Xcloud.id

Tag: Deddy Yevri Sitorus

  • Deddy PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD: Jangan Ambil Kedaulatan Rakyat – Page 3

    Deddy PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD: Jangan Ambil Kedaulatan Rakyat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PDIP menolak wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Selama ini, gubernur, bupati dan walikota dipilih langsung rakyat melalui Pilkada. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus mengingatkan, jangan membuat aturan yang mengambil hak dan kedaulatan rakyat.

    “Sikap kita jelas. Jangan ambil kedaulatan rakyat, dibagi dengan elite DPRD. Itu enggak benar,” kata Deddy saat dijumpai di sela-sela Bimtek di Bali, Rabu 30 Juli 2025.

    Menurut Deddy, Pilkada lewat DPRD langkah mundur dalam peradaban demokrasi. “Karena tidak ada partisipasi publik, rakyat dalam pemimpin daerahnya,” tutur dia.

    Deddy meyakini, usulan itu akan ditentang oleh banyak masyarakat. Di mana bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang merupakan hasil dari Reformasi.

    Ketua DPP PDIP Ini juga memandang banyak risiko dan ruginya jika itu diterapkan. Misalnya soal potensi terjadinya jual beli suara di DPRD, intervensi kekuasaan, hilangnya legitimasi dan hubungan psikologis kepala daerah dengan masyarakat.

    “Kepala daerah akan cenderung ngurusi elite yang memilihnya, uji publik terhadap rekam jejak dan kapabilitas calon rendah, partisipasi politik rakyat melemah,” ungkap Deddy.

    Deddy menilai, lebih banyak mudaratnya jika Pilkada melalui DPRD. 

    “Apalagi ketika instrumen hukum dan kekuasaan bersifat abusif dan mengintervensi politik,” kata dia lagi.

    Seperti diketahui, wacana Pilkada lewat DPRD kembali dihembuskan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dia menilai, Pilkada langsung yang dilakukan saat ini terlalu memakan banyak anggaran negara.

    Parpol-parpol di parlemen pun bereaksi. NasDem dan Golkar yang tegas mendukung. Sisanya, merasa wacana tersebut masih harus dikaji.

    Sementara itu, Ketua Bidang Politik PDIP Puan Maharani mengatakan, usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD bisa ditindaklanjuti oleh partai-partai politik. 

    “Apa yang disampaikan oleh Cak Imin Itu masih merupakan wacana, tentu saja semua partai harus berkumpul, berunding untuk mendiskusikan hal tersebut,” ujar Puan di kompleks parlemen, Kamis, (24/7/2025).

    Ketua DPR itu mengatakan, pembahasan tentang penghapusan pilkada langsung harus dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Namun dia belum memerinci apa yang dimaksud dengan mekanisme tersebut.

  • Partai wong cilik akan terus bangkit meski ditekan

    Partai wong cilik akan terus bangkit meski ditekan

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat memberikan keterangan kepada wartawan kantor pusat DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.

    PDIP: Partai wong cilik akan terus bangkit meski ditekan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 18:23 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menegaskan PDIP adalah partai wong cilik atau rakyat kecil yang tidak akan pernah mati dan akan terus bangkit mesti terus menerus mendapatkan tekanan.

    Hal tersebut disampaikan Djarot saat peringatan 29 tahun kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli yang digelar di Kantor Pusat DPP PDIP Jalan Diponegoro No.58, Jakarta Pusat, Minggu.

    “Kita adalah partainya wong cilik. Peristiwa 27 Juli menunjukkan kalau wong cilik itu bersatu, meskipun dihantam, ditekan, dia akan bangkit dan melawan. Dia tidak akan pernah mati,” kata Djarot di Jakarta, Minggu.

    Menurutnya, Kudatuli merupakan sejarah penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia karena menunjukkan betapa brutalnya Orde Baru dalam menumpas oposisi politik.

    Ia menyebut penyerangan terhadap Kantor DPP PDIP tahun 1996 sebagai tindakan kekerasan yang mencederai hak berserikat dan berbicara.

