Xcloud.id

Tag: Dedek Prayudi

  • MBG Dinilai Belum Berdampak Signifikan pada Nilai Siswa tapi Bangun Kebiasaan Makan Sehat Sejak Dini

    MBG Dinilai Belum Berdampak Signifikan pada Nilai Siswa tapi Bangun Kebiasaan Makan Sehat Sejak Dini

    JABAR EKSPRES– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan sejak Januari 2025 di SDN Pasirkaliki Mandiri 1 Kota Cimahi masih terus berlangsung dan mendapat sambutan antusias dari para siswa.

    Sejak 5 Januari 2025 semester kedua tahun ajaran 2024/2025, sebanyak 392 murid sekolah dasar telah rutin mendapatkan asupan bergizi, termasuk susu sapi segar.

    Meski secara umum respons siswa dan guru terhadap program ini cukup positif, dampak signifikan terhadap perkembangan akademik siswa masih belum terlihat jelas.

    BACA JUGA: Asah Bakat Atlet Muda Bogor, Lorena Sports Hub Gelar Turnamen Mini Soccer Walikota Cup 2025

    “Kalau sejauh ini kita belum melihat, atau belum meneliti apakah ada peningkatan atau tidak,” ujar Kepala SDn Pasirkaliki Mandiri 1, Lilih Siti Muslimah saat ditemui di sekolah, baru-baru ini.

    Menurut Lilih, penilaian terhadap dampak program MBG baru bisa terlihat setelah semester ini berakhir. Namun ia mengakui ada sedikit peningkatan dari sisi konsentrasi dan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar.

    “Partisipasi siswa sejauh ini meningkat dan antusias. Mungkin pada awal-awalnya mereka semangat ya. Tapi karena sekarang sudah terbiasa, jadi sudah biasa lagi aja. Tidak begitu signifikan, sejauh ini tidak ada perubahan signifikan gara-gara MBG anak-anak jadi rajin sekolah,” jelasnya.

    Meski tak terlalu berdampak pada kehadiran atau prestasi, Lilih menilai MBG tetap memberi efek positif dalam membentuk kebiasaan makan sehat, terutama konsumsi sayuran dan susu.

    BACA JUGA: Seorang Pria Jadi Korban Pengeroyokan di Baleendah, Polisi Buru Pelaku

    “Disini alhamdulillah mendapatkan susu yang benar-benar segar. Kalau yang tidak suka, anak-anak biasanya ngasih ke temannya. Tapi kami setidaknya menanamkan kebiasaan untuk senang dengan susu atau sayuran,” tambahnya.

    Di sisi lain, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI (PCO), Dedek Prayudi, mengungkapkan kebutuhan susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbilang sangat besar.

    Dalam sepekan, Dedek menjelaslan satu Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) membutuhkan sekitar 370 liter susu untuk sekali saji, dan penyajiannya dilakukan tiga kali dalam seminggu.

    “Dari sini bisa menyuplai 150 liter. Area-area peternakan lain juga akan menyuplai ke koperasi dulu, baru dari situ ke SPPG,” ujar Dedek.

  • Makan Bergizi Gratis, BGN Targetkan 3 Juta Anak pada April 2025

    Makan Bergizi Gratis, BGN Targetkan 3 Juta Anak pada April 2025

    Denpasar, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan 3 juta anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi pada April 2025 melalui program makan bergizi gratis (MBG).

    Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) Fatimah Zahrah Santoso mengatakan, jumlah tersebut akan meningkat pada Agustus 2025 dan mencapai target akhir tahun dengan cakupan yang lebih luas.

    “Target berikutnya pada Agustus 2025 akan bertambah menjadi 15 juta anak dan hingga akhir tahun anak Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi gratis,” ujarnya di Denpasar, Bali, Sabtu (8/3/2025) dilansir Antara.

    Program MBG merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan anggaran awal sebesar Rp 71 triliun, ditujukan untuk 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025.

