Xcloud.id

Tag: Dedi Kurnia Syah

  • Kasus Hasto Diduga Jadi Alat Barter Politik dari PDIP kepada Pemerintahan Prabowo – Halaman all

    Kasus Hasto Diduga Jadi Alat Barter Politik dari PDIP kepada Pemerintahan Prabowo – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melanjutkan kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Pasalnya, kasus tersebut tidak boleh hanya sekadar menjadi alat kekuasaan saja.

    Pengamat politik, Dedi Kurnia Syah, mengatakan lembaga anti rasuah diminta untuk keluar dari nuansa politik dengan mengusut tuntas siapa pun orang yang berada di lingkup kekuasaan atau partai politik.

    “Segera lakukan pengusutan kasus krusial, utamanya terkait kasus Hasto karena skandal ini dekat dengan wacana politik. Jangan sampai KPK hanya sebatas alat kekuasaan. Membuktikan kemandirian KPK hanya bisa dilalui dengan kerja profesional, siapapun yang sedang berurusan dengan KPK harus segera diselesaikan, tidak terlunta-lunta,” ujar Dedi saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

    Menurutnya, penyelesaian kasus Hasto dan Harun Masiku akan menjadi pertaruhan bagi KPK dalam mengembalikan marwah institusi yang bebas dari intervensi politik. 

    Dedi menduga kasus Hasto menjadi alat barter politik dari PDIP kepada pemerintah.

    Yakni, Hasto bisa diselamatkan dengan imbalan PDIP mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Presiden Prabowo juga punya kebutuhan mendesak KPK bekerja dengan benar. Jika tidak, Prabowo akan dianggap mengamini kerja lambat KPK dan bisa jadi sasaran publik untuk tidak percaya pada pemerintah terkait pemberantasan korupsi,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Dedi berharap pegusutan kasus tersebut juga bisa menjadi momentum KPK bisa bangkit dari keterpurukan di era kepemimpinan Firli Bahuri. 

    “KPK dalam rentang kepemimpinan Firli alami masa buruk, mayoritas publik tidak percaya, dan akan berimbas pada komisioner saat ini jika tidak ada pergerakan lebih baik,” pungkasnya.

    2 Status Tersangka Hasto

    Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan buronan eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

    Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024.

    Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW.

    Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai Rp600 juta.

    Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saeful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan.

    Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Harun Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan–seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya–untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

    Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

    Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

    Pada Selasa, 7 Januari 2025, tim penyidik juga sudah menggeledah dua rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan.

    Dari sana penyidik menyita alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik.

     

  • KPK Diminta Usut Kasus Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan

    KPK Diminta Usut Kasus Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan

    loading…

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diminta turun tangan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengurus sejumlah kasus korupsi. Salah satunya yang jadi sorotan masyarakat, kasus dugaan korupsi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

    Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menuturkan, Prabowo perlu turun tangan untuk menjaga marwah pemerintahan, lantaran selama ini dianggap tidak becus dalam upaya pemberantasan korupsi.

    Terlebih Presiden ke-8 RI itu tegas ingin memberantas korupsi, bahkan meminta penegak hukum mengejar hingga ke angkasa para pelaku tindak pidana korupsi. “Prabowo perlu turun tangan mendesak KPK, bagaimanapun reputasi Prabowo dalam pemberantasan korupsi juga dipertaruhkan,” tegas Dedi, Senin (3/2/2025).

    Menurutnya, intervensi Presiden Prabowo dalam hal memberantas korupsi harus dilakukan. Hal ini semata-mata untuk menjaga kehormatan institusi penegak hukum dalam hal ini KPK, yang beberapa tahun terakhir memiliki nilai jeblok. “Jangan sampai kepercayaan publik yang rendah pada KPK sejak periode lalu, berimbas pada kepercayaan publik pada Prabowo,” tutupnya.

    Menurut dia, ada anggapan KPK mempolitisasi kasus lewat Harun Masiku dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut dia, dengan memproses Jampidsus dan Hasto, KPK bisa menampik tuduhan tersebut.

