Xcloud.id

Tag: Deddy Yevri Sitorus

  • Wacana Pilkada di Pilih DPRD, Saiful Mujani: Ada Upaya Menginginkan Pemimpin yang Lemah

    Wacana Pilkada di Pilih DPRD, Saiful Mujani: Ada Upaya Menginginkan Pemimpin yang Lemah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peneliti dan konsultan Politik, Saiful Mujani punya pandangan pribadi soal wacana Pilkada yang dipilih oleh DPRD.

    Dalam pandangannya itu, Saiful Mujani menyebut ada maksud tertentu dari keinginan untuk berhasilnya wacana ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ada keinginan yang disebutnya sebagai keinginan untuk memilih kepala daerah yang lemah.

    Karena itu dari wacana Pilkada yang dipilih oleh DPRD bakal terus berkesinambungan ke depannya.

    Nantinya bukan hanya kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, bahkan sampai Presiden di pilih oleh DPR.

    Belum lagi, Gubernut, Bupati bahkan sampai Walikota yang membuat demokrasi perlahan-lahan hancur.

    Dari upaya inilah, Saiful Mujani menyebut ada upaya untuk menginginkan pemimpin yang lemah.

    “Menginginkan presiden dipilih oleh dpr/mpr, dan menginginkan gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh dprd,” tulisnya dikutip Kamis (8/1/2026).

    “Sama dengan menginginkan presiden dan kepala daerah lemah,” ungkapnya.

    Punya pemimpin yang lemah membuat ini bisa membuatnya berada dibawah kekuasaan DPR, MPR bahkan sampai DPRD.

    “di bawah kekuasaan dpr/mpr dan DPRD,” tuturnya.

    Jika hal ini benar-benar terwujud ke depannya, Saiful Mujani menyebut ini menyalahi prinsip sistem presidensial

    “ini menyalahi prinsip sistem presidensial. @officialMKRI,” terangnya.

    Terbaru soal wacana ini, enam dari delapan fraksi di DPR yang kini mendukung usulan tersebut.

    Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus.

    “Kalau hitung-hitungan matematisnya, kita kan hanya 16 persen. Dengan 6 partai sudah menyetujui maka secara matematika, ya itu mereka akan berhasil mengusulkan,” ujar Deddy dikutip dari CNN, Kamis (8/1/2026).

  • Enam Fraksi DPR Setujui Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Secara Matematis Usul Itu Telah Berhasil

    Enam Fraksi DPR Setujui Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Secara Matematis Usul Itu Telah Berhasil

    Fajar.co.id, Jakarta — Secara matematis usul pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD telah berhasil di DPR. Pasalnya, enam dari delapan fraksi di DPR yang kini mendukung usulan tersebut.

    Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus.

    “Kalau hitung-hitungan matematisnya, kita kan hanya 16 persen. Dengan 6 partai sudah menyetujui maka secara matematika, ya itu mereka akan berhasil mengusulkan,” ujar Deddy dikutip dari CNN, Kamis (8/1/2026).

    Adapun, enam partai atau fraksi yang dimaksud yakni, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat. Sedangkan, PKS ingin pilkada tak langsung hanya di kabupaten.

    Meski demikian, Deddy meyakini akan ada dinamika ke depan. Terlebih, hingga kini belum ada jadwal pembahasan RUU Pemilu atau Pilkada yang akan mengatur usul pilkada lewat DPRD.

    Dia menegaskan bahwa PDIP menolak usul pilkada tak langsung. Dan berharap masyarakat untuk ikut menyuarakan penolakan yang sama.

    “Nah tentu di sini kita menunggu dukungan dari masyarakat sipil, bagaimana sikap masyarakat sipil terhadap kehendak dari partai-partai pemerintah itu, dari partai pengusung pilkada oleh DPRD,” ujar Deddy.

    Usul Pilkada lewat DPRD akan dibahas lewat RUU Pemilu omnibus law yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026. RUU tersebut rencananya akan dibahas usai Idulfitri pada April hingga Mei mendatang.

    Rencana pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD berpeluang terealisasi setelah mayoritas partai politik di DPR dan pemerintah menyatakan satu barisan.

  • Panja DPR usul UU Pengelolaan Perbatasan Negara perkuat kapasitas BNPP

    Panja DPR usul UU Pengelolaan Perbatasan Negara perkuat kapasitas BNPP

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Kerja Komisi II DPR RI mengusulkan pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan Negara untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP mencakup masalah-masalah keimigrasian, ekonomi, dan kedaulatan.

    Anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa paradigma pengelolaan perbatasan wilayah negara harus terpadu dan menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan dari wajah negara.

    “Secara paradigmatik, apakah memang kita mau menjadikan dia (perbatasan, red) sebagai beranda depan NKRI atau halaman belakang? Kalau melihatnya dengan paradigma seperti itu, tentu pendekatannya harus holistik. Tidak bisa dengan katakanlah parsial-parsial, ada masalah ini kita selesaikan, ada masalah narkoba kita selesaikan, ada masalah lain kita selesaikan,” ujar Deddy pada rapat dengar pendapat Panja Komisi II DPR bersama Kemendagri dan BNPP di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    “Begitu kita buat PLBN Labang, mereka bikin kampung, jalan ratusan kilometer sampai ke ujung. demikian pula yang lain. Oleh karena itu, kita harus sudah mulai bicara tentang Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan Negara,” kata menambahkan.

    Dengan mengusulkan dibentuknya undang-undang, menurut Deddy, akan memberi kewenangan yang lebih besar kepada BNPP untuk secara independen mengelola perbatasan wilayah karena hal tersebut selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo tentang pembangunan di perbatasan.

    “Makanya saya berkali-kali usul supaya badan ini coba dibuat lebih kuat karena sebenarnya kan ada kemauan dari presiden sebenarnya untuk membangun perbatasan ini,” katanya.

    Deddy mengatakan menguatnya kewenangan BNPP di perbatasan akan memudahkan gerakan pembangunan yang dilakukan. Hal itu akan mengoptimalkan pemberian anggaran, birokrasi yang cepat, hingga penguatan di lini sektor, termasuk UMKM dan pendidikan.

    “Jadi, saya usul, mungkin bisa dibuatkan drafnya, nanti kita dorong supaya menjadi usulan DPR,” jelasnya.

    BNPP saat ini sedang merencanakan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini terkendala anggaran dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

    Sekretaris BNPP Komjen Polisi Makhruzi Rahman menjabarkan BNPP memerlukan adanya dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk pengelolaan di batas wilayah negara.

    Adapun, poin ketiga yang menjadi kesimpulan BNPP berbunyi, “Dalam rangka pemerataan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat sekaligus penguatan tugas dan fungsi BNPP, perlu diberikan dukungan payung hukum, dan alokasi anggaran dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang dikoordinasikan oleh BNPP RI” menjadi tolok ukur DPR menampung usulan pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan Negara.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dua Kepala Daerah Pimpin DPC PDIP di Kaltara, Sinyal Konsolidasi Politik dari Perbatasan

    Dua Kepala Daerah Pimpin DPC PDIP di Kaltara, Sinyal Konsolidasi Politik dari Perbatasan

    TANJUNG SELOR — Dua kepala daerah di Kalimantan Utara (Kaltara) resmi memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setelah pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) serentak di seluruh wilayah Kaltara.

    Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu dan Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan hasil musyawarah partai tersebut menetapkan Irwan Sabri, Bupati Nunukan, sebagai Ketua DPC PDIP Nunukan menggantikan Lewi, serta Sabri, Wakil Bupati Tana Tidung, sebagai Ketua DPC PDIP Tana Tidung menggantikan Markus.

    Penunjukan dua kepala daerah aktif ini dinilai sebagai langkah strategis PDIP untuk memperkuat struktur partai dari tingkat daerah sekaligus memperkuat posisi politiknya di wilayah perbatasan.

    “Dengan terpilihnya para kepala daerah sebagai ketua DPC, PDIP menunjukkan keseriusan menyiapkan kepemimpinan politik yang memahami kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujar Deddy Sitorus, Senin, 20 Oktober.

    Sementara itu, tiga daerah lain tidak mengalami perubahan kepemimpinan. Markus Juk tetap memimpin DPC Bulungan, Edi Patanan di Tarakan, dan Bilung Ajang di Malinau.

    Di tingkat provinsi, Albertus Stefanus Marianus kembali dipercaya sebagai Ketua DPD PDIP Kaltara.

    Deddy Sitorus, anggota Fraksi PDIP DPR ini mengungkapkan, Konferda dan Konfercab serentak di Kaltara menjadi yang kedua dilaksanakan PDIP setelah Provinsi Bali.

