya ditulis Bandung, Kamis (18/12/2025).

    Dedi juga berharap program MBG menjadi siklus ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan. Maksudnya, petani kecil di pedesaan dilibatkan untuk memasok kebutuhan MBG, seperti beras hingga sayuran. Kemudian peternak memasok kebutuhan telur, daging dan ikan.

    “MBG menjadi pasar bagi petani. Petani dapat menjual langsung kepada penyedia jasa MBG. Hal ini akan melahirkan harga yang relatif kompetitif yang menguntungkan petani dan penyedia MBG,” kata Dedi.

    Tak hanya itu, Dedi juga ingin pihak sekolah mengambil peran menyediakan kebutuhan bahan baku bagi mitra MBG. Termasuk mengajarkan pada murid-murid untuk memelihara ayam, menanam sayuran, menanam pohon pisang, menanam padi sebagai bagian dari pembelajaran sekolah.

    “Jika itu berjalan, maka uang yang beredar dalam program MBG itu akan beredar dari tangan ke tangan, dari saku ke saku masyarakat. Sehingga akan melahirkan daya dukung dan daya dorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” ucap Dedi.

  • BGN Siapkan Skema Akselerasi Pembangunan 8.200 SPPG Kawasan 3T

    BGN Siapkan Skema Akselerasi Pembangunan 8.200 SPPG Kawasan 3T

    BANDUNG – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema akselerasi pembangunan 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada 2026.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan hal ini untukmengejar target layanan bagi 82,9 juta penerima manfaat secara nasional. Dia menegaskan percepatan ini mendesak dilakukan mengingat realisasi infrastruktur dapur gizi di kawasan 3T hingga penghujung 2025 masih jauh dari ideal.

    “Di kawasan 3T itu, kita rencanakan 8.200, tapi yang mungkin baru akan selesai di akhir tahun ini sekitar 190 unit SPPG,” kata Dadan selepas Rakor Penyelenggaraan MBG di Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu, 17 Desember dilansir ANTARA.

    Untuk menutup celah infrastruktur tersebut, Dadan menegaskan kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci.

    Karenanya, dia memastikan proses seleksi pegawai, termasuk melalui jalur PPPK/CPNS BGN yang menggunakan Tes Kemampuan Dasar Akademik (TGAT)sedang dikebut untuk memastikan operasional unit-unit baru tersebut.

    “TGAT itu Februari pasti sebagian besar sudah selesai,” ujar Dadan.

    Dadan merinci peta jalan BGN tahun depan akan berfokus pada keseimbangan wilayah. Selain 8.200 unit di daerah terpencil, BGN juga membidik pengoperasian minimal 25.400 SPPG di kawasan aglomerasi atau perkotaan padat penduduk.

    “Sehingga, total ada 32.000 sampai 33.000 SPPG yang melayani 82,9 juta masyarakat,” ucap Dadan.

    Sementara untuk target jangka pendek pada akhir tahun 2025, BGN terus berupaya merampungkan pendirian 19.000 SPPG di seluruh Indonesia.

    Aspek keamanan pangan diakui Dadan, turut menjadi sorotan dalam rapat koordinasi tersebut.

    Dadan menyebutkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mendesak percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur penyedia.

    “Tadi sudah ditekankan Pak Gubernur agar ada percepatan lagi,” ucapnya.

    Berdasarkan data BGN di Jawa Barat, dari 1.548 SPPG yang mengajukan sertifikasi, baru sekitar 900 dapur yang dinyatakan lolos dan resmi mengantongi SLHS untuk menjamin standar kesehatan makanan yang didistribusikan.

  • KDM Moratorium Izin Perumahan di Jabar, Nusron Wahid Bilang Begini

    KDM Moratorium Izin Perumahan di Jabar, Nusron Wahid Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyambut baik keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) untuk melakukan moratorium izin pembangunan perumahan di Jawa Barat.

    Nusron menyebut hal itu akan membantu pemerintah menjaga keberadaan lahan baku sawah (LBS) demi mencapai target swasembada pangan ke depan.