    Tidak hanya pada kasus korupsi Jampidsus, melainkan kasus yang lain, beberapa skandal yang seolah KPK lakukan secara politis, tidak sungguh-sungguh, selain dugaan korupsi Jampidsus Febrie, juga ada kasus Harun Masiku, Hasto, dan lainnya.

    Patut diketahui, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah dilaporkan ke KPK. Febrie dilaporkan ke KPK oleh Indonesia Police Watch (IPW) dan KSST karena diduga terlibat dalam korupsi pelaksanaan lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (GBU).

    Saham tersebut merupakan rampasan dari kasus korupsi asuransi PT Jiwasraya yang dilelang Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung pada 18 Juni 2023 dan dimenangkan oleh PT Indobara Putra Mandiri (IUM).

  • Catatan Pengamat di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Catatan Pengamat di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Isu kabinet gemuk, beban warisan dari Joko Widodo (Jokowi), hingga aksi pangkas-pangkas anggaran menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

    Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli misalnya, mengatakan bahwa masalah ketersediaan anggaran akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo dan Gibran akan merealisasikan program-programnya.

    “Kemudian, koordinasi di antara menteri, birokrasi yang tidak ramping, beban bayar utang yang besar, kemiskinan, pengangguran, dan kekuatan oligarki,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/1/2025).

    Lili menuturkan bahwa struktur dalam Kabinet Merah Putih dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran sangat gemuk dan tidak efisien. Hal itu berimbas kepada tidak efektifnya penuntasan sejumlah program masyarakat.

    Kasus kepailitan Sritex hingga polemik pagar laut tak bertuan di perairan Tangerang menjadi salah satu contoh ketidaksinkronan koordinasi antar Kementerian.  

    Sementara itu, Pengamat Politik Algoritma, Aditya Perdana memandang bahwa tantangan utama untuk Prabowo-Gibran adalah mengenai birokrasi yang belum bisa bergerak lincah.

    “Tantangannya tentu birokrasi yang lincah untuk ikut serta dalam gaya kepemimpinan Prabowo, yang tidak mudah diikuti oleh seluruh birokrasi,” katanya kepada Bisnis, Selasa (28/1/2025).

    Adapun, lengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menekankan bahwa pada 100 hari pertama Prabowo bekerja, sebagian besar dilalui hanya untuk sinkronisasi jabatan di kementerian, sehingga nyaris tidak bekerja secara praktis dan membuang waktu.

    Mengenai Tantangan, Dedi mengungkapkan bahwa hal-hal yang perlu dihadapi oleh Prabowo adalah soal sinergi antar kementerian, efisiensi anggaran, dan kinerja tim yang solid. Sejauh ini, dia merasa tim di Prabowo tidak mengesankan hal itu.

    Sementara itu, pengamat politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio mengaskan bahwa tantangan paling utama bagi Prabowo adalah berkaitan dengan anggaran.

    “Beberapa kali Pak Prabowo bicara tentang uang kan. Negara ini gak punya duit. Sampai terakhir dia bilang harus ada penghematan, karena tadi program-programnya kebanyakan spending-nya gitu,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (28/1/2025).

    Berbeda dengan pengamat lainnya, pengamat politik Adi Prayitno menilai koordinasi dan birokrasi antar lembaga telah berjalan cukup bagus. Hanya saja dia masih mencatat persoalan dari sisi anggaran.

    “Misalnya soal makan bergizi gratis anggarannya masih diupayakan dari berbagai sumber, termasuk program rumah 3 juta rakyat juga masih diupayakan anggarannya,” pungkasnya.

  • Trump Langsung Gerak Cepat, Mimpi Prabowo Terganjal ‘Warisan’ Jokowi?

    Trump Langsung Gerak Cepat, Mimpi Prabowo Terganjal ‘Warisan’ Jokowi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto memiliki perhatian yang besar terhadap kedaulatan warganya. Prabowo, misalnya, tidak terlalu bangga dengan status sebagai negara G20 kalau masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. 

    “Apakah kita sadar kalau kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar?,” kata Prabowo saat berpidato dalam pelantikan presiden 20 Oktober 2024 lalu.