    “Yang diserang malah ditangkap dan dihukum, sementara yang menyerang justru berpesta pora di atas darah dan air mata rakyat. Ini tidak boleh dilupakan,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

    Djarot juga mengkritik maraknya korupsi dan gaya hidup elite yang menjauh dari nilai-nilai perjuangan.

    “Jangan sampai kita menjadi mandor kalak, kerja kendor makan kuat. Jangan jadi kaya karena korupsi dan mengeruk sumber daya rakyat. Kekuasaan itu adalah ujian yang sesungguhnya,” ujarnya.

    Peringatan 29 tahun Kudatuli tersebut juga menghadirkan talkshow bertajuk Peristiwa 27 Juli 1996 Sebagai Tonggak Demokrasi Indonesia, yang menghadirkan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan Ribka Tjiptaning sebagai narasumber.

    Talkshow ini menghadirkan sejumlah pelaku sejarah, seperti Ribka Tjiptaning dan Jacobus Mayong, serta sejarawan Hilmar Farid. Diskusi dimoderatori oleh anggota DPR RI, Denny Cagur. Acara ini bertujuan mengingatkan publik, khususnya generasi muda, bahwa demokrasi yang dinikmati hari ini lahir dari perjuangan dan pengorbanan.

    Terlihat hadir dalam rangkaian acara ini jajaran DPP PDIP seperti Bonnie Triyana, Sadarestuwati, Mindo Sianipar, Wiryanti Sukamdani, Ronny Talapessy, dan Deddy Yevri Sitorus.

    Hadir pula Wakil Sekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Darmo serta Wakil Bendahara Umum PDIP Yuke Yurike. Doa di acara itu dipimpin oleh Guntur Romli.

    Sumber : Antara

  • PDIP tabur bunga di Diponegoro 58 peringati 29 tahun Kudatuli

    PDIP tabur bunga di Diponegoro 58 peringati 29 tahun Kudatuli

    Kader PDI Perjuangan menggelar tabur bunga di kantor pusat DPP PDIP di Jalan Diponegoro No.58, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

    PDIP tabur bunga di Diponegoro 58 peringati 29 tahun Kudatuli
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 14:15 WIB

    Elshinta.com – Kader PDI Perjuangan (PDIP) menggelar tabur bunga di kantor pusat DPP PDIP yang beralamat di Jalan Diponegoro No.58, Jakarta Pusat, Minggu pagi, dalam rangka memperingati kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli.

    Dalam kegiatan tersebut Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning meminta kepada jajaran DPP PDIP yang kini menjadi anggota DPR RI untuk memperjuangkan nasib keluarga korban serta menertibkan arsip peristiwa Kudatuli agar tidak hilang dari sejarah bangsa.

    “Kader itu harus tidak boleh lupa dengan Kudatulii,” kata Ribka di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu.

    Ribka juga mengenang peran Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjadi simbol perlawanan rakyat atas represi Orde Baru, terutama setelah kekuasaan mencoba menggulingkannya lewat rekayasa dualisme kepemimpinan partai.

    Ia juga menyebut kantor DPP PDIP sebagai saksi bisu berbagai peristiwa seputar Kudatuli.

    “Bukan cuma Diponegoro 58. Di daerah-daerah pun terjadi perampasan kantor-kantor partai. Harusnya seluruh fraksi ingat akan hal ini,” ujarnya.

    Sebelum prosesi tabur bunga dimulai, acara diawali dengan doa bersama untuk para korban yang gugur dalam peristiwa Kudatuli.

    Terlihat hadir dalam rangkaian acara ini jajaran DPP PDIP seperti Ribka Tjiptaning, Bonnie Triyana, Sadarestuwati, Wiryanti Sukamdani, Ronny Talapessy, dan Deddy Yevri Sitorus.

    Hadir pula Wakil Sekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Darmo serta Wakil Bendahara Umum PDIP Yuke Yurike.