    Meski demikian, Nusron menyebut keputusan moratorium tersebut perlu diimbangi dengan pendataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar mencantumkan keterangan Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

    “Kita hormati, tapi setelah moratorium pak KDM harus diimbangi dengan pendataan peta dan pendataan RTRW,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Rabu (17/12/2025).

    Lebih lanjut, Nusron mengatakan juga akan melakukan pengecekan bersama Pemerintah Daerah mengenai kebijakan tersebut di Bandung pada esok hari, Kamis (17/12/2025).

    Sebelumnya, Nusron Wahid mengungkap terdapat 554.000 hektare (Ha) lahan sawah yang telah beralih fungsi menjadi area permukiman hingga kawasan industri. 

    Nusron menjelaskan, alih fungsi lahan sawah seluas 554.000 Ha itu terjadi dalam periode 2019 hingga 2025. Menurutnya, apabila tak dikendalikan dikhawatirkan bakal mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

    “Saya bertekad ingin menghentikan alih fungsi lahan sawah ini,” kata Nusron dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (16/12/2025).

    Nusron menekankan, aturan mengenai penetapan LP2B sendiri telah diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang telah menetapkan batas minimal LP2B. 

    “Menurut Perpres 12 tahun 2025, LP2B harus minimal 87% dari total LBS. Kenapa? Demi ketahanan pangan,” jelasnya.

    Oleh sebab itulah pemerintah daerah didorong untuk mempercepat penyusunan dan penyelarasan dokumen tata ruang agar konsisten dengan arah pembangunan nasional. Khususnya, dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ketahanan pangan Indonesia.

  • Dukung Bongkar Teras Cihampelas, Dedi Mulyadi: Besi-besi Halangi Pandangan, Estetika Rusak Bandung 17 Desember 2025

    Dukung Bongkar Teras Cihampelas, Dedi Mulyadi: Besi-besi Halangi Pandangan, Estetika Rusak Bandung 17 Desember 2025

    Dukung Bongkar Teras Cihampelas, Dedi Mulyadi: Besi-besi Halangi Pandangan, Estetika Rusak
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Kota Bandung membongkar Teras Cihampelas atau Skywalk Cihampelas.
    Menurut
    Dedi Mulyadi
    , keberadaan bangunan tersebut justru mengganggu estetika kawasan Jalan Cihampelas yang selama ini dikenal sebagai pusat ekonomi yang telah mapan.
    Dedi mengungkapkan, permintaan pembongkaran
    Teras Cihampelas
    sebenarnya telah ia sampaikan kepada Wali Kota Bandung
    Muhammad Farhan
    sejak lama.
    Ia menilai kawasan Cihampelas sudah berkembang secara alami tanpa perlu ditambah bangunan yang menutup pandangan.
    “Cihampelas itu ekonominya sudah mapan. Ada hotel, ada Ciwalk, kemudian outlet, rapi dan restoran ekonominya sudah tumbuh dari dulu tumbuh. Justru dengan adanya Teras Cihampelas ini, mereka itu menjadi tidak kelihatan,” kata Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/12/2025).
    Menurut mantan Bupati Purwakarta itu, bangunan-bangunan di kawasan Cihampelas sejatinya sudah memiliki nilai estetika yang baik.
    Namun, keberadaan pilar dan struktur Teras Cihampelas justru menutupi keindahan tersebut.
    “Walaupun di cat kanan-kiri berwarna, tetap saja besi-besi itu menjadi penghalang pandangan dan membuat estetika menjadi rusak,” ucap Dedi.
    Atas pertimbangan itu, Dedi menegaskan tidak ada pilihan lain selain membongkar Teras Cihampelas.
    Ia menilai upaya perbaikan atau pengecatan ulang tidak akan menyelesaikan persoalan utama.
    “Jadi, kalau saya sih ke Pak Wali, sudah bongkar. Enggak ada pilihan. Karena gini, kalaupun misalnya nanti dibikin lagi, di cat lagi, di atas lagi, dibikin jualan lagi, enggak akan lama bertahan,” ujar Dedi.
    Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan telah mengumumkan rencana
    pembongkaran Teras Cihampelas
    , meskipun sebelumnya sempat menyatakan tidak akan melakukannya.
    Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan penelusuran administrasi terhadap pembangunan
    skywalk
    tersebut.
    Farhan menyebutkan, Teras Cihampelas tahap satu dan dua tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sehingga secara aturan tidak dapat dipertahankan.
    “Teras Cihampelas itu tidak punya PBG, tidak punya SLF, asli ini
    mah
    . Tidak ada PBG-nya, tidak ada Sertifikat Laik Fungsi-nya, jadi memang harus dibongkar,” ujar Farhan saat ditemui di Hotel Grandia, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Senin (15/12/2025).
    Penulis Kontributor Bandung Kompas.com: Faqih Rohman Syafei
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Program Tanam Pohon Jabar Dinilai DPRD Bogor Penting untuk Perbaikan Hutan