    Sementara itu, Trump, memiliki pandangan yang lebih ekstrem. Trump adalah antitesis dari politik AS yang selama ini didominasi oleh kalangan liberal. Dia menggambarkan pelantikannya sebagai momentum penting dalam sejarah. Hal ini sejalan dengan retorika kampanyenya yang berulangkali ingin mengembalikan kejayaan Amerika: Make America Great Again! 

    “Zaman keemasan Amerika dimulai sekarang. Mulai hari ini negara kita akan berkembang dan dihormati lagi di seluruh dunia.”

    Kendati memiliki fokus yang sama, Trump dan Prabowo  lahir dalam situasi politik yang berbeda. Trump adalah antitesis dari presiden AS sebelumnya, Joe Biden. Trump adalah politikus Partai Republik yang dikenal dengan ide-ide populis dan konservatif. Dia sering kali menyalahkan Biden dalam berbagai macam kesempatan. 

    Sementara itu, Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer, terpilih sebagai presiden dalam proses politik yang cukup rumit. Isu perpecahan hungga pelanggaran konstitusi menggelinding cukup kuat pada Pilpres 2024.

    Adapun, Prabowo sendiri dulunya adalah oposisi pemerintahan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Namun pada tahun 2019, Prabowo memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. 

    Menariknya, pada Pilpres 2024, Prabowo berkolaborasi dengan putra sulung Presiden ke 7 Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Mereka memenangkan kontestasi. Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden ke 8 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 dan dalam beberapa kesempatan mengakui sebagai bagian dari politik keberlanjutannya Jokowi, termasuk soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    “Saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan.”

    Kebangkitan Populisme Trump

    Pelantikan Donald Trump menjadi titik balik politik AS. Perhatian besar Trump terhadap isu Amerika tercermin dari kebijakan-kebijakan populis yang memicu kontroversi. Suami Melanija Knavs alias Melania Trump itu telah secara terang-terangan menabrak semua konsesus global yang dinilai merugikan AS. Dia tidak segan mengenakan tarif tinggi dan mengeluarkan ancaman bagi negara manapun yang telah maupun berpotensi merugikan kepentingan AS. 

    Menariknya, gertakan Trump juga bukan isapan jempol semata. Pasalnya, tidak sampai sehari usai dilantik sebagai presiden menggantikan Joe Biden, Trump langsung mengeluarkan kebijakan yang bikin geleng-geleng kepala. Trump, misalnya, secara terbuka memulai menabuh genderang perang tarif. Kali ini bukan hanya China, tetapi tetangganya, Kanada yang diancam dengan tarif sebesar 25%.

    “Kami berpikir dalam hal tarif 25% terhadap Meksiko dan Kanada, karena mereka mengizinkan banyak orang. Saya pikir kami akan melakukannya pada tanggal 1 Februari,” ujar Trump. 

    Presiden AS Donald TrumpPerbesar

    Ancang-ancang perang tarif yang dilakukan Trump itu mengingatkan kepada peristiwa serupa 6 sampai 7 tahun lalu. Saat itu, Trump menjabat presiden untuk periode 1. Perang tarif terjadi antara China dan AS. Trump memberlakukan tarif tinggi terhadap produk China. China membalasnya. Hanya saja, korban dari perang dagang antara AS dan China, tidak hanya keduanya negara. Tetapi tatanan ekonomi dan global pada waktu itu.

    Terjadi relokasi industri besar-besaran. Perusahaan AS keluar China. Vietnam ketiban berkah. Di sisi lain, supply chain atau rantai pasok global juga terganggu. Kondisi itu memicu Bank Dunia maupun Dana Moneter International, memangkas proyeksi ekonomi pada tahun 2018-2019. Alhasil, banyak negara yang tumbuh di luar ekspektasi, Indonesia, misalnya, pada tahun itu hanya tumbuh di kisaran 5,17%.

    Selain potensi pecahnya trade war jilid 2, kebijakan lain Trump yang memutuskan keluar dari WHO dan menarik diri dari Paris Agreement juga memicu ketidakpastian mengenai konsesus yang telah dicapai sebelumnya. Suka tidak suka, AS adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Komitmen AS dalam aksi kerja sama global untuk mengatasi perubahan iklim sangat diperlukan untuk membatasi kenaikan suhu di bawah 2 derajat celcius.

