Xcloud.id

Tag: Dede Yusuf Macan Effendi

  • Komisi II Evaluasi Kinerja DKPP, Hasilnya Bakal Diserahkan Kepada Pimpinan DPR – Halaman all

    Komisi II Evaluasi Kinerja DKPP, Hasilnya Bakal Diserahkan Kepada Pimpinan DPR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan hasil evaluasi terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan diserahkan kepada pimpinan DPR.

    Diketahui Komisi II DPR RI menggelar rapat secara tertutup dengan DKPP di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    “Hasilnya kita serahkan ke pimpinan DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Rifqi setelah rapat.

    Rifqi menjelaskan, evaluasi kinerja DKPP merupakan sesuai peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib (Tatib).

    Menurutnya, dalam evaluasi tersebut, Komisi II DPR menyoroti beberapa persoalannya di DKPP seperti belum ada sistem yang transparan dan terbuka terkait dengan manajemen, pengaduan, pemeriksaan, dan persidangan.

    “Ada pengaduan yang sudah sangat lama nggak disidangkan, ada pengaduan yang baru masuk cepat disidangkan bahkan cepat diputus,” ujar Rifqi.

    Rifqi menuturkan, DKPP mengaku memang sempat mendahulukan suatu perkara tertentu dibanding perkara yang lain.

    “Salah satu yang mereka tadi sampaikan adalah mereka mendahulukan perkara-perkara yang diadukan ke MK agar kemudian keputusan DKPP itu bisa memberi input bagi proses pembuktian di MK,” ucapnya.

    Terhadap alasan tersebut, dia mengaku mengkritisi langkah DKPP. Sebab, peradilan etik dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat berbeda.

    “Jangan sampai peradilan etik memutuskan terlebih dahulu, sementara peradilan yang diberi kewenangan konstitusional belum memutuskan apapun,” ucap Rifqi.

    Sekadar informasi rapat Komisi II DPR RI dengan DKPP digelar.

    Rapat digelar setelah sebelumnya DPR diberikan kewenangan untuk mengevaluasi pejabat negara melalui revisi perubahan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib (Tatib).

    Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, mengatakan pihaknya mengevaluasi kinerja DKPP dalam menyelesaikan beberapa sengketa Pemilu.

    “Pengaduan-pengaduan Pilpres pun saat ini masih ditangani. Jadi seperti kaya kok nggak bisa menyelesaikan semuanya,” kata Dede di kompleks parlemen.

    Komisi II DPR, kata dia, meminta kepastian dari DKPP mengenai kapan sengketa-sengketa tersebut diselesaikan.

    “Nah ini sampai saat ini ada yang masih dari 2023 dan seterusnya, kita evaluasi saja lah,” ujar Dede.

    Namun, Dede enggan membantah ketika ditanyai apakah evaluasi tersebut tindak lanjut dari Tatib DPR yang telah direvisi.

    “Mungkin kalau tata tertib itu fungsinya bagaimana kita melakukan controlling check and balance, ya, jadi bukan seperti yang dipikirkan wah bahwa akan ada apa gitu ya, enggak,” tegasnya.

    Sebelumnya, DPR mengesahkan revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) pada Selasa (4/2/2025).

    Melalui revisi Tatib ini, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

  • Komisi II DPR adakan rapat evaluasi Pimpinan DKPP secara tertutup

    Komisi II DPR adakan rapat evaluasi Pimpinan DKPP secara tertutup

    Kadang-kadang kita nanti muncul di YouTube kelihatan kayak apa, ini kan teguran-teguran biasa, evaluasi. Teguran pasti ada

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan agenda evaluasi terhadap Pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, setelah adanya Tata Tertib DPR RI baru yang memberikan kewenangan evaluasi tersebut.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan bahwa Tata Tertib DPR RI yang baru itu berfungsi untuk melakukan kontrol dan pengawasan, sebagai fungsi yang dimiliki DPR RI untuk menindaklanjuti pengaduan-pengaduan masyarakat.

    “Kalau tata tertib itu fungsinya bagaimana kita melakukan controling, check and balance. Jadi bukan seperti yang dipikirkan, ‘wah bahwa akan ada apa gitu ya,’ nggak,” kata Dede.

    Namun, dia tidak menyebutkan secara rinci alasan rapat tersebut digelar secara tertutup. Menurut dia, rapat tersebut tertutup karena tidak ingin ada persepsi yang berbeda bila para anggota DPR RI menyampaikan teguran.

