Xcloud.id

Tag: Dede Yusuf Macan Effendi

  • Serap Aspirasi Dapil, Dede Yusuf: Tidak Mau Terjebak Medsos

    Serap Aspirasi Dapil, Dede Yusuf: Tidak Mau Terjebak Medsos

    JABAR EKSPRES – Anggota MPR RI Dede Yusuf Macan Effendi turut terjun ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga. Kali ini dilakukan di Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Senin (28/4/2025).

    Kegiatan itu jadi kesempatan emas bagi warga maupun politikus Partai Demokrat tersebut. Warga bisa menyampaikan keluh kesah terkait pelaksanaan pemerintahan, sedangkan Dede Yusuf bisa memboyong berbagai aspirasi itu ke Senayan.

    Itu nanti bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan atau masukan kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Berbagai aspirasi disampaikan warga dalam kesempatan di Aula Outdoor Graha Tata Rancage itu.

    BACA JUGA:Isu Pendidikan Masih Jadi Aspirasi Strategis di Reses DPRD

    Mulai dari persoalan makan bergizi gratis (MBG), pertanahan, ketahanan pangan, tata ruang wilayah, dan peran legislatif di daerah. “Ini aspirasi penting bagi kami,” terangnya.

    Dalam kesempatan itu, Dede Yusuf juga sempat disinggung lantaran tidak membuat aksi viral sebagaimana politisi yang lain. Iapun menjelaskan bahwa, pihaknya punya prinsip sendiri. Dia tidak mau terjebak dan diperbudak oleh media sosial. Kiprahnya di parlemen dilakukan sewajar mungkin.

    “Saya punya aliran berbeda. Saya tidak mau terjebak oleh media sosial agar viral. Sebab, segala sesuatu yang viral pada akhirnya bisa saja jadi jebakan juga,” kata pria yang sempat duduk sebagai wakil Gubernur Jabar periode 2008-2013 itu.

    Bagi Dede Yusuf, ramai atau viral di media sosial belum tentu kuat di daerah pemilihan. Karena itulah ia lebih memilih bertahan dengan caranya sendiri untuk menjaga dan mendulang suara di dapil.

    BACA JUGA:Aspirasi DPRD Jabar Belum Sepenuhnya Masuk Realokasi Anggaran

    Sebab yang jadi pengikut dan melihat konten di medsos sangat beragam. “Belum tentu warga konstituen kita. Saya lebih fokus menggarap dan merawat konstituen di daerah pemilihan,” jelasnya.

    Oleh karena itu, kepada anggota DPRD yang hadir, Dede Yusuf berpesan untuk serius merawat konstituen. “Program dan dana pokir harus dinikmati oleh warga di dapil masing-masing,” tegasnya.

    Ada tujuh legislator daerah yang hadir di acara tersebut. Salah satunya Saeful Bachri dari DPRD Provinsi Jabar.(son)

  • Dede Yusuf Ingatkan Pemerintah Tidak Gegabah Sikapi Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa – Halaman all

    Dede Yusuf Ingatkan Pemerintah Tidak Gegabah Sikapi Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan bahwa usulan status daerah istimewa maupun pemekaran wilayah harus dipertimbangkan secara matang dan tidak bisa serta merta disetujui. 

    Hal itu untuk menanggapi wacana menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa mencuat di rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Menurutnya, perlunya kajian mendalam dari berbagai sisi sebelum pemerintah mengambil keputusan.

    Namun, Dede Yusuf mengakui bahwa dirinya memang tidak mengikuti rapat Komisi II yang membahas usulan tersebut secara langsung. 

    “Yang saya tahu, gambarannya adalah cukup banyak daerah yang minta dimekarkan. Lalu kemudian ada 6 daerah juga yang mengusulkan untuk status daerah istimewa. Nah, kita berpikir bukannya tidak boleh, boleh. Tetapi kan harus ada kajian mendalam,” ujar Dede Yusuf kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

    Menurutnya, dasar pengusulan bisa saja berasal dari alasan historis.