    Program Tanam Pohon Jabar Dinilai DPRD Bogor Penting untuk Perbaikan Hutan

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat menilai program penanaman dan perawatan pohon yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat relevan untuk mendukung upaya pemulihan lingkungan.

    Penilaian tersebut didasarkan pada kondisi hutan di Jawa Barat yang saat ini mengalami kerusakan cukup signifikan dan membutuhkan penanganan berkelanjutan

    Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana Al Muharom menyatakan, pemulihan fungsi ekologis hutan di Jawa Barat memerlukan program yang konkret dan terstruktur.

    “Mengingat kondisi hutan di Jabar yang masih berfungsi baik saat ini hanya sekitar 20 persen, sedangkan sisanya dalam keadaan rusak,’ kata Aan, melansir Antara, Rabu (17/12/2025). 

    Program penanaman pohon yang dijalankan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, melibatkan peran aktif masyarakat secara langsung.

    Warga tidak hanya dilibatkan dalam proses penanaman bibit pohon, tetapi juga bertanggung jawab dalam merawat dan memastikan pertumbuhan tanaman tersebut.

    Sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan warga, pemerintah memberikan insentif sebesar Rp50 ribu per hari bagi setiap warga yang menanam sekaligus merawat pohon. 

    Pendekatan ini tidak hanya mendorong partisipasi aktif masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi tambahan, terutama bagi warga di sekitar kawasan hutan dan wilayah yang terdampak kerusakan lingkungan.

    Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana, Senin, 15 Desember 2025. Prabowo memanggil semuan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat secara tegas telah mencabut 22 izin setara 1 juta hektar penggunaan lahan hutan. …

  • 6 Dedi Mulyadi Kritik PTPN soal Alih Fungsi Lahan di Pangalengan: Keliru, Harus Dibenahi Bandung