    “Kadang-kadang kita nanti muncul di YouTube kelihatan kayak apa, ini kan teguran-teguran biasa, evaluasi. Teguran pasti ada,” kata dia.

    Di sisi lain, menurut dia, evaluasi juga dilakukan terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan mendengar kesulitan-kesulitan yang mungkin sudah dihadapi.

    “Mungkin perlu kita lihat adalah kinerja, karena pengaduan-pengaduan pilpres pun saat ini masih ditangani,” kata dia.

    Sebelumnya, DPR RI menyepakati Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang mengatur evaluasi berkala calon pejabat publik yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

    Lewat revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib itu, DPR berpeluang untuk mengevaluasi secara berkala pejabat publik yang sebelumnya telah dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan di komisi-komisi yang menjadi mitra kerja kementerian/lembaga terkait.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengakuan Saksi Pertama Kebakaran Kementerian ATR/BPN, Arsip Hangus, DPR Khawatir Bukti Pagar Laut

    Pengakuan Saksi Pertama Kebakaran Kementerian ATR/BPN, Arsip Hangus, DPR Khawatir Bukti Pagar Laut

    TRIBUNJATIM.COM – Kesaksian disampaikan oleh orang pertama yang mengetahui adanya kebakaran di gedung Kementerian ATR/BPN pada Sabtu (8/2/2025).

    Sejumlah kertas dan arsip Kementerian ATR/BPN disebut ikut terbakar dalam kebakaran yang terjadi Sabtu (8/2/2025) malam. 

    Api yang membakar kertas-kertas dan arsip yang mudah terbakar membuat security kesulitan memadamkan api yang awal mula berasal dari ruang humas Kementerian ATR/BPN. 

    Dimuat Wartakota pada Minggu (9/2/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Plt Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi menceritakan kronologi versi saksi mata pertama yang melihat api di Kementerian ATR/BPN.

    Saksi mata pertama kebakaran Kementerian ATR/BPN ialah security gedung.

    Menurut pihak sekuriti gedung, api dilaporkan pertama kali terlihat di ruangan humas yang berada di lantai satu.

    Pada momen itu, sekuriti mencoba untuk memadamkan api tersebut. Hanya saja, upaya itu sia-sia lantaran api yang sudah terlanjur bertambah besar.

    Satriadi menuturkan api yang terlanjur membakar kertas arsip yang berada di atas meja membuat api sulit dipadamkan.

    “Api sudah terlanjur membakar kertas-kertas arsip di atas meja dan menghasilkan asap tebal. Sekuriti kemudian melaporkan ke damkar untuk meminta bantuan,” katanya.

    Sebelumnya, sejumlah 62 orang personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkatmat) Jakarta Selatan berhasil memadamkan kobaran api yang menghanguskan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru.

    “Kami langsung berangkatkan 21 unit mobil pemadam”

    Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda mengungkapkan, informasi terjadinya kebakaran diterima  melalui laporan warga pada pukul 23.10 WIB.

     “Usai menerima laporan kami langsung berangkatkan 21 unit mobil pemadam kebakaran dengan 62 personel ke lokasi,” ujarnya, Minggu (9/2/2025).

    Huda menjelaskan, setibanya di lokasi, petugas bergerak cepat mencegah kobaran api meluas atau terjadi perambatan.

    GEDUNG KEMENTERIAN ATR/BPN – Mobil pemadam kebakaran masuk ke gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Sabtu (8/2/2025) malam. (Tribunnews)

    “Pada pukul 23.45 kebakaran sudah dapat dilokalisir dan 01.11 dini hari operasi pemadaman kebakaran dinyatakan selesai,” terangnya.

    Dan menurutnya, kebakaran gedung yang berada di lantai dasar seluas 48 meter persegi tersebut diduga berasal dari korsleting CPU komputer di ruangan Humas Kementerian  ATR/BPN.

    “Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai Rp 448.656.000,” ungkapnya.

    Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengapresiasi kesigapan tim pemadam kebakaran dalam melakukan penanganan cepat.

    “Berkat respons cepat mereka, kebakaran dapat segera dikendalikan sebelum merambat ke bagian lain gedung,” ujarnya.

    Menurut Nusron, kebakaran gedung ATR/BPN itu diduga berawal dari terbakarnya komputer.