    Acara ini juga dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Puti Guntur Soekarno, dan Deddy Yevri Sitorus.

    “Ibu Megawati menekankan pentingnya kesadaran ekologis. Jangan biarkan hutan Kalimantan menjadi korban eksploitasi tanpa batas. Kader partai harus berani bersuara,” imbuhnya.

    Deddy Yevri Sitorus mengingatkan seluruh kader PDIP di Kaltara agar fokus pada persoalan mendasar masyarakat, terutama di bidang agraria.

    “Masalah tanah di Kaltara ini seperti bom waktu. Banyak rakyat kehilangan lahan karena kebijakan yang tidak berpihak. Kader PDI Perjuangan harus hadir di tengah rakyat, melakukan advokasi, dan memperjuangkan keadilan,” tegasnya.

    Selain regenerasi, PDIP juga memperkuat keterwakilan perempuan. Komposisi perempuan dalam struktur pengurus mencapai lebih dari 30 persen, melampaui batas minimal yang ditetapkan undang-undang.

    “Kami tidak sekadar formalitas, tapi ingin perempuan benar-benar terlibat dalam proses politik,” ujar Deddy Sitorus.

    “Restrukturisasi ini dinilai sebagai sinyal kuat kesiapan PDIP menghadapi tahun-tahun politik ke depan, dengan menempatkan kaum muda dan perempuan sebagai motor perubahan dalam tubuh partai,” tambah dia.

    Sementara itu, Ketua DPD PDIP Kaltara Albertus Stefanus Marianus menegaskan komitmen partai untuk memperkuat basis ideologis dan memperluas kerja politik hingga ke akar rumput.

    “Kami siap menjalankan amanah partai dengan semangat gotong royong, memastikan PDI Perjuangan tetap hadir untuk rakyat di perbatasan,” kata dia.

  • PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo, Gerindra Ucapkan Terima Kasih Nasional 3 Agustus 2025

    PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo, Gerindra Ucapkan Terima Kasih Nasional 3 Agustus 2025

    PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo, Gerindra Ucapkan Terima Kasih
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai
    Gerindra
    menyampaikan terima kasih kepada PDI-Perjuangan yang mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.
    “Kami berterima kasih atas bentuk dukungan yang diberikan oleh Ibu Mega sebagai Ketua PDI Perjuangan,” kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani, dilansir ANTARA, Minggu (3/8/2025).
    Muzani mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan ucapan dukungan tersebut dari Ketua Umum
    PDIP

    Megawati Soekarnoputri
    dalam berbagai kesempatan.
    “Ibu Mega dalam banyak kesempatan ketemu kami juga seperti itu, bahwa pemerintah hasil pemilihan umum ini harus didukung supaya pemerintah memiliki efektivitas dalam menjalankan kekuasaannya,” katanya.
    Megawati dalam Kongres PDI-P yang digelar di Bali menyatakan sikap bahwa partainya akan mendukung pemerintah bila kebijakannya berpihak pada rakyat.
    “Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” kata Megawati dalam pidatonya di Kongres ke-6 partainya di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).
    PDI-P akan menjadi partai penyeimbang, bukan partai oposisi.
    “Oleh karena itu, PDI-P tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” ujarnya.
    Sehari sebelumnya, politikus PDI-P Said Abdullah juga mengatakan tak ada oposisi di sikap partainya. Mereka akan menjadi pendukung pemerintahan sebagai penyeimbang.
    “Memang Ibu Ketua Umum menyampaikan bahwa tantangan domestik dan global yang kita hadapi semakin berat, penuh ketidakpastian, jalannya pasti terjal. Oleh karenanya, kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner, sebagai penyeimbang,” tutur Said.