    Namun, Kementerian Keuangan menyebutkan anggaran program ini direncanakan bertambah Rp 100 triliun sehingga menjadi Rp 171 triliun. Dengan tambahan ini, MBG diperkirakan dapat menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025.

    MBG Tetap Berjalan Selama Ramadan 2025

    Sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi mengatakan, program makan bergizi gratis akan tetap berjalan selama bulan Ramadan 2025 dengan penyesuaian menu untuk siswa yang berpuasa.

    “Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menyesuaikan konsep MBG agar tetap memenuhi angka kecukupan gizi (AKG) bagi siswa yang berpuasa,” ujarnya di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Selama Ramadan, SPPG akan menyediakan menu khusus, seperti susu, telur rebus, biskuit, buah-buahan, dan kurma.

    Bagi siswa yang tidak berpuasa, MBG tetap dibagikan seperti biasa, tetapi mereka akan mengonsumsi makanan di ruangan terpisah untuk menghormati suasana Ramadan.

    Capaian MBG hingga Februari 2025

    Hingga 24 Februari 2025, program MBG telah menjangkau sekitar dua juta siswa dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah kejuruan (SMK).

    Saat ini, terdapat 726 SPPG yang beroperasi di 38 provinsi, memastikan setiap siswa mendapatkan asupan gizi yang seimbang selama masa pelaksanaan program.

    Dengan dukungan anggaran yang lebih besar dan sistem yang terus berkembang, program makan bergizi gratis diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan gizi anak-anak Indonesia secara signifikan.

  • Anggota DPR RI-BGN pastikan MBG penuhi standar gizi

    Anggota DPR RI-BGN pastikan MBG penuhi standar gizi

    Denpasar (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program makan bergizi gratis (MBG) telah memenuhi standar gizi.

    “MBG sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi,” kata Tutik Kusuma Wardhani di Denpasar, Bali, Sabtu.

    Politikus asal Provinsi Bali itu menilai MBG memperkuat gizi khususnya anak-anak sekolah dalam memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada masa depan.

    Program itu, kata dia, bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu hamil/menyusui, serta mengurangi angka stunting dan malanutrisi.

    Untuk memberikan pemahaman terkait MBG, wakil rakyat di Senayan, Jakarta itu bersama Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi Fatimah Zahrah Santoso dan instansi terkait lainnya melakukan sosialisasi di Bali dipusatkan di Denpasar dan di Balai Desa Kaliuntu, Kabupaten Buleleng pada Minggu (2/3).

    Senada dengan Tutik, Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi BGN Fatimah Zahrah Santoso menyebutkan pada April 2025 pemerintah menargetkan tiga juta anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi.

    “Target berikutnya pada Agustus 2025 akan bertambah menjadi 15 juta dan akhir tahun anak Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi gratis,” ucapnya.

    Program MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia dan diluncurkan pada 6 Januari 2025.

    Ada pun anggaran awal program itu mencapai Rp71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025.

    Menurut Kementerian Keuangan anggaran program itu rencananya akan ditambah Rp100 triliun, sehingga menjadi Rp171 triliun.

    Apabila terdapat tambahan anggaran itu, diperkirakan bisa menyasar sekitar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

    Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi di Jakarta, Senin (3/3) menjelaskan program MBG tetap berjalan saat Bulan Puasa.

    Untuk siswa yang berpuasa, BGN telah menyesuaikan konsep MBG agar tetap memenuhi angka kecukupan gizi (AKG).

    Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menyediakan menu khusus Ramadhan, seperti susu, telur rebus, biskuit, buah-buahan, dan kurma.

    Bagi siswa yang tidak berpuasa, MBG tetap dibagikan seperti biasa, tetapi mereka akan mengonsumsi makanan di ruangan terpisah agar tetap menghormati suasana Ramadhan.