    “Kayanya ya itu ada petugas, pegawai, komputernya itu gak dimatikan,” ujarnya kepada wartawan di lokasi kejadian, Minggu (9/2/2025).

    “Tapi sejauh ini penyebabnya masih diselidiki. Masih, pasti nanti ketahuan kok,” ungkapnya lagi.

    Pada saat kejadian tersebut, Nusron mengaku tengah menghadiri acara haul di Jakarta Barat.

    Begitu mendapat kabar gedung ATR/BPN kebakaran, ia pun langsung meluncur ke kantornya dan tiba sekitar pukul 23.40 WIB.

    “Tadi pas datang ke sini cukup gede apinya. Saya masih liat apinya tadi cukup gede,” ujarnya.

    Nusron memastikan tidak ada korban jiwa imbas kebakaran ini. Kondisi gedung itu dalam keadaan kosong.

    Namun dia belum tahu apa saja yang rusak atau hangus terbakar dalam insiden tersebut.

     “Nggak ada, kosong, gak ada orang. Jadi korban dipastikan tidak ada. Nah (untuk berkas), itu belum tahu,” pungkasnya. 

    Sementara itu, menanggapi peristiwa kebakaran yang terjadi di Kementerian ATR/BPN, DPR RI mengungkapkan ketakutan dan kekhawatiran.

    DPR RI khawatir dengan barang bukti kasus pagar laut usai Kementerian ATR/BPN terbakar Sabtu (8/2/2025) malam.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf seperti dimuat Tribunnews.com berharap penyidik segera mengecek bagaimana kondisi barang bukti pagar laut di Gedung Kementerian ATR/BPN yang terbakar.

    Di mana diketahui dalam kasus ini, Kementerian ATR/BPN pada periode pemerintahan lalu mengeluarkan SHGB di wilayah pagar laut Tangerang, Banten.

    Dia mendorong aparat melakukan penyelidikan, apakah ada barang bukti yang hilang terkait kasus pagar laut.

    KEBAKARAN KEMENTERIAN ATR – Garis polisi terpasang di depan ruangan Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi pada Sabtu (8/2/2025) tengah malam, saat kantor kosong. (Wartakotalive.com)

    “Ini perlu penyelidikan lebih jauh oleh para penyidik dan penegak hukum, dilihat dulu juga apakah ada barang bukti yang hilang,” katanya.
     
    “Tapi kita percayakan kepada pemerintah untuk menuntaskan masalah ini secepatnya,” pungkasnya.

    Namun demikian Dede tidak mau berspekulasi lebih jauh terkait dengan kebakaran di Kementerian ATR/BPN di tengah gencarnya pembongkaran HGB di atas laut.

    Dede Yusuf juga menyampaikan keprihatinannya atas musibah kebakaran yang terjadi di Gedung Kementerian ATR/BPN.

    Sebelumnya, Gedung Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kebakaran pada Sabtu (8/2/2025) malam.

    Dinas Gulkarmat Jakarta menduga kebakaran di Kementerian ATR/BPN di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (8/2/2025) malam akibat konsleting listrik pada AC.

    “Dugaan penyebab diduga korsleting perangkat AC,” kata Plt Kadis Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan dalam keterangannya, Minggu (9/2/2025).

    Satriadi menuturkan, titik api pertama kali terlihat dari Gedung Humas. Saat itu, sekuriti sebenarnya sudah mencoba memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).

     Namun, upaya tersebut tidak berhasil sehingga menghubungi pihak petugas pemadam kebakaran (damkar).

    “Api sudah membakar kertas kertas arsip di atas meja menghasilkan asap tebal dan security melapor damkar untuk meminta bantuan,” ucapnya.

    Dalam insiden ini, Satriadi memastikan tak ada korban luka maupun jiwa. Hanya saja, kerugian materil ditaksir mencapai Rp 448.656.000.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Komisi II Tak Masalah Bantuan Parpol Berkurang karena Anggaran Kemendagri Dipangkas Nasional 3 Februari 2025

    Komisi II Tak Masalah Bantuan Parpol Berkurang karena Anggaran Kemendagri Dipangkas Nasional 3 Februari 2025