    Usai doa, Ribka mengajak seluruh elite PDIP untuk memulai prosesi tabur bunga, dimulai dari gerbang depan kantor DPP PDIP, lalu dilanjutkan ke halaman dan area parkir kantor partai.

    Ribka juga mengajak peserta menabur bunga di titik-titik di mana para korban Kudatuli gugur.

    Acara kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk penghormatan kepada para korban dan keluarga mereka.

    Sumber : Antara

  • Peristiwa 27 Juli 1996 sebagai tonggak reformasi

    Peristiwa 27 Juli 1996 sebagai tonggak reformasi

    Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning memberikan keterangan kepada wartawan di kantor pusat DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

    PDIP: Peristiwa 27 Juli 1996 sebagai tonggak reformasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 14:43 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menyebut peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli sebagai peristiwa yang menjadi tonggak lahirnya reformasi.

    Hal itu disampaikannya usai menggelar tabur bunga dan doa bersama di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta, dalam rangka memperingati 29 tahun Kudatuli.

    “Tanpa 27 Juli, tidak ada reformasi,” kata Ribka di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu.

    Ia mengingatkan bahwa perjalanan reformasi masih panjang dan masih banyak hal yang harus diperjuangkan untuk mewujudkan reformasi yang sejati.

    “Reformasi ini masih sekadar angan-angan. Tetapi, Banteng PDIP tidak boleh ngambek, tidak boleh cengeng! Kita harus bangun kekuatan basis rakyat, seperti dulu Mega menang bukan karena rakyat!” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Ribka juga mengingatkan kepada kader-kader PDIP untuk tidak melupakan sejarah perjuangan partai.

    “Masih banyak yang tidak tahu apa itu Kudatuli, apa arti Diponegoro 58. Kita minta DPP lebih selektif menilai kader. Jangan sampai ada yang menikmati kemenangan tetapi lupa perjuangan berdarah-darah,” kata Ribka.

    Dalam acara tabur bunga dan doa untuk korban Kudatuli ini, hadir pula DPP PDIP lainnya seperti Sadarestuwati, Wiryanti Sukamdani, Bonnie Triyana, Deddy Yevri Sitorus, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Ronny Talapessy, dan Yuke Yurike.

    Peringatan 29 tahun Kudatuli tersebut dilanjutkan kemudian dengan talkshow bertajuk Peristiwa 27 Juli 1996 Sebagai Tonggak Demokrasi Indonesia, yang menghadirkan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan Ribka Tjiptaning sebagai narasumber.

    Sumber : Antara

  • PDIP sebut peristiwa 27 Juli 1996 sebagai tonggak reformasi

    PDIP sebut peristiwa 27 Juli 1996 sebagai tonggak reformasi

    “Tanpa 27 Juli, tidak ada reformasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menyebut peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli sebagai peristiwa yang menjadi tonggak lahirnya reformasi.

    Hal itu disampaikannya usai menggelar tabur bunga dan doa bersama di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta, dalam rangka memperingati 29 tahun Kudatuli.

    “Tanpa 27 Juli, tidak ada reformasi,” kata Ribka di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu.

    Ia mengingatkan bahwa perjalanan reformasi masih panjang dan masih banyak hal yang harus diperjuangkan untuk mewujudkan reformasi yang sejati.

    “Reformasi ini masih sekadar angan-angan. Tetapi, Banteng PDIP tidak boleh ngambek, tidak boleh cengeng! Kita harus bangun kekuatan basis rakyat, seperti dulu Mega menang bukan karena rakyat!” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Ribka juga mengingatkan kepada kader-kader PDIP untuk tidak melupakan sejarah perjuangan partai.

    “Masih banyak yang tidak tahu apa itu Kudatuli, apa arti Diponegoro 58. Kita minta DPP lebih selektif menilai kader. Jangan sampai ada yang menikmati kemenangan tetapi lupa perjuangan berdarah-darah,” kata Ribka.