    Hingga 24 Februari 2025, Program MBG telah menjangkau sekitar dua juta siswa dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

    Saat ini, terdapat 726 SPPG yang beroperasi di 38 provinsi, memastikan setiap siswa mendapatkan asupan gizi yang seimbang selama Ramadhan.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Makan Bergizi Gratis, BGN Targetkan 3 Juta Anak pada April 2025

    Presiden Ajak Dunia Usaha Bantu Sukseskan Program MBG

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengajak para pelaku usaha untuk berkontribusi dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah berlangsung sejak 6 Januari 2025.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menyampaikan presiden mengundang sejumlah pengusaha ke Istana pada Kamis (6/3/2025) guna membahas peluang kolaborasi yang dapat mereka lakukan untuk mendukung MBG.

    “Presiden ingin memastikan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam meningkatkan produksi serta distribusi makanan bergizi guna membantu pemerintah mengatasi malnutrisi, meningkatkan prestasi akademik, dan memperbaiki kondisi kesehatan anak-anak,” ujar Dedek Prayudi di Jakarta, Jumat (7/3/2025) dikutip dari Antara.

    Dalam pertemuan tersebut, presiden bersama delapan pengusaha juga mendiskusikan strategi untuk mendorong investasi dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

    Terkait program MBG, presiden menegaskan komitmennya dalam memastikan program ini terus berjalan dan memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia.

    Dedek mengungkapkan Badan Bergizi Nasional (BGN) terus memperluas layanan dengan menambah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh provinsi. Hingga saat ini, dapur MBG yang tersebar di 38 provinsi telah melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

    “Diharapkan dalam tiga bulan ke depan, atau pada April mendatang, cakupan SPPG dapat diperluas sehingga mencapai target 3 juta penerima manfaat,” ujar Dedek.

    Ia juga menekankan bahwa Presiden optimistis seluruh anak di Indonesia akan mendapatkan makanan bergizi gratis pada akhir 2025.

    “Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama semua pihak untuk mencapai target ini, termasuk menambah dapur di berbagai daerah agar akses makanan bergizi bagi anak-anak semakin mudah,” tambah Dedek terkait program MBG.

  • Presiden ajak dunia usaha gotong royong sukseskan MBG

    Presiden ajak dunia usaha gotong royong sukseskan MBG

    Presiden minta kolaborasi pemerintah dan dunia usaha terjalin kuat dalam peningkatan produksi dan distribusi makanan bergizi.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengajak pelaku usaha untuk bergotong royong mendukung kesuksesan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak 6 Januari 2025.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa Presiden mengundang beberapa pengusaha ke Istana, Kamis (6/3), untuk berdiskusi mengenai potensi dukungan yang dapat mereka berikan untuk MBG.

    “Presiden minta kolaborasi pemerintah dan dunia usaha terjalin kuat dalam peningkatan produksi dan distribusi makanan bergizi untuk mendukung program pemerintah mengatasi masalah malnutrisi, meningkatkan prestasi pendidikan, dan memperbaiki kondisi kesehatan anak,” kata Dedek Prayudi.

    Presiden dengan delapan pengusaha itu juga berdiskusi membahas strategi meningkatkan investasi demi mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Terkait dengan MBG, Presiden, dalam pertemuannya dengan para pengusaha, Kamis, menjamin keberlanjutan program MBG untuk anak-anak Indonesia.

    Dedek menyebut Badan Bergizi Nasional (BGN) terus memperluas cakupan layanan melalui penambahan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di semua provinsi. Dapur MBG yang saat ini tersebar di 38 provinsi sudah melayani lebih dari 2.000.000 penerima manfaat, yaitu anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

    “Kami harapkan, pas 3 bulan ke depan, atau memasuki bulan April nanti, ekspansi SPPG dapat maksimal hingga target 3.000.000 penerima manfaat tercapai,” kata Dedek.

    Ia lantas menekankan bahwa Presiden Prabowo yakin di akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan makan bergizi gratis.