    6 Dedi Mulyadi Kritik PTPN soal Alih Fungsi Lahan di Pangalengan: Keliru, Harus Dibenahi Bandung

    Dedi Mulyadi Kritik PTPN soal Alih Fungsi Lahan di Pangalengan: Keliru, Harus Dibenahi
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengekspresikan kekecewaannya terhadap kinerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN) terkait maraknya alih fungsi lahan perkebunan di wilayahnya.
    Menurut Dedi, lemahnya pengelolaan dan pengawasan oleh
    PTPN
    telah membuka celah bagi perusakan dan perubahan fungsi lahan secara ilegal.
    Kekecewaan tersebut disampaikan Dedi di hadapan Regional Head PTPN I Regional 2, Desmanto, saat menghadiri kegiatan penanaman teh di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Selasa (16/12/2025).
    Lokasi tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik karena aksi perusakan dan
    alih fungsi lahan
    perkebunan.
    Dedi menilai, praktik penyewaan lahan oleh PTPN menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat berani menggarap lahan perkebunan tidak sesuai peruntukannya.
    “Saya harus jujur. Penyebab masyarakat berani itu karena sejak awal PTPN-nya keliru. Ketika lahan disewakan, masyarakat merasa punya legitimasi. Itu yang harus dibenahi. Saya menyampaikan ini terbuka karena mencintai negara dan Tanah Air,” ungkap Dedi.
    Gubernur juga menyoroti ketidaktegasan PTPN dalam menjaga kawasan perkebunan, yang telah menyebabkan perubahan fungsi lahan dari tanaman keras menjadi tanaman hortikultura, seperti sayuran.
    Ia menekankan, tanaman keras memiliki peran penting dalam menjaga fungsi konservasi dan daya dukung lingkungan.
    “Perilaku yang merusak alam harus ditinggalkan. Harus berani tegas, termasuk menindak aparat internal yang melakukan pelanggaran. Kita ini diberi amanah untuk menjaga negara, jangan kalah dalam mencintai negeri sendiri,” tegas Dedi.
    Dedi menambahkan, alih fungsi lahan di kawasan hulu menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko banjir dan longsor, termasuk di wilayah Bandung Raya.
    Ia mengingatkan agar bencana ekologis yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera tidak terulang di Jawa Barat.
    “Kita belajar dari bencana di Sumatera. Polanya sama, gunung gundul, lereng berubah jadi kebun kentang. Sungai mengalami sedimentasi, aliran air menjadi deras, jembatan terdampak, lumpur dan kayu terbawa arus,” ujarnya.
    Sementara itu, Desmanto mengakui bahwa dari total sekitar 6.000 hektar lahan yang dikelola PTPN I Regional 2, sekitar 1.500 hektar telah beralih fungsi menjadi lahan tanaman sayuran.
    Kondisi ini berdampak pada menurunnya daya resap air dan meningkatnya limpasan ke permukaan.
    “Dari hampir 6.000 hektar lahan, sekitar 1.500 hektar sudah ditanami tanaman semusim seperti sayuran. Dampaknya adalah
    run off
    tinggi dan pendangkalan sungai. Padahal, jika terjadi bencana, biaya yang ditanggung akan jauh lebih besar,” kata Desmanto.
    Desmanto menambahkan, PTPN berkomitmen untuk secara bertahap mengembalikan fungsi lahan tersebut dengan menanam kembali tanaman perkebunan dan tanaman keras yang mendukung
    konservasi lingkungan
    .
    “Kami akan mengembalikan ke tanaman perkebunan dan siap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Penanaman kembali kina, teh, kopi, dan komoditas tahunan lainnya diharapkan bisa memulihkan fungsi konservasi sekaligus tetap memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
    Sebelumnya, upaya pengalihan lahan
    kebun teh
    menjadi sayuran kembali terjadi di Kecamatan Pangalengan, khususnya di titik perkebunan teh Malabar, Block Pahlawan.
    Peristiwa ini memicu aksi demonstrasi sejumlah pekerja perkebunan teh dan menjadi viral di media sosial Instagram beberapa waktu lalu.
    Aksi demonstrasi tersebut bukanlah yang pertama, sebelumnya pada 22 April 2025, sejumlah pekerja perkebunan teh juga melakukan aksi serupa.
    Diketahui, aksi tersebut dilakukan oleh Serikat Pekerja Perkebunan Teh Korwil Cinyiruan dan Kertasari yang menolak pengalihan lahan dan menuntut perlindungan dari PTPN serta tindakan tegas untuk menghentikan penyerobotan kebun teh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil DPRD Jabar Dukung Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Penghentian Izin Perumahan, Tekan Risiko Bencana Bandung 16 Desember 2025

    Wakil DPRD Jabar Dukung Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Penghentian Izin Perumahan, Tekan Risiko Bencana Bandung 16 Desember 2025

