Xcloud.id

Tag: Dedek Prayudi

  • Dedek PSI: Roy Suryo Tuduh Jokowi Setahun Lebih, Masa Nggak Ada yang Bakar?

    Dedek PSI: Roy Suryo Tuduh Jokowi Setahun Lebih, Masa Nggak Ada yang Bakar?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi, atau yang akrab disapa Uki, curiga terkait manuver Roy Cs yang terus menggulirkan isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7, Jokowi.

    Uki mencurigai adanya pihak tertentu yang menjadi penggerak utama di balik berlarut-larutnya isu tersebut.

    “Saya hanya bisa menyebutkan bahwa ada backup,” ujar Uki dikutip pada Jumat (28/11/2025).

    Uki menegaskan, rangkaian serangan terkait isu ijazah Jokowi sudah berlangsung sangat lama dan dilakukan tanpa bukti yang kuat.

    Padahal, menurutnya, tekanan publik atas isu itu terus dihembuskan secara konsisten.

    “Tapi begini, ini sudah berlangsung terlalu lama. Dan Mas Roy ini sudah menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu tanpa bukti selama satu tahun lebih,” ungkapnya.

    “Selama satu tahun lebih itu, pastikan ada bahan bakar,” tambah Uki.

    Ia menduga, ada kepentingan tertentu yang menjadi bahan bakar isu tersebut sehingga terus digaungkan dan mendapatkan perhatian publik.

    “Bahan bakar yang dipakai sebagai energi untuk Mas Roy terus-terusan nge-push terus, nge-push terus, nge-push terus, sehingga mendapatkan atensi media, publik, sehingga mendapatkan atensi dan lain-lain,” jelasnya.

    Lebih jauh, Uki menyebut tidak mungkin tuduhan tanpa dasar dapat menjaga intensitas dalam waktu panjang tanpa dukungan pihak lain.

    “Dan kami menengarai bahwa, ya memang ada seseorang lah, ada seseorang yang memiliki kepentingan, kami tidak tahu apakah orang itu sejak awal sudah bersama Mas Roy,” Uki menuturkan.

  • Dedek Prayudi PSI: Emang Gak Capek Gibahin Presiden ke-7 Terus

    Dedek Prayudi PSI: Emang Gak Capek Gibahin Presiden ke-7 Terus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dedek Prayudi menyoal pembicaraan tentang Presiden ke-7 Jokowi yang terus mengemuka. Dia menyebutnya sebagai gibah.

    Menurut Dedek, walaupun Jokowi digibahi terus. Tapi cara itu gagal total.

    “Emangnya gak capek gibahin Presiden ke-7 terus-menerus walaupun udah terbukti dengan cara ini gagal total,” kata Dedek dikutip dari unggahannya di Threads, Sabtu (11/10/2025).

    Dia menilai pembicaraan soal Jokowi terus mengemuka karena banyak atensi. Sehingga media suka mengangkat hal demikian.

    “Media sih seneng-seneng aja angkat topik tentang belio karena yang nonton banyak,” ujarnya.

    “Ya kalau gak capek-capek, gpp. Bring it on 😀🔥. I’ll be in the ring sometimes soon,” sambungnya.

    Sebelumnya, politikus PSI Ade Armando bersama Peradi Bersatu menyambangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025). Mendesak kejelasan proses hukum gugatan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi.

    Terlapornya diketahui adalah Roy Suryo. Serta sejumlah tokoh yang getol menyorot dugaan ijazah palsu.

    “Sudah di luar akal nalar kita dan kita juga melihat sudah lama sekali kasus ini masih belum ada kejelasan hukum,” kata Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan.

    Saat ini, laporan fitnah atau pencemaran nama baik tersebut diketahui sudah naik ke tahap penyidikan. Meski belum ada kepastian hukum.

    “Saat ini ini sudah masuk ke tahap penyidikan, kalau sudah penyidikan, ini stagnan. Kita mendesak kepada Mabes Polri untuk segera menegur Polda Metro Jaya. Kalau tidak, kami Propam-kan,” ujarnya.