    Oleh karena itu, kata dia, butuh gotong royong untuk memastikan target itu tercapai, terutama penambahan dapur di berbagai wilayah sehingga makin mempercepat tujuan.

    “Hal ini agar setiap anak Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi,” kata dia.

    Presiden Prabowo menerima delapan taipan asal Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Delapan taipan yang bertemu Presiden itu Anthony Salim, Sugianto Kusuma alias Aguan, Prajogo Pangestu, Garibaldi Thohir, Franky Widjaja, Dato Sri Tahir, James Riady, dan Tomy Winata.

    Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fedi Nuril Sindir Dedek Prayudi Soal Cuitan Lama di X: Presiden Kapan Bersih-Bersih Dosa?

    Fedi Nuril Sindir Dedek Prayudi Soal Cuitan Lama di X: Presiden Kapan Bersih-Bersih Dosa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aktor sekaligus pegiat media sosial Fedi Nuril kembali menjadi sorotan setelah menyinggung cuitan lama politikus PSI, Dedek Prayudi, di platform X.

    Dalam unggahannya, Fedi merespons pernyataan Dedek yang menyebut bahwa Presiden sedang melakukan bersih-bersih.

    “Mantap! Tapi, Presiden kapan bersih-bersih dirinya sendiri dari dosa 4 hari 4 malam, penculikan, dan kebohongan, Ki?,” kata Fedi melalui akun X @realfedinuril (2/3/2025).

    Unggahan Fedi tersebut disertai tangkapan layar beberapa cuitan lama yang menyinggung isu penculikan aktivis pada masa lalu, yang kerap dikaitkan dengan Presiden Prabowo.

    Salah satu tangkapan layar itu menunjukkan cuitan Dedek Prayudi yang berbunyi, “Presiden sedang bersih-bersih. Jangan main-main.”

    Sontak, respons Fedi terhadap Dedek Prayudi itu memicu perdebatan di kalangan warganet.

    Banyak yang menilai sindiran tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang kerap dikritik terkait dugaan pelanggaran HAM di masa lalu.

    Cuitan Fedi pun langsung viral dengan lebih dari 2.600 kali retweet, 9.910 tanda suka, dan 228 ribu tayangan hanya dalam beberapa jam setelah diposting.

    Sekadar diketahui, sejumlah cuitan lawas kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), termasuk Sigit Widodo dan Dedek Prayudi (Uki), kembali viral.

    Unggahan mereka di platform X (Twitter) yang dulu keras mengkritik Presiden Prabowo Subianto kini ramai diperbincangkan setelah PSI menunjukkan dukungan terhadap pemerintah baru.

    Dalam tangkapan layar yang beredar, Sigit Widodo pernah mengungkapkan apresiasi kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena memecat Prabowo Subianto dari TNI terkait dugaan penculikan aktivis.

  • Program CKG menyasar 281 juta rakyat Indonesia

    Program CKG menyasar 281 juta rakyat Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Isyana Bagoes Oka mengungkapkan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis menyasar 281 juta rakyat Indonesia saat ini.

    “Program ini sangat bagus karena mencegah penyakit lebih baik dari pada mengobati,” kata Bagoes saat meninjau pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin.

    Bagoes menjelaskan, sasaran penerimanya mulai dari balita, dewasa hingga lanjut usia (lansia). Selain memberikan layanan, program ini juga disertai edukasi terkait kesehatan.

    Dia berharap program ini juga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan generasi emas tahun 2045 mendatang.

    Dalam kegiatan itu turut hadir Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan dan Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi.

    CKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto sebagai kado spesial bagi warga yang berulang tahun.

    Masyarakat yang berulang tahun pada 1 Januari hingga 9 Februari masih dapat mengikuti Program CKG tersebut hingga 30 April mendatang.

    Sedangkan bagi yang berulang tahun tanggal 10 Februari hingga seterusnya, memiliki waktu hingga H+30 hari ulang tahun untuk menikmati layanan tersebut.