    Dalam acara Bimbingan Teknis atau Bimtek PDI-Perjuangan Megawati memerintahkan para kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.
    Perintah Megawati agar kadernya mendukung pemerintahan Prabowo ini diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus.
    “Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya,” kata Deddy di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, dilansir ANTARA, Kamis (31/7/2025) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Amnesti Hasto dan Sikap Politik Megawati… Nasional 3 Agustus 2025

    Amnesti Hasto dan Sikap Politik Megawati… Nasional 3 Agustus 2025

    Amnesti Hasto dan Sikap Politik Megawati…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    mengeluarkan keputusan untuk memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ), Hasto Kristiyanto, yang terseret kasus Harun Masiku.
    Pemberian amnesti tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang telah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945.
    Secara hukum, amnesti adalah tindakan negara yang menghapus seluruh akibat pidana atas suatu perbuatan, termasuk menghentikan proses hukum yang tengah berjalan.
    Melalui amnesti ini, status hukum Hasto dinyatakan berakhir secara permanen, termasuk penyidikan dan penuntutan yang sempat dilakukan oleh aparat penegak hukum.
    Artinya, negara mengambil sikap bahwa perkara tersebut tidak lagi dianggap sebagai tindakan pidana yang perlu diproses lebih lanjut.
    Secara politik, keputusan ini menjadi isyarat penting dari pemerintahan Prabowo, terutama dalam menghadapi dinamika relasi dengan partai-partai di luar koalisi pemerintah.
    Meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai bentuk rekonsiliasi, amnesti terhadap figur sentral PDI-P jelas menyimpan bobot politis yang tidak kecil.
    Langkah ini juga mencerminkan pemanfaatan kewenangan konstitusional Presiden untuk mengintervensi proses hukum demi pertimbangan keadilan dan kepentingan nasional yang lebih luas.
    Dalam praktik ketatanegaraan, pemberian amnesti kerap digunakan untuk meredam ketegangan politik atau menyelesaikan perkara yang dianggap sarat kepentingan non-hukum.
    Sebelum amnesti disampaikan, Ketua Umum
    Megawati Soekarnoputri
    memerintahkan para kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Bimbingan Teknis atau Bimtek PDI-Perjuangan di Bali.
    Perintah Megawati agar kadernya mendukung pemerintahan Prabowo ini diungkapkan oleh Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus.
    “Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya,” kata Deddy, di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (31/7/2025) malam.
    Menurut dia, dukungan yang diberikan itu bagi upaya-upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga negara, bangsa, dan rakyat agar mampu melalui kondisi yang belum baik saat ini.
    Dia mengatakan, upaya-upaya yang perlu didukung di antaranya untuk mengatasi kondisi fiskal yang sangat tidak stabil, pemasukan negara yang berkurang, tantangan pembayaran utang luar negeri, hingga tantangan geopolitik dan ekonomi global.
    Secara umum, dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.
    Untuk itu, menurut dia, Megawati meminta kepada para kadernya untuk turun ke masyarakat agar mengetahui persoalan-persoalan murni yang dialami masyarakat.
    Menurut dia, Megawati selalu berpesan bahwa partai politik adalah tiang utama dari pemerintahan.
    Dengan landasan undang-undang yang ada, dia mengatakan bahwa partai politik harus solid untuk bisa berperan dengan baik.
    “Sudah tentu kita sebagai partai, terutama anggota legislatif kita, sebagai bagian dari negara ini, tentu harus berpikir menyatukan frekuensi. Selain itu, kita juga menggunakan kesempatan itu untuk menemukan inovasi-inovasi baru,” kata Anggota Komisi II DPR RI itu.
    Meski tidak menjadi oposisi, partai berlambang banteng moncong putih itu menegaskan tetap berada di luar pemerintahan.
    Politikus PDI-P Yasonna Laoly menuturkan, dukungan yang dilakukan PDI-P adalah sebagai penyeimbang atau menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
    “Kan kalau PDI-P kemarin di bimtek, ibu sudah mengatakan. Kita dukung pemerintahan Pak Prabowo, walaupun kita berada di luar kabinet. Kita tetap mendukung sebagai penyeimbang,” ujar Yasonna, di sela-sela rangkaian Kongres ini.
    Presiden Prabowo Subianto menyatakan, Partai Gerindra yang ia pimpin dan PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri merupakan kakak dan adik.
    Meski hubungan kedua partai bagaikan saudara kandung, Prabowo menyebutkan bahwa PDI-P dan Gerindra tidak boleh berada dalam koalisi bila merujuk praktik demokrasi di negara barat.
    “Ini sebenarnya PDI-P sama Gerindra ini kakak-adik. Tapi, benar kita ini karena apa ya, demokrasi kita kan diajarkan oleh negara barat, jadi enggak boleh koalisi satu,” kata Prabowo, dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).
    Prabowo menuturkan, sebagai negara demokrasi, harus ada pihak yang mengoreksi kebijakan pemerintah.
    PDI-P dalam hal ini tidak menjadi bagian dari koalisi bersama Gerindra.
    Perwakilan PDI-P juga tidak ada dalam Kabinet Merah Putih dan lebih banyak menduduki kursi di parlemen.
    “Itu memang benar, harus ada yang di luar (koalisi), koreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi, ya sedulur, ya kan?” ucap Prabowo.
    “Kalau bahasanya itu jaksa Agung, hopeng (hao pengyou—teman baik). Bahasanya Pak Utut hopeng, karena suhunya sama dia ini,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemungkinan besar Hasto datang ke Kongres PDIP