    Namun, hal itu harus diseimbangkan dengan asas keadilan. 

    Ia menilai, jika satu daerah diberikan status istimewa, maka daerah lain juga berpotensi mengajukan hal yang sama.

    Terutama, jika daerah itu juga memiliki latar belakang sejarah yang kuat.

    “Asas keadilan itu penting. Daerah istimewa satu dengan yang lain mestinya tidak berdekatan. Kalau semua daerah merasa punya historis, semua nanti akan minta juga. Jadi, tidak bisa sembarangan,” jelasnya.

    Sebagai contoh, Dede menyebut wilayah Cirebon di Jawa Barat yang juga memiliki jejak historis kuat.

    Namun, hingga kini, daerah itu belum tentu layak diberikan status istimewa tanpa kajian sosiologis, politis, dan filosofis yang komprehensif.

    Ia juga menyinggung aspek anggaran dan kesiapan infrastruktur jika suatu daerah diberi status khusus atau dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). 

    Dia bilang, pemerintah harus siap menanggung konsekuensi anggaran seperti penyediaan aparatur sipil negara, fasilitas pemerintahan, hingga dana transfer pusat ke daerah.

    “Konsekuensinya besar. Perlu DAU, DAK, bangun ibu kota baru, sarana prasarana. Ini bukan hal kecil. Apalagi beberapa DOB yang sudah disetujui sebelumnya masih menghadapi tantangan infrastruktur,” jelasnya.

    Dede Yusuf menilai pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh dampak pemekaran terdahulu seperti di Papua. 

    Evaluasi itu, lanjut dia, penting sebelum memutuskan apakah moratorium akan dicabut atau tetap diberlakukan.

    “Kita evaluasi setiap setahun, dua tahun. Contohnya Papua, ada DOB luar biasa. Kita lihat, apakah terjadi peningkatan kesejahteraan, ekonominya tumbuh, ASN-nya berjalan baik. Itu semua harus jadi pelajaran,” katanya.

    Sebelumnya, wacana menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa mencuat di rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik, menyebut ada enam wilayah yang mengajukan diri menjadi daerah istimewa, salah satunya Surakarta.

    Akmal membeberkan tumpukan usulan yang masuk ke Kemendagri, termasuk 42 pengajuan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, hingga permintaan status khusus dan istimewa.

    “Per April 2025, ada enam wilayah yang meminta status daerah istimewa dan lima wilayah minta status daerah khusus. Ini PR besar yang harus dibicarakan bersama DPR karena menyangkut amanat undang-undang,” kata Akmal.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengakui adanya dorongan dari sejumlah pihak untuk menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta. 

    Namun, hal tersebut perlu pertimbangan yang sangat matang.

    “Usulan Solo jadi daerah istimewa itu memang ada. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai pemberian status keistimewaan malah menimbulkan rasa ketidakadilan bagi daerah lain,” jelasnya.

    Aria mengingatkan bahwa setiap pemberian status khusus atau istimewa harus berdiri di atas dasar historis, administratif, dan kebudayaan yang kuat. 

    Namun, juga tidak menyinggung rasa keadilan antar wilayah.

    “Memang Solo punya rekam jejak historis, dari zaman perjuangan melawan penjajah sampai kekayaan budayanya. Tapi relevansinya untuk saat ini apa? Solo sekarang sudah jadi kota dagang, kota industri, kota pendidikan. Solo sama aja dengan Papua atau daerah lain,” tegasnya.

    Menurut Aria, Komisi II belum melihat urgensi untuk membahas usulan status istimewa sebagai prioritas legislatif.

    “Komisi II sejauh ini tidak terlalu tertarik membahas status daerah istimewa sebagai sesuatu yang penting atau mendesak. Fokus kita masih pada hal-hal yang lebih substansial,” pungkasnya.