  • Susunan Lengkap Pengurus DPP PSI 2025-2030, Ada Sosok J dan Ahmad Ali – Page 3

    Susunan Lengkap Pengurus DPP PSI 2025-2030, Ada Sosok J dan Ahmad Ali – Page 3

    Ketua Umum

    • Ketua Umum : Kaesang Pangarep

    • Ketua Harian : Ahmad H.M. Ali

    • Wakil Ketua Umum : Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    • Wakil Ketua Umum : Ronald Aristone Sinaga

    • Wakil Ketua Umum : Andy Budiman

    • Wakil Ketua Umum : Endang Tirtana

    • Wakil Ketua Umum : Aan Rochayanto

    Ketua Bidang Internal

    • Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Agus Mulyono Herlambang

    • Ketua Bidang Kaderisasi : Eko Harpono

    • Ketua Bidang Ideologi Partai : Sahat Martin Philip Sinurat

    • Ketua Bidang Pemenangan Pemilu : Raihan Ariatama

    • Ketua Bidang Penggalangan Relawan : Ali Muthohirin

    • Kepala Sekolah Partai : Astrid Widayani

    • Ketua Bidang Saksi : Benediktus Papa

    • Ketua Bidang Pembinaan Kepala Daerah : Wiryawan

    • Ketua Bidang Kampanye dan Media : Yus Ariyanto

    • Ketua Bidang Pembinaan Fraksi & Anggota Legislatif : Melky Jakhin Pangemanan

    • Ketua Bidang Politik : Bestari Barus

    Ketua Bidang Eksterna

    • Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan : Dedek Prayudi

    • Ketua Bidang Komunikasi Publik : Faldo Maldini

    • Ketua Bidang Pendidikan Nasional : Danik Eka Rahmaningtiyas

    • Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat : Abdullah Mansuri

    • Ketua Bidang Agama : Edi Chandra

    • Ketua Bidang Industri Kreatif : Rony Imanuel

    • Ketua Bidang Kebudayaan : Doadibadai

    • Ketua Bidang Kesenian : Karen Theresia Pooroe

    • Ketua Bidang Olahraga : Harijanto Arbi

    • Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga : Susy Rizky Wiyantini

    • Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup : Silverius Oscar Unggul

    • Ketua Bidang Reformasi Birokrasi : Juventus Prima Yoris Kago

    • Ketua Bidang UMKM : Abd Musawir Yahya

    • Ketua Bidang Kerjasama Internasional : Cheryl Anelia Tanzil

    • Ketua Bidang Perumahan Rakyat : Suci Mayang Sari

    • Ketua Bidang Kesehatan : Anindya Maheswari

    • Ketua Bidang Tanggap Bencana : Jepri

    • Ketua Bidang Profesional dan Dunia Usaha : Ananta Agung Junaedy

    • Ketua Bidang Hukum dan HAM : Nasrullah

    • Ketua Bidang Advokasi dan Litigasi : Irfan Aghasar

    • Ketua Bidang Ekonomi : Benny Kisworo

    • Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan : R. Paulus Ekanto D. CW

    • Ketua Bidang Ketahanan Pangan : Pancani Gandrung

    • Ketua Bidang Kesejahteraan dan Konservasi Satwa : Francine E.V. Widjojo

    • Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga : James Martin

    • Ketua Bidang Pengembangan Pariwisata : Aishah Gray

    • Ketua Bidang Pemilih Pemula : Ricky Valentino

     

    Sekretaris Jenderal

    • Sekretaris Jenderal : Raja Juli Antoni

    • Wakil Sekretaris Jenderal : Andi Saiful Haq

    • Wakil Sekretaris Jenderal : Elva Farhi Qolbina

    • Wakil Sekretaris Jenderal : I Putu Yoga Saputra

     

    Bendahara Umum

    • Bendahara Umum : Fenty Noverita Indrawaty

    • Wakil Bendahara Umum : Lila Zuhara

    • Wakil Bendahara Umum : Diana Paramita

    • Wakil Bendahara Umum : Farhana Nabila

    • Wakil Bendahara Umum : Imelda Berwanti Purba

     