    Namun, penarikan diri AS dalam konsesus tersebut, memunculkan spekulasi mengenai masa depan upaya mengatasi perubahan iklim, termasuk langkah sejumlah negara yang sebelumnya telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon demi tujuan tersebut. “Amerika Serikat tidak akan menyabotase industri kami sendiri sementara China mencemari lingkungan tanpa hukuman,” jelas Trump

    Posisi Politik Prabowo

    Jika Trump leluasa merealisasikan ide-ide nekatnya, pilihan Prabowo untuk melanjutkan program pendahulunya berbuntut panjang. Apalagi, pendahulu Prabowo, Jokowi, menyisakan ruang fiskal yang masih sangat terbatas untuk membiayai program-program utama pemerintahan Prabowo seperti makan siang gratis.

    Sekadar catatan total outstanding utang pemerintah per November 2024 mencapai Rp8.680,13 trilun, kemungkinan angkanya bertambah pada akhir 2024. Sementara itu,proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2024 5% atau PDB nominal di posisi Rp21.932 triliun.

    Dengan posisi total utang dan PDB nominal tersebut, rasio utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp39,5%. Sementara itu, warisan rasio pajak pemerintahan Jokowi ke Prabowo hanya di kisaran 10%.

    Tidak ayal dengan kapasitas fiskal yang sangat terbatas itu, riuh rendah konsolidasi politik, kenaikan PPN, polemik kepailitan Sritex, makan bergizi gratis hingga kebijakan ‘kencangkan ikat pinggang’ alias penghematan anggaran mewarnai 100 hari pertama pemerintah Prabowo-Gibran.

    Publik sejatinya menaruh ekspektasi cukup tinggi kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Apalagi, janji pasangan presiden dan wakil presiden yang didukung oleh mayoritas partai parlemen, kecuali PDI Perjuangan (PDIP), cukup ambisius. Mereka ingin mengerek pertumbuhan ekonomi di angka 8%.

    Presiden Prabowo SubiantoPerbesar

    Namun alih-alih ingin bergerak cepat mengejar target pertumbuhan 8%, 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran justru diliputi ketidakpastian. Proses konsolidasi politik belum tuntas. Di sisi lain, Prabowo juga dihadapkan pada kondisi yang serba dilematis. Kepailitan Sritex telah mengancam puluhan ribu buruh yang bekerja di perusahaan tersebut.

    Sementara itu, terbatasnya ruang fiskal, memaksa pemerintahan Prabowo Subianto untuk melakukan langkah penghematan dengan memangkas anggaran daerah. Total lebih dari Rp300 triliun, anggaran yang akan dihemat dari kebijakan Prabowo tersebut. “[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun,” tertulis dalam Inpres 1/2025, dikutip pada Jumat (24/1/2025).

    Tentu ada konsekuensi di balik pemangkasan anggaran tersebut. Belum lagi masalah program makan bergizi gratis, komposisi kabinet yang gemuk, kebijakan warisan Jokowi seperti IKN dan berbagai pungutan baru, konflik antara Jokowi dan PDIP, hingga proses konsolidasi politik yang belum sepenuhnya usai masih menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo.

    “Pemerintahan Prabowo jelas tidak efektif, selain penempatan tokoh di kabinet yang tidak sesuai kapasitas, bahkan mengesankan tidak punya etos kerja yang diperlukan negara,” kata pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.

    Hal senada juga diugkapkan oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional alias BRIN, Lili Romli. Lili menyoroti komposisi kebinet gemuk Prabowo-Gibran. Dia menganggap bahwa kabinet gemuk membuat gerak pemerintahan Prabowo tidak efektif dan efisien. “Program dari pemerintahan sebelumnya yang menyedot anggaran besar perlu dievaluasi, [terutama] kebijakan yang tidak pro rakyat dan mengusik keadilan.”

    Sejauh ini koalisi pendukung Prabowo-Gibran, menguasai hampir 81% kursi parlemen. Pada Pilkada 2024 lalu, Koalisi pendukung pemerintahan Prabowo yang tergabung dalam KIM Plus, juga dipastikan menguasai seluruh daerah strategis. Di Jawa, mereka menguasai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. KIM Plus juga memenangkan Pilkada di Sumatra Utara.