    Dalam acara tabur bunga dan doa untuk korban Kudatuli ini, hadir pula DPP PDIP lainnya seperti Sadarestuwati, Wiryanti Sukamdani, Bonnie Triyana, Deddy Yevri Sitorus, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Ronny Talapessy, dan Yuke Yurike.

    Peringatan 29 tahun Kudatuli tersebut dilanjutkan kemudian dengan talkshow bertajuk Peristiwa 27 Juli 1996 Sebagai Tonggak Demokrasi Indonesia, yang menghadirkan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan Ribka Tjiptaning sebagai narasumber.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut Sedih Jasa Jokowi Dilupakan, PDIP: Berlebihan!

    Luhut Sedih Jasa Jokowi Dilupakan, PDIP: Berlebihan!

    GELORA.CO -Seorang kepala negara ditakdirkan bekerja sesuai sumpah dan janjinya kepada rakyat. Maka, apa yang dikerjakan presiden tidak kemudian menjadi pamrih jasa.

    Demikian antara lain disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus merespons kesedihan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ada pihak-pihak yang melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    “Terlalu berlebihan menurut saya. Pejabat publik mana pun yang sudah diberikan jabatan, kewenangan dan kekuasaan memiliki kewajiban melaksanakan pekerjaannya,” kata Deddy, Jumat, 11 Juli 2025.

    Terlebih, kata Deddy, negara memberikan gaji, insentif, fasilitas, perlindungan dan pengamanan, pensiun, dokter, hingga hadiah rumah bagi Presiden.

    “Jadi setiap orang melaksanakan pekerjaan dengan baik itu sudah keharusan,” katanya.

    Di sisi lain, anggota Komisi II DPR ini tak mau berspekulasi soal pihak-pihak yang dimaksud Luhut. Apalagi jika pihak yang melupakan jasa Jokowi ditujukan kepada mantan loyalis presiden dua periode itu. 

    “Kalau itu maksudnya, saya no comment. Itu urusan pribadi, bukan publik,” pungkasnya.

    Luhut sebelumnya menemui Jokowi untuk mengikuti beberapa agenda kerja dan berbincang mengenai keluarga serta kenangan selama masih di pemerintahan.

    “Kami berdua merasa cukup sedih karena masih ada yang seolah melupakan jasa beliau,” ujar Luhut

  • Bobby Nasution Baperan dan Mending Urus Kadis yang Ditangkap KPK

    Bobby Nasution Baperan dan Mending Urus Kadis yang Ditangkap KPK

    GELORA.CO -Keterlibatan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Pemprov Sumut dan di Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut telah membuat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution gerah.

    Tudingan itu dilontarkan Anggota Komisi II DPR Fraksi DPIP Deddy Yevri Sitorus dalam sebuah video yang diunggah akun Facebook Palti Hutabarat. Dalam unggahan tersebut juga disertakan postingan bertuliskan ‘Kadis PUPR Sumut Kena OTT, Bobby Nasution Gampang Baperan?! Ga usah panik kali lah kan mertua masih kontrol KPK’, dikutip RMOL, Kamis, 10 Juli 2025.

    Dalam video berdurasi sekitar 4 menit itu, Deddy mengutarakan dalam kunjungannya ke Sumut bersama mitra, yakni Kementerian ATR/BPN untuk membahas masalah PNBP.

    “Jadi kunjungan spesifik, isu yang dibahas memang spesifik tentang PNBP. Nah ternyata sampai di sana suda ada juga selain gunernur, ada kepala-kepala daerah juga gitu. Ini hal yang terjadi dalam prosesnya kurang lazim,” ucap Deddy.

    Lanjut dia, pembahasan berjalan lancar diawali sambutan ketua rombongan dan pemaparan dari kepala daerah soal HGU PTPN. Menurut Deddy, waktu yang diberikan untuk rapat sangat singkat, yakni sekitar dua jam.