    Direktorat

    • Direktorat Komunikasi Publik : Kokok Herdhianto Dirgontoro

    • Direktorat Hukum dan HAM : Kamaruddin

    • Direktorat Penggalangan Relawan : Furqan AMC

    • Satgas Gajah Sena : Rudy Agustian

    • Direktorat Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif : Kevin Wu

    • Direktorat Reformasi Birokrasi : Ariyo Bimmo

    • Direktorat Kehutanan : Sigit Widodo

    • Direktorat Masyarakat Adat : Heri Saman

    • Direktorat Diseminasi Informasi dan Media Sosial : Dian Sandi Utama

    • Direktorat Hubungan Masyarakat dan Media Kreatif : Rizka Putri Abner

    • Direktorat Protokoler : Baikuni

    • Direktorat Administrasi dan Kesekretariatan : Deviani

    • Direktorat Pendidikan Nasional : Andreas Vinsensius Maria Intan

    • Direktorat Perempuan dan Keluarga : Mary Silvita

    • Direktorat Ekonomi : Dedy Bachtiar

    Direktorat Lanjutan

    • Direktorat Industri Kreatif : M. Arief Budiman

    • Direktorat UMKM : Andry Alimuddin

    • Direktorat Penggalangan Dana Publik : Kevin Haikal

    • Direktorat Lingkungan Hidup : Mikhail Gorbachev Dom

    • Direktorat Ketahanan Pangan : Hj. Salmawati

    • Direktorat Seni dan Kebudayaan : Frihedapinta

    • Direktorat Kebhinekaan dan Umat Beragama : Benny Budhijanto

    • Direktorat Pemuda dan Mahasiswa : Yuli Zuardi Rais

    • Direktorat E-Sport : Uji Baskoro

    • Direktorat IT dan Digital : Endika Fitra Wijaya

    • Direktorat Buruh dan Nelayan : Fachri Bustam

    • Direktorat Tanggap Bencana : Anthony Norman Lianto

    • Direktorat Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat : Khaerul Ramadhan

    • Direktorat Bidang Perumahan Rakyat : Marshall

     

  • Stimulus pemerintah pacu pertumbuhan ekonomi 5,12 persen

    Stimulus pemerintah pacu pertumbuhan ekonomi 5,12 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PCO: Stimulus pemerintah pacu pertumbuhan ekonomi 5,12 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menilai paket stimulus pemerintah menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen pada triwulan II tahun 2025.

    “Ini thanks to stimulus pemerintah yang angkanya Rp24,4 triliun, yang kita gelontorkan untuk disposable income atau pemasukan yang untuk mendorong konsumsi masyarakat,” kata Dedek saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Adapun paket stimulus ekonomi tersebut digulirkan dalam lima kelompok kebijakan, dengan sasaran utama sektor transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, dan insentif tol.

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (5/8) melaporkan, ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,12 persen secara tahunan (yoy), didorong terutama oleh konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

    Konsumsi rumah tangga menyumbang kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sebesar 54,25 persen.

    Sektor ini juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dengan andil sebesar 2,64 persen dari total 5,12 persen pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Angkanya sudah dikalkulasi dengan baik, angkanya juga sudah kami bedah komponen demi komponen, angkanya juga kemudian kami pastikan tally dengan data lain yang terkait. Semuanya baik. Jadi 5,12 persen itulah realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” katanya.

    Meski demikian, Dedek mengatakan, berbagai prediksi dan proyeksi yang mungkin tidak sama dengan realisasi atau data yang dirilis BPS, adalah hal yang lazim.

    “Itu sah-sah saja. Dan ini enggak pertama kali yang namanya outlook atau proyeksi itu tidak sama dengan realisasi seperti misalnya di tahun 2023,” ujarnya.

    “Ini adalah hal yang biasa ya, karena proyeksi itu dia melihat baseline, melihat konteks, dan kemudian dicampur dengan rencana pemerintah. Nah, kalau realisasi, sudah mengikutkan implementasinya kemudian,” imbuhnya.

    Sementara itu, ekonomi Indonesia berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) pada triwulan II-2025 mencapai Rp5.947,0 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp3.396,3 triliun. Bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (qtq), ekonomi Indonesia tumbuh 4,04 persen.