    Komisi II Tak Masalah Bantuan Parpol Berkurang karena Anggaran Kemendagri Dipangkas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf tak mempersoalkan berkurangnya
    dana bantuan partai politik
    (banpol) imbas efisiensi anggaran di
    Kementerian Dalam Negeri
    (Kemendagri).
    Dede beralasan, efisiensi anggaran diterapkan di hampir semua kementerian dan lembaga (K/L) sebagai bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengetatkan pengeluaran yang dianggap tidak mendesak.
    “Sebetulnya efisiensi anggaran berlaku di hampir semua K/L. Kita harus paham bahwa ini adalah kebijakan Pak Prabowo sebagai presiden untuk mengetatkan anggaran-anggaran yang tidak perlu,” ujar Dede Yusuf di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2025).
    Politikus Partai Demokrat ini pun meyakini pengurangan anggaran banpol tidak akan menghambat kinerja partai politik.
    Menurut dia, partai politik baru akan bekerja lebih maksimal menjelang akhir masa pemerintahan, sekitar tiga tahun setelah pemerintahan baru berjalan.
    “Oleh karena itu, kita mengembalikan kepada partai-partai politik untuk memiliki kebijaksanaan agar bantuan-bantuan yang terkurangi tetap tidak menghalangi kinerja mereka,” kata Dede.
    Senada, anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebutkan bahwa efisiensi anggaran merupakan bagian dari kebijakan Presiden yang bertujuan untuk memprioritaskan program-program penting.
    “Saya kira instruksi Presiden sudah jelas. Kita membutuhkan penghematan agar fokus pada program-program prioritas, seperti program makan gratis yang saat ini menjadi salah satu fokus utama,” ujar Doli.
    Menurut Doli, pemangkasan anggaran yang sebagian dialihkan untuk kepentingan rakyat harus diterima dengan lapang dada oleh partai politik.
    Sebab, kata Doli, partai politik tidak boleh mengutamakan kepentingan internal di atas kepentingan rakyat.
    “Kita harus terima. Kalau ada pilihan antara mementingkan kepentingan rakyat atau kepentingan partai politik, tentu kami memilih kepentingan rakyat,” kata politikus Partai Golkar itu.
    “Jadi kita sama-sama tahu bahwa anggaran ini memang dikembalikan untuk rakyat. Kalau memang anggaran partai politik dikurangi demi kepentingan rakyat, kami ikhlas-ikhlas saja,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Kemendagri melakukan efisiensi sebesar 57,46 persen dari pagu anggaran sebagai tindak lanjut atas instruksi penghematan dari Presiden Prabowo Subianto.
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, pagu anggaran Kemendagri awalnya sebesar Rp 4,7 triliun, tetapi dipangkas menjadi Rp 2,038 triliun.
    “Untuk Kemendagri, khusus Kemendagri, efisiensinya adalah Rp 2,7 triliun lebih. Dari total yang semula pagu anggaran Rp 4,7 triliun atau efisiensinya lebih kurang 57,46 persen, sehingga sisa pagu Kemendagri sebesar Rp 2,038 triliun lebih sebagaimana di slide atau 42,54 persen,” ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (3/1/2025).
    Tito menyebutkan bahwa pemangkasan anggaran ini mengikuti pedoman dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang mengarahkan efisiensi di 16 bidang, termasuk alat tulis kantor, perjalanan dinas, hingga kegiatan seremonial.
    “Beberapa pos yang mengalami pengurangan signifikan antara lain alat tulis kantor hingga 90 persen, kegiatan seremonial 56 persen, rapat dan seminar 45 persen, serta perjalanan dinas sebesar 53,90 persen,” ungkap Tito.
    Dari efisiensi ini, sejumlah unit kerja di Kemendagri turut mengalami pemangkasan anggaran.
    Misalnya, anggaran untuk Sekretariat Jenderal Kemendagri turun dari Rp 453,5 miliar menjadi Rp 279 miliar, dan anggaran untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dipangkas dari Rp 89 miliar menjadi Rp 30 miliar.
    Sementara itu, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) juga mengalami penurunan anggaran dari Rp 234 miliar menjadi Rp 209 miliar.
    “Dan ini sebagian besar terutama untuk bantuan partai politik,” kata Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Sosok Arsin, dari Pekerja Bank Keliling hingga Kades Kohod dengan Rubicon Megapolitan