    “Lalu yang terjadi apa, saya mengingatkan kepada mereka bahwa persoalan konflik eks lahan PTPN tidak dibicarakan dalam forum ini, karena, pertama kunspek (kunjungan spesifik) itu bicara PNBP. Kedua, waktunya sangat terbatas. Ketiga, pembicaraan lahan konflik eks HGU tidak mungkin dibahas dengan Komisi II saja, tapi juga menghadirkan Kementerian Kuangan terutama Dirjen Kekayaan Negara,” jelasnya.

    Deddy kemudian merasa geram ketika di tengah rapat, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengeluarkan pernyataan yang dianggap kurang pantas.

    “Eh nggak tahu kenapa nih gubernur, tiba-tiba nih dengan nyolot gitu kan, dia ngompor-ngomporin kepala daerah ‘ya sudahlan kalua ada yang mengatakan tidak perlu mendengar aspirasi daerah, keluhan kami tidak didengar, kepala daerah keluar aja dari ruangan, tinggalkan saja ruangan ini’. Dan itu disebut berkali-kali, lalu saya ambil mic, saya tidak mengatakan tidak ingin mendengar, mungkin gubernurnya ya sedikit lagi galau ya karena kasus tertangkapnya Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara ya,” beber dia.

    Padahal, Deddy juga sudah menjelaskan mengenai perlunya dijadwalkan rapat pembahasan eks HGU PTPN yang melibatkan mitra lain seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. 

    “Jadi si Gubernur Bobby ini sok mau mengadu domba saya dengan kepala daerah itu yang berkepentingan dengan eks lahan HGU PTPN, kan gitu nih. Jadi nggak usah lah cobain saya, elo anak Medan, gue anak Siantar, gitu ya,” tegasnya. 

    “Jangan sok apalah ngompor-ngomporin jadi provokator. Kalau anda nggak ngerti tata cara pelepasan lahan eks HGU, tidak ngerti tugas dari Komisi-Komisi DPR, anda nggak usah ngomong, belajar dulu Bobby, kan jadi malu sendiri anda. Masak memaksakan membahas agenda yang tidak ada di dalam agenda, lalu membahas tanpa pihak-pihak terkait, aduh inilah jadi kelihatan agak-agak kurang gitu, agak baper, nggak jelas. Udah elo uruslah kadis elo yang ditangkap oleh KPK itu,” tandas Deddy.

    Praktis, pernyataan politikus Banteng itu mendapat banyak pujian dari netizen. Mereka menganggap kiprah Bobby belum layak menjadi gubernur alias karbitan. Menantu Jokowi itupun lantas menjadi bulan-bulanan netizen. 

  • Dukung Prabowo Menugasi Gibran ke Papua, Legislator PDIP: Daripada Bagi-bagi Skincare

    Dukung Prabowo Menugasi Gibran ke Papua, Legislator PDIP: Daripada Bagi-bagi Skincare

    GELORA.CO – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Papua untuk menyelesaikan masalah di Bumi Cenderawasih.

    “Bagus sekali itu menunjukkan kepedulian Pak Prabowo untuk mempercepat pembangunan Papua,” kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

    Deddy mengatakan Gibran merupakan anak dari Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang tercatat sering mengunjungi Papua.

    Terlebih lagi, kata dia, banyak jalan dibuat di Papua semasa Jokowi. Termasuk, bertebarnya izin tambang yang terbit.

    Dari situ, dia merasa Gibran yang berstatus putra Jokowi bakal bisa mengurusi Papua untuk menciptakan keadilan. 

    “Paling tepat sudah Gibran, sudah benar begitu. Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan cuma datang pergi, datang pergi,” lanjut Deddy.

    Dia mendukung pula Gibran untuk berkantor di Papua untuk menyelesaikan semua permasalahan rakyat di sana.

    Hanya saja, Deddy menyarankan Gibran tidak boleh sering kembali ke Jakarta untuk melapor kepada Prabowo ketika ditugaskan mengurus Papua.

    “Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan lapor Presiden datang begitu, daripada bagi skincare, ya, mending urus Papua, dia akan dikenang dengan baik,” kata legislator Dapil Kalimantan Utara itu.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden Prabowo punya tugas khusus kepada Wapres Gibran.