    Sumber : Antara

  • Fithra Faisal, Ekonom UI Diangkat Jadi Jubir Ekonomi Istana

    Fithra Faisal, Ekonom UI Diangkat Jadi Jubir Ekonomi Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) mengangkat akademisi Universitas Indonesia (UI) sekaligus ekonom senior dari PT Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi sebagai Juru Bicara untuk Urusan Ekonomi. 

    Dilansir dari laman Instagram resmi @samuelsekuritasindonesia, Fithra adalah Senior Macro Economist pada lembaga sekuritas tersebut. Kini, dia telah mengemban tanggung jawab baru di PCO yang saat ini dipimpin oleh Hasan Nasbi. 

    “Beliau akan tetap menjalankan perannya di Samuel Sekuritas Indonesia dan berkontribusi dalam membangun ekosistem pasar modal Indonesia yang lebih kuat,” ujar Samuel Sekuritas melalui unggahan yang dikutip Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Merujuk pada situs resmi Samuel Sekuritas, dia bergabung ke perusahaan itu sebagai ekonom senior pada Januari 2024. Dia bertugas memberikan analisis dan pandangan ekonomi untuk mendukung keputusan strategis maupun pelayanan konsumen perusahaan. 

    Selain memegang jabatan di Samuel Sekuritas, Fithra turut memegang jabatan sebagai komisaris di perusahaan rintisan (startup) teknologi finansial atau fintech, InfraDigital, dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UI, serta co-founder Next Policy. 

    Sebelum bergabung ke Samuel Sekuritas, lulusan program PhD International Economics dari Waseda University, Jepang, itu pernah menjadi Kepala Ekonomi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI (2018–2019), penasihat sekaligus juru bicara resmi Menteri Perdagangan (2020). 

    Apabila melihat akun Instagram @pcovoice pada 5 Juni 2025, Fithra pernah memberikan penjelasan soal lima stimulis ekonomi yang diberikan pemerintah dengan nilai total Rp24,44 triliun. 

    Bisnis telah menghubungi Fithra melalui pesan WhatsApp untuk meminta tanggapannya namun belum direspons hingga berita ini ditayangkan. 

    Adapun Kantor Komunikasi Kepresidenan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2024, dan ditandatangani oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Dipimpin oleh Hasan Nasbi, beberapa jubir PCO selain Faisal yakni Adita Irawati (mantan Jubir Kemenhub), Prita Laura (mantan presenter televisi), Philips Vermonte (CSIS), Ujang Komarudin (pengamat politik), Dedek Prayudi (PSI) dan Hariqo Wibawa Satria (Gerindra). 

  • Pemerintah Buka Suara soal Heboh Beda Data Angka Kemiskinan Bank Dunia vs BPS

    Pemerintah Buka Suara soal Heboh Beda Data Angka Kemiskinan Bank Dunia vs BPS

    Jakarta –

    Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) buka suara soal heboh perbedaan data kemiskinan antara Bank Dunia dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Data terakhir Bank Dunia menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia melonjak drastis hingga menyentuh angka 194,6 juta jiwa sesuai hitungan baru Bank Dunia pada Juni 2025.

    Namun, angka ini nampak jauh berbeda dengan hitungan kemiskinan yang terakhir kali dirilis BPS. Tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024, dalam rilisan BPS, hanya sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa.

    Jubir PCO Dedek Prayudi mengatakan perbedaan data ini sebetulnya tak harus dipertentangkan. Sebab, dia mengatakan dua data tersebut sifatnya saling melengkapi karena tujuan dan desain datanya pun berbeda.

    “Karena pada hakikatnya, dua data tersebut itu saling melengkapi, complementing each other. Karena tujuannya sudah berbeda, desainnya juga sudah berbeda,” sebut Dedek dalam keterangan video yang diunggah di akun Instagram resmi PCO, Minggu (15/6/2025).

    Menurutnya, data Bank Dunia didesain untuk komparasi internasional, untuk pemeringkatan, dan untuk mengidentifikasi global extreme poverty.

    Data Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan yang sama untuk semua negara yang berada di dalam satu grup. Kemudian dari garis kemiskinan tersebut lah dihitung jumlah orang miskin dalam suatu negara.