    Masyarakat perlu mendaftar melalui aplikasi SATUSEHAT untuk mengikuti cek kesehatan tersebut atau langsung mendaftar ke Puskesmas terdekat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    Peresmian pelaksanaan Program CKG dilaksanakan hari ini secara serentak di 17 Puskesmas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan Jawa Timur.

    “Tentunya negara hadir untuk memenuhi dua hak yakni, hak untuk sehat dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi.

    Peninjauan yang juga Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin itu dilakukan untuk memastikan program berjalan lancar.

    Dia menambahkan, pada hari ini negara sudah memulai sesuatu yang sudah diamanatkan oleh undang-undang terkait kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

    Program CKG ini ditargetkan untuk masyarakat umum, terutama bagi yang sedang berulang tahun sebagai hadiah atau kado.

    “Jadi ini komitmen pemerintah untuk mewujudkan misi preventif terkait dengan kesehatan yang akan sangat berguna bagi masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Benarkah IKN Mangkrak karena Anggarannya Diblokir Pemerintah? Nasional 8 Februari 2025

    Benarkah IKN Mangkrak karena Anggarannya Diblokir Pemerintah? Nasional 8 Februari 2025

    Benarkah IKN Mangkrak karena Anggarannya Diblokir Pemerintah?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki tahap kedua pada tahun 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Berbeda dengan tahap pertama yang fokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tahap kedua akan berfokus pada penyempurnaan fasilitas.
    Tak terkecuali, fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder, perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri, serta perkantoran pemerintahan pusat, serta proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN).
    Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo menargetkan IKN mampu menjadi Ibu Kota pada tahun 2028.
    Oleh karena itu, pemerintah akan mengejar pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, setelah fokus pada pembangunan gedung-gedung eksekutif di tahap pertama.
    Namun terbaru, Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan penghematan anggaran hingga Rp 306,6 triliun, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
    Efisiensi itu mengharuskan kementerian/lembaga mengerem belanja, kecuali untuk bantuan sosial (bansos) dan belanja pegawai.
    Sejumlah pos pengeluaran yang sudah pasti dipotong, antara lain alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, rapat-rapat, dan seminar-seminar tanpa hasil nyata.
    Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan, termasuk apakah anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), yang pembangunannya dimulai di era Presiden RI Joko Widodo, turut terkena imbas.
    Mangkraknya
    pembangunan IKN
    , nyatanya dibantah oleh Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw.
    Troy justru menjelaskan bahwa tahap kedua pembangunan IKN akan difokuskan pada pembangunan ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung lainnya.
    Pernyataan Troy ini sekaligus membantah isu yang menyebut bahwa pembangunan calon ibu kota baru tersebut berhenti dan pekerja dipulangkan.
    “Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing,” kata Troy saat dihubungi Antara, Jumat (7/2/2025).
    Pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) IKN dilakukan karena adanya efisiensi.
    Pemblokiran ini disampaikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025).
    Diketahui, terdapat alokasi anggaran pembangunan IKN di Kementerian PU sekitar Rp 14,87 triliun.
    Hal ini mengingat Kementerian PU masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek infrastruktur IKN yang sudah terkontrak di tahun-tahun sebelumnya.
    “IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” ucap Dody.
    Kendati begitu, bukan berarti anggaran pembangunan IKN lantas diblokir seluruhnya.
    Sebab, pemerintah sudah menganggarkan dana pembangunan IKN mencapai Rp 48,8 triliun untuk tahap kedua.
    Terkait anggaran IKN di Kementerian PU, Wakil Menteri Diana Kusumastuti menyatakan bahwa pemblokiran tersebut merupakan hal yang wajar dalam pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Namun, ini bukan akhir dari segalanya mengingat pihaknya akan melakukan rapat kerja dengan DPR RI untuk membuka blokir tersebut.
    “Jadi ini belum akhir dari segalanya, kalau saya mudah-mudahan masih ada jalan untuk kami melakukan ini (mengupayakan). Mudah-mudahan masih ada jalan,” ungkap Diana.
    Pembangunan IKN
    akan tetap berjalan meski terjadi efisiensi anggaran kementerian/lembaga.
    Kepastian ini disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga.
    Dia bilang, pembangunan IKN tetap berjalan, bahkan telah memasuki Tahap II periode 2025-2029.
    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, pun menyatakan hal serupa saat menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, beberapa waktu lalu.
    Program pembangunan IKN Tahap II (tahun 2025-2029) ini adalah domainnya Otorita IKN yang ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028.
    Dana senilai Rp 48,8 triliun yang dialokasikan adalah untuk pembangunan Kawasan Perkantoran Legislatif dan Yudikatif, beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
     