  • Waka Komisi II DPR Bicara Kriteria soal Usul Solo Jadi Daerah Istimewa

    Waka Komisi II DPR Bicara Kriteria soal Usul Solo Jadi Daerah Istimewa

    Jakarta –

    Usulan agar Solo dijadikan Daerah Istimewa Surakarta mencuat. Wakil Ketua (Waka) Komisi II DPR Dede Yusuf menyebut suatu daerah harus memiliki kriteria agar menjadi daerah istimewa.

    “Kalau masalah daerah istimewa ya, nanti kriterianya seperti apa karena banyak daerah yang memiliki histori juga. Tapi kalau semuanya yang merasa punya histori mengusulkan, maka semuanya pengen jadi daerah istimewa, jadi harus ada kriteria istimewanya karena apa,” kata Dede kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

    Dede menyebut setiap daerah di Indonesia pasti memiliki kebudayaan serta sejarah masing-masing. Dia menegaskan bahwa Komisi II DPR belum membahas secara khusus soal usulan tersebut.

    “Karena kalau hanya dikaitkan dengan masalah kebudayaan, dikaitkan dengan histori, hampir semua Indonesia banyak peninggalan kerajaan-kerajaan, itu contoh Cirebon, itu saya pikir punya cerita yang kuat juga, namun kan belum ada masukan seperti itu,” ujarnya.

    “Jadi menurut kami saat ini Komisi II belum melakukan pembahasan khusus terkait itu dan tunggu dari pemerintah,” tambahnya.

    Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta

    Hal itu disampaikan Akmal dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4). Dalam pemaparannya, Akmal menyebut ada 42 usulan pembentukan provinsi hingga 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa.

    “Sampai dengan bulan April 2025, izin kita mendapat banyak PR ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, ada 6 yang meminta daerah istimewa,” kata Akmal dalam pemaparannya.

    “Juga ada 5 meminta daerah khusus, tentu izin sekali lagi ini merupakan PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah informasi ke depan,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyebut pemberian daerah istimewa perlu dipertimbangkan dengan matang. Ia mengatakan keputusan terkait itu harus memikirkan rasa keadilan bagi semua daerah di RI.

    “Pengkajian mengenai daerah istimewa itu satu hal yang penting karena kita tidak gegabah hanya karena faktor-faktor tertentu karena pada prinsip negara kesatuan ini kita ini satu kesatuan wilayah, satu kesatuan administrasi, satu kesatuan ekonomi, yang antar daerah itu harus ada perasaan yang adil,” kata Aria Bima ditemui usai rapat di DPR.

    Namun, Aria menyebut memang ada masukan untuk Solo menjadi ‘Daerah Istimewa Surakarta’. Adapun usulan itu, salah satunya mempertimbangkan rekam jejak Kota Solo bagi RI.

    “Jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain ya, seperti daerah saya, yang Solo minta pemekaran dari Jawa tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta,” ujar Aria Bima.

    (azh/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PAN Siap Dukung Lagi Prabowo di 2029, Demokrat Ngaku Belum Mikir soal Pilpres

    PAN Siap Dukung Lagi Prabowo di 2029, Demokrat Ngaku Belum Mikir soal Pilpres

    JAKARTA – Partai Demokrat menyatakan belum berpikir soal pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2029. Sebab partai berlambang bintang mercy itu tengah fokus bekerja untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi menanggapi pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang menyatakan siap mendukung Prabowo kembali maju sebagai capres di Pilpres 2029.

    “Apa pun yang disampaikan oleh ketua umum partai lain, kami tidak berhak mengomentari. Karena pada dasarnya, kami kalau Demokrat tetap kita fokus kepada bekerja di dalam pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya. Tentu dalam konteks ini adalah pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran. Kita bekerja dengan baik, artinya kita tidak pernah membicarakan apapun tentang 2029,” ujar Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 April.