    Wakil DPRD Jabar Dukung Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Penghentian Izin Perumahan, Tekan Risiko Bencana
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara menilai, kebijakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara izin pembangunan perumahan sebagai langkah yang diperlukan untuk menekan risiko bencana banjir dan longsor.
    Ia mengatakan kebijakan tersebut bukan keputusan mendadak, melainkan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Alih Fungsi Lahan.
    “Pemberhentian izin sementara untuk pembangunan perumahan se-Jawa Barat itu tidak serta merta. Awalnya, Pemprov Jabar telah mengeluarkan Pergub nomor 11 tahun 2025 tentang alih fungsi lahan,” kata Iswara saat ditemui di DPD Partai Golkar Kota Bandung, Senin (15/12/2025) malam.
    Iswara menjelaskan, setelah Pergub tersebut, gubernur menerbitkan sejumlah surat edaran pada 13 dan 14 Desember.
    Mulai dari penghentian sementara
    izin perumahan
    di Bandung Raya hingga diperluas ke seluruh wilayah Jawa Barat.
    Seiring meningkatnya curah hujan dan kejadian banjir serta longsor, kebijakan tersebut kemudian diperluas dengan menghentikan sementara izin pembangunan restoran, hotel, kafe, dan destinasi wisata di kawasan rawan
    bencana
    . 
    “Jadi sebenarnya bukan hanya satu, sudah empat yang dikeluarkan oleh gubernur untuk mencegah terjadinya bencana di Jawa Barat,” katanya.
    Menurut Iswara, DPRD Jabar sebelumnya juga telah mendorong agar pemerintah provinsi menerapkan moratorium izin pembangunan untuk memberi ruang kajian bersama pemerintah kabupaten/kota.
    “Apakah Persetujuan Bangun Gedung (PBG) yang dulu IMB itu dilaksanakan sesuai dengan izinnya. Di PBG itu kan disyaratkan juga agar melakukan reboisasi, penanaman dan sebagainya apakah itu dilakukan atau tidak,” terangnya.
    Ia menilai tahapan tersebut penting dilakukan sebelum izin pembangunan kembali dibuka.
    “Jadi tahapan-tahapan itu memang harus dilakukan dulu, jadi kami di
    DPRD Jawa Barat
    mendukung apa yang di aturan-aturan yang dilakukan gubernur,” tutur Iswara.
    DPRD Jabar juga berencana mendorong agar kebijakan terkait perlindungan lingkungan tersebut diperkuat dalam bentuk peraturan daerah (Perda), mengingat kedudukan surat edaran berada di bawah Pergub dan Perda.
    “Kami akan meminta kepada Banleg untuk mengajukan Perda inisiatif atau Perda prakarsa terkait dengan kondisi lingkungan di Jawa Barat. Jadi ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Gubernur) Jabar,” pungkas Iswara.
    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan. 
    Kebijakan tersebut sebelumnya hanya berlaku di Bandung Raya, tetapi kini diterapkan di seluruh wilayah Jawa Barat. 
    Perluasan kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran
    Gubernur Jawa Barat
    Nomor: 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM yang diterbitkan pada 13 Desember 2025.
    Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menerangkan, alasan memperluas kebijakan tersebut adalah karena tingginya ancaman bencana hidrometeorologi yang tidak lagi bersifat lokal di Bandung Raya saja. 
    “Potensi bencana alam hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor bukan hanya terjadi di wilayah Bandung Raya, tetapi juga di seluruh wilayah Jawa Barat,” kata Dedi dalam surat edaran yang diterima Kompas.com, Senin (15/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penampakan Batu Menhir 2,3 Ton di Situs Gunung Padang Bandung 16 Desember 2025

    Penampakan Batu Menhir 2,3 Ton di Situs Gunung Padang Bandung 16 Desember 2025

    Penampakan Batu Menhir 2,3 Ton di Situs Gunung Padang
    Tim Redaksi
    CIANJUR, KOMPAS.com
    – Tim peneliti Situs Gunung Padang memamerkan sebuah batu menhir berbobot 2,3 ton. Batu simbolik tersebut dipancangkan di teras lima setelah sebelumnya berada dalam posisi rebah di tanah.
    Ketua Tim Kajian dan Pemugaran
    Situs Gunung Padang
    ,
    Ali Akbar
    mengatakan, penataan kembali batuan tersebut merupakan bagian dari upaya rekonstruksi situs.
    Ali menjelaskan, penataan posisi batu disesuaikan dengan dokumen visual dan foto-foto lama yang menunjukkan bahwa batu tersebut awalnya berada dalam posisi tegak dengan sedikit kemiringan.
    Dalam masyarakat prasejarah,
    batu menhir
    biasanya sengaja didirikan sebagai media penghormatan terhadap leluhur atau sarana ritual kepercayaan.
    Menurut Ali, batu menhir ini sengaja dibawa dari tempat lain, sehingga semakin menegaskan bahwa situs megalitikum tersebut merupakan karya budaya manusia.
    “Jenis batuan berbeda dari
    columnar joint
    yang banyak ditemui di atas permukaan,” ujar Ali kepada Kompas.com di lokasi situs, Senin (15/12/2025).
    Ali menambahkan, terdapat banyak goresan berupa simbol pada batu tersebut, termasuk lekukan yang menyerupai tulang belakang manusia.
    “Di atasnya ada bentukan segitiga yang berulang seperti ketupat dan goresan-goresan nama yang diduga memiliki makna tertentu,” kata dia.
    Selain penataan batu menhir, tim peneliti juga telah merekonstruksi batuan di hampir semua teras yang sebelumnya miring dan rebah ke tanah.
    “Prioritas utama dalam pemugaran ini adalah memperpanjang usia situs agar tidak longsor dan rubuh. Karena itu, fokus pekerjaan diarahkan pada penguatan teras-teras samping,” ujar Ali.
    Sebelumnya, Gubernur
    Jawa Barat
    , Dedi Mulyadi mencanangkan pemugaran Situs Gunung Padang, di Kabupaten
    Cianjur
    , Jawa Barat, Senin (15/1/2025).
    Didampingi Bupati Cianjur, Wahyu Ferdian dan pejabat Kementerian Kebudayaan RI, Dedi memancangkan batu di teras lima, menandai dimulainya pemugaran situs megalitikum tersebut.
    Dedi berharap pemugaran kali ini dapat dilakukan secara menyeluruh karena merupakan kewajiban pemerintah dalam melestarikan warisan budaya leluhur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Perluas Moratorium Penerbitan Izin Perumahan