    9 Sosok Arsin, dari Pekerja Bank Keliling hingga Kades Kohod dengan Rubicon Megapolitan

    Sosok Arsin, dari Pekerja Bank Keliling hingga Kades Kohod dengan Rubicon
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah-tengah Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, nama Arsin bin Sanip kini dikenal luas sebagai kepala desa yang sukses.
    Sebelumnya, Arsin adalah seorang pria yang hidup jauh dari kata mewah. Sejak kecil, ia harus berjuang dengan keras demi dapat uang untuk biaya hidup.
    “Arsin itu asli orang sini. Kalau secara materi, dia dulu itu di bawah rata-rata kehidupannya. Setelah lulus SD, dia mulai cari kerja dan akhirnya berkecimpung di bank harian,” ujar Reza, seorang warga Desa Kohod yang mengenal Arsin sejak lama saat ditemui Jumat (31/1/2025).
    Arsin, yang berasal dari keluarga sederhana, memulai perjalanan hidupnya dengan menjadi seorang bank harian atau bank keliling.
    “Dulu dia kuli bareng sama temannya. Ini bukan mengada-ada. Ini fakta adanya. Tapi, kalau sekarang dia jadi kepala desa dan orang beken, itu mungkin faktor keberuntungan,” tambah Reza.
    Arsin tak hanya mengandalkan pekerjaan sebagai bank keliling. Ia juga pernah menjadi kuli borongan, mengerjakan proyek-proyek kecil di desanya.
    Hidup penuh perjuangan membentuk karakter Arsin yang tak kenal lelah.
    Namun, seperti banyak orang, Arsin tak menyerah pada keadaan. Berbagai cobaan dan kerja keras akhirnya membuka jalan bagi Arsin untuk menapaki dunia pemerintahan.
    Pada 2019, Arsin mencoba keberuntungannya dengan mencalonkan diri sebagai kepala desa Kohod.
    Sayangnya, ia gagal. Namun, tak lama setelahnya, ia diangkat menjadi Sekretaris Desa.
    Keinginan Arsin untuk melayani masyarakat tak terhalang oleh kegagalan pertama.
    Pada Pilkades 2021, Arsin kembali maju dan kali ini, nasib berpihak padanya.
    Ia terpilih sebagai kepala desa. Sejak saat itu, kehidupannya berubah drastis.
    Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaan Arsin berkembang pesat, terutama setelah keterlibatannya dalam proyek pembangunan PIK 2.
    “Kekayaannya mulai banyak itu mungkin ada proyek pembangunan. Pokoknya semenjak ada proyek dan menjadi lurah, fasilitasnya bertambah,” kata Reza.
    Salah satu simbol perubahan itu adalah hadirnya mobil Rubicon yang kerap digunakan Arsin untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala desa.
    Namun, saat Kompas.com mengunjungi rumahnya, mobil mewah itu tidak terlihat terparkir di halaman.
    “Dia sudah berada di lingkaran desa. Baru dia ada fasilitas,” imbuh Reza.
    Kehadiran mobil Rubicon yang kini menjadi bagian dari kehidupan Arsin tak luput dari perhatian warga dan publik.
    Bahkan, Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf, sempat menyoroti harta yang dimiliki Kades Kohod itu.
    “Anggota DPR saja belum tentu bisa beli Rubicon,” kata Dede.
    Sebagai informasi, Desa Kohod memang memiliki potensi besar dalam hal pembangunan, terutama kawasan pagar laut sepanjang 30 km yang menjadi hak guna bangunan (HGB) terbesar di Kabupaten Tangerang.
    Dede Yusuf menganggap, bisa jadi ada “permainan” pengembang yang turut andil dalam melambungnya kekayaan Arsin.
    Meski demikian, Arsin tetap menjadi sosok diidolakan sebagian warga karena perjuangan kerasnya yang berbuah manis.
    Dari
    pekerja bank keliling
    yang mengayuh hidup penuh tantangan, kini Arsin menjadi kepala desa yang kaya raya, dengan mobil Rubicon sebagai simbol kesuksesan yang tak terduga.
    Namun, di balik perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku, tetap ada cerita tentang bagaimana keberuntungan dan usaha dapat mengubah nasib seseorang.
    (Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Larissa Huda)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kontroversi Kades Kohod: Pagar Laut, Debat dengan Nusron hingga Naik Rubicon Megapolitan 31 Januari 2025

    Kontroversi Kades Kohod: Pagar Laut, Debat dengan Nusron hingga Naik Rubicon Megapolitan 31 Januari 2025