    Dede mengatakan, Partai Demokrat masih berpikir bagaimana bisa menenangkan Pemilu 2029, minimal masuk dalam lima besar parpol dengan suara tertinggi. Sementara soal Pilpres, partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono ini belum secara spesifik membahas.

    “Yang kita pikirkan, yang saya sendiri tentunya dimandatkan sebagai Wakil Ketua Umum Demokrat adalah bagaimana memenangkan Partai Demokrat di 2029. Artinya kita juga pun ingin masuk ke dalam lima besar. Kalau Pak Zulhas juga menyampaikan hal yang sama, saya rasa sama. Semua partai pasti punya pemikiran yang sama,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

    Sejauh ini, lanjut Dede, Partai Demokrat tetap solid mendukung kelancaran pemerintahan Prabowo. Apalagi, saat ini Ketum AHY yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sedang bekerja keras di tengah tantangan global, di mana Indonesia juga terkena dampak perang tarif Amerika Serikat-China.

    “Yang kami tahu Ketua Umum kami, Pak AHY Menko Infrastruktur, saat ini sudah bekerja keras terus menerus baik itu sifatnya adalah memperbaiki tatanan-tatanan yang ada di dalam domainnya infrastruktur dan juga mendorong agar percepatan investasi masuk,” jelas Dede.

    “Kan kita melihat ya, dalam kondisi sekarang ini kondisi negara kita terkena dampak imbas daripada perang tarifnya Amerika. Tentu akan sulit sekali kita untuk bisa melakukan tanpa ada kesolidan antara partai-partai pendukung koalisi, terutama para menteri-menterinya bekerja sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” sambungnya.

    “Karena ini untuk memenangkan perekonomian kita agar tidak terkena dampak yang lebih besar, maka mau tidak mau kita harus solid. Kita tidak boleh kita berbicara hal-hal yang sifatnya seperti kayak dualisme kepentingan,” imbuhnya.

    Dede meyakini, Partai Demokrat akan solid dengan pemerintahan Presiden Prabowo untuk melewati masa-masa sulit yang mungkin berlangsung dalam satu atau dua tahun ke depan.

    “Ini akan terasa sekali. Jadi kita harus solid, kita nggak boleh ada pemikiran-pemikiran lain selain bagaimana memperjuangkan Indonesia terutama dari sektor perekonomian ini membaik,” katanya.

    Dede juga memastikan bahwa menteri-menteri yang berasal dari Partai Demokrat terus berfokus untuk sektor pembangunan dan belum berbicara politik apapun. “Bahkan bicara revisi undang-undang pemilu pun, itu juga belum dibicarakan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan partainya siap mendukung Prabowo Subianto maju sebagai capres pada Pilpres 2029. Namun soal cawapres pendamping Prabowo nantinya, Zulhas mengatakan perlu dibicarakan lebih lanjut.

    Hal tersebut disampaikan Zulhas dalam acara ‘Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN’. Acara berlangsung di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu, 20 April.

    “Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo yang penting, Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara, iya kan, kita bicara, gitu. Jadi lihat kekuatan kita seperti ini yang terlihat saja saudara saksikan,” kata Zulhas.

  • Hasil Coblos Ulang 5 Pilkada Digugat ke MK, Komisi II DPR Harap Tak PSU Lagi

    Hasil Coblos Ulang 5 Pilkada Digugat ke MK, Komisi II DPR Harap Tak PSU Lagi

    Jakarta –

    Hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di lima daerah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi II DPR berharap tak ada pencoblosan ulang lagi.

    “Dalam raker terakhir, kami meminta agar pemerintah memastikan tidak boleh ada PSU ulang. Berarti semoga keputusan perselisihan di MK bisa diselesaikan tanpa harus ada PSU lagi,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

    Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai perlu ada perbaikan aturan Pilkada. Dia mengatakan Pilkada sudah berlangsung berlarut-larut dan mahal.