    Dedi Mulyadi Perluas Moratorium Penerbitan Izin Perumahan

    BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan, dari yang sebelumnya berlaku di Bandung Raya, kini jadi berlaku untuk seluruh Jabar.

    Langkah Dedi tersebut, dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jabar, yang ditandatangani Dedi per tanggal 13 Desember 2025.

    Dalam surat edaran, Dedi mencatat ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor tidak lagi bersifat lokal, tapi hampir seluruh Jabar berada dalam kondisi rawan, sehingga dibutuhkan langkah mitigasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

    “Potensi bencana alam hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor bukan hanya terjadi di wilayah Bandung Raya, tetapi juga di seluruh wilayah Jawa Barat,” tulis Dedi dalam surat tersebut dilansir ANTARA, Senin, 15 Desember.

    Melalui kebijakan ini, Dedi menulis Pemprov Jabar menghentikan sementara seluruh penerbitan izin perumahan hingga masing-masing kabupaten dan kota memiliki hasil kajian risiko bencana serta melakukan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    “Menghentikan sementara penerbitan izin perumahan sampai dengan adanya hasil kajian risiko bencana masing-masing kabupaten/kota dan/atau penyesuaian kembali RTRW kabupaten/kota,” tulis Dedi dalam poin utama surat edaran itu.

    Pemerintah daerah seluruh Jabar juga diminta meninjau ulang lokasi-lokasi pembangunan yang terbukti berada di kawasan rawan bencana.

    Termasuk di dalamnya, daerah rawan longsor dan banjir, kawasan persawahan, perkebunan, hingga wilayah dengan fungsi ekologis penting seperti daerah resapan air, kawasan konservasi, dan kawasan hutan.

    Pengawasan terhadap pembangunan rumah, perumahan, dan bangunan gedung pun diperketat.

    Seluruh pembangunan wajib sesuai peruntukan lahan dan rencana tata ruang, tidak menurunkan daya dukung serta daya tampung lingkungan, serta memenuhi kaidah teknis konstruksi demi menjamin keandalan bangunan.

    Dedi juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pemerintah daerah diminta melakukan penilikan teknis secara konsisten agar pelaksanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan dokumen teknis yang telah disetujui.

    “Memastikan seluruh pembangunan rumah, perumahan, dan bangunan gedung telah memiliki PBG serta melaksanakan penilikan teknis secara konsisten,” tulisnya.

    Selain pembatasan izin, kebijakan ini juga menyoroti aspek pemulihan lingkungan. Setiap kegiatan pembangunan diwajibkan melakukan pemulihan atau penghijauan kembali terhadap lingkungan yang terdampak.

    Pengembang perumahan juga dibebani kewajiban melakukan penanaman serta pemeliharaan pohon pelindung di kawasan perumahan dan permukiman.