    “Kami bertugas menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya,” jelas Danis kepada Kompas.com, Jumat (7/5/2025).
    Pernyataan Danis juga diperkuat oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.
    Hasan mengatakan, jika anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diblokir, bukan berarti anggarannya tidak ada.
    “Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada kan. Anggarannya belum dibuka,” ujar Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
    Dia kemudian mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen akan meneruskan pembangunan IKN.
    “Bahwa selama lima tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” kata Hasan.
    Adapun pada tahap awal, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluruhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Sementara itu, proyek-proyek pendukung seperti hotel hingga sekolah berasal dari investasi.
    Sementara di tahap kedua, sumber anggarannya lebih bervariasi.
    Selain dari APBN yang sudah dialokasikan senilai Rp 48,8 triliun, anggaran pembangunan bisa dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun, serta investasi swasta yang diproyeksi senilai Rp 6,49 triliun hingga Februari 2025.
    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, mengatakan, anggaran pembangunan IKN dari APBN sedikit demi sedikit bakal dikurangi.
    Aturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
    Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa pendanaan untuk pembangunan IKN bisa bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Sementara sumber lain itu bisa berupa skema pendanaan yang berasal dari kontribusi swasta, pembiayaan
    creative financing
    , hingga pajak khusus IKN.
    “Pembangunan IKN yang tadinya 100 persen itu APBN, lama-lama di sini proporsi APBN memang harus dikurangi. Dan di sini investor, baik itu asing maupun dalam negeri, sudah melihat bahwa negara itu serius membangun IKN, baru mereka kemudian masuk untuk menanamkan modalnya,” jelas Uki.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dimulai Pekan Kedua Februari 2025, Cek Kesehatan Gratis Libatkan 10.000 Puskesmas dan 20.000 Klinik Swasta

    Dimulai Pekan Kedua Februari 2025, Cek Kesehatan Gratis Libatkan 10.000 Puskesmas dan 20.000 Klinik Swasta

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, program cek kesehatan gratis akan mulai diluncurkan pada pekan kedua Februari 2025. Sebanyak 10.000 puskesmas dan 20.000 klinik swasta akan dilibatkan dalam program tersebut.

    Hal itu disampaikan Juru Bicara Kemenkes Widyawati saat berbincang dalam program Beritasatu Utama di BTV, Selasa (28/1/2025). “Betul, insyaallah pada pekan kedua Februari akan diluncur cek kesehatan gratis. Kita menyebutnya program cek kesehatan gratis,” ujarnya.

    Widyawati menjelaskan, anggaran program tersebut sebanyak Rp 4,7 triliun yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Selain itu, sebanyak 10.000 puskesmas dan 20.000 klinik swasta akan dilibatkan dalam program tersebut.

    “Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dinas kesehatan mengenai kelengkapan alat kesehatan yang dibutuhkan. Beberapa puskemas sudah memiliki alat pemeriksaan dasar,” ungkapnya.

    Menurut Widyawati, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sudah mengecek langsung ke beberapa daerah mengenai kelengkapan alat pemeriksaan kesehatan mendasar tersebut. “Menkes juga sudah turun, bahkan sampai ke puskesmas terpencil pun alat pemeriksaan kesehatan dasar ini sudah terpenuhi,” katanya.