    Kemungkinan besar Hasto datang ke Kongres PDIP

    Ketua DPP PDIP demisioner, Deddy Yevri Sitorus di Kongres Ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu, (2/8/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Deddy Sitorus: Kemungkinan besar Hasto datang ke Kongres PDIP
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 02 Agustus 2025 – 16:11 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDIP demisioner Deddy Yevri Sitorus mengatakan kemungkinan besar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akan datang ke Kongres Ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu, setelah bebas dari tahanan karena diberi amnesti oleh Presiden.

    Menurut dia, Sekretaris Jenderal PDIP yang kini juga demisioner itu saat ini sedang berupaya untuk hadir ke Bali. Menurut dia, Hasto pun sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Besar kemungkinan akan ada hadir. Tetapi pasti atau tidaknya silahkan hubungi Mas Hasto,” kata Deddy saat diwawancarai di sela-sela kongres, Sabtu.

    Dia mengungkapkan bahwa suasana kebatinan yang terjadi saat kongres itu mengharapkan agar Hasto bisa segera hadir di kongres agar menjadi penanda bahwa kejahatan akan kalah melawan kebenaran.

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa Kongres PDIP itu bersifat internal dan hanya bisa dihadiri oleh kader PDIP, sehingga dia pun tidak mengonfirmasi kehadiran pihak lainnya, termasuk tokoh-tokoh dari partai lain.

    “Kongres kali ini adalah Kongres yang memang kita buat dalam konteks tantangan-tantangan yang dihadapi partai pada waktu-waktu belakangan ini,” kata dia.

    Hasto Kristiyanto resmi bebas dari Rumah Tahanan Negara atau Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

    Hasto menginjakkan kaki keluar dari lingkungan Rutan KPK pada Jumat (1/8) malam pukul 21.23 WIB

    “Seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan, hari ini, 1 Agustus 2025, saya mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar Hasto usai keluar dari lingkungan Rutan KPK, Jakarta.

    Sumber : Antara

  • Megawati tiba di Nusa Dua Bali hadiri penutupan Kongres Ke-6 PDIP

    Megawati tiba di Nusa Dua Bali hadiri penutupan Kongres Ke-6 PDIP

    Badung (ANTARA) – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu, untuk menghadiri dan menyampaikan pidato politik dalam penutupan Kongres Ke-6 PDIP.

    Presiden Ke-5 Republik Indonesia itu tiba pada pukul 13.25 WITA di lokasi acara, bersama putra dan putrinya, yakni Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Dia menyapa awak media dan langsung masuk ke lokasi acara tanpa berkomentar apapun.

    Putri dari Presiden Soekarno itu hadir dengan mengenakan pakaian berwarna merah dengan motif kembang berwarna putih dan motif logo PDIP. Sedangkan Prananda dan Puan mengenakan pakaian berwarna serba hitam.

    Selain itu, sejumlah tokoh PDIP juga tampak ikut menyambut kedatangan Megawati, di antaranya yakni Eriko Sotarduga dan Ronny Talapessy.

    Adapun hari kedua Kongres Ke-6 PDIP pada Sabtu ini, dijadwalkan agenda pidato politik dan penutupan oleh Megawati Soekarnoputri.

    Ketua DPP PDIP demisioner, Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa pada Sabtu pagi, sebenarnya kongres telah menggelar rapat hasil sidang komisi-komisi yang terdiri dari komisi program, politik, hingga organisasi. Selanjutnya agenda penutupan akan digelar pada pukul 14.00 WITA.