    “Pertama, ini perlu kita perbaiki aturannya. Tidak boleh berlarut-larut seperti ini. Kedua, ini jadi temuan mahal. Perlu dipikirkan, kita siapkan asimetri pilkada, ada yang dipilih langsung, ada yang tidak langsung. Ketiga, kawan-kawan KPU dan kami di Komisi II perlu segera menyikapi perkembangan yang ada. Apalagi ada korban jiwa beberapa waktu lalu,” ujar Mardani.

    Foto: Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera (Dwi/detikcom)

    Sebelumnya, hasil pemungutan suara ulang di lima daerah digugat ke MK. Dilihat di situs MK, Jumat (11/4), gugatan yang diajukan itu terkait hasil PSU di Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Siak, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Taliabu.

    Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu Buku Register Perkara Konstitusi (BPRK) dari MK. Dia mengatakan BPRK penting untuk memastikan ada atau tidaknya perkara yang diregister oleh MK.

    (azh/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pernah diisukan anak biologis Soeharto, inilah orang tua asli Dede Yusuf yang bukan orang sembarangan

    Pernah diisukan anak biologis Soeharto, inilah orang tua asli Dede Yusuf yang bukan orang sembarangan

    GELORA.CO – Aktor senior dan politikus, Dede Yusuf, dikenal memiliki kiprah mentereng di dunia keartisan. Ia beberapa kali membintangi sejumlah film hits yang menaikan namanya, seperti Catatan Si Boy dan Prawira Kesatria.

    Namun di balik kiprah keartisan yang melejit, Dede Yusuf pernah diterpa isu tak sedap. Ia dikabarkan merupakan anak biologis dari Presiden ke-2 RI, Soeharto.

    Hal ini menjadi isu liar bahkan muncul rumor bahwa istri Soeharto, ibu Tien pernah memerintahkan Damkar untuk menyiram rumah Rahayu Effendi yang tak lain ibu Dede Yusuf dengan tinja.

    Namun hal ini sebatas rumor yang sulit dibuktikan. Sebuah cuitan di media sosial X pun menyoroti rumor tersebut. Akun @mazzini_gsp, menjelaskan poin-poin penting tentang isu tersebut, termasuk tahun kelahiran Dede Yusuf dengan pengangkatan Soeharto sebagai Presiden yang tidak cocok.

    “Koreksi kalau saya salah, soal rumor Rahayu Effendi selingkuh dengan Soeharto saat dia jadi presiden ini masih perlu dipertanyakan. Dede Yusuf lahir tahun 1966, saat itu Presidennya Soekarno, belom Soeharto. Artinya kalau pun mereka selingkuh ya sebelum Soeharto jadi presiden,” jelas akun tersebut.

    “Cerita yang berkembang, perselingkuhan Soeharto dengan Rahayu Effendi ini saat sudah berkuasa jadi presiden. Terlebih Dede Yusuf dikatakan anak Pak Harto, sementara dia lahir sebelum Soeharto jadi Presiden yg resmi dilantik tahun 1967,” sambungnya.

    Tak hanya itu, berita tentang penyiraman kotoran ke rumah Rahayu Effendi pun masih simpang siur.

    “Soal disiram tinja ini banyak sumber dari blog yg beda-beda, terutama soal lokasi kejadian. Ada yg bilang di Bogor, ada yg bilang di Jakarta. Dan kapan tahun kejadian pun belum jelas,” jelas akun tersebut.

    Sosok orang tua Dede Yusuf

    Diketahui bahwa Dede Yusuf lahir dari kedua orang tua bernama Rahayu Effendi dan Tammy Efendi. Rahayu Efendi adalah seorang artis senior yang wajahnya kerap wara-wiri di layar kaca pada tahun 70-80-an. Ia pernah membintangi sejumlah film bersama Warkop DKI dan juga Benyamin Sueb.