    Secara statistik, pemerintahan Prabowo cukup kuat, bahkan sangat kuat. Parlemen nyaris didominasi oleh partai pendukung pemerintahan. Apalagi kalau pertemuan Prabowo – Megawati terealisasi dan pada akhirnya PDIP juga ikut bergabung ke lingkaran kekuasaan. Posisi Prabowo semakin kuat. Dia tidak memiliki oposisi.

    Akan tetapi, kekuatan politik yang begitu besar tidak sepenuhnya menjamin program Prabowo berjalan mulus. Kesadaran dari civil society yang menguat dan seringkali membuat pemerintah harus terkadang harus menunda atau mengubah alur kebijakan.

    Rencana kenaikan PPN 12%, yang kemudian hanya dikenakan kepada barang mewah dan polemik proyek strategis nasional adalah contoh. Kebijakan ini lahir dari pemerintahan Jokowi dan eksesnya ditanggung oleh pemerintahan Prabowo.

    “Banyak warisan Jokowi yang menghambat. Prabowo sendiri terlihat belum terlihat berani untuk mengambil langkah untuk bebas dari intervensi Jokowi,” kata Deni.

  • KIM Plus Enggan Ambil Pusing Jika Anies Mau Merapat ke PDIP – Page 3

    KIM Plus Enggan Ambil Pusing Jika Anies Mau Merapat ke PDIP – Page 3

    Diketahui, Peta perpolitikan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai bergeser. Hal itu ditandai dengan pemecatan secara resmi Joko Widodo atau Jokowi beserta keluarganya, termasuk sang putra sulung, Gibran Rakabuming Raka dan menantunya, Bobby Nasution dari keanggotaan. 

    Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah menyebut pergeseran tersebut tentu memiliki pengaruh terhadap sosok-sosok baru yang akan mengisi kekosongan. Tak terkecuali, bila Anies Baswedan hendak masuk ke dalam bursa jagoan PDIP selanjutnya.

    “Pasca kemenangan Pramono di Jakarta, juga pemecatan keluarga Jokowi oleh PDIP, peluang Anies mendapat tempat di PDIP kian terbuka, setidaknya PDIP akan punya tokoh menonjol menggantikan Jokowi,” kata Dedi melalui pesan singkat kepada Liputan6.com, Selasa (17/12/2024).

    Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini menambahkan, peluang Anies terbuka lebar sebab mantan gubernur Jakarta tersebut memiliki kriteria mumpuni. Terlebih, Anies juga memiliki pendukung loyal yang tidak sedikit.

    “Anies dengan pesona dan karakter ketokohannya masih berpeluang besar membangun simpati dan gerakan publik mendukungnya,” yakin Dedi.

     

  • Pramono-Rano Menang Tipis, Dukungan Anies Dinilai Jadi Kunci

    Pramono-Rano Menang Tipis, Dukungan Anies Dinilai Jadi Kunci

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus, menyampaikan rasa terima kasih kepada warga DKI Jakarta dan Anies Baswedan atas kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) dalam Pilkada Serentak 2024. Deddy mengapresiasi peran besar Anies yang memberikan dukungan penuh kepada pasangan nomor urut 3 itu.

    “Ya, kami di Pilkada DKI ini harus mengucapkan terima kasih kepada dua pihak. Selain kepada rakyat DKI, tentu kepada Pak Anies Baswedan yang bisa memastikan kemenangan kami,” ujar Deddy dilansir dari Antara, Jumat (29/11/2024).

    Anies Baswedan sebelumnya secara terbuka mendeklarasikan dukungannya kepada Pramono Anung-Rano Karno dalam sebuah acara di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (21/11). Dalam pidatonya, Anies menyebut pasangan Pram-Doel memiliki visi yang sejalan untuk melanjutkan pembangunan di ibu kota.

    “Saya bersyukur Mas Pram dan Bang Doel semakin hari semakin kuat. Mudah-mudahan keberlanjutan program-program di Jakarta akan berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Mas Pram nanti,” ujar Anies di acara tersebut.

    Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai dukungan Anies memberikan dampak signifikan terhadap elektabilitas pasangan nomor urut 3. Ia menyebut dukungan ini sebagai “durian runtuh” bagi Pramono-Rano karena pemilih Anies berasal dari kelompok yang berbeda, sehingga mampu menambah suara secara signifikan.

    “Dukungan terbuka Anies Baswedan kepada Pramono cukup berdampak positif pada elektabilitasnya. Mengingat pemilih Anies berasal dari latar belakang berbeda, ini membuka peluang tambahan suara yang signifikan,” kata Dedi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/11).

  • PDIP terima kasih kepada warga DKI dan Anies menangkan Pram-Rano

    PDIP terima kasih kepada warga DKI dan Anies menangkan Pram-Rano

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus berterima kasih kepada warga DKI Jakarta dan Anies Baswedan yang telah memenangkan pasangan calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada Serentak 2024.

    “Ya kami di Pilkada DKI ini harus mengucapkan terima kasih kepada dua orang, selain kepada rakyat DKI ya tentu pada Pak Anies Baswedan yang kemudian bisa memastikan kemenangan kami,” kata Deddy saat ditemui awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis. .

    Sebagai informasi, Anies Baswedan mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

    Dukungan Anies ke Pramono-Rano diungkapkan dalam kegiatan di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/11).

    “Sekarang saya bersyukur Mas Pram dan Bang Doel makin hari makin baik mudah-mudahan keberlanjutan program-program di Jakarta akan bisa berjalan dengan baik di bawah kepemimpinannya Mas Pram besok,” ujar Anies.

    Sementara itu, Pengamat Politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai dukungan Anies Baswedan akan meningkatkan elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

    “Dukungan terbuka Anies Baswedan ke Pramono memang cukup memberi dampak positif pada elektabilitas Pramono, mengingat pemilih Anies merupakan kelompok berbeda, ini bisa membuat Pramono mendapatkan tambahan suara signifikan,” tambah Dedi dalam keterangan di Jakarta, Jumat (22/11).

    Ia bahkan menyebut dukungan mantan Gubernur DKI Jakarta itu bagaikan “durian runtuh” bagi pasangan yang populer dikenal sebagai Mas Pram dan Bang Doel.

    Hal ini pun terbukti dari hasil perhitungan suara (real count) KPU DKI Jakarta dan perhitungan formulir model C – KWK di seluruh daerah pemilihan Jakarta menunjukkan pasangan Pramono-Rano meraih 2.183.577 suara atau 50,07 persen.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Sebanyak 8,2 juta pemilih yang telah ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024 akan menggunakan hak pilihnya di 14.835 tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024.

    Adapun rangkaian kampanye Pilkada Jakarta telah dilaksanakan sejak 25 September hingga 23 November 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dukungan Anies sumbang tambahan suara buat Pramono Anung-Rano Karno

    Dukungan Anies sumbang tambahan suara buat Pramono Anung-Rano Karno

    dukungan mantan Gubernur DKI Jakarta itu bagaikan “durian runtuh”

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat Politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai dukungan Anies Baswedan akan meningkatkan elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) DKI Jakarta nomor urut 1 Pramono Anung-Rano Karno.

    “Dukungan terbuka Anies Baswedan ke Pramono memang cukup memberi dampak positif pada elektabilitas Pramono, mengingat pemilih Anies merupakan kelompok berbeda, ini bisa membuat Pramono mendapatkan tambahan suara signifikan,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Baca juga: Jakarta bakal berwajah Betawi di tangan Pram-Doel

    Ia bahkan menyebut dukungan mantan Gubernur DKI Jakarta itu bagaikan “durian runtuh” bagi pasangan yang populer dikenal sebagai Mas Pram dan Bang Doel.

    Selain Anies, pasangan yang diusung PDIP itu juga sudah disokong mantan Gubernur DKI Jakarta Basuka Tjahaja Purnama atau Ahok dan kelompok pendukungnya.