    Kontroversi Kades Kohod: Pagar Laut, Debat dengan Nusron hingga Naik Rubicon
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sosok Kepala Desa Kohod, Arsin, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan publik seiring dengan polemik pagar laut yang mencuat belakangan ini.
    Polemik ini semakin mencuat setelah perdebatan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid, serta beberapa kejadian lain yang membuat Arsin menjadi perhatian, baik dari media maupun masyarakat.
    Pada Jumat (24/1/2025), Nusron berdebat dengan Arsin mengenai status lahan pagar laut.
    Nusron mengungkapkan perdebatan itu berpusat pada perubahan lahan yang dulunya empang dan kini berubah menjadi laut akibat abrasi.
    “Pak Lurah (Desa) bilang itu dulunya empang, katanya karena abrasi. Dari tahun 2004 katanya sudah dikasih batu-batu,” ujar Nusron di lokasi.
    Namun, Nusron menegaskan tidak ingin memperdebatkan klaim Arsin mengenai sejarah lahan tersebut.
    Menurutnya, jika tanah telah hilang secara fisik, maka status tanah tersebut akan berubah menjadi tanah musnah.
    “Tapi saya enggak mau debat soal garis pantai. Secara faktual, tadi kita lihat sama-sama, tanahnya sudah tidak ada,” jelasnya.
    Meskipun begitu, Nusron memastikan dokumen sertifikat terkait lahan tersebut akan diperiksa, dan jika lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR/BPN akan membatalkan sertifikatnya.
    Setelah perdebatan dengan Nusron, Arsin menghindari pertanyaan dari awak media yang ingin mengonfirmasi soal status pagar laut tersebut.
    Arsin yang mengenakan batik ungu dan kopiah hitam sempat mengaku akan pergi ke Masjid Abdul Mu’in untuk Shalat Jumat.
    Setelah menunggu beberapa saat, wartawan mendapati Arsin justru meninggalkan tempat tanpa memberi keterangan lebih lanjut.
    Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades.
    Hal ini membuat Arsin berhasil pergi dengan leluasa tanpa memberikan tanggapan apapun.
    “Mau sholat Jumat nih, nanti ketinggalan, sudah-sudah…” ujar Arsin saat mencoba menghindari wawancara.
    Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
    Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon.
    Dalam rapat dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Gedung DPR pada Kamis, 30 Januari 2025, Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf Macan menyoroti gaya hidup mewah Arsin yang memiliki mobil Rubicon.
    Dede heran, karena anggota DPR pun belum tentu mampu membeli mobil itu. Ia juga mempertanyakan mengapa Desa Kohod memiliki hak guna bangunan (HGB) paling banyak soal pagar laut di Kabupaten Tangerang.
    Desa Kohod tercatat memiliki 263 bidang HGB, total mencapai 390 hektar.
    “Agak unik karena Desa Kohod ini hampir mayoritas 263 bidang (HGB) 390 hektar ada di situ,” kata Dede.
    Dede menduga, ada dugaan “permainan” antara pengembang dan wilayah tertentu yang memudahkan proses penerbitan HGB pagar laut.
    “Kami (anggota DPR) saja belum tentu kebeli (mobil Rubicon) di sini. Jadi, ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu,” ungkap Dede.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video DPR Skakmat Kades Kohod yang Punya Rubicon, Curiga Kongkalikong terkait Sertifikat Pagar Laut – Halaman all

    Video DPR Skakmat Kades Kohod yang Punya Rubicon, Curiga Kongkalikong terkait Sertifikat Pagar Laut – Halaman all

    Harta kekayaan Kepala Desa Kohod, Arsin sedang menjadi sorotan publik di tengah kasus pagar laut.

    Tayang: Jumat, 31 Januari 2025 12:20 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – Harta kekayaan Kepala Desa Kohod, Arsin sedang menjadi sorotan publik di tengah kasus pagar laut. 

    Termasuk Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Yusuf yang menyoroti harta kekayaan Kades Kohod. 

    Lantas, Dede menyindir Kades Kohod dan mencurigai adanya kongkalikong terkait sertifikat tanah.(*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Sindir Kepala Desa Kohod Punya Rubicon, DPR RI Duga Ada Kongkalikong Terkait Sertifikat Pagar Laut

    Sindir Kepala Desa Kohod Punya Rubicon, DPR RI Duga Ada Kongkalikong Terkait Sertifikat Pagar Laut

    GELORA.CO  – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Yusuf, menyinggung soal kekayaan Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, bernama Arsin.