    Sementara Tammy Effendi adalah putra dari penyair Rustam Effendi. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua anak, yaitu Bobby dan Dede Yusuf. Namun sayang, perjalanan rumah tangga mereka harus berakhir pada tahun 1975.***

  • Fadli Zon Diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina PARFI ’56 – Halaman all

    Fadli Zon Diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina PARFI ’56 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina Persatuan Artis Film Indonesia 1956 (PARFI ’56). 

    Pengangkatan ini diumumkan dalam acara diskusi dan buka puasa bersama di Museum Nasional, Jakarta, pada Kamis (27/3/2025).

    Ketua Umum PARFI ’56, Marcella Zalianty, menyampaikan bahwa kepemimpinan Fadli Zon akan menjadi aset penting dalam memperkuat ekosistem perfilman nasional. 

    “Dedikasi beliau di bidang kebudayaan sangat sejalan dengan visi PARFI ’56 untuk melindungi dan membina para pekerja film Indonesia,” ujar Marcella.

    Dalam sambutannya, Fadli Zon menegaskan komitmennya untuk mendorong industri film Indonesia agar semakin maju dan berdaya saing tinggi. 

    “Film bukan sekadar hiburan, tetapi juga cerminan budaya dan alat diplomasi bangsa. Kolaborasi antara aktor, asosiasi profesi, dan pemerintah adalah kunci dalam memajukan industri perfilman kita,” ungkapnya.

    Salah satu langkah strategis yang didukung oleh Fadli adalah kerja sama antara PARFI ’56 dan BPJS Ketenagakerjaan dalam sistem keagenan bagi pekerja film. 

    Ia menilai inisiatif ini sebagai langkah penting untuk menjamin kesejahteraan para pelaku industri film nasional.

    Selain itu, Fadli juga menyoroti perlunya peningkatan jumlah layar bioskop di Indonesia. 

    Dengan populasi lebih dari 281 juta jiwa, idealnya Indonesia memiliki lebih dari 28.000 layar film, namun saat ini baru tersedia sekitar 3.000 layar. 

    “Kita butuh lebih banyak layar dan ekosistem yang adil bagi seluruh pelaku industri film. Pemerintah siap mendukung upaya bersama untuk mewujudkannya,” jelasnya.

    Turut hadir dalam acara ini Ketua Dewan Pertimbangan PARFI ’56 Dede Yusuf Macan Effendi, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Arswendy Bening, Komisaris Utama PFN Yessy Goesman, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta Deny Yusyulian, serta sejumlah sineas dan insan perfilman nasional.

    Dengan dukungan lintas sektor, pengangkatan Fadli Zon sebagai Ketua Dewan Pembina PARFI ’56 diharapkan semakin memperkuat industri film Indonesia serta memberikan perlindungan lebih baik bagi para pekerja di sektor ini.

  • Eks Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor Gabung Demokrat, Kini Jabat Wasekjen

    Eks Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor Gabung Demokrat, Kini Jabat Wasekjen

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk periode 2025-2030. Pergantian kepengurusan salah satunya posisi Sekretaris Jenderal partai yang kini diamanatkan kepada Herman Khaeron. Herman ditunjuk menggantikan Teuku Riefky Harsya yang dalam kepengurusan baru ditunjuk menjadi wakil ketua umum.

    AHY turut mengumumkan dalam kepengurusan baru ini adalah bekas Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor. Afriansyah Noor ditunjuk menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Adapun Afriansyah diberhentikan dari kepengurusan PBB di bawah Pj Ketua Umum Fahri Bachmid pada 12 Juni 2024.

    AHY mengumumkan nama Afriansyah dengan memperkenalkannya sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Hala dan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (2022-2024).

    “Bapak Afriansyah Noor yang juga saat ini jadi Wakil Badan Halal, sebelumnya Wakil Menteri Tenaga Kerja,” kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Minggu, 23 Maret 2025.