    Dia menilai data Bank Dunia tidak bisa menangkap karakteristik lokal kemiskinan di sebuah negara. Sebab, harga-harga yang digunakan dalam perhitungannya ditetapkan lewat satu standar. Jelas harga-harga di tiap negara berbeda karena banyak faktor, mulai dari inflasi hingga kondisi geografis.

    “Nah, data Bank Dunia tersebut akan tetapi tidak bisa menangkap lokal karakteristik atau bahkan tidak bisa memotret profil kemiskinan di sebuah negara. Ini yang jadi kelemahan data Bank Dunia,” sebut Dedek.

    Di sisi lain, sebetulnya dalam rilisan laporan resminya, Bank Dunia juga sudah memberikan peringatan perbedaan data kemiskinan dengan hitungan resmi setiap negara.

    Dedek menjelaskan dalam rilisnya, Bank Dunia menyatakan garis kemiskinan nasional suatu negara jauh lebih tepat untuk mendukung dialog kebijakan atau menargetkan program dalam menjangkau masyarakat termiskin.

    “Jadi, Bank Dunia sendiri juga sudah mengatakan bahwa garis kemiskinan di masing-masing negara itu sebenarnya lebih tepat untuk menangkap profil kemiskinan terutama untuk membuat kebijakan,” beber Dedek.

    Di sisi lain, Dedek menjelaskan Badan Pusat Statistik merilis data kemiskinan dengan tujuan untuk menangkap profil kemiskinan di Indonesia. BPS punya dua komponen untuk memperhitungkan hal tersebut.

    Komponen pertama adalah dengan menghitung garis kemiskinan makanan. Standarnya, per hari orang Indonesia harus bisa mengkonsumsi 2.100 kalori per hari, bila tidak maka dianggap masuk dalam kategori miskin.

    “Jadi, dianggap orang yang tidak bisa mengkonsumsi 2.100 kalori per hari itu orang miskin,” tutur Dedek.

    Selanjutnya, komponen yang kedua adalah komponen garis kemiskinan non-makanan. Komponen ini mengukur akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, juga tempat atau hunian yang layak.

    “Nah, dua komponen ini kemudian dilebur, di-merge, di-combine, lalu di-konversi menjadi nominal menggunakan harga di Indonesia. Maka lahirlah kemudian garis kemiskinan di Indonesia yang dikeluarkan atau dirilis oleh BPS. Maka kemudian mereka yang pengeluarnya di bawah garis kemiskinan dianggap miskin dan kita keluar dengan angka 8%,” papar Dedek.

    (acd/acd)

  • BGN Alokasi Rp 20,16 M per Bulan untuk Iuran BPJS Pekerja Dapur MBG

    BGN Alokasi Rp 20,16 M per Bulan untuk Iuran BPJS Pekerja Dapur MBG

    Jakarta –

    Pemerintah memastikan akan memberikan perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi para pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Setiap pekerja di dapur MBG atau SPPG kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan kecelakaan kerja tidak ter-cover oleh BPJS Kesehatan,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

    “Sementara jaminan kematian menjamin pendidikan anak pekerja hingga lulus S1, apabila pekerja meninggal saat bekerja. Semua di-cover di sini,” lanjutnya.

    Dedek menjelaskan, secara khusus, perlindungan bagi para pekerja di SPPG menggunakan mekanisme yang sedikit berbeda dari model kerja sama pada umumnya. Biasanya, iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk penerima upah dibayarkan secara bersama-sama oleh perusahaan dan karyawan.

    Perusahaan membayar iuran sebesar 3,7% dari gaji karyawan, sedangkan karyawan membayar 2% sisanya. Dalam kerja sama antara BGN dan BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sepenuhnya dibayarkan BGN.

    Gaji pekerja dalam rantai pasok program strategis pemerintah tersebut, disebutnya sepeser pun tak dipotong. Upaya konkret mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ini mengacu hasil nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana, yang ditandatangani, Senin (21/4/2025).

    “Bahkan, dalam Asta Cita ini Presiden sudah menyatakan keinginannya mendorong perusahaan untuk menempatkan angkatan kerja berusia 18-24 tahun sebagai karyawan tetap melalui subsidi premi asuransi untuk pekerja selama 12 bulan. Kemudian, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran,” ujar Dedek.