    Hal ini disampaikan Dede saat rapat bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, Kamis (30/1/2025), terkait sertifikat di kawasan pagar laut Tangerang.

    Awalnya, Dede menyinggung adanya benang merah dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan tersebut.

    Ia menduga kuat ada usulan dari aparat desa setempat, terutama Desa Kohod, untuk penerbitan sertifikat.

    Apalagi, kata Dede, Desa Kohod memiliki SHGB dan SHM paling banyak, hingga 263 bidang.

    “Kalau saya perhatikan benang merah ini (kasus SHGB dan SHM), berasal dari usulan desa. Saat ini, Kepala Desa itu sudah dipanggil Kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang (Desa) Kohod.”

    “Agak unik ini, karena Desa Kohod ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa Desa Kohod? Kenapa harus di situ yang paling banyak?” kata Dede, Kamis, dikutip dari YouTube KompasTV.

    Lantas, Dede menyinggung soal Kepala Desa Kohod yang kabarnya memiliki Rubicon.

    Ia pun mengaku heran. Sebab, Dede dan rekan-rekannya yang merupakan anggota DPR, belum tentu bisa membeli mobil senilai miliaran tersebut.

    “Bahkan, saya dengar katanya Kepala Desanya naik Rubicon, kami (DPR) aja belum tentu kebeli di sini,” sindir Dede.

    Atas hal itu, Dede menduga ada kongkalikong antara pengembang proyek diduga Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan aparat desa di wilayah-wilayah tertentu terkait penerbitan sertifikat dan pembangunan pagar laut.

    “Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan,” pungkas dia.

    Kejagung Kirimi Surat

    Terpisah, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengirim surat untuk Kepala Desa Kohod, Arsin.

    Surat itu berupa surat permintaan kelengkapan dokumen terkait penyelidikan pembangunan pagar laut di Tangerang.

    Dalam surat itu, disebutkan Kejagung tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam penerbitan SHGB dan SHM di wilayah perairan Tangerang dalam kurun waktu 2023-2024.

    Terkait hal itu, dalam surat yang sama, Kejagung meminta agar Arsin melengkapi dokumen berupa buku Letter C terkait kepemilikan tanah di lokasi pemasangan pagar laut.

    “Secara proaktif sesuai kewenangan, kami melakukan pengumpulan data dan keterangan. Karena ini sifatnya penyelidikan, belum pro justicia. Jadi perlu kehati-hatian kami juga dalam menjalankan tugas ini,” jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, Kamis.

    Sementara itu, setelah sosoknya menjadi sorotan, keberadaan Arsin kini tak diketahui.

    Bahkan, Kantor Desa Kohod dalam keadaan tertutup, saat awak media mendatanginya.

    Dilansir Kompas.com, sejumlah warga mengaku Arsin jarang muncul sejak kasus pagar laut mencuat.

    Sejak awal, kemunculan Arsin telah menjadi sorotan dalam kasus SHGB dan SHM pagar laut.

    Ia sempat mengklaim kawasan perairan Tangerang yang saat ini dipasangi pagar laut, dulunya adalah empang.

    Tetapi, menurut citra Google Satelit, tidak ada empang ataupun tanah di kawasan tersebut selama kurun waktu 1995-2025.

    Buntut kasus SHGB dan SHM, seorang warga Desa Kohod, Khaerudin, mengaku ada pencatuan nama-nama warga setempat untuk penerbitan sertifikat tersebut.

    Ia pun mendesak pihak berwenang agar mengusut karena diduga kuat melibatkan oknum aparat dan perangkat Desa kohod.

    “Kami tidak pernah merasa mengajukan sertifikat. Sertifikat-sertifikatnya atas nama warga yang memang nggak tahu dibuat sertifikat. Nah di sini, tolong diusut tuntas,” ujar Khaerudin saat dihubungi, Selasa (28/1/2025).