    Berikut adalah susunan lengkap kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2025-2030:

    Ketua Umum: Agus Harimurti Yudhoyono

    Wakil Ketua Umum:

    Eddy Baskoro Yudhoyono Teuku Riefky Harsya Dody Hanggodo Benny Kabur Harman Dede Yusuf Macan Effendi Vera Febyanthy Ediwan Prabowo

    Kesekjenan:

    Sekretaris Jenderal: Herman Khaeron

    Wakil Sekretaris Jenderal:

    Afriansyah Noor Agus Jovan Latuconsina Jansen Sitindaon Renanda Bachtar Jemmy Setiawan Rezka Oktoberia Didik Mukrianto Inggrid Maria Palupi Kansil Imelda Sari Heri Sebayang Umar Arsal Syahrial Nasution

    Direktur Eksekutif: Sigit Raditya

    Wakil Direktur Eksekutif:

    Irawan Satrio Leksono Ahdi Muqsith Mursalim Mukhlis Afroni Imawan

    Bendahara Umum: Irwan Fecho

    Wakil Bendahara Umum

    Sabam Sinaga Eka Putra Mukhamad Oki Isnaini Lasmi Indaryani Hendrik Sitompul Tatyana Sutara Edwin Jannerli Tandjung Steven Rumangkang Abdul Muna Algozali Felix Soesanto

    Diketahui, kepengurusan baru Partai Demokrat periode 2025-2030 resmi diumumkan dan diperkenalkan langsung oleh AHY sebagai Ketua Umum di kantor DPP Partai Demokrat pada Minggu, 23 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mantan Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor Jadi Wasekjen Demokrat  – Halaman all

    Mantan Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor Jadi Wasekjen Demokrat  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mengumumkan struktur kepengurusan partai periode 2025-2030.

    Ada yang menarik dalam struktur kepengurusan tersebut yakni adanya nama Mantan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor. AHY memperkenalkan Afriansyah sebagai Wasekjen kepada para kader.

    “Pertama, Bapak Afriansyah Noor,” kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Minggu (23/3/2025).

    kepada para kader Demokrat, AHY menyampaikan bahwa Afriansyah juga merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih dengan jabatan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

    AHY berharap adanya Afriansyah dalam jajaran kepengurusan Demokrat dapat membantu memaksimalkan perjuangan partai kedepannya.

    “Darah baru semoga bisa berkiprah dan membantu perjuangan partai,” kata AHY.

    Adapun Struktur Kepengurusan Partai Demokrat periode 2025-2030 yakni: 

    Majelis Tinggi Partai

    – Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua)
    – Agus Harimurti Yudhoyono (Wakil Ketua)
    – Teuku Riefky Harsya (Sekretaris)
    – Edhie Baskoro Yudhoyono
    – Andi Alfian Mallarangeng
    – Herman Khaeron
    – Letnan Jenderal TNI (Purn) E.E Mangindaan
    – Sjariefuddin Hasan 
    – Amir Syamsuddin
    – Hinca Pandjaitan
    – Mayor Jenderal TNI (Purn) Nahrowi Ramli
    – Melani Leimena Suharli
    – Sarjan Tahir
    – Muhammad Jafar Hafsah
    – Indrawati Sukadis
    – Kolonel (Purn) Guntur Sasono
    – Irwan Fecho

    Dewan Kehormatan Partai

    – Hinca Pandjaitan (Ketua)
    – Nachrowi Ramli (Wakil Ketua) 
    – Partoyo (Sekretaris)

    Mahkamah Partai

    – Nachrowi Ramli (Ketua)

    Dewan Pertimbangan 

    – Sarjan Tahir (Ketua)

    Dewan Pakar

    – Andi Mallarangeng (Ketua)

    Ketua Umum

    – Agus Harimurti Yudhoyono

    Wakil Ketua Umum

    – Eddy Baskoro Yudhoyono 
    – Teuku Riefky Harsya 
    – Dody Hanggodo
    – Benny Kabur Harman
    – Dede Yusuf Macan Effendi 
    – Vera Febyanthy
    – Ediwan Prabowo