    Widyawati menambahkan, jika ada puskesmas yang belum memiliki kelengkapan alat kesehatan, dapat merujuk ke puskesmas lainnya. “Itu sudah ada pemetaaannya,” ucapnya terkait program cek kesehatan gratis.

    Sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi mengatakan, program cek kesehatan gratis ini akan digelar secara bertahap mulai Februari 2025 dengan menargetkan 60 juta orang. Selama lima tahun ke depan, diharapkan 200 juta warga negara dapat terlayani program.

    “Bagi Presiden Prabowo tidak ada pilihan lain selain menggebrak melalui intervensi preventif demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Cek kesehatan gratis merupakan program hasil terbaik cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025,” urainya.

    Dikatakan Dedek, program ini akan dimulai sekitar Februari 2025.

    “Datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya, tunjukkan kartu identitas. Dapatkan pemeriksaan (cek) kesehatan lengkap, secara gratis. Mudah caranya dan nilainya tidak sedikit apabila dibayar dengan kantong pribadi. Dapatkan hak, pertahankan pola hidup sehat agar tetap produktif dan makin sejahtera, demi masa depan keluarga dan bangsa,” tuturnya.

    Dedek juga menjelaskan program ini tidak hanya meliputi penyakit kardiovaskuler, melainkan berbagai penyakit lain yang dikelompokkan berdasarkan kategori usia. Pada usia balita akan dilakukan pemeriksaan kesehatan yang difokuskan pada deteksi penyakit bawaan lahir, seperti hipotiroid kongenital.

    Nantinya dalam program cek kesehatan gratis itu apabila terdeteksi, penyakit ini akan ditangani lebih awal sehingga bisa mencegah risiko retardasi mental pada anak.

  • Pemerintah Pastikan Makan Bergizi Gratis Tidak Akan Pangkas Anggaran Program Lain

    Pemerintah Pastikan Makan Bergizi Gratis Tidak Akan Pangkas Anggaran Program Lain

    Jakarta, Beritasatu.com – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menegaskan, program makan bergizi gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran untuk program lain.

    “Tidak, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi jangan dipersepsikan bahwa MBG ini mengorbankan program lain,” ujar Dedek dikutip dari Antara, Sabtu (19/1/2025).

    Dedek menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan pengalihan fokus pada program-program kerja utama.

    Ia menambahkan, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, prioritas utama anggaran diarahkan pada pembangunan infrastruktur dalam skala besar.

    Namun, di bawah Presiden Prabowo, prioritas beralih ke pengembangan sumber daya manusia (SDM), termasuk melalui makan bergizi gratis dengan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun serta program pemeriksaan kesehatan gratis dengan dana Rp 4,7 triliun.

    Selain itu, pemerintah juga berencana mengadakan pemeriksaan TBC gratis, yang di luar cakupan pemeriksaan kesehatan gratis saat ulang tahun, dengan anggaran mencapai Rp 8 triliun.

    Dedek juga menyebutkan, peningkatan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, menjadi perhatian dengan alokasi anggaran Rp 15 triliun selama masa pemerintahan ini.

    “Jadi bukan berarti makan bergizi gratis mengambil alokasi program lain. Yang terjadi adalah pengalihan fokus APBN, dari pembangunan infrastruktur yang masif menjadi pembangunan manusia. Infrastruktur tetap dibangun, tetapi kali ini peran swasta lebih ditingkatkan,” jelas Dedek.

    Dedek juga menyinggung pengurangan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Menurutnya, alokasi untuk IKN saat ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

    Ia menekankan, hal tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mengoptimalkan peran sektor swasta dalam pembangunan.

    “Pembangunan besar-besaran yang dilakukan pemerintah sebelumnya berfungsi sebagai langkah awal untuk menunjukkan komitmen negara kepada investor, termasuk modal asing, dalam membangun IKN,” pungkasnya dalam menanggapi anggaran makan bergizi gratis.