    “Ada keterlibatan dari Kepala Desa ya. Itu harus diusut, harus diusut tuntas. Wallahu a’lam kalau aparat desa. Soalnya di aparat desa juga ada data-datanya,” tegasnya

  • Sentil Kepala Desa Wilayah HGB Pagar Laut, Dede Yusuf: Saya Dengar Kadesnya Naik Rubicon

    Sentil Kepala Desa Wilayah HGB Pagar Laut, Dede Yusuf: Saya Dengar Kadesnya Naik Rubicon

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf mengaku heran dengan banyaknya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang ada di kawasan pagar laut di Tangerang yakni, Kelurahan Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Hal ini dia sampaikan langsung dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri ATR/BPN RI, Nusron Wahid, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).

    “Agak unik ini karena Desa Kohod ini hampir mayoritas 263 bidang [HGB] 390 hektare ada di situ, di desa lain, malah tidak ada, mungkin ada satu desa yang 3 bidang gitu ya,” ujarnya dalam rapat itu.

    Legislator Demokrat ini mengklaim bahwa dirinya sudah memahami dan melihat benang merah persolan dari kasus pagar laut di Tangerang itu. Menurut pemahamannya, pagar laut ini usulan dari desa dan bahkan saat ini Kepala Desa Kohod sudah dipanggil kejaksaan.

    “Tetapi sekali lagi, saya masih bingung Pak Nusron kenapa Desa Kohod paling banyak dibanding dengan desa lain ya? Saya dengar kepala desanya naik Rubicon, kami saja belum tentu kebeli di sini,” katanya.

    Dengan demikian, dirinya merasa heran mengapa banyak HGB di Desa Kohod, padahal jika ditilik lebih dalam, di daerah sana tak ada peluasan PSN sama sekali.

    “Jadi ini menandakan ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak,” ucapnya.

    Lebih jauh, eks Wakil Gubernur Jawa Barat ini mengapresiasi langkah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang telah melakukan tindakan kepada oknum ATR yang berkaitan dengan kasus pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten tersebut.

    Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyebut telah mencopot enam orang pegawai pertanahan terkait dengan pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten. 

    Nusron mengatakan bahwa pencopotan enam pegawai ini dilakukan berdasarkan hasil investigasi dan audit yang dilakukan pihaknya. Selain mencopot, Nusron juga memberikan sanksi berat kepada dua pejabat. 

    “Kemudian kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai,” kata Nusron saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Kamis (30/1/2025).  

    Nusron menyampaikan bahwa kedelapan pegawai tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dan diberikan sanksi oleh inspektorat ATR/BPN. 

  • Politik sepekan, respons Jokowi hingga pelantikan kepala daerah mundur

    Politik sepekan, respons Jokowi hingga pelantikan kepala daerah mundur

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi selama sepekan dalam kancah politik Indonesia, mulai dari Jokowi merespons soal sebutan dirinya sebagai pimpinan terkorup hingga pelantikan kepala daerah diundur Maret agar serentak.

    Berikut rangkuman beritanya:

    Jokowi tanggapi soal sebutan pimpinan terkorup

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal sebutan pimpinan terkorup yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    “Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?” katanya.

    Baca selengkapnya di sini.

    Presiden perintahkan setop impor beras, garam, gula, jagung

    Presiden RI Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas dengan beberapa menterinya di Istana Negara, Jakarta, memerintahkan jajaran menterinya untuk menyetop impor beras, garam, gula konsumsi, dan jagung pada tahun 2025.

    “Alhamdulillah, tadi dalam ratas (rapat terbatas) yang pertama, kita sudah memutuskan, tidak impor beras, Pak Mentan ya, tahun depan, tidak (impor). Tidak impor beras, kemudian jagung, gula untuk konsumsi, dan garam,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pemerintah pelajari putusan MK soal “presidential threshold”

    Pemerintah sedang mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghapusan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pembelajaran diperlukan lantaran MK belum menyatakan waktu pemberlakuan putusan tersebut.

    Baca selengkapnya di sini.

    Panglima pastikan oknum TNI pelaku penembakan ditindak tegas

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan oknum TNI yang jadi pelaku penembakan di rest area tol kawasan Tangerang akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

    “Akan segera diproses lebih lanjut apabila terbukti bersalah akan di tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Agus.

    Baca selengkapnya di sini.

    Komisi II DPR: Pelantikan kepala daerah diundur Maret agar serentak

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan bahwa pengunduran waktu pelantikan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 dari Februari menjadi Maret 2025 agar pelaksanaannya serentak.

    Dede Yusuf mengatakan bahwa seluruh sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan tuntas pada bulan Maret 2025. Dengan demikian, pelantikan perlu digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025