    Terkait premi asuransi dalam kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, BGN siap mengalokasikan anggaran Rp 20,16 miliar untuk pembayaran premi per bulan. Angka tersebut diperoleh dari besaran premi sebesar Rp 16.800 per pekerja per bulan.

    “Bila rata-rata satu dapur mempekerjakan 40 sampai 50 orang, berarti sekitar 75.000 tenaga kerja itu sudah berhak mendapatkan perlindungan BPJS,” ujar Dedek.

    Ia menekankan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam ekosistem MBG akan terus bertambah seiring pertumbuhan cakupan layanan program.

    “Jadi, kalau kita berbicara SPPG-nya saja,serapan tenaga kerja di sana ada 50 orang per satu SPPG. Tapi di sini tidak hanya itu, ekonomi sirkular yang digerakkan oleh Program MBG juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” jelas Dedek.

    (eva/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • BGN Akan Alokasikan Rp 20,16 Miliar Per Bulan, Bayar Iuran Jaminan Pekerja MBG Nasional 23 April 2025

    BGN Akan Alokasikan Rp 20,16 Miliar Per Bulan, Bayar Iuran Jaminan Pekerja MBG Nasional 23 April 2025

    BGN Akan Alokasikan Rp 20,16 Miliar Per Bulan, Bayar Iuran Jaminan Pekerja MBG
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (
    PCO
    ) Dedek Prayudi mengatakan, Badan Gizi Nasional (
    BGN
    ) bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20,16 miliar per bulan guna menjamin perlindungan kerja bagi sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam program
    Makan Bergizi Gratis
    (
    MBG
    ).
    Menurut Dedek, anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
    “Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip dari
    Antaranews
    , Rabu (23/4/2025).
    Selain menjamin perawatan medis pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, Dedek mengatakan, jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan membiayai pendidikan anak dari para pekerja hingga lulus S1 serta klaim dari peserta yang meninggal saat bekerja.
    Kemudian, Dedek mengungkapkan, BGN menanggung seluruh iuran tanpa memotong gaji pekerja. Sehingga, berbeda dengan skema umum di mana iuran dibayarkan bersama oleh perusahaan dan pekerja.
    “Gaji pekerja tidak dipotong sepeser pun,” katanya.
    Lebih lanjut, Dedek menjelaskan bahwa alokasi dana perlindungan kerja itu dihitung berdasarkan nominal premi sebesar Rp 16.800 per pekerja per bulan, dengan angka sasaran 1,2 juta pekerja.
    Dia mengatakan, berdasarkan data dari BGN, diharapkan pada Mei 2025, sudah ada 1.533 dapur MBG beroperasi di seluruh provinsi.
    “Bila rata-rata satu dapur mempekerjakan 40 sampai 50 orang, berarti sekitar 75.000 tenaga kerja itu sudah berhak mendapatkan perlindungan BPJS,” ujarnya.
    Menurut Dedek, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana yang ditandatangani pada 21 April 2025.
    Dedek menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan misi ketiga Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi sirkular.
    “Pertumbuhan dapur MBG akan menumbuhkan UMKM dan menciptakan ekonomi sirkular yang memperkuat masyarakat dari akar rumput,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana Klaim 85% Anggaran Makan Bergizi Gratis Terserap UMKM Lokal

    Istana Klaim 85% Anggaran Makan Bergizi Gratis Terserap UMKM Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai mulai menunjukkan dampak positif terhadap sektor peternakan rakyat. 

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menilai keberhasilan program MBG sebagai wujud nyata dari ekonomi sirkuler yang memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Uki menyebutkan dari total anggaran Program MBG sebesar Rp71 triliun, sekitar 85% dialokasikan untuk pembelian bahan baku, yang mayoritas diproduksi oleh UMKM lokal. 

    Hal ini membuat ekosistem produksi pangan lokal kembali bergeliat, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya mengalami stagnasi akibat tidak adanya off taker hasil pertanian atau peternakan.

    “Di sini koperasi berfungsi sebagai off taker pertama, sebagai pengepul, tidak ada tengkulak, tidak ada perantara-perantara yang sifatnya bisa menekan para peternak atau petani, tetapi langsung ke koperasi yang itu milik masyarakat juga,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (19/4/2025). 