    Gibran akan menangani sejumlah persoalan di Papua yang tidak hanya soal pembangunan fisik, melainkan mengurusi permasalahan HAM.

    Yusril menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres) dan Gibran tak tertutup kemungkinan akan membuka kantor dan bekerja di Papua.

    “Mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” ujarnya, dikutip Selasa (8/7). 

  • Qodari: Bukan Jokowi, Justru Hasto yang Bakar PDIP

    Qodari: Bukan Jokowi, Justru Hasto yang Bakar PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Muhammad Qodari memberikan respons tajam terhadap pernyataan politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus, yang pernah menyebut Jokowi membakar rumahnya sendiri, PDI Perjuangan.

    Dikatakan Qodari, justru Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang bertanggung jawab atas kemerosotan suara PDIP dalam Pemilu 2024.

    “Beliau (Deddy) kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDIP. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDIP itu, dengan segala hormat, ya Mas Hasto,” ujar Qodari, dikutip Rabu (25/6/2025).

    Qodari menilai, penurunan suara PDIP secara nasional dan kekalahan dalam Pilpres 2024 merupakan hasil dari strategi politik yang tidak efektif.

    Ia secara terang menyebut Hasto sebagai aktor utama di balik kegagalan tersebut.

    “Membakar itu dimaknai sebagai PDIP suaranya turun, terutama di tingkat nasional, kemudian Pilpres kalah. Menurut saya, karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya,” lanjutnya.

    Lebih jauh, Qodari mengungkapkan bahwa hasilnya akan sangat berbeda apabila posisi panglima pemilu dipegang oleh sosok lain, misalnya Ketua Bappilu PDIP, Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul.

    “Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya panglima perang pemilunya PDIP itu, pada 2024 ini Mas Bambang Pacul, saya yakin ceritanya sangat lain dan berbeda,” tegasnya.

    Qodari bilang, Bambang Pacul merupakan sosok yang berpijak pada fakta dan data dalam mengambil langkah politik, berbeda dengan pendekatan yang digunakan Hasto.

    “Saya menganggap Mas Pacul adalah orang yang berangkat dari fakta dan data. Beliau adalah topologi tim fakta dan data,” kuncinya.

  • APBD Minim, Sumut Tak Akan Mampu Kelola Empat Pulau Tambahan

    APBD Minim, Sumut Tak Akan Mampu Kelola Empat Pulau Tambahan

    GELORA.CO -Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengkritik keras Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian Nomor 300.2.2-2138/2025 yang memindahkan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara (Sumut).

    Adapun, empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.

    “Nggak ada urgensinya (pemindahan) empat pulau itu diputuskan langsung tanpa duduk bersama jadi milik Sumut,” Deddy dikutip dari video singkat melalui akun Facebook, Rabu 11 Juni 2025.

    Deddy menilai keputusan pemindahan empat pulau menjadi milik Sumut tanpa memperhatikan sejarah, sosilogisnya, serta kemampuan APBD Provinsi Sumut yang dipimpin Gubernur Bobby Nasution.

    “Apakah Sumut sudah mampu membiayai seluruh pembangunan di daerahnya?” tanya Deddy.

    Deddy melihat, dengan APBD sebesar Rp13 triliun, Pemprov Sumut tak mampu mengurus dengan baik seluruh wilayah, salah satunya Pulau Nias.

    “Anda (lebih baik) besarkan Pulau Nias, Danau Toba. Itu yang harus dikerjakan, bukan bikin masalah baru klaim pulau segala macam, nanti Mentawai sekalian anda minta juga,” sentil Deddy. 

    Legislator DPR ini juga menyindir Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu agar tidak ikut-ikutan terkait pemindahan empat pulau tersebut.

    “Bupati Tapteng nggak usah ikut-ikutan, APBD anda juga kecil. Nambah empat pulau mau dapat apa? Saya kira semua harus kembali kepada akal sehat,” pungkas Deddy