    “Situasi ini membuat Pramono seolah mendapat gabungan suara dari banyak kelompok, ini membuat peluang kemenangan Pramono lebih besar dibanding kandidat lain,” kata Dedi.

    Di sisi lain, dukungan mantan Presiden Jokowi kepada pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dinilai tidak sebanding dengan dukungan dari Anies.

    Dedi menilai dukungan Jokowi lemah karena Presiden RI ke-7 itu tidak turun langsung berkampanye. Walaupun demikian, ia menilai pemilih Jokowi memang sudah ada di Ridwan sejak awal.

    Sementara itu, Ketua Umum Jaringan Pramono (Jakpram) Wisnu Permadi mengatakan pihaknya telah mempersiapkan langkah strategis untuk mengamankan dukungan “Anak Abah” kepada Pramono-Rano di Pilgub Jakarta 2024.

    Wisnu meyakini dukungan mayoritas pendukung Anies dapat memperkuat tingkat keterpilihan paslon nomor urut 3.

    “Jakpram hadir untuk menjadi rumah baru bagi para pendukung Anies yang kini melihat masa depan Jakarta ada pada kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno. Saya optimis, 90 persen suara anak Abah akan memilih pasangan ini,” ujar Wisnu.

    Jakpram sendiri merupakan wadah yang menghimpun berbagai elemen masyarakat yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan.

    Dalam struktur organisasi ini, terdapat organisasi kemasyarakatan, organisasi keumatan, hingga kelompok adat Betawi yang semuanya bekerja sama untuk memastikan kemenangan pasangan Pram dan Rano.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tim Pemenangan RIDO yakin menang satu putaran

    Tim Pemenangan RIDO yakin menang satu putaran

    Jakarta (ANTARA) –

    Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono yakin akan memenangi Pilkada Jakarta dalam satu putaran mengingat hasil beberapa survei elektabilitas RIDO tertinggi dibandingkan pasangan lainnya.

     

    Dewan Penasihat Tim Pemenangan RIDO, Arief Rosyid Hasan menilai hasil survei itu wajar karena pasangan RIDO dalam debat perdana menghadirkan solusi yang konkret terhadap permasalahan di Jakarta.

     

    “Di semua sesi RIDO unggul dibanding pasangan lain,” kata Arief dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

     

    Dalam survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan elektabilitas pasangan RIDO menempati posisi teratas yakni 52,6 persen.

    Sementara dua rival RIDO dalam survei yang dilakukan pada 21-27 September 2024 dengan teknik wawancara itu, yakni Pramono Anung-Rano Karno (nomor urut 3) berada di angka 27,1 persen dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (nomor urut 2) hanya 2,7 persen.

    Baca juga: Pesan terakhir Prof Danisworo untuk RK agar membangun warga Jakarta 

     

    Arief melanjutkan, sosok pemimpin yang dibutuhkan Jakarta adalah mereka yang punya pengalaman. Hal tersebut ada pada sosok Ridwan Kamil yang pernah menjadi wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat.

     

    Bukan hanya itu saja, Arief juga melihat sosok Ridwan Kamil adalah pilihan tepat bagi kaum milenial dan Gen Z. Kelompok tersebut paling membutuhkan keberpihakan dari pemerintah.

     

    “Program RIDO memberi kepastian kepada mereka bahwa pemerintah akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Juga untuk yang terkena PHK akan ada bantuan 3 bulan agar bisa merintis usaha atau mencari pekerjaan baru,” katanya.

    Karena itu, dia percaya kontribusi suara milenial dan Gen Z yang besar dalam mendukung RIDO, bisa membuat menang satu putaran.

     

     

    Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, mengatakan berdasarkan elektabilitas pasangan RIDO cukup unggul dibanding pesaing lainnya. Karena itu, peluang RIDO menang satu putaran terbuka lebar.

     

    “Peluang RIDO memenangi satu putaran terbuka lebar,” katanya.

     

    Selain itu, peluang kemenangan RIDO makin besar karena dari sisi tingkat keyakinan pemilih RIDO mencapai lebih dari 80 persen. “Ini artinya pergeseran suara RIDO turun itu akan sulit,” kata Dedi.

    Berdasarkan hasil undian pengambilan nomor urut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024