    “Siang sampai sore ini sebenarnya agenda yang paling besar itu adalah pidato politik terutama hingga penutupan Kongres Ke-6 dari Ibu Ketua Umum,” kata Deddy dalam acara Kongres PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Deddy Sitorus: Kemungkinan besar Hasto datang ke Kongres PDIP

    Deddy Sitorus: Kemungkinan besar Hasto datang ke Kongres PDIP

    suasana kebatinan yang terjadi saat kongres itu mengharapkan agar Hasto bisa segera hadir di kongres agar menjadi penanda bahwa kejahatan akan kalah melawan kebenaran

    Badung (ANTARA) – Ketua DPP PDIP demisioner Deddy Yevri Sitorus mengatakan kemungkinan besar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akan datang ke Kongres Ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu, setelah bebas dari tahanan karena diberi amnesti oleh Presiden.

    Menurut dia, Sekretaris Jenderal PDIP yang kini juga demisioner itu saat ini sedang berupaya untuk hadir ke Bali. Menurut dia, Hasto pun sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Besar kemungkinan akan ada hadir. Tetapi pasti atau tidaknya silahkan hubungi Mas Hasto,” kata Deddy saat diwawancarai di sela-sela kongres, Sabtu.

    Dia mengungkapkan bahwa suasana kebatinan yang terjadi saat kongres itu mengharapkan agar Hasto bisa segera hadir di kongres agar menjadi penanda bahwa kejahatan akan kalah melawan kebenaran.

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa Kongres PDIP itu bersifat internal dan hanya bisa dihadiri oleh kader PDIP, sehingga dia pun tidak mengonfirmasi kehadiran pihak lainnya, termasuk tokoh-tokoh dari partai lain.

    “Kongres kali ini adalah Kongres yang memang kita buat dalam konteks tantangan-tantangan yang dihadapi partai pada waktu-waktu belakangan ini,” kata dia.

    Hasto Kristiyanto resmi bebas dari Rumah Tahanan Negara atau Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

    Hasto menginjakkan kaki keluar dari lingkungan Rutan KPK pada Jumat (1/8) malam pukul 21.23 WIB

    “Seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan, hari ini, 1 Agustus 2025, saya mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar Hasto usai keluar dari lingkungan Rutan KPK, Jakarta.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kongres PDIP dilanjut di hari kedua agendakan pidato politik Megawati

    Kongres PDIP dilanjut di hari kedua agendakan pidato politik Megawati

    “Siang sampai sore ini sebenarnya agenda yang paling besar itu adalah pidato politik terutama hingga penutupan Kongres Ke-6 dari Ibu Ketua Umum,”

    Badung (ANTARA) – Kongres Ke-6 PDIP dilanjutkan di hari kedua, Sabtu, yang dijadwalkan mengagendakan pidato politik dan penutupan oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Ketua DPP PDIP demisioner, Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa pada Sabtu pagi, sebenarnya kongres telah menggelar rapat hasil sidang komisi-komisi yang terdiri dari komisi program, politik, hingga organisasi. Selanjutnya agenda penutupan akan digelar pada pukul 14.00 WITA.

    “Siang sampai sore ini sebenarnya agenda yang paling besar itu adalah pidato politik terutama hingga penutupan Kongres Ke-6 dari Ibu Ketua Umum,” kata Deddy dalam acara Kongres PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu.

    Dia mengatakan bahwa penetapan nama-nama pengurus PDIP untuk lima tahun ke depan pun akan diputuskan oleh Megawati Soekarnoputri yang memiliki hak prerogatif.

    Namun hal itu, kata dia, belum tentu ditentukan pada hari ini juga karena bukan suatu keharusan. Berdasarkan aturan, pengumuman kepengurusan paling lambat diputuskan pada 30 hari.

    “Apakah akan dilakukan pada hari ini? Besok, lusa, minggu depan nanti kita baru tahu dari pidato Ibu Ketua Umum,” kata dia.

    Dia mengungkapkan bahwa Megawati memberi arahan agar program yang sudah dirumuskan tidak menjadi omong kosong belaka. Program-program yang sudah ditentukan, harus betul-betul dilaksanakan oleh seluruh kader partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.

    “Banyak menyangkut dengan kebijakan-kebijakan, menyangkut tentang program-program, menyangkut tentang posisi politik, pandangan politik,” kata dia.

    Adapun Kongres Ke-6 PDIP mulai digelar pada Jumat (1/8) siang, dan mengukuhkan Megawati Soekarnoputri kembali menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030. Setelah pengukuhan itu, kongres masuk ke agenda rapat komisi-komisi untuk menentukan program dan arah kebijakan partai.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.