    Sekretaris Jenderal

    – Herman Khaeron (Sekretaris Jenderal

    Wakil Sekretaris Jenderal

    – Afriansyah Noor
    – Agus Jovan Latuconsina 
    – Jansen Sitindaon 
    – Renanda Bachtar
    – Jemmy Setiawan
    – Rezka Oktoberia
    – Didik Mukrianto 
    – Inggrid Maria Palupi Kansil
    – Imelda Sari
    – Heri Sebayang
    – Umar Arsal
    – Syahrial Nasution

    Bendahara Umum

    – Irwan Feco 

    Wakil Bendahara Umum

    – Sabam Sinaga
    – Eka Putra
    – Mukhamad Oki Isnaini
    – Lasmi indaryani
    – Hendrik Sitompul
    – Tatyana Sutara
    – Edwin Jannerli Tandjung 
    – Steven Rumangkang 
    – Abdul Muna Algozali
    – Felix Soesanto

    Direktur Eksekutif 

    – Sigit Raditya (Ketua)
    – Irawan satrio leksono
    – Ahdi muqsith mursalim
    – Mukhlis 
    – Afroni Imawan

    (Tribunnews.com)

  • AHY harapkan pengurus baru Partai Demokrat jadi kekuatan ke depan

    AHY harapkan pengurus baru Partai Demokrat jadi kekuatan ke depan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap pengurus baru partai tersebut bisa menjadi kekuatan baru dalam bekerja selama lima tahun ke depan.

    “Saya senang karena hadir semangat dan sukacita dari para pengurus baru ini yang mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan, menjadi sesuatu yang efektif untuk perjuangan kami ke depan,” kata AHY di Gedung DPP Partai Demokrat di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan bahwa dirinya ingin menjadikan Partai Demokrat sebagai rumah besar bersama bagi seluruh kader, baik kader senior maupun kader-kader muda.

    Selain bagi kader partai, dirinya selaku ketua umum akan membawa Partai Demokrat bekerja untuk berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan Indonesia.

    Terlebih, saat ini Partai Demokrat menjadi bagian utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami ingin menyukseskan segala kebijakan, program, dan segala upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, termasuk kami di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan,” ujarnya.

    Diketahui, pada Minggu ini Partai Demokrat menggelar acara perkenalan pengurus baru DPP Partai Demokrat periode 2025–2030.

    Berikut beberapa daftar pengurus DPP Partai Demokrat periode 2025–2030:

    – Pimpinan DPP

    Ketua Umum: Agus Harimurti Yudhoyono

    Wakil Ketua Umum: Edhie Baskoro Yudhoyono, Teuku Riefky Harsya, Dody Hanggodo, Benny Kabur Harman, Dede Yusuf Macan Effendi, Vera Febyanthy, dan Letjen TNI (Purn) R. Ediwan Prabowo.

    – Kesekjenan

    Sekretaris Jenderal: Herman Khaeron

    Wakil Sekretaris Jenderal: Afriansyah Noor, Agust Jovan Latuconsina, Jansen Sitindaon, Renanda Bachtar, Jemmy Setiawan, Rezka Oktoberia, Didik Mukrianto, Inggrid Maria Palupi, Imelda Sari, Heri Sebayang, Umar Arsal, dan Syahrial Nasution.

    – Kebendaharaan

    Bendahara Umum: Irwan Fecho

    Wakil Bendahara Umum: Sabam Sinaga, Eka Putra, Oki Isnaini, Lasmi Indrayani, Hendrik Halomoan Sitompul, Tatyana Sutara, Edwin Jannerli, Steven Rumangkang, Abdul Muna, dan Felix Soetanto.

    – Direktur Eksekutif

    Ketua: Sigit Raditya

    Wakil: Irawan Satrio Leksono, Adi Muqsith Mursalim, Mukhlis YS, dan Afroni Imawan. Posisi ini juga dibantu oleh delapan orang anggota.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025