    Melalui model ini, pemerintah berharap Program MBG tidak hanya memberi manfaat bagi siswa penerima, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui koperasi dan UMKM sebagai pilar utama ekonomi lokal.

    Dia mencontohkan bahwa salah satu peternakan yang merasakan dampaknya adalah Nusa Dairy Indonesia. Peternakan ini bekerja sama dengan Koperasi Jagri dalam menyuplai susu ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Cimahi – Cimahi Utara / SPPG Yayasan Arara Visi Hijau.

    Dari segi ekonomi jelas ada penambahan, terutama harga penerimaan sebelum MBG di kisaran Rp7.000 per liter, setelah ada program MBG harga penerimaan susu jadi Rp10.000 per liter.

    Saat ini, SPPG Kota Cimahi melayani sekitar 3.500 siswa penerima manfaat dengan distribusi susu sebanyak tiga kali dalam sepekan. Setiap kali distribusi, kebutuhan susu mencapai 370 liter.

    Namun, produksi susu dari peternakan sapi perah yang tergabung dalam koperasi baru mampu mencukupi sekitar 150 liter per hari.

  • Program MBG Bukan Sekadar Tambah Gizi tapi Bangun Ekonomi Masyarakat

    Program MBG Bukan Sekadar Tambah Gizi tapi Bangun Ekonomi Masyarakat

    JABAR EKSPRES – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat ternyata punya dampak lebih luas dari sekedar menambah asupan gizi untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI (PCO), Dedek Prayudi menjelaskan, MBG adalah bagian dari strategi besar membangun ekonomi sirkular dari sektor pangan. Artinya, program ini dirancang untuk menggerakkan ekosistem ekonomi dari hulu ke hilir, bukan hanya urusan isi piring.

    “MBG itu mengalokasikan 85 persen dari seluruh anggaran yang sudah dialokasikan APBN, yaitu sekitar Rp71 triliun untuk membeli bahan baku,” terang Agus saat ditemui di SPPG Pasirkaliki Cimahi, Jumat (18/4/25).

    Menurut Dedek, dari pembelian bahan baku pangan tersebut, tercipta ekosistem yang saling mendukung mulai dari peternak, pekerja di peternakan, penjual pakan ternak, sampai koperasi yang jadi jalur distribusi hasil produksi makanan bergizi.

    BACA JUGA: Usai Pelajar Sebrangi Sungai di Kecamatan Dramaga, Bupati Bogor Bakal Bangun Jembatan

    “Serapan pekerjanya juga ada 50 orang per satu SPPG nya. Jadi bukan hanya peningkatan kualitas gizi, tapi juga menghidupkan perekonomian masyarakat yang bersentuhan langsung dengan sektor pangan,” jelasnya.

    Dedek mencontohkan daerah seperti Sukabumi, di mana lahan pertanian yang sebelumnya mati suri kini kembali produktif karena hasilnya diserap langsung oleh program MBG.

    “Di Sukabumi contohnya, di sana warung Kiara ada sawah yang sudah diirigasi tapi sudah kering dan nganggur karena tidak ada yang beli. Tapi sejak ada program MBG, hasil pertaniannya dibeli oleh SPPG,” ujarnya.

    BACA JUGA: MBG Dinilai Belum Berdampak Signifikan pada Nilai Siswa tapi Bangun Kebiasaan Makan Sehat Sejak Dini

    Dedek juga menegaskan, program MBG tidak mematok harga makanan secara nasional. Harga disesuaikan dengan kondisi dan indeks kemahalan masing-masing daerah.

    “MBG tidak pernah mematok harga, MBG itu disesuaikan dengan harga-harga di daerah masing-masing,” katanya.

    “Di setiap daerah kami miliki indeks kemahalan, jadi ada yang bilang MBG itu Rp10 ribu atau Rp15 ribu, itu adalah harga rata-rata. Bukan harga yang dipatokkan atau diturunkan. MBG tetap Rp71 triliun, harga-harga itu adalah hasil dari serangkaian uji coba,” lanjutnya.